Articles by "Politik"

Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan


 

SANCAnews.id – Politisi Ferdinand Hutahaean menilai mahluk seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu diundang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Ancol, Jakarta Utara pada 24- 26 Mei 2024.

 

Dan menurut Ferdinand, lebih baik PDIP mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto ketimbang Jokowi di Rakernas V.

 

"Yes..!! Mahluk seperti itu tak perlu diundang..!! Undang Pak Prabowo saja..!!" ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (17/5).

 

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Committee Rakernas V, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, forum Rakernas V digelar untuk internal partai. Sehingga mereka tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara tersebut.

 

"Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di rakernas, tunggu saja. Termasuk juga yang akan diundang. Yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024), dikutip dari Republika.

 

"Kenapa? Karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya internal PDI Perjuangan pesertanya internal PDI Perjuangan," ucap Djarot menambahkan.

 

Rakernas V PDIP memiliki tema mengusung Satyam Eva Jayate yang artinya kebenaran pasti menang, juga subtema, yakni 'Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya'. Rakernas akan menjadi forum partai berlambang kepala banteng itu untuk membahas tiga agenda utama. "Pertama tentang sikap dan posisi politik PDI Perjuangan," ujar Djarot.

 

Agenda kedua Rakernas V PDIP adalah membahas program kerakyatan yang akan diusung PDIP. Terakhir, membicarakan strategi pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rakernas V PDIP juga menjadi tempat menggelorakan semangat tiga pilar partai, yakni struktural partai, legislatif partai, dan eksekutif partai. (*)


Ketua Harian DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Ist 

 

SANCAnews.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menampik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena dilakukan secara tertutup saat reses DPR.

 

"Jadi sebenarnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada kemudian maksud-maksud lain, tapi (pembahasan) itu memang sudah lama," kata Dasco ditemui usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/5).

 

Sebab, kata Dasco, pembahasan terkait revisi UU MK sudah bergulir di parlemen sejak tahun lalu.

 

"Sejak Januari 2023 dan sudah dibahas sampai dengan pembahasan tingkat I antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023," ujarnya.

 

Namun, lanjut dia, pembahasan revisi UU MK terhenti karena akan berlangsung Pemilu 2024, dan Mahfud Md yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyampaikan penolakan atas revisi undang-undang tersebut.

 

"Karena sedang situasi mau pemilu dan lain-lain, dan juga waktu itu ada surat keberatan dari Menko Polhukam untuk tidak segera disahkan, makanya pada waktu itu kami menunda sampai dengan jeda waktu selesai pemilu," ujarnya.

 

Untuk itu, dia menegaskan persetujuan antara DPR dan pemerintah atas revisi UU MK diperoleh setelah lebih dulu berkoordinasi dengan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto selaku Menko Polhukam baru.

 

"Tidak ada terkesan diam-diam karena pada saat reses kemarin kami mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam (Hadi Tjahjanto) yang baru untuk kemudian Menko Polhukam yang baru mempelajari substansi, dan juga menyetujui hasil yang kita sudah ketuk bersama antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023," tuturnya.

 

Dia pun belum dapat menentukan kapan RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI sebab harus melalui mekanisme rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR terlebih dahulu.

 

"Juga pada saat ini sedang diharmonisasi oleh Badan Keahlian. Nah, sehingga untuk waktu kita enggak bisa tentukan apakah itu bisa diparipurnakan dalam waktu cepat atau lambat," ucap dia.

 

 

Sebelumnya, Senin (13/5), Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada masa reses ini menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI Purn. Hadi Tjahjanto mewakili Pemerintah menyatakan telah menerima hasil pembahasan RUU MK dari Panitia Kerja (Panja) DPR RI.

 

Dia melanjutkan Pemerintah pun sepakat untuk meneruskan pembahasan lanjutan hingga pengesahan RUU itu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

 

"Atas nama Pemerintah, kami menerima hasil pembahasan RUU di tingkat panitia kerja yang menjadi dasar pembicaraan atau pengambilan keputusan tingkat pertama pada hari ini," kata Hadi Tjahjanto saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/5). (jawapos)


Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024) 


SANCAnews.id – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Yusril Ihza Mahendra membantah pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) karena ada tawaran menjadi Jaksa Agung di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

 

Pengunduran diri Yusril dari jabatan Ketua PBB resmi diumumkan dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5) malam. Posisi Yusril di PBB kini digantikan oleh Fahri Bachmid.

 

"Nggak benar itu (tawaran jadi Jaksa Agung)," kata Yusril dikonfirmasi, Senin (20/5).

 

Meski tidak lagi berkecimpung di PBB, Yusril mengutarakan dirinya tetap akan terlibat di bidang hukum dan pemerintahan mendatang. Namun, ia sudah terbebas dari ikatan partai.

 

"Selanjutnya saya akan tetap terlibat secara intens baik sebagai akademisi maupun sebagai profesional di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan membebaskan diri dari ikatan partai, maka saya merasa lebih leluasa bergerak dan berbuat, katakanlah saya dapat bertindak sebagai seorang negarawan yang mengatasi segala paham dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara," ucap Yusril.

 

Yusril mengutarakan, dirinya saat ini bisa lebih optimal untuk menyalurkan segala keahlian yang dimilikinya.

 

"Dalam kondisi seperti itu saya bisa berbuat optimal, menggunakan segala kemampuan dan keahlian untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan bangsa, katakanlah dalam membangun kehidupan hukum, demokrasi dan konstitusi, tanpa beban anggapan memperjuangkan kepentingan partisan," ujar Yusril.

 

Meski demikian, Yusril memastikan jejak historisnya di PBB tidak akan terhapus begitu saja. Ia menekankan, selama ini meski dirinya tengah menjabat sebagai Ketum PBB pandangan dirinya selalu bersifat profesional dan tidak partisan.

 

"Tentu jejak keterkaitan historis saya dengan PBB yang menganut ideologi modernisme Islam tidak akan terhapus begitu saja. Selama inipun, meskipun ketika saya masih menjabat Ketua Umum PBB, pandangan-pandangan saya mengenai soal konstitusi, hukum dan demokrasi adalah pandangan profesional akademikus, tidak mencerminkan pandangan partisan. Apalagi ketika saya berada di luar partai, profesionalitasnya tentu akan lebih mengedepan," pungkas Yusril. (jawapos)

Profesor Didik J Rachbin/Ist 

 

SANCAnews.id – Kalangan intelektual diminta kritis terhadap pemerintah, demi menjaga keseimbangan demokrasi.

 

Permintaan tersebut dilontarkan pengamat ekonomi Profesor Didik J Rachbini terkait kondisi demokrasi saat ini.

 

"Mulai saat ini para intelektual harus mulai melakukan langkah-langkah kritis. Tujuannya, tetap menegakkan rule of law dan check and balances," tegas Didik, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (19/5).

 

Dia juga meminta para intelektual mengkritisi praktik otoritarianisme yang potensi dilakukan pemerintah.

 

"Harus dibiasakan mengadu gagasan melawan gagasan, bukan melanjutkan praktik-praktik otoritarian dan kesewenang-wenangan terhadap APBN," tegasnya lagi.

 

"Sebenarnya praktik-praktik tidak terpuji itu bisa dicegah, bila check and balances berjalan baik di parlemen," tutupnya. (rmol)


Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

 

"Ya terus dong, tetap diperpanjang (izinnya)," kata Jokowi kepada wartawan disela-sela kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, ditulis Kamis (9/5).

 

Namun, dia menyebut bahwa pemerintah masih perlu memperhitungkan berapa harga patokan ekspor (HPE) yang akan dikenakan terhadap Freeport.  Terlebih HPE sejumlah komoditas tambang terpantau naik pada periode April 2024.

 

"Hanya kita ini masih berhitung mengenai (biaya HPE) dikenakan berapa," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghargai komitmen Freeport terkait pembangunan smelter yang hampir selesai di Gresik, Jawa Timur.

 

Bahkan, kata Jokowi, pemerintah terus memantau pembangunan smelter tersebut yang menjadi bukti Freeport dan PT Amman untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri.

 

"Tapi yang patut kita hargai, Freeport dan juga PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) itu telah membangun smelter dan hampir selesai 100 persen. Mingguannya kita ikuti pembangunannya selesai berapa persen, berapa persen," lanjutnya.

 

"Dengan selesainya smelter itu menunjukkan keinginan kuat mereka untuk hilirisasi dan downstreaming di dalam negeri, saya kira itu bagus sekali dan harus dihargai loh ya," pungkasnya.

 

Sebelumnya, sinyal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akan diperpanjang sampai tahun 2061.

 

Ia menjelaskan, perpanjangan izin tersebut mempertimbangkan kebutuhan pasokan bijih tembaga untuk smelter untuk kepastian proses smelting tetap terjaga.

 

"Iya (diperpanjang) 2061. Karena begini, dia (Freeport) bangun smelter, kapasitasnya besar, baik yang baru maupun eksistingnya. Jadi memang membutuhkan kepastian pasokan ore (bijih)-nya," ujarnya saat di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

 

Kebijakan mengenai perpanjangan IUPK Freeport tersebut akan difasilitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hanya saja, Arifin belum bisa memastikan kapan revisi tersebut ramping. Ia mengatakan saat ini prosesnya sudah sampai di Kementerian Sekretariat Negara. (jawapos)


Mahfud Md/Ist 

 

SANCAnews.id – Mantan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, Mahfud Md mengatakan, tanda-tanda kecurangan pemilu belakangan ini kembali bersifat vertikal atau melibatkan pemerintah atau otoritas.

 

“Tren kecurangan pemilu belakangan ditengarai sudah bergeser kembali menjadi vertikal, melalui mobilisasi aparat dan penggunaan fasilitas negara, namun disamarkan sehingga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Mahfud saat menjadi pembicara seminar nasional Pelaksanaan Pemitu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Rabu 8 Mei 2024.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta itu menuturkan tren kecurangan pemilu secara vertikal saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru. Di mana pada masa itu, pemenang pemilu ditengarai sudah diatur sesuai keinginan penguasa.

 

“Kalau dulu di zaman Orde Baru (kecurangan) vertikal itu semuanya sudah diatur, yang menang harus ini, yang kalah ini, suaranya dibuat segini, lalu itu tren itu berhasil dihapus di masa reformasi,” kata dia.

 

Namun pada awal Reformasi setidaknya sampai 2014 silam, ujar Mahfud, kecurangan Pemilu mulai bergeser berpola horizontal. 


“Kecurangan horizontal itu hanya melibatkan antar kontestan parpol (partai politik), kader dengan parpolnya, antar pasangan calon, jadi pemerintah tidak ikut mencurangi,” kata Mahfud.

 

“Kita berhasil melakukannya dengan cukup baik (sehingga kecurangan Pemilu) terus bergeser menjadi horizontal, namun sejak 2019 bergeser lagi (ke vertikal),” ujar Mahfud melanjutkan. "Mobilisasi aparat dan fasilitas negara dipakai tapi dipakai alasan-alasan, yang ada aturannya."

 

Upaya mengungkap dugaan kecurangan melalui lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi atau MK di pola pergeseran tren kecurangan vertikal ini, ujar Mahfud, bisa terprediksikan menemui kegagalan.


“Karena hasilnya menurut MK, dugaan dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif itu tidak terbukti secara hukum,” ujar dia.

 

Mahfud pun memberi catatan. Sebagai mantan cawapres peserta Pemilu Presiden 2024, ia sudah tidak bisa lagi mempersoalkan keputusan MK soal hasil Pilpres 2024 yang sudah diputuskan. MK telah menyatakan tak ada bukti kecurangan Pemilu 2024.

 

“Saya tak bisa lagi mempersoalkan keputusan MK itu demi keadaban dalam hukum. meskipun misalnya saya merasa tidak puas atau kecewa atas putusan itu, saya harus menerima,” kata dia. “Sebab vonis MK itu sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat.”

 

Sebagai warga negara, Mahfud menyatakan dirinya mengikuti kaidah fiqh, hukmul hakim yarfaul khilaaf, yang artinya keputusan hakim mengakhiri perselisihan. 


“Jadi bagi saya yang penting negara ini harus terus berjalan, tidak boleh mandeg apalagi menjadi kacau hanya karena pertengkaran yang tak kunjung selesai," ucapnya.

 

Perjalanan menjaga negara dan keharusan munculnya pemerintahan sesuai dengan konstitusi harus dinomersatukan,” Mahfud.


“Tidak ada lagi upaya hukum konstitusi yang bisa dilakukan untuk melawan vonis MK tersebut.” (tempo)


Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung melarang calon presiden (capres) nomor satu Anies Baswedan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 sebagai calon gubernur (cagub) setelah kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) kemarin.

 

Rocky Gerung menilai niat politik Anies Baswedan mencalonkan diri di Pilkada DKI 2024 harus diedit untuk mendukung calon yang didukung partai lain seperti PKS, karena ia akan di-bully jika kembali mengikuti pemilu kepala daerah di Ibu Kota setelahnya menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2023.

 

"Ya itu yang kita cegah justru, jadi niat politik Anies itu harus juga diedit sedikit, jangan berupaya untuk masih nyari panggung padahal panggung itu panggung lama dia, dan orang akan bully dia lagi itu," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (29/4).

 

Sementara diketahui, Partai Nasdem memberikan posisi prioritas bagi Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Setelah Anies, baru kader-kader Partai Nasdem lainnya yang berkemungkinan untuk diusung untuk maju jadi DKI 1.

 

"Prioritas Mas Anies, top priority," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat menghadiri acara halal bihalal dan milad ke-22 PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024), dikutip dari Republika.

 

Willy menegaskan, sejauh ini memang ada tawaran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk Anies Baswedan agar maju di Pilkada Jakarta pada November 2024 mendatang. Partai Nasdem hingga kini masih menunggu jawaban dari Anies.

 

"Kita tunggu lah seperti apa yang disampaikan Pak Surya kemarin, mungkin Mas Anies butuh waktu untuk mendalami itu melihat situasi tetapi setidak-tidaknya Nasdem siap kalau Mas Anies maju," ujar Willy.

 

Ia melanjutkan, kalaupun jika Anies tidak menginginkan untuk kembali maju menjadi Gubernur Jakarta, Partai Nasdem memiliki nama-nama kader internal yang bakal diusung.

 

"Toh kalau tidak maju juga siap alternatif yang sudah kita coba lakukan, jadi apapun keputusan Mas Anies kita support karena beliau adalah aset politik di dalam baik Jakarta maupun Nasional. Kita tunggu lah bagaimana sikap Mas Anies sendiri," terangnya.

 

Menurut penuturannya, setelah Anies menjadi top priotity, Willy menyebut kader yang berada di posisi kedua adalah Ahmad Sahroni. "Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino, habis itu yang lain-lain kita lihat nanti," ungkapnya. (populis)


Anggota Bawaslu RI Puadi 

 

SANCAnews.id – Peran pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang disinggung Mahkamah Konstitusi (MK) saat memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) beberapa waktu lalu, dimaknai positif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

 

Anggota Bawaslu RI Puadi mengaku kaget dan tak menyangka dengan sikap MK terkait peran Bawaslu yang rupanya menilai peran pengawas penting dalam menjamin pemilu 2024 berjalan demokratis.

 

"Saya sangat merinding sekali ketika MK membacakan keputusannya, ternyata begitu luar biasa kewenangan Bawaslu," ujar Puadi dalam acara podcast Kantor Berita Politik RMOL yang tayang di Youtube, dikutip pada Kamis (2/5).

 

Puadi sepakat dengan pendapat MK dalam poin dissenting opinion hakim konstitusi mengenai pentingnya pejelasan merinci dari Bawaslu, atas perkara-perkara dugaan pelanggaran pemilu yang masuk dan ditangani jajaran pengawas.

 

Puadi menyatakan, Bawaslu telah menyampaikan fakta penanganan pelanggaran sesuai data dan informasi yang masuk ke jajaran pengawas di tingkat pusat maupun daerah, baik itu dalam bentuk laporan maupun temuan.

 

Sebagai contoh, Puadi menyinggung soal kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa pemalsuan data daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia, yang ditindaklanjuti Bawaslu RI atas temuan jajaran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN).

 

"Pintu masuknya (perkara di Kuala Lumpur itu) dari temuan. Itu menunjukkan keseriusan Bawaslu. Jadi Panwas LN menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu di Kuala Lumpur, terkait pemalsuan data pemilih tetap di sana," urainya.

 

"Panwas menyampaikan temuan itu ke jajaran di atasnya, Bawaslu RI, dan tetap dia sampaikan itu ke teman-teman kepolisian sebagai bagian dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu," demikian Puadi menambahkan. (*)


Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri 

 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto jauh lebih baik dibandingkan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Sehingga hal ini menjadi alasan mengapa PDIP hanya akan merapat ke kubu Prabowo Subianto jika diperlukan untuk menghadapi Jokowi dan tidak terburu-buru seperti yang dilakukan semua partai politik (parpol).

 

"Sudah pasti bagi PDI Perjuangan hubungan dengan Pak Prabowo jauh lebih baik dibandingkan dengan hubungan mereka dengan Pak Jokowi yang sudah mengkhianati Ibu Mega, itulah kenyataannya dalam politik," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Senin (29/4).

 

"Makanya di saat semua partai mulai merapat atau mencari jalan buat bisa merapat ke kubu Pak Prabowo, tampaknya Ibu Mega dan PDI Perjuangan gak bakal buru-buru berbuat sama, mereka baru akan merapat kalau dibutuhkan dalam menghadapi Pak Jokowi," imbuhnya.

 

Sementara diketahui, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai peluang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu terbuka, karena kedua tokoh tersebut memiliki hubungan baik.

 

"Kalau pertanyaanya terkait pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, sekali lagi kami ingin jelaskan bahwa secara personal, secara pribadi hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik, mereka berdua punya sejarah panjang di dalam hubungan antar manusia bangsa Indonesia tersebut," kata Basarah saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024), dikutip dari Sindo News.

 

Namun meskipun demikan, ia menekankan Megawati mengetahui posisinya, sehingga pertemuan dengan Prabowo diperkirakan akan terjadi setelah Rakernas PDIP selesai jika bersifat politis.

 

"Jika pertemuan yang dimaksud adalah bersifat politik formal kenegaraan, maka kita akan masih menunggu sebuah rapat kerja nasional yang tadi sudah informasikan detail tanggalnya yaitu tanggal 24, 25, dan 26 Mei yang akan datang. Apakah pertemuan secara pribadi itu akan atau dimungkinkan terlaksana? Bisa saja iya. Tapi sekali lagi, Bu Mega adalah seorang tokoh bangsa yang tahu persis protokolernya, mana protokoler sebagai pribadi seorang warga negara Indonesia seperti beliau menuliskan di Amicus Curiae kemarin, kapan beliau sebagai seorang ibu dan kapan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia kelima," ucapnya.

 

"Tetapi kalau pertanyaannya dikaitkan dengan politik, Bu Mega terikat oleh aturan yang dibuat di partainya sendiri, beliau telah memutuskan 24 sampai 26 Mei yang akan datang dilaksanakan sebuah Rakernas yang salah satunya akan diambil keputusan strategis tentang bagaimana positioning politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo kelak," tandasnya. (populis)


Prabowo Subianto bersama wartawan 


SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyadari butuh kekuatan yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) setelah memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

 

Ia sadar, dirinya didukung oleh kekuatan tokoh dan ulama, salah satunya dari NU.

 

"Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi mandat kepada Prabowo dan Gibran. Tapi kami hanya tokoh, tidak mungkin hanya dua orang yang akan menyelesaikan permasalahan bangsa,” tuturnya.

 

“Kami maju dengan kesadaran, bahwa kami didukung kumpulan tokoh yang sangat besar,” sambungnya.

 

Sebab itu ia menyadari akan kehadiran para tokoh dan ulama NU serta organisasi massa Islam yang moderat untuk membangun bangsa.

 

“Kami merasakan itu, dan kami butuh kekuatan, diantaranya NU, kekuatan Ormas Islam moderat, inklusif, kekuatan-kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan-kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, dan punya kepercayaan besar,” tutupnya. (rmol)


Prabowo Subianto saat sambutan pada halal bihalal keluarga PBNU 

 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali blak-blakan menyatakan dirinya mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

 

Prabowo mengatakan, awalnya ada yang bertanya kepadanya apakah dirinya mau maju atau tidak sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, ia dengan tegas menyatakan akan mencalonkan diri jika didukung oleh Jokowi.

 

“Waktu saya ditanya, mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan maju bila direstui dan didukung Pak Joko Widodo,” tegas Prabowo, pada sambutan halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

 

Menteri Pertahanan RI itu juga menjelaskan, dia mau didukung Jokowi, karena ingin meneruskan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

 

“Kenapa, karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan, hal-hal yang baik, investasi-investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan,” katanya.

 

Menurutnya, pembangunan yang selama ini dilakukan Jokowi perlu ada perbaikan, dan akan dilakukan di dalam kepemimpinannya.

 

“Apakah semuanya sudah bagus? Tentu tidak. Apa perlu perbaikan? Tentu perlu. Apakah perlu berinisiatif, berinovasi mencari solusi yang lebih cepat dirasakan rakyat, tentu harus kita lakukan,” tutupnya. (rmol)


Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid 

 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, seluruh partai politik (parpol) peserta Pilpres 2024 sudah menerima penetapan KPU terkait pemenang Pilpres 2024, kecuali parpol yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Hal itu disampaikannya menanggapi kabar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikabarkan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

 

"Saya belum tahu persis (PKS akan gabung), yang jelas semua partai kecuali yang gugat PTUN ya, ini sudah menerima keputusan KPU. Kami PKB menerima secara langsung diwakili oleh sekjen, pasangan calon juga hadir. Artinya, (Pilpres 2024) sudah selesai," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

 

Adapun PDI Perjuangan diketahui melayangkan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Selasa (2/4).

 

Meski demikian, Jazilul enggan menafsirkan bahwa gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut menunjukkan arah PDIP akan menjadi oposisi tunggal pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. "Wah, itu haknya PDIP ya, kita enggak bisa menilai apa yang menjadi langkah dari partai lain," ucapnya.

 

Dia hanya menyebut bahwa PDIP belum menerima keputusan KPU terkait penetapan pemenang Pilpres 2024. "Tidak bisa disimpulkan begitu, tapi bahwa partai-partai yang ada itu sudah menerima SK (surat keputusan) keputusan KPU, kan saya hadir, yang belum hadir secara langsung itu kan pasangan Pak Ganjar-Mahfud dan PDIP. PPP ikut, PPP sudah menerima. Tapi tidak bisa disimpulkan bahwa tidak menerima, itu kan hal yang lain, bahwa seremonial yang kemarin saja gitu," ujarnya.

 

Sebelumnya (24/4), calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada pukul 10.03 WIB untuk menghadiri penetapan capres-cawapres terpilih hasil Pilpres 2024.

 

Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan baru mendapatkan undangan KPU RI pada Rabu pagi, padahal dirinya sedang berada di Yogyakarta.

 

Adapun calon wakil presiden Mahfud Md juga tidak hadir di Kantor KPU RI saat penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, karena beralasan pemberitahuan undangan yang terlambat sampai.

 

KPU RI menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024. (republika)


Kontestan Pilpres 2024 Mahfud MD/Net 

 

SANCAnews.id – Peserta Pilpres 2024 Mahfud MD belum bisa memberikan jawaban apakah ia akan bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

 

"Ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial," ungkap Mahfud saat menjadi narasumber dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (26/4).

 

Menurutnya, jika dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran maka akan jadi persoalan etik. Sementara andai dirinya menolak untuk merapat, publik juga pasti akan bertanya-tanya alasannya.

 

"Oleh sebab itu saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hak menanyakan itu dan mendapat jawaban itu," jelasnya.

 

Menurut mantan Menkopolhukam kabinet Indonesia Maju itu, dalam dunia politik, jabatan strategis seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjuang keras memenangkan paslon.

 

"Kalau diberikan kepada lawannya, untuk apa juga mendukung-dukung? Nah itu pikiran saya," tandas Mahfud MD.

 

Pada Pilpres kemarin, Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pasangan ini hanya meraup 27.040.878 suara.

 

Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang dengan memperoleh 96.214.691 suara.

 

Sementara itu, pasangan Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hanya mengantongi 40.971.906 suara. (rmol)


Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani/Net 


SANCAnews.id – Setelah Prabowo-Gibran dikukuhkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, sudah saatnya semua pihak move on, terutama partai politik peserta pemilu 2024.

 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, berpandangan, partai politik yang menjadi rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 harus mengaku kalah lalu memilih berada di luar pemerintahan atau oposisi.

 

“Jika akhirnya gabung, sebaiknya disampaikan sebelum pilpres berlangsung. Partai-partai itu sama sekali tak memiliki dasar moral hingga mau bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran,” kata Ray, lewat keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/4).

 

Menurut dia, Parpol pendukung Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud harus menghormati suara rakyat yang memilih mereka, bukan hanya menghormati pemenang.

 

Karena itu, keputusan Parpol yang menjadi rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 untuk beroposisi perlu direalisasikan, dalam rangka mengawal demokrasi dari luar pemerintahan.

 

“Move on, Pemilu sudah selesai, yang menang berkuasa, yang kalah oposisi!” tandasnya. (rmol)


Sekjen Gerindra Ahmad Muzani/Net 

 

SANCAnews.id – Partai Gerindra berharap Nasdem bisa bergabung dengan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

 

Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat mendampingi Prabowo usai menerima kunjungan persahabatan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Kamis sore (25/4).

 

“Pak Prabowo sangat berharap Nasdem sebagai partai politik yang mempunyai cukup banyak kursi di parlemen bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan tawaran itu disambut dengan baik oleh Pak Surya Paloh sebagai ketua umum partai,” ujar Muzani.

 

“Teman-teman Nasdem yang menyertainya (juga) ikut bergembira dan kami semua bersyukur atas keputusan Pak Surya Paloh di hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto,” tambahnya.

 

Wakil Ketua MPR ini menyatakan langkah Prabowo dan Gerindra tersebut tentunya akan disambut baik oleh teman-teman koalisi lainnya.

 

“Partai (anggota koalisi) lain pada berikutnya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai politik manapun karena kebutuhan untuk saling menguatkan dalam pemerintahan yang akan datang adalah kebutuhan kita semua,” bebernya.

 

“Kita akan mengajak semua kekuatan, semua pemimpin untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan,” tandasnya. (rmol)


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut hangat kehadiran presiden terpilih Prabowo Subianto 

 

SANCAnews.id Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik kehadiran presiden terpilih Prabowo Subianto. Kunjungan ini dilakukan usai Rapat Paripurna di KPU RI, Rabu (24/4).

 

Kehadiran Prabowo Subianto di PKB terkesan istimewa, hingga partai pimpinan Abdul Muhaimin Iskandar itu menyediakan karpet merah yang membentang hingga teras Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

 

Padahal, PKB sebelumnya juga menyambut baik kedatangan Anies Baswedan yang tak lain merupakan calon presiden jagoan yang diusung pada Pilpres 2024. Berbeda dengan Prabowo, saat Anies ke PKB tidak ada karpet merah yang digelar.

 

Wajah Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar pun tampak sumringah, senyumnya semakin cerah saat mobil mewah bermerek Lexus yang ditumpangi Prabowo tiba di halaman depan DPP PKB.

 

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menghampiri Prabowo yang baru tiba di halaman depan sambil mencium pipi kiri dan kanannya.

 

Keduanya lantas menyapa awak media yang sudah menunggu lama, lalu langsung memasuki gedung DPP PKB.

 

Diketahui, usai ditetapkan menjadi Presiden terpilih oleh KPU RI, Prabowo Subianto langsung mendatangi DPP PKB, di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

 

Prabowo didampingi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Sugiono. (rmol)


Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) menumpangi mobilnya saat berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4) 

 

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pengusung dan pendukung calon presiden-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Nomor 29, Menteng , Jakarta Pusat, pada Senin (22/4 sore.

 

Rapat dihadiri Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Selain itu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga turut hadir dalam pertemuan di rumah Megawati.

 

OSO mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas sikap politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang menolak seluruh pokok-pokok gugatan pasangan calon 01 dan 03.

 

"Jadi, ini sedang dibicarakan bagaimana merespons kejadian-kejadian yang tahap awal sampai ke MK tadi, dan ini belum putus," kata OSO seusia pertemuan di depan rumah Megawati.

 

OSO menyatakan, dirinya menghormati putusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat tersebut. “Itu kan sudah final itu,” ucap OSO.

 

OSO tidak menampik, pertemuan itu turut membahas kemungkinan parpol pengusung Ganjar-Mahfud bakal oposisi atau tidak dalam pemerintahan baru mendatang.

 

"Ah, itu yang sedang kita bicarakan," tegas OSO.

 

Sementara itu, Ganjar Pranowo tak banyak bicara saat keluar dari kediaman Megawati. Ia hanya menyapa secara singkat para awak media yang tengah meliput di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan itu.

 

"Wah banyak sekali ya," singkat Ganjar dari dalam mobil yang ditumpanginya. (jawapos)


Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, usai menghadiri sidang putusan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, Senin (22/4) 

 

SANCAnews.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilpres 2024 akan tercatat dalam sejarah. Pasalnya, sepanjang sejarah di Indonesia belum pernah ada putusan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden (PHPU) yang beberapa hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

 

“Ini disaksikan oleh seluruh dunia, dan harus diingat putusan sengketa pilpres, dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion, sejak dulu tidak ada pernah boleh ada dissenting opinion,” kata cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, kepada wartawan usai sidang PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, pada Senin sore (22/4).

 

Mantan Ketua MK ini memaparkan, biasanya hakim konstitusi itu berembuk sebelum mengumumkan putusan. Sebab, ini menyangkut jabatan hakim konstitusi yang sama.

 

“Dirembuk sampai sama, nah ini mungkin tidak bisa disamakan, sehingga ada dissenting ini. Pertama dalam sejarah konstitusi,” tegas Mahfud.

 

Kendati begitu, Mahfud menegaskan dirinya sportif untuk menerima apapun hasil putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ini.

 

“Puas, kan saya sebelum ke MK, saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia,” katanya.

 

Ditanya lebih jauh apakah putusan MK tersebut mempunyai makna positif atau negatif, mantan Menko Polhukam RI ini enggan berspekulasi.

 

“Terserah kamu saja, saya hanya mengatakan itu catatan sejarah,” tandasnya.

 

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

 

Namun, dari 8 hakim MK, 3 hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengketa Pilpres 2024 ini. Mereka adalah Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Arief Hidayat.


“Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda dari tiga Hakim Konstitusi. Yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Suhartoyo, dalam persidangan di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4). (rmol)


Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD 


SANCAnews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau perselisihan hasil Pilpres 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan tersebut dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4).

 

"Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

 

Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan Ganjar-Mahfud hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

 

MK sebelumnya telah menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Meski ditolak seluruhnya, putusan gugatan sengketa Pilpres itu tak sepenuhnya bulat.

 

Sebab dari delapan hakim MK, terdapat tiga hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengket Pilpres 2024 ini. Mereka yakni, Enny Nubaningsih, Saldi Isra, dan Arief Hidayat.

 

“Terdapat putusan Mahkamah Konstitsui a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Yaitu Hakim Konstitusi Sladi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nubaningsih, dan Hakim Komstitusi Arief Hidayat,” ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam persidangan di ruang sidang MK, Jakarta.

 

Terkait ditolaknya gugatan PHPU kubu Anies-Muhaimin, Suhartoyo menjelaskan bahwa para majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan kubu Anies-Muhaimin tidak terbukti.

 

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tegas Suhartoyo.

 

MK mementahkan dalil permohonan Anies-Muhaimin, di antaranya soal intervensi Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, penyaluran bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon.

 

Dalam permohonannya, kubu Anies-Muhaimin juga meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Serta, meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (jawapos)


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.