November 2019



Jakarta, SancaNews.Com - Pembawa bendera Merah Putih, Luthfi alias LA (20) dalam aksi demonstrasi menolak RKUHP dan RUU kontroversial akan segera disidang pada Desember 2019. Warganet yang tidak terima dengan penahanan LA menyerukan tagar #BebaskanLuthfi hingga menduduki posisi tertinggi sebagai topik yang paling tren dibahas.

Dilansir Suara.com, tagar tersebut menjadi trending topic nomor 1 di Twitter. Ada lebih dari 5 ribu cuitan menggunakan tagar ini memenuhi media sosial Twitter, Rabu (27/11/2019)

Foto LA mengenakan celana SMA memakai jaket dan membawa bendera menghindari gas air mata menjadi viral. Luthfi yang menjadi salah satu massa aksi pelajar STM yang diamankan oleh polisi saat beraksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen pada September 2019 lalu.

Tagar #BebaskanLuthfi di Twitter (Twitter) banyak warganet yang menuntut keadilan untuk LA. Sebab, LA yang membawa bendera saat melakukan aksi demonstrasi dianggap tidak bersalah, “Wahai penegak hukum tolong #BebaskanLuthfi dia tidak bersalah,” kata @putraerlangga_.

“Ini soal keadilan dan kebebasan berpendapat,” ujar @akuhamidya1.

“Yang jelas-jelas salah nggak diapa-apain, anak bangsa demo menyampaikan pendapat dicari-cari kesalahannya,” ungkap @amywienn.

“Hei Indonesia, apa yang salah pada adik ini? Apa kabar hukum Indonesia?” ucap @eetywel.

Berkas penahanan LA saat ini sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk siap disidangkan. LA dikenakan empat pasal sekaligus, yakni pasal 170, 212, 214 dan 218 KUHP.

Pasal 170 KUHP mengenai orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan pengrusakan di muka umum akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan. Hukuman akan ditambah menjadi tujuh tahun jika aksinya menyebabkan luka pada korban, sembilan tahun jika korban luka berat dan sebelas tahun jika korban meninggal dunia.

Pada pasal 212 KUHP mengatur orang yang melakukan kekerasan pada aparat negara diancam hukuman penjara satu tahun empat bulan dengan denda Rp 4.500.

Untuk pasal 214 KUHP berbunyi orang yang mengeroyok aparat negara diancam penjara maksimal tujuh tahun. Hukuman akan ditambah menjadi delapan tahun enam bulan jika aksinya menyebabkan luka pada korban, dua belas tahun jika korban luka berat dan lima belas tahun jika korban meninggal dunia.

Adapun pasal 218 KUHP mengenai orang yang tidak mengindahkan peringatan aparat akan diganjar dengan hukuman empat bulan dua minggu. (sanca)



Dari kiri: Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 22 November 2019. TEMPO/Subekti.

Jakarta, SancaNews.Com - Survei Indonesia Political Opinion menunjukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan tingkat persepsi kepercayaan publik tertinggi di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Berdasarkan data survei, tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto mencapai 24,3 persen. Di bawahnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani 19,3 persen, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 11,2 persen.

"Prabowo Subianto dianggap paling sesuai duduk menjadi Menteri Pertahanan," ujar Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah Putra, memaparkan hasil risetnya dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 23 November 2019.

Jika di deretan tiga teratas ada Prabowo, Sri Mulyani dan Erick Thohir, ujar Dedi, di tingkat terbawah ada Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Paling kecil kepercayaan masyarakat terhadap Tito Karnavian menjadi Mendagri, dengan angka tingkat kepercayaan 1,0 persen dan Edhy Prabowo 0,7 persen. Mereka dianggap tidak mumpuni di bidangnya saat ini," ujar Dedi.

Survei dilakukan pada akhir 30 Oktober hingga 2 November 2019. Jumlah responden sebanyak 800 orang yang tersebar di 27 provinsi. Metode wawancara menggunakan kuesioner dengan margin of error sekitar 4,5%.

Pertanyaan yang diberikan yakni  apakah tokoh dalam kabinet Jokowi dirasa sesuai dengan kementeriannya. Hasilnya, Prabowo Subianto yang dulu merupakan pesaing Jokowi di Pilpres 2019, mendapat kepercayaan publik tertinggi.

"Paling kecil kepercayaan masyarakat terhadap Tito Karnavian menjadi Mendagri, dengan angka tingkat kepercayaan 1,0 persen dan Edhy Prabowo 0,7 persen. Mereka dianggap tidak mumpuni di bidangnya saat ini," ujar Dedi.

Survei dilakukan pada akhir 30 Oktober hingga 2 November 2019. Jumlah responden sebanyak 800 orang yang tersebar di 27 provinsi. Metode wawancara menggunakan kuesioner dengan margin of error sekitar 4,5%.

Pertanyaan yang diberikan yakni  apakah tokoh dalam kabinet Jokowi dirasa sesuai dengan kementeriannya. Hasilnya, Prabowo Subianto yang dulu merupakan pesaing Jokowi di Pilpres 2019, mendapat kepercayaan publik tertinggi.



 

Sumber : tempo.co
 



Jakarta, SancaNews.Com - Staf khusus presiden Billy Mambrasar membantah bila ia bersama enam staf khusus presiden lainnya bermewah-mewah dengan gaji tinggi yang diberikan. Billy mengaku ia mendapatkan penghasilan jauh lebih tinggi dari perusahaan miliknya daripada gaji staf khusus.

Hal tersebut disampaikan oleh Billy melalui akun Twitter miliknya @kitongbisa. Ia memberikan respon atas beredarka kabar bahwa para staf khusus bermewah-mewah dengan mendapatkan gaji Rp 51 juta dari Presiden Jokowi.

"Maaf sekali tapi tuduhan bahwa kami akan bermewah-mewah dengan gaji segitu, jujur, waktu kerja sebagai Insinyur di perusahaan migas, gaji saya jauh di atas itu!" cuit Billy seperti dikutip Suara.com, Minggu (24/11/2019).

Tak hanya itu, Billy mengaku memiliki perusahaan sendiri, salah satunya Yayasan Kitong Bisa, yang memiliki omset jauh di atas gaji yang diberikan oleh Jokowi.

"Saya juga punya company sendiri saat ini dengan penghasilan jauh di atas angka itu!" tegasnya.

Billy menjelaskan alasan ia mau menerima tawaran menjadi staf khusus presiden bukanlah demi mendapatkan gaji yang tinggi. Namun, karena ia mencintai Indonesia.

"Saya terima tawaran staf khusus karena saya sangat mencintai Indonesia," ungkapnya. (*)






Jakarta, SancaNews.Com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat suara soal hasil survei Indonesia Politic Opinion (IPO) yang menyebut Mendagri Tito Karnavian sebagai salah satu menteri paling tidak dipercaya publik. Pernyataan itu dilontarkan IPO berdasarkan hasil survei Respons Publik atas Susunan Kabinet Indonesia Maju yang digelar pada Oktober-November 2019.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan survei sangat dangkal dan belum tentu mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata ata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Minggu (24/11).

Menurutnya Presiden Jokow Widodo saat menunjuk Tito jadi Mendagri, pasti melalui penelitian yang mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan.

Bahtiar menyebut Tito merupakan sosok yang mempunyai wawasan luas dan menguasai sistem politik pemerintahan. Dia mengungkit pengalaman Tito sebagai Kapolri dan juga guru besar. Menurutnya, rekam jejak Tito lebih dari cukup untuk menunjukkan kemampuan mengoordiunasi pemerintahan di daerah.


Pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu menyebut tak adil menempatkan Tito dalam jajaran menteri yang tak dipercaya publik. Bahtiar meminta publik memberi waktu bagi Tito yang baru menjabat menteri sejak 23 Oktober 2019.

Bahtiar menyebut Tito sudah melakukan terobosan luas biasa yakni membangun sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu. 


Sebelumnya, lembaga survei Indonesia Politic Opinion (IPO) merilis hasil survei Respons Publik atas Susunan Kabinet Indonesia Maju pada Sabtu (23/11). Survei tersebut digelar pada Oktober-November 2019 terhadap 800 responden. Survei dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan batas kesalahan (margin of error) 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Dalam survei tersebut, IPO mencatat 64 persen optimistis terhadap susunan kabinet. Sementara 23 persen menyatakan tidak optimistis, 9 persen mengatakan ragu, sedangkan 4 persen sisanya tak memberi jawaban.

Kemudian, survei itu juga menanyakan tingkat popularitas, kepercayaan, dan keraguan publik terhadap pejabat menteri Kabinet Indonesia Maju.

Tingkat kepercayaan publik pada Tito hanya 1,0 persen. Tingkat keraguan publik pada Tito juga termasuk besar yakni 14,7 persen, di bawah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yakni sebesar 15,2 persen. 




Sumber :cnnindonesia.com


 
Tiga orang warga negara asal Cina ditangkap di Kabupaten Waropen karean tidak memiliki dokumen keimigrasian
 

Biak, SancaNews.Com - Kepala Seksi Intelijen Korem 173/PVB Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto memimpin langsung penangkapan tiga warga negara asal Cina yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yaitu Zhang Xiaoxuan (25), Wang Xiuxing (49) dan Xu Xuecheng (42) pekerja PT Forespek di wilayah distrik Inggilu, Kabupaten Waropen, Sabtu.

"Tiga warga Cina yang ditangkap di Kabupaten Waropen telah kami serahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak pada Sabtu malam pukul 19.20 WIT diterima Kasi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Henri Santos," ungkap Kasi Intelijen Korem 173/PVB Biak Kolonel Arie Tri Hedhianto didampingi Dandim 1709 Yawa Letkol Inf Leon Pangaribuan.

Ia mengakui, masih ada satu lagi WNA asal Cina yang belum diserahkan ke Imigrasi Kelas II Biak karena saat itu dia sedang berada di tempat lain.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, menurut Kolonel Arie Tri, ketiga warga negara Cina itu tidak mempunyai identitas dan dokumen keimigrasian serta tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Untuk kepentingan penyidikan atas ketiadaan dokumen keimigrasian bagi tiga WNA Cina sesuai aturan diserahkan ke kantor Imigrasi Biak guna dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesiam," ucap Kasi Intelijen Korem 173 Biak.


Dilansir Antranews.com, mencoba menanyakan ketiga WNA Cina yang ditangkap satuan Intelijen Korem 173/PVB Biak di kantor Imigrasi Biak tak bisa menggunakan bahasa Indonesia serta tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Biak Henri Santos mengakui, tiga WNA asal Cina yang ditangkap satuan intelijen Korem 173/PVB sudah diserahterimakan di kantor Imigrasi Biak.

"Untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian status ketiga WNA sudah kami amankan hingga waktu 2X24 jam dalam menentukan status hukumnya," ujarnya.

Hingga Sabtu malam pukul 20.30 WIT, tiga WNA yang tertangkap merasa lapar minta dibelikan makanan mi goreng untuk dimakan pascamelakukan perjalanan kapal laut selama enam jam dari kabupaten Waropen. (sanca)


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.