SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum lama ini.

LaNyalla mengatakan, wacana yang didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi Pandemi dan kesulitan anggaran itu memang belum direspons oleh masyarakat lapis bawah.

Meski demikian, LaNyalla melihat bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju. LaNyalla memprediksi, saat ini rakyat masih diam dan mengamati perilaku elite politik.

“Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla di Surabaya, Senin (28/2).

Sebab, lanjut LaNyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil Amandemen hanya memberi ruang itu.

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas,” jelas LaNyalla mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan.

Lebih lanut LaNyalla mengatakan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti.

Ia yakin bahwa rakyat Indonesia memiliki kearifan berpikir. Termasuk dalam pembangunan IKN, mengapa harus dipaksakan jika tidak ada anggarannya.

Lagipula, sambung LaNyalla, para elite politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden.

“Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” tandas mantan Ketua Umum PSSI ini.

“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan,” ungkap Senator asal Jawa Timur ini.

LaNyalla pun mengingatkan bahwa sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia.

Dalam aturan itu, MPR sebagai Lembaga Tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI-Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, untuk sama-sama merumuskan Haluan Negara dan memilih Mandataris MPR untuk menjalankan. (rmol)

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Jokowi terkait wacana penundaan pemilu. Menurutnya jika itu dilaksanakan maka bisa menabrak konstitusi UUD 1945.

Jika presiden menabrak konstitusi maka akibatnya akan fatal salah satunya bisa dilengserkan. “Kalau saya sih menasehatkan kepada pak Jokowi ya tetap menaati konstitusi UUD 45, kata Yusril seperti yang dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Senin 28 Februari 2022.

Presiden Jokowi bisa dilengserkan apabila menunda pemilu 2024 

Dia khawatir jika Jokowi nekad memperpanjang masa jabatannya dengan memundurkan pemilu maka rakyat bisa bergerak menjatuhkan atau melengserkannya seperti pada zaman Soeharto.

“(Ketika presiden melanggar UUD 1945) orang bisa mengatakan kalau begini ini pelanggaran terang-terangan terhadap UUD 45 (bisa di) impeachment (pemakzulan) presiden nah begitu,” jelasnya.

Salah satu cara menunda pemilu bisa dengan dekrit 

Dia menyebut salah satu cara menunda pemilu yang konstitusional adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit. “Pak jokowi akan menghadapi kritik yang luar biasa kalau di dekrit ini kan ujung-ujungnya menambah UUD 1945 juga ya kan. Timbul pertanyaan jaman sekarang, orang kan jauh lebih kriitis. Apa bisa? Apa benar?,” jelasnya.

Menurutnya, untuk saat ini menerbitkan dekrit tak semudah zaman Soekarno. ”Nggak seperti tahun 1959 Bung Karno dengan mudah mengeluaran dekrit. Sekarang saya rasa enggak semudah itu , saya tidak menyarankan langkah itu ditempuh. Apalagi dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan kan merubah UUD dalam praktek, tapi teksnya tidak berubah sama sekali,” ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Joko Widodo terancam dilengserkan jika menunda pemilu 2024

Sudah bertemu Jokowi bahas penundaan pemilu 

Yusril mengatakan dua kali bertemu Presiden Jokowi dan berbicara masalah penundaan pemilu.

“Beliau saya agak ledek-ledekin, ‘Lha ini mau bikin ibukota baru berapa tahun nih pak? Jangan-jangan tunggu tiga periode.” Beliau menjawab, ‘Hahaha tiga periode katanya, kan situ yang lebih ngerti apa cantolan konstitusionalnya hayo, enggak ada toh masak saya disuruh nabrak konstitusi’,” kata Yusril.

Dia pun menyimpulkan dari apa yang dikatakan Jokowi, jika tak ada kemauan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya. 

“Saya fikir secara zahir beliau ya bilang begitu, dan itu yang saya pegang. Ini mudah-mudahan ini memang kemauannya Pak Jokowi,” jelasnya.

Khawatir pada orang disekitar Jokowi 

Dia lebih khawatir pada orang-orang di sekitar Jokowi yang terkadang bisa mempengaruhi sang presiden.

“Sebab kadang-kadang jadi pemimpin itu susah. Saya ingat Pak Harto, suatu hari saya dengar pak Faisal Tanjung ngobrol-ngrobrol sama Pak Harto, ’Saya ini bagaimana ya baiknya apa maju lagi apa bagaimana,’ katanya tahun 1997,” tutur Yusril.

“Lalu Pak Faisal Tanjung menjawab, “Kalau saya Pak, ini saat yang paling baik Bapak mudur pelan-pelan. Puncak keharuman Bapak, kesuksesan Bapak sekarang,” sambungnya.

Baca Juga: Anies Baswedan di posisi terdepan jadi Presiden 2024 yang akan tempati Istana Negara baru di IKN Nusantara

Namun, suatu hari Yusril mengetahui jika Pak Harto ternyata kembali maju sebagai calon presiden.

“Saya sendiri di Bina Graha tanya Pak Harto, ’Pak ini kok jadi maju lagi?’ Dijawab, Lha iya ini Harmoko ini keliling-keliling Safari Romadhon, terus pulang menghadap saya, mengatakan saya ini masih dibutuhken,’ ya seperti itu,” terangnya.

Lalu dia ditanya seseorang apabila terjadi seperti itu saat ini bagaimana?

“Gimana ya saya bilang politik ini kan serba tak terduga. Dulu menurut Pak Harto ya Harmoko yang mengusulkan seperti itu, dan tahun 1998 Pak Haromoko yang mengusulkan ngetok palu sampai patah minta Pak Harto mundur. Sekarang Cak Imin yang mengusulkan siapa tahu dia juga nanti yang minta Pak Jokowi mundur,” jelasnya.

Tegaskan mau pemilu sesuai jadwal 

Dia menegaskan akan menyarakan kepada Presiden Jokowi untuk tetap menggelar pemilu sesuai jadwal. “Kalau saya ditanya pemilu apa tidak? Ya pemilu karena kalau tidak pemilu, itu menabrak konstitusi,” terangnya.

Dia pun memberikan satu jalan keluar. “Lebih baik kita belajar sama Filipina yang melaksanakan pemilu serentak digital orang memilih bisa pakai handphone,” ungkapnya.

Sarankan gelar pemilu online 

Menurutnya teknologi digital saat ini sangat dimungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu. “Sekarang aja saya bisa mindahin uang saya berapa miliar dari bank  tanpa rasa kuatir kok, enggak pernah ketemu tahu-tahu uang saya bisa pindah ke rekening orang lain karena saya punya kode yang sulit orang lain untuk memalsukannya,” jelasnya

Selain itu, menurutnya jarang sekali elekronik banking itu timbul masalah. “Kalau misal ada waktu kita melaksanakan pemilu dengan digital election saya pikir sudah terbiasa orang yang divaksin menggunakan peduli lindungi, orang akan bisa nyoblos dengan dikasi kode-kode tertentu,” imbuhnya.

Menurutnya, jika memakai pemilu secara digital maka biaya pemilu akan murah karena tidak jor-joran, terhindar dari covid dan cost yang mahal.

“Tapi KPU mau enggak melaksanakan itu? Kan masih ada waktu 2 tahun nih dari sekarang. Tapi kalau sistem pemilu modern dengan IT itu tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor alasannya mungkin enggak ada budget tapi orang tidak mudah (percaya) dan mengatakan untuk IKN kok ada duitnya,” tegasnya.

Menurutnya memang pemilu harus digelar sebagai bagian dari demokrasi walaupun biayanya tak murah.

“Kalau dicari-cari begitu kan nggak ada selesai-selesainya kan begitu. Lantas mungkin pertimbangannya pemilu kan ini barang yang sulit, bertele-tele makan biya, waktu berdebat panjang tapi kita belum menemukan sebuah sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Sejelek-jelek dikatator masih lebih baik daripada demokrasi, meski demokrasi mahal,” jelasnya.***

SANCAnews.id – Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB menolak kedatangan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Rencananya Menag datang ke NTB dalam beberapa hari ke depan.

Ketua DMI NTB Lalu Winengan mengaku kecewa dengan perumpamaan yang dilontarkan Menag Yaqut soal suara azan. Sebagai bentuk penolakan Lalu Winengan bahkan meminta seluruh masjid di NTB mengeraskan volume azan.

"Saya instruksikan semua masjid untuk memperbesar suara azan apalagi menyambut bulan Ramadan," katanya, Selasa (28/2/2022).

"Teman-teman agama lain, kami tidak pernah melarang. Tetapi perumpangannya itu yang sangat keliru," ucapnya lagi.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak mengingat agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang meminta menteri agama untuk diganti.

"Kalau Presiden Jokowi tidak segera menindak, pada hari Rabu atau Selasa dia (Gus Yaqut) datang, maka kita sama-sama menolak dia datang ke wilayah kita ini," ucapnya. (inews)

SANCAnews.id – Penceramah karismatik Buya Yahya angkat bicara terkait peraturan tentang suara azan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon ini menegaskan jika volume suara azan di setiap masjid tidak bisa diperkecil.

Sebab kaya Buya suara azan memili keistimewaan karena untuk mengundang umat muslim salat.

"Spesial untuk azan karena mengundang orang salat itu disunnahkan sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan. Karena semuanya yang mendekat ini akan jadi saksi di akhirat," ujar Buya Yahya dikutip Hops.ID dari YouTube Al-Bahjah TV pada Senin, 28 Februari 2022.

"Intinya untuk masalah suara azan jangan diganggu karena temponya juga tidak lama. Kalau pemerintah membatasi suara azan mungkin harus diralat," katanya.

Namun demikian, pria bernama lengkap Yahya Zainul Ma'arif ini tidak mempersalahkan jika pemerintah hanya mengatur volume speaker masjid untuk kegiatan pengajian, ceramah dan acara lainnya.

"Kalau azan nggak boleh ditawar, harus tinggi suaranya. Untuk acara lainnya boleh diatur, misal di suatu perkotaan terdapat perumahan padat. Kalau baca Al-Quran dengan suara speaker keras hukumnya haram karena takut mengganggu ketentraman masyarakat situ," ujar Buya.

"Tapi di sisi lain anda jangan gampang merasa terganggu deh. Kalau udah urusan dengan Al-Quran. Orang Al-Quran dikumandangkan kok anda merasa terganggu. Iman anda dimana," katanya.

Hal serupa dikatakan pendakwah kondang lainnya Ustaz Derry Sulaiman.

Derry Sulaiman menyebut aturan yang dikeluarkan oleh Menag tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena 100 persen warganya muslim. Dan tak akan ada warga yang terganggu dengan suara azan.

Justru Derry Sulaiman menyebut jika hanya iblis yang akan kepanasan mendengar suara azan.

"Aturan ini mungkin hanya berlaku di kota-kota besar atau pun di tempat-tempat muslim yang minoritas atau berimbang," kata Derry Sulaiman dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Derry Sulaiman and Sahabat. ***

SANCAnews.id – Laskar suku betawi demo menuntut gus Yaqut mundur dari jabatannya sebagai menteri agama.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com tuntutan itu dilatarbelakangi oleh pernyataan kontroversial gus Yaqut yang dinilai merendahkan adzan.

Bahkan, pimpinan laskar tersebut atau rais Laskar suku betawi, David Darmawan, menyinggung Menteri Agama dengan mempertanyakan gus Yaqut sekolahnya sampai dimana.

"Yang awal, itu bukan masalah edarannya, tapi bagaimana seorang pejabat publik di level menteri mempunyai narasi yang tidak bisa diterima oleh kita semua umat muslim!," ujar David Darmawan menjelaskan.

Pernyataan tersebut diunggah oleh channel youtube Betawi Bangkit, pada Senin, 28 Februari 2022, dengan judul ‘Akhirnya! Pak Jokowi Pecat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas?!?’.

Kemudian, David Darmawan meneriakan seruan menuntut dipecatnya gus Yaqut dari jabatan Menteri Agama.

"Menteri agama!," ujar David Darmawan yang kemudian direspon oleh teriakan massa yang mengakatan ‘pecat!’.

"Jadi seorang menteri, ya kaya pak Jokowi atau memang beliau gak bisa ngomong bahasa Inggris dengan bagus, atau yang lebih lihai, memberikan kesempatan ke menterinya," ujar David Darmawan menjelaskan.

Selanjutnya, David mengkritik pernyataan gus Yaqut dan menyampaikan sindiran dengan pernyataan ‘pak menteri ini sekolahnya sampai dimana’.

"Pak menteri (Yaqut) kalau gak bisa ngomong jangan one man show!, Kasih ke humasnya!," ujar David Darmawan melanjutkan.

"Yang terjadi hari ini kasian aparat-aparat sipil negara, anak buah beliau yang ngos-ngosan membenahi," ujar David Darmawan melanjutkan.

"Banyak program-program yang bagus dari Kementerian Agama yang jadi jelek karena satu komentar ini," ujar David Darmawan menjelaskan.

"Saya gak paham ya, saya gak tahu pak menteri ini sekolahnya sampai di mana," ujar David Darmawan menandaskan. (suara)

SANCAnews.id – Pandakwah sekaligus ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengaku tak sepakat dengan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang menyamakan adzan dengan gonggongan anjing.

Belum diketahui jelas identitas pendakwah tersebut, namun video tersebut diunggah di akun Youtube NU Garis Lurus. Dalam video itu, sang pendakwah  menyebut pernyataan Gus Yaqut tidak boleh mengatasnamakan NU dan harus hati-hati.

Dalam video tersebut bahkan ia menyebut ulama NU yang setuju dengan pernyataan Gus Yaqut murtad massal.

“Saya Nahdlatul Ulama, dari kecil sampai wafat saya Nahdlatul Ulama,” ungkap pendakwah dalam video yang diunggah Youtube NU Garis Lurus, Senin (28/2/2022), dengan judul ‘Mimbar Ulama NU: Yang Mendukung Pernyataan Menag, Murtad Massal!’.

Meski demikian, ia memastikan dirinya merupakan NU yang mengikuti pendirinya yakni KH Hasyim Asyari.

“Tetapi Nahdlatul Ulama yang saya ikuti adalah NU yang dibawa oleh mbah Hasyim Asyari saudara-saudara!,” ujar sang pendakwah tersebut.

“Ini saudara, jangan dikit-dikit bawa Nahdlatul Ulama, hati-hati!,” ujarnya.

“Anda murtad-murtad sendiri!, omongan anda ini menyebabkan murtad!,” tergasnya.

Ia pun menyampaikan pendapat jika orang-orang yang setuju dengan pernyataan Gus Yaqut, maka murtad.

“Dan yang setuju dengan omongannya Yaqut, murtad masal! saudara-saudara,” ujar sang pendakwah melanjutkan.

Labih lanjut, pendakwah itu menegaskan dirinya beserta jama’ahnya siap akan menentang siapapun yang menghina adzan.

“Hati-hati!, gak peduli anda siapapun, tetapi anda berani menghina hadratullah,” ujar sang pendakwah menjelaskan.

“Berani menghina adzan, berani menghina nabi Muhammad, kita siap pasang dada buat rasulullah!,” ujar sang pendakwah melanjutkan. (suara)

SANCAnews.id – Akibat mencoba mengecilkan volume pengeras suara pengajian rutin ibu-ibu di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dua crew syuting film layar lebar digeret ke kantor Polisi.

Ditengah maraknya polemik pro-kontra Surat Edaran Menteri Agama (Menag) RI, terjadi satu kejadian yang amat miris.

Pasalnya ada dua orang crew film layar lebar yang berani mengecilkan pengeras suara pengajian rutin ibu-ibu di Desa Pondok Udik.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kejadian ini bermula saat ada dua orang pria yang mengaku bagian dari crew syuting film layar lebar datang ke satu kegiatan pengajian rutin ibu-ibu yang berlangsung di Mushola Al-Ikhlas, Desa Pondok Udik.

Salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada wartawan tersebut mengatakan kedua crew layar lebar tersebut yang mendatangi lokasi pengajian ibu-ibu di Mushola Al-Ikhlas secara terpisah dan waktu berbeda.

"Kedua orang itu minta volume pengeras suara di mushola untuk dikecilkan karena mereka mengaku sedang ada kegiatan syuting film di kampung Japos, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang yang lokasinya berada di sebrang kampung Desa Pondok Udik," ungkapnya kepada Wartawan, Sabtu (26/02/2022).

Tidak terima dengan kejadian itu, lanjutnya, seusai waktu pelaksanaan sholat Jum'at, warga yang mendengar adanya kejadian itu, langsung mendatangi lokasi syuting film tersebut guna mencari dan meminta penjelasan dari dua orang pria tersebut.

"Akhirnya dua lelaki itu ditemukan dan langsung dibawa  ke kantor Desa Pondok

Udik untuk dimintai keterangannya oleh warga di hadapan aparatur pemerintah desa, para tokoh agama dan tokoh masyarakat," ujar AL.

Terkait kejadian ini, Ketua MUI Desa Pondok Udik, Ustad Syamsuddin mengatakan, kejadian tersebut hanya salah faham dan telah dilakukan mediasi antara semua pihak yang terlibat.

"Alhamdulillaah permasalahannya sudah selesai. Kedua orang itu telah membuat surat pernyataan disaksikan warga dan semua pihak menyatakan sudah clear," jelas Ustad Syamsuddin.

Sementara Bhabinkamtibmas Desa Pondok Udik Polsek Kemang, Aiptu Hufron Rijal menjelaskan, kejadian itu berawal sekitar jam 10.00 WIB, dimana dua orang pria datang ke mushola dalam waktu berbeda dan minta volume suara speaker untuk dipelankan karena mereka sedang mengadakan shooting film layar lebar di Kampung Japos.

"Kedua pria itu sempat dibawa ke kantor Desa dan selanjutnya dialihkan ke kantor Polsek untuk musyawarah. Telah selesai dan sudah dibuat surat pernyataan oleh dua pria tersebut dan permintaan maaf dihadapan warga dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Intinya sudah selesai," pungkasnya. (poskota)

SANCAnews.id – Kejadian sedih dan mengerikan baru-baru ini menimpa seorang muazin (orang yang mengumandangkan azan) di Kampung Babakan Rancabungur RT 10/02, Desa Cijurey, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi.

Bagaimana tidak? Ketika sedang salat subuh rukuk terakhir (rakaat) kedua, ia malah dibacok oleh seorang pria misterius alias OTK (Orang Tak Dikenal).

Adapun peristiwa nahas tersebut terjadi saat korban tengah menjalankan salat subuh di Masjid Jami Tarbiatul Ihkwan pada Senin ini, 28 Februari 2022.

Korban diketahui bernama Abas Basuni (60) dan kini terkapar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin SH Kota Sukabumi karena menderita luka bacokan pada telinga bagian kanan.

Kanit Reskrim Polsek Gegerbitung, Bripka Yadi Supriadi, mengatakan bahwa pohaknya membenarkan perihal kakek Abas Basuni yang diduga telah menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik itu.

“Iya, kejadiannya sekira pukul 04.45 WIB,” ujar Yadi Supriadi kepada MNC Portal Indonesia, dikutip terkini.id via Okezone.

Belum diketahui secara pasti, siapa pelaku dan motifnya terkait dugaan kasus tindak pidana kekerasan fisik tersebut.

Sebab, saat kejadian tidak ada satu pun saksi ataupun warga yang melihat pelaku saat menajalankan aksi kejahatannya tersebut.

“Pelaku telah membacok korban dengan cara ia masuk ke dalam mesjid, kemudian langsung membacok korban ke arah telinga sebelah kanan di saat korban sedang melaksanakan salat subuh rakaat atau rukuk terakhir.

”Sementara itu, Sekretaris Desa Cijurey, Dikdik, mengatakan bahwa kejadian tersebut bermula saat korban tengah melaksanakan salat subuh dan korban merupakan makmum yang berada di shaf barisan belakang.

“Iya, tiba-tiba di rakaat kedua, korban ada yang menghampiri dari belakang lalu membacok.”

Pasca membacok korban, pelaku yang tidak diketahui identitasnya itu langsung melarikan diri tanpa diketahui siapa pelakunya karena makmun yang lain pun sedang salat.

“Beliau ini merupakan orang baik dan tidak punya musuh. Bahkan, sama tetangga pun baik sekali.”

Menurut Dikdik, Abas merupakan orang yang mengumandangkan azan atau disenut muazin dan melakukan tahrim untuk membangunkan warga sekitar setiap harinya saat menjelang subuh di Masjid Jami Tarbiatul Ihkwan.

“Kita sudah laporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Iya, tadi juga Babinkamtibmas sudah cek lokasi dan mengumpulkan bahan katerangan,” terangnya.

“Kalau luka yang dialami korban di bagian telinga sebelah kanan dam korban sekarang dibawa ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi oleh keluarganya.” ***

SANCAnews.id – Kasus Nurhayati, wanita viral ngaku lapor kasus korupsi di Cirebon tapi malah dijadikan tersangka memasuki babak baru setelah hasil gelar perkara Bareskrim Polri keluar.

Pasalnya, sejumlah pihak Kejari Cirebon bakal diperiksa berkaitan dengan kasus tersebut.

"Pihak Kejagung akan melakukan Pemeriksaan di lingkaran Kejari Cirebon," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto saat dihubungi, Senin (28/2/2022).

Selain itu, Agus menyebut dirinya juga sempat bertemu dengan Jampidsus serta Jampidum. Dari pertemuan tersebut, Agus menyebut Kejagung sepakat dengan hasil gelar perkara kasus ini yang dilakukan oleh Bareskrim Polri.

"Beliau-beliau sepakat dengan hasil gelar perkara di Bareskrim," beber Agus.

Masih berkaitan dengan pemeriksaan pihak-pihak di Kejari Cirebon, Agus menyebut hal itu merupakan perintah langsung dari Jaksa Agung.

"Perintah Bapak Jaksa Agung untuk pemeriksaan. Itu yang saya dapatkan informasi saat bertemu beliau-beliau," kata Agus.

Sebelumnya, media sosial sempat dihebohkan dengan video pengakuan wanita bernama Nurhayati yang kecewa terhadap aparat kepolisian. Dia kecewa lantaran dirinya ditetapkan sebagai tersangka usai melaporkan kasus korupsi di Cirebon.

Polres Cirebon Kota sendiri menyebut penetapan status tersangka terhadap Nurhayati sudah sesuai dengan ketentuan. Nurhayati disebut memiliki peran dalam kasus korupsi tersebut.

Bareskrim Polri sendiri turun tangan dan melakukan penyidikan mendalam terkait kasus yang menjerat Nurhayati. Hasil gelar perkara Bareskrim disebutkan jika minim bukti terkait perbuatan Nurhayati dalam kasus korupsi tersebut.

Bareskrim sendiri kemudian menunda pelimpahan tahap dua dalam kasus ini. Namun, Polri belum secara resmi menghentikan kasus tersebut. (indozone)

SANCAnews.id – Kasus pengeroyokan terhadap Ketua KNPI Haris Pertama memasuki babak baru. Polda Metro Jaya kini memanggil politikus Golkar, Azis Samual untuk diperiksa terkait kasus ini.

Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E Zulpan. Zulpan menyebut Azis Samual dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Iya, panggilannya sebagai saksi," kata Kombes Zulpan saat dihubungi wartawan, Senin (28/2/2022).

Pemeriksaan itu sendiri akan berlangsung pada Selasa, 1 Maret 2022 di Mapolda Metro Jaya. Zulpan menyebut pemanggilan terhadap Azis karena pihaknya masih membutuhkan keterangan dari Azis berkaitan kasus tersebut.

"Diperlukan (keterangannya) makanya dipanggil," beber Zulpan.

Sekedar informasi, Ketua DPP KNPI Haris Pertama mengaku dikeroyok sejumlah orang di parkiran sebuah mobil di restoran di kawasan Cikini, Jakarta siang hari. Pada Senin, 22 Februari 2022 malam, Haris mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan kasus ini.

Laporan itu sendiri teregister dengan nomor LP/B/928/II/2022/SPKT/PoldaMetroJaya. Polda Metro Jaya sendiri sudah menangkap tiga eksekutor dan satu dalang dalam kasus ini serta masih memburu satu eksekutor lainnya. (indozone)

SANCAnews.id – Usulan penundaan Pemilu 2024 bukan hal yang sepele. Selain gamblang diumumkan oleh elite partai koalisi, anggaran negara juga dinilai sedang kelabakan.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule meminta pemerintah untuk jujur tentang kondisi keuangan negara. Menurutnya, keuangan negara saat ini sedang amburadul. Sementara dana untuk menggelar pemilu 2024 mencapai Rp 76 triliun.

“Di satu sisi, pembangunan ibukota negara (IKN) membutuhkan dana Rp 466 triliun,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/2).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kata Iwan Sumule, juga sudah terang benderang menyebut keuangan negara akan semakin berat pada tahun 2023.

Untuk itu, hal pertama yang dia minta adalah pemerintah jujur terkait alasan usulan penundaan pemilu tersebut.

“Pemilu ditunda karena tak ada uang. Alasan paling masuk akal,”  tegasnya.

Singkatnya, pemilu dimundurkan atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan keinginan rakyat.

Atas dasar tersebut, Iwan Sumule kembali mengingatkan bahwa pengkhianatan terhadap konstitusi negara akan membuat kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial tak bisa diwujudkan.

Dia pun mengajak masyarakat untuk kompak dan berani menentang usulan tersebut, “Fortis Fortuna Adiuvat. Keberuntungan berpihak pada yang berani,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Wacana penundaan Pemilu 2024 dalam beberapa hari ini masih terus menjadi sorotan. Beberapa partai yang sepakat dengan penundaan Pemilu diantaranya: PKB, PAN, PPP dan Golkar.

Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai mengatakan berdasarkan pengalaman negara lain, penundaan Pemilu dilakukan karena terjadi krisis politik dan konstitusi.

Menurut Pigai, jika negara dalam keadaan stabil muncul suara penundaan Pemilu, bisa dikatakan rezim sedang ingin memberangus demokrasi.

"Dimana-mana penundaan Pemilu karena krisis politik dan konstitusi," demikian kata Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL," Minggu (27/2).

Prediksi mantan Komisioner Komnas HAM itu, jika rezim Jokowi keukeuh ingin melakukan penundaan Pemilu, maka rakyat akan melawan. Ia khawatir yang terjadi justru kudeta militer.

"Rakyat akan lawan, lihat saja dukungan internasional ke siapa? jangan-jangan pintu masuk militer kudeta?" pungkas Pigai.

Beberapa partai koalisi pemerintag yang tegas menolak wacana penundaan Pemilu adalah PDIP, Nasdem. Sedangkan Gerindra sampai saat ini belum menyampaikan tegas menolak atau menerima. ***

SANCAnews.id – Begawan ekonomi Rizal Ramli merespons langkah beberapa elite parpol yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Rizal Ramli menilai langkah tersebut jelas melanggar konstitusi Indonesia.

Terlebih lagi, kata dia, penundaan pemilu membuat para elite parpol bisa mempertahankan jabatan baik di eksekutif dan legislatif yang kini mereka emban.

Rizal menganggap perpanjangan jabatan tanpa didahului pemilihan yang sah, tidak bisa diterima hukum di tanah air.

"Perpanjangan jabatan tanpa pemilihan itu sangat inkonstitusional. Itu sebetulnya pemberontakan konstitusi. Kok tega-teganya, sih," kata mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu kepada wartawan, Minggu (27/2).

Rizal juga menganggap langkah mengusulkan penundaan Pemilu 2024 oleh elite politik tidak berpihak ke rakyat.

Sebab, usulan disampaikan ketika rakyat dihantam naiknya harga beberapa kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga kedelai.

"Tidak ada empati dengan kesulitan rakyat," beber Rizal.

Sebelumnya, beberapa elite parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.

Dia memakai sisi ekonomi sebagai alasan sehingga menunda Pemilu 2024. Sedianya, pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan.

Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2). (jpnn)

SANCAnews.id – Sebuah video yang memperlihatkan Profesor Salim Said menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah bagian dari oligarki, viral di media sosial.

Video Prof Salim Said sebut Jokowi bagian dari oligarki itu viral usai diunggah pengguna Twitter Lelaki_5unyi, seperti dilihat pada Minggu 27 Februari 2022.

Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan Salim Said dalam video itu yang menyebut Jokowi bagian dari oligarki.

“Salim Said ||: Jokowi bagian dari Oligarki, dia tak cukup cerdas untuk atur semua ini,” cuit netizen Lelaki_5unyi.

Dilihat dari video itu, tampak Prof Salim Said tengah berbincang bersama pakar hukum tata negara Refly Harun.

Awalnya, Guru Besar Universitas Pertahanan itu memohon maaf kepada Presiden Jokowi dan semua masyarakat yang mendengar apa yang ia ucapkan itu.

“Saya mau mohon maaf kepada Pak Jokowi dan orang yang melihat seperti apa yang saya jelaskan,” kata Salim Said.

Ia pun lantas mengaku khawatir, banyak kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi adalah untuk mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok oligarki.

“Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup yang membentuk apa yang disebut oligarki,” tuturnya.

Prof Salim Said pun menyebut bahwa Indonesia saat ini dikuasai oleh para oligarki, termasuk Presiden Jokowi.

“Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligarki, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, Jokowi adalah bagian dari oligarki lantaran sebagai presiden mantan wali kota Solo itu mempunyai modal yakni kekuasaan.

“Oligarki itu kan harus punya modal, kekuasaan untuk sama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Tanda tangan,” jelasnya.

Lantaran Jokowi juga merupakan bagian dari oligarki, kata Salim Said, maka negara Indonesia sekarang ini ramai-ramai dikuasai oleh oligarki.

“Jadi ini negeri ramai-ramai dikuasai oleh oligarki,” tegasnya. (terkini)

SANCAnews.id – Polisi menyebut keterangan pelaku pengeroyokan terhadap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, masih kerap berubah-ubah.

Akibatnya, apa motif pelaku menganiaya Haris tersebut, pihak kepolisian belum bisa menyimpulkannya.

"Keterengan masih berubah-ubah dan belum didukung fakta," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat, Minggu 27 Februari 2022.

Polisi masih kesulitan menguak motif pengeroyokan ini. Dua dari tiga eksekutor yang dicokok, diketahui bekerja sebagai debt collector. Namun, bukan berarti motifnya adalah karena utang piutang. Kepolisian masih terus mendalami.

"Bukan berarti harus ada utang tetapi artinya bukan begitu. Yang jelas faktanya pekerjaanya itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama diserang sekelompok orang tidak dikenal. Peristiwa ini disebut terjadi Senin, 21 Februari 2022.

Hal itu diungkap Haris dalam pesan singkatnya. Kata Haris, peristiwa tersebut terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di mana persisnya terjadi Restoran Garuda Cikini.

"Diserang sekelompok orang tidak dikenal di Restoran Garuda," kata Haris kepada wartawan, Senin, 21 Februari 2022. (viva)

SANCAnews.id – Isu penudaan pemilu 2024 kembali digaungkan beberapa partai politik. Hal tersebut menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Ketua Umum Jaringan Nasional Mileanies Pusat, Muhammad Ramli Rahim juga ikut berkomentar soal penundaan pemilu 2024 tersebut.

Muhammad Ramli memandang bahwa banyak pihak ingin menunda pemilu 2024 untuk mencegah Anies Baswedan maju sebagai capres pada 2024.

Ramli Rahim membeberakan alasan bahwa elektabilitas Anies begitu tinggi, sehingga parpol berupaya mencari cara untuk menghadapinya.

"Seminggu yang lalu, sebelum wacana penundaan pemilu 2024 mengemuka, saya bertemu seorang legislator dari partai G. Beliau mengatakan, elektabilitas pak Anies luar biasa,"ungkap Ramli, dikutip Hops.ID dari Wartaekonomi.co.id (jaringan Suara.com) pada Minggu, 27 Februari 2022.

Ketua Umum Jaringan Nasional MIleanies Pusat tersebut mengutarakan bahwa angka elektabilitasnya Anies mencapai 45%, namun tidak dipublish karena ada pihak yang melarang.

"Bahkan ada survei yang hasilkan 45% untuk pak Anies. Hanya donatur melarangnya mempublikasikan angka tersebut," ungkat Ramli.

Ramli Rahim menilai elektabilitas Anies tersebut meningkat karena relawan terus giat bergerak dari provinsi, kabupaten, hingga pelosok desa.

Pernyataan Ramli tersebut cukup berasalan, karena hasil survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa Aneis menempati posisi teratas dalam hal elektabilitas menjadi presiden 2024.

Anies mendapatkan persentase elektabilitas 24,6 persen. Di bawah Anies ada Prabowo Subianto 23,9 persen, Ganjar Pranowo 19,2 persen, Agus Harimurti Yodhoyono 7,3 persen dan Ridwan Kamil 5,1 persen.

Ramlin memandang pergerakan relawan Anies yang bergerak secara organik membuat popularitas dan elektabilitasnya semakin naik. Ia berpendapat bahwa relawan bergerak tanpa didanai, serta bulum direstui oleh Anies Baswedan.

Ramlin meyakini tingginya elektabilitas tersebut yang membuat parpol kesulitan bersaing melawan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Rasa frustasi melingkupi mereka dan pilihannya adalah mencari cara untuk tidak berhadapan dengan Anies," ungkap Ketua Umum Jaringan Nasional MIleanies Pusat tersebut.

Ramli menjelaskan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi salah satu cara yang dipilih untuk menghadapi Anies.

"Para cukong juga pasti senang dengan wacana itu karena mereka tidak akan berhadapan dengan Anies Basewadan yang jelas menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil," ungkap Ramli. ***

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024. Karena hal itu tidak logis dan belum punya dasar jelas.

“Usul untuk menunda pemilu adalah usul yang tidak sesuai dengan konstitusi. Ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama di tingkat nasional, provinsi. Ini kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi?” tegas AHY saat melantik kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten dan Riau (26/2)

AHY juga menegaskan, partainya harus tegas menyampaikan penolakan tersebut, karena tidak boleh siapapun, apapun pangkat dan jabatannya di negeri ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat.

“Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik,” tuturnya.

“Ini malah tiba-tiba ada yang mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur?Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu,” imbuh AHY.

AHY menduga, soal penundaan pemilu itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan.

“Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki oleh orang-orang seperti itu. Menurut saya, memalukan cara berfikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana?” tanya AHY.

Terkait alasan pandemi dan pemulihan ekonomi, AHY justru mempertanyakan Pilkada 2020. Padahal itu lagi gawat-gawatnya Pandemi Covid-19. Artinya bangunan narasi yang ingin pemilu ditunda ini tidak logis, tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat.

Lebih lanjut AHY menegaskan, Partai Demokrat harus menyampaikan penolakan ini kepada siapapun, agar jangan salah. Karena kalau sudah salah mengambil keputusan, salah mengambil kebijakan, mak yang menanggung ruginya dan dampak buruknya adal semua, rakyat Indonesia.

“Demokrat tidak boleh takut bersuara. Insyaallah rakyat kita semakin cerdas dan tidak mudah diombang-ambingkan. Teruslah berjuang untuk menyuarakan akal sehat, menyuarakan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.

Kepada Ketua-ketua DPD Banten dan Riau yang baru dilantik, AHY mengingatkan, Bendera pataka tadi sudah dikibarkan. Maknanya bukan hanya simbol kebesaran atau gagah-gagahan.

“Tapi maknanya adalah Demokrat hadir menyapa seluruh masyarakat, hadir dalam kesejukannya, dalam keteduhannya, tapi tajam dalam solusi. Jangan kita cepat berpuas diri, jangan kita sombong dan jumawa. Justru sebaliknya, kita tetap rendah hati dan tetap percaya diri,” pungkasnya. (jawapos)