Februari 2024

Gempa bumi mengguncang wilayah Banten pada Minggu malam (25/2)/Ist 

 

SANCAnews.id – Gempa bumi mengguncang wilayah Banten pada Minggu malam (25/2). Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 20.07 WIB.


"Gempa magnitudo 5,7. Lokasi 79 KM Barat Daya Bayah-Banten," bunyi keterangan BMKG.


Gempa dirasakan di Sukabumi, Lembang, Cianjur, Soreang, Depok, hingga ke Bintaro.


"Gempa tidak berpotensi tsunami," demikian keterangan BMKG.


Hingga saat ini, belum ada laporan terbaru mengenai potensi kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. (rmol)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. 

 

SANCAnews.id – Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menjadi sasaran tembak warganet, akibat pernyataannya yang menyebut kecurangan pemilu tak bisa diusut di DPR lewat jalur hak angket.


Di mata para peselancar media sosial, Yusril tidak konsisten, jejak digital pun membuktikan bahwa pada 2014, Yusril pernah membuat cuitan di media sosial x (Twitter) soal hak angket kecurangan pemilu.


Salah satu akun X yang mengkritisi, @ch_chotimah2 mengatakan, dirinya menolak lupa. Menurutnya, Yusril sempat menyebut dalam kicauannya bahwa hak angket untuk menyelidiki kekacauan DPT pernah digunakan pada Pemilu 2009. Akun itu juga mengutip cuitan Yusril lainnya soal pemilu curang.


"Menolak lupa. DPR dulu pernah gunakan hak angket untuk menyelidiki kekacauan DPT Pemilu 2009," cuit akun itu mengutip kicauan Yusril pada 2014 lalu, dikutip Minggu (25/2/2024).


"Kalau pemilu curang maka penjahat politik dan koruptor lah yang berkuasa di negara ini. Demokrasi mati seketika. #DukungHakAngket kawal demokrasi," tulisnya lagi.


Sebelumnya, Yusril menilai langkah koalisi pasangan capres-cawapres nomor urut satu dan tiga yang berencana menggunakan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak tepat.


Menurut Yusril, pihak yang tidak puas terhadap hasil Pemilu 2024 dapat membawa hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diatur dalam Pasal 20A Ayat 2 UUD 1945 bahwa hak angket dikaitkan dengan fungsi parlemen yang melakukan pengawasan yang bersifat umum terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan parlemen. (inilah




Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memaparkan materi dalam diskusi bertajuk Menilai Kinerja KPU dalam Kasus Partai Prima di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Maret 2023. 

 

SANCAnews.id – Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mendorong hak angket diajukan sejumlah partai politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket bertujuan untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu atau pemilu 2024.


"Angket ini bukan dalam konteks mengubah hasil (pemilu). Kalau angket kepada presiden. Karena enggak mungkin DPR meng-angket Komisi Pemilihan Umum. Karena KPU itu lembaga independen, bukan eksekutif," kata Ray, saat dihubungi pada Ahad, 25 Februari 2024.


Sehingga satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu bisa melalui jalan hak angket. Dalam hak angket, kata dia, akan diselediki dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang penggunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan pemilu.


"Benar enggak bahwa bansos yang dibagi-bagi oleh Presiden itu berhubungan dengan kenaikan elektabilitas salah satu pasangan calon. Nah, itu yang diangket," tutur pengamat politik, sekaligus alumnus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, itu. Pernyataan ini sebelumnya disampaikan Ray di YouTube Kaisar TV.


Selain penggunaan bansos, hak angket itu pun akan menelusuri benar apa tidak keterlibatan ketidaknetralan aparat TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta aparatur desa, dalam Pemilu 2024 ini. "Itu yang akan diangket karena itu wilayah eksekutif, wilayah politik," tutur dia.


Hak angket, kata Ray, bisa berujung pada pembatalan proses pemilu yang baru berlangsung pada 14 Februari lalu. "Prosesnya bisa men-disclaimer hasil pemilu. Bisa saja berujung pada permintaan dilakukan pemilu ulang," ucap Ray.


Menurut dia, pemilu ulang itu bisa terjadi secara keseluruhan atau bisa juga setengah dari proses pemilu tersebut. Tergantung skala kerusakan pada pemilu itu. Baik itu bansos, hingga yang terberat adalah pemungutan dan penghitungan suara.


"Konsekuensinya harus diganti penyelenggara pemilu, bukan lagi KPU yang sekarang," tutur dia. "Mungkin sifatnya berbadan ad hoc. Karena mereka kan sudah dianggap gagal, kan."


Ray menjelaskan alasan perlu adanya hak angket diajukan oleh DPR. Menurut dia, di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi, banyak lembaga mengalami degradasi. Dia mencontohkan kasus di Mahkamah Konstitusi. Ada pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usaman, bekas ketua MK. Selain itu Ketua KPU Hasyim Asy’ari diputuskan tiga kali melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.


Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menurut Ray, mulai "sekarat". Juga muncul praktik dinasti politik yang naik kelas. Dinasti Politik yang biasanya terjadi dalam pemilihan kepala daerah, kini terjadi di pemilu nasional. "Dan marak muncul praktik kriminalisasi. Jadi kalau kita mau benar-benar tidak kehilangan demokrasi, ini harus kita perbaiki," tutur dia. (tempo)


Ketua Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN), Ari Yusuf Amir. (Sumber: Yolanda Putri Dewanti/Warta Kota) 

 

SANCAnews.id – Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya akan menyerahkan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ari mengatakan, Anies-Muhaimin sudah menunjuk langsung tim perumus gugatan ke Mahkamah Konstitusi.


Tim tersebut akan dipimpin sendiri oleh Ari Yusuf Amir. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoleva juga disebut-sebut terlibat dalam tim yang mengajukan sengketa.


"Akan dibantu Hamdan Zoelfa, Refly Harun, Sugito Atmo, Zaid Mushafi, dan ratusan pengacara lainnya," kata Ari dikutip Tribun Bekasi, Minggu (25/2/2024).


Menurutnya, pengajuan sengketa ini diharap membuahkan hasil dengan pihak yang melakukan kecurangan didiskualifikasi dari Pemilu 2024.


"(Hasil yang diharapkan) mereka didiskualifikasi," katanya.


Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Anies Baswedan mengaku telah mempertimbangkan semua opsi untuk mempersoalkan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Eks gubernur DKI Jakarta itu mengaku masih percaya MK usai putusan kontroversial yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.


"Saya percaya MK malah justru sekarang makin hari makin mau membuktikan bahwa MK itu adalah majelis yang independen," kata Anies di Jakarta, Jumat (23/2).


Di lain sisi, parpol-parpol pengusung Anies-Muhaimin mengaku sepakat mendukung Hak Angket DPR RI jika digulirkan PDI Perjuangan (PDI-P). Ketetapan tersebut disampaikan sekjen NasDem, PKB, dan PKS pada Jumat (23/2) kemarin.


“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies,” kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim.


“Kita siap bersama inisiator, PDI-P, untuk menggulikan angket. Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator bagaimana selanjutnya," lanjutnya. (kompas)


Massa mendatangi oknum PPK Kertosono dan panwas kecamatan terkait dugaan penggelembungan suara di Nganjuk, Jawa Timur, dalam Pemilu 2024. 

 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur kini tengah memproses kasus penggelembungan suara yang diduga melibatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan petugas pengawas kecamatan pada Pilkada 2024.


Ketua Bawaslu Nganjuk Yudha Harnanto mengaku mendapat laporan dugaan penggelembungan suara. Dugaan pelanggaran pemilu terjadi di daerah pemilihan (Dapil) Nganjuk III yang meliputi Kecamatan Kertosono, Ngonggot, dan Prambon, Kabupaten Nganjuk.


"Dugaan penggelembungan suara tersebut menjadi salah satu objek pelapor pada kami. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan termasuk PPK dan panwascamnya," kata dia, Sabtu (24/2).


Bawaslu memproses oknum Ketua PPK Kertosono yang berinisial MA serta anggota Panwas Kecamatan Kertosono MM. Mereka diduga terlibat dalam dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif di daerah pemilihan (Dapil) III Nganjuk dalam Pemilu 2024.


Tim Bawaslu juga telah meminta keterangan sejumlah saksi terkait dengan perkara tersebut. Hal itu sebagai bahan kajian terhadap laporan yang masuk.


Kasus tersebut sebelumnya juga viral beredar di media sosial. Sejumlah calon legislatif dan simpatisan di Kabupaten Nganjuk sempat mendatangi oknum Ketua PPK Kecamatan Kertosono dan panwascam tersebut, Jumat (23/2) malam.


Mereka menyesalkan adanya dugaan penggelembungan suara tersebut. Dugaan itu muncul karena suara salah satu calon legislatif dari Partai Golkar yang tiba-tiba bertambah drastis. Akhirnya, keduanya mengakui perbuatannya, memasukkan suara calon legislatif lain ke calon legislatif tersebut. Hal itu dilakukan setelah disuruh oleh tim salah satu caleg.


Kemudian, oknum PPK dan panwascam serta hasil rekapitulasi penghitungan suara akhirnya diamankan polisi untuk proses lebih lanjut. Sekaligus mengantisipasi amukan massa. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk Pujiono mengatakan dari informasi yang diterimanya, ketua PPK Kertosono memang diperiksa bawaslu.


Namun, dia memastikan adanya masalah tersebut tidak mempengaruhi proses tahapan pemilu di daerah tersebut, seperti rekapitulasi.


"Untuk tahapan pemilu tetap jalan. Kami juga koordinasi dengan Bawaslu apakah ada rekomendasi dan lainnya," ujar dia.


KPU Kabupaten Nganjuk mendata bahwa jumlah daftar pemilih tetap dalam Pemilu 2024 adalah 855.779 orang pemilih. Hak suara mereka telah disalurkan pada Rabu, 14 Februari 2024 di 3.266 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Nganjuk. (jpnn)


KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org) 

 

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyebut ada selisih suara yang besar pada Pilpres akibat kerusakan di Sirekap. 

 

Sebab, jumlah suara pada formulir C1 yang diunggah ke Sirekap mengalami perubahan dan mengalami lonjakan.

 

"Jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli," Kepala Divisi KontraS Rozy Brilian dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

 

Pemantauan sepanjang 14 Februari 2024 – 19 Februari 2024, lanjut Rozy, menemukan adanya selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Tiga pasangan calon mendapatkan suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap. 

 

Baca Juga: Pembayaran Tanah di Kelurahan Mojoroto Kediri Terus Dikebut, Progres Pengadaan Lahan Tol Kediri-Tulungagung Belum 50 Persen

 

Adapun selisih suara itu yakni, Anies – Muhaimin (01) 65.682 suara atau 28,52 persen, Prabowo – Gibran (02) 109.839 suara atau 47,70 persen dan Ganjar – Mahfud (03) 54.765 atau 23,78 persen.

 

Ia menegaskan, kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Terlebih, penghitungan suara sempat dihentikan selama dua hari akibat kisruh Sirekap. 

 

"Perlu dicatat bahwa KPU menyatakan Sirekap tidak dijadikan landasan perhitungan suara, sehingga penundaan perhitungan suara menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi penundaan diputuskan melalui proses yang tidak patut, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Penundaan perhitungan suara tanpa proses yang patut berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara," cetusnya.

 

Kendati Sirekap tidak dijadikan acuan untuk penghitungan suara, lanjut Rozy, cacatnya Sirekap menunjukkan kegagalan KPU dalam menyediakan informasi publik. KPU menyajikan portal keterbukaan informasi yang tidak siap untuk diakses oleh publik. 

 

"Padahal anggaran yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh publik sebesar Rp 3,5 miliar telah dihabiskan untuk Sirekap," pungkasnya. (jawapos)


Calon presiden dan calon wakil presiden (Capres - Cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu para Ketua Umum Partai Politik dalam Koalisi Perubahan di Wisma Mandiri. 

 

SANCAnews.id – Calon presiden dan calon wakil presiden (Capres - Cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu Ketua Umum Parpol Koalisi Perubahan di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).


Dalam kesempatan itu hadir Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Aljufri.

 

Surya Paloh mengatakan banyak perbincangan yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Awalnya, ia mengaku sudah lama tidak makan di restoran tersebut.

 

"Udah cukup lama enggak dateng ke restoran kahyangan ini, makan shabu-shabu. Karena memang sebelumnya sudah beberapa kali makan di tempat ini ya, rupanya kita kangen makanan tadi, ya kita makan," ujarnya santai usai melakukan pertemuan, Jumat (23/2).

 

Saat ditanya mengenai pembahasan yang dilakukan tokoh dalam Koalisi Perubahan itu, termasuk soal hak angket, ia menyebut banyak yang dibicarakan.

 

"Banyak pembahasannya, tidak hanya satu-dua masalah," ungkapnya. 

 

Salah satu pembahasan lainnya juga, kata Surya, adalah termasuk pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. 

 

"Ada juga ditanya pada saya," tandasnya. (jawapos)


Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net 

 

SANCAnews.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idam Khalik menyatakan pembacaan hasil plano Formulir C di aplikasi Sirekap kurang akurat karena kualitas kamera ponsel anggota KPPS.


Hal ini disampaikannya menyikapi banyaknya perbedaan data hasil Formulir C Plano dengan yang terdapat di Sirekap. Awalnya Idham menjelaskan tata cara penginputan data Sirekap berdasarkan formulir hasil C plano.


"Setelah selesai formulir model C hasil plano ini difoto dan diunggah ke aplikasi Sirekap kemudian sistem komputasi Sirekap membacanya," kata Idham, Jumat (23/2/2024).


Setelah diunggah, nantinya terdapat indikator berupa warna apakah yang tercantum di Formulir C hasil plano sesuai atau tidak.


"Kalau sekiranya ada warna merah di bagian akhirnya maka data hasil pembacaan terhadap foto formulir tersebut itu tidak akurat," ujarnya.


Idham melanjutkan, jika mendapati warna tersebut, anggota KPPS seharusnya langsung melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut pun sudah tersedia di aplikasi Sirekap.


"Di sana ada fitur pulpen, fitur pulpen ini fitur yang memungkinkan KPPS mengkoreksi atau mengakurasi data sesuai dengan perolehan riil di TPS yang ada terdapat di dalam formulir model c hasil plano," terangnya.


"Tetapi karena kondisi KPPS yang sudah lelah dan sebagainya, maka pada akhirnya ketika data tersebut terunggah ke dalam aplikasi Sirekap KPPS langsung mengakurasinya," tambahnya.


Idham menjelaskan, ketidakakuratan pembacaan komputasi Sirekap dikarenakan kualitas smartphone anggota KPPS.


"Kenapa terjadi pembacaan yang tidak akurat, itu salah satu penyebabnya kualitas smartphone yang dimiliki oleh KPPS, khususnya kameranya," ucapnya.


Idham melanjutkan bahwa hal tersebut pun yang akan menjadi PR pihaknya dalam pelaksanaan Pilkada. (okezone)


Aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) 

 

SANCAnews.id – Pesan pada aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hari ini, menyuarakan tuntutan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.


Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, aksi yang dilakukan gabungan kelompok masyarakat sipil itu diduga ada permasalahan serius dalam pelaksanaan pemilu 2024.


Salah satu orator Gerakan Nasional Maritim menuding KPU RI menjadi bagian dari rezim Jokowi. Hal ini dinilai sejalan dengan permasalahan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang ada saat ini.


"Ada 10 ribu lebih kepulauan, desa pesisir 8 ribu tidak ada internet, tidak ada Sirekap, tidak ada tabulasi. Kita mencurigai di sana ada kecurangan pemilu yang massif, terstruktur, dan sangat cepat," ujar orator di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).


Menurutnya, untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia maka aksi yang digelar hari ini menuntut Jokowi agar melepas jabatan presiden, meskipun masa baktinya hanya tinggal 8 bulan lagi.


"Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mundur terlebih dahulu? Setuju?" seru orator dijawab "setuju" oleh massa aksi.


"Atau kalau tidak, kita terpaksa memakzulkan Jokowi. Karena mulai Pemilu 2014, 2019, sampai 2024 ini, pelaku kecurangan dan kebohongan adalah Presiden Jokowi," demikian orator menambahkan.


Dalam aksi tersebut, terdapat massa yang membawa spanduk dan juga poster-poster yang memuat pesan menohok kepada pemerintahan dan Jokowi.


Beberapa poster memuat pesan yang unik, seperti "Akibat Pemilu Curang, Rakyat Masuk Jurang", "Yang Curang akan Celaka", hingga yang berbunyi "Hak Angket Yes, Ke MK Sorry Ye". (*)


Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023) 

  

SANCAnews.id – Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan, sudah menjadi kewajiban hukumnya untuk mendukung inisiatif hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. 


Diketahui, inisiatif penggunaan hak angket pertama kali disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.


"Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional (berupa penggunaan hak angket) itu," ujar Surya kepada wartawan di Wisma Nusantara, Jumat (23/2).

 

Menurutnya akan sangat disayangkan apabila ada hak untuk menggunakan hak angket bila kemudian tidak digunakan. Meskipun hal itu pertama kali disampaikan Ganjar yang merupakan kader PDI-P. 

 

"Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support memberikan katakanlah dukungan," tegas Surya.

 

"Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja," tandasnya. 

 

Sebelumnya, calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 2024 di DPR. Adapun partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

 

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

 

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. 

 

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar di Jakarta, Senin (19/2) kemarin. (jawapos)


Dok Foto/Net 


SANCAnews.id – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki dua daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). Peta kekuatan partai politik di provinsi ini mengalami pergeseran.


Pada Pemilu Legislatif 2019, Gerindra meraih juara provinsi dengan persentase 20,67 persen. Namun pada Pemilu Legislatif 2024, provinsi yang beribu kota Padang ini memiliki perolehan suara terbanyak yang diperoleh Partai Nasdem.


Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, dalam real count KPU pukul 02.25 WIB, Kamis (22/2), Partai Nasdem memperoleh 180.852 suara di daerah pemilihan Sumbar I. Kemudian di dapil Sumbar II, partai besutan Surya Paloh itu memperoleh suara 70/965.


Dengan demikian, partai pertama pengusung Calon Presiden Anies Baswedan memperoleh 251.817 suara di dua daerah pemilihan Sumbar.


Sedangkan di posisi kedua, ditempati Gerindra yang meraup total suara di dua dapil Sumbar sebesar 207.716. Kendati Caleg Petahana Gerindra, Andre Rosiade meraup posisi terbanyak dengan 60.122 suara, namun masih belum mampu mengejar perolehan suara total Partai Nasdem.


Lisda Hendrajoni dan M. Shadiq Pasadigoe menjadi bintang Nasdem di Dapil Sumbar I dengan masing-masing perolehan suara 56.842 dan 30.724. Sedangkan di Dapil Sumbar II terdapat nama Cindy Monica Salsabila Setiawan sebagai pemuncak klasemen Partai Nasdem dengan 47.385 suara.


Diduga kuat hegemoni Nasdem di provinsi ini berkat ekor jas keterpilihan Anies Baswedan.. Sejak 2019, provinsi ini selalu berseberangan dengan calon yang diusung pemerintah.


Sedangkan di peringkat ketiga dan keempat teratas provinsi ini diduduki oleh PAN dan Golkar, yang masing-masing memperoleh suara total di dua dapil yakni 201.397 dan 194.900. (*)


Ekonom senior sekaligus Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
 

SANCAnews.id – Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof. H. Didin S. Damanhuri, S.E., MS., DEA. menyatakan keikutsertaannya dalam “Gerakan Pemilu Bersih: Seratus Tokoh Menolak Pilpres Curang yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif” sebagai wujud sumbangsihnya kepada negara dalam mewujudkan keadilan melalui jalur demokrasi.


“Karena memang saya termasuk yang ingin dalam hidup ini, lama sekali saya konsen terhadap soal-soal keadilan bagi rakyat. Dan demokrasi salah satu pilihan yang bisa membawa kepada keadilan bagi rakyat,” kata Prof. Didin kepada KBA News usai Konferensi Pers Gerakan Pemilu Bersih: Seratus Tokoh Menolak Pilpres Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.


Menurut Prof. Didin, penyelenggaraan Pemilu khususnya Pilpres 2024 dinodai dengan begitu banyak kecurangan yang dipertontonkan secara telanjang di etalase publik. Bersama para tokoh yang hadir, ia berpendapat bahwa kecurangan tersebut terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).


“Bersama-sama ratusan tokoh maka saya menjadi bagian untuk berikan sebuah pressure dan memberikan bukti-bukti secara akademis bahwa Pemilu 2024 khususnya Pilpres itu memang saya mempunyai bukti-bukti kuat tentang adanya TSM ya, Terstruktur kemudian Sistematik dan Masif,” terang Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan di Universitas Pertanian Bogor (IPB). (glc)


Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net 

 

SANCAnews.id – Perang dingin antara Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) diyakini akan terus berlanjut.


Hal itu terlihat dari ketidakhadiran Moeldoko saat pelantikan AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2) lalu. Diketahui, beberapa waktu lalu Moeldoko berupaya merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan AHY.


“Ketidakhadiran Moeldoko dipastikan karena memang ia tidak memprioritaskan hadir. Perang dingin Demokrat dengan Moeldoko akan terus berlanjut,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (22/2).


Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, ketidakhadiran Moeldoko pada pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto itu membuat Moeldoko di KSP merasa terganggu.


Sebab, dengan masuknya AHY ke Kabinet Indonesia Maju maka pertemuan keduanya semakin intens dalam rapat-rapat Kabinet Indonesia Maju.


“Moeldoko bisa saja terganggu dengan penunjukan AHY meskipun berdurasi pendek,” pungkas Dedi.(rmol)


Mahkamah Konstitusi/Ist 

 

SANCAnews.id – Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyambut baik wacana hak angket DPR RI, untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.


Menurut Aboe, dengan kondisi saat ini, hak angket merupakan jalan yang lebih baik dibandingkan menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).


Sebab, di MK ada Anwar Usman yang notabene merupakan paman Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, dari Prabowo Subianto.


"Ini menarik, angket ini bagus. Dari pada kita ke MK ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik. Iya kan," kata Habib Aboe di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).


Aboe mengatakan, partainya telah berpengalaman terlibat hak angket di parlemen. Kendati demikian, PKS menunggu sikap PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR.


"Kita tunggu lokomotifnya ya, bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian, untuk menbenahi situasi yang ada saat ini," tandas dia.


Tiga Parpol Pengusung AMIN Siap Gabung PDIP Gulirkan Hak Angket

Tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik koalisi perubahan pendukung capres-cawapres nomr urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni Nasdem, PKB dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis (22/2/2024).


Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas dugaan. Hak angket itu bertujuan mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.


Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.


“Kemudian kita sharing seperti yang anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi dalam konferensi pers, Kamis.


“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelas dia.


Nasdem, PKS dan PKB pun kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Tiga partai kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.


“Jadi, posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.


Ganjar Usul Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.


Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.


Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024. 


“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024). 


Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu. 


Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. 


Maka, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara. 


Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu. 


Ganjar juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR. 


“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tegas Ganjar. (tribunnews)


Bang Ucu, jagoan Betawi yang pernah kalahkan Hercules di Tanah Abang/Ist 


SANCAnews.id – Rosario Marshall alias Hercules kembali menjadi sorotan banyak pihak karena kembali menerima tantangan duel dari pria yang disebut-sebut sebagai juara Garut.


Sosok Hercules sendiri cukup familiar dengan dunia kekerasan. Maka tak heran jika ia kerap menjadi incaran lawan.


Nah, setelah diselidiki, ternyata Hercules dikalahkan oleh jagoan Betawi. Sosok tersebut bernama Muhammad Yusuf Muhi alias Bang Ucu.


Dikutip dari channel YouTube Pojok Terang, rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, dan pendengarannya mulai berkurang, namun pemilik tubuh kurus setinggi satu setengah meter itu masih bisa berjalan tegak.


Asap rokok kretek di mulutnya seakan tak kunjung berhenti. Aksen Betawinya juga sangat kental.


Tokoh tersebut adalah Muhammad Yusuf Muhi. Ia disegani dengan julukan Ucu Kambing. Kakek 30 cucu ini sudah tak dikenal lagi banyak orang.


Namanya kembali tenar setelah berhasil mendamaikan perseteruan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan pedagang kaki lima di Tanah Abang, beberapa tahun lalu.


Sesuai dengan namanya, ia dulunya dikenal sebagai pedagang kambing. Orangtuanya bahkan berjualan sop kambing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun Bang Ucu pensiun dari jalanan sejak 17 tahun lalu, meski pamornya belum hilang.


Pada tahun 1996, Ucu pernah memukul mundur kelompok Hercules dari lembah hitam bongkaran Tanah Abang. 


Perseteruan itu bermula saat anak buah Rosario Marshall itu barulah di Tanah Abang dan menyebabkan dua anak buahnya tewas. 


Konflik antara Ucu dan Hercules ini sempat dibumbui isu agama. Ada informasi anak buah Hercules ingin membakar sebuah masjid di Tanah Abang. 


Singkat cerita, Ucu akhirnya berhasil memukul mundur Hercules dan anak buahnya itu. 


Ucu memang dikenal jago berkelahi karena itu pula dia kerap bolak balik masuk penjara. Bahkan, ia pernah bikin seorang personil Brimob terkapar.


Bang Ucu meninggal dunia pada Selasa 2 Januari 2024. Ia menghembuskan nafas terakhirnya sekira pukul 16.15 WIB di usia 76 tahun. 


Bang Ucu adalah salah satu Tokoh Betawi yang disegani dan orang di balik pepatah Betawi 'Lo Jual Gue Beli'. (viva)


Presiden RI Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Repro 

 

SANCAnews.id – Dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mendapat pesan khusus dari ayahnya yang juga Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Hal itu diungkapkan sosok yang akrab disapa AHY itu usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). AHY akan menjabat Menteri ATR sisa masa jabatan 2019-2024.


"Beliau (SBY) berpesan agar kesempatan yang baik ini bisa menjadi ruang yang baik buat keluarga besar Partai Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya," kata AHY.


"Sekaligus menjadi bagian penting dari transisi kepemimpinan bangsa ke depan secara nasional," sambung Ketua Umum Partai Demokrat itu.


AHY juga mengaku dipesankan orangtuanya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan amanah sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju dan membantu Presiden Joko Widodo.


"Beliau berharap saya bisa segera menjalin komunikasi, termasuk koordinasi dengan berbagai pemimpin lintas sektor, lintas lembaga dan kementerian," tukasnya.


SBY sendiri tak hadir saat AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN. Selain Annisa Pohan istri AHY, perwakilan Cikeas yang hadir yakni sang adik, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.


SBY tak hadir karena baru saja tiba di Cikeas usai serangkaian kunjungan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun demikian, SBY telah memberikan restu dan doa kepada AHY yang kini mengemban tugas sebagai Menteri ATR. (rmol)


Buku Sampul Merah 2023 Berisi Kritik Susilo Bambang Yudhoyono SBY terhadap Jokowi 

 

SANCAnews.id – Buku bersampul merah tahun 2023 yang berisi kritikan Soesilo Bambang Yudhoyono terhadap Jokowi kembali mengemuka setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri ATR/BPN mulai hari ini.


Pelantikan AHY, putra sulung SBY, mengakhiri perlawanan Demokrat terhadap Jokowi selama 9 tahun. Sah! Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam dan AHY sebagai Menteri ATR/BPN


Ya, partai Demokrat selama ini kerap memberikan kritik pedas kepada pemerintahan Jokowi. Sikap Demokrat berubah setelah Anies Baswedan tak mengajak AHY jadi cawapres.


Ayah AHY, presiden ke-6 SBY bahkan sempat merilis buku dengan cover merah dengan judul 'Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi'. Buku yang terbit sekitar Juni 2024 itu kemudian jadi gunjingan publik. Salah satu penggiat sosial media, Jhon Sitorus lewat akun twitter mengingatkan kembali memori orang-orang tentang buku tersebut.


Ia pun menyarankan agar buku tersebut baiknya ditarik dari peredaran. "Belum setahun buku ini terbit, sepertinya peredarannya harus segera ditarik secara massif," kicau Jhon.


"Berbahaya untuk kesehatan mental AHY nantinya. Lucu sekali tontonan politik ini," tambahnya.


 Memang mengapa buku merah SBY itu harus ditarik? Apa saja isinya?


Pada 26 Juni 2023, Presiden ke-6 SBY merilis buku dengan judul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi. Buku ini dirilis di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta. Kala itu, Herzaky Mahendra Putra sebagai jubir Partai Demokrat mengatakan bahwa buku tersebut untuk menambah wawasan para kader Demokrat untuk memahami situasi di Pemilu 2024.


"Tulisan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat mengenai situasi Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi," jelasnya dalam keterangan tertulis. Isi buku dengan total 27 halaman itu ternyata berisi pemikiran serta pandangan SBY sebagai mantan Presiden melihat polah Jokowi di Pemilu 2024.


Poin-poin menarik buku merah

Salah satu poin menarik dari buku tersebut ialah pendapat SBY terkait anggapan ketidaksukaan Jokowi kepada Anies Baswedan. SBY dalam buku itu tegas menuliskan bahwa tidak ada yang boleh melarang dan tak menyalahkan Jokowi jika memang benar tidak suka dengan Anies Baswedan.


Di buku itu juga SBY menyoroti sejumlah hal, pertama soal pernyataan Jokowi bakal cawe cawe di Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa. Poin kedua perihal Jokowi ingin sebenarnya Pilpres 2024 hanya mempertemukan dua pasangan calon. Lalu ada pendapat SBY soal anggapan Jokowi berikan dukungan untuk paslon tertentu.


Serta pandangan SBY soal Jokowi yang dianggap jadi pihak penentu siapa capres-cawapres yang harus diusung oleh sejumlah parpol. (glc)


Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin bersama para tokoh dalam konferensi pers menolak pemilu curang, di Jakarta, Rabu (21/2/2024).  

 

SANCAnews.id – Kelompok masyarakat Gerakan Pemilu Bersih menolak penerapan pemungutan suara curang. Hal itu dibenarkannya dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).


“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2024 yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.


Di samping itu, kelompok Gerakan Pemilu Bersih turut prihatin dengan pelaksanaan Pilpres 2024. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu saat ini jauh dari nilai-nilai demokrasi bangsa yang jujur dan berkeadilan.


"Serta etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," ujarnya, menegaskan.


Din pun menyebut kecurangan Pilpres 2024 sudah terpantau jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Karena itu, ia menilai bentuk kecurangan ini dapat dikategorikan sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).


“Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," ungkapnya.


Selain itu, ia menyoroti dugaan kecurangan rekapitulasi suara berasal dari luar negeri. Hal tersebut didukung oleh keterangan para ahli saat menganalisa masalah yang terjadi dalam alat bantu, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.


"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon 02," tuturnya.


Dalam acara deklarasi setidaknya terdapat 100 tokoh bangsa yang turut meramaikan. Di antaranya ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, dan mantan Wakapolri Komjen Oegroseno. (inilah)


Ratusan tokoh berbagai elemen dorong DPR gulirkan hak angket, di Jakarta, 21 Februari 2024. 

 

SANCAnews.id – Ratusan tokoh dari berbagai elemen lewat aksinya mendesak DPR segera menggelar hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Keistimewaan khusus DPR RI adalah diharapkan dapat mengungkap secara gamblang dugaan kecurangan dalam kontestasi politik.


"Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR-RI menggunakan hak angket (penyelidikan) terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin yang memimpin pembacaan sikap tersebut di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. 


Mereka berharap terdapat konsekuensi bila dugaan kecurangan itu terjadi melalui proses di DPR. Hasilnya diharapkan berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


"Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekwensi hukum atas para pelaku pelanggaran termasuk jika berakibat pada pemakzulan presiden," ujar Din. 


Di sisi lain, mereka juga mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap IT Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lalu, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. 


Berikutnya, mendesak pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah diverifikasi keabsahannya secara terbuka. Lalu, mendesak penghentian hasil penghitungan quick count hingga real count.Baca juga : Daulat Rakyat atas Isu Pemakzulan Presiden


"Penghentian pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count), dan Hasil Hitung Riil (Real Count) oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah," ucap Din. 


Para tokoh tersebut juga menyuarakan menolak Pilpres 2024. Mereka menilai kontestasi politik itu penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 


"Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan pilpres TSM, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif," jelas Din. 


Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 135 tokoh. Mereka klaim masih banyak tokoh yang akan ikut teken sikap tersebut ke depannya.(mi)


Tangkapan layar raibnya suara salah satu calon anggota DPD Jatim. 

 

SANCAnews.id – Ratusan ribu suara calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur, Mohammad Trijanto, mendadak hilang dari real count resmi KPU.


"Aneh, suara saya tiba-tiba hilang ratusan ribu di real count resmi KPU. Senin (19/2) sekitar pukul 08.00 WIB ada 601.466 (proses penghitungan 74,10 persen), satu jam kemudian sekitar pukul 09.00 WIB tinggal 596,725 (proses penghitungan 74,18 persen)," kata Trijanto, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (21/2).


Pantauan redaksi hari ini, Rabu (21/2), di situs KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/pemilu_dpd/hitung-suara, perolehan suara Trijanto bahkan berkurang sangat tragis, tersisa 246,703, proses penghitungan 77,82 persen.


"Pemilu 2024 super gila, super brutal, super kejam, super masif," tegasnya.


Menurunnya jumlah suara pada penghitungan tabulasi situs KPU itu sangat mengejutkan Trijanto.  Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) itu bahkan menyebut Pemilu 2024 merupakan implementasi demokrasi abal-abal.


"Akankah proses Pemilu ini menghasilkan calon pemimpin yang mempunyai legitimasi kuat di mata rakyat. Aneh, kok terasa seperti pesta demokrasi abal-abal yang dimainkan para bandit demokrasi saja," tandasnya.


Melihat jumlah suara yang turun dalam hitungan satu jam itu, dia menduga sistem yang ditampilkan situs KPU dimainkan.


“Saya yakin, suara saya dimainkan penyelenggara Pemilu," katanya.


Selain itu, berdasar bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Trijanto yakin permainan tidak hanya terjadi di Sirekap, tapi juga di formulir C1.


"Ada penyelenggara Pemilu yang berani mengubah C1. Untuk itu kami akan mengumpulkan bukti terkait salinan C1 yang ada di TPS, kita jadikan bukti bahwa ada pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur,” tegas Trijanto lagi.


Dia berharap ada digital forensik terkait hal itu. Semua calon DPD harus diberi informasi terkait history upload rekapitulasi yang ditampilkan pada website. Digital forensik bisa dijadikan sebagai salah satu bukti, jika ada pelanggaran dalam rekapitulasi.


“Intinya kita hanya butuh keadilan, menginginkan lahirnya senator yang memang berasal dari pilihan rakyat, tanpa campur tangan dan menghalalkan segala cara demi mendapat suara terbanyak. Saya tetap menghormati siapapun senator yang dipilih rakyat, tetapi jangan sampai menggunakan cara yang tidak beretika. Ayo buka digital forensik,” pungkasnya. (rmol)


Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Pemenangan AMIN, Ari Yusuf Amir. 

 

SANCAnews.id – Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Tim Pemenangan Nasional AMIN Ari Yusuf Amir heran mengapa dua surat yang mereka kirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak kunjung mendapat tanggapan.


Dua surat dilayangkan tim kuasa hukum pasangan AMIN terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.


"Tolong kawan-kawan media membantu juga, mempertanyakan surat-surat dari kita ke KPU dan Bawaslu, apa dasar dan alasan mereka tidak merespons atau lambat memproses?" ujar Ari, kepada media, di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (21/2/2024). 


Ari mengaku banyak pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi isi kepala mereka atas sikap acuh KPU dan Bawaslu. 


"Tapi, karena kami ini adalah tim hukum, domain kami hanya di bidang hukum ya, kami akan fokus di situ. Sedangkan tadi bidang politik, bidang yang lain tadi sudah disampaikan capres dan cawapres, akan ada lembaga sendiri," jelas dia. 


Sementara itu, upaya ini juga akan dibantu oleh partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan untuk terus mendorong mengusut kecurangan Pemilu 2024. 


"Parpol pendukung akan menggunakan jalur politik, kami hanya di jalur hukum saja," tandas dia. 


Diberitakan sebelumnya, Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto mengungkapkan forensik Timnas AMIN menemukan sejumlah kejanggalan dalam hasil rekapitulasi Pilpres 2024. 


"Berdasarkan kajian forensik diduga data server KPU mempunyai logaritma sistem yang sudah disetting untuk kemenangan Paslon tertentu, secara otomatis di atas 50 persen," ujarnya, di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024). 


"Indikasi kuat itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan berupa penggelembungan suara di berbagai wilayah tertentu, termasuk markdown," sambungnya. 


Bahkan sejumlah komplain yang dilayangkan kepada KPU pun tak kunjung mendapat jawaban. 


"Pertama, KPU sampai sekarang belum menjawab apa pun terhadap 24 juta DPT yang ada di black web market, yang dicuri itu, dia mau ngomong apa, belum," tutur dia. 


Kedua, sejumlah laporan yang dilayangkan oleh Timnas AMIN ke KPU tidak pernah mendapat pernyataan apa pun. Dia pun menegaskan seharusnya KPU meminta maaf.


 "Terus yang ketiga, kita tidak pernah juga mendapatkan informasi apakah sudah ada perbaikan sistem, apakah firewall yang ada di dalam misalnya, virus, dan lain-lain, sudah dibersihkan apa belum atau masih bersembunyi," paparnya. 


Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. 


Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. 


Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. 


Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. 


Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. (tvone)


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.