SANCAnews.id

Immanuel Ebenezer dan Gibran/Ist

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Teddy mengatakan bahwa janji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan adalah tidak benar dan tidak akan terjadi.

"Saya dapat pastikan bahwa itu tidak benar Prabowo-Gibran menyampaikan, mereka akan menyediakan 19 juta lapangan kerja," kata Teddy di X @TeddGus (24/8/2025).

Ditegaskan Teddy, posisi Pemerintah bukan sebagai penyedia lapangan kerja. Dan, masyarakat perlu memahami hal tersebut.

"Pemerintah itu bukan pihak yang menyediakan pekerjaan, menerima para pekerja, bukan," Teddy menuturkan.

"Pemerintah itu membuka dengan kebijakan-kebijakannya itu akhirnya bisa membuka peluang terbukanya lapangan kerja," tambahnya.

Teddy bilang, tentang 19 juta lapangan pekerjaan mestinya tidak lagi terus dibicarakan jika semua pihak memahami situasinya.

"Bicara 19 juta lapangan kerja, sudah clear yah bahwa narasi yang disampaikan oleh orang-orang ini, ketika mereka menagih Pemerintah, dapat dipastikan itu adalah keliru," kuncinya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, menyebut Indonesia merupakan negara yang besar. Untuk itu, pembangunan harus terus dilakukan agar merata di seluruh Indonesia.

"Indonesia ini negara besar, kita harus mampu keluar middle income trap, kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri," ujar Gibran saat menyampaikan visi dan misinya pada debat kedua Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Dikatakan Gibran, di tengah gempuran resesi global, peran dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap pada rata-rata 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi berkualitas didukung oleh penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, dan juga angka inflasi yang terkendali," Gibran menuturkan.

Untuk itu, kata dia, jika dirinya dan Prabowo Subianto nantinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka dia akan melakukan hilirisasi.

"Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tetapi juga pertanian, perikanan, digital, dan lain-lain," ucapnya.

Tambahnya, dia juga akan melanjutkan pemerataan pembangunan. Sehingga kedepannya tidak ada lagi istilah Jawa Sentris.

"Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris," lanjutnya.

Dibeberkan Gibran, tidak sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Sebab, Indonesia memiliki 64 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah menyumbang 61 persen Produk domestik bruto (PDB).

"Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61 persen untuk PDB kita," tukasnya.

Ditekankan Gibran, langkah tersebut jika nantinya dipenuhi, maka Indonesia bisa melahirkan sedikitnya 19 juta lapangan pekerjaan.

"Jika empat langkah tadi bisa kita penuhi akan terbuka insyaallah 19 juta lapangan pekerjaan," kuncinya. (fajar)

Ahmad Sahroni (ANTARA/M. Sahbainy Nasution) 

SUMATERA UTARA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi seruan pembubaran DPR RI yang viral di media sosial. Sahroni menyebut seruan itu sebagai ulah orang-orang bodoh.

Pernyataan tersebut dilontarkan Sahroni saat kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Jumat (22 Agustus 2025). Sahroni secara blak-blakan menyatakan bahwa seruan tersebut dilontarkan oleh orang-orang bodoh sedunia.

"Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," ucap Sahroni kepada waratawan.

Lalu, kata Sahroni, ia sebagai wakil rakyat terbuka menerima kritik dari masyarakat. Namun dia mengingatkan agar kritik hingga caci maki tidak disampaikan secara berlebihan.

Menurutnya, cacian yang diutarakan secara berlebihan bisa merusak mental manusia. Ia pun menekankan cacian yang berlebihan itu hanya dilakukan oleh orang bodoh.

"Kita boleh dikritik, mau bilangin an*g, bi, ban*t, nggak papa, mampus-mampus nggak papa. Silakan kritik, mau ngapain juga boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu karena merusak mental manusia, mental manusia yang begitu adalah orang tertolol sedunia, catat nih," tegasnya.

Sahroni lantas menyoroti tugas dan fungsi dari DPR RI, yang bekerja sebagai wakil rakyat dan berpusat di pemerintahan. Menurutnya apabila DPR dibubarkan, tatanan pemerintahan di Indonesia belum tentu berjalan dengan baik.

"Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR, jangan," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi dari Partai NasDem itu mengakui anggota DPR RI memang belum sepenuhnya benar. Tetapi dia menekankan jangan selalu melontarkan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan DPR RI.

"Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak, tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini, dihujat, ini dihujat, nggak papa, mau menghujat sampai mampus juga nggak papa, masih berdiri DPR nya sampai kapanpun tidak akan berubah, sama saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sempat melontarkan pernyataan viral yang menuai kritik publik. Saat Rapat Kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sahroni meminta Lembaga antirusuah itu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik bila ingin menangkap kadernya.

"Kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar tidak terulang, Pak. Kalau pun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kita perlu kalau perlu kita anterin itu orang ke Bapak," tuturnya. (era)

Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan Darmawan. (Foto: Dok Pribadi) 

JAKARTA — Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi momen paling tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan para menteri di Kabinet Merah Putih yang bermental korup.

Demikian disampaikan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan Darmawan melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

"OTT Noel menjadi bukti adanya persoalan serius di lingkaran kekuasaan," kata Darmawan.

Darmawan mengingatkan bahwa korupsi merupakan masalah laten yang telah lama menjadi akar dari kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia.

"Karena itu pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan," kata Darmawan.

Darmawan berpandangan menteri-menteri Kabinet Merah Putih sepertinya tidak mengindahkan peringatan keras Presiden Prabowo agar tidak korupsi, salah satunya disampaikan dalam pidato kenegaraan di DPR RI pada Kamis 15 Agustus 2025.

"Kasus Wamenaker Noel menjadi bukti bahwa komitmen itu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh di level bawah," kata Darmawan.

Lebih lanjut, KMHDI mendesak Presiden Prabowo untuk segera merombak kabinet, terutama menteri atau wakil menteri yang terindikasi kasus korupsi.

"Reshuffle kabinet mutlak diperlukan agar program kerja pemerintah berjalan sesuai target," kata Darmawan.

Kinerja yang lemah dari beberapa Menteri, kata Darmawan, akan menghambat realisasi visi Asta Cita Presiden Prabowo.

"Jika tidak segera dibenahi, maka janji-janji kampanye akan sulit tercapai,” kata Darmawan.

KPK menangkap Immanuel Ebenezer alias Noel dalam OTT pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai, puluhan mobil mewah, hingga sebuah motor Ducati, serta menyegel ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain Noel, sekitar 10 hingga 20 orang termasuk pejabat eselon II di Kemenaker juga ikut diamankan.

Noel sendiri dikenal publik sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019. Menjelang Pilpres 2024, Noel beralih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian membawanya dipercaya menduduki kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. (rmol)

Gedung DPR RI. (Foto: RMOL/Faisal Aristama) 

JAKARTA — Undangan demonstrasi di Gedung DPR RI pada hari Senin, 25 Agustus 2025, beredar luas di media sosial dan WhatsApp. Seruan “Revolusi Rakyat Indonesia” ini menarik minat berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, buruh, petani, pekerja outsourcing, hingga tokoh masyarakat.

Melalui undangan digital yang diterima redaksi pada Kamis, 21 Agustus 2025, para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR, antara lain isu korupsi, dugaan pelanggaran konstitusi, kenaikan pajak, hingga polemik utang negara.

Ajakan bertindak tersebut antara lain berupa ajakan kepada masyarakat untuk bersatu dan mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Jangan kasih kendor, terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai alat kontrol pemerintah,” demikian tertulis dalam selebaran yang beredar.

Secara spesifik, aksi ini menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan usut tuntas dugaan korupsi yang menyasar Jokowi dan dinastinya.

Tuntutan juga diarahkan kepada pemerintah terkait proyek strategis nasional (PSN) terutama kelanjutan IKN, kebijakan perpajakan, serta persoalan pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, seruan tersebut juga meminta DPR untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024, termasuk mendesak pemilu ulang.

Selebaran itu turut menyinggung berbagai isu lain seperti mafia pertambangan, mafia tanah, krisis pangan, mahalnya biaya pendidikan, hingga ketidakadilan dalam pembagian hasil pertambangan. (rmol)

Pengamat Poltik Rocky Gerung. (Foto: YouTube Hendri Satrio Official) 

JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar soal kemungkinan, melainkan soal teknis pelaksanaan.

Hal itu disampaikannya dalam kanal YouTube Hendri Satrio Official, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

“Kalau mungkin ya pasti mungkin dalam konstitusi. Nah caranya ini, melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang tapi itu panjang,” kata Rocky.

Ia menjelaskan, proses pemakzulan harus melalui DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dengan sidang khusus sesuai hukum acara pemakzulan. Namun, Rocky menyebut ada cara yang lebih cepat, yakni melalui tekanan politik.

“Yang gampang, senior di kampus pasti akan mengajari cara berorganisasi dan cara untuk berdemonstrasi ke junior. Kalau mahasiswa sudah masuk kuliah demo ke DPR, (Gibran) tinggal pilih, mengundurkan diri atau (mengulangi peristiwa) ’98. Gitu aja kan lebih efisien,” ujarnya.

Menurut akademisi yang akrab disapa RG itu, tekanan politik semacam ini pernah terjadi pada masa Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Beliau sangat cerdas dan cerdik dalam politik, tapi beliau merasa sudah melihat massa sebanyak itu, artinya kerusuhan di mana-mana, ya mundur,” tuturnya.

Soal pengganti Gibran, Rocky menyatakan tidak perlu khawatir. Sebab Indonesia menurutnya tidak kehabisan stok potensial dan lebih bermutu dari putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

“Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik,” pungkasnya. (rmol)

Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), di Media Center Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo) 

JAKARTA — Buku karya jurnalis yang tergabung dalam forum Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), dengan judul "Catatan Jurnalis Pemilu: Sejarah Keserentakan Terbesar Pertama di Dunia", disambut baik pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam acara Bedah Buku di Media Center Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.

Lolly mengapresiasi atas terbitnya buku bergenre bunga rampai karya 12 jurnalis media massa nasional yang tergabung dalam KPPD itu, lantaran pertama dalam sejarah pemilu terbuka ada karya tulis berbentuk buku persembahan insan pers.

"Buku ini memotret pelaksanaan pemilu yang lalu, memberikan kedalaman, menggambarkan terhadap sebuah situasi, sebuah peristiwa dari sudut pandang jurnalis," ujar Lolly saat memberikan keynote speech di hadapan 300 lebih jajaran Bawaslu daerah yang hadir secara daring, dan audien yang hadir luring.

Menurutnya, sudut pandang jurnalis dalam mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024 tentu berbeda dengan sudut pandang Bawaslu, sehingga potret peristiwa yang dicatat 12 jurnalis anggota KPPD menjadi sebuah kekayaan wacana tersendiri.

"Penulisnya beragam (dari media-media massa nasional), 12 jurnalis yang menulis dengan judul yang berbeda, maka kita itu, saya secara pribadi ketika baca itu bisa lompat," sambungnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu mengaku telah membaca buku "Catatan Jurnalis Pemilu: Sejarah Keserentakan Pertama Terbesar di Dunia".

"Saya sudah lihat judul-judulnya (dari tulisan 12 jurnalis anggota KPPD). Saya cek mana yang menurut saya paling menarik untuk saya baca. Begitu saya baca dari berbagai judul ini, saya langsung merasa wow," jelasnya.

Salah satu judul tulisan dalam Bab pembahasan, disebutkan Lolly, adalah tentang jurnalis yang berkaitan dengan Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

"Bagitu ada judul 'Bawaslu Sahabat Jurnalis', ini yang nulis tahu betul kayaknya bahwa ini yang akan pertama saya baca," ungkapnya.

Terlepas dari kesan terhadap isi buku, Lolly yang juga pernah menjabat Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu meyakini, jurnalis memiliki peran penting dalam proses pemilu maupun pilkada agar berjalan sesuai prinsip integritas dan profesional.

"Tetaplah menjadi teman-teman jurnalis yang memberikan sudut pandang sendiri terhadap kinerja pengawasan pemilu. Tetaplah challenge kami dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, karena sesungguhnya persahabatan atau relasi Bawaslu dengan media itu akan kuat maknanya, kalau kami pun selalu dikontrol," tuturnya.

"Posisi teman-teman media adalah pengawas eksternalnya Bawaslu. Jadi ternyata kan kita punya peran sama, Bawaslu melakukan pengawasan, media juga melakukan pengawasannya, dalam situasi tertentu media pun bakal mengawasi Bawaslu pada konteks dan takaran ini tetap harus berjalan. Bawaslu menghormati seluruh proses kritis yang dilakukan teman-teman jurnalis," demikian Lolly menambahkan.

Buku "Catatan Jurnalis Pemilu: Sejarah Keserentakan Pertama Terbesar di Dunia" ditulis oleh 12 jurnalis media massa nasional di antaranya Ahmad Satryo (Jurnalis Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL), Dian Dewi Purnamasari (Jurnalis Kompas Harian), Vitorio Mantalean (Jurnalis Kompas.com), Yakub Pryatama Widjayaatmaja (Jurnalis Media Indonesia).

Kemudian, Febryan (Jurnalis Republika), Okto Rizki Alpino (Jurnalis Akurat.co), Adrian Taher Pratama (Jurnalis Tirto.id), Akbar Budi Prasetya (Pemimpin Redaksi Todaynews.id), Dhanis Iswara (Jurnalis Telusur.co.id), Rusdiyono (Pemimpin Redaksi InfoIndonesia.id), dan Negus Gibran Mayardhi (Jurnalis Caritahu.com).

Acara bedah buku "Catatan Jurnalis Pemilu: Sejarah Keserentakan Pertama Terbesar di Dunia", merupakan kerja sama KPPD dengan Bawaslu RI, untuk memberikan sosialisasi pentingnya peranan pers dalam Pemilu dan Pilkada.

Penyelenggaraan bedah buku ini telah digelar untuk panel 1 pada hari ini, dengan peserta dari jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dari wilayah Indonesia bagian barat.

Sedangkan untuk bedah buku panel 2, akan digelar di Media Center Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis pekan depan, 20 Agustus 2025, dengan peserta jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Indonesia bagian timur. (rmol)

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin/RMOL

JAKARTA — Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyayangkan dugaan keterlibatan Komandan Peleton Batalyon Wilayah Pengembangan 834/Wangaka Mere, Nagekeo, NTT dalam kasus penyiksaan terhadap Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23).

Ia mengatakan, awalnya pelaku berjumlah 4 orang yang diduga, namun setelah diselidiki lebih lanjut jumlahnya bertambah menjadi 20 orang yang terdiri atas seorang perwira berpangkat Letnan Dua, seorang lulusan Akmil, dan seorang komandan peleton.

"Masih muda sekali, mungkin umur sekitar 24-25 dan sebagainya. Tetapi ikut terlibat. Ini yang saya sesalkan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP ini menyesali lantaran seorang komandan seharusnya mengawasi, mengendalikan dan memberikan arahan, bukan malah terlibat penyiksaan.

"Makanya para perwira Letnan Dua, Letnan Satu yang masih muda-muda para perwira remaja itu, harus tinggal bersama prajurit di barak untuk mengawasi ini. Bukan sebaliknya, malah terlibat dalam sebuah kejahatan bersama-sama," jelasnya.

Ia mendesak polisi militer untuk mengejar pelaku dan motif di balik penyiksaan hingga menyebabkan Prada Lucky tewas.

"Dan saya minta ya kepada Polisi Militer, coba dikejar. Apa sih sebetulnya motifnya? Ceritanya seperti apa? Kasus itu. Kok sampai dibunuh?" ucapnya.

"Mungkin tidak ada niat membunuh. Tetapi harus bisa dipastikan, dengan dipukuli berame-rame oleh sekian puluh orang, dan tentu pukulannya, pukulan militer, yang mengarah pada titik-titik yang mematikan, ya matilah. Begitu," tutupnya. (rmol)

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman/Ist 

JAKARTA — Komisi I DPR RI saat ini tengah mengkaji pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kasus mangkraknya ribuan perumahan prajurit muda TNI AD di era Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD).

“Kita tunggu seperti apa, ya tunggu seperti apa. Kalau itu simple ya enggak usah pakai pansus. Ya mungkin cukup tingkat panja. Karena itu urusan komisi satu. Ya, begitu. Paling juga nanti melibatkan bagian anggaran dan sebagainya,” kata Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 12 Agustus 2025.

Namun demikian, jika dalam perjalanannya Panja menemukan hal-hal lain maka tidak menutup kemungkinan memerlukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri kasus tersebut.

“Kecuali ini merembet kemana-mana ya mungkin pansus menurut hemat saya. Kita lihat lah nanti sesudah tanggal 15 (Agustus) kita diskusikan. Dan kami terbuka lah pada saudara-saudara,” ujar Legislator PDIP ini.

Lebih jauh, TB Hasanuddin menyebut, apabila Komisi I menghendaki pembentukan Panja maka pihak-pihak terkait akan diundang dalam rapat bersama DPR.

“Panja juga bisa. Kita undang jika diperlukan. Kalau perlu ya undang prajurit-prajurit yang kena,” jelas dia.

Bahkan, lanjut Legislator PDIP itu, pihaknya sangat siap jika Komisi I DPR meninjau langsung lokasi Rumdin TNI AD yang mangkrak tersebut.

“Dan kalau perlu kami sudah siapkan untuk mendatangi tempat-tempatnya. Saya sudah punya datanya. Di tempat saya sudah ada 8 titik. Antara lain paling dekat di Purwakarta. Kemudian di Bekasi. Ada juga di Riau dan sebagainya,” pungkasnya.

Sebelumnya, ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat dari angkatan 2021–2023 dikabarkan tengah dalam situasi menjerit. Pasalnya, gaji pokok mereka mengalami pemotongan hingga 80 persen untuk cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swakelola yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD.

Program perumahan yang bersifat wajib ini merupakan gagasan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2021–2023, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman.

Akibat potongan yang signifikan itu, banyak prajurit hanya menerima sisa gaji bulanan berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu.

Kondisi finansial yang kritis tersebut memaksa mereka untuk hidup sangat terbatas di barak militer, tidak lagi mampu memberikan dukungan finansial kepada keluarga, bahkan terpaksa berutang di kantin untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Roni dan Lukman, bukan nama sebenarnya adalah dua dari ribuan prajurit lulusan tamtama yang diwajibkan untuk mengikuti program KPR swakelola BP TWP.

Gaji pokok mereka yang seharusnya mencapai Rp3,6 juta per bulan, kini hanya tersisa tidak lebih dari Rp300 ribu setelah dipotong untuk angsuran rumah.

"Dulu bisa kirim ke orang tua Rp2 juta per bulan, sekarang tidak bisa kirim sama sekali,” keluh Lukman sebagaimana dikutip IndonesiaLeaks pada Mei 2025 lalu. (rmol)

Mantan Intelejen Negara Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra. Foto Youtube Forum Keadilan TV 

JAKARTA — Mantan intelijen negara Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra mengungkap informasi terkait pertemuan rahasia membahas wacana gerakan kemerdekaan Riau yang digelar sejumlah pendukung mantan Presiden Jokowi.

“Beberapa hari lalu saya mendapatkan informasi pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana gerakan Riau merdeka. Gila,” kata Sri Radjasa dikutip dari Forum Keadilan TV, Minggu, 10 Agustus 2025.

Dia mengulas sebelumnya pernah ada isu pengambilan empat pulau dari Aceh yang diserahkan ke Sumatera Utara, yang dinilai memicu bangkitnya kembali gerakan separatisme di Aceh.

“Orang lupa bahwa persoalan damai di Aceh masih menyisakan kerawanan separatisme," ujarnya.

Sri Radjasa menyebut, terdapat indikasi keterlibatan kelompok tertentu. Isu separatis ini dihembuskan sebagai upaya untuk mengganggu kewibawaan Presiden Prabowo Subianto.

 “Ada indikasi bahwa kelompok geng Solo melakukan gerakan di Riau? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan tapi ini adalah pendukung Jokowi," jelasnya.

Ia menambahkan, isu tersebut muncul pasca pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Sri Radjasa menegaskan, rapat yang dibahas itu sudah menghasilkan keputusan tertutup.

 “Yang disepakati dalam rapat ini satu hal, nanti dia akan mencari waktu menyusun kekuatan masa dulu. Mereka akan melakukan deklarasi,” pungkasnya. (rmol)

Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di acara penutupan Munas ke-XI Partai Golkar 2024 di JCC, Senayan, Rabu, 21 Agustus 2024/RMOL 

JAKARTA — Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar diduga kuat menjadi bagian dari langkah untuk memberantas pengaruh mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di partai politik (parpol) berlogo pohon beringin itu.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai kepemimpinan Partai Golkar saat ini lahir dalam suasana yang tidak lazim karena Bahlil Lahadalia terpilih menjadi Ketua Umum Golkar karena pengaruh Jokowi.

"Mendorong terjadinya pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar melalui Munaslub, bisa saja merupakan bagian dari strategi untuk menyingkirkan figur-figur yang terlalu Jokowi sentris," ujar Efriza kepada  RMOL, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Menurutnya, Golkar sebagai salah satu kekuatan politik besar berpotensi tersingkir dari peta politik nasional apabila masih mempertahankan Bahlil sebagai ketua umum.

"Jika Golkar sebagai salah satu pilar besar koalisi dipimpin oleh tokoh yang secara politik lebih loyal pada Jokowi, yang merupakan mantan presiden, daripada ke Prabowo yang kini sebagai presiden, maka ini menjadi hambatan dalam konsolidasi kekuasaan yang sedang dilakukan," tuturnya.

Oleh karena itu, Efriza meyakini internal Golkar menyadari dinamika politik nasional sekarang ini tidak bisa memainkan dua peran sekaligus, dalam arti masih mengakomodir rezim kekuasaan yang sudah berakhir tetapi di sisi lain berada dalam koalisi penguasa yang duduk saat ini.

"Prabowo meski sebagai Presiden, tapi muncul persepsi sebagai penerus Jokowi. Karenanya, diyakini Presiden Prabowo ingin melakukan penataan ulang loyalitas politik di kabinet," ucap Efriza.

"Utamanya, juga terhadap ketua umum partai yang dianggap loyalitasnya lemah terhadap Prabowo sebagai presiden," demikian magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan. **

Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025/Net

JAKARTA — Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece telah menarik perhatian Istana. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan ekspresi kreatif masyarakat selama tidak mengganggu nilai-nilai kebangsaan, terutama di Hari Kemerdekaan.

"Kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan komunitas bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Kalau sebagai bentuk ekspresi, it's okay, tidak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa, dibentur-benturkan, disandingkan dengan Merah Putih. Tidak seharusnya seperti itu," kata Hadi kepada pewarta di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/8).

"Yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas. Yang secara waktu juga tidak pas, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan," lanjutnya.

Ia menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga kesakralan bulan kemerdekaan dan tidak menyandingkan bendera One Piece dengan simbol negara, yakni bendera Merah Putih.

"Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan merah putih. Kita harus cintai bangsa kita, Merah putih, apa adanya dari lahir maupun batin," kata Prasetyo.

Pemerintah, menurutnya, hanya akan mengambil langkah tegas jika ekspresi tersebut berubah menjadi bentuk provokasi, seperti menghasut masyarakat untuk memilih simbol lain di atas Merah Putih.

"Kalau pun ada yang sampai ke sana, pelarangan, atau apa pun bentuknya, itu bagi pihak-pihak yang membentur-benturkan, menghasut untuk lebih baik mending bendera ini daripada merah putih, itu kan tidak benar, tidak boleh," jelasnya.

Soal makna di balik simbol-simbol alternatif yang mungkin mengandung kritik terhadap pemerintah, ia menyatakan bahwa kritik tetap terbuka dan diakui sebagai bagian dari demokrasi. "Kalau maknanya kritikan, pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki," tandas dia. (mediaindonesia)

Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira  

JAKARTA — Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime "One Piece" menjelang hari jadi Indonesia yang ke-80 telah memicu perdebatan panjang. Beberapa orang bahkan mengibarkan bendera One Piece di bawah bendera Indonesia pada perayaan 17 Agustus tahun ini.

Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, memandang fenomena ini sebagai bentuk ekspresi dan kebebasan sipil yang dijamin konstitusi. Ia bahkan berpendapat bahwa pengibaran bendera kartun Manga seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah.

"Ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat. Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat Pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur," ujarnya, Selasa (5/8/2025).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini tak setuju jika pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang Hari Kemerdekaan RI disebut sebagai tindakan makar. Ia kembali menekankan bahwa hal tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini.

"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," tegas Andreas.

Ia pun menilai, seharusnya masyarakat yang menyampaikan ‘protes’ kepada Pemerintah diberikan pendekatan yang humanis, dan persuasi yang manusiawi.

Andreas tidak sepakat apabila pemasangan bendera One Piece dianggap sebagai bentuk provokasi atau dianggap makar, apalagi disikapi Pemerintah dengan represi.

"Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan caranya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju," sambung Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur I itu.

Kendati demikian, Andreas tetap mengimbau masyarakat Tanah Air untuk mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan tanpa embel-embel bendera lain.

"Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih," pungkasnya. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil mencegah instabilitas politik dalam negeri dengan mengeluarkan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Pendiri Citra Institute Yusak Farchan menilai, hak prerogatif Presiden Prabowo dalam mengeluarkan abolisi dan amnesti merupakan langkah cerdas untuk mencegah timbulnya rasa dendam terhadap mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi.

Sebab, menurut Yusak, Tom Lembong dan Hasto menjadi lawan Jokowi karena mengungkap sejumlah permasalahan di pemerintahan ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

"Kalau Prabowo diam, kemarahan pendukung Anies dan PDIP bisa memicu terjadinya instabilitas politik yang merugikan Prabowo," ujar Yusak kepada RMOL, Senin 4 Agustus 2025.

Dengan adanya langkah maju Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong serta amnesti kepada Hasto, secara tidak langsung juga mengarah pada terungkapnya kebobrokan kepemimpinan Jokowi.

"Pemberian abolisi dan amnesti kepada Lembong dan Hasto jelas menjadi tamparan keras bagi Jokowi," kata Yusak.

Lebih lanjut, kandidat doktor politik Universitas Nasional (Unas) itu memerhatikan kebijakan Presiden Prabowo juga untuk mematahkan cara berpolitik kolaboratif, tanpa memandang keberpihakan dalam konstestasi.

"Pemberian abolisi dan amnesti merupakan itikad baik Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi nasional besar-besaran pasca pemilu," kata Yusak.

"Dari kacamata politik, dengan diberikannya abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, Prabowo sedang mengkonsolidasikan semua kekuatan politik yang ada untuk mendukung pemerintahannya," tambahnya. (rmol)

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan/RMOL 

JAKARTA — Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menandai dimulainya surutnya pengaruh mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi, di bidang politik dan hukum.

Demikian pernyataan Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menanggapi  abolisi untuk Tom Lembong.

“Peristiwa ini juga sekaligus menjadi tonggak keruntuhan pengaruh Jokowi di bidang politik dan hukum Indonesia,” kata Anthony kepada RMOL, Minggu 3 Agustus 2025.

Menurutnya, Jokowi sudah sama seperti masyarakat sipil saat ini, lantaran sudah tidak ada pengaruhnya lagi ketika Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.

“Hak dan kewajiban hukum Jikowi sudah sama dengan masyarakat lainnya,” kata Anthony.

Ia memprediksi Jokowi bakal menghadapi sejumlah kasus besar ke depan. Karena sejumlah kasus korupsi yang terungkap saat ini memiliki latar belakang era kepemimpinannya selama 10 tahun.

“Jokowi diperkirakan akan menghadapi banyak kasus hukum ke depan," demikian Anthony. (**)

Kebersamaan Geisz Chalifah dan Tom Lembong/Ist  

JAKARTA — Penggiat demokrasi Geisz Chalifah menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Namun, ia menegaskan langkah tersebut bukanlah pengampunan, melainkan penghapusan kesalahan hukum yang sejak awal dinilai tidak adil.

"Yang menarik dari pengacara Pak Tom adalah, kami menerima abolisi. Tapi kalau bentuknya amnesti, kami tidak terima. Karena amnesti berarti pengampunan, dan kami tidak merasa bersalah," kata Geisz seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube Indonesia Lawyer Club, Minggu, 3 Agustus 2025.

Ia menyebut proses hukum terhadap Tom Lembong merupakan bentuk kriminalisasi terhadap sosok yang dekat dengan Anies Baswedan. Menurutnya, kasus itu seharusnya tidak pernah ada karena tidak berdasar secara hukum.

"Ada yang aneh dalam proses hukum Tom Lembong, kasusnya 2015 Dia menteri, baru diperiksa 2023," ujarnya.

Geisz menambahkan bahwa selama proses hukum berjalan, pihak Tom Lembong sama sekali tidak pernah meminta keringanan atau pengampunan kepada penguasa.

“Kami tidak pernah minta keringanan hukuman. Yang kami siapkan adalah perlawanan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Geisz menyebut pemberian abolisi ini merupakan koreksi dari pemerintah terhadap proses hukum yang dinilai cacat sejak awal.

"Kalau seperti itu kejadiannya maka semua orang yang terlibat terhdap kejahatan kepada Tom Lembong, harus diusut agar tidak terjadi lagi kasus-kasus semacam ini," katanya.

Ia menekankan bahwa reformasi institusi hukum harus menjadi prioritas agar hukum tak lagi menjadi alat kekuasaan yang tebang pilih.

“Institusi hukum harus ditegakkan agar yang dijalankan betul-betul adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Geisz. (rmol)

Roy Suryo desak Kapolri copot Penasihat Polri, Aryanto Sutadi

JAKARTA — Pernyataan kontroversial Aryanto Sutadi, sosok yang disebut-sebut sebagai penasihat Kapolri, kini menjadi sorotan publik. Aryanto diduga menyebut Dr. Rismon P. sebagai "keledai" dalam siaran publik yang disaksikan banyak orang, termasuk rekan Rismon, Roy Suryo.

 

Pernyataan tersebut dianggap menghina dan tidak etis, terutama jika dibuat oleh seseorang yang menduduki posisi strategis.

 

“Pernyataannya sangat tidak sopan. Semua orang di studio mendengarnya pada 30 April 2025 lalu. Saya dengar langsung dia menyebut rekan saya dengan sebutan keledai,” ujar Roy Suryo dalam pernyataannya.

 

Roy menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan Aryanto, yang selama ini dikenal sebagai tokoh berlatar belakang akademi kepolisian dan sempat disebut-sebut sebagai lulusan terbaik.

 

Namun, rekam jejak Aryanto kini dipertanyakan, terutama setelah dugaan ketidakjujurannya dalam pelaporan harta kekayaan (LHKPN) yang menyebabkan dirinya tak lolos uji integritas di KPK.

 

“Dia selama ini tampil di media seolah sebagai tokoh intelektual, tapi ucapannya kasar dan cenderung menyerang pribadi. Sungguh tidak layak menjadi penasihat Kapolri,” imbuh Roy.

 

Dalam pernyataannya, Roy juga menyinggung keterlibatan tokoh-tokoh tertentu dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

 

Ia menilai bahwa berbagai pihak, termasuk pengacara dan simpatisan telah dimobilisasi untuk menyerang balik para peneliti yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, termasuk Dr. Rismon dan Dr. Tifa.

 

Roy menyebut gaya politik Jokowi sebagai "nabok nyilih tangan", alias menyerang menggunakan tangan orang lain untuk tetap terlihat bersih.

 

Ia juga menuding bahwa postingan yang viral di media sosial, termasuk unggahan ijazah berwarna yang diduga milik Jokowi, berasal dari lingkaran dalam.

 

“Kalau memang asli, tunjukkan saja dengan transparan. Seperti Barack Obama waktu menunjukkan akta kelahirannya,” ujar Roy.

 

Lebih lanjut, Roy juga menyoroti kejanggalan dalam data pemilu yang dimiliki oleh KPU.

 

Ia menyatakan bahwa berdasarkan putusan hukum yang telah inkrah, KPU diwajibkan membuka data CSV terkait daftar pemilih, namun hingga kini belum diberikan secara lengkap.

 

“Ini bukan spekulasi, kami datang langsung ke KPU bersama ahli dari ITB dan perwakilan Yayasan Akuntabilitas. Tapi data yang kami minta tidak diberikan. Ini ada indikasi manipulasi,” ujarnya.

 

Roy turut menanggapi hasil survei dari LSI Denny JA yang menyebut mayoritas responden percaya bahwa ijazah Jokowi asli, dengan mayoritas responden berasal dari kelompok lulusan SD atau lebih rendah.

 

“Kalau mayoritasnya lulusan SD, berarti memang target manipulasi informasi itu adalah kelompok dengan akses informasi rendah. Ini menyedihkan dan berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.

 

Puncaknya, Roy Suryo mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri agar mencopot Aryanto Sutadi dari jabatannya sebagai penasihat Polri.

 

Ia menilai pernyataan kasar dan tendensius Aryanto tidak mencerminkan etika pejabat negara.

 

“Orang seperti itu tak layak berada dalam lingkaran kekuasaan. Jika dibiarkan, institusi Polri akan kehilangan kepercayaan publik,” tutup Roy. (porosjakarta)