SANCAnews.id

Ilustrasi tambang/Net 

OLEH: ARIEF R CHALID A.R MANSUR

MELALUI Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024, pemerintah akan memberikan izin pengelolaan tambang melalui badan usaha milik ormas keagamaan.

Perlu dicatat disini bahwa izin ini peruntukannya bagi badan usaha milik ormas Keagamaan. Jadi tidak langsung ormasnya, tapi badan usaha yang didirikan ormas bersangkutan.

Kalau dalam istilah Muhammadiyah ini namanya kesempatan yang berkemajuan untuk memiliki amal usaha di bidang pertambangan. Walau Muhammadiyah mencermati ini dengan hati-hati.

Sikap kehati-hatian itu penting dalam artian ini penting dikaji lebih dulu, perlu perencanaan matang mendirikan badan usaha pertambangan. Merekrut tenaga ahli dari kader dan warga Muhammadiyah, yang misalnya alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau alumni ITB dan sebagainya di bidang ilmu pertambangan.

Kita memiliki sumber daya manusia yang lengkap tentunya untuk mengerjakan ini dan saya yakin Muhammadiyah sanggup.

Dulu ketika dikatakan sektor pertambangan kita dikuasai asing, keluhan di mana-mana soal kekhawatiran ini. Lalu ketika pemerintah membuka keran peluang bagi ormas keagamaan terlibat dalam konsesi pertambangan nasional, akankah buru-buru ditolak? Jawabnya tentu tidak.

Dengan sikap bijak dan arif kita perlu membuat perencanaan yang matang, melibatkan personalia yang kompeten tentang ini. Menyambut baik peluang ini.

Pemberian konsesi tambang bagi ormas keagamaan ini tentu hal baru dan pertama terjadi di Indonesia. Dalam istilah saya, ini adalah peluang baik yang diberikan pemerintah yang harus disambut secara baik pula.

Berbicara soal amdal, analisa lingkungan, kelestarian aneka hayati dan sebagainya, kita perlu belajar dari sejumlah negara yang berhasil membangun industri tambang yang tetap konsisten menjaga lingkungan hidup, ekosistem, menghindari dampak pencemaran lingkungan dan sebagainya. Di sinilah peran para sarjana ahli pertambangan dan berbagai disiplin ilmu dilibatkan.

Tidak perlu apriori pula dengan gagasan dan peluang semacam ini. Karena tanpa atau dengan melibatkan ormas keagamaan, industri pertambangan akan tetap berjalan. Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 perlu disambut baik dan disikapi secara keilmuan.

Negara telah memberikan peluang, tinggal ormas keagamaan menyambutnya dan meresponnya dengan membuat perencanaan yang terukur dan matang, melibatkan sumber daya manusia pilihan sesuai kualifikasi kebutuhan ini dari berbagai disiplin ilmu, memberikan kader yang berpengalaman untuk menggarap peluang baik ini.

Sehingga, kemajuan dapat dicapai dengan mengedepankan sebesar besarnya kemaslahatan bangsa dan negara tercinta.

Akses sebagai dampak pasti akan selalu ada, namun di situlah tantangannya. Maka oleh sebab itu penting dilibatkan orang orang yang memiliki keahlian dibidang spesifik ini. Oleh sebab itu lah perguruan tinggi melahirkan ilmuan-ilmuan di bidang pertambangan dan agar ilmu mereka dapat diterapkan pula.

NU telah menyatakan siap untuk membangun badan usaha pertambangan dengan melibatkan kader-kadernya yang mumpuni di bidang ini. Muhammadiyah juga tentunya memiliki kader kader mumpuni di industri pertambangan ini.

Seorang rekan saya alumni ITB mengatakan, peluang ini harus disambut baik. Karena banyak pula alumni ITB yang merupakan warga Muhammadiyah.

Walau dalam struktur organisasi mereka tidak terlibat aktif. Akan tetapi kemuhammadiyahannya menjadi patokan untuk mengajaknya, merekrutnya membahas dan memikirkan persiapan ini.

Peluang amal usaha dibidang pertambangan ini adalah peluang baik, apalagi dasar hukumnya telah diterbitkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024. Artinya secara hukum ini telah kuat menjadi dasar bagi ormas keagamaan mendirikan amal usaha dibidang pertambangan.

Perusahaan (perseroan terbatas) perlu didirikan, permodalan perlu dipersiapkan, sumber daya manusia yang di level top manajemennya penting disusun segera, hingga ke level middle manajemen. Lalu mereka ditugaskan melakukan perencanaan yang terukur dengan KPI yang jelas dan transparan.

Walhasil, inilah perkembangan zaman. Yang penting kita sikapi secara bijak dan arif. Pemikiran positif amat dibutuhkan disini tentunya. Bukan menggalang isu-isu negatif yang terburu-buru pula apriori dan menolak segala gagasan yang justru memiliki mashalahat luas nantinya.

Di sinilah tantangan zaman, untuk ormas Islam membuktikan bahwa konteks Islam rahmatan lil alamin itu dapat diimplementasikan secara nyata. Bahwa Islam berkemajuan itu dapat menjawab tantangan zaman dengan spirit persatuan dan kemajuan bagi bangsa dan negara tercinta.

Amal usaha dibidang pertambangan adalah sebuah keniscayaan yang penuh keberkahan jika kita mau memikirkan secara baik, positif dan matang.

Karena sektor ini berpeluang membuka lapangan kerja yang luas, membantu mengentaskan kemiskinan dan sebagainya.

Wallahul musta'an. (rmol)

Ribuan Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) mengikuti aksi menolak Israel ikut Olimpiade Paris 2024/Net  

OLEH: TONY ROSYID

SEDIKITNYA 38 ribu warga Palestina tewas sejak invasi Israel ke Palestina pada Oktober 2023 lalu. Mayoritas adalah warga sipil. Di antaranya adalah anak-anak dan wanita.

Tidakkah aturan perang melarang untuk membunuh anak-anak dan wanita? Betul. Tapi, peraturan ini tidak berlaku bagi Israel. PBB tidak didengar. Seruan dunia internasional diabaikan.

Selain 38 ribu lebih warga Palestina meninggal, ada ratusan ribu warga Palestina yang terluka. Mereka pindah ke kamp-kamp pengungsian, setelah rumah dan tempat tinggal mereka hancur dibombardir oleh tentara pendudukan Israel (IDF).

Di pengungsian, mereka dikejar dan masih dihujani bom oleh IDF. Tidak ada tempat yang aman bagi warga Israel di Jalur Gaza dan Rafah.

Hizbullah, milisi muslim yang tinggal di perbatasan selatan Lebanon ikut membela Palestina. Mereka menyerang perbatasan Israel. Belasan tentara Israel meninggal. 200 ribu warga Israel mengungsi.

Meski Hizbullah kehilangan 500-an tentaranya. Hizbullah secara konsisten terus melakukan perlawanan. Hanya berhenti jika Israel setop serangannya ke Palestina.

Israel marah, dan akan menyerang Hizbullah habis-habisan. Rencana Israel menyerang Hizbullah habis-habisan telah disetujui dan divalidasi oleh Komando Utara.

Ancaman Israel ini direspons oleh Hizbullah. Hizbullah menyatakan siap menyambut kedatangan Israel di Lebanon. Iran, negara yang menyokong alutsista Hizbullah pun siap siaga untuk menghadapi Israel jika Israel melakukan invasi ke Lebanon Selatan.

Tidak hanya Hizbullah dan Iran, Milisi Houthi di Yaman pun siap siaga. Mereka telah menyerang kapal-kapal US yang dianggap terafiliasi dengan Israel.

Mesir, negara yang dipasok persenjataannya oleh Rusia ini sedang mengerahkan latihan penuh, yang oleh Israel dianggap sebagai persiapan untuk menyerang Israel.

Sementara Suriah siap siaga setelah beberapa kali diserang rudal oleh Israel. Demikian juga Irak, 30 Mei lalu telah uji coba rudalnya ke daerah Golan. Sebuah wilayah atas di Israel.

Bagaimana dengan Indonesia, negara terbesar penduduk muslimnya di dunia setelah Pakistan? Masyarakat Indonesia terus melakukan protes dan kecaman terhadap genoside Israel kepada Palestina.

Demo secara masif dilakukan di sejumlah kota besar. Prof. Din Syamsuddin, Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, Hidayat Nur Wahid, Erick Yusuf, Nonop Hanafi, Fahmi Salim dan sejumlah tokoh Islam lainnya terus melakukan konsolidasi dan menggalang massa untuk mengecam Israel. Tiada hari tanpa demo dan kecaman kepada Israel.

Sejumlah film yang menggambarkan situasi Palestina yang digempur Israel pun dibuat. Erick Yusuf, juru dakwah sekaligus produser eksekutif film spesialis Palestina yang akrab dipanggil KEY ini telah meluncurkan dua filmnya.

Film yang menggambarkan tentang fakta-fakta yang dialami warga Palestina pasca genoside. Film ketiga sedang dalam proses penggarapan. Ini adalah bagian dari bentuk perlawanan dan kecaman ala seniman untuk membuat masyarakat Indonesia melek fakta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak pernah berhenti mendorong umat melawan Israel dengan diplomasi dan demonstrasi.

Prof Asrorun Niam dan Kholil Nafis atas nama pimpinan MUI terus menyuarakan perlawanan kepada Israel melalui media. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tegas mendukung kemerdekaan Palestina dan mengharamkan untuk membeli dan menggunakan produk perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

Perlawanan masyarakat Indonesia kepada Israel jelas dan tegas. Tidak hanya kecaman, tapi masyarakat Indonesia juga melakukan boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Hampir semua perusahaan yang berafiliasi dengan Israel omzetnya turun 30 persen.

Apakah ini akan berlangsung lama? Apakah ke depan omzet perusahaan Israel di Indonesia akan naik lagi, atau tambah terpuruk? Bergantung para tokoh perlawanan terhadap Israel melakukan edukasi strategis kepada umat. Ini akan berpengaruh terhadap nasib perusahaan-perusahaan Israel di Indonesia.

Segala bentuk afiliasi dengan Israel menjadi musuh bersama bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Walaupun konflik Israel-Palestina sesungguhnya bukan saja urusan agama, tapi terutama ini adalah problem kemanusiaan.

Ketika Baznas Pusat bekerjasama dengan salah satu perusahaan makanan yang diyakini berafiliasi dengan Israel, masyarakat marah dan mengecamnya.

Kerjasama itu pun terpaksa dihentikan. Ketika Masjid Istiqlal akan mengadakan seminar sore ini dan mengundang tokoh Yahudi dari AJC (American Jewish Comittee) sebagai salah satu pembicaranya, masyarakat pun marah. Akhirnya, seminar pun dibatalkan.

Ketika lima aktivis dan tokoh NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, maka kecaman datang dari seluruh penjuru Tanah Air. Masyarakat Indonesia marah semarah-marahnya. Akhirnya PBNU pun ikut marah dan meminta mereka klarifikasi, bahkan mendesak mereka mengundurkan diri.

Tidak hanya tokoh dan masyarakat Indonesia yang mengecam tindakan Israel, pemerintah Indonesia pun secara resmi mengecam tindakan Israel. Rakyat dan pemerintah sepakat untuk mengecam genoside Israel kepada warga Palestina.

Tapi di sisi lain, hubungan dagang Indonesia dengan Israel lancar, bahkan mengalami peningkatan yang cukup pesat. September hingga Oktober 2023, ada kenaikan lebih dari dua kali lipat. Dari US$ 999.431 menjadi US$2.532.695. Kenaikan yang luar biasa. Padahal, Indonesia-Israel tidak punya hubungan diplomatik.

Indonesia tidak punya perwakilan duta besar atau Konjen di Israel, dan begitu juga sebaliknya. Tapi perdagangan jalan terus dan semakin berkembang antar dua negara ini. Tidakkah ini paradoks. Lalu, bagaimana cara menjelaskannya?

(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

 Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara/Ist 

BARU saja teman dari Ciamis telepon. Dia cerita akan berangkat ke JIS (Jakarta International Stadium) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersama 10 bus. Dia pun cerita massa dari Tasikmalaya lebih banyak, yaitu 20 bus. Dari Subang dan Garut masing-masing 10 bus. Itu yang terkordinir. Belum yang rombongan lain. Rata-rata setiap kabupaten di Jawa Barat mengirim 10-20 bus.

Beberapa hari lalu, saya sowan ke kiai saya di Sarang Rembang. Ketemu teman, katanya masyarakat Sarang akan datang ke JIS. Satu bus. Di kecamatan lainnya, ada beberapa bus. Komunikasi juga dengan teman dari Jepara, katanya mereka akan datang ke JIS dengan tiga bus.

Teman dari Kendal telepon. Mereka akan bawa rombongan ke Jakarta. Boleh nggak mampir? Tanyanya kepadaku. Pastilah, jawabku. Namanya teman mau silaturahmi. Rumah terbuka untuk siapa saja yang mau silaturahmi. Asal tepat waktunya saja.

Di sejumlah masjid dan penginapan di Jakarta mulai berbenah, karena dipesan oleh massa dari luar Jakarta sebagai tempat menginap. Begitu juga tempat parkir.

Dari Jabodetabek saja, kita nggak bisa membayangkan berapa juta yang akan hadir di kampanye terakhir Anies-Muhaimin. Ini bicara relawan. Bicara jumlah pendukung.

Belum bicara massa yang dikonsolidasikan oleh partai politik. PKS, PKB dan Nasdem punya basis massa yang tidak sedikit. Masing-masing bisa hadirkan ratusan ribu massa. Massa Nasdem saja dulu bisa membanjiri halaman GBK. Apalagi kalau bicara PKS dan PKB. Jauh lebih besar jumlah massanya. Massa pasti dan militan. Partai Ummat? Mungkin bisa nambah dikit.

Mereka, massa yang akan hadir di JIS ingin menyaksikan pidato kenegaraan Anies-Muhaimin. Sekaligus juga ingin menunjukkan unjuk kekuatan: bahwa pemilu tidak boleh curang.

Jika kalian melakukan kecurangan, 10 juta massa lebih bisa berkumpul, bersama-sama dengan massa lainnya. Ini akan menjadi protes massal yang bisa serius dampaknya.

Gelombang massa di JIS, tanggal 10 Februari mendatang, akan membuat sejarah baru bahwa ada capres-cawapres bisa berdiri di atas massa yang jumlahnya tembus 10 juta. Mereka militan dan kompak untuk memberi dukungan politik. Ini dahsyat, dan mungkin tidak pernah terjadi di dunia.

Massa 212 tahun 2016 itu dahsyat. Tapi, gelombang massa yang hadir di JIS mungkin lebih dahsyat lagi. Ada kekuatan yang menggerakkan mereka: yaitu semangat perubahan.

Kabarnya, mereka yang mau hadir ke JIS dipersulit. Busnya dibatalin, sebagian diintimidasi, dan seterusnya. Justru ini akan menjadi daya dorong yang semakin menguat buat pendukung Anies-Muhaimin untuk datang. Mereka aka lawan semua bentuk intimidasi. Mereka akan tetap datang ke JIS dengan cara mereka. Termasuk dengan jalan kaki.

JIS akan menjadi sejarah baru. Yaitu berkumpulnya puluhan juta massa untuk mendukung Anies-Muhaimin memimpin Indonesia. Butuh berapa puluh, bahkan ratusan tahun untuk menghadirkan puluhan juta massa mendukung capres-cawapres. Akankah massa pendukung Anies-Muhaimin di JIS bisa melampui jumlah massa 212?

(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

OLEH: BEATHOR SURYADI

JANGANKAN berharap paslon nomor 2 menang satu putaran, bisa ikut di putaran kedua saja sudah bersyukur.

Gerakan dari kampus ke kampus oleh para profesor, guru besar saling bersambut. Hingga hari ini, sudah hampir 50 kampus. Ini adalah herakan melawan Jokowi, perusak kehidupan bernegara.

Tampaknya Bu Mega sudah punya info valid, bahwa dia akan ditangkap jika Prabowo-Gibran kalah, pada Pilpres 2024 ini.

Dalam pidato akbar kemenangan di GBK Sabtu 3 Februari 2024, hal itu telah disampaikannya secara blak-blakan, Apakah kalian berani?

Pidato di hadapan ratusan ribu kadernya itu, juga disaksikan Opa Sidarto, Wantimpres, mantan ajudan Presiden Soekarno.

Sebagai Presiden ke-5 dan Ketua Partai Besar, tentu Bu Mega tidak asal ngebacot tentang info akan ditangkap tersebut.

Bu Mega masih punya orang orang kepercayaannya di Istana Merdeka.

Salam juang. 

(Penulis adalah politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi)

Oleh: Prof. Riyas Rasyid

PAGI ini saya kirim pandangan saya ke beberapa grup WA sbb :

Dalam pandangan saya, *bangsa kita ini sedang mengalami azab Allah akibat salah pilih pemimpin.

Kepemimpinan berbasis kebohongan ini mengundang kemurkaan Allah.

Azab itu berupa: 

1. Kezaliman penguasa pada semua level,

2. Memburuk nya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah,

3. Rusaknya persatuan,

4. Konflik sesama ummat Islam,

5. Terpuruknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah (dobel negatif=sdh daya beli jatuh akibat pengangguran dan phk,  nilai uang pun merosot),

6. Rusaknya moralitas penegak hukum.

Semua ini adalah akibat kehadiran para pembohong di puncak-puncak kepemimpinan negara dan pemerintahan.

Bagaimana mereka akan mampu menghentikan Azab Allah kalau masih terus menumpuk kebohongan?

Doa2 para kiai dan ulama yang dikumandangkan pada acara2 kenegaraan dan pemerintahan tdk akan sampai apalagi terkabul.

Mereka hanya pelengkap upacara belaka

Maka salah satu jalan perjuangan untuk  kembalinya berkah dan rahmat Allah SWT kepada bangsa ini adalah *kebangkitan para pejuang melawan kebohongan.

Sudah beberapa tahun ini kebohongan menyebar dan beranak pinak.

Kita yang sadar akan hakikat realitas politik dan sosial ekonomi yang semakin buruk ini merasakan betapa *bangsa Indonesia terkepung dan terkooptasi oleh kebohongan yang sistematis, sehingga telah sampai pada kondisi yang membahayakan eksistensi kebenaran.

Kalau semua ini tdk bisa dihentikan, bukan tidak mungkin kebenaran hanya akan tinggal sebagai kenangan belaka, bahkan jadi bahan olok2an.

"Kebohongan adalah musuh besar peradaban." !!!

(Ryaas Rasyid)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist 

Oleh: Tony Rosyid

JUDUL ini pasti kontroversial. Pilpres belum terjadi, dan masih cukup lama. 50-an hari lagi. Belum lagi kalau dua putaran. Juni baru pilpres putaran kedua.

Pendukung Anies-Cak Imin pasti gembira. Apa yang lebih membuat gembira selain Anies-Cak Imin menang. Dari sini cita-cita perubahan akan terwujud.

Pendukung Prabowo-Gibran pasti tertawa. Soal keyakinan, pendukung Prabowo-Gibran punya keyakinan tingkat tinggi. Pemilu satu putaran, Prabowo-Gibran menang. Itu menurut keyakinan mereka. Bagaimana kalkulasi politiknya?

Ada dua hal yang membuat mereka yakin. Dukungan kekuasaan dan kekuatan logistik tanpa batas.

Alat negara sedang bekerja, dan uang sedang ditebar. Terutama di pelosok-pelosok desa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kalau kekuasaan sedang bekerja, maka mereka akan bekerja secara terstruktur dan profesional.

Logistik? Pemilih mana yang tidak luluh dengan uang dan sembako? Uang akan menjangkau pikiran dan hati para pemilih. Bahkan agamawan sekalipun. Mana mungkin pasangan Anies-Cak Imin bisa mengimbangi?

Tim Ganjar-Mahfud kabarnya sudah mulai realistis. Dana mulai menipis. Langkahnya terbatas. Kontrak politik dengan berbagai pihak, terutama yang ada di struktur pemerintahan, mulai dibatalkan.

Sebagian pendukungnya mulai beralih dan ikut Jokowi. Otomatis mendukung Prabowo-Gibran. Hanya disisakan 15-18 persen. Ini strategi yang memang diinginkan Prabowo-Gibran agar bisa menang satu putaran.

Kekuasaan dan logistik memang dahsyat pengaruhnya. Tapi satu hal yang sering orang lupa, yaitu performance capres. Faktor capres juga besar pengaruhnya dan sangat menentukan.

Prabowo selalu tampil dengan performance yang mengecewakan. Produsen blunder. Masalah selalu ada di Prabowo. Prabowo punya karakter yang tidak humanis ketika tampil di depan publik. Ini tidak masalah jika sosok mudah diingatkan, kemudian berubah.

Siapa yang berani mengingatkan sang jenderal? Jokowi? Belum tentu bisa. Sikap Prabowo muncul spontanitas dari alam bawah sadarnya. Kata "Ndasmu" dan "tarik jas" bisa terulang dalam bentuk yang lain. Ini kejadian spontan dan muncul dari alam bawah sadar. Sekali lagi: karakter !

Bukan hal mudah untuk "mendandani" Prabowo. Prabowo bukan Jokowi yang pandai menghipnotis pemilih dan pencitraannya. Prabowo punya karakter sebaliknya. Kaku dan semaunya sendiri. "Gak mau diatur". Itu intinya.

Rakyat, meski dalam keadaan terintimidasi dan kenyang sembako, mereka juga akan berpikir ulang kalau harus memilih Prabowo dengan karakternya yang "semaunya sendiri". Apalagi, cawapresnya cacat etik ketika proses penetapan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal-hal etik, manipulasi dan pelanggaran demi pelanggaran terhadap aturan memang secara umum sudah tidak lagi menjadi standar bangsa ini di dalam menentukan sikap. Termasuk sikap politik. Banyak yang sudah bias. Tetapi, performance capres tetap saja menjadi variabel yang cukup dominan.

Sementara Anies Baswedan selalu tampil dengan performa seorang presiden. Leadershipnya kuat, humanis, tampil sangat merakyat, selalu membawa gagasan-gagasan yang cerdas. Rakyat pasti akan selalu membanding-bandingkan. Sosialisasinya semakin masif seiring dengan perhatian publik yang semakin besar terhadap debat capres.

Dari sini, peluang Anies mengalahkan Prabowo di putaran kedua sangat besar. Debat menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap pilihan. Karena debat akan menjadi perbincangan publik yang semakin ramai ke depan.

Soal layak, semua akan mengakui Anies Baswedan paling layak memimpin Indonesia Masa Depan. Setidaknya untuk periode sekarang, yaitu 2024-2029.

(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

KPU menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 ini. Demi membantu Gibran?

Oleh: Anthony Budiawan

MAJALAH TEMPO menyebutnya ‘Anak Haram Konstitusi’. Merujuk tiket pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden 2024 yang terbukti melanggar moral, etika, dan hukum, oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, sekaligus paman Gibran.

‘Perlindungan’ kepada Gibran sepertinya tidak berhenti sampai di situ. Gibran tampaknya akan terus ‘dikawal’ sampai proses Pilpres selesai. Karena Gibran masih sangat ‘mentah’. Kalau tidak dikawal, dipastikan akan menjadi blunder yang memalukan.

Mungkin karena alasan ini, KPU menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 ini. Demi membantu Gibran?

Sebelumnya, debat Calon Presiden terpisah dengan debat Calon Wakil Presiden. Ada debat khusus Calon Presiden yang tidak dihadiri Calon Wakil Presiden. Dan ada debat khusus Calon Wakil Presiden yang tidak dihadiri Calon Presiden.

Dengan demikian, masyarakat bisa menilai kualitas setiap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres.

Sekarang, di Pilpres 2024, KPU mengubah format debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini, dengan menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden.

Keduanya dijadikan satu. Semua debat akan dihadiri oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Tidak ada debat khusus antar Calon Presiden, atau antar Calon Wakil Presiden.

Ketua KPU, Hasyim Asyari beralasan, perubahan format dan penghapusan debat khusus Calon Wakil Presiden ini sudah sesuai Undang-undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Alasan KPU ini tidak benar. Alias bohong.

Karena, Pasal 277 ayat (1) UU Pemilu secara lengkap, ditambah dengan penjelasan, berbunyi: “Debat Pasangan Calon …. dilaksanakan 5 (lima) kali”, masing-masing dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk Calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk Calon Wakil Presiden.

Penjelasan UU Pasal 277 ayat (1) berbunyi: Yang dimaksud dengan debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali adalah dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden.

Oleh karena itu, menggabungkan debat Calon Presiden dengan debat Calon Wakil Presiden, atau menghilangkan debat khusus Calon Presiden, atau debat khusus Calon Wakil Presiden, tentu saja melanggar UU Pemilu ini, yang secara tegas memisahkan debat Calon Presiden sebanyak 3 kali dan debat Calon Wakil Presiden sebanyak 2 kali.

Artinya, perubahan format debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, dan penghapusan debat khusus Calon Wakil Presiden, untuk Pilpres 2024 harus dibatalkan karena melanggar UU Pemilu, dan melanggar konstitusi.

Format debat harus dikembalikan sesuai UU Pemilu, dengan 3 kali debat Calon Presiden dan 2 kali debat Calon Wakil Presiden.

KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu seharusnya bersikap netral, jujur dan adil, serta tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden, dengan sengaja melanggar UU Pemilu, berarti KPU tidak lagi netral, dan telah bertindak untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

Karena itu KPU melanggar perintah Pasal 22E ayat (1) UUD: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Sebagai konsekuensi, semua anggota KPU harus dinonaktifkan dan diberi sanksi, karena telah membahayakan proses Pemilu, demokrasi, dan masa depan bangsa.

Bagi Ketua KPU yang dengan sengaja telah melakukan pembohongan publik, melanggar UU dan konstitusi harus diberi sanksi seberat-beratnya, dan dilarang menduduki jabatan publik selamanya. Karena, pelanggaran konstitusi merupakan wujud pengkhianatan terhadap negara.

Rakyat menuntut, semua kerusakan demokrasi ini harus segera dihentikan. DPR harus memanggil KPU secepatnya, dan membatalkan Peraturan KPU tersebut yang melanggar UU Pemilu.

Akumulasi pelanggaran hukum ini bisa memancing kemarahan rakyat, yang bisa memicu chaos. 

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

OLEH: DENNY JA                       

APAKAH kemiskinan di Jawa Tengah bisa menurunkan dukungan kepada Ganjar Pranowo sehingga gagal terpilih sebagai presiden Indonesia 2024-2029?

Apakah ada efek elektoral  bagi pernyataan “Jika sebagai gubernur Jawa Tengah saja Ganjar gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, bagaimana bisa kita percaya Ganjar mampu  mensejahterahkan Indonesia jika ia terpilih sebagai Presiden RI?”

Belakangan ini pertanyaan itu sering diajukan kepada saya. Mungkin karena saya dianggap memiliki otoritas menjawabnya karena dua hal.

Pertama, secara keilmuan, saya mengarang buku yang kini menjadi salah satu buku teks kelas Mini MBA marketing politik. Saya dianggap sudah cukup teori dan studi perbandingan untuk menjawab pertanyaan itu.

Kedua, berdasarkan pengalaman, saya sudah ikut memenangkan empat kali pemilu presiden Indonesia berturut-turut. Saya dianggap sudah banyak pula menyelami realitas lapangan untuk menjawab pertanyaan itu.

Jawab saya singkat saja: Ya dan Tidak. Itu tergantung apakah syaratnya terpenuhi.

Ya, masalah kemiskinan di Jawa Tengah dapat menurunkan dukungan kepada Ganjar, menggagalkannya mendapat cukup dukungan selama terpenuhi syarat tiga.

Tidak, isu kemiskinan di Jawa Tengah akan mengempis jika tiga syarat itu tidak terpenuhi. Jika tiga syarat itu tidak hadir sekaligus, isu kemiskinan Jawa Tengah akan diabaikan mayoritas pemilih.

Apakah tiga syarat itu?

Syarat pertama: data itu harus data valid, yang dikeluarkan lembaga yang kredibel dan acapkali menjadi rujukan.

Hanya data kredibel yang bisa kuat dan bertahan lama dalam memori pemilih. Datanya harus  sederhana untuk bisa dimengerti oleh orang awam sekalipun. Data itu harus pula komprehensif. Semakin data itu komprehensif, semakin ia meyakinkan.

Jika datanya tidak valid, tak cukup komprehensif, data itu powerless, dan isu itu akan mati sendiri.

Syarat kedua: tidak cukup hanya datanya valid. Data ini pun harus diketahui seluas mungkin, disadari oleh mayoritas pemilih.

Jika yang tahu data valid itu hanya segelintir intelektual dan kaum terpelajar saja, efek data valid itu juga terbatas. Ia tak akan mengubah tren dukungan secara signifikan ke Ganjar.

Syarat ketiga: tak cukup hanya datanya valid dan diketahui mayoritas pemilih, Ganjar dan pihaknya gagal memberi penjelasan yang bisa diterima. Yaitu Ganjar gagal memarketingkan counter-nya secara sama luasnya dengan beredarnya isu itu.

Jika Ganjar dan tim bisa membatasi, memberi penjelasan yang meyakinkan, isu kemiskinan Jawa Tengah akan mengempis. Efek elektoralnya tak akan mengubah trend dukungan ke Ganjar.

Saya mencoba melacak di Google, juga di media sosial. Sumber berita apa yang bisa dijadikan rujukan soal kemiskinan di Jawa Tengah.

Cukup banyak berita pro kontra soal ini. Bahkan isu kemiskinan sudah pula dijadikan bahan orasi singkat di Tik Tok, diantara isu yang dianggap kelemahan Ganjar.

Salah satunya berita di Kontan, 27 Januari 2023. Judul berita itu cukup mencolok: Daftar Provinsi Terkaya dan Termiskin 2022, Yogyakarta dan Jateng termasuk. (1)

Dengan prosentase kemiskinan 10. 98  persen, Jawa Tengah menjadi provinsi kedua termiskin di Jawa. Memang ada Yogkarta yang secara prosentase lebih miskin dibandingkan Jawa Tengah. Tapi secara prosentase, Jawa Tengah memang lebih miskin dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa: Jawa Barat, DKI, Banten dan Jawa Timur di tahun itu, 2022.

Pada berita lain, ada pula data yang menunjukkan. Prosentase kemiskinan di Jawa Tengah melampaui prosentase kemiskinan nasional.

Secara nasional, prosentase kemiskinan di Indonesia tahun 2022, di bulan September sebesar 9,57 persen. Bisa dikatakan ini rata- rata prosentase kemiskinan se-Indonesia.

Tapi prosentase kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi lagi: 10,98 persen.

Data mengenai prosentase kemiskinan di provinsi dan nasional berbeda- beda sepanjang tahun, karena setiap kuartal ada data terbaru. Ada data bulan Maret. Ada data bulan September. Tapi peringkat provinsi sepanjang tahun tak banyak berubah.

Kemiskinan adalah kategori multi dimensi. Namun satu indikator saja seperti prosentase kemiskinan di atas sudah bisa membentuk persepsi publik.

Dalam beberapa  kasus, pilihan politik bisa dipengaruhi oleh persepsi, walau parsial, ketimbang oleh kumpulan data yang lebih multi variabel.

Politics is perception.  Satu elemen dari kemiskinan, yaitu prosentase kemiskinan, memang sudah bisa mengubah persepsi pemilih kepada kapabilitas kandidat.

Masalahnya, isu ekonomi adalah panglima. Isu itu selalu dianggap pemilih Indonesia sebagai isu sangatlah penting. Apalagi setelah pandemik Covid-19 yang sudah tiga tahun memporak- porandakan kita. Kemajuan  ekonomi, keluar dari kemiskinan menjadi dambaan.

Rekor dan program capres soal memajukan ekonomi sangat, sangat, sangatlah menentukan. Ia selalu menjadi bahan untuk dikampanyekan  untuk meng- upgrade atau men- downgrade calon presiden.

Data kemiskinan di Jawa Tengah di atas memang menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar dan timnya untuk menjelaskan ke publik.

Soal isu ekonomi dalam pemilu presiden, saya teringat pemilu di Amerika Serikat tahun 1992, antara George Bush versus Bill Clinton.

Saat itu George Bush adalah incumbent, pertahana yang ingin terpilih kedua kalinya.  Bush pun populer karena ia berhasil mengusir Irak yang menginvansi kuwait melalui Operation Desert Shield 1991.

Nama Bush berkibar secara nasional. Tapi tim Bill Clinton, khususnya konsultan politik James Carville melihat kelemahan pemerintahan Bush. Ekonomi Amerika Serikat sedang turun.

Maka lahirlah slogan kampanye yang terkenal: “It is economy, Stupid!.” Ini soal ekonomi,  bodoh! Pilpres Amerika Serikat sekarang ini soal ekonomi yang merosot. Bukan soal invasi Irak dan Kuwait. Bukan soal soal lain.

Lihatlah kinerja Bush soal ekonomi. Ia gagal. Lihat datanya. Lihak rekam jejaknya. Lihat track recordnya.

Jika Bush gagal soal ekonomi ketika ia menjadi presiden periode pertama, apa pula jaminannya ia bakal berhasil jika menjadi presiden lagi di periode kedua.

Isu ekonomi semakin mendominasi persepsi pemilih Amerika Serikat saat itu. Hasil dukungan pun berbalik. George Bush yang awalnya unggul menjadi kalah.

Bisa diduga lawan- lawan Ganjar akan pula menjadikan ekonomi sebagai isu utama pemilihan presiden. Isu ekonomi bahkan mengalahkan isu soal agama, korupsi dan hak asasi manusia.

Mereka  akan katakan: lihat rekam jejak Ganjar ketika menjadi gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Periksa data BPS. Bukankah prosentase kemiskinan di Jateng nomor 2 terburuk di Jawa (2022)?

Bukankah prosentase kemiskinan di Jateng lebih tinggi dibandingkan prosentase kemiskinan di Indonesia (2022)?

Patut diduga ke depan, aneka bentuk informasi soal Ganjar dan kemiskinan di Jawa Tengah segera memenuhi media sosial. Ini era setiap individu bisa mem-posting dan mem-forward apapun yang mereka anggap penting.

Model info seperti ini akan meluas: “Jika di satu provinsi Jawa Tengah saja Ganjar gagal soal kemiskinan, bagaimana Ganjar bisa mensejahterakan ekonomi Indonesia yang berjumlah 38 provinsi? Jika satu provinsi gagal, bagaimana bisa berhasil di 38 provinsi?”

Ganjar kini bersaing dengan Prabowo dan Anies Baswedan. Dari sejumlah lembaga survei, kadang Ganjar dipilih paling banyak, kadang Prabowo yang paling banyak.

Dua- dua survei itu, Ganjar atau Prabowo memimpin sementara, dua duanya bisa benar. Itu karena sebagian besar pemilih masih mudah mengubah pilihannya. Dalam bahasa teknis survei, itu disebut soft supporters.

Justru karena masih banyaknya pemilih yang bisa ragu, lalu mengubah pilihannya, isu Ganjar yang gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah agar prosentasenya tidak lebih tinggi dibanding rata- rata nasional, itu juga menjadi isu yang potensial mengubah dukungan.

“It is economy, stupid!”  yang terjadi dalam pemilu 1992 di Amerika Serikat bisa jadi dimodifikasi untuk pilpres di Indonesia tahun 2024, dan menghantam Ganjar.

Tapi akankah dukungan atas Ganjar menurun? Akibatnya Ganjar gagal terpilih presiden?

Tentu saja Ganjar Pranowo dan tim PDIP akan pula mengerahkan penjelasan meng-counter itu itu.

Hasil akhirnya tergantung siapa yang bisa lebih meyakinkan publik.

Tapi untuk kepentingan demokrasi di Indonesia, perdebatan mengenai track record calon presiden, yang disertai data dan fakta, itu adalah perdebatan yang sehat dan mencerdaskan. rmol.id