SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo/Net 

SANCAnews.id – Tak ingin memperlihatkan kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya, Joko Widodo (Jokowi) diduga meminta suaka politik usai tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Upaya Jokowi dilakukan dengan memasukkan orang-orang yang dekat dengan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dalam kabinet.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menanggapi dilantiknya 2 orang dekat Prabowo sebagai wakil menteri, yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sekadar informasi, Thomas merupakan keponakan Prabowo dan juga Bendahara Umum Partai Gerindra, sedangkan Sudaryono merupakan mantan asisten Prabowo yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

"Jokowi memasukkan orang dekat Prabowo bukan untuk menunjukkan kondisi riil ekonomi, tapi lebih kepada minta suaka politik pasca tidak menjabat," kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Jumat (26/7).

Lanjut dia , Prabowo dan tim sudah mengetahui kondisi riil ekonomi Indonesia yang sedang tidak dalam situasi baik-baik saja.

"Makanya dalam pidato Prabowo Subianto dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri 2024, Jumat 12 Juli 2024 mengatakan, UUD 1945 telah mengungkapkan secara gamblang bahwa tujuan mereka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, baru memajukan kesejahteraan," terang Hari.

Menurutnya, yang utama adalah melindungi, baru mencerdaskan, serta pendidikan, dan melaksanakan ketertiban dunia.

"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, bandara, kereta api, waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, dan tidak terlindungi," pungkas Hari menirukan pidato Prabowo. (rmol)

NU dan PKB

SANCAnews.id – Wacana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin merebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari kepemimpinan Muhaimin Iskandar kini menjadi sorotan.

Di berbagai platform media sosial, sejumlah pegiat media sosial tampak ramai membahas isu tersebut. Bahkan, kata kunci "PBNU" kini menjadi trending topik di aplikasi X.

Salah satu pegiat media sosial yang memperbincangkannya adalah Monica dengan nama akun @NenkMonica di X. Ia menilai sikap PBNU tersebut sebagai reaksi atas kehadiran Pansus Haji DPR RI yang menyeret Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang tak lain adalah adik dari Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

"PBNU bkn sj sdh masuk angin tp menelan puting beliung, sikap PBNU ini mungkin reaksi atas Pansus Haji DPR RI yg mengangkat kasus dugaan penyelewengan Quota Haji. Kita sudah maklum siapa Ketum PBNU n siapa Menteri Agama RI. Keduanya akan saling bahu membahu utk saling melindungi," tulisnya dikutip Jumat (26/7/2024).

Hal senada disampaikan akun @BosPurwa. Pegiat media sosial yang rutin mengomentari peristiwa politik dan kebijakan publik ini menilai, upaya PBNU merebut PKB karena ada kaitan dengan Pansus Haji yang diketahui pembentukannya diketuk palu oleh Muhaimin Iskandar.

"Konsisten dalam inkonsistensi. Urusan PKB itu sudah masuk wilayah politik praktis, bolak balik pernyataan tergantung kondisi ya kek gini ini. Hanya karena @cakimiNOW fokus di pansus jemaah haji, prinsip pun berubah, ya gak pak kyai @YahyaCStaquf?," tulisnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana akan merebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, langkah itu dilakukan PBNU dengan membentuk tim lima atau semacam panitia khusus (Pansus) tentang PKB.

Tim lima ini merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dilansir dari jawapos (grup FAJAR), Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul menuding elite PKB saat ini banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya partai. Bahkan, sambungnya, ada upaya sistematis yang dilakukan elite PKB guna menjauhkan dari struktural NU. (*)

Deklarasi Garda Negoro, sayap Partai Negoro, mendukung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7). 

SANCAnews.id – Garda Negoro, sayap Partai Gotong Royong Nasional (Negoro), resmi mendukung Anies Baswedan untuk maju lagi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta sebagai bakal calon gubernur.

Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf, bersyukur Anies Baswedan didukung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan kemungkinan besar juga akan didukung PDIP.

Namun, Faizal melihat saat ini belum ada figur yang kuat sebagai pendamping Anies Baswedan. Meski di sisi lain PKS telah mengusulkan Sohibul Iman.

"Jadi Ada kebuntuan siapa wakil gubernur Anies," kata Faizal saat memberikan sambutannya di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Faizal pun mendengar ada usulan agar  Abraham Samad yang merupakan Ketua KPK periode 2011-2015 didorong menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Garda Negoro pun menyambut baik usulan ini.

"Melalui forum ini kita ingin memberi pesan kepada Nasdem, PKS, PKB dan juga mungkin PDIP, nama Abraham Samad ini tolong dipertimbangkan serius," jelasnya.

Partai Negoro lantas mengajak semua kelompok pendukung Anies untuk tetap waspada terhadap segala bentuk cawe-cawe dan cara-cara curang yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Partai ini menekankan pentingnya membangkitkan semangat gotong royong di antara para pendukung. Instruksi lainnya adalah menciptakan opini positif guna mengimbangi berbagai isu negatif yang diarahkan kepada Anies.

Partai Negoro lantas mengimbau seluruh kader dan simpatisannya untuk terus menguatkan sinergi dalam mendukung Anies Baswedan kembali menjabat Gubernur Jakarta.

"Garda Negoro sebagai sayap partai Negoro akan hadir di berbagai kelurahan untuk memastikan ada pengawalan dari arus rakyat agar tidak ada lagi politik transaksional seperti yang terjadi di pemilu nasional," demikian Faizal Assegaf. (roml)

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan pidato pada Konferensi Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta 

SANCAnews.id – Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyindir dirinya yang menyamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden kedua RI, Soeharto. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, rezim Soeharto runtuh setelah mengangkat putrinya Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut sebagai Menteri Sosial.

Padahal, kata Cak Imin, Soeharto yang sudah 32 tahun memimpin Republik Indonesia bisa saja tumbang, padahal dia punya kekuasaan atas negara.

"Di dalam negeri kita mengalami satu perubahan yang dramatis. Dulu kita tidak pernah membayangkan, Pak Harto yang sekuat itu saja baru ngangkat Mba Tutut jadi Menteri Sosial aja sudah jatuh," kata Cak Imin saat menyampaikan sambutan dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Cak Imin lantas menyamakan rezim Jokowi yang saat ini sukses menjadikan putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih. Namun, saat ini masih tetap aman.

"Hari ini pak jokowi bisa menjadikan anaknya presiden dan aman-aman saja," ucap Cak Imin.

"Apa jadi apa? wakil presiden, tadi aku ngomong apa? wakil presiden aman aman saja," sambungnya.

Meski demikian, mantan cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 itu mengaku bersyukur. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih aman dan damai.

Tapi kita bersyukur apapun perubahan dramatis itu alhamdulillah Indonesia masih aman, nyaman, damai, dan bersatu," pungkas Cak Imin. (jawapos)

SANCAnews.id – Jika pasangan Anies Baswedan-Prasetyo Edi Marsudi maju di Pilkada Jakarta 2024, mereka berpeluang besar meraih suara pemilih.

"Anies-Prasetyo akan mampu menembus perolehan suara di atas 50 persen plus 1. Artinya bisa menang satu putaran," kata Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (24/7).

Menurut Sugiyanto, Anies dikenal sebagai tokoh yang mewakili kelompok religius. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies kerap menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai keagamaan dan mendapatkan dukungan kuat dari berbagai organisasi keagamaan dan komunitas muslim.

"Sosoknya yang cerdas dan komunikatif juga menjadikannya figur yang dihormati dan disegani di kalangan masyarakat religius," kata Sugiyanto.

Sementara Prasetyo, di mata Sugiyanto,  adalah seorang politikus yang dikenal sebagai perwakilan dari kelompok nasionalis.

Sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, kata Sugiyanto, Prasetio telah menunjukkan dedikasinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta tanpa memandang latar belakang agama atau suku.

"Sikapnya yang tegas dan integritasnya dalam dunia politik menjadikannya tokoh yang dihormati di kalangan nasionalis," kata Sugiyanto.

Duet ideal Anies-Prasetyo diyakini Sugiyanto akan   mampu merangkul dan mewakili dua kelompok besar dalam masyarakat Indonesia, yaitu religius dan nasionalis.

"Pengalaman dan rekam jejak kedua tokoh ini juga menjadi modal penting dalam menarik simpati dan dukungan masyarakat," pungkas Sugiyanto. (rmol)

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu 

SANCAnews.id – PDI Perjuangan menghormati dan menyambut baik keputusan Partai Nasdem yang mengumumkan akan mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

“Bagus. Mereka kan sedang menjalankan amanat konstitusi sebagai partai politik dan kita senang,” kata Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa siang (22/7).

Adian juga menyambut baik jika para tokoh bangsa diusung oleh partai politik yang notabene peserta Pilkada Serentak 2024. 

“Kita senang, ada Pak Anies maju, kita gembira. Semua-semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada, di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan kita gembira, dari partai manapun,” tuturnya.

Sebab, kata Wasekjen PDIP ini, jika partai politik mengusung para tokoh bangsa maka bangsa Indonesia tidak kekurang stok calon pemimpin.

“Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik. Tidak kekurangan tokoh-tokohnya,” kata pentolan Aktivis 1998 ini.

Ditanya lebih jauh mengenai sikap parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 bersepakat melawan Anies, Adian menegaskan bahwa partainya tidak akan terpengaruh dengan hal itu.

“Kalau kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan KIM. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024. Selanjutnya, kursi presiden akan ditempati oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, Ketua Umum Hubungan Internasional Partai Negoro Choirul Aminuddin meminta Jaksa Agung segera mengusut Jokowi karena dinilai banyak melakukan penyimpangan dalam 10 tahun kepemimpinannya.

“Menurut saya, Jokowi tidak hanya harus mempertanggungjawabkan secara politik di depan anggota MPR selama dia menjabat. Melainkan juga harus berhadapan dengan penegak hukum di pengadilan terkait dengan dugaan korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia,” kata Choirul dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/7).

Lanjut dia, Jokowi tidak boleh melenggang kangkung usai berpidato di depan wakil rakyat sehingga bebas dari segala tuntutan hukum.

“Oleh sebab itu, Partai Negoro mendorong Jaksa Agung, mulai saat ini hingga beberapa bulan ke depan, segera menelisik atau setidaknya menginventarisir berbagai kesalahan Jokowi untuk dihadapkan ke meja hijau demi keadilan. Silahkan menyiapkan pasal-pasal penjerat Jokowi hingga dia tak sanggup lagi berkilah di hadapan para hakim yang independen,” imbuhnya.

Dia meminta masyarakat menilai, apakah benar apa yang dilakukan Jokowi sebuah prestasi bagi dirinya maupun bangsa Indonesia yang dipimpin selama 10 tahun (2014-2024).

Choirul mengajak masyarakat untuk sama-sama menelaah laporan pertanggungjawaban politik Jokowi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oktober mendatang.

“Namun, ada satu hal yang perlu kita cermati, apakah selama Jokowi memimpin negeri ini tidak ada persoalan hukum, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kewenangan atau korupsi anggaran negara?” tegasnya.

“Ambil contoh, kasus KM 50 di jalan tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam aktivis Front Pembela Islam. Sudahkah selesai dari sisi hukum? Belum,” bebernua

Kemudian terkait pembanguan Ibukota Nusantara (IKN), Choirul menganggap sebagai kebijakan yang konyol dan sarat akan korupsi.

“Bagaimana dengan IKN yang mengeruk dana lebih dari Rp400 triliun itu, apakah tidak ada yang ngentit?” tanya dia. (rmol)

Bakal Cagub Jakarta Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Diperkirakan rezim Joko Widodo alias Jokowi akan menggunakan berbagai cara untuk menghalangi Anies Baswedan mencalonkan diri di Pilgub Jakarta untuk kedua kalinya.

Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) Juju Purwantoro mengatakan, modusnya bisa dengan menggunakan pola kecurangan pada Pilpres 2024.

"Makanya perlu diawasi saat proses pemilihan, penghitungan suara setiap tingkatan dari TPS sampai gubernur, politik uang dan penyahgunaan bansos," kata Juju.

Sebab, tegas Juju, apabila tanpa politik kotor, maka  Anies akan melenggang menjadi pemenang Pilgub Jakarta 2024 Juju memprediksi akan ada cawe-cawe rezim Jokowi yang tentu tidak akan rela jika Anies memenangi kontestasi Pilgub Jakarta.

"Termasuk kepentingan (oligarchy interest) yang tentu tidak akan membiarkan begitu saja Anies kembali melenggang ke Gedung Balai Kota," kata Juju.

Anies dianggap sebagai penghalang (restriction) oleh oligarki. Misalnya terhadangnya kepentingan mega proyek Rp50 trilun reklamasi pantai utara Jakarta.

Belum lagi mega proyek perluasan wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) II, yang kawasannya meliputi pantai utara Jakarta sampai ke pantai utara wilayah Banten.

"Mega proyek tersebut tentu mereka tak akan rela dihempaskan Anies lagi, seperti semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta," kata Juju. (rmol)

Proyek IKN/Repro 

SANCAnews.id – Krisis air melanda Wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Greenpeace melaporkan potensi kekeringan terus melanda wilayah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, hujan lebat melanda IKN.

Sehingga, ia menilai air bakal berlimpah tidak terjadi kekeringan seperti yang disampaikan Greenpeace.

"Bukannnya Pak Jokowi menyampaikan mengapa enggak jadi berkantor di IKN di bulan juli karena ujannya deres banget gitu. Kalau ujannya deres berarti banya air dong? Kecuali kalau hujam deres memang tidak tertampung dan kemudian tidak terjadi fasilitas untuk menampung air, sehingga air itu datang menjadi banjir dan terbuang ke laut," ujar Hidayat Nur Wahid kepada wartawan, Jumat (19/7).

Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian amdal atau kajian lingkungan sebelum membangun IKN.

"Itu lah, karenanya mohon maaf, kalau sekali lagi PKS menolak RUU tentang IKN karena kajian nasakah akademiknya itu tidak akamdemis," katanya.

Menurutnya, naskah akademik baru muncul sesudah RUU menjelang diketok palu oleh DPR menjadi undnang-undang.

"Harusnya naskah akdemik itu muncul di awal dan dari situ lah kita bisa mengkaji secara akademis ini layak atau tidak. Anda bisa bayangkan kalau naskah akademis saja belakangan kira-kira kajian kayak apa? Nah sekarang ini yang terjadi," tutupnya. (rmol)

Pendiri lembaga kajian publik Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan/Net 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi tantangan berat di bidang perekonomian saat resmi memimpin Indonesia lima tahun ke depan jika didampingi Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani.

Bacaan tersebut disampaikan pendiri lembaga kajian umum Lingkar Sabang-Merauke, Syahganda Nainggolan, dalam wawancara di salah satu stasiun televisi nasional.

Ia awalnya menyinggung tantangan yang akan dihadapi Prabowo ke depan, salah satunya adalah realisasi program makan gratis bergizi yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Belakangan, ia mengetahui Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan dukungan maksimal terhadap perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, serta program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.

"Saya melihat ini mungkin ada bahayanya buat Pak Prabowo dengan rencana anggaran yang sudah diumumkan Bu Sri Mulyani untuk makan bergizi gratis hanya Rp70-an triliun, bahkan sebelumnya lebih kecil lagi," ujar Syahganda dikutip RMOL melalui kanal Youtube TV One, Sabtu (20/7).

Menurutnya, ketidakpastian anggaran program makan bergizi gratis potensi membuat keributan di dalam negeri. Karena pemerintah akan dicap tidak becus dalam menyusun APBN.

"Sehingga wajar Pak Prabowo ingin tahu cepat di mana pos-pos anggaran ini nantinya bisa direalokasi ketika dia jadi presiden. Saya pikir di situ strategisnya," tuturnya.

Kendati begitu, Syahganda berpendapat Prabowo mesti segera mematangkan penyusunan kabinet kerjanya, terutama dalam bidang ekonomi.

Apalagi dia mendapati wacana terkait rencana Prabowo untuk mengubah nomenklatur sejumlah direktorat di Kementerian Keuangan menjadi bagian dari kementerian lain atau bahkan berdiri sendiri.

"Yang saya tahu mereka kan sudah membicarakan untuk memisahkan Kementerian Keuangan menjadi tiga bagian. Ditjen Anggaran masuk Bappenas, Ditjen Penerimaan Negara badan sendiri, kemudian ada Kemenkeu seperti di Amerika sebagai bendahara negara saja," urainya.

Dari pengamatannya sejauh ini, Syahganda menilai Prabowo mulai menyusun strategi untuk memastikan program-program yang akan dilaksanakannya benar-benar bisa terlaksana.

Sebab, sebelum dilantik pun Syahganda mendapati pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang mengklaim pemerintahan pasca Jokowi akan menaikkan nilai utang menjadi 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara, dia menemukan dampak dari pernyataan Hashim tersebut yang memunculkan sentimen negatif terhadap konstelasi ekonomi Indonesia.

"Pak Hashim Djojohadikusumo berkali-kali ngomong dia akan mendorong beban utang kita 50 persen dari PDB kita, sebelumnya 30 sekian persen dan sampai sekarang. Ini kan membuat dunia internasional uring-uringan. Seperti Morgan Stanley langsung kasih rating (ekonomi) kita stagnan," keluhnya.

Oleh karena itu, Syahganda menduga penempatan keponakan Prabowo yang bernama Dimas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), merupakan bagian dari strategi Ketua Umum Partai Gerindra itu menjaga stabilitas ekonomi jelang dirinya dilantik menjadi Presiden kedelapan RI.

Namun, dia meyakini orang yang akan menjadi Menkeu di kabinet Prabowo nantinya bukan lah Dimas Djiwandono. Melainkan, antitesa dari Sri Mulyani karena melihat target capaian pertumbuhan ekonomi yang dipatok bukan angka yang kecil dan mudah dicapai.

"Menurut saya, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa dia itu percaya pertumbuhan kita bisa 8 persen, pasti ini menteri keuangannya bukan seperti Pak Thomas, tapi ini menteri keuangannya pasti orang yang sangat handal dan berbeda 100 persen dari Sri Mulyani yang neoliberal," tandasnya. (*)

Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas dalam acara Talk Show Dua Sisi TV One/Repro 

SANCAnews.id – Nahdlatul Ulama (NU) saat ini berupaya membantu rekonsiliasi kelompok Hamas dan Fatah di Palestina. Hal ini mengemuka pasca kontroversi pertemuan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel baru-baru ini.

"PBNU sedang melakukan itu (penyatuan atau perdamaian antara Hamas dan Fatah)," kata Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas dalam acara Talk Show Dua Sisi TV One bertajuk "Kader NU Temui Presiden Israel Ada Apa" yang dikutip Jumat (19/7).

Dia mengungkapkan, Pengurus Besar NU (PBNU) telah membangun komunikasi dengan dua kelompok politik di Palestina tersebut, dan akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat.

"Beberapa hari lalu ada kunjungan ke PBNU, Duta Besar Palestina di Indonesia. Dan dalam waktu dekat sedang mengundang tokoh penting dari Palestina untuk hadir ke Indonesia. dan salah satu upaya untuk itu menyatukan antara Fatah dan Hamas," kata Taufik.

Oleh karena itu, Taufik memastikan NU bakal melakukan beragam upaya untuk menciptakan perdamaian di Palestina, agar konflik berkepanjangan yang terjadi bisa selesai.

"Jadi hal-hal yang sangat mungkin untuk kita cari jalan menyelesaikan apa yang terjadi antara Palestina dan Israel akan dilakukan, dengan cara-cara yang tentu sekali lagi humanitarian dan dialog dengan kapasitas yang saya pikir PBNU punya kapasitas untuk itu," demikian Taufik. (rmol)

Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto di acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Hotel ST Regis, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7) 

SANCAnews.id – Mewakili Presiden Joko Widodo, menghadiri peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan Buku Putih OMP Beyond 2024 serta pemaparan Hasil Pencapaian PSN dan KEK yang digunakan Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih periode 2024- Periode 2029, Prabowo Subianto, untuk pembelajaran.

Prabowo mengungkapkan, ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara yang digelar di Hotel ST Regis, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7), memberinya kepercayaan diri untuk menghadiri acara tersebut, termasuk memberikan pidato. Sebagai Presiden terpilih, Prabowo menilai Presiden Jokowi sedang melatih dirinya sebelum memimpin Indonesia.

"Pak Presiden sedang melatih saya, supaya saya tidak terlalu kaget ketika sudah dilantik nanti,” ucap Prabowo mengawali sambutannya.

Menurut Prabowo, Jokowi adalah pemimpin yang baik karena telah mengajarkan dan turut serta mempersiapkan pemimpin selanjutnya dengan hati yang lapang.

“Beliau adalah pemimpin yang legowo, pemimpin yang menyiapkan penggantinya," ujar Prabowo.

Bahkan, lanjut Prabowo, dalam beberapa waktu terakhir dirinya kerap dilibatkan dalam rapat-rapat terbatas di Kabinet Indonesia Maju.

"Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikutsertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang. Mohon maaf Menko (Airlangga Hartarto). Jadi ini yang saya rasakan," demikian Prabowo. (rmol)

Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya 

SANCAnews.id – Diperlukan langkah tegas untuk meminimalisir risiko kematian jamaah haji Indonesia di Tanah Suci di kemudian hari. Demikian pendapat Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya kepada wartawan, Selasa (16/7).

Wisnu mencontohkan langkah Presiden Tunisia yang memecat Menteri Agama akibat banyaknya jemaah haji yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji.

“Ini memberi pesan yang kuat kepada kita betapa sebuah negara harus mampu menunjukan keberpihakannya dan pertanggungjawaban moral kepada rakyat, khususnya jemaah yang telah mempercayakan urusan ibadahnya kepada negara,” kata Wisnu.

Legislator dari Fraksi PKS ini nenyoroti kelalaian pemerintah menanggulangi membeludaknya jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi sehingga menimbulkan banyak masalah, baik perlindungan maupun kualitas layanan yang diterima oleh jemaah haji resmi.

Padahal DPR telah mengingatkan Kementerian Agama untuk bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri soal perlu dibuatnya larangan sementara bagi calon jemaah non visa haji agar tidak nekat berangkat ke Tanah Suci.

“Mereka tidak mengindahkan masukan kami. Akhirnya, terbukti banyak warga negara kita yang ditangkap karena dinilai ilegal. Jemaah haji resmi dirugikan, dan pemerintah gagal melindungi mereka,” kata Wisnu.

Ia menambahkan, rencananya Pansus Haji memanggil Kementerian Agama, BPKH, Kementerian Kesehatan, dan semua stakeholder dari unsur pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan haji maupun unsur masyarakat untuk dimintai keterangannya soal penyelenggaraan haji 1445 H. (rmol)

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus/Ist 

SANCAnews.id – Perilaku pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diperiksa oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengawasan ketat ini dilakukan menyusul munculnya dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan mantan Ketua KPU Hasyim Asyari.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengaku mendengar dugaan penyalahgunaan anggaran KPU tidak hanya dilakukan oleh Hasyim, tapi juga pimpinan KPU lainnya.

Menurut dia, terungkapnya skandal seksual Hasyim dengan perempuan yang bertugas di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag berinisial CAT, hanya satu kasus terkait penyalahgunaan jabatan, fasilitas, dan anggaran di KPU.

"Jika ada bukti secara sah bahwa komisioner KPU melakukan hal yang melanggar, bisa saja mereka diproses," ujar Guspardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/7).

Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) itu memastikan, fungsi DPR terhadap mitranya yang merupakan lembaga pemerintah akan terus dijalankan dengan baik, utamanya mengenai fungsi pengawasan.

"Sampaikan saja, nanti kami bongkar di Komisi II DPR," demikian Guspardi. (*)

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo/Istimewa 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dinilai berkonflik dengan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, terkait persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpeluang mangkrak.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai pengungkit isu IKN yang berpotensi mangkrak di masa pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari propaganda politik.

"Dimunculkan framing IKN terancam mangkrak, Jokowi terlalu berambisi lah, hingga mencoba mempetakonflikkan antara Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan IKN," ujar Subiran kepada RMOL, Senin (15/7).

Dia menjelaskan, isu IKN bisa mangkrak kemungkinan sengaja dikemukakan lawan politik Jokowi juga Prabowo, untuk membentuk opini publik bahwa dua elite politik tersebut mulai pecah.

"Kubu yang kontra terhadap IKN begitu antusias menyerang pemerintah, karena Presiden Jokowi belum juga berkantor di IKN bulan Juli ini, sebagaimana rencana awal yang digembar-gemborkan," tutur sosok yang kerap disapa Biran itu.

"Dan juga mempetakonflikkan Prabowo dan Jokowi, seolah Prabowo akan lebih mengedepankan program makan bergizi gratis ketimbang IKN," sambungnya.

Lebih lanjut, Master Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, IKN adalah satu program pemerintahan yang akan dilanjutkan Prabowo. Dan makan bergizi gratis merupakan janji politik yang juga akan direalisasikannya.

"Mereka lupa bahwa Prabowo-Gibran ini adalah keberlanjutan rezim Jokowi. Artinya program Jokowi akan tetap dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran.Bahkan akan mengalami penyempurnaan termasuk program IKN, hilirisasi, dan lain-lain," demikian Biran. ()

Ibu Kota Nusantara (IKN)/Rep 

SANCAnews.id – Izin penguasaan lahan bagi investor di IKN Nusantara kini seperti masa penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung ratusan tahun.

“Penjajah Belanda saja sangat menjaga administrasi pertanahan. Peruntukannya juga disesuaikan,” kata anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (14/7).

Menurutnya, pemerintah telah abai terhadap kepentingan rakyat, dengan memberikan izin kepada investor hingga memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai 190 tahun untuk dua siklus.

"Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun, itupun belum banyak yang masuk,” kata Mardani Ali Sera.

Pemberian HGU sampai 190 tahun ditandai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam 9 ayat (1) beleid tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 siklus pertama.

OIKN dapat memberikan perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.

Secara lebih rinci, aturan itu mengizinkan jangka waktu untuk HGU bisa diberikan kepada pihak swasta hingga 95 tahun pada siklus pertama.

Perpanjangan untuk siklus kedua juga diberikan untuk jangka waktu 95 tahun. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan kepada pemodal di IKN bisa mencapai 190 tahun. (rmol)

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos 

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah di Sumatera Barat (Sumbar), khusus untuk pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2024.

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, memantau langsung pelaksanaan PSU Pileg DPD 2024 di Sumbar, dan mengaku berjalan baik.

"Semua dapat perjalanan aman, lancar," ujar Betty saat menyambangi tempat pemungutan suara (TPS) 56 Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (13/7).

Dia menjelaskan, semua teknis penyelenggaraan PSU Pileg DPD 2024 di Sumbar masih dalam kondisi tidak ada kendala untuk melayani pemilih di TPS.

"Total TPS di Padang ada 2.681. Sampai sejauh ini saya juga belum menerima laporan kalau ada yang perlu disolusikan segera," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Betty memastikan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg DPD Sumbar nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, telah dijalankan.

Dia menjelaskan, perintah MK dalam PSU Sumbar adalah memasukkan nama Irman Gusman sebagai calon anggota DPD 2024.

"Dari surat suaranya yang tadi saya lihat, ada 16 peserta pemilu untuk calon DPD di Sumatera Barat," demikian Betty menambahkan. (rmol)

Andi Sinulingga/Ist 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang masuk Dewan Permbina Partai Golkar. Jika dia ikut bergabung dengan partai berlambang beringin itu.

Hal tersebut ditanggapi politisi senior, Andi Sinulingga. Ia menanyakan kenapa pria yang kini kader PDIP itu bisa masuk jadi Dewan Pembina Golkar.

“Gimana ceritanya Jokowi bisa jadi ketua wanbin (Dewan Pembina) Golkar?” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (12/7/2024).

Andi Sinulingga menguraikan, anak Jokowi, Kaesang Pangarep merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara menantunya, Bobby Nasution kader Gerindra.

“Anaknya ketum PSI, mantunya kader gerindra,” ucapnya.

Padahal menurutnya, trend kepala negara setelah purna kembali terlibat politik praktis. Tapi bikin yayasan sosial.

“Mantan presiden itu idealnya bikin yayasan sosial atau berkiprah di dunia internasional, bukan malah makin candu main politik praktis,” pungkasnya. (fajar)

Rapat Paripurna DPD RI di Senayan, Jakarta berlangsung ricuh, Jumat (12/7) 

SANCAnews.id – Rapat Paripurna DPD RI ke-10 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta diwarnai ricuh, Jumat (12/7).

Mulanya Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan rancangan perubahan peraturan Tata Tertib (Tatib) yang telah dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Tatib dan Tim Kerja (Timja) Tatib.

Tak lama kemudian, sejumlah anggota DPD menyampaikan keberatannya atas perubahan Pedoman Perilaku yang dibacakan LaNyalla.

Salah satu yang menyela adalah anggota DPD Papua Barat Filep Wamafma. Interupsi kemudian melebar dan disampaikan oleh sejumlah anggota lainnya.

Namun LaNyalla tidak menghiraukan interupsi-interupsi tersebut. Ia tetap membacakan perubahan Tata Tertib DPD dan mengabaikan suara anggota lainnya.

Sontak, kondisi tersebut membuat geram sejumlah anggota, termasuk Filep, yang langsung berjalan menuju meja pimpinan DPD RI yang ditempati LaNyalla, bersama Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan Najamudin.

“Pimpinan jangan otoriter!” teriak Filep.

Di tengah kondisi tersebut, ada salah satu anggota yang berusaha merebut palu sidang namun digagalkan LaNyalla.

Pengamanan Dalam (Pamdal) DPD yang melihat kondisi itu pun langsung membentengi meja pimpinan hingga kericuhan bisa dilerai.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD, Nono Sampono berusaha menenangkan situasi.

“Tolong ini forum terhormat, jangan sampai ada yang terlibat kontak fisik,” ucap Nono hingga Rapat Paripurna diskors selama 10 menit. (rmol)

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait 

SANCAnews.id – Kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) kembali mencuat setelah Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menyetujui revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai Presiden Jokowi akan menjadi anggota DPA Presiden terpilih Prabowo Subianto, jika wacana kebangkitan DPA diwujudkan melalui revisi UU Wantimpres.

“Saya berdoa. Saya yakin. Saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota DPA ke depan. Beliau punya pengalaman sebagai wali kota, gubernur, dan presiden,” kata Maruarar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengklaim, Jokowi orang yang paling pantas menjadi anggota DPA di era presiden terpilih Prabowo. Sebab, kata dia, Jokowi dengan Prabowo punya hubungan yang luar biasa baik.

Namun demikian, Maruarar menegaskan, status anggota DPA itu ke depannya bukan untuk mengawasi pemerintahan.

“Memberikan pertimbangan. Itu bukan mengawasi. Memberikan pertimbangan masukan nasihat, saran, kepada Prabowo. Saya rasa itu posisi DPA,” kata Ara, panggilan Maruarar.

Berbeda dengan Ara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak tahu menahu bahwa upaya membangkitkan DPA ini untuk mengakomodasi wacana Presiden Jokowi menjadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“(Soal sikap Koalisi Indonesia Maju) ini kan udah persetujuan semua fraksi di DPR. (mengenai wacana Jokowi jadi penasihat Prabowo) itu kita belum tahu,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Namun Airlangga mengatakan, DPA bisa dibangkitkan melalui revisi UU Wantimpres. Airlangga menambahkan, DPR mengusulkan ke pemerintah rencana demikian. Perubahan aturan Wantimpres ini, katanya, sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR.

“Kalau usulan perubahan undang-undang kan mungkin. Itu kan usulan DPR ke pemerintah. dan itu diparipurnakan nanti,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Isu Jokowi menjadi penasihat Prabowo beberapa kali mencuat. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet sempat mengusulkan DPA kembali diaktifkan. Lembaga ini, kata Bamsoet, bisa menjadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi oleh Prabowo.

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons usulan Bamsoet ini saat sesi wawancara cegat di kompleks DPR/MPR, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Ahad, 12 Mei 2024. Soal kemungkinan Jokowi menjadi penasihat Prabowo lewat DPA, Muzani mengatakan, saat ini semua kelembagaan tengah dikaji.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, dibangkitkannya DPA sebagai lembaga yang sejajar dengan presiden seperti mau kembali ke era Orde Baru. Setelah amandemen 1999-2022, level Wantimpres diubah tidak setinggi lembaga independen lain sebab tugasnya hanya memberi saran.

“Kalau kita mau objektif menganalisisnya dari aspek hukum tata negara, pertanyaannya adalah apa wewenangnya? Apa yang membuat dia harus menjadi komisi independen tersendiri yang harus selevel presiden, DPR, dan lain lain,” kata Bivitri saat dihubungi Tempo pada Rabu, 10 Juli 2024.

Sebelumnya, Baleg DPR menyepakati revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Revisi tersebut dibawa ke sidang paripurna seperti dikonfirmasi oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pada Selasa, 10 Juli 2024. Nantinya, status dewan pertimbangan ini akan beralih dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara sehingga akan berkedudukan sejajar dengan presiden.

Berdasarkan Pasal 9 draf revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang dilihat Tempo, anggota Dewan Pertimbangan Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui keputusan presiden (Keppres). (tempo)