2018




Padang, SNews- Wali Kota Padang yang diwakili Kepala Bagian Pemerintahan Arfian, akhirnya meresmikan kantor lurah baru pada Kamis, (27/12/2018). Peresmian kantor lurah Balai Gadang tersebut ditandai dengan pemotongan pita, Dalam kesempatan itu turut hadir Anggota DPRD Padang, Jumadi, Kapolsek Koto Tangah, Kompol Joni Darmawan, Camat Koto Tangah, Syahrul, unsur Forkopimka Koto Tangah, Lurah Balai Gadang, Yufrizal Maas, Amri Akur selaku tokoh masyarakat dan bundo kanduang dan serta seluruh elemen di Kelurahan Balai Gadang. Dengan peresmian ini walikota berharap pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Kantor Kelurahan Balai Gadang yang merupakan kantor milik pemko di peruntukannya sebagai sarana pelayanan publik/masyarakat, kantor lurah yang berada di RT 05/RW 08 Sungai Bangek ini, berada di lokasi strategis yakni perbatasan atau gabungan antara 4 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

"Kita berharap, setelah diresmikan lurah bersama jajaran dan aparatur di Kelurahan Balai Gadang langsung memindahkan secara bertahap lalu menyiapkan semua sarana prasarana kelurahan. Sehingga awal Januari 2019 nanti aktifitas dan operasional di kelurahan ini sudah bisa dilakukan secara optimal," ungkap Arfian mantan Camat Padang Barat ketika meresmikan Kantor Lurah Balai Gadang yang baru.

Diketahui, kantor lurah Balai Gadang yang lama berada di Baringin berjarak sekitar 1 kilo meter dari kantor yang sebelumnya selama puluhan tahun sifatnya mengontrak dari pihak ketiga dapat dikatakan masih jauh dari representatif. Oleh karena itu Pemko Padang serta didukung seluruh elemen masyarakat kelurahan dan juga beberapa anggota DPRD Dapil Koto Tangah saling bersinergi mengupayakan terwujudnya pembangunan kantor kelurahan yang dimulai sejak 2017 silam dan semua itu atas inisiatif lurah Yufrizal yang di tepatkan pada 1 Januari 2017 lalu.



 # Afrizal Pili




Pekanbaru (RIAU), SNews- Sepanjang tahun 2018, Polda Riau dan jajaran telah berhasil mengungkap 325 kilogram narkoba jenis sabu-sabu dari 2.261 tersangka. Jumlah yang fantastis ini, merupakan hasil dari 1.625 kasus yang berhasil diungkap.

“Jumlah penangkapan ini melebihi target yang semula hanya dua ratus kilogram sabu. Ternyata sebanyak tiga ratus dua puluh lima kg menjelang akhir tahun ini,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol. Haryono, Rabu (26/12/18) siang.

Ribuan tersangka yang diamankan tersebut, memiliki peran yang beragam. Mulai dari pengguna, kurir hingga bandar besarnya. Barang bukti yang diamankan dari para pelaku pun berbeda. Mulai dari beberapa gram hingga paling besar puluhan kilogram.

Tahun 2018, Polda Riau Amankan 325 Kilogram Sabu dan Ribuan Tersangka, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Hariono, saat ekspos pengungkapan kasus sabu-sabu 32 kilogram dan ekstasi 18.750 butir ekstasi di Mapolda Riau, Selasa (18/12/18).

“Kalau untuk penangkapan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda, itu paling besar. Totalnya sekitar seratus lima puluh tiga koma delapan kg sabu, dengan jumlah seratus empat puluh lima tersangka,” jelas Kombes Pol. Haryono.

Kemudian, jumlah itu disusul oleh Polres Bengkalis. Di mana Polres Bengkalis dan jajaran berhasil mengamankan 66 kilogram sabu-sabu dengan jumlah tersangka 329 orang. Di urutan ketiga, ada Polresta Pekanbaru dengan jumlah tersangka 240 orang. Barang bukti yang disita sebanyak 63 kilogram sabu-sabu.

Selanjutnya, Polres Dumai sebanyak 6,6 kg sabu dengan tersangka 227 orang. Sementara itu Polres Siak menyita sabu 6,2 kg dan tersangkanya sebanyak 155 orang. Sedangkan Rokan Hilir dengan barang bukti 4,3 kg sabu, jumlah tersangka 235 orang.

Sebelumnya, Kapolda Riau Irjen Pol. Widodo Eko Prihastopo mengatakan, dengan banyaknya jumlah barang bukti yang disita, pertanda Riau merupakan sasaran empuk peredaran gelap narkoba.

Selama ini kata dia, Riau memang menjadi jalur perlintasan utama masuknya berbagai jenis barang haram dari negeri Malaysia melalui Selat Malaka. Mulai dari sabu-sabu hingga ekstasi. Meski mengamankan barang bukti dengan jumlah banyak, namun belum diketahui muara barang haram ini belum diketahui kemana.

Untuk itu, dia mengatakan sejak dipercaya memegang komando Polda Riau medio 2018 lalu, secara serius akan melakukan pengawasan. “Kemana barang-barang itu, saya awasi betul,” tegas Irjen Pol. Widodo Eko Prihastopo



# SN-002 | Humas Polri/ym/sw/hy

Presiden meninjau pembangunan Bendungan Ciawi, Rabu (26/12). (Foto: BPMI).

.

Bogor (JABAR),SNews- Selepas meninjau Bendungan Sukamahi, Presiden Joko Widodo turut melakukan peninjauan pembangunan Bendungan Ciawi yang kurang lebih berjarak 4,5 kilometerdari Bendungan Sukamahi.

Di lokasi ini, Kepala Negara memastikan bahwa persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan dapat diselesaikan segera.

Sebagaimana halnya Bendungan Sukamahi, pembangunan Bendungan Ciawi juga ditargetkan untuk selesai pada 2019 mendatang.

“Tadi disampaikan oleh Dirjen (Sumber Daya Air) bahwa Januari (2019) ini sebagian akan terselesaikan. Tinggal pembayaran sehingga progress untuk perkembangan konstruksi itu akan terus berjalan. Saya kira enggak ada keluhan atau informasi kepada saya mengenai kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan,” ujarnya, Rabu (26/12).

Kedua bendungan tersebut merupakan bagian dari pembangunan 49 bendungan baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keduanya secara khusus dibangun sebagai upaya pengendalian banjir di ibu kota.

Untuk diketahui, Bendungan Ciawi memiliki volume tampung sebesar 6,45 juta kubik air atau bisa menahan debit air 365 meter kubik per detik. Sementara Bendungan Sukamahi memiliki volume tampung sebesar 1,68 juta meter kubik atau menahan debit air 56 meter kubik per detik.

Nantinya dua bendungan ini akan memperlambat arus air menuju Jakarta. Air akan terlebih dahulu ditampung di kedua bendungan itu untuk kemudian dialirkan ke Bendung Katulampa. Aliran dari Katulampa inilah dilakukan pengaturan pengaliran air secara bertahap ke Jakarta.

“Bendungan Sukamahi dan Ciawi ini akan mengurangi masalah banjir di Jakarta,” kata Presiden.


# SN-002 | BPMI Setpres

Presiden saat meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi yang terletak di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12). (Foto: BPMI)

Bogor (JABAR).SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (26/12), meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi yang terletak di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pembangunan bendungan di wilayah hulu Sungai Cisukabirus ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.

“Ini salah satu upaya mengantisipasi banjir di Jakarta yang dikerjakan di hulu,” kata Presiden di lokasi peninjauan.

Bendungan ini difungsikan untuk menahan debit air dan mengurangi potensi banjir saat musim hujan khususnya di Jakarta karena Bendungan Sukamahi dan satu bendungan lainnya (Ciawi) diperkirakan akan mampu mengurangi potensi banjir di hulu Ciliwung hingga 30 persen.

Berdasarkan informasi yang diterima, pembangunan konstruksi Bendungan Sukamahi telah mencapai 15 persen dari keseluruhan. Sementara untuk pembebasan lahan akan sepenuhnya diselesaikan pada bulan Januari 2019. Bendungan tersebut ditargetkan untuk diselesaikan pada 2019 mendatang.

“Saya kira perkembangannya ini baik,” ucap Presiden.

Selain melakukan pencegahan banjir di sisi hulu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan upaya pencegahan dari sisi hilir dengan mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung dan lainnya. Normalisasi sungai mendesak dilakukan karena lebar sungai yang semakin menyempit.

“Di hilirnya (dilakukan dengan upaya) memperlebar Ciliwung, (membangun) sodetan Ciliwung ke BKT (banjir kanal timur), kemudian yang dilakukan Pak Gubernur sekarang membuat sumur-sumur besar resapan, dan drainase-drainase dibersihkan. Saya kira kalau itu berjalan semuanya insyaallah akan mengurangi banyak (potensi banjir),” tuturnya.

Saat melakukan peninjauan, Presiden Joko Widodo tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.



# SN-002 | BPMI Setpres


Padang (SUMBAR), SNews- Dalam rangka menyambut pergantian tahun baru 2018 ke tahun 2019, Personil Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Padang, sebanyak 350 personil diturunkan dalam pengamanan pengantian tahun di tempat-tempat keramaian di Kota Padang. Rabu, (26/12).

"Untuk menjaga Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban umum (trantibum) selama malam pergantian tahun di Kota Padang, kita turunkan seluruh personil", ucap Yadrison.

Selain pengamanan pergantian tahun, Satpol PP juga akan melakukan razia di tempat-tempat rawan maksiat seperti Hotel, Kos-kosan dan penginapan.

"Kita tugasnya bukan Pengamanan saja, jika ada ditemukan pelanggaran Perda selama malam pergantian tahun akan kita tindak tegas, dan kita akan lakukan razia di beberapa tempat rawan maksiat, karena kita dari Pemko Padang sudah komit untuk memberantas Maksiat, Miras, zina dan LGBT yang ada di Kota Padang", kata Yadrison.

Yadrison, berharap kepada semua pemilik hotel, kos-kosan dan penginapan agar tidak menerima tamu yang bukan suami istri di tempatnya.

"Semoga seluruh penginapan di Kota Padang tidak menerima tamu yang bukan suami istri untuk menginap, dan bagi masyarakat dihimbau untuk menjaga anak kemenakannya selama malam pergantian tahun", Himbau yadrison.


# SN-001 | Rel/humas


Padang (SUMBAR),SNews- Budiman, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, menyampaikan apresiasi atas terbitnya media Sancanews berbasis online. Ia juga menyampaikan harapannya dengan terbitnya media ini dapat mencerdaskan bangsa, khususnya pembaca di tanah air.


Budiman yang bergelar adat Datuk dan sarjana bidang agama serta telah bergelar Magister Manajemen (M.M.) melangkahkan kiprahnya dibidang politik untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sumbar. Beliau memilih maju di daerah pemilihan (Dapil ) 6, yakni; Kabupaten Tanah datar, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.


"Saya sangat bangga dan bersyukur dengan lahirnya media sancanews.com, karena dengan lahirnya media ini akan menambah wawasan bagi masyarakat," katanya sewaktu dikonfirmasi lewat telepon, Rabu Sore (19/12).


"Semoga media ini maju dan berkembang, tapi yang terutama bisa menjadi corong pembangunan negeri ini dan menyempit ruang gerak "hoak" di negeri ini," pungkasnya.


Dikesempatan itu, DT. Budiman, S.Ag. M.M juga mengharapkan doa dan dukungan dari Dapilnya menuju sukses ke kursi DPRD Sumbar.

         

# SN-001| Monefa Nursal 


Tiga pembalap sepeda pertama dari La Vuelta 2018 (dari kiri ke kanan) pembalap Spanyol Enric Mas, pembalap Inggris Simon Yates dan pembalap Spanyol, Miguel Angel Lopez bergambar saat penyampaian hadiah perlombaan bersepeda Spanyol La Vuelta 2019 di Alicante, Spanyol. - Foto EPA

MADRID.SNews- Juara balapan Vuelta a Espana, Simon Yates mengatakan, dia masih belum memutuskan apakah ingin mempertahankan gelar itu tahun depan setelah pengumuman sandi untuk 2019 dibuat, kemarin.

Pembalap sepeda tim Mitchelton-Scot menjadi pembalap pertama Inggris yang memenangkan gelar Vuelta ketika dia meraih jersey merah tahun ini.

Meskipun tidak menutup kemungkinan akan beraksi pada balapan yang akan di Torrevieja itu pada 24 Agustus depan, Yates memiliki sasaran yang lebih khusus tahun depan.

"Saya tidak yakin apakah akan kembali ke Vuelta. Untuk saat ini, fokus utama saya adalah lomba Giro d'Italia dan saya berpikir tentang balapan.

"Ketika Giro selesai, aku akan merencanakan balapan berikutnya dan kita akan lihat nanti," kata Yates.

Rute yang dianggap tidak begitu sulit dibandingkan edisi Vuelta sebelumnya, balapan tahun depan bakal menyaksikan delapan zona pendakian- kurang satu dibandingkan tahun lalu - tes saat tim dan individu selain tujuh zona akselerasi.

Perlombaan akan dimulai di Costa Blanca pada 24 Agustus.

Pembalap Spanyol, Enric Mas, yang menjadi runner-up di belakang Yates tahun lalu, mengharapkan tantangan baru.

"Saya suka rute, terlihat sulit tetapi berbeda di Vuelta dan itu akan menjadi daya tarik besar bagi penggemar sepeda," katanya. 


# SN-001 | AFP


Athena (YUNANI), SNews- Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Muhammad Anshor, memimpin delegasi Indonesia dalam Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia - Yunani, di Athena, Yunani (13/12).

FKB Indonesia - Yunani telah membahas upaya konkrit peningkatan kerja sama bilateral, terutama perdagangan dan investasi serta peluang Yunani sebagai hub alternatif bagi produk Indonesia ke kawasan Eropa, Balkan dan Mediterania.

Kedua pihak juga memandang penting finalisasi Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi sebagai payung kerja sama untuk memaksimalkan potensi ekonomi kedua negara termasuk melalui komunitas bisnis. Untuk itu, Yunani sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Bisnis Forum pada tahun 2019 di Yunani.

Untuk perkuat momentum hubungan bilateral, Dirjen Amerop dan Direktur Jenderal Politik Kementerian Luar Negeri Yunani, Theodoros Georgakelos, menyepakati naskah final MoU on Bilateral Consultations. Pertemuan juga sepakati pembentukan mekanisme bilateral reguler untuk review implementasi kerja sama dan dorong penyelesaian pending matters, serta penyelenggaraan FKB berikutnya di Indonesia.

Selain bidang ekonomi, disepakati perlunya meningkatkan hubungan erat kedua negara melalui people-to-people contact. Kedua pihak juga tertarik untuk mengembangkan kerja sama bidang kebudayaan seperti pelestarian warisan budaya dan peninggalan bersejarah.

Dalam pertemuan, kedua Dirjen bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara seperti penanganan arus migran, penanggulangan terorisme, maritime security, dan perkembangan kawasan ASEAN. Yunani memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya stabilitas kawasan dan mengakui peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. ​



# SN-001 |  KBRI Athena

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menjajal jalan tol trans Jawa, Kamis (20/12). (Foto: Setpres)

Ngawi (JATIM), SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjajal jalan tol Trans Jawa, Kamis (20/12). Dengan menggunakan bus Damri, Presiden dan rombongan bertolak dari hotel tempatnya menginap sekira pukul 07.45 WIB.
Dari Surabaya, Presiden dan rombongan masuk ke jalan tol Mojokerto sejauh 36,27 kilometer. Selanjutnya, mengarah ke Jombang sejauh 40,5 kilometer.

Saat bus yang ditumpangi Presiden melaju di jalan tol, Presiden menanyakan kecepatan bus tersebut. “90 km/jam Pak,” jawab pengemudi. “Wah cepet banget,” ucap Presiden.


Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menikmati sajian kuliner lokal saat beristirahat di rest area KM 597B Tol Ngawi-Kertosono, Kamis (20/12). (Foto: Setpres)

Setelah meresmikan empat ruas jalan tol Trans Jawa seksi Jawa Timur di Bandar Km 671, Area Tol Trans Jawa, Kabupaten Jombang, Pesiden kembali menaiki bus. Dari sana, perjalanan kemudian dilanjutkan dengan memasuki jalan tol Kertosono-Ngawi dengan jarak 117,40 kilometer.

Presiden dan rombongan kemudian berhenti di rest area Km 597 B Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Kabupaten Madiun untuk beristirahat sejenak. Di sini, Presiden mencicipi beberapa kuliner lokal seperti nasi pecel Madiun lengkap dengan kerupuk gendar serta ayam goreng.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga sempat membuat video blog (vlog) dengan ponsel pribadinya. Dalam vlog tersebut, Presiden tampak memperkenalkan dan menjelaskan kuliner lokal yang ia cicipi.

Dari rest area tersebut, Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan hingga Semarang.

Dalam perjalanan ini, Presiden didampingi milenial dan juga pekerja yang turut membangun jalan tol Trans Jawa. Tampak juga, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. 



# SN-001 | BPMI Setpres

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana didampingi sejumlah pejabat menekan sirine tanda peresmian 4 ruas tol Trans Jawa, di Jombang, Jatim, Kamis (20/12) pagi. (Foto: Setpres)


Jombang (JATIM), SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan empat ruas tol Trans Jawa seksi Jawa Timur, yang dipusatkan di Km 671 di batas antara ruas Ngawi – Wilangan dan ruas Kertosono – Mojokerto sebelum Simpang Susun Bandar,  Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/12) pagi.

Dengan menggunakan bus Damri, Presiden dan rombongan bertolak dari hotel tempatnya menginap sekira pukul 07.45 WIB. Dalam perjalanan ini, Presiden didampingi para milenial dan juga pekerja yang turut membangun jalan tol Trans Jawa.

Keempat jalan tol yang diresmikan Presiden pagi ini adalah jalan tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono sepanjang 37,9 kilometer, jalan tol Jombang-Mojokerto seksi Bandar-Kertosono sepanjang 0,9 kilometer, jalan tol Gempol-Pasuruan seksi Pasuruan-Grati sepanjang 13,65 kilometer, dan jalan tol Surabaya-Gempol seksi Relokasi Gempol-Porong sepanjang 6,3 kilometer.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menjelaskan dengan dibukanya jalan tol di Jawa Timur dan Jawa Tengah nantinya, maka Jakarta-Surabaya sudah tersambung dan bisa dilalui kendaraan.

Presiden berharap dengan selesainya pembangunan tol ini dan tersambungnya Jakarta-Surabaya sepanjang 760 kilometer, bisa memberikan beragam manfaat bagi masyarakat. Selain mempermudah konektivitas, juga sebagai jalur alternatif bagi masyarakat.

“Kita ingin infrastruktur ini memiliki manfaat, lebih memudahkan, lebih murah, lebih cepat, dan masyarakat memiliki alternatif. Silakan mau pakai jalan tol, silakan mau pakai jalan yang lama antar provinsi,” kata Presiden.

Rampungnya jalan tol ini juga diharapkan memiliki efek terhadap perekonomian, terutama untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Menurut Presiden, integrasi antara jalan tol dengan kawasan-kawasan tersebut sangat penting.

“Ini memang arahnya ke sana dan kalau ada investasi artinya akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Sehingga integrasi antara jalan tol ini dengan kawasan ekonomi khusus, dengan kawasan industri sangat penting sekali, menjadi sangat efisien sekali, produk-produk akan sangat efisien,” tutur Presiden kepada jurnalis selepas acara peresmian.

Dengan menggunakan Bus Damri, Presiden dan Ibu Iriana menguji coba jalan tol sepanjang kurang lebih 370 kilometer dari Surabaya menuju Jembatan Kalikuto di Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

Seusai memberikan sambutan, Presiden kemudian menandatangani empat prasasti untuk setiap jalan tol yang diresmikan. Selanjutnya secara simbolis Presiden dan Ibu Iriana bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Bupati Jombang Mundjidah Wahab. 



# SN-001 | BPMI Setpres




JAKARTA, SNews- Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 atas implementasi pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG. Penghargaan itu diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yambise kepada Wali Kota Padang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Asnel di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta, Rabu (19/12/2018).

“Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan sekaligus bentuk apresiasi dari pemerintah atas komitmen dan peran para pemimpin kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (K/L/PD) yang telah melaksanakan dimensi operasional pembangunan PPPA, yakni pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, melalui strategi pengarusutamaan gender. Untuk tahun 2018, APE diberikan kepada 9 kementerian/lembaga, 22 pemerintah provinsi dan 159 pemerintah kabupaten/kota,” jelas Yohana.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) memberikan sambutan dan apresiasi kepada K/L/PD yang telah mendapatkan penghargaan atas upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta mewujudkan kesetaraan gender dengan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Menurut Wapres JK, isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu utama yang dihadapi oleh dunia, di samping isu demokrasi dan perubahan iklim. “Karena itulah, maka Indonesia mengarusutamakan gender melalui kementerian khusus yang mendorong peranan perempuan dan perlindungan anak agar lebih baik lagi dari sebelumnya,” jelasnya.

JK juga mengatakan peranan perempuan berubah, karena peran pendidikan dan teknologi. Jika dulu ibu rumah tangga hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci, saat ini tidak lagi demikian. Kecenderungan perempuan untuk menempuh pendidikan yang jauh lebih baik menyebabkan peran tersebut semakin sejajar dengan laki-laki. “Perubahan-perubahan itulah yang membuat peranan perempuan harus disetarakan,” imbuh Wapres yang juga merupakan urang sumando ini.

Sekretaris Daerah Kota Padang, Asnel yang didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Heriyanto Rustam dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Padang, Hervan Bahar menyampaikan apresiasi atas kerja keras Dinas DP3AP2KB Kota Padang yang dinilai telah berhasil meletakkan dasar implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan melalui strategi PUG. 


# SN-001 | Humas/BT


GORONTALO, SNews- Wakil dari Provinsi Sumatera Barat, Karang Taruna Mata Air Bersatu (Mabest) Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, meraih Piagam Penghargaan Peringkat III Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional Tahun 2018.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Ketua Karang Taruna Mabest Oktaria Mustika Sari pada acara Ramah Tamah dan Refleksi Kesetiakawanan Sosial dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Gedung Bele Li Mbui Kota Gorontalo, Rabu malam (19/12/2018).

Dikesempatan itu, Menteri Agus mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada pilar-pilar sosial sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas peran serta kelompok masyarakat dalam kesuksesan pembangunan nasional.

“Jadilah motivator di tengah-tengah masyarakat dalam memajukan negeri ini. Untuk kejayaan bangsa saat ini dan masa yang akan datang”, ujar Agus.

Ditambahkannya, peringatakan HKSN untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan. Dan mengenyampingkan segala perbedaan menuju kesetiakawanan sosial berdasarkan tujuan kemerdekaan.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Mabest Oktaria Mustika Sari mengungkapkan rasa bahagianya setelah meraih peringkat III Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional Tahun 2018. “Mabest sangat bangga dengan prestasi ini karena telah membawa nama Sumatera Barat dan Kota Padang di kancah nasional. Kedepannya, kita akan melanjutkan program-program kerja termasuk membangun rumah singgah sebagai bentuk kontribusi pembangunan masyarakat”, ujar wanita yang dipanggil Ria tersebut.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Amasrul, mengatakan, prestasi tingkat nasional yang diraih Mabest merupakan sebuah bukti atas keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan Kota Padang.

“Pemerintah Kota Padang akan terus mendukung seluruh pilar-pilar sosial, demi terwujudnya kesetiakawanan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kota Padang disemua lini”, tutur Amasrul. 


# SN-001 | Humas/LL

Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih


Padang (SUMBAR), SNews- Inspektorat Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintah Daerah (Rakorwasda) 2018 dengan tema "Tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih".

Rakorwasda yang dilangsungkan Kamis (20/12) di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang tersebut, dibuka Wali Kota Padang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel dengan diikuti para Staf Ahli, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Kepala SMP dan SD se-Kota Padang.

Di kesempatan itu Sekda Asnel menyampaikan, Rakorwasda ini menurutnya penting digelar dan wajib diikuti seluruh kepala OPD di lingkup Pemko Padang.

Sebagaimana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian disusul paparan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah di lingkup Pemko Padang tahun 2018, serta sosialisasi Permendagri NO. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

"Rakorwasda ini sangat strategis, karena sekaligus untuk percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai yang sudah diamanatkan dalam RPJMD 2014-2019. Tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan selama 2018 tetapi juga untuk 4 tahun. Sejauh mana keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan," imbuh Asnel.

Di samping itu kata Sekda, pada 2018 ini merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD 2014-2019 dan RPJMD 2019-2023 dengan 10 program unggulan (progul) yang telah ditetapkan. Melalui Rakorwasda ini diharapkan Asnel, dapat menjadi salah satu sarana untuk percepatan dan peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan.

"Dan saya mengajak dan mengimbau semua aparat pengawasan dan pihak terkait khususnya Inspektorat, agar meningkatkan monitoring, tindak lanjut serta melakukan tindakan pencegahan demi mendukung percepatan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih," tuturnya.

Selanjutnya harap Asnel lagi, dalam melakukan pengawasan di 2019, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta fokus kepada kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2019 sesuai Permendagri No. 35 Tahun 2018.

"Dengan itu APIP benar-benar mampu berfungsi sebagai 'early warning system' dan berorientasi kepada pencegahan. Lalu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) dan korupsi di instansi pemerintah daerah serta menjadi 'clearance' dalam menentukan apakah pengaduan masyarakat berindikasi atau pidana," tambah Sekda.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Padang, Corri Saidan menyebutkan Rakorwasda ini dilaksanakan setiap tahun di bulan Desember di samping melaksanakan aturan yang da juga memiliki beberapa tujuan.

"Antara lain meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan komitmen kesadaran dan tanggungjawab setiap pimpinan OPD dan instansi objek pemeriksaan tentang pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan".

"Kemudian juga meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan profesionalisme aparat pengawasan, tersusunnya data tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat. Terlebih, bagaimana meningkatkan koordinasi antara aparat pengawasa dengan objek pemeriksaan," Corri menjelaskan. 



# SN-001 | Humas/David/Im


GORONTALO, SNews- Wali Kota Padang Mahyeldi menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita pada puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Limboto Sport Centre, Gorontalo, Kamis (20/12/2018).

Penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan pemerintah sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa besar dalam bidang perikemanusiaan pada umumnya atau dalam sesuatu bidang perikemanusian pada khususnya yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial.

Piagam Tanda Kehormatan SLKS membuktikan bahwa Wali Kota Mahyeldi dianggap telah berhasil menyelesaikan permasalahan sosial atau yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Padang. Seperti, penangganan dan pembinaan Anak Jalanan (Anjal) melalui program kerjasama dengan Yonif 133 Yudha Sakti Padang. Dimana program ini telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah, bantuan modal usaha, beras genggam. Tersedianya kawasan ramah disabilitasi di Jalan Permindo. Serta ,Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LPKS ABH) Kasih Ibu di Kecamatan Koto Tangah yang juga telah diganjar penghargaan oleh Menteri Sosial.

Begitu juga dengan penggerakkan pilar-pilar sosial di Kota Padang, seperti PSM, TKSK, Tagagan, PKH, dan Karang Taruna. Dimana Karang Taruna Mata Air Bersatu (Mabest) juga meraih penghargaan peringkat III Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional 2018 dari Menteri Sosial tadi malam (19/12/2018) dalam rangkaian acara HKSN di Gorontalo.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Presiden RI atas kerjasama pemerintah dan masyarakat yang sudah terjalin selama ini. Semua itu tidak hanya sampai disini. Kita harus tingkatkan lagi inovasi-inovasi kesetiakawanan sosial di Kota Padang. Dengan lebih memaksimalkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat”, ungkap Mahyeldi usai menerima SLKS dari Menteri Sosial yang didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Padang Amasrul dan Ketua TPPKK Kota Padang, Harneli.

Sementara itu, Menteri Agus mengatakan, peringatan HKSN 2018 merupakan wadah untuk membangkitkan kesetiakawanan sosial yang telah dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia.

“Kearifan lokal yang kita miliki harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk kesejahteraan bangsa dan menghadapi pengaruh globalisasi. Mari kita tumbuhkan rasa tolong-menolong, gotong-royong dan kepedulian atar sesama”, ujar Menteri Agus.

Dikesempatan itu, SLKS juga diterima Wali Kota Tanjung Balai Syahrial, Bupati Agam Indra Catri, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sukesi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Ilham A Gazaling, Kepala Dinas Sosial kabupaten Bandung Nina Setiana, Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Idah SyahidahRuli Habibie, Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan Lisdawati Anshori Hendrajoni dan Ketua Yayasan Sosial Pelayanan Kasih (YSPK) Anugerah Tanjung Pinang Yohanes Supriyanto. 



# SN-001 | Humas/LL


Kupang (NTT), SNews- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadiri Rapat Paripurna DPRD NTT dalam rangka memperingati Hari Jadi/ Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut Mendagri menyampaikan Ucapan selamat Hari Jadi yang Ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, di Kupang (20/12/2018).

“ Peringatan Hari Jadi ke-60 Provinsi NTT merupakan peristiwa bersejarah, bagi seluruh masyarakat di bumi Flobamora” kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan bahwa memperingati Hari Ulang Tahun secara filosofis mengandung 2 (dua) makna. Pertama, bermakna introspektif artinya peringatan Hari Ulang Tahun kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi diri. Kedua, bermakna prospektif artinya melalui perayaan Hari Ulang Tahun, kita berupaya medesain atau merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan peningkatan pertumbuhan ekonomi di NTT, “dalam dua tahun terakhir, ekonomi NTT berhasil tumbuh di atas rata-rata nasional pada kisaran 5%”.

“ Berdasarkan potensi sumber daya yang ada, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai peluang investasi yang sangat prospektif untuk dikembangkan, antara lain dalam bidang peternakan, perdagangan, agrobisnis/agroindustri, industri kerajinan, dan pariwisata” ujarnya.

Momentum peringatan Hari Jadi Provinsi NTT yang Ke-60 sangat berharga bagi seluruh jajaran pengambil dan pelaksana kebijakan di Provinsi NTT untuk kembali melakukan intropeksi/evaluasi atas capaian kinerja yang telah berhasil diraih.

Mendagri juga mengingatkan terkait keberhasilan pembangunan di daerah pada saat ini dan juga dimasa mendatang banyak ditentukan oleh berbagai persyaratan, terutama oleh kemampuan untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber daya serta untuk mengeliminasikan timbulnya keterbatasan dan hambatan-hambatan yang ada.

Keberhasilan dari capaian pembangunan di Provinsi NTT tentunya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, besar harapan Kami agar Pemerintah Provinsi NTT mampu menyelesaikan beberapa agenda prioritas yang tertera dalam Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

“ Pemerintah telah berupaya mempercepat pembangunan daerah termasuk di dalamnya daerah pinggiran, kawasan tertinggal, kawasan timur Indonesia, kawasan pedesaan, kawasan marginal, perkotaan dan wilayah strategis lainnya” pungkas Tjahjo.

# SN-001 | Puspen Kemendagri

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada silaturahmi di Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, Jatim, Selasa (18/12) siang. (Foto: Setpres)

Jombang  (JATIM), SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga kerukunan di tengah kemajemukan. Presiden mengatakan, bangsa Indonesia sejak awal terlahir di atas keragaman budaya, adat, kepercayaan, dan bahasa yang sudah menjadi kodrat Allah.

“Marilah kita jaga bersama-sama persatuan kita. Kita jaga ukhuwah, persaudaraan, dan kerukunan kita baik antarsuku, antaragama, antaradat yang berbeda, antartradisi yang berbeda. Sekali lagi, ini sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan para ulama, kiai, dan santri Pondok Pesantren Darul ‘Ulum, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (18/12) siang.

Pesiden yang dalam kesempatan ini tampak mengenakan baju koko putih, sarung, dan peci mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa besar. Masyarakatnya datang dari 714 suku dengan ragam bahasa dan budaya yang berbeda.

Namun Presiden mengingatkan, hal itu jangan sampai menjadi halangan untuk tetap hidup rukun dan menikmati anugerah keragaman budaya yang diberikan. “Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jangan sampai kita melupakan ini,” tegasnya.

Jaga Ukhuwah

Terkait dengan penyelanggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Presiden Jokowi mengingatkan bahwa yang namanya pemilu baik itu pilihan bupati, pilihan gubernur, dan pilihan presiden setiap lima tahun itu ada. Karena itu, Presiden berpesan jJngan sampai karena hal-hal tersebut, kita tidak bisa menjaga ukhuwah kita, tidak bisa menjaga persaudaraan kita.

Untuk diketahui, Presiden beserta rombongan tiba di pondok pesantren yang telah berdiri sejak 1885 itu sekira pukul 11.00 WIB dan langsung bersilaturahmi dengan pimpinan ponpes, yakni KH Ahmad Tamim Romli. Sebelum acara silaturahmi dengan para santri berlangsung, Kepala Negara terlebih dahulu melaksanakan salat zuhur berjemaah di Ruang Sekretariat Pondok Pesantren Darul ‘Ulum.

Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi berkesempatan menandatangani prasasti peresmian rumah susun mahasiswa (rusunawa)  Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum. Pembangunan rusunawa yang terdiri atas tiga lantai tersebut merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2018.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi S.P. 



# SN-001 | BPMI Setpres

Sekjen MPR Dr. Ma’ruf Cahyono,S.H.,M.H.saat memberikan sambutan pada Forum Tematis Bakohumas, di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (18/12) pagi. (Foto: Heni/Humas)



JAKARTA.SNews- Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR) Dr. Ma’ruf Cahyono,S.H.,M.H mengharapkan humas kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk mengawal pelaksanaan atau implementasi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam ideologi Pancasila.

“Tugas kita aparatur adalah mengawal itu (disorientasi), kehumasan terdepan karena dia menjembatani antara kepentingan negara dan masyarakat,” kata Ma’ruf pada acara forum Tematik Bakohumas MPR, di ruang delegasi pimpinan MPR RI, Plaza Nusantara V Lantai 2, Jakarta, Selasa (18/12) pagi.

Menurut Sekjen MPR itu, tugas MPR adalah untuk terus menerus menghidupkan, merawat, membangkitkan kembali apapun namanya, mengaktualisasikan yang namanya musyawarah, karena itu pilihan dan menjadi ideologi.

“Demokratis itulah yang kemudian kita inginkan untuk bisa menghadapi tahun politik ke depan,” ungkap Ma’ruf.

Ia menyebutkan, berbagai macam cara, metode dilakukan dalam rangka menginternalisasi nilai itu dan MPR tidak sendirian. Sekarang ada BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), di Kementerian/Lembaga juga sama. Ada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga sering minta laporan ke MPR.

Tugas tersebut, lanjut Ma’ruf sebenarnya sama dengan MPR hanya porsi MPR itu adalah mandat Undang-Undang. Oleh karena itu mandat rakyat harus dijalankan oleh MPR karena akan dipertanggungjawabkan untuk laporan tahunan.

Oleh karena itu sejauh mana progres perkembangan dan upaya-upaya yang dilakukan, menurut Sekjen MPR itu,  tentu Bakohumas ini adalah menjadi bagian dari itu, disamping juga tentu stakeholder kehumasan lain.

Mengenai tahun politik, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono mengaku lebih suka menyebutnya sebagai tahun demokrasi, karena kalau tahun politik kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif, pertarungan kepentingan politik itu menjadi sesuatu kesan yang kemudian bisa dikapitalisasi menjadi hal-hal yang tidak produktif.

Tapi kalau berbicara pendidikan demokrasi, pendidikan politik dalam artian betul-betul ingin memahami politik sebagai suatu jembatan, Ma’ruf meyakini  ihasilnya akan positif.

Nah bagaimana kehumasan menciptakan itu, menurut Ma’ruf, sesungguhnya tahun politik itu harus dikapitalisasi menjadi saat momentum siapapun kita, menunjukkan kontribusinya sebagai warga negara. “Itu, bagaimana caranya disampaikan,” terangnya.

Forum tematik Bakohumas MPR RI itu juga menghadirkan pembicara Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si (Staf Ahli Menkominfo), dan Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah, SE, MM. 



# SN-001 | Setkab/RA/HEN/ES

Presiden Jokowi berbincang santai dengan K.H. Salahudin Wahid dan keluarga, di Pondok Pesatren Tebuireng, Jombang, Jatim, Selasa (18/12) siang. (Foto: Setpres)

Jombang (JATIM), SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy’ari dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Selasa (18/12) siang. Lokasi museum tersebut berada berdekatan dengan Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada 1899 silam.

Museum yang di dalamnya terdapat banyak benda-benda bersejarah mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta karya-karya para ulama tersebut diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tentang Islam di Indonesia.

“Kita diingatkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan proses yang sangat damai. Islam berkembang di Indonesia dengan dialog, dengan menggunakan media budaya lokal, seperti syair, wayang, gurindam, kasidah, dan lainnya,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Selain itu, khazanah museum tersebut juga mengingatkan masyarakat akan kejayaan kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Maluku yang akhirnya turut menghantarkan Indonesia pada kemajuan bangsa di masa kini. Dari sumber yang sama, bangsa Indonesia juga diingatkan bahwa pesantren-pesantren sejak lama sudah turut aktif mencerdaskan manusia-manusia Indonesia.

“Saya juga ingin mengingatkan bahwa Indonesia yang kita miliki sekarang dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan ideologi Pancasila, sejatinya turut dibentuk oleh para ulama, santri, umat Islam, bersama-sama dengan elemen bangsa Indonesia lainnya,” ucap Presiden.

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa saat menandatangani Keputusan Presiden yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pada 2015 lalu, dirinya mencoba menapaktilasi perjuangan K.H. Hasyim Asy’ari dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Santri Nasional.

“Begitu besarnya rasa cinta beliau beserta para ulama pada tanah air kita Indonesia sehingga K.H. Hasyim Asy’ari bersama dengan para ulama lainnya dengan berani, dengan keteguhan hati, mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad fisabilillah,” tuturnya.

Kini, lanjut Presiden, K.H. Salahuddin Wahid atau yang dikenal dengan Gus Solah sebagai cucu dari K.H. Hasyim Asy’ari beserta seluruh keluarga besar Tebuireng terus melanjutkan perjuangan K.H. Hasyim Asy’ari menjaga Indonesia. Menjaga kemerdekaannya yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, santri, dan para pejuang. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Gus Solah dan keluarga besar Tebuireng atas perjuangan itu.

“Selaku Presiden Republik Indonesia, selaku bagian dari umat Islam di Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Solah beserta seluruh keluarga besar Tebuireng yang telah banyak memberikan kontribusi yang luar biasa bagi umat Islam di Indonesia. Kontribusi yang luar biasa kepada Indonesia yang kita cintai bersama,” tandasnya.

Terima Pancasila

Sementara itu, Gus Solah menjelaskan bahwa di dalam Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy’ari ini terdapat paparan yang menjelaskan proses bagaimana kelompok-kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

“Sekarang kita harus memberikan informasi pada masyarakat, supaya masyarakat paham bahwa negara kita perpaduan keindonesiaan dan keislaman sebagai bentuk dalam budaya, dalam hukum. Banyak sekali hukum kita (Islam) yang masuk Undang-Undang kita,” ujar Gus Solah.

Untuk diketahui, museum yang berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektare tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang berjasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sebelum meresmikan museum, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Pondok Pesantren Tebuireng dan berziarah ke makam K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Abdurrahman Wahid.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Zanubah Arofah atau Yenny Abdurrahman Wahid. 



# SN-001 | BPMI Setpres

Presiden meninjau stan yang menjual makanan saat peresmian Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (18/12). (Foto: BPMI)

Jombang (JATIM), SNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka sekaligus tiga Bank Wakaf Mikro (BWM) di Kabupaten Jombang. Ketiga bank tersebut akan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Bahrul Ulum Tambakberas, dan Tebuireng. Peresmian tiga BWM terbaru tersebut menambah daftar bank serupa yang telah dibuka oleh pemerintah hingga menjadi sebanyak 41 BWM.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, pendirian sejumlah BWM tersebut bertujuan untuk mengembangkan ekonomi umat dengan cara memperluas penyediaan akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum dapat menjangkau fasilitas perbankan.

“Bank-bank biasa pasti meminta agunan, jaminan, administrasi. Betul enggak? Sehingga yang kecil-kecil ini sulit mengakses perbankan. Oleh sebab itu dibangun yang namanya Bank Wakaf Mikro,” ujarnya di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (18/12).

BWM ini secara khusus menyasar kepada para santri maupun masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren untuk dapat memulai atau mengembangkan usaha kecilnya. Pemerintah berencana untuk mendirikan lebih banyak lagi BWM di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia.

“Akan kita evaluasi, akan kita lihat, kita koreksi sudah betul atau belum? Ini nanti kita lihat setiap tahunnya sehingga kalau sudah benar baru dikembangkan di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Tanah Air,” ucap Presiden.

Mengutip siaran pers Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Desember 2018, sejak Oktober 2017 hingga November 2018 ini BWM sudah menyalurkan pembiayaan kepada 8.373 orang nasabah dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp9,72 miliar.

Sementara itu, Kepala Negara menceritakan, dirinya pernah bertemu dengan ibu rumah tangga yang mampu mengembangkan usahanya melalui pembiayaan BWM yang ada di Banten. Ibu yang ditemuinya itu mampu melakukan diversifikasi produk setelah menjadi nasabah BWM.

“Yang saya lihat, misalnya di Banten, Ibu dulu jualan apa? Pak, saya jualan gorengan. Terus sekarang dapat Rp2 juta dipakai untuk apa? Ya sekarang bisa tambah tidak hanya jualan gorengan, saya tambah jualan nasi uduk. Ini yang benar. Dulu jualan hanya gorengan, setelah dapat usahanya menjadi besar plus nasi uduk,” ucapnya.

BWM sendiri menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan nilai maksimal sebesar Rp3 juta dengan tanpa agunan dan margin bagi hasil setara tiga persen. Pengelola BWM juga menyediakan pelatihan dan pendampingan kelompok bagi para nasabah untuk menjalankan usahanya.

“Bank Wakaf Mikro itu hanya terkena biaya administrasi sangat kecil, hanya tiga persen per tahun. Biaya administrasi untuk apa? Yang bekerja di Bank Wakaf kan perlu gaji, listriknya juga perlu bayar. Itu yang dibayar, bukan bunga. Itu beban administrasi yang memang harus ditanggung oleh bank itu agar bisa menjalankan operasinya,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. 



# SN-001 | BPMI Setpres

Presiden saat mengunjungi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Selasa (18/12)

Jombang(JATIM).SNews- Mengakhiri kegiatan kerja hari pertama di Jawa Timur, Selasa (18/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang. Kedatangan Kepala Negara ini adalah untuk bersilaturahmi dengan para kiai dan santri.

Dalam sambutannya, Presiden kembali menyinggung tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong agar pembahasan RUU ini segera selesai.

“Tadi pagi saya dapat laporan dari Menag bahwa paling tidak akhir bulan ini, betul Pak Menteri? Akan segera didorong ke DPR lagi,” ujar Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa RUU ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada pondok pesantren di seluruh Tanah Air yang jumlahnya mencapai sekira 28 ribu. Ia juga memaparkan alasan lainnya mengapa RUU ini harus segera diselesaikan.

“Kita harapkan ada pengakuan sistem pendidikan di ponpes oleh negara. Terhadap kesetaraan lulusan tentu saja,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Presiden juga mengungkapkan UU Pesantren ini akan menjadi payung hukum untuk pemberian anggaran bagi pondok pesantren.

“Yang paling perlu perhatian anggaran. Ada payung hukumnya, APBN bisa berikan, APBD juga bisa berikan. Payung hukumnya sudah ada yaitu Undang-Undang Ponpes,” ungkapnya.

Selain itu, di hadapan para santri yang hadir Presiden juga menjelaskan perihal balai latihan kerja yang akan dibangun di Pondok Pesantren Bahrul Ulum tahun 2019 mendatang. Nantinya, balai yang dibangun akan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pondok pesantren.

“Apa gunanya balai latihan kerja di ponpes ini? Untuk meningkatkan keterampilan para santri. Saya bertanya ke Bu Mafudoh, yang diperlukan di sini apa? Kalau pelatihan di komputerisasi dan IT, dibangunkan bangunannya diisi itu. Misalnya ingin berkaitan dengan fashion muslim, disiapkannya beda lagi, yaitu garmen,” ucapnya.

Saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Presiden didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu tampak hadir juga cicit K.H. Wahab Hasbullah, M. Romahurmuziy. 



# SN-001 | BPMI Setpres




Sancanews.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 10 konten hoaks paling berdampak pada tahun 2018.  Dampak yang ditimbulkan dari sebaran konten hoaks itu relatif beragam. Mulai dari menimbulkan keresahan dan ketakutan di sebagian kelompok masyarakat hingga menjadi perhatian nasional melalui pemberitaan media massa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Komindo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya menyampaikan, berdasarkan pemantauan mesin pengais konten Sub Direktorat Pengendalian Konten internet Direktorat Pengendalian Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, berikut konten terindikasi hoaks yang memiliki dampak selama tahun 2018. Rabu (19/12).

   1.  Hoaks Ratna Sarumpaet
Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang pertama kali beredar dalam Facebook tanggal 2 Oktober 2018 di akun Swary Utami Dewi. Unggahan itu disertai tangkapan layar (screenshoot) aplikasi pesan WhatsApp yang disertai foto Ratna Sarumpaet.

Konten tersebut kemudian diviralkan melalui Twitter dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik tanpa melakukan verifikasi akan kebenaran berita tersebut.

Setelah ramai diperbincangkan, konten hoaks ditanggapi Kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoaks pada pemberitaan tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak pernah melapor ke 28 Polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui tidak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB.

Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.

   2.  Hoaks Gempa Susulan di Palu

Beredarnya broadcast konten melalui Aplikasi Whatsapp tentang gempa susulan di Palu sangat meresahkan masyarakat Kota Palu khususnya. Berita itu berdampak langsung kepada korban gempa dan tsunami yang masih mengalami trauma. Broadcast tersebut tersebar melalui.

Dalam pesan berantai tersebut tertulis bahwa Palu dalam keadaan siaga 1. Informasi menukil seorang yang bekerja di BMKG ketika selesai memeriksa alat pendeteksi gempa. Pesan tersebut menyebutkan bahwa akan terjadi gempa susulan berkekuatan 8,1 SR dan berpotensi tsunami besar.

Informasi itu hanya isu bohong.  Kepala Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui akun media sosial mengonfirmasi faktanya tidak ada satu pun negara di dunia dan iptek yang mampu memprediksi gempa secara pasti.

   3. Hoaks Penculikan anak

Hoaks penculikan anak beredar di media sosial media seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp. Hal itu meresahkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak-anak masih kecil. Di Twitter hoaks yang beredar menyatakan pelaku penculikan anak tertangkap di Jalan Kran Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hal itu langsung dibantah Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar yang mengatakan jika kabar penangkapan pelaku penculikan tersebut tidak benar. Ia mengatakan jika laki-laki yang terdapat dalam video tersebut adalah seorang tukang parkir yang mengidap gangguan jiwa.

Tidak hanya di Kemayoran, di beberapa daerah juga beredar hoaks serupa dengan tambahan ilustrasi gambar yang bervariasi. Hoaks itu menjadi isu nasional yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat.

   4. Hoaks Konspirasi Imunisasi dan Vaksin
Imunisasi tak jarang mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat karena adanya informasi yang tidak lengkap, tidak benar atau hoaks. Salah satu hoaks tentang vaksin imunisasi yang cukup viral adalah isu konspirasi penyebaran virus atau penyakit melalui vaksin. Dikabarkan vaksin yang digunakan imunisasi mengandung sel-sel hewan, virus, bakteri, darah, dan nanah.

“Isu yang tidak benar itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap stigma masyarakat Indonesia tentang Imunisasi. Imbasnya masyarakat menjadi ragu bahkan takut untuk memberikan imunisasi pada anak-anak mereka,” ungkap Ferdinandus.

   5. Hoaks Rekaman Black Box Lion Air JT610

Kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan laut Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di berbagai ruang publik dan media sosial. Bersamaan dengan itu bermunculan pula berbagai isu meliputi berita, foto dan video yang disinformasi bahkan hoaks terkait peristiwa jatuhnya pesawat tersebut.

Kabar hoaks ini tentu menimbulkan banyak spekulasi dan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat banyaknya jumlah korban pada tragedi maut tersebut. Salah satunya beredar pula video di platform youtube yang diunggah oleh channel Juragan Batik Reborn pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan judul “LION AIR JT610 tersebut Mengerikan Hasil Rekaman BLACK BOX”. Video tersebut bukan isi rekaman dari blackbox Lion Air JT610 akan tetapi tanggapan seseorang terkait video MAP detik-detik Lion AIr JT610 hilang kontak. Sehingga judul konten tersebut tidak sesuai dengan isinya dapat dikategorikan sebagai konten disinformasi/Hoaks.

Adapun Black box Lion Air JT 610 ditemukan oleh Tim SAR TNI AL yang dipimpin oleh Panglima Komando Armada I Laksamana Muda Yudo Margono. Kotak yang berisi informasi penerbangan ini ditemukan pada kedalaman 30 meter pada  Kamis, 01 November 2018 pukul 10.15 WIB

   6. Hoaks Telur Palsu atau Telur Plastik

Pada awal 2018 masyarakat Indonesia digegerkan dengan berita hoaks mengenai telur palsu atau telur plastik yang beredar di pasar tradisional dan supermarket. Berbagai foto dan video terkait proses pembuatan telur palsu banyak diunggah di youtube dan media sosial. Bahkan beberapa mengatakan bahwa telur-telur itu diproduksi dari negara Cina.

Masyarakat dibuat resah karena telur merupakan salah satu makanan sumber energi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Isu tersebut juga merugikan peternak ayam petelur dan para penjual telur. Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri bergerak dan  turun langsung ke lapangan guna menyikapi beredarnya berita-berita mengenai telur palsu tersebut yang ternyata hanya hoaks.

   7. Hoaks Penyerangan Tokoh Agama Sebagai Tanda Kebangkitan PKI
Hoaks tentang kebangkitan PKI sebenarnya bukanlah isu baru. Tapi isu ini menjadi makin  viral di tahun 2018, seiring dengan dinamika politik Indonesia. Beberapa kejadian seolah dikaitkan dengan kebangkitan PKI. Pada awal 2018 terjadi kasus pemukulan terhadap seorang kyai atau tokoh agama. Setelah tertangkap pelakunya ternyata adalah orang gila.

Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menarasikan kejadian tersebut sebagai tanda-tanda kebangkitan PKI. “Isu itu menimbulkan keresahan masyarakat. Pasalnya keberadaan PKI pernah menjadi catatan sejarah kelam di Indonesia,” terang Ferdinandus serata menambahkan, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak ingin partai komunis yang telah lama dibubarkan itu bangkit kembali.

   8. Hoaks Kartu Nikah Dengan 4 Foto Istri
Setelah Kementerian Agama resmi menerbitkan kartu nikah bagi pasangan suami-istri untuk efisiensi dan akurasi data, beredar viral di media sosial sebuah gambar kartu nikah berwarna kuning dengan logo Kementerian Agama. Dalam kartu tersebut tercantum empat kolom istri dan satu kolom suami lengkap dengan kolom nama dan tanggal pernikahan di masing-masing kolom istri.

Sebagian netizen menganggap hal tersebut hanya lelucon, namun tidak sedikit yang berspekulasi bahwa kartu tersebut adalah kartu legalitas untuk berpoligami.

Tentu saja konten itu adalah hoaks.  Adapun bentuk kartu nikah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag, memiliki warna dasar hijau dengan campuran kuning. Bagian atas kartu bertuliskan kop Kementerian Agama. Di bagian tengah terdapat tiga kotak. Dua kotak di bagian atas untuk foto pasangan pengantin, sementara kotak bagian bawah akan diisi kode batang atau barcode yang jika dipindai akan muncul data-data lengkap tentang peristiwa nikah pemiliknya.

   9. Hoaks Makanan Mudah Terbakar Positif Mengandung Lilin/Plastik
Sudah tidak asing bagi berita mengenai adanya kandungan lilin atau plastik pada produk makanan tertentu. Mulai dari biskuit, kerupuk sampai pada serbuk minuman sachet. Dalam informasi tidak benar yang beredar, dikabarkan produk-produk tersebut mudah menyala saat terkena api.

Pada awal 2018 bahkan muncul isu adanya zat berbahaya dalam serbuk sebuah merk minuman kopi sachet. Hal itu ramai diperbincangkan setelah adanya unggahan video seseorang menebarkan serbuk kopi tersebut ke api  yang membuat nyala api makin besar dan menyambar.

Video itu menimbulkan keresahan di kalangan konsumen, bahkan tidak sedikit yang menggunakan teknik membakar makanan hanya untuk membuktikan adanya kadar lilin atau plastik dalam makanan tersebut.

Padahal BPOM, melalui situs resminya memberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Pasalnya, semua produk pangan yang memiliki rantai karbon (ikatan antar atom karbon) serta mengandung lemak/minyak dengan kadar air rendah, terutama yang berbentuk tipis dan berpori, seperti kerupuk, crackers, dan makanan ringan lainnya pasti akan terbakar/menyala jika disulut dengan api.

   10. Hoaks Telepon Disadap dan Chat di WhatsApp Dipantau Pemerintah
Pada awal 2018 beredar berita hoaks melalui broadcast message tentang pemantauan segala aktivitas pengguna ponsel. Bahkan informasi itu menunjukkan pengguna ponsel akan disadap dan dipantau oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aktivitas yang disebut dipantau pemerintah mulai panggilan telepon hingga media sosial. Dalam pesan tersebut dikatakan kebijakan itu berkenaan dengan peraturan komunikasi baru dan jaringan keamanan dari BSSN. Kemudian ditulis secara rinci apa saja yang akan dipantau oleh pemerintah mulai dari panggilan telepon, WhatsApp, sampai Facebook.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan masyarakat pengguna jejaring dan media sosial. Kebijakan yang tidak bisa dilacak sumbernya itu meresahkan warganet karena ruang media komunikasi yang dianggap privasi dipantau oleh pemerintah. Tentu saja informasi yang disampaikan itu tidak benar.

Menurut Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, selama ini Kementerian Kominfo merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks melalui portal www.kominfo.go.id  dan stophoax.id.

“Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan penyaringan dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,” pungkas Ferdinandus. 



# Gan | Humas Kominfo

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.