Ahmad Sahroni (ANTARA/M. Sahbainy Nasution)
SUMATERA UTARA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI,
Ahmad Sahroni, menanggapi seruan pembubaran DPR RI yang viral di media sosial.
Sahroni menyebut seruan itu sebagai ulah orang-orang bodoh.
Pernyataan tersebut dilontarkan Sahroni saat kunjungan kerja
ke Polda Sumatera Utara, Jumat (22 Agustus 2025). Sahroni secara blak-blakan
menyatakan bahwa seruan tersebut dilontarkan oleh orang-orang bodoh sedunia.
"Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah
orang tolol sedunia," ucap Sahroni kepada waratawan.
Lalu, kata Sahroni, ia sebagai wakil rakyat terbuka menerima
kritik dari masyarakat. Namun dia mengingatkan agar kritik hingga caci maki
tidak disampaikan secara berlebihan.
Menurutnya, cacian yang diutarakan secara berlebihan bisa
merusak mental manusia. Ia pun menekankan cacian yang berlebihan itu hanya
dilakukan oleh orang bodoh.
"Kita boleh dikritik, mau bilangin an*g, bi, ban*t,
nggak papa, mampus-mampus nggak papa. Silakan kritik, mau ngapain juga boleh,
tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu karena merusak mental manusia, mental
manusia yang begitu adalah orang tertolol sedunia, catat nih," tegasnya.
Sahroni lantas menyoroti tugas dan fungsi dari DPR RI, yang
bekerja sebagai wakil rakyat dan berpusat di pemerintahan. Menurutnya apabila
DPR dibubarkan, tatanan pemerintahan di Indonesia belum tentu berjalan dengan
baik.
"Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat
bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? belum tentu. Maka jangan
menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR, jangan," ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai NasDem itu mengakui
anggota DPR RI memang belum sepenuhnya benar. Tetapi dia menekankan jangan
selalu melontarkan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan DPR RI.
"Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat,
enggak, tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang. Jangan
dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini, dihujat, ini dihujat, nggak papa, mau
menghujat sampai mampus juga nggak papa, masih berdiri DPR nya sampai kapanpun
tidak akan berubah, sama saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sempat melontarkan pernyataan
viral yang menuai kritik publik. Saat Rapat Kerja bersama Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sahroni meminta Lembaga antirusuah
itu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik bila ingin menangkap kadernya.
"Kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar
tidak terulang, Pak. Kalau pun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan
pimpinan partai. Kita perlu kalau perlu kita anterin itu orang ke Bapak,"
tuturnya. (era)