SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan penggantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Uniknya, surat pertanyaan itu ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) periode 2019-2020 sekaligus Wakil Panglima TNI periode 1999-2000, Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi, Kepala Staf Angkatan Darat periode 1999-2000, Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Soedarto, Kepala Staf Angkatan Laut periode 2005-2007, Laksamana TNI (Purn.) Slamet Soebijanto, Kepala Staf Angkatan Udara periode 1998-2002, Marsekal TNI (Purn.) Hanafie Asnan.

Sementara itu, Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno ikut pula menandatangani pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap itu disampaikan saat mereka berkumpul dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).

Dokumen pernyataan sikap dibingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih bertulisan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyalematkan NKRI". Selain pergantian Wapres Gibran, tuntutan mereka juga mendesak Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berikut isi dokumen tersebut:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan begitu, kata Fachrul, seharusnya bukan Prabowo yang utang budi, melainkan Jokowi. Dia pun menyarankan Prabowo untuk tidak terlalu hormat ke Jokowi.

"Yang sedang-sedang aja lah Pak. Yang betul Pak, yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya sama-sama berteriak 'hidup Prabowo, terima kasih Prabowo', bukan sebaliknya Bapak hidup Jokowi, itu salah," ucap Fachrul menyampaikan pendapat seperti itu jika diterima bertemu Presiden Prabowo.

Sementara itu, Danjen Kopassus periode 2007-2008 Mayjen TNI (Purn) Soenarko membacakan delapan tuntutan dalam dokumen yang bertujuan menyelamatkan NKRI tersebut. "Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel TNI," kata Soenarko.

Dalam pidatonya, Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengungkapkan, pihaknya pada 11 Februari 2025, meminta waktu untuk bertemu Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, ia juga mengirimkan surat resmi ke Istana terkait poin tuntutan kepada Prabowo.

"Tapi, sampai saat ini, belum ditanggapi, pernyataannya apakah suratnya sudah sampai atau ada yang mencabut di dalam agar tidak sampai? Bukan urusan kita. Tapi, yang jelas sampai saat ini, belum ada tanggapan," kata Fachrul.

Dia menegaskan, salah satu poin yang ingin disampaikan adalah mengapa Prabowo merasa terlalu utang budi kepada Jokowi. "Apa bukan sebaliknya Pak? Beliau membantu Bapak untuk cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, bukan! Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden," kata Fachrul disambut tepuk tangan hadirin.

Dengan begitu, kata Fachrul, seharusnya bukan Prabowo yang utang budi, melainkan Jokowi. Dia pun menyarankan Prabowo untuk tidak terlalu hormat ke Jokowi.

"Yang sedang-sedang aja lah Pak. Yang betul Pak, yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya sama-sama berteriak 'hidup Prabowo, terima kasih Prabowo', bukan sebaliknya Bapak hidup Jokowi, itu salah," ucap Fachrul menyampaikan pendapat seperti itu jika diterima bertemu Presiden Prabowo.

Sementara itu, Danjen Kopassus periode 2007-2008 Mayjen TNI (Purn) Soenarko membacakan delapan tuntutan dalam dokumen yang bertujuan menyelamatkan NKRI tersebut. "Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel TNI," kata Soenarko. (republika)

Oleh : Buni Yani

SETELAH bertahun-tahun nasib gugatan atas kepalsuan ijazah Jokowi semakin redup dan mulai dilupakan orang, tiba-tiba dalam beberapa pekan terakhir isu ini kembali meledak dan menjadi perbincangan para pengguna media sosial. Seperti biasa, Jokowi tetap bertahan dan menuduh orang-orang yang mempermasalahkan ijazahnya sebagai pemfitnah yang harus diproses hukum.

Pengacara Jokowi yang mendatangi kediamannya di Solo mengancam publik—publik anonim yang luas yang sedang menguji kesahihan klaim Jokowi secara sepihak tanpa menunjukkan ijazah asli yang dia punya. Publik menertawakan ancaman ini karena dianggap konyol dan tidak masuk akal. Karena bukankah masalah ini sangat sederhana dan tidak perlu harus menyewa pengacara segala. Jokowi cukup menunjukkan ijazahnya di hadapan wartawan dan para penuduh maka kasus ini langsung selesai.

Dua orang telah menjadi korban keengganan Jokowi menunjukkan ijazahnya. Korban pertama adalah Bambang Tri yang sangat yakin Jokowi tidak punya ijazah SMA. Korban kedua adalah Gus Nur dengan kasus yang kurang lebih sama dengan Bambang Tri. Para pengacara yang membela Bambang Tri dan Gus Nur mengatakan selama persidangan kedua terdakwa tersebut Jokowi sama sekali gagal menunjukkan ijazahnya.

Logisnya memang karena Bambang Tri menuduh Jokowi tidak punya ijazah SMA yang asli, maka Jokowi seharusnya menunjukkan ijazahnya. Namun ini tidak pernah terjadi di pengadilan. Bambang Tri malah dituntut dengan perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu yang dia tuduhkan ke Jokowi. Inilah yang membuat perkara ini menjadi aneh dan mengundang kecurigaan bahwa Jokowi memang tidak punya ijazah SMA.

Gugatan sejumlah aktivis di pengadilan Jakarta juga menemui jalan buntu. Para penggugat dan pengacara penggugat sangat kecewa karena hakim yang menyidangkan perkara kelihatan tidak netral dan melindungi Jokowi agar lolos dari jerat hukum. Jokowi yang menjadi obyek gugatan tidak pernah hadir dalam persidangan. Jokowi mengutus seseorang untuk mewakilinya namun sama sekali tidak membawa surat kuasa. Jokowi tidak hadir, dan ijazah yang menjadi obyek perkara tidak pernah ditunjukkan.

Para aktivis yang melakukan gugatan memang sadar bahwa usaha mereka akan sangat susah waktu itu karena Jokowi masih sangat kuat. Jokowi masih menjadi presiden. Sudah menjadi pengetahuan umum selama 10 tahun berkuasa secara zalim, Jokowi menekuk hukum sedemikian rupa untuk kepentingan politik sempitnya.

Semua perangkat dan institusi hukum dia kuasai. Kelompok yang mendukungnya—seperti para begundal dan buzzer—kebal hukum meskipun nyata-nyata melanggar hukum. Sementara kelompok yang dianggap lawan politik, tidak punya salah pun dicari-cari salahnya—dan harus salah—meskipun sesungguhnya sama sekali tidak bersalah. UU ITE dijadikan senjata oleh Jokowi untuk menggasak para aktivis dan menjebloskan mereka ke dalam penjara.

Keculasan Jokowi dalam bidang hukum ini sudah menjadi pengetahuan umum. Jokowi sama sekali tidak mempunyai niat—apa lagi visi besar—untuk menjadikan hukum sebagai alat penegakan hukum dan keadilan. Sebaliknya, Jokowi menjadikan hukum sebagai instrumen politik untuk agenda sempit dia yang penuh kezaliman.

Karena kuatnya Jokowi inilah maka perlawanan para aktivis hampir tak punya efek. Jokowi terus melaju dengan kezalimannya mengangkangi hukum. Jangankan kasus ijazah palsu yang langsung menyasar dirinya, kasus-kasus umum lainnya bila menyangkut kepentingan gerombolannya akan langsung dibuat kandas dengan segala rekayasa. Kondisi ini berlangsung sampai dia turun jabatan.

Namun sekian minggu terakhir ini dunia media sosial kembali digemparkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang forensik digital. Dia mampu menelusuri file video dan gambar dan bisa menentukan apakah sebuah video atau gambar sudah diubah atau masih asli. Dia mampu menemukan bahwa ijazah Jokowi 100 persen palsu.

Dia mendapatkan akses ke skripsi S1 Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Dia menemukan bahwa lembar pengesahan skripsi aneh. Halaman ini dicetak menggunakan font Times New Roman. Skripsi Jokowi selesai dibuat tahun 1985, padahal font Times New Roman baru masuk Microsoft Word pada tahun 1992. Ini tentu aneh dan janggal—yang menghasilkan kesimpulan pasti skripsi Jokowi dibuat pada tahun 1992 atau setelahnya.

Tidak cuma itu, pada lembar pengesahan ini dosen pembimbing dan penguji tidak membubuhkan tanda tangan—hal yang tidak mungkin terjadi di UGM. Foto Jokowi di ijazah mengenakan kacamata, padahal UGM mempunyai peraturan melarang calon wisudawan mengenakan kacamata. Alhasil kejanggalan-kejanggalan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ijazah S1 Jokowi memang palsu.

Hal-hal aneh dan janggal ini membuat banyak orang mengaitkannya dengan usaha Jokowi membuat Omnibus Law—salah satu produk UU paling zalim yang dibuatnya—yang berusaha menghapuskan pidana terhadap pemalsu ijazah. Jadi, kata banyak orang dengan penuh curiga, usaha Jokowi untuk melindungi dirinya dari jerat pidana ijazah palsu dia antisipasi dengan perubahan UU.

Publik semakin yakin ijazah Jokowi memang palsu karena ahli forensik digital tersebut mendapatkan teror yang tidak ringan. Kaca mobilnya dipecahkan dan ban disayat sampai kempes sehingga mobil tersebut tidak bisa dipakai. Publik sangat yakin bahwa teror pengecut ini ada kaitannya dengan gencarnya si ahli forensik digital dalam mengungkapkan palsunya ijazah Jokowi—meskipun sejauh ini publik belum punya bukti nyata.

Saya dari dulu sama sekali tidak pernah tertarik dengan urusan ijazah palsu Jokowi. Karena tidak saja isu ini tidak bermutu dan memalukan bila ternyata benar, tetapi juga karena beberapa orang alumni UGM di Fakultas Kehutanan mengatakan Jokowi memang pernah terlihat kuliah di sana. Satu orang pengusaha bidang perkayuan mengatakannya secara langsung kepada saya, sementara dua orang lainnya disampaikan lewat sumber yang bisa dipercaya. Karena alasan inilah maka saya berpikir kemungkinan besar Jokowi memang tamat dari Fakultas Kehutanan UGM.

Namun derasnya informasi dalam beberapa pekan terakhir ini, terutama yang berkaitan dengan pengujian foto ijazah Jokowi menggunakan aplikasi tertentu yang hasilnya foto itu ternyata bukan foto Jokowi tetapi foto orang lain, membuat saya berubah pikiran. Karena dari orang-orang yang bersaksi bahwa Jokowi memang sempat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, tidak ada yang secara sepesifik mengetahui dan berani menjamin Jokowi memang tamat kuliah. Pernah kuliah dan wara-wiri di kampus tidak menjamin seseorang pasti tamat dan punya ijazah.

Jokowi seharusnya membuat masalah jadi sederhana untuk menghentikan ribut-ribut tidak bermutu ini. Yaitu tunjukkan ijazah asli dengan mengundang para penuduh dan wartawan. Sesederhana itu. Semakin Jokowi mengelak, apa lagi dengan menyewa pengacara untuk menggertak publik, maka semakin yakinlah masyarakat memang ijazah Jokowi palsu adanya.

Jokowi harus berani menerima rombongan aktivis yang akan bertandang ke rumahnya di Solo dalam waktu dekat. Mumpung hari baik bulan Syawal, Jokowi harus membuka rumahnya untuk kelompok ini, sama seperti dia sangat bangga menerima ratusan bahkan ribuan warga yang mengunjunginya setiap hari. Jokowi tidak perlu takut kalau memang benar. Kenapa harus menolak tamu yang datang baik-baik untuk klarifikasi ijazah.

Hal yang sama juga berlaku untuk UGM. UGM harus menerima rombongan aktivis yang akan mengklarifikasi ijazah Jokowi. Bila ijazah Jokowi memang palsu, UGM harus bertanggung jawab. UGM harus melaporkan dan memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam kejahatan pemalsuan ijazah.

Kebenaran harus diungkap apa pun risikonya. Kita adalah bangsa besar yang tidak tunduk pada kejahatan dan kezaliman terorganisir. Apa lagi cuma teror receh. (*)

by : Dr. Syahganda Nainggolan/Sabang Merauke Circle

PRESIDEN Akal Sehat, Rocky Gerung dan Professor Sufmi Dasco Ahmad begitu lahap menyantap sayur lodeh di kawasan Senayan Park Jakarta, Senin (7/4) siang tadi. Sayur lodeh ini mengkombinasikan pedas yang terukur dengan rasa asam yang juga terukur. Keenakannya lebih enak daripada Tom Yam Thailand. Jagung, kacang panjang, melinjo dalam sayuran begitu lembut untuk dilahap.

Rocky sama sekali tidak memakan nasi. Sedangkan Dasco menikmati enaknya nasi merah. Sebagai minuman pengantar makan, Rocky memesan bir. Sementara Dasco hanya minum air mineral. Meja makanan penuh dengan tahu, tempe, ayam, ikan asin sedikit pedas dan ikan gurame goreng kering.

Pertemuan ini sudah dirancang seminggu sebelum lebaran. Saya, Jumhur Hidayat (pemimpin sejuta buruh) dan Ferry Juliantono (tokoh Koperasi) yang merancang pertemuan ini ikut asyik menyantap makanan. Berlima kami menghabiskan waktu 2,5 jam. Kami mendiskusikan nasib Bangsa Indonesia ke depan, di bawah naungan pemimpin revolusioner Prabowo Subianto.

Kami tidak membahas trending topic "Judi Kamboja" yang lagi menyerang Dasco. Sebab, Dasco mengatakan dirinya tidak terganggu dengan serangan personal. Darco hanya ingin bicara soal yang lebih besar, yakni soal nasib bangsa yang lebih baik. Bangsa yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Ada tiga hal penting yang menjadi isu pembicaraan kami sambil menyantap makanan. Pertama, Prabowo Subianto, menurut Rocky, ketika dirinya dahulu kala, puluhan tahun lalu, menemani almarhum. Dr. Adnan Buyung Nasution bertemu Prabowo. Mendengar keinginan Prabowo untuk menjadi pemimpin besar sosialis dunia, setidaknya Asia.

Sosialisme ini tentunya mendapatkan kesempatan untuk diwujudkan saat ini. Terutama ketika pemimpin populis dunia, Donald Trump, melakukan disrupsi pada tatanan global lama yang sangat neoliberal. Berbagai negara yang terkena dampak "Trump's War Trade" dapat menggalang kekuatan dan solidaritas. Apalagi bulan ini adalah bulan Konprensi Asia Afrika. Dasco mencatat usulan diskusi agar Prabowo pidato tentang solidaritas Asia-Afrika pada peringatan Konprensi Asia Afrika bulan ini.

Menurut Rocky Gerung, Prabowo dan Anwar Ibrahim, PM Malaysia dapat menjadi duo pemimpin yang berduet membentuk solidaritas pemimpin bangsa-bangsa berkembang. Melalui kerjasama antar negara, dampak kebijakan Trump dapat diatasi secara langsung. Namun, diskusi kami sedikit dibingungkan oleh adanya kemungkinan Trump semakin marah, khususnya dengan pilihan Indonesia beberapa waktu lalu menjadi anggota BRICs. Indonesia harus mengatasinya dengan diplomasi terukur ke Amerika. Indonesia harus cepat menunjuk Duta Besar baru di Amerika yang bekerja penuh.

Pembicaraan kami berpindah ke lapangan kerja. Misalnya, lapangan kerja pedesaan harus meningkat setidaknya satu juta lapangan kerja baru. Terutama setelah kebijakan Prabowo membangun 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Selama ini penyerapan naker di pedesaan mencapai 40 juta jiwa dengan lapangan kerja tercipta 1,3 juta tahun lalu.

Lapangan kerja di pedesaan bisa dilakukan melalui industrialisasi pedesaan yang massif. Peluang "circular economy" dan subtitusi impor mesin-mesin pertanian dapat dilakukan selama dua tahun terakhir. Terutama tatanan ekonomi yang diperkirakan terganggu oleh kebijakan Trump.

Saya menyampaikan ambisi Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Misalnya untuk membangun industri pedesaan. Bursah, yang akan membangun pabrik alat-alat pertanian skala kabupaten ke depan. Kami mendefinisikan sebagai bagian contoh industrialisasi pedesaan tersebut. Industri yang nantinya dapat dikembangkan ke kabupaten lainnya se Indonesia, jika berhasil.

Ferry Juliantono yang menyinggung kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank negara yang komitmennya besar saat ini. Pemerintah dapat mempercepat proses penumbuhan industri pedesaan. Sedangkan saya menimpali agar bank-bank negara masuk kembali dalam skema pembinaan kaum wirausaha menengah melalui kebijakan “Bapak Angkat-Anak Angkat” bagi setiap perusahaan besar peminjam kredit bank.

Sementara di perkotaan, industri-industri padat karya harus digalakkan kembali. Dengan kebijakan subtitusi impor (membatasi impor dengan membangun industri sejenis), yang mungkin dilakukan saat ini. Pemerintah dapat membangun pabrik-pabrik sandang, papan dan pangan dengan memastikan penyerapan produksinya. Sedikit kebijakan proteksionis diperlukan segera.

Selanjutnya giliran Jumhur Hidayat yang menimpali. Fakta bahwa lapangan kerja yang terbatas di dalam negeri, harus mendorong pemerintah melihat peluang lapangan kerja di negara lain. Misalnya, Jepang, Australia dan Korea yang kekurangan tenaga kerja. Peluang ini harus cepat direbut Indonesia.

Kombinasi penciptaan lapangan kerja di pedesaan, perkotaan dan penempatan naker di luar negeri, bisa mengurangi tekanan objektif dari kebutuhan lapangan kerja yang begitu besar saat ini. Berkurangnya pengangguran tentunya akan ikut menyelesaikan masalah "Indonesia Gelap" dan "#Kaburajadulu".

Rocky Gerung sudah selesai makan. Kini dia minta cemilan dan kopi hitam. Saya terus menambah makan. Jumhur menghabiskan semua ikan gurame, sampai kepala ikan dilahap. Dasco tetap konsisten dengan satu jenis lauk, yakni ikan teri. Cemilan akhirnya datang, yakni singkong, pisang goreng coklat keju serta ubi. Diskusi terus berlanjut. 

Sementara Dasco sesekali menerima telpon dan WA. Kadang suara Dasco menggelegar "saya tidak bisa intervensi penegak hukum", teriaknya ditelpon. Sikap dasco yang patut untuk didukung. Sambil diskusi Dasco menjelaskan dia sedang mengatur pertemuan penting antara Prabowo dan Ibu Megawati Soekarnoputri.

Pembicaraan kami berpindah ke soal demokrasi. Sebelum diskusi berlanjut, Jumhur minta diijinkan merokok ke luar ruangan. Tentu Ferry Juliantono juga minta ikut merokok. Namun, Dasco mempersilahkan merokok di ruangan aja, asal pintu sedikit dibuka. Saya sebenarnya ingin protes, karena adanya asap di ruangan dan udara tidak dingin lagi. Namun, karena diskusi tidak boleh terhenti akhirnya saya mengalah. Rocky ternyata merokok juga, seperti rokok elektrik. Sepanjang lima tahun saya interaksi dengan Rocky terakhir ini, dia tidak merokok.

Rocky menjelaskan Prabowo harus sering berdialog dengan tokoh-tokoh besar seperti Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati. Era Prabowo juga menurut Rocky, harus meninggalkan sekutu-sekutu yang tidak progresif. Dalam aliansi ideologis, Prabowo harus bersekutu juga dengan kelompok Islam strategis. Cuma Rocky menyayangkan kenapa partai-partai tidak lagi memikirkan kaderisasi Ideologis.

Kelompok progresif revolusioner harus dibangun. Di pedesaan harus dibangun kaum tani progresif melalui gerakan koperasi yang massif. Pada saat kakeknya Prabowo, pak Margono, menjadi aktifis koperasi, tahun 1970, dalam catatan Prof. Sri Edi Swasono, kataku, telah dibentuk 1500 koperasi simpan pinjam dengan anggota 200.000 jiwa.

Orang-orang kecil anggota koperasi senang karena memiliki semangat hidup bersama dan mendapatkan modal kerja secara mudah. Jika rencana Prabowo berhasil dengan 80.000 koperasi desa, maka kekuatan ekonomi rakyat akan menjadi dominan. Begitu juga kekuatan rakyat sebagai kekuatan sosial.

Kelompok progresif di perkotaan dapat dibangun melalui Buruh Progresif. Buruh dapat menjadikan dirinya sebagai kekuatan produksi (Productive Force) melalui "Buruh Bela Negara", seperti di Jepang dan Korea era '80an. Kaum muda perkotaan juga dapat dihimpun dalam gerakan koperasi di kampus-kampus dan sekolah-sekolah, sehingga menjadi kekuatan produktif rakyat. Tema politik dan demokrasi ke depan bisa diisi oleh berbagai kegiatan produktif.

Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah tiga. Dasco harus bergegas ke istana untuk rapat dengan Presiden. Semua bahan diskusi yang kami diskusikan akan disampaikan ke presiden Prabowo. Dasco berjanji pertemuan seperti ini nantinya akan dilakukan dengan presiden langsung.

Setelah Dasco pergi, kami masih menyantap makanan ringan. Kopi tambah lagi. Kebulan asap rokok terus berlanjut. Rocky kemudian menyeletuk, Prabowo Subianto akan mampu membangun bangsa ini dengan Dasco sebagai kuncinya.

Inilah sekelumit cerita halal bi halal antara Presiden Akal Sehat, Rocky Gerung dan Dasco. Sebagai tangan kanan presiden, Dasco begitu teliti dalam merespon diskusi dan mempertajam dengan berbagai informasi aktual. Saya, Rocky, Jumhur dan Ferry Juliantono sangat gembira banyaknya agenda bangsa terbahas. Agenda pahit dan pedas seperti sayur lodeh. Secara objektif memang situasi kita penuh tantangan besar. (*)

 Ilustrasi via AI 

DI SEBUAH negeri yang katanya demokratis, kekuasaan memiliki satu ketakutan yang lebih besar daripada oposisi, demonstrasi, atau kritik tajam di media sosial. Ketakutan itu adalah kecerdasan rakyat. Sebab kecerdasan melahirkan pemikiran kritis, dan pemikiran kritis adalah pisau yang siap menguliti kebohongan, ketidakadilan, dan manipulasi. Maka, bagi mereka yang menikmati kekuasaan, menjaga rakyat tetap bodoh bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi bertahan hidup.

Revolusi Mental yang Dikubur Diam-Diam

Jokowi naik ke panggung kekuasaan dengan jargon "Revolusi Mental." Sebuah frasa yang terdengar heroik, menjanjikan perombakan cara berpikir rakyat yang selama ini dianggap lemah dan mudah dikendalikan. Orang-orang bersorak, para akademisi menyusun naskah ilmiah, para pakar merancang program, dan media berlomba-lomba menyanjungnya. Namun, seperti banyak janji politik lainnya, revolusi mental itu akhirnya lebih mirip dongeng pengantar tidur.

Di balik layar, kekhawatiran muncul: bagaimana jika rakyat benar-benar menjadi cerdas? Bagaimana jika mereka mulai mempertanyakan janji kampanye, melihat kebijakan dengan mata kritis, dan memahami permainan kekuasaan yang sebenarnya? Maka, seperti nasib banyak kebijakan progresif lainnya, revolusi mental tidak pernah benar-benar dijalankan. Program itu dikemas rapi, dimasukkan ke dalam gudang arsip, dan dikunci dengan gembok besi ketakutan.

Sebagai gantinya, pemerintah memilih cara yang lebih efektif: membanjiri rakyat dengan bantuan sosial menjelang pemilu. Bansos bukan sekadar bantuan, melainkan candu yang membuat rakyat melupakan ketidakadilan. Di hadapan amplop berisi uang, karung beras, dan minyak goreng murah, perdebatan tentang demokrasi, transparansi, dan good governance menjadi tak relevan. 

Demokrasi: Kapal yang Dinahkodai Orang Buta

Socrates, lebih dari dua ribu tahun lalu, sudah mencium bau busuk demokrasi yang dijalankan tanpa pendidikan. Ia membandingkan masyarakat dengan kapal di tengah lautan. Jika kapal itu dinahkodai oleh orang-orang yang tidak paham navigasi, hasilnya adalah bencana. Begitu pula dengan negara yang dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang politik dan kebijakan publik.

Socrates tidak menentang demokrasi, tetapi ia percaya bahwa hak memilih harus didasarkan pada pengetahuan, bukan sekadar hak lahiriah. Namun, apa yang terjadi di negeri ini?

Pemilu bukan ajang adu gagasan, melainkan festival pencitraan. Rakyat dipilih bukan karena kecerdasannya, tetapi karena kesediaannya untuk tertawa melihat tingkah politisi di TikTok. Dan ketika tiba saatnya memilih pemimpin, pertimbangan yang digunakan bukan visi-misi, melainkan seberapa banyak bansos yang diterima atau seberapa sering sang calon tersenyum di baliho.

Sejarah mencatat, Socrates akhirnya dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Kejahatannya? Mengajarkan orang-orang berpikir kritis. Demokrasi tanpa pendidikan, menurutnya, adalah pintu gerbang bagi kehancuran. 

Mengapa Kebodohan Adalah Aset Kekuasaan?

Rakyat yang bodoh adalah jaminan umur panjang bagi kekuasaan. Di berbagai negara, kebijakan yang memperbodoh rakyat selalu menjadi senjata utama untuk mempertahankan dominasi.

Korea Utara: Pendidikan di negara ini bukan bertujuan mencerdaskan, tetapi menciptakan rakyat yang tunduk dan memuja pemimpin mereka seperti dewa. Sejarah dunia dipelintir, informasi disaring, dan akses ke dunia luar ditutup rapat. Hasilnya? Sebuah masyarakat yang tidak pernah tahu bahwa ada dunia yang lebih baik di luar sana.

Amerika Serikat: Di negeri yang katanya paling demokratis, ada pola yang sama. Pendidikan tinggi dibuat mahal, sehingga hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Sementara itu, rakyat kelas bawah dijejali dengan hiburan tanpa henti, dari reality show hingga algoritma media sosial yang membentuk gelembung informasi. Kebodohan yang sistematis membuat mereka mudah dimanipulasi dalam pemilu.

Indonesia: Dari revolusi mental yang dikubur hingga bansos yang dijadikan alat kendali, semuanya menunjukkan satu pola: penguasa lebih nyaman dengan rakyat yang manut dan tidak bertanya. Prabowo, dalam kampanye pilpres 2024, berjanji menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, Namun, belum beberapa bulan menjabat, biaya kuliah justru naik drastis. Tentu ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa hanya mereka yang "beruntung" yang bisa mengakses pendidikan tinggi, sementara yang lain cukup menjadi buruh kasar dan kaum proletariat pendukung setia dalam pemilu berikutnya.

Kebodohan yang Dilestarikan, Demokrasi yang Dikuburkan

Di negeri ini, demokrasi bukanlah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia lebih mirip sirkus yang dimainkan oleh segelintir elit, sementara rakyat cukup menjadi penonton yang tertawa, menangis, dan akhirnya pulang tanpa menyadari bahwa mereka baru saja ditipu.

Socrates mungkin benar. Demokrasi tanpa pendidikan adalah bencana. Dan penguasa yang takut pada kecerdasan rakyat adalah mereka yang tahu bahwa tanpa kebodohan, mereka tidak akan bertahan lama . (*)

(Penulis adalah pemerhati kebijakan public)

by : Joharuddin Firdaus/Pemeharti Politik Sosial dan Budaya

TIGA anggota Polisi Daerah (Polda) Lampung tewas ditembak saat menggrebek judi sabung ayam. Tiga anak bangsa ini dipastikan meninggal dunia saat melakukan tugas resmi sebagai polisi. Bukan mereka sedang melakukan kegiatam yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan kelompok. Untuk sementara dua oknum anggota TNI diduga yang melakukan penembakan kepada 17 polisi yang menggrebek lokasi judi ayam.

Kapolri Pak Jendral Listyo Sigit Prabowo dari Serang Banten menyatakan “bersama dengan Panglima TNI Pak Jendral Agus Subianto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polda Lampung. Tujuannya untuk menuntaskan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Sementara di tingkat provinsi Kepolda Lampung dan Komandan Korem 043/Garuda Hitam juga terus melakukan investigasi bersama”.

Kapolri juga menyatakan bahwa “selalu mendorong seluruh anggota polsi untuk meningkatkan samangat dan bekerja dengan baik. Selalu bekerja dengan penuh semangat. Namun anggota polisi supaya selalu lebih hati-hati dan menjaga sinergitas, dan soliditas untuk kepentingan rakyat”.

Masyarakat Indonesia, dan mungkin saja dunia dibuat bingung, kaget, sedih, bahkan mungkin marah kepada Kapolri setelah medengar pernyataan Pak Jendral Sigit. Benar-benar pernyataan sikap dari Kapolri yang kering dan hampa. Tidak bemakna, tidak berisi dan tidak berkelas sebagai Kapolri. Rakyat pasti marah karena anggota polisi yang meninggal dalam tugas tersebut dibiayai sejak mulai dari pendidikan sampai meninggal itu dengan uang dari pajak rakyat.

Pernyataan yang tidak menggambarkan pesan Pak Jendral Sigit sebagai seorang hebat. Bukan sebagai tokoh yang sedang memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Seakan-akan yang mereka meninggal itu bukan anak buah Pak Jendral Sigit. Seakan-akan anggota Polisi Lampung yang meninggal itu bukan anggota polisi. Jangan begitulah Pak Jendral Sigit, sebab tiga anggota Polisi itu punyak bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya istri dan punya anak. Keluarganya pasti sedih Pak Kapolri.

Kapolri melakukan kordinasi dengan Panglima TNI itu standar baku kalau ada gesekan di level bawah antara anggota Polisi dengan TNI dil lapangan. Dinaikkan pangkat anumerta satu tingkat lebih tinggi, itu juga wajib hukumnya. Apalagi untuk anggota yang gugur saat melakukan tugas di lapangan. Semua Kapolri dipastikan akan melakukan langkah-langkah sama dengan yang Pak Jendral Sigit lalukan itu.

Semua yang sudah Kapolri Pak Sigit lakukan bersama Panglima TNI itu adalah tahapan-tahapan yang harus secara oficial. Namun yang sangat diperlukan dari Pak Sigit adalah sentuhan kemanusiaan kepada anggota tiga Polisi yang meninggal dunia tersebut bersama keluarganya. Kejadian penembakan tiga anggota Polda Lampung ini bukan saja bikin rakyat marah. Namun mungkin semua anggota TNI ikut juga marah, karena sangat memalukan dan mencoreng muka TNI.

Pantasnya itu Pak Kapolri Sigit bikin dulu pernyatakan sikap bahwa “intitusi Polri turut atau sangat prihatin dan belasungkawa yang mendalam dengan kejadian tersebut. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua sebagai bangsa. Diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi pada waktu-waktu mendatang. Bukan saja institusi Polri yang merugi, namun yang rugi adalah bangsa Indonesia”.

Pak Kapolri Jendral Sigit harusnya jangan takut untuk menyatakan sikap mengecam kejadian ini. Jangan juga takut kehilangan jabatan sebagai Kapolri. Pasti Pak Presiden Prabowo Subianto mendukung Pak Sigit soal. Namun kalau sampai kehilangan jabatan sebagai Kapolri juga, maka bintangnya Pak Sigit tidak mungkin turun ke bintang tiga. Toh, Pak Sigit sudah menjabat Kapolri selama empat tahun lebih. Bahkan menjadi Kapolri dengan masa jabatan terlama sejak reformasi 1998.

Kapolri Pak Jendral Sigit yang baik dan hebat. Kejajdian yang menimpa tiga anggota Polsek Nagara Batin, Polres Way Kanan, Polda Lampung ini bikin semua anggota Polri dari sabang sampai Merauke resah dan sedih. Khawatirnya anggota polisi menjad takut untuk bertindak menghadapi gangguan keamanan dan penyakit masyarakat. Khawatir kalau bakal terulang anggota Polda kembali.

Ayo Pak Jendral Sigit, belum terlambat kooo. Bikinlah pernyataan sikap yang isinya mengecam kejadian penembakan terhadap tiga anggota Polda Lampung yang tewas belum lama ini. Pendek saja kelimatnya. Bilang saja begini “Polri sangat prihatin, turut belasungkawa yang mendalam serta mengecam dengan kejadian tersbut”. Jangan ikuti kelukuan Mulyono yang tidak mempunyai rasa empati terhadap kematian anak bangsa, seperti kejadian penembakan di KM 50 dulu itu. (*)

by : Salamuddin Daeng/Pengamat Ekonomi

DUNIA saat ini berubah dengan cepat. Namun Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah yang lebih cepat lagi. Langkahnya sama sekali tidak terduga-duga oleh para menterinya. Sebagian besar anak buahnya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ada yang mencoba menjelaskan, namun dengan tatapan mata yang kosong seperti Sri Mulyani. Tidak paham yang dimaui Presiden apa?

Sebagian yang lain mencoba memberikan pemahaman. Sayangnya yang disampaikan itu salah. Misalnya, penjelasan yang disampikan terkait dengan Danantara. Ada lagi yang mecoba memanifestasikan kebijakan Presiden Prabowo seperti launching Bank Emas. Namun penjelasan yang sangat memalukan dan konyol. Dikira Bank Emas itu seperti perusahaan pegadaian. Sungguh benar-benar menyedihkan, karena pembantu presiden gagal paham.

Dunia kini tengah menyaksikan action Presiden Amerika Serikat Donal Trump yang membuat berbagai kebijakan kontoversial. Trump memotong anggaran pemerintahnya. Termasuk memangkas berbagai bantuan luar negeri. Trump juga keluar dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas. Langkah berikutnya, Trump memberlakukan tarif besar besar-besaran kepada negara yang menjadi pesaingnya.

Donal Trump dengan gagah dan bangga membuat berbagai kebijakan yang mengubah haluan Amerika menuju proteksionisme. Trump tidak peduli dengan tanggapan dari negara lain. Tujuannya untuk menjaga dan menyelamatkan kepentingan nasional Amerika. Untuk itu, Amerika Serikat menjalankan proteksionisme secara terbuka dan telanjang. Tanpa tendeng aling-aling. Dunia dibuat tersentak kaget.

Hampir mirip dengan Trump di Indonesia. Namun lebih tinggi dari yang dilakukan Donald Trump. Presiden Prabowo melakukukan gerakan banting setir. Benar-benar mengubah rute ekonomi Indonesia. Membuat kebijakan yang paling mendasar yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah reformasi Indonesia.

Jika dilihat dari level kebijakan ekonomi, maka yang dilakukan Presiden Prabowo hari ini adalah Top of The Top Level. Benar-benar mengagetkan. Banyak pihak yang dibuat terperanga  dan tekaget-kaget antara percaya dan tidak. Para pengikutnya yang tidak paham, pasti langsung merinding dan asam lambunya naik. Penyebabnya, banyak bohir-bohir mereka yang lama bakal terkena dampak kebijakan Presiden Prabowo.

Rezim devisa yang menjadi kebanggan pamain uang kotor dibuat tidak bisa berkutik. Sebuah kebijakan yang tidak pernah terbayangkan berani dilakukan oleh pemeritah negara Republik Indonesia sejak merdeka. Selama ini Indonesia tersandera oleh rezim devisa bebas. Ketika Prabowo menghentikan rezim devisa bebas, maka berhentilah semua agenda neoliberalisme di Indonesia.

Otomatis berhenti juga kebiasaan lama menikamti liberalsiasi keuangan dan liberalsiasi perdagangan di Indonesia. Kebiasaan pencurian dan penggarongan sumber daya alam Indonesia akan terhenti. Berhenti pula berbagai korupsi dalam perdagangan bebas yang selama ini membuat Indonesia kere.

Rezim devisa bebas merupakan alat beroperasinya seluruh perampokan sumber daya alam Indonesia. Menjadi alat utama beroperasinya seluruh praktek pencucian uang di negeri ini. Selain itu, sebagai sarana yang paling penting untuk oligarki menghindari kewajiban pajak dan kewajiban keuangan kepada Indonesia.

Pantas saja Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap mati menghadapi para koruptor. Rupa-rupanya mereka rezim devisa bebas inilah yang dimaksud. Para bandit yang selama ini sangat berkuasa dan powerfull mengatur ekonomi Indonesia. Beraksi dengan leluasa tanpa ada yang bisa mencegah meraka. Namun kali jadi ayam sayur.

Kebijakan berikutnya yang juga berada pada level kedua bidang ekonomi adalah dideklarasikannya Danantara. Sebuah lembaga untuk mengonsentrasikan sumber daya keuangan Indoensia yang terpragmentasi. Selama ini dibelah-belah oleh para oligarki Indonesia supaya gampang dicoleng. Danantara akan melawan ketergantungan negara kepada para bandit keuangan dan modal asing.

Lembaga pembiayaan seperti Danantrara adalah pernyataan sikap Presiden Prabowo. Mengumumkan kepada dunia bahwa ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan bergantung kepada siapapun. Tidak bergantung pada uang dan pasar uang para oligarki. Tidak juga bergantung pada modal asing. Nah, Rosan Rorlani harus mengerti dan paham pesan ini. Jangan sampai bingung dan gagal paham.

Selama ini mereka para oligarki menjatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sengaja mendesain APBN paket hemat. APBN sengaja dibuat kecil, agar ekonomi Indonesia terus menghiba kepada para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam. Para bandit ini berkolaborasi dengan para pengambil keputusan di bidang moneter dan keuangan. Targetnya membuat APBN dengan paket hemat.

Bayangkan saja. Daya keruk oligarki terhadap sumberdaya alam yang naik berkali-kali lipat. Sumberdaya alam yang diekspor ke luar negeri mendapatkan segudang dollar. Sayangnya, setoran mereka kepada APBN tetap seupil. Tidak berubah dan bertambah dalam satu dekade terakhir. Mengapa demikian? Semua itu berkat bantuan dari para penguasa moneter dan para penguasa pajak Indonesia.

Danantara adalah kekauatan ekonomi besar yang baru. Gabungan kekuatan moneter dan fiskal yang akan menghentikan para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam ini. Danantara memang pada ujungnya akan lebih besar dari APBN Indonesia selama ini. Lebih besar daya dobraknya dari otoritas moneter manapun di Indonesia.

Kebijakan ketiga adalah Prabowo memotong anggaran negara atas nama "efisensi". Tidak ada yang menyangka kebijakan ini berani diambil Presiden Prabowo. Selama ini ekomomi dipaksa berada dalam keyakinan bahwa APBN harus selalu defisit. Kalua tidak defisit, maka target pertumbuhan ekonomi tidak dapat diraih. APBN harus bergantung pada pembiayaan tambahan dari luar pajak, yaitu utang utang dan utang. Tanpa pembiayaan utang, maka ekonomi tidak dapat tumbuh.

Semua logika pembenaran agar APBN tetap bikin utang dibangun. Tujuannya, agar pemerintah terus mengambil utang jumbo. Kalau bikin utang, maka para makelar utang dan makelar proyek APBN bernyanyi dengan judul lagu ‘’disini senang disana senang’’. Sekarang sori ye, sori ye kata Presden Prabowo. APBN yang sudah diijon oleh para makelar proyek dan makelar utang di APBN dibuat tidak berkutiik.

Para makelar ijon APBN yang dananya telah dipotong di awal, mendadak banyak yang mengalami vertigo. Para politisi dan makelar sebentar lagi berhadapan dengan para penagih utang. Akan ditagih uang yang sudah diijonkan untuk APBN. Kapan proyek APBN yang sudah diijon itu mereka dapat. Apalagi Prabowo telah mengehentikan semua praktek ijon APBN. Langkah efisiensi akan terus dilakukan sampai lima tahun ke depan untuk memotong kebiasaan ijon proyek APBN.

Para ekonomi dan pengamat yang jernih tahu kalau semua kebijakan Presiden Prabowo akan menghempaskan para oligarki dari puncak dominasi mereka selama ini. Semua orang juga tau bahwa kebanyakan penyelengara negara kita telah hidup dalam pemahaman yang sama bahwa ekonomi Indonesia adalah pasar bebas. Kekuatan ekonomi adalah pajak dan utang. Sementara stabilitas ekonomi adalah nilai tukar.

Semua instumen yang nyata-nyata adalah persepsi, dipandang sebagai kenyataan. Anehnya, dipaksa untuk harus diikuti. Untuk merealisasikan persepsi itu, maka harus ciptakan utang uatang dan utang di APBN.  Sekarang mereka melihat Presiden Prabowo dengan tatapan mata yang kosong. Perasaan mereka hancur seperti hancurnya para bohir oligarki. Para pejabat meneter dan keuangan Indonesia terperanga antara percaya dan tidak kepada Presdein Prabowo. Baru sadar kalau Presiden Prabowo paham dan khatam tenta masalah moneter dan fiskal.

Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo harus membuat pasukan yang kuat menghadapi dewa linglung ini. Bukan saja para oligarki yang linglung. Penguasa moneter dan fiskal sudah mersa aman dan nyaman selama ini juga lingling. Untuk itu, Presiden Prabowo perlu dan segera siapkan pasukan pemukul, sekaligus pasukan untuk bertahan. Para dewa moneter, fiskal dan sumberdaya alam memang linglung. Namun mereka juga menyiapkan serangan balik dadakan. (*)

by : Tony Hasyim/Wartawan Semior FNN

“Negara ini mau dibawa kemana sih sama Prabowo?" Itu pertanyaan kawan saya, seorang praktisi ekonomi senior, yang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 80-an.

Pasalnya, dia tergagap-gagap mengikuti sepak terjang Prabowo di sektor ekonomi. Setelah membentuk lembaga pembiayaan “Danantara” yang sudah kontroversial, Prabowo mau meluncurkan program lebih kontroversial lagi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MM).

Dia mengibaratkan, dalam perang ekonomi global yang sedang berkecamuk saat ini, Prabowo mau menunggangi dua kuda perang sekaligus. Danantara adalah kendaraan perang "state capitalism". Sedangkan Kopdes MM adalah kendaraan "state socialism". Apa bisa Prabowo menungganginya dua-duanya sekaligus?

"Bisa dong!" kata saya. Dua kuda perang itu bisa diatur tandem menarik Prabowo di atas kereta perangnya (chariot). Begitu logika sederhana saya. Dua kuda ini pasti bergerak sesuai arahan kusir dia atas kuda perang itu.

Danantara, adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia. Kita mudahkan saja sebagai "dana abadi nusantara". Yaitu sebuah badan pengelola modal dan asset senilai Rp 14.000. Danantara ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan nasional diluar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara berkarakter “state capitalism”, karena negara ikut bermain di pasar untuk melipatgandakan modal dan assetnya. Negara bermain di pasar modal. Melakukan  investasi langsung dan aktivitas usaha yang berorientasi profit untuk negara.

Rosan Roeslani, seorang "kapitalis tulen" sudah ditunjuk menjadi Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Dia Rosan sudah kenyang pengalaman di belantara bisnis global. Dia memang dikenal "ahli patgulipat" saham. Jadi orangnya sudah cocok.

Sedangkan Kopdes Merah Putih, sudah jelas kendaraan perang sosialisme. Kopdes MM ini adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dan aktivitas usaha mengandalkan partisipasi masyarakat.

Indonesia ada tiga entitas bisnis yang berjalan. Pertama swasta, termasuk  di dalamnya para konglomerasi. Kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari BUMN kelas gurem sampai superholding ada. Ketiga, adalah koperasi, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) hingga "koperasi swasta" yang hidup dan dibiayai secara mandiri oleh masyarakat.

Konsep Kopdes MM ini mirip dengan KUD yang terkenal di jaman Pak Harto. Meskipun anggotanya masyarakat desa, tetapi pemerintah pusat melakukan "intervensi". Pusat terlibat dalam bentuk modal, penyuluhan dan pengawasan. Perangkat Pemerintah  Daerah (Pemda) yang dilibatkan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Dinas Pertanian, Dinas perindustrian Perdagangan, dan segala dinas perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah.

Para petani, nelayan, peternak, usaha kecil pedesaan menjadi anggota di Kopdes MM. Ikut menanam modal semampunya. Kemudian menyuplai hasil kerjanya ke Kopdes MM. Mereka tidak perlu khawatir produknya tidak terserap pasar, karena dulu ada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai "offtaker". Kabarnya Bulog yang ada sekarang, akan dirombak menjadi Bulognas yang berperan seperti dulu lagi.

Dulu, pemerintah bisa mengontrol stok barang dan harga sembako. Termasuk pupuk dan sarana pertanian, perikanan dan peternakan karena eksistensi KUD ini. Stok barang dan harga sembako diumumkan setiap pekan oleh Menteri Penerangan di layar TVRI. Sumber data utama dari KUD ini. Sekarana karena kurang mendapat perhatian, maka pemerintah sudah sangat kesulitan untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pada masa kejayaannya dulu, KUD mencapai 9.436 unit. Sekarang tinggal 4.000-an saja yang aktif. Sisanya lagi hidup segan mati tak mau, atau mati suri pelan-pelan. Namun kantor-kantor Induk Kopreasi (Inkud) di tingkat nasional dan Pusat Koperasi Unit Desa di tingkta provinsi masih eksis saat ini. Meski ruang bisnisnya terbatas.

Nah, Prabowo ingin menghidupkan lagi KUD dengan nama lain. Nantinya jauh lebih masif. Karena Kopdes MM rencananya dibentuk di 70.000 Desa. Diproyeksikan setiap Kopdes MM dapat melakukan perputaran ekonomi senilai Rp 7 miliar setiap tahun. Nanti ada perputaran uang Rp 490 triliun setiap tahun di desa-desa.

Dari mana modal awal untuk menggerakan Kopdes MM ini? Bisa jadi dari Danantara. Mungkin salah satu bank di bawah Danantara. Bisa jadi Ban rakyat Indonesia (BRI)  yang sudah mengakar kuat di pedesaan. BRI akan menjadi pendukung modal sekaligus penasehat bisnis koperasi tingkat desa ini.

Konsep Kopdes MM ini sedang dimatangkan. Mudah-mudahan saja dapat diresmikan secepatnya. Catatan penting adalah CEO Kopdes MM nanti harus sosok yang sudah mahir dalam bisnis koperasi. Jangan asal-asalan. Menjiwai gerakan dan masyarakat koperasi Indonesia. Paling kurang sama dengan CEO Danantara.

Kembali ke pertanyaan awal. Jadi mau dibawa kemana perekonomiuan negara ini oleh Prabowo? Sebenarnya Prabowo hanya ingin menggerakan perekonomian Indonesia sesuai dengan perintah pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Tidak khusus state capitalism. Bukan juga state socialism. Namun menggabungkan kedua mazhab ekonomi tersebut dalam wadah baru perekonomian, yaitu “Ekonomi Pancasila”. 

Danantara dan Kopdes MM dibentuk Prabowo berdasarkan semangat koperasi, yaitu gotong royong. Langkah ini menggabungkan prinsip state socialism and state capitalism yang secara implisit diuraikan dalam pasal 33 UUD 1945. Namun jalan yang ditempuh Prabowo ini pasti tidak mudah.

Perekonomian nasional kita sudah terlanjur dikuasai oleh kapitalisme swasta (private capitalism). BUMN juga sudah terlanjur dikangkangi oleh kepentingan kapitalis swasta. Minyak di Pertamina disuplai oleh swasta. Bahan bakar Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga disuplai oleh swasta. Saham perbankan bank-bank plat merah juga sudah terlanjur dilepas ke pasar modal.

Perekonomian nasional kita sebenarnya sudah disandera oleh kepentingan oligarki swasta asing dan domestik. Prabowo tentu berontak menyasikan kenyataan ini. Dia lalu menemukan solusi praktis dan cepat lewat kehadiran Danantara dan Kopdes MM. Banyak pihak yang bengong dan terheran-heran.

Makanya, tidak heran banyak juga yang protes Prabowo menarik tujuh BUMN dengan asset raksasa ke dalam Danantara. Sebuah super holding investasi langsung di bawah kendali Presiden memang sudah sulit untuk dijadikan barang bancakan lagi. Karena segala aktivitas dan ekspansi bisnisnya harus sesuai program Presiden.

Mendengar cerita saya seperti itu, kawan saya yang juga pemain besar di pasar modal ini langsung nyeletuk. "Kalo gitu, gue dukung Prabowo. Dia sedang merevolusi perekonomian kita," katanya. (*)

Oleh : Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Kebijakan Publik

PENGGELEDAHAN Rumah Mafia Migas Riza Chalid buntut kasus korupsi Pertamina, turut mengungkap dan menyeret nama Artis Cheline Evangelista.

Terseretnya artis berusia 32 tahun berasal dari jalur keterlibatan dua bersaudara Erick dan Boy Tohir yang dikabarkan sedang berusaha keras menyuap Jaksa Agung ST. Burhanuddin untuk tidak menyeret keterlibatan mereka.

Awalnya, penggeledahan di rumah Riza Chalid mengguak nama Jokowi, Budi Gunawan dan Riza Chalid sebagai Insiator korupsi. Boy dan Erick Tohir sebagai koordinator. Karyoto sebagai pengaman. Fahd A Rafiq dan Arya Sinulingga sebagai penghubung serta pengirim.

Terungkapnya sejumlah nama tersebut, jelas sangat menguntungkan daya tawar politik Jaksa Agung, ST. Burhanuddin. Benar saja, Erick dan Boy Tohir terbirit-birit menemui Burhanuddin sekitar jam 11 malam 28 Februari.

Selepas pertemuan tersebut, Burhanuddin mengumumkan secara resmi Erick dan Boy tidak terlibat kasus korupsi pertamina.

Tentu saja tidak gratis. Erick dan Boy disebut menyuap Jaksa Agung, Burhanuddin dengan menawarkan uang cash senilai 2 juta Dollar Singapura dan sebuah rumah mewah di Singapura kepada Cheline Evangelista yg disebut sebagai istri ke 5 Jaksa Agung Burhanuddin.

Kedekatan Celine dengan ST Burhanuddin mulai terendus publik kala namanya terseret kasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Celine terbukti memiliki kedekatan khusus dengan Jaksa Agung. Bahkan Cheline memiliki panggilan khusus untuk Burhanuddin dengan sebutan "papa".

Untuk kabar ini, telah menjadi maklumat umum yg beredar luas dan menjadi buah bibir masyarakat. Namun sampai hari ini, ST. Burhanuddin belum memberi klarifikasi atau bantahan.

Jika merasa kabar tersebit tidak benar, Buranuddin punya kesempatan untuk membantah dan melaporkan siapa saja yg menyebarkan kabar ini melalui pengaduan penyebaran fitnah.

Jaksa agung silahkan membantah atau melaporkan siapapun yg menyebarkan kabar ini.

Sebaliknya, dengan berdiam diri, makin menguatkan dugaan publik meyakininya. Rakyat berhak tahu akan tindakan kriminal Jaksa Agung di balik kontroversial tersebut. Apalagi Presiden Prabowo sebagai atasannya diam saja.

Jika kabar ini benar, maka jaksa agung telah melakukan “blackmail” data penggeladahan di rumah Riza Chalid. Melalui proses suap, jaksa agung menyembunyikan keterlibatan Erick dan Boy Tohir. Boleh jadi juga memperoleh suap atau tekanan dari Riza Chalid, Budi Gunawan, Karyoto bahkan Joko Widodo.

Kabar atas dugaan ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan hukum yg profesional dan adil.

Prabowo jangan diam saja. Ada dua nama menteri Erick dan Budi Gunawan termasuk kakak Pembina yg di istimewakan sebagai penasehat Danantara (Jokowi) terseret di dalamnya. Termasuk kapolda, Jaksa Agung dan pejabat BUMN.

Jangan hanya omon-omon mengejar koruptor sampai di antartika. Bereskan saja yg nampak di pelupuk mata, Pertamina. (*)

Oleh : Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN

Jaksa Agung ST Burhanudin dan anak buahnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tidak perlu tampil pasang badan menjadi juru klarifikasi, juru bicara dan juru selamat untuk kakak-beradik Garibaldi (Boy) Thohir dan Erick Thohir. Kejaksaan itu kerjakan saja tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan skandal korupsi terbesar di Pertamina sampai ke akar-akarnya. Biarkan nanti juru bicara keluarga Boy Thohir dan Erick Thohir atau wakil dari ADARO Grup yang melakukan bantahan, klarikasi atau pembelaan.

JAKSA Agung dan Jampidsus jangan sampai mengalami gagal paham. Sebagai perpanjangan tangan Presiden, tugas utama Kejaksaan Agung itu mewujudkan janji kampanye Presiden Prabowo, yaitu akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika sekalipun. Sekuat dan sekebal apapun para koruptor, akan dikejar oleh Preisden Prabowo. Begitu janji kampanye Presiden Prabowo. Makanya segera perhatikan, pahami dan menjiwai pesan serta janji tersebut.

Diduga kasus korupsi Pertamax RON 92 oplosan Rp 193,7 triliun ini mau direkayasa Jaksa Agung dan Jampidsus seperti kasus korupsi timah Rp 300 triliun. Untuk kasus korupsi timah para tersangka orang-orang terpilih. Hanya pelaku kecil saja yang dijadikan tersangka. Kejaksaan tidak mau menyentuh pelaku besar.

Untuk kasus kosupsi timah Rp 300 triliun, intitusi Kejaksaan diduga bermain-main. Bahkan diduga bernegoisiasi dengan para tersangka. Negoisiasi tentang ancaman hukumam yang diberikan dengan para tersangka. Kejaksaan seperti bekerja tidak serius. Bekerja asaal-asalan saja. Lho apa buktinya?

Beginilah buktinya. Jaksa Agung dan Jampidsus hanya menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara, dengan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar. Tunututan yang tidak sebanding dengan nilai korupsi Rp. 300 triliun tersebut. Akibatnya mejelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menjutuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis.

Tuntutan Jaksa yang ringan, dengan hukuman vonis hakim hanya 6,5 tahun kepada Harvey Moeis itu membuat Presiden Prabowo terpaksa meradang dan angkat bicara di berbagai kesempatan. “Hukuman yang tidak sebanding dengan nilai korupsi kerugian negara. Kalau nilai korupsinya itu sampai Rp 300 triliun, maka hukumanya 20 tahun dong, “ujar Presiden Prabowo Subianto. 

Setelah Presdien Pranowo berteriak dan angkat bicara, barulah Pengadilan Tinggi Jakarta mengubah hukuman kepada Harvey Moes. Dari hukuman sebelumnya 6,5 tahun, ditambah menjadi 20 tahun penjara. Uang pengganti dari semula sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya Rp. 210 miliar dinaikkan lagi oleh majelis hakim menjadi Rp. 420 miliar. Vonis hakim yang ringan juga akibat dari tuntutan JPU yang ringan. JPU seperti main-main.

Untuk skandal korupsi Pertamax oplosan Rp 193,7 triliun, tugas Jaksa Agung dan Jampidsus adalah masukan atau mengkatagorikan kasus ini sebagai tindak pidana subversif. Bagaimana caranya? Menjadi tugas Jaksa Agung dan para anak buahnya untuk mencari celah hukum. Silahkan cari itu celah hukuknya sampai dapat. Jangan lagi main-main dan asal-asalan seperti yang terjadi pada kasus timah ya.

Apa saja perbuatan tindak pidana yang ujungnya dapat merong-rong stabilitas nasional dan berdampak luas, maka dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana subversif. Minyak Pertamax RON 92 oplosan ini nyata-nyata berdampak luas kepada masyarakat. Bahkan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa dan negara. Banyak pemerintah di dunia jatuh dari kekuasaan karena dampak negatif dari lemahnya stabilitas ekonomi yang berimbas pada krisis politik.    

Terkait dengan korupsi minyak Pertamax RON 92 oplosan senilai Rp 193,7 triliun, seharusnya institusi Kejaksaan Agung itu bekerja untuk bangsa dan negara. Toh, semua pekerjaan dan kegiatan Kejaksaan itu dibiaya dengan uang dari pajak rakyat. Bukan pakai duitnya Boy Thohir dan Erick Thohir kan? Lha ko bisa-bisanya Jaksa Agung dan Jampidsus tampil menjadi juru bicara, juru klarifikasi dan juru selamat untuk Boy Thohir dan Erick Thohir?

Walaupun yang berbicara memberikan keterangan kepada publik itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan (Kapuspenkum) Agung Harli Siregar. Namun untuk skandal korupsi Pertamax oplosan RON 92 senilai Rp 193,7 triliun ini, Kapuspenkum Harli Siregar secara official bicara atas Jaksa Agung dan Jampudus lho. Apa-apaan ini prilaku Pak Jaksa Agung dan Pak Jampidsus?

Masa yang kaya gini ini tidak paham dan tidak sensitif juga sih? Tindakan bapak berdua itu terlihat sangat norak, picisan dan kampungan. Jangan berpura-pura oonlah. Dampaknya kurang, bahkan tidak bagus. Akhirnya wajar dan dapat dimaklumi kalau publik menduga-duga ada sesuatu yang aneh. Publik mencurigai prilaku Jaksa Agung dan Jampidus ini, karena tampak aneh bin ajaib saja. Sangatlah tidak pantas untuk institusi yang bekerja dengan uang dari pajak rakyat.

Jaksa Agung dan Japidsus tolong jangan bikin rakyat berdosa di bulan puasa ini. Kalau Kejaksaan diam saja itu jauh lebih bagus, lebih baik, lebih hebat, lebih berkelas dan lebih erhormat. Tidak ada urgensinya tampil menjadi juru bicara, juru klarifikasi dan juru selamat buat Boy Thohir dan Erick Thohir. Kecuali kalau ada permintaan tolong dan pesan dari sponsor. Entah dari mana permintaan tolong dan pesan sponsor itu. Wallaahu alam bishawab.

Kejaksaan baru boleh bicara kalau materinya berkiatan dengan status Boy Thohir atau Erick Thohir yang sudah menjadi tersangka. Sekarang kan Boy Thohir dan Erick Thohir belum menjadi tersangka kan? Kalau begitu diam saja. Tidak penting juga untuk Kejaksaan bicara itu dan ini yang bererkaitan Boy Thohir dan Erick Thohir.

Kalau ada pembicaraan masayarakat di lini masa media sosial terkait kakak-beradik Boy Thohir dan Erick Thohir, maka biarkan saja. Menjadi hak publik untuk memberikan komentar. Publik dan masyarakat yang merasakan akibat dari sakitnya korupsi minyak Pertamax RON 92 oplosan Rp 193,7 triliun. Tidak perlu untuk diklarifikasi.

Kalau masyarakat bereaksi terkait Boy Thohir dan Erick Thohir, cukup diterima Kejaksaan sebagai masukan positif. Sebagai bentuk dukungan dan pertisipasi nyata masyarakat kepada Kejaksaan untuk melawan koruptor. Supaya Kejaksaan tereksan tidak berjalan sendirian melawan koruptor. Namun didukung rakyat secara luas. Masyarakat menaruh perhatian yang besar.

Masyarakat juga menaruh harapan yang besar untuk Kejaksaan menemukan aktor besar. Bukan saja direksi dari dua anak perusahaan PT Pertamina holding. Namun juga para atasan dan pimpinan di holding. Pekerjaan dengan nilai besar itu pasti mendapat persetujuan dulu dari perusahaan holding atau pejabat negara sebagai pengawas. . Kejaksaan wajib menjaga dukungan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat luas hari ini.

Masyarakat masih menaruh percaya dengan istitusi Kerjaksaan ko. Cuma satu atau dua pejabat di puncuk pimpinan saja yang terkesan eneh-aneh. Diduga belum mau mengakhiri atau meninggalkan kebiasaan lama bermian-main dengan kasus. Nanti kejedut baru nyaho lho. (bersambung). (*)