SANCAnews.id

Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu 

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menanggapi pembubaran diskusi kebangsaan di Kemang yang disebut tak mengantongi izin kepolisian.

Ia pun menyayangkan Kapolsek membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan pembahasan tersebut tidak memiliki izin.

"Sedih, Kapolsek di Ibu Kota tidak tahu hukum," ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu, kemarin.

Menurutnya, tidak ada aturan yang mengharuskan diskusi di tempat tertutup seperti hotel untuk memerlukan izin atau pemberitahuan kepada polisi.

"Mana ada aturan diskusi di tempat tertutup seperti hotel memerlukan izin atau pemberitahuan ke polisi?," tukasnya.

Pria kelahiran Pinrang ini bilang, pernyataan tersebut sangat memalukan untuk sekelas orang nomor satu di Polsek.

"Pernyataan ini memalukan!," tandasnya.

Sebelumnya, Kapolsek Metro Mampang Prapatan, Komisaris Polisi Edy Purwanto, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mendapat informasi terkait kegiatan Forum Tanah Air (FTA) yang diadakan di Grand Mampang Hotel sebelum terjadinya kerusuhan oleh sejumlah orang tak dikenal (OTK).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan diskusi tersebut, yang ternyata dihadiri oleh beberapa tokoh nasional, tidak menyertakan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.

Padahal, menurutnya, acara semacam itu seharusnya mengirimkan surat pemberitahuan kepada Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya, serta kantor polisi setempat. (fajar)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi/Ist 

SANCAnews.id – Sejumlah pihak mulai dari kepolisian hingga staf hotel diperiksa menyusul pembubaran paksa acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pemeriksaan terhadap anggota Polri tersebut dilakukan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya.

“Sampai dengan saat ini Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas,” ujar Ade Ary kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Senin (30/9).

Adapun 11 anggota yang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya terdiri dari anggota Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Mampang, dan Polda Metro Jaya, dimana salah satunya Kapolsek Mampang Kompol Edy Purwanto.

“Iya (termasuk Kapolsek Mampang). Jadi yang melakukan tugas pengamanan, kemudian beberapa anggota yang melaksanakan pengamanan dilakukan pendalaman untuk mendalami SOP, tahapan apa yang sudah dilakukan dan sebagainya,” ungkapnya.

Selain personel, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap dua orang masyarakat sipil.

“Dilakukan pemeriksaan juga oleh Bid Propam yaitu petugas sekuriti dan manajer di Hotel Grand Kemang. Seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, evaluasi. Jadi mohon waktu, Bid Propam masih melakukan pendalaman,” jelasnya.

Sejauh ini, Polisi mengamankan lima orang dalam kasus pembubaran paksa dan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Pertama FEK, ini sebagai Koordinator lapangan, kemudian GW ini sebagai pelaku pengrusakan spanduk.

Sementara tiga orang lain yang diamankan, masing-masing berinisial JJ, LW, dan MDM.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP Jo Pasal 406 KUHP. Sementara bagi tersangka penganiayaan dijerat dengan Pasal 170 KUHP Jo Pasal 351 KUHP. (rmol)

Ustaz Eka Jaya nyaris duel dengan preman di acara Diaspora 

SANCAnews.id – Salah satu tokoh Betawi, Ustaz Eka Jaya nyaris terlibat adu jotos dengan sejumlah terduga preman yang melakukan aksi anarkis di acara diskusi Diaspora Forum Tanah Air (FTA).

Momen itu terekam kamera amatir dan videonya pun viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ustaz Eka Jaya tampak adu mulut dengan beberapa pria yang diduga preman yang memaksa masuk ke hotel tempat acara diskusi Diaspora digelar.

"Kata siapa ini bukan kampung gua. Ini kampung gua," bentak Ustaz Eka Jaya pada sejumlah pelaku penyerangan dikutip pada Senin, 30 September 2024. Beruntung, tidak sempat terjadi adu jotos. Sejumlah petugas yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam emosi sekelompok tersebut.

Namun tak lama kemudian, mereka menerobos barisan petugas hingga terjadilan aksi pengrusakan dan pengeroyokan di lokasi acara tersebut. 

Kejadian itu membuat Ustaz Eka Jaya yang dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Poros Jakarta dan sejumlah tokoh Betawi bereaksi.

"Kita inginkan adalah jangan sampai mempermainkan hukum, kita berharap ini hukum benar-benar ditegakkan. Jangan cuma untuk meredam saja. Ingat ini menjadi sorotan semua loh," katanya dikutip pada Senin, 30 September 2024.

Menurutnya, aksi anarkis sekelompok preman di acara diskusi Diaspora FTA dapat berdampak fatal jika tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum.

"Artinya jangan sampai ini kalau bahasa Betawi ngerembet ke mana-mana. Kalau udah Betawi ngambek selesai sudah. Kalau Betawi udah pakai bahasa ngadat berabe. Semuanya bakal dicari diswiping dan lain sebagainya, kan kita enggak mau," ujarnya.

Atas dasar itu, Ustaz Eka Jaya bersama para tokoh Betawi mengecam keras kejadian yang dialami sejumlah tokoh nasional di acara diskusi Diaspora FTA.

"Jangan sampai hal ini terjadi ya, siapapunlah kami menolak segala bentuk kekerasan. Kami menolak segala bentuk premanisme yang ada di Jakarta," tuturnya.

"Silahkan cari uang sebanyak-banyaknya di Jakarta, tapi hilangkan premanisme. Karena orang Betawi sudah mengatakan, silahkan tapi jangan ganggu kita kalau ganggu Betawi sama dengan mengganggu macan lagi tidur. Ini macannya belum bangun, kalau macan sudah bangun selesai," tegasnya.

Lebih lanjut Ustaz Eka bahkan sempat menantang sosok yang ada dalam video anarkis itu untuk duel satu lawan satu.

"Kemarin tuh ya mohon maaf ada bahasanya luar biasa marah-marah, saya lihat di videonya Yakobus marah-marah luar biasa. Saya bilang kalau lu lawan gua sendiri enggak ada urusan, ayo berani enggak. Kita tantangin, lah Betawi ditantangin. Kaga ada urusannya. Kita enggak mau begitu ya," ucap dia.

"Tolong kepada aparat polisi menegakkan hukum secara benar jangan hanya untuk ya meredam kemarahan. Kedua, kami meminta kapori dengan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini," sambungnya. 

Kronologi

Diberitakan sebelumnya, jagat dunia maya digegerkan dengan aksi bar bar sejumlah orang tak dikenal (OTK), yang menyerang sebuah acara diskusi Diaspora oleh FTA di salah satu hotel pada Sabtu, 28 September 2024.

Gerombolan OTK yang datang mengenakan masker itu tiba-tiba ngamuk, merusak sejumlah alat di ruang diskusi.  "Bubar, bubar," teriak mereka sambil menghancurkan meja, dan layar diskusi. Peristiwa ini membuat sejumlah tamu yang hadir panik berlarian.

Tak hanya itu, sekelompok OTK juga sempat menyerang beberapa pengunjung. Tampak dalam video yang beredar, aksi brutal tersebut membuat petugas kewalahan. 

Sejumlah polisi yang berada di lokasi kejadian tak bisa berbuat banyak. Kini dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya dalam penyelidikan lebih lanjut. (viva)

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idna 

SANCAnews.id – Polisi bergerak cepat menangkap pelaku pembubaran acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).

Selain mengamankan lima orang yang dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga akan memeriksa orang yang pertama kali menyebarkan video pembubaran seminar di media sosial.

Sebab, menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal, video tersebut telah diedit dan ditambahi narasi yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

"Setelah peristiwa itu terjadi ada beberapa video yang beredar yang mungkin dipotong-potong kemudian diberi narasi tapi itu tidak seutuhnya seperti yang disampaikan di beberapa video di media sosial," kata Ade di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (29/9).

Ade melanjutkan, Polres Metro Jakarta Selatan akan mendalami motif pelaku yang menyebarkan video tersebut.

"Kami akan dalami persoalan ini," kata dia.

Berdasarkan video yang beredar, aksi pembubaran paksa berlangsung anarkis, di mana para pelaku merusak panggung, merobek backdrop, mematahkan tiang mikrofon, dan mengancam peserta yang baru hadir di lokasi.

Diskusi bertajuk "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" ini menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin; mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko; hingga Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun serta aktivis Said Didu. (rmol)

Polda Metro Jaya menetapkan dua orang berinisial FEK dan GW sebagai tersangka kasus pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan/Ist 

SANCAnews.id – Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengungkap kronologi pembubaran paksa oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK) pada diskusi Forum Cinta Tanah Air yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).

Di luar hotel, terjadi aksi unjuk rasa sekitar 30 orang yang menamakan diri Forum Cinta Tanah Air. Mereka menuntut agar diskusi yang berlangsung di dalam hotel dibatalkan. Aparat kepolisian turut mengamankan kegiatan tersebut.

“Di situ terjadi juga desak-desakan, saling dorong-mendorong. Mereka akan masuk ke dalam gedung. Jadi, sempat benturan juga dengan petugas kami yang melaksanakan kegiatan pengamanan pada saat itu,” kata Djati Wiyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (29/9).

Ia menyampaikan, pihaknya sempat melakukan negosiasi dengan penanggung jawab unjuk rasa dan penanggung jawab agenda diskusi. Hasil negosiasi itu mencapai kesepakatan kegiatan diskusi di dalam hotel dipercepat.

Namun, secara tiba-tiba dari belakang gedung hotel sekitar 10-15 orang merangsek masuk melalui pintu belakang menuju ruang diskusi. Mereka melakukan pembubaran secara paksa dan merusak properti di dalam ruang hotel.

"Jadi, pada saat itu anggota kami masih fokus di depan hotel melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa, tapi tiba-tiba sekitar 10-15 orang langsung masuk merangsek ke dalam gedung,” ungkap Wiyoto.

“Di situ sempat dilakukan upaya pencegahan oleh tenaga pengamanan hotel sehingga terjadi aksi pemukulan kekerasan. Namun, karena petugas tidak seimbang, sehingga massa berhasil masuk ke dalam melakukan perusakan, pencabutan baliho yang ada di dalam,” sambungnya.

Mengetahui kejadian tersebut, lanjut Wiyoto, aparat kepolisian langsung menuju lokasi keributan. Karena itu, ia memastikan Polri bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu.

“Kemudian tentu atas insiden tersebut kami bertanggung jawab untuk langsung melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap para pelaku yang melakukan aksi perusakan, penganiayaan dan pembubaran,” tegas Wiyoto.

Ia menerangkan pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi di lapangan. Serta memeriksa kamera pengawas atau CCTV di hotel, dengan mengamankan lima orang.

Mereka yang diamankan yakni berinisial FEK selaku koordinator lapangan, GW selaku orang yang melakukan perusakan, dan JJ yang bertindak membubarkan hingga merusak baliho agenda diskusi di dalam hotel. Kemudian, LW dan MDM yang berperan melakukan perusakan dan membubarkan diskusi secara paksa.

“Dari yang sudah kita amankan, kita akan lakukan pendalaman dan tim masih bekerja untuk mencari para pelaku lainnya,” papar Wiyoto

Dari lima orang yang diamankan tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan, dua di antaranya yakni FEK dan GW telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka disangkakan melanggar Pasal pengrusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (jawapos)

Sejumlah massa merusak banner diskusi kebangsaan tokoh dan aktivis di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9) 

SANCAnews.id – Ketum Pertahanan Ideologi Syarekat Islam (PERISAI) Chandra Halim mengecam keras tindakan pembubaran acara diskusi Forum Telematika dan Akademik (FTA) yang dilakukan sekelompok preman pada Sabtu (28/09/2024) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Diskusi yang semestinya berlangsung damai berubah ricuh setelah sejumlah preman merusak perlengkapan diskusi dan membubarkan acara.

"Mimbar akademis tidak boleh dibungkam oleh preman bayaran. Kami mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya yang telah menangkap pelaku dan menetapkan tersangka dalam kasus pembubaran dan perusakan diskusi FTA," ujar Chandra dalam pernyataannya pada Minggu (29/09/2024) di Jakarta.

Lebih lanjut, Chandra mendesak aparat kepolisian untuk tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menangkap aktor intelektual yang berada di balik serangan ini.

"Harapan kami, Polri dapat segera menangkap dalang di balik penyerangan ini. Mustahil mereka bertindak tanpa ada pihak yang mengarahkan," tegas Chandra.

Menurut Chandra, diskusi akademis adalah ruang bagi pemikiran bebas dan tidak seharusnya menjadi ajang kekerasan oleh preman. Ia yakin ada pihak yang berkepentingan di balik serangan terhadap acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting tersebut.

"Masyarakat akan lebih menghargai Polri jika berhasil menangkap otak di balik penyerangan dan pembubaran ini," tambahnya.

Sebelumnya, diskusi FTA yang diadakan di Kemang, Jakarta Selatan, dibubarkan secara paksa oleh orang tak dikenal (OTK). Hingga kini, kepolisian telah menetapkan dua tersangka terkait perusakan tersebut.

"Terkait peristiwa di Kemang, kami sudah mengamankan lima orang, dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary pada Minggu (29/09/2024).

Polisi juga telah mengidentifikasi 10 orang yang diduga menjadi dalang di balik pembubaran diskusi tersebut dan sedang dalam proses penangkapan. "Nama-nama pelakunya sudah kami kantongi dan akan segera kami proses," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal. (fajar)

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idna 

SANCAnews.id – Acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9), ternyata tak memberikan pemberitahuan kepada aparat berwenang.

Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal saat memaparkan kronologi pembubaran paksa diskusi FTA oleh orang tak dikenal (OTK) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (29/9).

"Jadi pada hari kejadian, itu ada 3 kegiatan. Pertama adalah kegiatan di dalam hotel yaitu kegiatan kegiatan seminar yang juga saat itu tidak ada pemberitahuannya," jelas Ade.

Selain kegiatan seminar FTA, juga ada aksi demonstrasi yang tidak menginginkan kegiatan seminar tersebut, dan massa penunggang yang menyerang dan membubarkan paksa diskusi.

Meski tak ada surat pemberitahuan, lanjut Ade, Polsek Mampang Prapatan tetap melakukan pengamanan terhadap kegiatan diskusi itu.

"Kemudian, tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan dan ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel," ujar Ade Rahmat.

Aparat menegaskan kelompok yang menyerang dan membubarkan diskusi bukan bagian dari massa pendemo. Kelompok ini masih didalami  Polres Jakarta Selatan dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Diduga, kelompok tersebut sudah berada di dalam hotel sebelum acara, dan kemungkinan mereka menginap di hotel untuk merencanakan aksi tersebut.

Kapolres Jaksel menegaskan, pihaknya bertindak humanis untuk mencegah gesekan, tetapi akan tetap menegakkan hukum jika ada pelanggaran.

"Sedang didalami oleh Direktorat," pungkasnya.

Sekelompok preman membubarkan paksa acara dialog 

SANCAnews.id – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto memberikan penilaiannya terkait penyerangan dan pembubaran diskusi nasional di Kemang, Jakarta Selatan. Gigin mengatakan, mereka yang menyerbu hotel jelas bukan preman.

"Yang menyerbu hotel Grand Kemang jelas bukan preman," ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginrpraginanto, dikutip Sabtu malam (28/9/2024).

Menurut Gigin, yang melakukan pembubaran itu merupakan aparat menggunakan masker dan bergerak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Mereka aparat bermasker sehingga gerakannya sesuai SOP," cetusnya.

Gigin menekankan bahwa tindakan mereka menunjukkan koordinasi dan perintah yang jelas.

"Begitu diperintahkan mundur langsung menghilang," tandasnya.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahean, mengungkapkan dugaan adanya keterlibatan pihak istana dalam pembubaran diskusi kebangsaan yang digelar di Kemang, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, diskusi tersebut melibatkan tokoh-tokoh seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pakar hukum Refly Harin, hingga Said Didu.

Dikatakan Ferdinand, apa yang terjadi terkait dengan pembubaran diskusi tersebut, kemungkinan erat kaitannya dengan isu yang sementara deras mencuat belakangan ini.

Ferdinand menyebutkan bahwa pembubaran diskusi tersebut erat kaitannya dengan isu-isu besar yang sedang mencuat belakangan ini, termasuk masalah gratifikasi Kaesang terkait jet pribadi, isu Blok Medan di Maluku Utara yang melibatkan Bobby dan Kahiyang.

"Pertama, terkait gratifikasi Kaesang, soal jet pribadi. Blok Medan di Maluku Utara yang melibatkan Bobby dan Kahiyang," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Sabtu (28/9/2024) malam.

Tidak lupa, kata Ferdinand, beberapa kontroversi yang sedang menerpa keluarga Jokowi. Termasuk soal Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming.

"Juga terkait banyak hal isu-isu yang sedang menerpa keluarga ini dan Gibran soal Fufufafa. Ini akan menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut," sebutnya.

Dijelaskan Ferdinand, yang merasa terganggu atas diskusi itu tidak lain adalah pihak istana. Olehnya, ia menaruh curiga bahwa pembubaran itu dipesan oleh pihak istana.

"Saya menduga ini adalah order dari pihak istana. Tapi siapa dari istana yang memberikan order kepada kelompok tertentu ini," ucapnya.

"Kita tidak tahu karena tidak mungkin istana langsung kepada OTK tersebut. Tetapi melalui sebuah rantai komando. Saya melihatnya seperti itu," sambung Ferdinand.

Ferdinand menegaskan, satu-satunya yang merasa terganggu dengan adanya diskusi itu adalah pihak istana.

Ferdinand juga mengungkapkan bahwa, meskipun aparat kepolisian hadir di lapangan, ia mencurigai bahwa pembubaran ini dibiarkan terjadi dengan sengaja, dengan tujuan untuk menghentikan diskusi yang dapat merugikan pihak istana.

"Soal mengapa polisi apakah lalai atau tidak memantau, saya tidak yakin. Karena di lapangan itu aparat Kepolisian kita banyak sekali," jelasnya.

Ia menilai bahwa aparat kepolisian, baik Polantas, Binmas, hingga intelijen, seharusnya sudah memantau pergerakan massa yang membubarkan acara tersebut.

"Ada Polantas tentu yang memantau pergerakan ini, Binmas, macam-macam termasuk intelejen dari Kepolisian," Ferdinand menuturkan.

Ferdinand bilang, terjadinya pembubaran itu kuat dugaan ada unsur kesengajaan yang dibiarkan kepada mereka untuk melakukan aksi tersebut.

"Supaya mengentikan diskusi yang pasti merugikan pihak istana," kuncinya. (fajar)

Sekelompok orang membubarkan acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9). Acara ini sendiri diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional'. Ist 

SANCAnews.id – Polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9). Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka didakwa melakukan tindak pidana perusakan dan penyerangan.

“Dari hasil pendalaman tersebut ada dua yang terindikasi melakukan tindak pidana baik itu pengrusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada hotel Grand Kemang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam jumpa pers, Jakarta, Minggu (29/9).

Penetapan dua orang sebagai tersangka itu, setelah tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan, berhasil mengamankan lima terduga pelaku pembubaran paksa diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional itu. Sementara, tiga orang yang juga diamankan sampai saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.

“Yang tiga masih butuh pendalaman yang nantinya ini akan kami sampaikan hasilnya lebih lanjut,” ujar Wira.

Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal mengungkapkan, petugas keamanan atau sekuriti hotel turut menjadi korban penganiayaan, yang mengalami luka pada bagian kening. Sejumlah properti juga mengalami kerusakan akibat pembubaran secara paksa acara diskusi yang diadakan pada Sabtu (28/9) kemarin.

“(Luka) ada di kening ya, di bagian keningnya. Ada dua orang,” pungkas Ade.

Sebagaimana diketahui, sejumlah orang membubarkan secara paksa diskusi Forum Tanah Air yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).

Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, M. Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, Sunarko. Kemudian Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal Forum Tanah Air. (jawapos)

Tangkapan layar video kericuhan saat diskusi Forum Tanah Air yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Refly Harun, Said Didu, di Hotel Grand Kemang, Sabtu, 28 September 2024. Istimewa 

SANCAnews.id – Indonesia Police Watch (IPW) menanggapi aksi premanisme di acara diaspora Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang pagi ini, Sabtu, 28 September 2024. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan tindakan tersebut harus diproses secara hukum.

“Tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat atau penyelenggara karena di lokasi kejadian ada aparat kepolisian,” kata dia dalam k
eterangan tertulis.

Menurut Sugeng, anggota kepolisian yang berada di lokasi tersebut bisa langsung membuat laporan polisi. 

“Jangan sampai, kalau peristiwa itu tidak diproses secara hukum, maka publik beranggapan bahwa polisi melakukan pembiaran terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh sekelompok preman yang berujung penilaian buruk pada institusi Polri,” tuturnya.

Apabila tindakan premanisme ini tidak ditindak, kata Sugeng, maka akan menjadi preseden penggunaan kekerasan yang akan merusak tatanan Indonesia sebagai negara hukum.

Sugeng menjelaskan, kebrutalan preman semacam itu juga pernah terjadi saat Kadin melakukan Munaslub untuk memilih Ketua Umum yang baru di Menara Kadin Jakarta, Senin, 16 September 2024 lalu. Kejadian itu diproses oleh Polda Metro Jaya dengan memanggil Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku, Umar Kei, pada Kamis, 26 September 2024.

Dengan begitu, IPW berharap Polda Metro Jaya bisa melakukan hal yang sama terhadap aksi premanisme yang terjadi pada acara diskusi diaspora hari ini.

Dalam video yang beredar, terlihat sekelompok orang bertindak anarkistis memporakparandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam para peserta yang baru hadir.

Acara ini pada awalnya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di luar negeri dan sejumlah tokoh/aktivis nasional terkait isu kebangsaan dan kenegaraan. Beberapa tokoh yang diundang sebagai narasumber di antaranya adalah pakar hukum tata negara Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, Soenarko, serta Ketua dan Sekjen FTA, Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti.

Ketika dihubungi, Din Syamsudin, mengatakan sejak pagi sekelompok massa yang sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. 

“Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan, kecuali mengkritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi,” kata dia.

Ketika acara baru akan dimulai, kata Din, massa yang anarkistis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Menurut dia, polisi terlihat diam dan membiarkan massa tetap rusuh. 

“Ada polisi, tapi tidak melakukan upaya pengadangan terhadap pengacau. Mereka semula orasi di depan hotel, tapi bisa bebas masuk ke ruangan yg berada di bagian belakang hotel,” ucap dia. (tempo)

Tangkapan layar video 

SANCAnews.id – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahean mengungkap dugaan keterlibatan Istana dalam pembubaran diskusi kebangsaan yang digelar di Kemang, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, diskusi tersebut melibatkan tokoh seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Refly Harin, dan Said Didu.

Ferdinand mengatakan, apa yang terjadi terkait pembubaran pembahasan itu kemungkinan erat kaitannya dengan isu-isu yang mengemuka selama ini.

Ferdinand mengatakan, pembubaran pembicaraan tersebut erat kaitannya dengan isu besar yang belakangan mencuat, di antaranya isu gratifikasi Kaesang terkait jet pribadi, isu Blok Medan di Maluku Utara yang melibatkan Bobby dan Kahiyang.

"Pertama, terkait gratifikasi Kaesang, soal jet pribadi. Blok Medan di Maluku Utara yang melibatkan Bobby dan Kahiyang," kata Ferdinand seperti dilansir fajar.co.id, Sabtu (28/9/2024) malam.

Tidak lupa, kata Ferdinand, beberapa kontroversi yang sedang menerpa keluarga Jokowi. Termasuk soal Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming.

"Juga terkait banyak hal isu-isu yang sedang menerpa keluarga ini dan Gibran soal Fufufafa. Ini akan menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut," sebutnya.

Dijelaskan Ferdinand, yang merasa terganggu atas diskusi itu tidak lain adalah pihak istana. Olehnya, ia menaruh curiga bahwa pembubaran itu dipesan oleh pihak istana.

"Saya menduga ini adalah order dari pihak istana. Tapi siapa dari istana yang memberikan order kepada kelompok tertentu ini," ucapnya.

"Kita tidak tahu karena tidak mungkin istana langsung kepada OTK tersebut. Tetapi melalui sebuah rantai komando. Saya melihatnya seperti itu," sambung Ferdinand.

Ferdinand menegaskan, satu-satunya yang merasa terganggu dengan adanya diskusi itu adalah pihak istana.

Ferdinand juga mengungkapkan bahwa, meskipun aparat kepolisian hadir di lapangan, ia mencurigai bahwa pembubaran ini dibiarkan terjadi dengan sengaja, dengan tujuan untuk menghentikan diskusi yang dapat merugikan pihak istana.

"Soal mengapa polisi apakah lalai atau tidak memantau, saya tidak yakin. Karena di lapangan itu aparat Kepolisian kita banyak sekali," jelasnya.

Ia menilai bahwa aparat kepolisian, baik Polantas, Binmas, hingga intelijen, seharusnya sudah memantau pergerakan massa yang membubarkan acara tersebut.

"Ada Polantas tentu yang memantau pergerakan ini, Binmas, macam-macam termasuk intelejen dari Kepolisian," Ferdinand menuturkan.

Ferdinand bilang, terjadinya pembubaran itu kuat dugaan ada unsur kesengajaan yang dibiarkan kepada mereka untuk melakukan aksi tersebut.

"Supaya mengentikan diskusi yang pasti merugikan pihak istana," kuncinya.

Diketahui, acara itu juga dihadiri mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Din mengecam keras aksi anarkisme tersebut.

"Apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika mereka masuk dan merusak, ini adalah anarkisme," kata Din Syamsuddin dalam jumpa persnya yang dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (28/9/2024).

Selain Din Syamsuddin, juga hadir dalam jumpa pers Refly Harun, Said Didu, Sunarko, dan lain sebagainya.

Din Syamsuddin menyebutkan, kejadian tersebut tidak hanya memalukan, tetapi mengganggu dan merusak kehidupan dan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, dia menyoroti tanggung jawab kepolisian. (*)

Sejumlah massa merusak banner diskusi kebangsaan tokoh dan aktivis di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9) 

SANCAnews.id – Diskusi yang digelar Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9), terpaksa dibubarkan setelah sejumlah orang tak dikenal melakukan penyerangan.

Pembubaran paksa tersebut bersifat anarkis, para pelaku merusak panggung, merusak backdrop, merusak stand mikrofon, serta mengancam peserta yang baru tiba di lokasi.

Acara yang sedianya dirancang sebagai forum dialog antara diaspora Indonesia di luar negeri dengan sejumlah tokoh dan aktivis yang membahas isu-isu kebangsaan ini menghadirkan narasumber seperti Din Syamsuddin, Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, dan Sunarko, serta Ketua dan Sekretaris Jenderal Tanah Air Forum, Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti.

Kekacauan bermula saat sekelompok orang yang diduga berasal dari Indonesia Timur berorasi dari dalam mobil komando di depan hotel, pada pagi hari.

Dalam orasinya, mereka mengecam para pembicara yang diundang dan membela kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, situasi makin tak terkendali saat massa memasuki gedung acara dan merusak tempat pertemuan.

Meskipun ada petugas polisi di lokasi, para perusuh tampak bebas beraksi tanpa ada upaya tegas dari pihak berwenang untuk membubarkan mereka.

Din Syamsuddin, salah satu pembicara, mengutuk keras tindakan brutal tersebut dan menyebutnya sebagai cerminan pelanggaran demokrasi yang sedang berlangsung.

“Peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim penguasa terakhir ini,” tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Sementara itu, Ketua Forum Tanah Air (FTA), Tata Kesantra, yang datang langsung dari New York untuk menghadiri acara tersebut, menyatakan kekecewaannya atas kejadian ini.

“Kejadian itu sangat memalukan, apalagi disaksikan lewat streaming youtube oleh para diaspora Indonesia di 22 negara,” tegasnya. (rmol)

Briptu Kiki Supriyadi, anggota Polsek Ilu, Polres Puncak Jaya gugur diserang OTK. (Foto: Polda Papua) 

SANCAnews.id – Empat anggota polisi diserang orang tak dikenal (OTK) saat mengendarai dua sepeda motor melintasi Sungai Pagargom, Distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (26/9/2024) pukul 16.10 WIT. Mereka dihujani tembakan dari belakang hingga mengakibatkan satu anggota polisi tewas.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan kronologi penyerangan bermula saat empat personel Polres Ilu dalam perjalanan pulang dari Kota Mulia. Sesampainya di lokasi kejadian, yakni kawasan Kali Pagargom, tiba-tiba keempat anggota Polri tersebut ditembak dari belakang.

"Personel berboncengan menggunakan dua motor melintasi Kali Pagargom, tiba-tiba terdengar tiga bunyi tembakan dari arah belakang," ujarnya, Jumat (27/9/2025).

Penembakan ini menyebabkan Briptu Kiki Supriyadi yang dibonceng di belakang tertembak lalu terjatuh. Tiga rekannya berupaya menolong namun dikejar pelaku OTK menggunakan motor.

“Setelah menerima informasi adanya penembakan, Polsek Ilu kembali ke TKP guna mengevakuasi jenazah Briptu Kiki Supriyadi,” katanya.

Dalam serangan OTK tersebut, personel Polsek Ilu Briptu Kiki Supriyadi gugur saat bertugas. Polisi kini masih memburu OTK pelaku penyerangan.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara menegaskan akan menindak tegas para pelaku. Anggota sudah dikerahkan untuk menyisir dan melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan tersebut.

"Kami akan mengejar pelaku atau kelompok yang bertanggung jawab atas aksi ini. Mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga sedang meningkatkan pengamanan di seluruh titik di Kabupaten Puncak Jaya guna menghindari adanya hal-hal tidak diinginkan," ujar Kapolres. (inews)

Roy Suryo Pakar Telematika/Net 

SANCAnews.id – Dilaporkan Pasukan Bawah Tanah Jokowi ke Bareskrim gara-gara isu Fufufafa, Roy Suryo malah meminta mereka belajar soal lambang negara.

“Mestinya dia belajar dulu. Sejak kapan burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara yang asli diganti jadi calon wakil presiden yang belum dilantik sebagai lambang negara?” kata Roy Suryo seperti dilansir Tempo, Jumat, 27 September 2024.

Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Sri Kuntoro Budiyanto, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim, Jumat, 27 September 2024. Roy dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong bahwa akun Fufufafa 99 persen milik anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Roy Suryo mengaku tak ambil pusing soal laporan yang dibuat oleh Sekjen Pasbata itu. Ia justru menyebut laporan yang dibuat oleh Sri Kuntoro sebagai laporan yang lucu.

“Saya juga baru dengar ada Pasukan Bawah Tanah, yang tadi muncul ke atas tanah dan bikin laporan lucu,” kata Roy.

Lebih lanjut, Roy mempersilakan masyarakat dapat menilai laporan yang dibuat Sekjen Pasbata. Ia juga mengaku belum dapat memberikan sikap apapun usai dilaporkan. Pihak kepolisian, kata dia, juga belum memberi informasi terkait laporan tersebut.

“Sampai sekarang belum, karena saya juga cukup sementara ini menunggu saja dulu apakah laporan tersebut sudah diterima atau belum? Nomor LP berapa, pasal apa yang dipermasalahkan dan sebagainya. Biarkan masyarakat dan netizen bisa menilainya juga. Saya belum perlu bersikap apa-apa,” ujarnya.

Sri Kuntoro Budiyanto mengatakan bahwa pernyataan Roy Suryo yang datang ke sejumlah podcast dan berbicara tentang akun Fufufafa adalah milik Gibran telah mengundang kegaduhan di masyarakat. Budi juga mengatakan apa yang disampaikan Roy tersebut tidak berdasar.

“Dilaporkan dengan penyampaian berita-berita bohong. dia hanya menduga-nduga” ucap Budi pada media pada Jumat, 27 September 2024.

Budi mengatakan, mereka melaporkan Roy Suryo atas nama Pasbata sebagai pencinta Jokowi. Pasbata, kata Budi, merasa resah karena lambang negara dihina, dalam hal ini merujuk pada Gibran.

“Karena Mas Gibran ini lambang negara. Mau dilantik. Jadi, kita sebagai Pasukan Bawah Tanah Jokowi, harus siap melindungi” ucap Budi. (*)

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina 

SANCAnews.id – Ketidakhadiran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI guna membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 dikecam banyak pihak.

Bagaimana tidak, Menteri Agama Yaqut mengaku tak bisa hadir dalam rapat hari ini lantaran belum mendapatkan tiket pesawat untuk kembali ke Indonesia usai kunjungan kerja ke luar negeri di Paris, Prancis, guna menghadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian yang digelar Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

"Alasannya karena tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia. Padahal memang surat yang disampaikan oleh Sekjen (Kemenag) kepada kami, disampaikan Menteri bisa hadir untuk melakukan pembahasan rapat evaluasi," kata Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Menurut Selly, dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur jika rapat kerja yang membahas evaluasi Haji itu harus dihadiri langsung oleh Menteri Agama dalam hal ini Gus Yaqut.

"Sudah dua kali rapat evaluasi Menteri Agama tidak hadir, maka dengan tenggat waktu yang DPR hanya hari ini kita punya waktu, tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembahasan evaluasi," ujarnya.

"Maka memang di periode ini, hanya di tahun 2024 evaluasi haji tidak bisa dibahas langsung antara Komisi VII dengan Kementerian Agama," imbuh PDIP itu. 

Lebih jauh, Selly menyebut bahwa konsekuensi dari absennya Yaqut dalam rapat kerja evaluasi Haji 2024 pembahasan akan dilakukan DPR periode berikutnya.

Adapun Komisi VIII DPR menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. 

Rapat sedianya akan membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M; Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M: dan isu-isu aktual. (rmol)