SANCAnews.id

Tangkapan layar momen saat Presiden Joko Widodo tidak menyalami Try Sutrisno/Repro 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo diminta menyampaikan penyesalan atau permintaan maaf atas tindakannya terhadap Wakil Presiden ke-6 yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Jokowi harus meminta maaf bukan hanya kepada Try Sutrisno, tetapi juga kepada keluarganya.

Hal itu disampaikan Pendiri Lingkar Sabang Merauke, Syahganda Nainggolan dan Koordinator Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, Senin (7/10). Menurut Syahganda dan Sutoyo, sikap Jokowi terhadap Try Sutrisno sangat tidak beretika.

"Sikap yang tidak beretika dan tidak menghargai orang tua selayaknya tidak terjadi. Sebaiknya Presiden Joko Widodo yang justru akan mengakhiri masa jabatannya segera meminta maaf kepada Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan keluarganya," kata keduanya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Senin (7/10).

Syahganda dan Sutoyo menyesalkan sikap Jokowi yang tidak menghargai Try Sutrisno. Menurut keduanya, Jokowi tidak sepantasnya memperlakukan jenderal sepuh dan mantan wakil presiden itu dengan tindakan demikian.

Sikap tidak menghargai Try Sutrisno dipertontonkan Jokowi saat keduanya menghadiri acara HUT ke-79 TNI di lapangan Monas Jakarta Pusat, Sabtu (5/10) pekan lalu. Dalam perayaan itu Presiden Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno dan istri.

Awalnya Jokowi dipersilakan oleh MC untuk beristirahat sejenak di mimbar kehormatan. Sebelum beristirahat Jokowi dan Ma’ruf Amin menyempatkan diri untuk bersalaman dengan tamu lainnya yang duduk sejajar dengannya yakni Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono hingga istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah.

Namun Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno beserta istri yang duduk di sebelah Boediono. Terlihat sengaja. Try Sutrisno sudah berusaha untuk bangun dari kursinya yang sempat dibantu sang istri namun kemudian kembali duduk karena tidak disalami Jokowi.

Syahganda dan Sutoyo menilai tindakan Jokowi memperkuat dugaan mutasi politis putra Try Sutrisno, Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo yang dalam satu tahun terakhir dua kali dipindahtugaskan di TNI.

Pada Juli 2023, Mayjen Kunto Arief dimutasi dari posisi bergengsi sebagai Pangdam Siliwangi menjadi Wakil Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Wadankodiklatad). Kemudian Juli kemarin dia dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas).

Baik Syahganda maupun Sutoyo menduga mutasi dilakukan karena Jokowi merasa terganggu dengan keberanian Mayor Arief Wibowo. Seperti tergambar dalam tulisan yang dimuat di Kompas pada 10 April 2023, Kunto memberikan isyarat bahwa TNI akan maju ke depan jika terjadi kecurangan Pemilu, termasuk Pilpres 2024.

"Bisa dikatakan mutasi politis, Mayjen Kunto Arief Wibowo dipindahkan dari shaf (baris) depan TNI ke shaf belakang. Untuk itu perlu kiranya Presiden terpilih Prabowo Subianto berkenan menormalisasikan karirnya sebagai tentara profesional," demikian kata Syahganda Nainggolan dan Sutoyo Abadi. (rmol)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

SANCAnews.id – Langkah politik PDIP di pemerintahan berikutnya masih menjadi misteri, apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto atau memilih oposisi.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai partai berlambang banteng berhidung putih itu masih mempertimbangkan untung ruginya bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

"Tapi memang namanya juga PDI Perjuangan, kalau dia berada di luar pemerintahan itu akan lebih kinclong," kata Hensat, sapaan Hendri Satrio lewat video singkatnya di Instagram, Minggu (6/10).

Hensat mengingatkan, PDIP pernah menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mampu tampil gemilang dengan memenangkan pileg tiga kali berturut-turut.

Lalu setelah SBY lengser, PDIP berhasil mengantarkan kadernya, Joko Widodo menjadi presiden hingga dua periode.

Hensat mengamini, keputusan PDIP untuk menjadi oposisi tidak mudah. Ada perpecahan di internal PDIP, di mana sebagian pihak ingin merapat ke pemerintahan, sementara yang lain lebih memilih untuk tetap di luar.

"Bahkan Mbak Puan dan Pak Hasto sudah mengatakan keputusan masuk tidaknya di pemerintahan Pak Prabowo tergantung Ibu Ketua Umum (Megawati)," jelas Hensat.

Di sisi lain, jika PDIP memutuskan bergabung ke pemerintahan periode 2024-2029 maka yang paling diuntungkan adalah Prabowo karena dapat menciptakan kesatuan visi dalam membangun negeri.

"Ya mudah-mudahan lebih adem sehingga tidak ada gesekan yang berarti, ekonomi stabil," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Negara (IKN). Ia menginginkan agar infrastruktur dan ekosistem disiapkan terlebih dahulu di IKN.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ekosistem itu harus jadi," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Jokowi menekankan, infrastruktur dan fasilitas di IKN perlu disiapkan dahulu, seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan hingga logistik.

"Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap, karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK-SD-SMP-SMA-SMK sampai universitas, kemudian keramaian, restoran juga warung-warung yang juga itu diperlukan, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari sesuatu barang, dimana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semua itu harus siap," ucap Jokowi.

Karena itu, Jokowi menekankan Keppres pemindahan ibu kota seharusnya diteken oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," pungkas Jokowi. (jawapos)

Prabowo_Gibran  

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengomentari gugatan yang dilayangkan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Jhon mengatakan, keluarga Presiden Jokowi yang dijuluki sebagai "keluarga Raja Jawa" makin panik menjelang putusan PTUN yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2024.

"Keluarga Raja Jawa makin panik karena nasib Gibran akan ditentukan oleh PTUN," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 (5/10/2024).

Dikatakan Jhon, jika gugatan PDI Perjuangan diterima oleh PTUN, maka Gibran berpotensi tidak dilantik sebagai Wakil Presiden, meskipun terpilih dalam Pilpres 2024.

"Jika PTUN menerima gugatan PDI Perjuangan, maka Gibran berpotensi tidak dilantik jadi Wakil Presiden," tukasnya.

Ia menilai bahwa gugatan tersebut semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan vonis adanya pelanggaran etika kepada Ketua MK, Anwar Usman, yang disebut-sebut berperan dalam meloloskan Gibran sebagai Cawapres.

"Gugatan PDI Perjuangan makin kuat karena MK memvonis adanya pelanggaran etik kepada Anwar Usman," ungkapnya.

Jhon kemudian menyindir bahwa jika ada reaksi emosional dari pihak keluarga Gibran terkait hasil putusan tersebut, mereka akan lebih terhormat jika menerima keputusan PTUN secara bijak.

"Lebih terhormat (dihentikan) lewat PTUN. Kalau nangis tantrum, kita bisa jelaskan baik-baik sambil kita sumbangkan mobil-mobilan," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan akan membacakan putusan gugatan Perkara Nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT yang menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih.

Gugatan ini diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sebelumnya telah mengesahkan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Menurut informasi yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, putusan akan diumumkan pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini akan dilakukan secara elektronik melalui e-court.

"Tanggal sidang: Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Agenda: pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court," demikian bunyi pengumuman di SIPP PTUN Jakarta. 

Jika gugatan PDI Perjuangan diterima oleh PTUN, maka status Gibran sebagai wakil presiden terpilih dapat dianggap tidak sah.

Hal ini dapat memberikan dampak besar terhadap proses pelantikan dan dinamika politik ke depan.

Gugatan ini menarik perhatian luas karena menyangkut pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, yang sebelumnya juga diwarnai kontroversi.

PDI Perjuangan menilai bahwa keputusan KPU yang mengesahkan Gibran melanggar aturan, dan hal tersebut menjadi dasar dari gugatan ini. (fajar)

Jokowi pimpin rapat kabinet pertama di ikn/Net 

SANCAnews.id – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan satu per satu tanda-tanda proyek Ibu Kota Negara (IKN) bakal mangkrak mulai bermunculan, jelang lengsernya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Proyek IKN hampir dapat dipastikan mangkrak. Dan Jokowi sudah melihat tanda-tandanya. Karena, menjelang lengser pada 20 Oktober yang akan datang, pembangunan ‘Kota Nusantara’ masih sangat jauh dari layak untuk menjadi sebuah kota, apalagi menjadi ibu kota," tutur Anthony dalam keterangan yang dilansir Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggu (6/10/2024).

Menurutnya, wajar bila Jokowi belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ‘Nusantara’, yang menjadi persyaratan pemindahan ibu kota.

"Atas kegagalan proyek IKN ini, Jokowi mau cuci tangan. Jokowi mengatakan, proyek IKN bukan proyek Presiden. Tetapi proyek rakyat, enak saja. Alasan ini tentu saja tidak bisa diterima. Jokowi tidak bisa cuci tangan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Jokowi harus bertanggung jawab," tutur dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sepatutnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," ucap Jokowi seusai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kaltim, Minggu (6/9/2024).

Jokowi menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di ujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

Ia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," kata Jokowi.

Oleh karena itu dia menyampaikan Keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti. (*)

SANCAnews.id – Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada (1/10). Dari ratusan anggota dewan yang dilantik, ternyata tak sedikit di antara mereka yang memiliki hubungan keluarga.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai secara prosedural, anggota DPR yang memiliki hubungan keluarga memang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

Namun, kata Lucius, pemilihan anggota DPR tidak bisa dilepaskan dari hubungan patronase dan kekerabatan serta modal politik yang telah terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu, ia menilai dinasti politik sudah mengakar di parlemen.

"Ini bisa dimaknai sebagai politik dinasti dalam pemilihan anggota DPR, karena ibu atau ayahnya sudah di DPR, maka jalan bagi anaknya akan terbuka juga," kata Lucius kepada wartawan, Sabtu (5/10).

Berdasarkan penelusuran redaksi, tercatat sekitar 15 anggota DPR baru yang punya relasi hubungan keluarga. Berikut daftarnya:

Rizki Aulia Rahman Natakusumah mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I dari Partai Demokrat. Ia merupakan putra dari Achmad Dimyati Natakusumah, anggota DPR periode 2019-2024 yang kini maju sebagai calon wakil gubernur Banten di Pilkada 2024.

Annisa Maharani Azzahra Mahesa, anak dari almarhum Desmond J. Mahesa yang menjadi anggota DPR termuda, dilantik pada usia 23 tahun. Annisa maju melalui Partai Gerindra dan meraih suara terbanyak di Dapil Banten II.

Himmatul Aliyah, istri Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang terpilih dari Dapil Jakarta II. Sementara itu, Ahmad Muzani juga terpilih kembali dari Dapil Lampung I.

Marlyn Maisarah, Istri Sugiono Firnando Ganinduto. Marlyn mewakili Dapil Jabar V. Sedangkan Sugiono terpilih dari Dapil Jateng I. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra.

Diah Pikatan Orissa Putri, anak dari Ketua DPR Puan Maharani ini mewakili Dapil Jateng IV dari PDIP. Penunjukan Diah dinilai memperkuat posisi trah Megawati Soekarnoputri di Senayan.

Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, anak dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah ini melenggang ke DPR dari Dapil Jateng VIII. Said sendiri kembali terpilih dari Dapil Jatim XI dengan perolehan suara signifikan.

Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Ahmad Dhani terpilih dari Dapil Jatim I, sementara sang istri kembali terpilih dari Dapil Jabar XI. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra.

Julie S. Laiskodat, istri mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat ini mewakili Dapil NTT I. Sedangkan Victor terpilih dari Dapil NTT II. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem.

Muhammad Rohid, putra dari Muhammad Nasir, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. Rohid terpilih mewakili Dapil Riau II dari Partai Gerindra. Ayahnya kini maju sebagai calon gubernur Riau.

Fatmawati Rusdi, istri Rusdi Masse Mappasessu ini terpilih dari Dapil Sulsel I, sedangkan Rusdi terpilih kembali dari Dapil Sulsel III. Keduanya bernaung di bawah Partai Nasdem.

Christiany Eugenia Paruntu, mantan Bupati Minahasa Selatan ini kini duduk di DPR mewakili Dapil Sulut, melanjutkan dinasti politik keluarganya. Sebelumnya, putranya Adrian Jopie Paruntu telah menjadi anggota DPR 2019-2024.

Dewi Yulistian, putri dari politisi Golkar Kahar Muzakir ini terpilih dari Dapil Sumsel II. Kakaknya, Wahyu Sanjaya, adalah anggota DPR dari Partai Demokrat yang juga terpilih dari dapil yang sama.

Ahmad Heryawan dan Netty Prasetiyani. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan istrinya Netty Prasetiyani sama-sama terpilih menjadi anggota DPR dari PKS. Ahmad terpilih dari Dapil Jabar II, sementara Netty dari Dapil Jabar VIII.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan G Budisatrio Djiwandono, sepupu sekaligus keponakan Prabowo Subianto ini berhasil memenangkan kursi DPR RI dari Partai Gerindra. Saraswati mewakili Dapil DKI Jakarta III, sementara Budisatrio terpilih dari Dapil Kalimantan Timur.

Adde Rossi Khoerunnisa dan Tubagus Haerul Jaman, menantu dan adik tiri mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini terpilih dari Partai Golkar. Adde Rossi mewakili Dapil Banten I, sedangkan Haerul Jaman dari Dapil Banten II. (rmol)

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengaku merinding mendengar janji yang disampaikan presiden terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto 

SANCAnews.id – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengaku merinding saat mendengar janji-janji presiden terpilih hasil Pemilu 2024, Prabowo Subianto.

 

Sang Sultan pun merinding karena merasakan niat yang begitu tulus dari Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

 

Janji tersebut dilontarkan Prabowo saat menerima kunjungan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (3/10).

 

Dalam pertemuan itu, Prabowo berjanji akan memberikan yang terbaik bagi rakyat saat mengemban amanah sebagai presiden nanti.

 

"Ada pesan beliau yang saya ingat betul tadi. Ini momentum, yang terbaik buat rakyat saya akan lakukan. Saya tidak punya kepentingan yang lain-lain lagi. Saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya mau melakukan yang terbaik buat bangsa ini," ujar Sultan selepas bertemu Prabowo.

 

Menanggapi janji tersebut, pimpinan DPD RI, kata Sultan, menyatakan mendukung komitmen Prabowo dan program prioritasnya ke depan, termasuk makan bergizi gratis utamanya untuk anak-anak sekolah.

 

"Kami sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan (yang dipimpin oleh) presiden terpilih yang akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024," ucapnya.

 

Dalam pertemuan yang sama Sultan melanjutkan pesan kuat yang dititipkan Prabowo kepada jajaran pimpinan DPD. Yakni, menjaga kekompakan dan persatuan.

 

"Strong point (pesan kuat) yang beliau sampaikan selalu, seminggu lalu kami juga diterima, bahwa harus bersatu, harus kompak, harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar Indonesia itu adalah kekompakan," katanya.

 

Dalam pertemuan Sultan didampingi GKR Hemas, Yorrys Rawerai, dan Tamsil Linrung. Deretan nama itu resmi menjabat sebagai pimpinan DPD RI periode 2024–2029.

 

Pelantikan pimpinan DPD RI dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10). (jpnn)

Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024) 

SANCAnews.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani kembali angkat bicara terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto. Menurut dia, baik Megawati maupun Prabowo disebut-sebut ingin segera bertemu.

“Yang terbaru, semuanya, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).

Namun, Puan menyebut waktu pertemuan masih menunggu momen terbaik.

“Menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat,” ungkap Puan.

Pertemuan kedua tokoh tersebut direncanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ia menyebut, lokasi pertemuan itu bisa di rumah Megawati, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, atau bisa juga di kediaman Prabowo, baik yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, maupun di Hambalang, Bogor.

“Bisa juga (di Teuku Umar), bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja,” ungkap Puan.

Puan pun mengungkit, momen Megawati yang pernah memasakkan nasi goreng dan dihidangkan dalam pertemuan dengan Prabowo. Menurut Puan, tidak menutup kemungkinan, dalam pertemuan nanti Megawati kembali memasakkan nasi goreng untuk Ketum Gerindra tersebut.

“Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi,” ujar Puan.

Sebagaimana diketahui, Megawati pernah memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen tersebut terjadi saat Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 Juli 2019. (jawapos)

Suasana pelantikan Anggota DPR dan DPD RI periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Ist) 

SANCAnews.id – Pelantikan dan sidang awal masa jabatan anggota DPR, MPR, dan DPD berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024. Sidang Awal Masa Jabatan dan Pelantikan Anggota MPR/DPR/DPD RI Periode 2024-2029 digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024 resmi dilantik. Namun, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang hadir langsung kembali tidak didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah pegiat media sosial mempertanyakan kehadiran Gibran di pelantikan tersebut. Padahal, momen seperti itu diketahui sangat penting untuk dihadiri.

Salah satu yang mempertanyakan kehadiran Gibran adalah Stefan Antonio. Lewat akun @StefanAntonio__onX, pria ini merasa heran dengan ketidakhadiran Gibran.

"Ini serius .. @gibran_tweet kemana si ?? Ada acara penting gitu masa ga dateng ?? Ga mungkin juga ga diundang kan ?? Dia kan Wapres Terpilih loh ..," cuit Mas Steff sapaannya, sembari membagikan video Prabowo saat berbincang dengan Puan Maharani saat akan meninggalkan Gedung DPR RI.

"Sejak fufufafa muncul, ni Bocah emang jarang banget keliatan ya ?? Apalagi beduaan dampingin Presiden terpilihnya," sambungnya melalui postingan yang telah dilihat lebih dari 76 ribu pengguna aplikasi X.

Sebagai tambahan informasi, sejumlah menteri menghadiri pelantikan dan sidang awal masa jabatan Anggota DPR, MPR dan DPD di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024.

Terlihat dalam dalam deretan kursi kehormatan, Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Hadir pula jejeran mantan wakil presiden. Mulai dari Tri Sutrisno, Budiono, dan Jusuf Kalla. (fajar)

Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024) 

SANCAnews.id – Dalam pidato pengukuhannya setelah terpilih kembali menjadi pimpinan lembaga, Ketua DPR RI periode 2024–2029, Puan Maharani, menegaskan pimpinan DPR akan bekerja secara kolektif dan kolegial selama lima tahun ke depan.

Puan mengatakan, dirinya bersama empat wakil pimpinan DPR lainnya akan mengoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan agenda dan bahan kegiatan alat kelengkapan pendukung dewan (AKD).

"Koordinasi dan sinergi tersebut akan diarahkan agar seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi secara efektif," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa petang.

Puan juga mengatakan, pucuk pimpinan DPR RI secara kolektif kolegial akan memimpin dengan mengutamakan kerja bersama, gotong royong, dan membangun komunikasi yang baik lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD DPR RI untuk mencapai kebersamaan.

"Kebersamaan bukan berarti semua serba sama akan tetapi titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara," imbuh Puan.

Lebih lanjut, Puan menyebut anggota DPR RI berasal dari berbagai latar belakang yang beragam, baik dari segi partai, daerah, profesi, tingkat pendidikan, budaya, hingga gaya berbicara. Oleh karena itu, ia menekankan agar seluruh anggota dewan saling menghormati dan menghargai.

"Sebagai anggota DPR RI, kita harus dapat mempersatukan perbedaan dalam semangat gotong royong yang berbhineka tunggal ika, mendapatkan titik temu yang sama bagi kepentingan bangsa dan negara karena tugas kita selanjutnya sebagai anggota DPR RI adalah harus mempersatukan rakyat dalam kerja bersama membangun Indonesia," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Puan juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan rakyat. "Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami untuk menjadi wakil-wakil rakyat periode 2024–2029," ujar dia.

Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa sore, menetapkan Puan Maharani dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menjadi ketua DPR RI.

Puan didampingi empat wakil, antara lain Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Saan Mustofa dari Fraksi Partai NasDem.

Puan sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019–2024 dan Sufmi Dasco juga merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Sementara itu, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal merupakan anggota DPR RI petahana periode 2019–2024.

Adapun, pada Selasa pagi, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 resmi dilantik. (jawapos)

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/10) 

SANCAnews.id – Masyarakat yang keberatan dengan pemberitaan media diminta untuk melaporkannya ke Dewan Pers. Bukannya melakukan tindakan anarkis seperti memukul, menghalangi, atau meminta media menghapus berita.

 

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat peluncuran buku berjudul "Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers".

 

"Peluncuran ini sekaligus memberikan informasi ke publik bahwa ada kolaborasi antara Dewan Pers dengan kepolisian dalam merespons laporan masyarakat," kata Ninik di markas Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

 

Ninik menjelaskan, pengaduan terkait pemberitaan penyelesaiannya dilakukan secara etik oleh para analis di Dewan Pers, yang akan menilai apakah karya tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.

 

Dia menekankan bahwa ranah pemberitaan adalah kewenangan Dewan Pers, bukan bagian dari Undang-Undang ITE atau penegakan hukum pidana.

 

"Ini juga memperlihatkan kerja sama kita dengan Komisi penyiaran agar mereka tau bahwa ranah pemberitaan adalah ranah Dewan Pers bukan ranah UU ITE, bukan ranah melalui penegakan pidana," jelasnya.

 

Ninik juga menginformasikan, pengaduan keberatan pemberitaan kini difasilitasi secara online. Sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan terhadap pemberitaan media.

 

Selain launching buku, juga digelar diskusi bertajuk "Kebebasan Pers dan Etika Jurnalistik di Indonesia" dengan narasumber mantan Ketua Dewan Pers Prof. Bagir Manan; Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana; Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Herutjahyo. (rmol)

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina 

SANCAnews.id – Ketidakhadiran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI guna membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 dikecam banyak pihak.

Bagaimana tidak, Menteri Agama Yaqut mengaku tak bisa hadir dalam rapat hari ini lantaran belum mendapatkan tiket pesawat untuk kembali ke Indonesia usai kunjungan kerja ke luar negeri di Paris, Prancis, guna menghadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian yang digelar Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

"Alasannya karena tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia. Padahal memang surat yang disampaikan oleh Sekjen (Kemenag) kepada kami, disampaikan Menteri bisa hadir untuk melakukan pembahasan rapat evaluasi," kata Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Menurut Selly, dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur jika rapat kerja yang membahas evaluasi Haji itu harus dihadiri langsung oleh Menteri Agama dalam hal ini Gus Yaqut.

"Sudah dua kali rapat evaluasi Menteri Agama tidak hadir, maka dengan tenggat waktu yang DPR hanya hari ini kita punya waktu, tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembahasan evaluasi," ujarnya.

"Maka memang di periode ini, hanya di tahun 2024 evaluasi haji tidak bisa dibahas langsung antara Komisi VII dengan Kementerian Agama," imbuh PDIP itu. 

Lebih jauh, Selly menyebut bahwa konsekuensi dari absennya Yaqut dalam rapat kerja evaluasi Haji 2024 pembahasan akan dilakukan DPR periode berikutnya.

Adapun Komisi VIII DPR menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. 

Rapat sedianya akan membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M; Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M: dan isu-isu aktual. (rmol)

Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Semeja 

SANCAnews.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan, keputusan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto bergantung pada sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada. Itu adalah hak prerogratif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja," kata Eriko di DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis, 26 September 2024.

Namun, Eriko juga mengungkapkan ekspresi Megawati tersenyum saat mengetahui kabar pertemuannya dengan Prabowo. Ia menilai silaturahmi dalam dunia politik itu merupakan hal yang sah-sah saja.

"Saya harus menyampaikan apa adanya, yang berkembang itu kan tentu satu hal kalau berkomunikasi, bersilaturahmi, apakah ada yang salah? Dalam dunia politik yang tidak mungkin adalah menghidupkan orang mati, itu yang pasti tidak mungkin. Sampai kemarin saya bertemu dengan Ibu Ketua Umum, dengan perkembangan yang ada, beliau tersenyum. Nah, mengenai waktunya, marilah kita tunggu," katanya.

Di sisi lain, Eriko menambahkan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan. Eriko mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu.

"Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga kan, pada saat zaman Ibu Mega, pemerintahan. Artinya di sini, mari kita tunggu. Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul ya Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," imbuhnya.

Sebelumnya, rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri tinggal mencocokkan waktu dan tempat. Sebab, komunikasi keduanya sudah berjalan dan terus terjalin hingga saat ini.

Demikian diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 26 September 2024.

“Jadi sebenarnya begini, komunikasi-komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan, karena masing-masing saling mencocokkan,” kata Dasco.

Meski begitu, Dasco memastikan bahwa jamuan dan hidangan yang akan disajikan dalam pertemuan Prabowo dan Megawati nanti sudah dipersiapkan.

“Yang pasti soal makanan sudah ditentukan. Itu aja,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini. (viva)

Tia Rahmania saat mengkritik Nurul Ghufron yang jadi pembicara integritas padahal sedang jalani sanksi pelanggaran etik 

SANCAnews.id – Calon anggota DPR terpilih Tia Rahmania yang memperoleh dukungan 37.359 suara rakyat diberhentikan oleh partainya, PDI Perjuangan. Tia Rahmania diberhentikan setelah mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron yang diketahui telah dijatuhi sanksi pelanggaran etik.

Keputusan pemecatannya langsung memantik reaksi keras dari berbagai pihak yang mempertanyakan nasib idealisme dalam politik Indonesia, termasuk pegiat media sosial King Purwa @BosPurwa.

Kritik Tia Rahmania terhadap Wakil Ketua KPK itu dinilai sebagai tindakan yang berani, mengingat Nurul Ghufron selama ini menjadi sorotan atas sejumlah kebijakan yang dinilai tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun, alih-alih mendapat dukungan, langkah Tia justru berujung pada pemecatannya dari partai.

Tia Rahmania dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan integritas dan idealisme dalam berpolitik. Namun, pada kenyataannya, idealisme yang diperjuangkannya tersebut tampaknya tidak mendapat tempat dalam realitas politik saat ini. Pengamat politik menilai, kasus ini kembali menyoroti minimnya ruang bagi politisi idealis di tengah pusaran pragmatisme dan kepentingan elite partai.

Akun bercentang biru ini menggarisbawahi kekecewaan banyak pihak terhadap dinamika politik nasional yang dinilai makin jauh dari cita-cita reformasi dan demokrasi. Idealisme, menurutnya, kini menjadi barang langka di negeri ini. Pemecatan Tia Rahmania seakan menjadi simbol bahwa menegakkan prinsip justru mengancam karier politik seseorang.

"Kapan Warasnya Negara Ini? Caleg DPR RI terpilih, Tia Rahmania yang mewakili 37.359 suara rakyat dipecat @PDI_Perjuangan gegara protes sama wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang bermasalah? Wow!," ujarnya, Kamis (26/9/2024).

King Purwa mempertanyakan apakah idealisme benar-benar tidak lagi memiliki tempat dalam politik Indonesia? Kasus Tia Rahmania ini bisa menjadi batu uji bagi partai-partai politik untuk menunjukkan komitmen mereka pada demokrasi yang sehat dan terbuka bagi kritik.

"Barang langka dan istiwewa benama idealisme, sungguh tidak ada tempat di negeri ini!,"tegasnya.

Tia Rahmania, yang sebelumnya dijagokan sebagai salah satu tokoh muda potensial, kini menghadapi pertanyaan besar tentang masa depannya di panggung politik Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membantah Tia Rahmania dipecat dari partai berlambang banteng moncong putih itu lantaran mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Puan menegaskan tak ada hubungan pemecatan Nia dengan kritikan yang dilayangkan Tia tersebut.

"Enggak ada hubungannya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Imbas pemberhentian tersebut, Tia Rahmania gagal dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih 2024-2029 berdasarkan surat keputusan KPU RI.

"Enggak ada hubungannya (dengan kritik Nurul Ghufron) karena memang acara yang di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU. Jadi enggak ada hubungannya," ujar Ketua DPR RI itu.

Puan pun meminta tidak membenturkan antara partai politik dengan KPK. Apalagi memunculkan isu negatif antar kedua institusi tersebut.

"Ini jangan kemudian ada salah pengertian. Ini ada, sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. (fajar)

Tangkap layar calon gubernur (Cagub) Jateng Andika Perkasa/Ist 

SANCAnews.id – Media sosial diramaikan dengan video momen ketika Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ribut Hari Wibowo dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana 'menolak' berjabat tangan dengan calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa.

Peristiwa ini terjadi saat kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 yang digelar di Kantor KPU Jawa Tengah, Jalan Veteran, Kota Semarang pada Selasa (24/9).

Dalam video yang dibagikan pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun X, Andika Perkasa dan calon wakil gubernur Hendrar Prihadi (Hendi) terlihat turun dari panggung sambil tersenyum.

Di belakangnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemun, terlihat mengenakan pakaian berwarna biru.

Di situlah momen tak terduga terjadi, di mana Irjen Ribut Hari Wibowo dan Nana Sudjana tidak menyambut uluran tangan Andika saat melintas di hadapan mereka.

"Sikap anggota Polri yang seperti ini sangat tidak mencerminkan keharmonisan TNI-Polri," tulis Jhon Sitorus dikutip Rabu (25/9).

"Biar bagaimanapun, Jenderal Andika Perkasa adalah mantan Panglima TNI dan tetap jadi bagian dari TNI," sambungnya.

"Belum jadi apa2 udah begini, gimana kalo dah jadi Gubernur bosnya?" pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Joko Widodo (Jokowi) dinilai tengah panik dan cemas menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, ada berbagai alasan mengapa Jokowi saat ini tengah panik dan cemas menjelang lengser.

"Panik dan cemas Jokowi saat ini bukan saja karena tidak punya 'rumah' seperti Megawati dan SBY, tetapi tekanan dan desakan  masyarakat agar Jokowi diadili atas sejumlah pelanggaran konstitusi dan KKN selama berkuasa semakin keras," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Selasa (24/9).

Muslim menilai, Jokowi tidak akan ada yang membela seperti Megawati dan SBY yang masih memiliki partai politik (parpol).

"Siapa yang akan bela Jokowi dari tekanan publik? Karena faktor KKN, merusak, demokrasi, konstitusi, moral dan hukum yang dilanggar Jokowi selama ini sehingga rakyat meminta tanggung jawabnya. Mau berlindung ke mana? Jika rumah yang ada saat ini tidak melindunginya," terangnya.

Apalagi, lanjut dia, Jokowi juga sudah dianggap sebagai Malin Kundang dari PDIP dan Megawati yang telah membesarkannya.

"Susah Jokowi dilindungi. Satu persatu pembelanya malah berbalik menyerangnya. Buzzer-buzzer bayarannya pada lari dan berbalik menyerangnya. Itu kecemasan dan kepanikan yang dirasakan saat ini," pungkas Muslim. (*)