SANCAnews.id

Hasil Poling Sementara Capres-Cawapres Oleh VIVA Minggu 3 Desember 2023

SANCAnews.id – Hingga 72 hari jelang Pilres 2024 pada 14 Februari 2024, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN, paling banyak dipilih dalam poling yang digelar oleh VIVA.  Pasangan ini jauh meninggalkan lawannya, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua.

Hasil sementara poling, menempatkan pasangan yang diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, pada urutan ketiga atau paling buncit.

Hingga Minggu 3 Desember 2023, voters yang memilih AMIN sebanyak 30.291 suara. Jumlah yang memilih pasangan Koalisi Perubahan tersebut, terpantau sudah bertengger di urutan pertama poling sejak mulai dibuka. Belakangan voters semakin banyak memilih mereka.

Pada urutan kedua voting sementara VIVA, adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, KIM, ini meraup 9.669 suara.

Sedangkan duet Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang hasil undian KPU adalah nomor urut 3, juga bertengger di posisi ketiga atau juru kunci hasil poling sementara VIVA dengan meraup 3.055 suara. (viva)

Berlian Idriansyah Idris (tengah).

Cawapres Gibran Rakabuming Raka/net

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani menilai kualitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di bawah standar, bahkan untuk anak seusianya.

Jadi menurut Buni Yani, yang memaksa dan mendukung Gibran untuk menjadikannya cawapres Prabowo Subianto jika menang Pilpres 2024 adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat.

"Kualitas Gibran di bawah standar, bahkan untuk anak muda milenial seusianya. Yang memaksakan Gibran dan setuju dia jadi pemimpin NKRI yang begini luas adalah orang-orang yang hilang akal," ungkapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sementara itu, hasil survei Y-Publica mengungkapkan bahwa Pilpres 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pemenangnya adalah Pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka elektabilitas di angka 50,2 persen.

"Pasangan Prabowo-Gibran bakal memenangi Pilpres 2024 yang kemungkinan akan berlangsung hanya dalam satu putaran," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/12/2023) dikutip dari Suara.com.

Sementara itu, pasangan calon lainnya tertinggal dengan selisih elektabilitas relatif cukup jauh. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. meraih 23,4 persen, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 17,9 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 8,5 persen.

Menurut Rudi, terjadi lonjakan signifikan elektabilitas Prabowo ketika dipasangkan dengan putra sulung Presiden RI Joko Widodo yang masih menjabat Wali Kota Surakarta. Pada survei bulan Agustus dengan simulasi banyak nama, elektabilitas Prabowo masih berkisar 30 persen.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun untuk maju pada Pilpres 2024, Gibran dapat melaju dalam kontestasi pilpres dan mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

"Masuknya Gibran ke dalam gelanggang pilpres makin memberikan dorongan kuat bagi Prabowo, sebagai bentuk dukungan kuat Jokowi kepada mantan rival dua kali pilpres yang kini menjadi sekutu kuat dalam pemerintahan," tegas Rudi.

Sebelumnya, cawe-cawe Jokowi dengan memberikan endorsement masih tampak samar-samar, khususnya kepada Prabowo. "Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo mengerek elektabilitas hingga kemungkinan menang satu putaran," kata Rudi.(populis).

Mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi/Rep

SANCAnews.id – Mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi mengungkap kisahnya sesaat sebelum dirinya di-reshuffle dari kabinet Joko Widodo (Jokowi).

Ceritanya terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Shihab yang saat itu santer dituding sebagai organisasi intoleran dan radikal.

Dalam kanal YouTube EdShareOn, Fachrul menyebut dirinya direshuffle karena tidak setuju dengan pembubaran FPI.

"Saya bilang, kalau seandainya ada unsur radikal, kalau dia dalam FPI lebih mudah kita ngawasi. Tapi kalau kita bubarkan itu akan lebih susah ngawasinya. Akhirnya diputuskan, seminggu kemudian saya di-reshuffle,” seloroh Fachrul mengenang kisahnya, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (2/12).

Fachrul menilai FPI masih dibina, bahkan dirinya tidak pernah bergaul tidak mengikuti kajian FPI dan bertemu Habib Rizieq Shihab.

"Buat saya, membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam itu tidak semudah itu. Harus dengan kajian yang komprehensif, apalagi kemudian menurut saya, ndak ada ancaman dari dia yang ditakuti," ungkapnya.

"Saya selalu bersikap, pak nda perlu dia dibubarkan, cukup dibina dan gak ada masalah, bukan ancaman buat saya. Kalau menurut pandangan saya begitu," tambah dia.

Terlebih, sang istri justru mendukung langkah Fachrul untuk tidak membubarkan FPI.

"Istri saya bilang, kalau papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, papa pasti 100 persen di-reshuffle. Tapi menurut saya, kata istri saya itu pilihan terbaik. Kalau nggak, papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan," ungkapnya lagi.

Fachrul mengaku senang karena tidak terlibat dalam pembubaran organisasi Islam yang memiliki massa yang begitu banyak itu.

"Saya senang, FPI dibubarkan pada saat saya tidak menjadi Menteri Agama lagi. Kembali saya garis bawahi, saya tidak pernah ikut pengajian FPI, tapi saya punya idealisme, prinsip seperti itu. Dan kami senang pada saat reshuffle kita ketawa saja," pungkasnya.(rmol)

Kapten Timnas Amin (Anies-Muhaimin) Sumut, Edy Rahmayadi

SANCAnews.id – Mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memilih mendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, ketimbang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang notabene mantan senior dan atasannya.

Hal itu diungkapkan Edy saat mendampingi Anies menghadiri haul ke-21 guru Saidi Syekh H. Amir Damsar Syarif Alam di Pondok Pesantren Persulukan Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Qubis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/12).

"Secara emosional Prabowo mantan atasan saya. Secara emosional yang memberikan partai, perahu untuk saya menjadi gubernur adalah pak Prabowo," kata Edy.

"Tapi demi bangsa yang sama-sama kita cintai, saya berpandangan berbeda," sambung Edy yang saat ini ditunjuk sebagai Kapten Timnas Amin (Anies-Muhaimin) Sumut.

Dia menginginkan, republik ini dipimpin figur yang memiliki akhlak nabi yakni sidiq, amanah, tablig dan fatanah. Sosok tersebut jatuh pada Anies Rasyid Baswedan.

Edy mengaku memiliki kesamaan pandangan dengan Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal perubahan.

"Perubahan untuk lebih sejahtera, (karena) sampai di padang mahsyar pun nanti dituntut pemimpin-pemimpin yang adil," pungkasnya. (rmol)

SBY - Dokter Tifa /Ist

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sangat menyayangkan pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kemampuan pasangan nomor dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, SBY menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran lebih mampu dan siap memimpin Indonesia dibandingkan pasangan lainnya, sehingga menurut Dokter Tifa, Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat itu telah tertipu dan menuju akhir yang buruk.

"Kenapa akhirnya jadi ikut-ikutan menuju su'ul khatimah, Pak @SBYudhoyono? Padahal anda Presiden yang gemilang, Jendral, Doktor. Kenapa bisa dibodohi orang bodoh hanya karena hubuddunya? Sholat Taubat atuh, Pak," ujarnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan kepada para kader dalam rangka temu kader Partai Demokrat di restoran Aroem, Kamis (30/11/2023) malam, untuk tidak menghina kubu lawan.

"Saya sampaikan kepada mereka, berjuanglah dengan baik, dengan cara yang baik, tidak perlu menjelek-jelekkan yang lain, partai lain, capres lain. Sampaikan saja, misalkan mengapa Demokrat mendukung capres Prabowo-Gibran," kata SBY, dilansir detikJateng, Kamis (30/11/2023).

SBY mengatakan ketiga pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 merupakan para tokoh baik dengan niat baik, namun baginya Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang lebih mampu serta siap untuk memimpin tanah air.

"Walaupun tiga pasangan itu sama-sama baik, sama-sama punya niat baik, sama-sama tokoh, Demokrat mengusung Prabowo-Gibran karena kami yakin Prabowo lebih cakap, lebih mampu, dan lebih siap memimpin Indonesia," ujar SBY.

Ia juga menyatakan hubungannya dengan pasangan lainnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada dalam kondisi baik. 

"Kita solid sudah mendukung ke pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran, meskipun itu sahabat-sahabat saya juga, Pak Ganjar juga hubungannya baik dengan saya, Pak Mahfud juga baik, Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar," ucap SBY. (populis)

SANCAnews.id – Fachrul Razi hanya 14 bulan menjadi menteri agama. Belakangan terungkap, dia di-reshuffle gara-gara menolak perintah Presiden Jokowi membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI). 

Pada Senin, 16 November 2020, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas. Berdasarkan undangan, agenda rapat kabinet tersebut pembubaran FPI. 

Menteri Agama, Fachrul Razi, salah satu yang diundang. Sebelum berangkat ke Istana, mantan kepala staf umum ABRI 1998-1999 itu sempat memperlihatkan undangan kepada istrinya. 

“Mam, ini ada sidang kabinet terbatas. Topiknya hebat banget. Pembubaran FPI. Ada saran nggak Mam?” kata Fachrul Razi ketika itu. 

“Pap, kalau papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membinanya, papa pasti 100 persen di-reshuffle,” jawab Anni Sulistiowati, istri Fachrul Razi. 

“Tapi menurut saya, itu pilihan terbaik. Kalau nggak, papa malu sama umat Islam. Malu sama orang Aceh,” lanjut istrinya. 

Tak sampai di situ, istrinya melanjutkan, keluarga bangga Fachrul Razi jadi menteri agama. Tapi, jauh lebih bangga suaminya itu jadi jenderal bintang empat. Jenderal penuh. 

Alasannya, untuk menjadi menteri, orang-orang yang dekat presiden berpeluang diangkat. Namun, untuk menjadi jenderal, berkarier 32 tahun di TNI, tidak semua orang bisa mencapai level itu. 

Itu sebabnya, langkah Fachrul Razi menuju Istana saat itu menjadi lebih ringan. Dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk diganti dari menteri agama walau baru menjabat setahun lebih sedikit. 

Dalam rapat kabinet itu, hadir sejumlah menteri dan kepala badan. Ternyata semua bulat berpendapat FPI harus dibubarkan.

Fachrul Razi bertahan sendirian. Dia mengemukakan sejumlah alasan menolak membubarkan FPI. Dia menganggap FPI tidak berbahaya. Tidak perlu dibubarkan, cukup dibina. 

Mantan gubernur Akademi Militer itu juga menepis anggapan FPI radikal. Kalaupun ada, dia mengaku tidak sulit melakukan pembinaan. 

“Saya katakan, kalau dia dalam wadah ormas FPI, itu lebih mudah dibina ketimbang berada di luar (organisasi),” lanjutnya dalam sebuah podcast yang dikutip Jumat, 1 Desember 2023. 

Rapat kabinet itu akhirnya tidak melahirkan kesimpulan. Peserta rapat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden. Kira-kira sepekan kemudian, Fachrul Razi akhirnya benar-benar di-reshuffle. 

Pada 23 Desember 2020, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama. GP Ansor selama ini dikenal anti dengan FPI. 

“Saat itu (ketika di-reshuffle) kita ketawa-ketawa aja karena sudah tahu (akan di-reshuffle),” cerita mantan kepala staf Kodam VII/Wirabuana itu. 

Selepas jadi menteri agama, pria yang pernah menjabat wakil panglima TNI 1999-2000 itu mengaku sempat ditawari Jokowi jadi duta besar. Namun, Fachrul menolak. 

Dia beralasan ingin lebih banyak menemani cucu-cucunya di Indonesia. Mendengar alasan itu, Presiden Jokowi hanya berkata, “Terima kasih.

”Setelah Fachrul Razi lengser, pemerintah resmi membubarkan FPI pada Rabu, 30 Desember 2020. 

Aparat kepolisian mencopoti baliho bertuliskan FPI maupun yang bergambar Rizieq Shihab di kawasan Petamburan yang merupakan markas FPI. (herald)

Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SANCAnews.id – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Anies, manfaat IKN hanya dirasakan oleh penyelenggara negara, bukan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).

Dia menjelaskan, saat ini lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.

Sehingga, Anies mendorong pentingnya Indonesia melakukan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur kebutuhan dasar rakyat.

Partai pengusung Anies, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah mengkritisi pembangunan IKN.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu berharap tak melanjutkan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota ke IKN jika terpilih menjadi presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS. Dia berharap Anies dapat mengakomodir aspirasi tersebut.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain,” kata Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.

Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika menang di Pileg 2024. (tribun)

Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan

SANCAnews.id – Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan kaget sekaligus menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan debat khusus calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya, diakui Anies, KPU memutuskan hal tersebut secara sepihak tanpa berdiskusi dengan kubu calon presiden Anies Baswedan-Cawapres Muhaimin Iskandar.

"Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Pengalaman kami selalu tiga-tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama," kata Anies usai berbicara dalam Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP) 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat , Sabtu (12/12/2023).

Dia menjelaskan, keputusan KPU itu sejatinya tidak elok. Mengingat, debat khusus cawapres seharusnya tetap digelar agar rakyat bisa mengenali lebih dekat cawapres dari masing-masing pasangan calon.

"Perlu ada forum untuk capres yang rakyat bisa memperbandingkan, lalu perlu ada forum untuk cawapres, biar rakyat juga memperbandingkan, dan itu cara memberikan penghormatan kepada rakyat," tuturnya.

Anies menekankan, rakyat merupakan  memegang kekuasaan. "Biarkan rakyat mengetahui secara lengkap rinci capres maupun cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024."

Sebagai informasi, KPU pada Senin (13/11/2023) menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2024.

Berdasarkan hasil undian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 yang berlangsung di KPU RI, Selasa (14/11/2023), pasangan Anies Baswedan-Muhaimmin Iskandar mendapatkan nomor urut 1.  Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka dengan nomor urut 2. Sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3

Saat ini, tahapan pemilihan anggota legislatif dan pilpres sudah memasuki masa kampanye. Adapun pemungutan suara bakal digelar 14 Februari 2024. (inilah)

Kampanye perdana Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berlangsung meriah di Lapangan Primajasa Exhibition Center, Tasikmalaya, Jawa Barat.

SANCAnews.id – Kampanye pertama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, berlangsung meriah di Lapangan Primajasa Exhibition Center, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra itu diarak pendukungnya dari kawasan Priangan Timur.

Momen tersebut terjadi saat Prabowo menyampaikan orasi kebangsaan. Ia meminta agar lagu-lagu Sunda diputar sebagai hiburan bagi warga.

"Putarin lagu Sunda," kata Prabowo di lokasi, Sabtu (2/12).

Tim hiburan kemudian memainkan musik lagu berjudul Eneng Geulis. Saat alunan lagu berdendang, Prabowo sempat berjoget silat dan joget gemoy seperti ciri khasnya.

Prabowo juga menyalami para pendukungnya. Tak lama dari itu, Prabowo tiba-tiba berjalan ke arah pendukungnya. Prabowo langsung diarak berkeliling di depan panggung hampir 5 menit lamanya.

Setelah itu mantan Danjen Kopassus ini perlahan menuju mobilnya. Sambil meninggalkan lokasi, Prabowo terlihat membagi-bagikan kaos. Dia berdiri di sunroof mobilnya, lalu melemparkan baru satu per satu.

Diketahuu, Prabowo menjalani kampanye pertama kali pada hari ini, Sabtu (2/12). Meski kampanye sudah dimulai sejak beberapa hari lalu, Prabowo memilih belum mengambil cuti, dan tetap bertugas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Pada kegiatan kampanye pertama ini, Prabowo memilih wilayah Jawa Barat sebagai target. Lokasi konkretnya adalah mengunjungi beberapa pondok pesantren.

“Pak Prabowo akan mulai melakukan kegiatan penuh seharian sebagai Capres di hari Sabtu, 2 Desember, dengan melakukan kampanye di Tasikmalaya, Jawa Barat,” kata Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono.

Menurut Budisatrio, Jawa Barat sebagai provinsi dengan basis pemilih terbanyak memiliki tempat khusus di hati Prabowo. Oleh karena itu, Prabowo ingin menemui para konstituennya.

“Pak Prabowo sangat mencintai Jawa Barat dan juga sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Di dua Pilpres sebelumnya Pak Prabowo selalu unggul, dan kita optimis di 2024 juga akan seperti itu," jelasnya.

Kegiatan Prabowo di Tasikmalaya, akan lebih banyak diisi dengan kegiatan silaturahmi dengan pemuka agama dan bertemu dengan masyarakat serta para pendukung. (jawapos)

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan/Net

SANCAnews.id – Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menegaskan tidak pernah menggunakan buzzer.

Beragam hoax dan hujatan banyak diterima Anies Baswedan selama mengabdi di Ibukota. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat semangatnya kendur.

Berangkat dari hal tersebut, capres nomor urut 1 yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu pun berjanji tidak akan menggunakan buzzer jika terpilih menjadi pemimpin mendatang.

"Kalau kemarin (waktu jadi gubernur) pakai buzzer, nggak babak belur kayak begini kemarin," kata Anies saat hadiri dialog bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Anies memilih tidak banyak bicara dalam merespons berbagai tudingan buzzer. Sebab, Anies ingin membuktikan tuduhan tersebut dengan karya dan tindakan.

"Jadi kami merasa ke depan juga Insya Allah enggak akan pakai buzzer, menurut saya itu merusak," tegas capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Buzzer dapat diartikan orang atau kelompok yang melakukan pekerjaan menyebarkan informasi atau merekomendasikan produk jasa tertentu melalui media social.(rmol)

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan usai menghadiri Dialog Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12)

SANCAnews.id – Mencuatnya dugaan upaya intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus megakorupsi e-KTP yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut ditanggapi capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo. Dugaan intervensi tersebut terjadi saat Agus Raharjo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana.

"Menurut hemat kami, tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan," kata Anies usai menghadiri dialog PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan, KPK harus memiliki independensi dan ruang untuk menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari manapun.

"Itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel. Kita negara hukum bukan negara kekuasaan," tegas jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu.

Dalam program Rosi, Agus Rahardjo mengaku ada upaya agar KPK menjadi alat kekuasaan. Saat itu, Agus sempat heran karena hanya dipanggil sendirian ke Istana dan menggunakan jalur khusus tanpa pantauan awak media.

"Dipanggilnya bukan lewat ruang wartawan, tapi ruang masjid kecil. Di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Begitu saya masuk, beliau teriak, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya," jelas Agus.

Setelah duduk, mantan Ketua KPK yang bukan berlatar belakang pendidikan formal hukum ini baru mengetahui maksud dari pernyataan Presiden Jokowi.

"Setelah saya duduk, ternyata baru tahu yang suruh dihentikan itu (maksudnya) kasus Pak Setnov (Setya Novanto), Ketua DPR waktu itu memiliki kasus e-KTP, supaya tidak diteruskan," kata Agus.(rmol)

Al Muzzammil Yusuf (Fraksipks.id)

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan yang sudah ada undang-undangnya.

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengingatkan Jokowi, undang-undang tersebut bisa saja diubah jika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada 2024.

Menurut Muzammil, perubahan undang-undang tentang IKN sah untuk dilaksanakan dan dapat diperjuangkan melalui DPR RI.

"Oh ya nggak apa-apa. Undang-undang kan bisa diubah, PKS ada di DPR, mengubah undang-undang kan sah, tugas DPR statusnya legislasi," ujar Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 November.

Muzzammil menegaskan, Fraksi PKS selalu menolak pengesahan UU IKN bahkan saat masih dalam proses legislasi di DPR. Sebab kata dia, produk legislasi tersebut masih butuh pematangan.

"Ya kita kan dua kali, Januari 2022 kan pengesahan yang pertama, diubah Oktober 2023, dalam waktu setahun 9 bulan sudah diubah. Kan persiapan berarti kurang matang itu kan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Muzzammil menyatakan, PKS akan tetap memperjuangkan penolakan pemindahan ibukota di DPR.

"Ya kita ke depan kita akan memperjuangkan melalui DPR, panggung resminya ada di DPR," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan sikap PKS menolak Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi hanya menegaskan IKN sudah dirancang berdasarkan Undang-Undang.

"Ya, itu pendapat, kan, boleh. Menyampaikan opini, kan, silakan," kata Jokowi, Rabu, 29 November.

"Tetapi IKN sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya," tegasnya. (voi)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

SANCAnews.id – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemerintahan saat ini seperti Orde Baru (Orba).

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai ucapan Megawati bisa menimbulkan kritik terhadap kader PDIP yang masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

"Menuduh kekuasaan hari ini seperti perilaku Orde Baru sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu tersebut," kata Nusron di Kantor Sekretariat TKN Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023). 

Nusron mengingatkan beberapa menteri PDIP yang masih bertugas ialah Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, dan Yasonna Laoly. 

Menurutnya, jika yang dimaksud Megawati ada dugaan mobilisasi ASN, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang bertanggung jawab. Lalu, dia menyebutkan jika dugaan mobilisasi petugas pendamping sosial, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turut bertanggung jawab. 

"Kemudian, yang diduga mobilisasi lapas, kan, kita tahu juga kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," jelasnya. Selain itu, Nusron mengatakan anggapan Presiden Jokowi seperti penguasa Orba kurang tepat.  

Sebab, dia menyebutkan saat ini kekuasaan tersebar di berbagai partai politik, berbeda dengan zaman Presiden Soeharto. 

"Dan, ciri-ciri rezim Orde Baru adalah jumlah partai politik dibatasi hanya tiga," imbuhnya. (tvone)

Capres nomer urut satu mengungkapkan pemilihan Presiden yang akan berlangsung dalam beberapa bulan kedepan, bukan untuk mengganti Presiden melainkan untuk ini

SANCAnews.id – Anies Baswedan, Calon Presiden nomor urut 1, menyatakan, pemilihan Presiden yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan, bukan untuk mengganti Presiden, melainkan hanya untuk mengubah kebijakan.

"Ini bukan soal mengganti presiden tetapi mengganti kebijakan-kebijakannya. Insyallah perjuangan dari Jakarta ini akan bisa bergulir lebih ke luas lagi," kata dia, di Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023). 

Capres Koalisi Perubahan ini pun menggelorakan bahwa kemenangannya bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dihantarkan melalui Jakarta. 

"InsyaAllah kemenangan dihantarkan ke Jakarta, InsyaAllah perubahan besar dimulai dari Jakarta, dan InsyaAllah di Jakarta akan menular ke seluruh Indonesia," jelas dia. 

Dia pun meminta kepada simpatisan yang hadir di GOR Ciracas untuk mendoakan agar perjalanan Anies mencapai kesuksesan pesta demokrasi dapat terwujud. 

"Doakan agar perjalanan ekspedisi ke depan dilancarkan, dimudahkan, dijauhkan dari segala macam gangguan," ujarnya. 

Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta agar dimudahkan dalam mendapat pintu-pintu penyelesaian dan diridhoi. 

"InsyaAllah perjuangan ini terus mendapatkan amanah yang lebih luas di seluruh rakyat Indonesia," tandas dia. 

Diketahui, kampanye perdana Anies Baswedan hari ini di gelar di beberapa tempat. Tempat pertama yang disinggahi Anies Baswedan, Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, sekitar pukul 09.00-11.00 WIB. Anies bersama tim melanjutkan giat kampanye menuju GOR Ciracas, Jakarta Timur pada pukul 11.00-13.00 WIB. 

Kemudian, Anies akan berkunjung ke GOR Laga Tangkas-Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada pukul 14.00-15.30. Dan terakhir, agenda di Jembatan Merah, Bogor, Jawa Barat untuk menyapa para warga pada pukul 15.30-16.30 WIB. Anies bersama dengan para media pun balik ke Jakarta menggunakan transportasi umum KRL pada pukul 17.00-18.00 WIB. (tvone)

SANCAnews.id – Mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah meminta putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka adu gagasan dengan anak Anies Baswedan, Mutiara Anies Baswedan.

Geisz mengatakan, meski dalam survei tersebut Gibran dinilai paling intelektual, namun ia hanya adu gagasan dengan Mutiara di depan anak muda, dan tidak dengan Anies Baswedan atau wakilnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Gini saja kalau si anak Presiden itu yang menurut survey paling intelektual. Berani adu kecerdasan di depan anak muda. Ga usah dengan Anies atau Cak Imin," ucap relawan Anies itu.

"Cukup adu Gagasan Dengan Tia (Mutiara Anies Baswedan). Silahkan media TV siapkan forumnya. Kita akan lihat kapasitasnya," sambungnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (27/11).

Sementara itu, Peneliti Indo Barometer, Christopher Nugroho menyebutkan, aspek intelektual menjadi daya tarik paling dominan bagi pemilih untuk memilih. Hasilnya, Gibran unggul dengan dukungan 37,6 persen.

“Kami menemukan bahwa poin terkait dengan pintar atau intelektual dalam memilih calon wakil presiden mendominasi yaitu 16,6 persen,” kata Nugroho, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023) dikutip dari Akurat.

Gibran unggul dalam kategori cawapres dengan intelektual tinggi mengalahkan Mahfud MD (23,3 persen) dan Muhaimin Iskandar (18 persen). Pemilih diyakini lebih mengedepankan penilaian dalam aspek intelektualitas pada Pilpres 2024 mendatang.

Sedangkan kategori kedua yang menggerakkan pemilih yakni pengalaman. Untuk urusan ini, Mahfud menjadi cawapres yang memiliki dukungan tinggi sebesar 43,6 persen.

Sekalipun baru dua tahun menjabat Wali Kota Solo, survei dari Indo Barometer juga menempatkan Gibran pada urutan kedua setelah Mahfud sebagai cawapres berpengalaman. Gibran meraih dukungan 19,2 persen mengalahkan Muhaimin dengan angka 16,7 persen.

Kategori lain yang menggerakkan pemilih yakni kepatuhan beragama. Dalam hal ini, Muhaimin meraih dukungan tertinggi dengan dukungan 60,0 persen mengalahkan Mahfud (32,7 persen) dan Gibran (1,8 persen). (gelora)

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dalam program Gagas RI di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/11/2023). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

SANCAnews.id – Calon Presiden (Capres) RI nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan memprakarsai ibu kota permanen NKRI di DKI Jakarta.

Menurut Anies, saat ini Indonesia membutuhkan pemerataan pertumbuhan di banyak lokasi, tidak hanya di satu tempat.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023), menjawab pertanyaan wartawan.

Menurutnya, pembangunan di satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, kata dia, dirinya dan Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presidennya, telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru.”

“Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya, dikutip Kompas.com.

Menurut dia, anggaran yang biayanya hanya disiapkan untuk satu tempat saja, perlu dikembangkan untuk pengerjaan di banyak tempat.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut akan menginisiasi bahwa ibu kota negara Indonesia tetap berada di Jakarta jika PKS menang.

"Kami berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kami akan menginisiasi bahwa Ibu Kota Negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski demikian, ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN.

Tetapi, nantinya setelah pembangunan selesai, pihaknya akan mengubah fungsi IKN menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku. (kompas)

Prabowo-Ganiar

SANCAnews.id – Absennya Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, dalam forum yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), di Gedung Balai Kartini, Sabtu (25/11) lalu, mendapat kritik dari Asisten Pelatih Timnas. Amin, Jazilul Fawaid.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, calon presiden lainnya hanya Omdo alias hanya bicara narasi pertarungan ide. Berbeda dengan sikap Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan.

Anies mengaku senang saat mendapat undangan dari Walhi. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menilai para aktivis muda lingkungan hidup membawa berbagai persoalan terkait krisis iklim global dan isu lingkungan lainnya.

"Memang yang lain hanya bilang adu gagasan, adu gagasan, begitu ada meja gagasan, malah gak ikut, apanya yang mau diadu? Kertas kosong kali," sergah Jazilul, di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).

Wakil Ketua MPR yang akrab disapa Gus Jazil itu menduga, ketidakhadiran Capres Prabowo dan Ganjar pada acara Walhi karena tidak siap adu argumen.

"Mereka takut kalau di forum ternyata nggak siap gagasan, elektoralnya bisa turun. Memang, miskin gagasan tapi mau tanding gagasan," sindirnya. (rmol)

SANCAnews.id – Penetapan status tersangka kepada Ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya, pada Rabu (22/11/2023) membuat pihak-pihak yang dinilai berperan dalam mengubah Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut jadi sorotan. 

Tokoh oposisi, Muhammad Said Didu misalnya secara khusus menyindir petinggi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ia bahkan menyebutnya sebagai sutradara. 

Sindiran itu disampaikan juru bicara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tersebut dalam sebuah cuitan di akun X pribadinya, @msaid_didu, Jumat (24/11/2023). 

“Sutradara yg ubah UU @KPK_RI  pak @Fahrihamzah kira2 tanggungjawabnya apa ?” tulis Said Didu mengomentari pemberitaan salah satu media di mana ICW menyebut Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas kerusakan KPK. 

Polda Metro Jaya, pada Rabu (22/11/2023) malam menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan, dan penerimaan gratifikasi atau hadiah. 

Kasus tersebut terkait dengan penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) 2020-2023. 

KPK dalam kasus ini menetapkan mantan menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka utama. SYL ditetapkan tersangka terkait dengan penerimaan uang setoran kenaikan pangkat, dan jabatan setotal Rp 13,9 miliar dari para pejabat di internal Kementan. 

KPK pun melakukan penahanan terhadap Yasin Limpo pada Jumat (13/10/2023). Namun sebelum ditetapkan tersangka, dan ditahan, SYL melaporkan Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan dalam pengusutan kasus korupsi di Kementan tersebut. 

Polda Metro Jaya, pun cepat meningkatkan pelaporan itu ke penyidikan pada Senin (9/10/2023). Sebulan proses penyidikan tersebut, kepolisian pada Rabu (22/11/2023) menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Akan tetapi kepolisian belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Meskipun begitu, status hukum sebagai tersangka yang melekat pada Firli Bahuri saat ini, menuntutnya untuk segera berhenti dari jabatannya sebagai Ketua maupun komisioner di KPK. Baca juga: Tak Terima Jadi Tersangka, Firli Bahuri Ajukan Praperadilan di PN Jaksel 

Akan tetapi, sampai dengan saat ini, Jumat (24/11/2023), Firli Bahuri belum menyatakan berhenti, atau mundur dari posisinya sebagai ketua, maupun komisioner di KPK. (herald)

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat mengambil nomor urut pasangan calon, di KPU RI

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dijadwalkan memeriksa Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud, Jumat (24/11), terkait dugaan curi start kampanye.

Informasi dari sumber Kantor Berita Politik RMOL, Ganjar-Mahfud bakal diperiksa di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang (24/11) pukul 14.00 WIB.

"Lihat saja besok," kata sumber yang enggan disebut jati dirinya, melalui pesan singkat, Kamis malam (23/11).

Ditanya pemeriksaan terkait kasus apa, sumber itu enggan memaparkan lebih lanjut. "Hadir saja besok," tukasnya.

Saat dikonfirmasi ke pimpinan Bawaslu RI, juga belum ada jawaban.

Terkait dugaan pelanggaran Ganjar-Mahfud, Bawaslu memang mendapat laporan dari sejumlah elemen masyarakat, salah satunya disampaikan Pembela Pilar Konstitusi, Jumat (17/11).

Pengacara Pembela Pilar Konstitusi, Maydika Ramadani, menjelaskan, pantun Mahfud yang memuat ajakan memilih dengan menyebut nomor urut 3, diindikasikan sebagai dugaan pelanggaran UU 7/2017 tentang Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menjadwalkan pelaksanaan kampanye Pilpres dan Pileg 2024 baru dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Sebelum masa itu, partai politik boleh melakukan sosialisasi, dengan batasan pemasangan alat peraga hingga pertemuan internal terbatas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) 15/2023.(rmol)