SANCAnews.id

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin/Ist 

JAKARTA — Wacana penggunaan dana zakat untuk mendanai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dikritik mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut Lukman yang menjabat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengalokasian dana zakat untuk program tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika pengelolaan zakat.

“Penggunaan dana zakat untuk biaya program makan bergizi gratis adalah tidak etis,” tegas Lukman lewat akun X miliknya, Kamis 16 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa dana zakat seharusnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang berhak secara lebih terencana, terstruktur, dan berjangka panjang.

Lukman juga mendorong pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk lebih kreatif dalam mencari solusi meningkatkan gizi masyarakat tanpa mengandalkan dana zakat.

“Alih-alih gunakan dana zakat, akan lebih bijak bila Pemerintah bersama Baznas lebih kreatif kembangkan suatu program filantropi secara nasional guna tingkatkan keterlibatan publik menaikkan gizi masyarakat," jelasnya.

Pernyataan ini mencerminkan pentingnya pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan agama dan prioritas kebutuhan umat. Zakat memiliki tujuan utama membantu delapan golongan yang telah ditetapkan syariat, seperti fakir, miskin, Amil, mualaf, dan hamba sahaya.

Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B. Najamudin setelah Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Alasannya, masyarakat Indonesia dianggap suka gotong royong. (rmol)

Kebersamaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto/Istimewa 

JAKARTA — Mendekati 100 hari masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan besar. Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya bukan sekadar meneruskan era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

Jika Prabowo tidak mampu menyajikan arah kebijakan yang berbeda, ia berisiko kehilangan kepercayaan publik yang mengharapkan perubahan signifikan.

Karena itu, pengamat politik Rocky Gerung, melihat langkah strategis yang harus dilakukan Prabowo adalah melepaskan diri dari "jeratan" kebijakan dan gaya pemerintahan Jokowi.

“Kalau arahnya sama dengan Presiden Jokowi, itu artinya Pak Prabowo tidak punya element of surprise di dalam upaya menghasilkan harapan," kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis 16 Januari 2025.

Dosen Ilmu Filsafat itu menegaskan bahwa persepsi terhadap keburukan era Jokowi telah menjadi opini global.

Sehingga, jika Prabowo tidak mampu menawarkan perbedaan nyata, ia khawatir persepsi negatif itu akan berlanjut dan membayangi pemerintahannya.

“Persepsi ini sudah terbentuk. Kalau ini ditempelkan di dalam pemerintahan yang ada sekarang maka pemburukan persepsi ini akan menghasilkan negatif campaign Indonesia di luar negeri," jelasnya.

Evaluasi 100 hari kerja akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Masyarakat kini menantikan apakah Presiden Prabowo mampu keluar dari bayang-bayang pendahulunya dan membangun era baru yang lebih progresif dan transparan. (rmol)

Ketua MPR RI Ahmad Muzani 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyegelan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, yang diduga dibangun tanpa izin.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

“Sudah. Beliau (Presiden Prabowo) sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel,” ungkap Muzani.

Tak hanya itu, Muzani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo juga sudah menginstruksikan agar pagar laut tersebut segera dicabut. Bahkan, Presiden juga meminta kasus tersebut diusut tuntas.

“Beliau perintahkan untuk dicabutkan. Usut,” kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Namun saat ditanya lebih jauh mengenai kemungkinan adanya evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, Muzani enggan mengomentari hal tersebut.

“Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya Ketua MPR,” pungkasnya. (rmol)

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri/Istimewa 

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri bingung dengan kisruh pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, yang diduga tak mengantongi izin tetapi baru diketahui belum lama ini.

Legislator dari Fraksi PDIP itu heran lantaran pemasangan pagar laut yang memakan waktu 6 bulan itu tidak diketahui aparat penegak hukum dan pemerintah setempat.

“Persis, sejak Agustus. Karena saya kan ngikutin historisnya itu sejak awal Agustus tuh. Enggak mungkin lah kepolisian, kejaksaan, Pemda enggak tahu pembangunan semacam ini,” kata Rokhmin seperti dilansir RMOL, Selasa, 14 Januari 2025.

Padahal, lanjut Rokhmin, sudah harusnya aparat penegak hukum termasuk Pemda hingga Kementerian terkait menindak tegas pemasangan pagar laut tanpa izin yang berdampak sistemik terhadap perekonomian warga.

“Saya ngomong semangat begini karena ingin sekali negara ini total maju, rakyatnya tidak miskin, tidak kurang gizi, kan begitu. Dan potensi kita untuk maju sumber ekonomi besar sekali,” tegas  Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII ini.

Atas dasar itu, Komisi IV DPR sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk meminta penjelasan dalam Rapat Kerja (Raker) setelah masa reses usai pada 21 Januari mendatang.

“Setelah 21 Januari (pemanggilan Menteri KKP). (Tanggal) 21 kan paripurna dulu ya. Sudah, suratnya ke KKP dari Komisi IV itu (sudah dikirim). Tinggal waktunya aja,” ujar mantan Menteri KKP era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini. (*)

Patwal berperilaku arogan yang viral di medsos/Repro 

JAKARTA — Sikap arogan petugas patroli (patwal) RI 36 menjadi sorotan publik setelah kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, seorang petugas patroli terlihat menunjuk seorang pengemudi taksi saat menerobos kemacetan lalu lintas. Aksi tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat, termasuk pengamat politik Adi Prayitno.

Ia menyarankan agar pejabat yang merasa tidak nyaman dengan kemacetan Jakarta segera pindah ke Ibu Kota Indonesia (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Jalanan masih lengang, udara asri, dan ibu kota masa depan. Buruan pindah, ngasi contoh buat yang lain," kata Adi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin 13 Januari 2025.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu juga mengkritik kebiasaan memaksa membuka jalan di tengah kemacetan, yang dinilai merugikan pengguna jalan lain.

"Jangan ngiung-ngiung terus di jalan membelah macet," sentil analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Dengan adanya insiden ini menunjukkan perlakuan istimewa pada kendaraan dinas yang  memaksa membuka jalan mencerminkan buruknya etika pejabat publik dan pengawalnya. (*)

Kolase Ketua Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan 

JAKARTA — Langkah tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam penyegelan pagar laut di area reklamasi PIK 2 yang dilakukan pada Kamis, 9 Januari 2025, dinilai menjadi momen bersejarah yang penting.

Ketua Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Laksamana Muda TNI (Purn.) Jaya Darmawan menyambut baik tekad pemerintahan Prabowo Subianto yang menegakkan supremasi hukum.

“Tindakan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan publik yang selama ini sering terabaikan akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat,” kata Jaya kepada wartawan, Sabtu, 11 Januari 2025.

Pemagaran laut di PIK 2, yang menjadi simbol ketimpangan dan dominasi oligarki dalam tata kelola sumber daya alam, adalah sisa dari kebijakan fatal dan zalim pada periode pemerintahan sebelumnya.

“Dengan langkah penyegelan ini, pemerintah memberikan pesan kuat bahwa hukum adalah panglima, dan tidak ada pihak yang kebal terhadap aturan, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan ekonomi,” jelasnya.

Purnawirawan TNI AL Bintang Satu ini menilai penyegelan ini tidak hanya didasarkan pada keberanian moral, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kokoh. Beberapa aturan yang menjadi dasar tindakan Dirjen PSDKP meliputi, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

“Dirjen PSDKP tidak boleh berhenti hanya pada penyegelan pagar. Agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan, langkah-langkah berikut harus dilakukan. PSDKP harus merekomendasikan pencabutan izin proyek reklamasi PIK 2 kepada instansi terkait, terutama jika terbukti melanggar hukum dan mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL),” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pembongkaran fisik pemagaran. Semua pagar yang menghalangi akses masyarakat ke laut harus dicabut dengan pengawasan langsung masyarakat dan media sebagai bentuk transparansi publik.

“Pelaku pelanggaran, baik itu korporasi maupun individu, harus diproses secara hukum melalui mekanisme yang ada, termasuk penyelidikan atas dugaan maladministrasi atau korupsi dalam penerbitan izin reklamasi,” imbuhnya.

Dugaan saat ini, dalang pemagaran laut itu merupakan Agung Sedayu Group. Namun pihak perusahaan yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan itu membantah disebut sebagai dalang dari pagar laut ini.

Masih kata Jaya, pengawasan berkelanjutan oleh publik juga perlu dilakukan. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan dalam mengawasi jalannya penyelesaian kasus ini, memastikan tidak ada kompromi atau penghentian penegakan hukum di tengah jalan.

“Tindakan Dirjen PSDKP adalah manifestasi nyata dari semangat bela negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penegakan hukum yang adil adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” bebernya.

Lebih dari sekadar penindakan, langkah ini adalah simbol harapan baru. Dalam satu dasawarsa terakhir, publik jarang menyaksikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran oleh kelompok kuat. Kini, di era pemerintahan Prabowo Subianto, pemerintah memberikan sinyal bahwa keadilan bukan lagi barang langka.

“Namun, masyarakat harus tetap waspada. Jangan sampai langkah ini berhenti di tengah jalan atau hanya menjadi langkah simbolis tanpa penyelesaian menyeluruh. Penyegelan ini harus menjadi awal dari reformasi besar-besaran terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan merata,” ungkap dia.

“Mari kita awasi bersama hingga tuntas proses kasus ini, baik terhadap pelaku maupun penegak hukum yang menangani  kasus ini kita support moril dan lainnya. Kasus PIK 2 harus menjadi pelajaran berharga dan tonggak perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, bermartabat, dan menghormati hak-hak rakyat kecil,” imbuhnya lagi.

“Supremasi hukum adalah pondasi bangsa. Keberanian untuk menegakkannya adalah wujud dari “Bela Negara” dan cinta tanah air yang sejati,” pungkas Jaya. (rmol)

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri

JAKARTA — Kader PDIP diminta untuk loyal dan disiplin dalam mewujudkan cita-cita partai. Jika tidak, lebih baik mengundurkan diri sebelum dipecat. Karena mengundurkan diri lebih terhormat daripada dipecat oleh partai.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari.

Diketahui, belum genap sebulan PDIP mengumumkan pemecatan mantan Presiden Joko Widodo beserta anak dan menantunya, yakni Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution dari PDIP.

"Sekarang sudah, bagi yang enggak senang di sini mundur, wae, begitu, lo, jadi paling tidak ada kehormatan begitu, lo, daripada dipecat," kata Megawati.

Presidne Ke-5 RI itu mengaku sering berbicara soal mundur yang lebih terhormat ketimbang dipecat jika sudah tidak satu cita-cita dengan PDIP.

"Saya makanya sekarang setiap kali ngomong begitu, ya, enggak apa-apa, orang sudah enggak senang lagi, kok, disuruh nongkrong (di PDIP, red)," ujarnya.

Menurut Megawati, cita-cita di PDIP selama ini berjuang untuk rakyat. Bagi kader yang tidak suka silakan keluar dari partai berlambang Banteng moncong putih.

"Kalau kamu tidak suka dengan PDIP, keluar, karena Ibu tahu, di dalam PDIP ini yang ada adalah esensi perjuangan. Kamu pikir kalau kamu tidak seperti ini, yang Ibu ajarkan, kamu apa mikir, akan bisa hattrick kita? Belum tentu. Bisa melorot nggak jelas," ujarnya.

Megawati dalam pidato juga meminta para elite PDIP tidak terjebak di zona nyaman, tetapi bisa terus bersama rakyat dan merasakan kesusahan wong cilik seperti yang diperintahkan partai.

Ia mengatakan bahwa bukannya kader PDIP tak boleh hidup lebih sejahtera. Namun jangan karena terlalu keenakan dnegan kesejahteraan yang baru, hingga tak mau lagi turun serta membela rakyat kecil.

"Ingat, ingat, rakyatmu. Kamu itu partai, lo, bukan perusahaan, lo. Elo kalau mau perusahaan monggo (keluar) wae," katanya.

“Etika, moral, dan hati Nurani harus menjadi satu kesatuan pijakan dalam setiap mengambil keputusan,” demikian Megawati. (rmol)

Pemerhati politik Rocky Gerung/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendapat teguran terkait tindakan para pembantunya di Kabinet Merapat Putih karena diduga ada operasi yang dilancarkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, isu politik yang mengemuka akhir-akhir ini tidak menutup kemungkinan akan mengubah konstelasi politik ke depan. Apalagi syarat ambang batas pencalonan presiden telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, peta politik ke depan akan berubah apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan dengan memasukkannya dalam rancangan revisi Undang-Undang Pemilu.

Rocky menduga, putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas presidensial kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan DPR, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2029 tetap akan ada pembatasan terhadap partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon.

"Permintaan kita tentu pada Presiden Prabowo untuk memerhatikan sinyal-sinyalnya," ujar Rocky dikutip dalam podcast bersama jurnalis senior Hersubeno Arief pada Kamis, 9 Januari 2025.

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu memprediksi, Jokowi bakal mengusahakan putranya yang kini menjabat Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2029.

Namun dengan adanya putusan MK yang menghapus presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen perolehan suara pada pemilu sebelumnya, peluang Jokowi mengatur kontestasi Pilpres 2029 akan terhambat.

"Sehingga memungkinkan ada operasi bahkan di dalam kabinetnya (Prabowo) sendiri yang sangat membahayakan stabilitas nasional, kalau tiba-tiba dimunculkan dengan backup oligarki," tuturnya.

Lebih lanjut, sosok pembela Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai Jokowi punya beking kelompok pemodal, sehingga patut diantisipasi Prabowo.

"Bagi oligarki itu siapapun (calon presiden) yang memungkinkan mereka menunggangi itu tidak ada soal kan. Yang penting jangan akumulasi modal itu dihalang itu," tandas Rocky. (rmol)

Jokowi didampingi keluarga. Yakni, sang istri Iriana, Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, Kaesang Pangarep, dan Bobby Nasution yang menggendong Sedah Mirah

JAKARTA — Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, tiba-tiba melontarkan kritik tajam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, kritik Guntur Romli terkait kasus yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan keluarganya.

Guntur Romli mengatakan KPK tidak bertindak meski nama Jokowi, anak, dan menantunya disebut dalam sejumlah sidang kasus korupsi besar. Guntur Romli mencontohkan nama Jokowi yang disebut dalam sidang mantan Direktur Utama PT.Pertamina Karen Agustiawan, kasus Syahrul Yasin Limpo, dan Johnny Plate.

Selain itu, nama anak dan menantu Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, juga muncul dalam dugaan penyelundupan bijih nikel di Medan.

“Laporan terkait dugaan kerugian negara triliunan, seperti yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun, tidak ditindak oleh KPK," kata Guntur Romli dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (8/1/2025).

"Kenapa? Karena komisioner KPK saat ini dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi,” sambung dia.

Ia juga menuding KPK saat ini lebih menjadi alat politik kekuasaan, sehingga kasus-kasus yang berpotensi menyeret lingkaran Presiden tidak mendapat perhatian.

Sebaliknya, Guntur menyoroti kasus Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, yang disebut sebagai bentuk kriminalisasi.

“Hasto bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara dalam kasusnya. Tapi dia menjadi target hanya karena bersikap keras terhadap Jokowi dan keluarganya,” tambahnya.

Sebelumnya, setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.

⁣

Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

"Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti," ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

"Itu semua adalah efek samping dari kecanggihan beliau dalam berpolitik. Ini terlepas dari sentimen suka atau tidak suka, karena fakta canggih itu tidak berpihak ia faktual," sebutnya.

Dedy menilai serangan tersebut tidak lebih dari tuduhan palsu yang sulit dibuktikan.

"Ini namanya tuduhan palsu, karena uang itu ada dimana-mana, bukan hanya ada dalam angan-angan," cetusnya.

Dedy juga menyoroti bahwa banyak istilah negatif yang terlanjur menempel pada Jokowi di mata publik.

"Silakan saja buktikan bahwa tuduhan dari lembaga Internasional itu benar, jika tidak pun artinya label, cap, dan beragam istilah yang dialamatkan ke Jokowi sudah terlanjur menempel dalam kesadaran banyak orang," tandasnya.

Namun, Dedy mengajak publik untuk mencermati reaksi Jokowi terhadap tudingan tersebut.

"Tapi, yang penting kita baca adalah reaksi orang yang kena tuding, apakah dia panik atau malah terpantau bodo amat dengan semua tuduhan itu," kuncinya. (fajar)

Representative Image/Ist

JAKARTA — Ternyata susu sapi tidak termasuk dalam menu wajib program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KSP), Hasan Nasbi menjelaskan, susu tetap tersedia namun hanya diberikan satu kali dalam seminggu.

Menurutnya, susu tidak dapat disediakan setiap hari karena pasokannya tidak merata di setiap daerah dan pasokan yang ada juga tidak mencukupi.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susuknya," ujar Hasan dalam panggilan telepon.

Selain karena keterbatasan persediaan, lanjut Hasbi, susu juga bukan prioritas karena pemerintah lebih berfokus pada pemenuhan makronutrien yang dibutuhkan para siswa.

"Porsi makanan itu yang dihitung kecukupan kalorinya. Mainnya di makronutrien kan, karbohidrat, protein, dan vitamin kayak sayur-sayuran gitu," kata dia.

Kemudian terkait menu makanan, Hasan menjelaskan bahwa setiap dapur MBG telah merencanakan menu yang berbeda setiap harinya tergantung ketersediaan bahan.

"Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya tergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar," jelasnya. (rmol)

Presiden RI, Prabowo Subianto

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap memulai program makan bergizi gratis (MBG) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Kepala Bidang Komunikasi Presiden RI Hasan Nasbi mengatakan, kesiapan program MBG pada hari ke-78 kepemimpinan ini merupakan capaian bersejarah.

Apalagi, program MBG yang mencakup pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia,” ujar Hasan dalam sebuah pernyataan tertulis pada Minggu, 5 Januari 2025.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Mengutip infomasi Badan Gizi Nasional (BGN), Hasan mencatat telah ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi mulai Senin, 6 Januari 2025.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6 Januari 2025) dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya," ungkapnya.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Hasan mengatakan setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, kata Hasan, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

Hasan berharap target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. (rmol)

Lukas Suwarso 

JAKARTA — Wartawan senior Lukas Suwarso mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming punya agenda tersendiri di pemerintahan Prabowo. Agenda itu dijalankan bersama ayahnya, Jokowi.

Mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu awalnya menjelaskan, Prabowo dibuat menderita karena Gibran mengisi posisi strategis sebagai wakil presiden.

“Yang paling menderita nanti Pak Prabowo. Prabowo sebagai presiden yang seharusnya didampingi seharusnya, bisa membantu Pak Prabowo,” kata Lukas dikutip Fajar.co.id dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Sabtu (4/1/2025).

Namun alih-alih membantu. Gibran disebutnya malah buay repot Prabowo.

“Tapi justru akan selalu mengganggu, jadi blunder dengan aksi-aksi politiknya,” terangnya.

Ia pun menyebut Gibran seperti buah simalakama dalam pemerintahan Prabowo. Karena Prabowo mestinya menjalankan pemerintahannya dengan solid.

“Nah simalakamanya begini. Kalau Prabowo mau sukses di eranya menjadi presiden, dia harus bisa membuat soliditas pemerintahan kerja bareng, kerja yang singular gitu. Jadi semuanya berdasarkan satu perencanaan yang matang,” ucapnya.

Sementara Gibran, bersama Jokowi, malah menjalankan agenda lain. Menjadikan Gibran presiden.

“Tapi kan Fufufafa dan bapaknya oke di tulisan itu saya sebut buah kesemek ya. Jokowi itu kan punya agenda sendiri. Dia kan tidak terlalu peduli dengan Prabowo, mau ngapain,” imbuhnya.

“Dia sudah punya agenda tersendiri. Dia ingin Fufufafa segera jadi presiden,” tambahnya.

Caranya, kata dia, dengan berbagai hal. Entah karena Prabowo yang sakit keras atau bagaimanapun caranya.

“Baik karena ada aksiden kesehatan Prabowo, karena usianya ada, apa-apa sakit keras, atau bahkan yang lebih fatal kemudian.  Nah makanya segera bisa jadi presiden mengganti kan,” terangnya.

Kalaupun hal tersebut tidak berjalan, Lukas menjelaskan, selama ini Gibran telah menjalankan kepentingannya. Yakni mengusung program untuk kampanye dirinya sendiri.

“Dia sejak awal ingin membangun citra. Kampanye. Jadi citra. Fufufafa ini dugaan saya, 5 tahun menjadi wakil presiden kalau selesai itu hanya akan kampanye untuk dirinya sendiri. Contohnya Lapor Mas Wapres, Bansos Wapres,” pungkasnya. (*)

Prabowo dan Gibran

JAKARTA — Pemilihan presiden 2029 membuka ruang bagi banyak tokoh untuk bersaing sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hal itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

"Secara prosedur demokrasi, dampak dari putusan MK ini semestinya akan begitu banyak calon-calon alternatif dalam pilpres," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno kepada awak media, dilansir jpnn, Jumat (3/1).

Namun, kata dia, putusan MK terasa percuma dalam menghadirkan banyak capres apabila Presiden RI Prabowo Subianto maju berkontestasi pada 2029.

Menurut Adi, partai yang sebenarnya bisa mengusung kandidat sendiri akan menghitung ulang dukungan jika Prabowo maju pada Pilpres 2029.

"Rasa-rasanya sekali pun partai peserta pemilu boleh memajukan calon presiden dan wakil presiden, mereka enggak mungkin, ataupun takut mengajukan calon, karena pastinya takut bersaing dengan Prabowo," lanjut dia.

Adi beranggapan partai akan kesulitan menang kontestasi politik melawan Prabowo yang berstatus petahana.

"Partai itu sulit melawan Prabowo yang sudah dinilai mungkin akan mudah untuk memenangkan pertarungan yang kesekian kalinya," ujar dia.

Adi menilai putusan MK pada akhirnya membuat sosok Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang punya peluang besar melawan Prabowo pada 2029.

"Adanya ambang batas presiden yang dihapuskan oleh MK, semestinya orang-orang seperti Gibran yang ingin naik level politiknya, bukan lagi mengincar posisi wapres lima tahun yang akan datang," ujar dia.

Toh, kata Adi, Gibran punya bekal untuk maju sebagai Capres 2029. Selain berstatus pemimpin Indonesia, eks Wali Kota Solo itu bakal didukung Presiden ketujuh RI itu Joko Widodo (Jokowi).

"Gibran yang bekal politiknya besar, hebat, anak Jokowi begitu, ya, sekarang wapres, bisa maju itu pas 2029, bisa melawan siapa pun, termasuk melawan Prabowo Subianto," lanjutnya.

Dia juga mengatakan Gibran tidak akan kesulitan mencari partai pendukung karena bakal disokong oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin Kaesang Pangarep.

"Gibran enggak perlu capai-capai mencari partai besar seperti Golkar atau Gerindra. Gibran cukup misalnya meyakinkan PSI, mengingat PSI selama ini sangat dekat dengan Jokowi, dekat dengan Gibran, dan Ketua Umum PSI itu Kaesang," ujar Adi. (fajar)

Ilustrasi logo Mahkamah Konstitusi/Net 

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Putusan yang dibacakan dalam sidang putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 tersebut membuka jalan bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disambut baik banyak kalangan, termasuk Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.

"Yess, MK hapus ketentuan ambang batas 20 persen. Semua parpol peserta pemilu boleh calonkan jagoan. Keren MK, sudah kembali ke jalan yang benar. Kado indah tahun baru 2025," ujar Adi kepada RMOL, Kamis 2 Januari 2025.

Dengan dihapuskannya presidential threshold, peta politik Indonesia diprediksi akan berubah signifikan. Langkah ini memberikan ruang lebih besar bagi partai politik untuk berkompetisi secara sehat dan memperluas pilihan bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.

MK menilai aturan presidential threshold bertentangan dengan prinsip demokrasi karena membatasi hak partai politik dalam mencalonkan kandidat. Dengan keputusan ini, syarat pencalonan tidak lagi didasarkan pada persentase perolehan suara atau kursi DPR secara nasional.

Namun, MK juga meminta pembentuk undang-undang untuk merumuskan aturan pencalonan presiden yang tetap menjaga efektivitas pemilu.

MK memberikan lima pedoman, yaitu Hak Setara untuk Semua Partai Politik. Pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kedua, Tanpa Berdasarkan Persentase yaitu Pencalonan tidak boleh didasarkan pada perolehan suara atau kursi secara nasional. Ketiga, Mencegah Dominasi yakni Aturan harus mencegah dominasi partai tertentu dan memastikan pilihan yang beragam bagi pemilih.

Lalu Konsistensi Partisipasi di mana Partai politik yang tidak mencalonkan pasangan calon di pemilu tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya, serta Partisipasi Publik yang menyebut pengaturan lebih lanjut harus melibatkan masyarakat secara bermakna.

"MK keren dan mantap mewakili kepentingan rakyat. Putusan ini banyak ditunggu rakyat sejak lama," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu. (rmol)

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Istimewa 

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku heran dengan laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam daftar tokoh dunia yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024.

Mengingat, citra Jokowi selama ini dikenal sebagai sosok yang sederhana karena selalu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam.

“Ini mungkin berita yang mengejutkan bagi banyak orang Indonesia. Apa benar beliau pemimpin korup? Karena yang kita tahu beliau orang yang sederhana, bahkan sampai sekarang ke mana-mana masih konsisten pakai kemeja putih dan celana hitam terus,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, kepada RMOL, Selasa, 31 Desember 2024.

Namun begitu, Ronny mengatakan bahwa penilaian yang dibuat oleh jurnalis investigasi dan OCCRP bisa jadi mencerminkan temuan yang belum diketahui publik.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng OCCRP untuk menelusuri  dan mendapatkan bukti lebih lanjut.

"Ada baiknya KPK proaktif berkomunikasi dengan pihak OCCRP. Ini bisa jadi petunjuk awal,” tuturnya.

Dengan begitu, Ronny berpandangan, KPK periode baru di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto bisa mengusut dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya secara transparan dan berkeadilan.

“Ini juga penting supaya KPK sekarang tidak menjadi kayak KPK edisi Jokowi yang tumpul kepada kasus-kasus yang melibatkan keluarga Jokowi dan hanya tajam ke lawan-lawan politik Jokowi,” pungkasnya.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo masuk daftar tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.

Mengutip laman resmi OCCRP hari ini, Selasa, 31 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar Al Assad didapuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption sebagaimana voting jurnalis dunia serta pembaca.

Di luar nama Bashar Al Assad yang baru-baru ini digulingkan, ada lima tokoh dan pemimpin negara yang masuk nominasi dan mendapat suara terbanyak di bawah Bashar Al Assad. Salah satunya adalah Jokowi.

"Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya, William Ruto; mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha India, Gautam Adani," demikian laporan OCCRP. (rmol)

Pengamat politik Rocky Gerung/Net 

JAKARTA — Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus buronan Harun Masiku diduga dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perintah elite politik tertentu.

Hal itu diungkapkan Rocky dalam wawancara bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, di kanal YouTube Forum News Network (FNN), yang disiarkan pada Kamis, 26 Desember 2024

Rocky menilai dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus korupsi mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah tidak relevan lagi untuk diusut.

"Dan kalau kita tahu bahwa kasus ini, kasusnya ecek-ecek lah itu, urusan Rp600 juta dan sebetulnya juga sudah dipastikan bahwa itu penyokongnya adalah saudara Harun Masiku. Lalu apa poin baru di situ (penetapan Hasto sebagai tersangka)?" ujar Rocky dikutip RMOL, pada Jumat, 27 Desember 2024.

Menurut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu, penetapan Hasto ada hubungannya dengan kritik yang sering dilakukan Sekjen PDIP itu kepada rezim terdahulu.

"Di belakang isu sogok-menyogok ini itu, ada pesan politik yang sangat kuat yaitu 'hancurkan PDIP, ganti Hasto', semua itu sebetulnya hal yang mudah kita duga atau kita postulatkan dari sekarang," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Rocky, tidak tepat kalau KPK menyebut kasus Hasto merupakan kelanjutan dari perkara korupsi Wahyu Setiawan yang terkait dengan buronan Harun Masiku.

"Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh KPK akhirnya jadi semacam orkestrasi yang dipaksakan. Padahal sebelumnya kita lihat bahwa KPK berupaya justru untuk menangkap Harun Masiku enggak berhasil," paparnya.

"Sampai akhirnya ditetapkan sebagai terhukum, sudah inkrah, tetapi masih ada ambisi pesanan untuk menangkap orang lain yang sebetulnya jauh sekali dari peristiwa itu," demikian Rocky. (*)