SANCAnews.id

Foto: akun X @hnirankara 

JAKARTA — Pegiat media sosial, Maria A. Alkaf, turut hadir dalam diskusi mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Maria menyoroti dugaan ijazah Jokowi yang disebut-sebut berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, sejatinya baru dibuat pada 2018.

“Semakin jelas, ijazah Jokowi yang katanya dari kampus UGM Yogyakarta ternyata dibuat tahun 2018,” kata Maria di X @MariaAlkaff_ (24/4/2025).

Maria turut menyolek Presiden Prabowo Subianto, Humas Polri, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam cuitannya.

Bukan cuma itu, Maria juga menampilkan cuplikan video tangkapan layar sebuah dokumen berbentuk spreadsheet yang diduga berisi informasi metadata pembuatan dokumen ijazah.

“Jaman udah canggih, para ahli digital forensik banyak sekali. Mau ditutupin kayak apa lagi ini?” tambah Maria.

Ia menyiratkan keyakinannya bahwa data digital kini bisa dengan mudah dibongkar dan dianalisis oleh pakar forensik.

Sebelumnya, ahli digital forensik Rismon Sianipar menegaskan bahwa analisis yang ia lakukan terhadap dokumen ijazah Presiden Jokowi bukanlah tindakan yang bermuatan politis maupun berniat buruk.

"Kita tidak ada unsur kebencian, mencemarkan nama baik seseorang. Ini murni kita tempatkan sains, gak usah digeser-geser ke partai politik. Ini justru memperkaya khazanah ilmiah publik kita," kata Rismon.

Ia mengaku, niat awal melakukan analisis murni berangkat dari rasa penasaran sebagai seorang ilmuwan.

"Saat saya membuat analisa terkait ijazah maupun skripsi Pak Jokowi, memang tidak ada maksud apapun. Kecuali memang saya seorang saintis yang meragukan segala sesuatu. Tapi akhirnya viral. Itu urusan nanti gitu loh," jelasnya.

Rismon menambahkan bahwa ia telah menyampaikan semua temuan dan pemahamannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

"Saya sudah mengungkapkan apa yang saya pahami, geluti, analisa. Kalau dipahami sebagai buzzer, saya kira nanti saja. Setelah analisa ini saya kembali ke alam saya. No partai politik, tidak berharap apapun, saya ingin kembali menjadi penulis dan programmer," tegasnya.

Ia juga sempat mengomentari kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mencari klarifikasi atas dokumen yang menjadi sorotan.

Menurut Rismon, pihak kampus tidak memberikan cukup bukti yang bisa memperkuat keabsahan ijazah yang dipersoalkan.

"Para Wakil Rektor, pejabat lainnya tidak menyajikan bukti apapun selain ijazah Jokowi dan rekannya. UGM itu kan dikenal super ketat, bukan hanya hal akademik tapi hal administratif," kuncinya. (fajar)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud/Net 

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan melalui pendekatan yang lebih realistis dan strategis. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud di tengah maraknya isu-isu negatif, salah satunya narasi 'Indonesia Gelap' yang marak di media sosial.

Marsudi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan optimistis menghadapi masa depan Indonesia, alih-alih terprovokasi oleh narasi-narasi negatif.

"Jangan biarkan narasi gelap meredupkan semangat kita. Kita harus terus melihat ke depan dan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan," kata Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 April 2025.

Ia mengingatkan publik tidak terjebak dalam narasi pesimisme yang hanya memperburuk keadaan. Menurutnya, menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas adalah kunci menghadapi keterbatasan yang ada.

Yang tak kalah penting untuk dijaga adalah solidaritas nasional. Hal ini sudah dibuktikan Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19.

Senada dengan Waketum MUI, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana tidak menampik demokrasi Indonesia sedang dihadapkan tantangan yang cukup berat, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Namun, Presiden Prabowo memiliki sumber daya politik dan kelembagaan yang solid. Keberhasilan beliau merangkul berbagai kekuatan politik adalah modal utama untuk menciptakan stabilitas pemerintahan," tambah Aditya. (rmol)

Kolase foto ijazah Prof Saratri yang diunggahnya dan foto ijazah Jokowi yang diunggah kader PSI. Tampak perbedaan mencolok dari keduanya/Ist

JAKARTA — Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya, Heru Subagia, terus berupaya memastikan persoalan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi segera dituntaskan.

Terbaru, ia menghadirkan pakar forensik digital, Rismon Sianipar, dalam sebuah forum diskusi untuk membahas isu tersebut. Heru menegaskan, kegiatan menghadirkan Rismon didasari oleh keprihatinan sebagai sesama alumni UGM.

"Kita hadirkan Bung Rismon selaku ahli digital forensik dan yang lebih penting, Bung Rismon ini adalah bagian dari keluarga alumni UGM," ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa sebagai alumni UGM, masing-masing memiliki kewajiban untuk menjaga nama baiknya’

"Kita ini satu alumni UGM, bagaimana kita mempertanggungjawabkan alumni yang notabenenya universitas paling tua, yang melahirkan banyak pemimpin," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rismon Sianipar menegaskan bahwa analisis yang ia lakukan terhadap dokumen ijazah Presiden Jokowi bukanlah tindakan yang bermuatan politis maupun berniat buruk.

"Kita tidak ada unsur kebencian, mencemarkan nama baik seseorang. Ini murni kita tempatkan sains, gak usah digeser-geser ke partai politik. Ini justru memperkaya khazanah ilmiah publik kita," kata Rismon.

Ia mengaku, niat awal melakukan analisis murni berangkat dari rasa penasaran sebagai seorang ilmuwan.

"Saat saya membuat analisa terkait ijazah maupun skripsi Pak Jokowi, memang tidak ada maksud apapun. Kecuali memang saya seorang saintis yang meragukan segala sesuatu. Tapi akhirnya viral. Itu urusan nanti gitu loh," jelasnya.

Rismon menambahkan bahwa ia telah menyampaikan semua temuan dan pemahamannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

"Saya sudah mengungkapkan apa yang saya pahami, geluti, analisa. Kalau dipahami sebagai buzzer, saya kira nanti saja. Setelah analisa ini saya kembali ke alam saya. No partai politik, tidak berharap apapun, saya ingin kembali menjadi penulis dan programmer," tegasnya.

Ia juga sempat mengomentari kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mencari klarifikasi atas dokumen yang menjadi sorotan.

Menurut Rismon, pihak kampus tidak memberikan cukup bukti yang bisa memperkuat keabsahan ijazah yang dipersoalkan.

"Para Wakil Rektor, pejabat lainnya tidak menyajikan bukti apapun selain ijazah Jokowi dan rekannya. UGM itu kan dikenal super ketat, bukan hanya hal akademik tapi hal administratif," kuncinya. (*)

FOTO WISUDA JOKOWI- Ahli Forensik Digital Rismon menganalisa foto yang selama ini dinarasikan sebagai foto saat wisuda Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) 

JAKARTA — Pakar forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar kembali menggemparkan publik. Risman yang sebelumnya mempertanyakan skripsi Joko Widodo kini mengungkap fakta mengejutkan soal foto yang disebut-sebut diambil saat wisuda Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM).

Foto tersebut sudah beredar lama di media sosial dan kerap dijadikan sebagai langkah balasan pendukung Jokowi ketika isu ijazah palsu kembali dihembuskan pihak tertentu.

Melalui akun X, Risman mengatakan bahwa dirinya telah mengolah foto tersebut dengan metode Error Level Analysis. Hasilnya, foto yang beredar diduga telah mengalami perubahan dari foto aslinya.

"ELA (Error Level Analysis) atas kedua citra digital wisuda yang beredar. Kotak merah menandakan potensi edit karena sebaran kompresi yang tidak seragam," tulis Rismon dikutip Warta Kota dari akun X pribadinya, Selasa (22/4/2025)

Dalam unggahannya, Rismon menunjukkan perbedaan foto yang diduga palsu dengan foto lain yang disebutnya sebagai foto asli sebelum diedit

Dalam foto kedua, tampak ada banyak perubahan.

Salah satunya dugaan manipulasi terhadap seorang pria yang ada di dalam foto

Foto yang disebut mirip dengan Jokowi muda, dengan kacamata tebalnya, tidak ada dalam foto asli yang diunggah Rismon.

Sebelumnya, dengan metode sama, Rismon menemukan kejanggalan dari foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial.

Khususnya di area foto ijazah, yang menurutnya memiliki keanehan

Seperti diketahui, nama Risman banyak dibicarakan setelah meragukan keaslian ijazah kuliah Jokowi

Dia bahkan bersama sejumlah aktivis mendatangi langsung pihak UGM untuk meminta klarifikasi

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menyayangkan atas tuduhan yang disampaikan Rismon tersebut.

Tudingan bahwa ijazah dan skripsi dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu itu viral di media sosial (medsos) X.

"Ijazah S1 Kehutanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diterbitkan UGM pada 1985 adalah palsu," ujar Rismon dalam unggahan tersebut.

Tudingan itu juga berlandaskan bahwa ijazah Jokowi menggunakan font Times New Roman.

Para netizen berpendapat bahwa font itu diperkenalkan secara massal pada tahun 1992 lewat sistem operasi Windows 3.1.

Sementara, ijazah mantan Wali Kota Solo itu diterbitkan pada tahun 1985.

Pascaviralnya tudingan tersebut, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) pun buka suara.

Dikutip dari rilis pers yang diunggah di situs UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta membantah tudingan Rismon yang menyebut ijazah dan skripsi Jokowi adalah palsu.

Dia pun menyayangkan atas tuduhan yang disampaikan Rismon yang ternyata juga merupakan lulusan UGM, tepatnya Fakultas Teknik.

“Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” kata Sigit pada Jumat (21/3/2025).

Sigit menuturkan seharusnya Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Jokowi saja, tetapi juga membandingkan ijazah serta skripsi lain dari lulusan Fakultas Kehutanan di tahun yang sama.

Dia juga membantah tudingan bahwa font Times New Roman belum digunakan pada tahun 1985 yang menjadi tahun terbitnya skripsi Jokowi.

Sigit menegaskan font tersebut sudah sering digunakan mahasiswa di tahun 1985 seperti di sampul maupun lembar pengesahan skripsi.

"Fakta adanya mesin percetakan di Sanur (sudah tutup) dan Prima seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM," tuturnya.

Di sisi lain, Sigit mengatakan penggunaan font Times New Roman hanya digunakan pada sampul dan lembar pengesahan Jokowi.

Sementara, isi skripsi Jokowi yang setebal 91 halaman tersebut ditulis dengan menggunakan mesin ketik.

Penjelasan soal Nomor Ijazah Jokowi 

Sigit juga mengomentari soal nomo seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster tetapi hanya angka saja.

Dia menjelaskan penomoran ijazah Fakultas Kehutanan saat itu memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

“Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.

Sigit pun menyayangkan tuduhran Rismon yang meragukan ijazah dan skripsi dari Jokowi tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa Jokowi memang alumni UGM dan terlibat aktif dalam kegiatan mahasiswa saat itu.

“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

Teman Angkatan Jokowi Turut Buka Suara

Salah satu rekan seangkatan Jokowi, Frono Jiwo, turut buka suara terkait tudingan ijazah dan skripsi mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah palsu.

Dia menegaskan bahwa Jokowi berkuliah bersamanya sejak tahun 1980 dan wisuda di tahun 1985.

“Kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 1980,” katanya.

Frono juga menjelaskan Jokowi selama kuliah yang memiliki sifat pendiam. Namun, ketika berkumpul dengan rekannya, Jokowi sering bercanda dan mengundang tawa.

“Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa,” kenangnya.

Sementara, terkait ijazah Jokowi, Frono meneegaskan tampilannya sama dengan ijazah miliknya.

“Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” ujarnya.

Sedangkan soal skripsi, Frono mengatakan seluruh mahasiswa satu angkatan Jokowi menulis dengan menggunakan mesin ketik.

Lalu, untuk sampul dan lembar pengesahan hingga penjilidan dilakukan di percetakan.

“Pembuatan skripsi semua pakai mesin ketik, walaupun sudah ada komputer tapi jarang sekali yang bisa. Kalau sampul, lembar pengesahan, penjilidan skripsi semua di percetakan,” katanya.

Bukti Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM turut disampaikan Frono ketika dirinya melamar kerja bersama ayah dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka tersebut yaitu di PT Kertas Kraft Aceh.

Namun, Frono mengatakan Jokowi tidak lama bekerja di perusahaan tersebut karena istrinya, Iriana Jokowi tidak betah tinggal di Aceh Tengah.

"Kami bertiga, Pak Jokowi, saya dan almarhum Hari Mulyono (adik ipar Jokowi) bareng-bareng masuk kerja."

"Setelah Pak Jokowi menikah, Ibu Iriana kayaknya tidak betah karena basecamp berada di tengah hutan pinus di Aceh Tengah. Pak Jokowi resign dulu, tinggal saya dan almarhum Hari Mulyono yang masih bertahan,” pungkasnya. (*)

Jokowi-Prabowo/Net 

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menunjuk Jokowi untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang akan digelar di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025.

Meskipun keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga hubungan diplomatik dan menghormati Vatikan, reaksi publik di media sosial menunjukkan tanggapan yang beragam.

Kehadiran Jokowi sebagai utusan Prabowo menuai reaksi keras dari netizen. Salah satu komentar datang dari komedian Sammy Notaslimboy melalui akun pribadinya @NOTASLIMBOY yang mengomentari langkah tersebut dengan mempertanyakan ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam misi kenegaraan tersebut.

“Harusnya Gibran lah, apa kapasitas Mulyono? Nggak jelas…,” tulisnya, dikutip @NOTASLIMBOY pada Rabu (23/4/2025).

Unggahan tersebut langsung mendapat reaksi netizen, banyak yang melayangkan kritikan tajam dan menyinggung wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Karena dia tau anaknya ngga bisa”, kata netizen.

“Sebenarnya Presiden sudah utus Wakil Presiden untuk berangkat, tapi berhubung Wakil Presidennya sedang berhalangan maka Wakil Presiden minta tolong kepada bapaknya untuk mewakili”, kata lainnya.

“Kan ada Wapres, Menlu, Menag eh yang dipilih malah rakyat sipil biasa, aneh banget”, tambah lainnya.

“Emang sepenting itu ya bapak yang satu ini di negara ini, kadang-kadang emang”, timpal lainnya.

Sebagai tambahan informasi, selain mantan presiden Jokowi, Prabowo juga mengutus beberapa tokoh nasional lainnya untuk mewakili Indonesia dalam prosesi tersebut.

Di antaranya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ketua Panitia Penyambutan Paus saat berkunjung ke Indonesia pada September 2024 lalu Ignasius Jonan, serta Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Thomas Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan (Ignasius Jonan), dan yang keempat Bapak Natalius Pigai," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). (fajar)

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist 

JAKARTA — Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengikutsertakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, dalam delegasi khusus ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025, menyedot perhatian publik.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, penunjukan mantan presiden dua periode itu sebagai salah satu perwakilan delegasi merupakan penegasan bahwa hubungan antara Prabowo dan Jokowi tetap solid hingga saat ini.

"Ini menegaskan persahabatan Prabowo dan Jokowi cukup dekat," kata Direktur Parameter Politik Indonesia itu kepada RMOL, Rabu 23 April 2025.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga membaca keputusan Prabowo ini untuk menjawab bahwa tidak ada isu matahari kembar.

"Penunjukan Jokowi ini untuk menepis isu matahari kembar dan lain sebagainya karena kedua tetap akur," tegas Adi.

Selain Jokowi, delegasi lainnya yang diutus Prabowo adalah Wakil Menteri Keuangan Tommy Djiwandono, mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai.

Prabowo tidak dapat hadir langsung ke pemakaman karena alasan tertentu sehingga menunjuk sejumlah tokoh nasional sebagai perwakilan resmi Indonesia dalam acara kenegaraan dan keagamaan tersebut.

Delegasi ini akan bergabung dengan puluhan kepala negara dan pemimpin dunia lainnya yang juga dijadwalkan hadir di Vatikan dalam momen penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus, yang wafat pada usia 88 tahun setelah menjabat sejak 2013. (*)

Asri Purwanti dan Zaenal Mustofa 

JAKARTA — Zaenal Mustofa, salah satu anggota tim hukum gerakan Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM), yang sebelumnya aktif menggugat Presiden Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, kini menghadapi permasalahan hukum serupa.

Penetapannya sebagai tersangka dilakukan pada 18 April 2025, tak lama setelah ia bersama Tim TIPU UGM mengajukan gugatan hukum terhadap Presiden Jokowi.

Satreskrim Polres Sukoharjo telah menetapkan Zaenal sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Zaenudin.

"Setelah laporan masuk, kami lidik, lalu naik ke penyidikan dan terbit LP (laporan polisi) tanggal 6 Oktober 2023," ujar Zaenudin dikutip dari kompas.com.

Laporan tersebut diajukan oleh seorang pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023.

Menurut hasil penyelidikan, Zaenal dituduh menggunakan dokumen tidak asli untuk mengajukan perpindahan studi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ke program studi S1 Hukum Universitas Surakarta (Unsa).

Beberapa dokumen yang dipermasalahkan meliputi surat keterangan pindah dan transkrip nilai, yang ternyata mencantumkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) milik orang lain.

"NIM (nomor induk mahasiswa) itu ternyata milik mahasiswa lain yang sudah dropout dari UMS," jelas Zaenudin.

Lebih lanjut, hasil konfirmasi dengan pihak kampus menunjukkan bahwa Zaenal memang pernah kuliah di UMS, namun bukan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum.

"Setelah dikonfirmasi ke pihak UMS, tersangka ini ternyata bukan mahasiswa Fakultas Hukum di sana, tapi memang dia pernah lulus dengan jenjang sarjana pendidikan di UMS," tambah Zaenudin.

Penyidikan sempat mengalami jeda sebelum akhirnya dilanjutkan kembali pada Desember 2024.

Menanggapi status tersangkanya, Zaenal menyampaikan bantahannya dan menilai bahwa dirinya tengah dikriminalisasi.

"Saya merasa sangat dikriminalisasi. Yang perlu digarisbawahi saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Kedua, Asri tidak punya legal standing," ucapnya. (fajar)

Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang ke Polres Jakarta Pusat buntut kegaduhan Ijazah Jokowi/Ist 

JAKARTA — Empat orang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat karena diduga membuat keributan terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Laporan tersebut disampaikan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan dengan nomor bukti LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Rabu 23 April 2025.

"Mereka dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 160 KUHP atas dugaan tindak pidana penghasutan. Klien kami melaporkan 4 orang. Tindakan penghasutan ini telah mengakibatkan kegaduhan," kata kuasa hukum Andi, Rusdiansyah.

Adapun empat terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan TT. TT menjadi satu-satunya terlapor perempuan. Meski demikian, pelapor tidak menjabarkan secara detail identitas para terlapor.

"Inisial ini saya rasa publik sudah familiar. Ada dokter, ada mantan pejabat negara, ada yang mengaku aktivis, ahli," tambahnya tanpa menjabarkan lebih detail.

Dalam laporannya, Andi bersama kuasa hukumnya telah melampirkan bukti-bukti dokumen dugaan penghasutan yang diduga dilakukan keempat terlapor.

Rusdiansyah berujar, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi merupakan isu usang yang sudah selesai sejak lama setelah pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) memberi klarifikasi keaslian ijazah presiden dua periode itu.

"Maka dari itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepolisian yang hadir di tengah kegaduhan ini," demikian tutup Rusdiansyah. (rmol)

Kontroversi ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat/Ist 

JAKARTA — Kontroversi ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat, kali ini menyedot perhatian seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1982, bernama Lukman.

Lukman menegaskan, pembuktian paling sederhana terkait keabsahan status akademis Jokowi dapat dilakukan melalui data pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjadi bagian wajib dari proses pendidikan di UGM.

“Kalau memang Bapak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan lulus bergelar insinyur, tolong dibuka di mana dia melaksanakan KKN,” kata Lukman dikutip dari unggahan akun x @regar_0posisi (22/4/2025).

Ia menyebutkan bahwa masa KKN biasanya berlangsung selama tiga bulan, dan pengalaman tersebut akan selalu membekas bagi para mahasiswa karena menjadi bagian penting dari tahapan kelulusan.

"Itu saja cukup, yang lain saya tidak mempedulikan, mau ijazah ilang, asli, palsu. Kalau KKN itu rata-rata tiga bulan pak,” tukasnya.

Lebih lanjut, Lukman menyatakan bahwa tidak mungkin seorang lulusan UGM melupakan lokasi atau pengalaman saat menjalani KKN.

Ia juga menyebut nama seorang akademisi UGM sebagai tokoh penting dalam merumuskan kewajiban KKN di kampus tersebut.

“Tolong buka aja itu dan pasti ingat, tidak mungkin lupa itu. Karena ini wajib hukumnya yang dicetuskan oleh salah satunya Bapak Prof Kusnaldi, kebetulan pembimbing saya juga dulu,” kuncinya.

Sebelumnya, Jokowi memberikan penjelasan terkait foto ijazahnya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi sorotan publik, khususnya soal penggunaan kacamata, meski selama ini ia dikenal tidak mengenakan kacamata.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden RI dua periode ini saat ia memperlihatkan ijazah asli UGM kepada sejumlah jurnalis di rumahnya, Solo, pada Rabu (16/4/2025) kemarin.

Namun, Jokowi meminta agar wartawan tidak mengambil foto atau video saat ia menunjukkan ijazah tersebut, dan meminta mereka untuk menaruh ponsel serta kamera di ruang transit.

Saat ijazah diperlihatkan, beberapa jurnalis menanyakan mengenai kacamata yang terlihat dalam foto ijazah UGM tersebut.

Jokowi menjelaskan dengan singkat bahwa dulu ia memang memakai kacamata karena memiliki gangguan penglihatan, namun kacamata tersebut rusak dan ia tidak mampu membelinya lagi pada waktu itu.

“Kacamata saya pecah, tidak mampu beli lagi dulu,” ucap Jokowi, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi penglihatannya, seperti berapa minus matanya atau kapan kacamata tersebut rusak.

Selain itu, Jokowi juga menanggapi pertanyaan mengenai perbedaan penulisan nama dan tanda tangan pembimbing utama skripsinya yang tertulis dalam ejaan lama.

Hal ini terkait dengan nama Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro yang tercatat di ijazah, sementara dalam beberapa referensi lain, termasuk buku yang ditulis keluarga, nama tersebut ditulis menggunakan ejaan baru sebagai Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro.

Jokowi menegaskan bahwa penulisan nama dalam ijazah tersebut berasal langsung dari Universitas Gadjah Mada, dan ia hanya menerima sesuai dengan yang tertulis.

“Saya hanya menerima saja, jika ada nama ejaan beda itu UGM,” Jokowi menuturkan.

Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro, yang tercatat sebagai pembimbing utama skripsi Jokowi, juga dikenal sebagai mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani ijazah pada periode kepemimpinannya. (fajar)

Tiga eks hakim PN Surabaya pemberi vonis bebas Ronald Tannur dituntut hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. (Sumber: Poskota/Ramot Sormin) 

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman berat bagi tiga hakim yang sebelumnya membebaskan Gregorius Ronald Tannur dalam kasus meninggalnya Dini Sera Afrianti. Ketiganya diduga menerima suap dan gratifikasi yang memengaruhi putusan.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa, 22 April 2025, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

Erintuah Damanik dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara. Jaksa menyatakan bahwa Erintuah terbukti secara sah menerima uang dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus Ronald Tannur.

Selain pidana penjara, ia juga diharuskan membayar denda Rp750 juta atau enam bulan kurungan.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan peradilan bersih dan bebas dari praktik KKN,” kata JPU dalam pembacaan tuntutan.

Meski demikian, jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa dan pengembalian dana sebesar Sin$115.000 yang diterima dari pihak bernama Lisa Rachmat.

Terdakwa lainnya, Heru Hanindyo, dituntut paling berat, yaitu 12 tahun penjara serta denda Rp750 juta subsider enam bulan. Sedangkan Mangapul dituntut sembilan tahun penjara dengan denda yang sama.

Jaksa menyebut bahwa peran ketiga terdakwa berkontribusi besar dalam mencederai kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Mereka dianggap melanggar ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus ini menambah deretan catatan kelam dalam dunia peradilan, sekaligus memperkuat tuntutan masyarakat akan reformasi menyeluruh di tubuh lembaga yudikatif. (poskota)

Pratikno dan Jokowi/Ist 

JAKARTA — Kehebohan ijazah mantan presiden Jokowi belum juga reda. Hingga kini, polemik ijazah tersebut masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Sementara itu, di media sosial, sejumlah pengamat politik mengungkap keterkaitan eks Rektor UGM itu dengan ijazah Jokowi. Ada pula yang berbagi informasi dari pengamat terkait polemik tersebut.

Pengamat politik yang juga Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyebut nama Pratikno sebagai pihak yang berperan dalam munculnya ijazah Jokowi.

Mengutip kantor berita politik RMOL, Selasa (22/4/2025) Muslim Arbi mengungkapkan hal itu melalui akun Youtube MRohman Official.

"Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno," kata Muslim pada awal Maret lalu.

Diketahui, Pratikno pernah menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk masa bakti 2012-2017. Artinya, pada Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 lalu Pratikno menjabat sebagai rektor di kampus tersebut.

Ada pun Jokowi mengklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM pada 1985.

Atas jasanya tersebut, kata Muslim Arbi, Jokowi lalu memberikan kompensasi Pratikno sebagai Mensesneg sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 hingga 2024.

Karier Pratikno pun kini berlanjut sebagai Menko PMK di kabinet Prabowo Subianto.

"Jadi seolah-olah Pratikno memegang rahasia luar biasa dari Jokowi," kata Muslim.

Melansir situs resmi UGM, Prof. Dr. Pratikno., M.Soc, Sc., dilantik sebagai Rektor UGM untuk masa bakti 2012-2017. Pelantikan berlangsung pada Senin 28 Mei 2012, pukul 10.00 di Balai Senat UGM.

Acara pelantikan rektor dihadiri oleh anggota DPR RI, Priyo Budi Santoso, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta pejabat sipil dan militer pusat dan daerah.

Selain itu, dalam acara tersebut hadir pula para mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan.

“Berhubung telah berakhirnya jabatan Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. sebagai Rektor UGM, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat penggantinya, Prof. Dr. Pratikno., M.Soc, Sc. yang telah terpilih dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai rektor,” kata Dr. Supama, M.Si., Sekretaris MWA kala itu. (fajar)

Aksi 214 di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 21 April 2025/RMOL 

JAKARTA — Massa Aksi 214 geruduk gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 21 April 2025. Pantauan redaksi hingga pukul 15.01 WIB, massa yang berjumlah sekitar 500-750 orang itu menutup dua ruas jalan dari Gedung Bareskrim menuju Senopati dan sebaliknya. Artinya, tidak boleh ada kendaraan yang melintas di depan Mabes Polri maupun di depan Kantor Pusat PLN.

Kedatangan massa tersebut ingin menuntut agar Polisi segera menangkap Fuad Cucu Warsinah (Gus Fuad Plered). Massa menjulukinya sebagai Fuad si Cucu PKI yang diduga telah membuat onar bagi bangsa. Massa khawatir kehadiran Fuad yang diduga sebagai keturunan PKI tersebut dapat mencederai dan memecah belah umat dan bangsa.

"Ini yang jelas-jelas sudah menistakan dan menjadikan perpecahan di negeri ini segera tangkap dan penjarakan Fuad cucu PKI, kalau tidak jangan salahkan kami yang akan mengeksekusi itu," teriak seorang orator dari atas mobil komando.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pejabat (Pengacara & Jawara Bela Umat, Ustad Eka Jaya salah satunya yang menyerukan bahwa Polri harus bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan menindak Fuad.

Demi meluapkan kekesalan, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan Tangkap dan Penjarakan Si Monyet Fuad Cucu PKI. (rmol)

Muhammad Said Didu seorang aktivis media sosial dan sekaligus mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara. (BUMN) 

JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu melontarkan sindiran terhadap kubu Jokowi Widodo. Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir banyak yang datang menjenguk mantan Presiden Ketujuh Republik Indonesia itu di Solo.

Kunjungan tersebut datang dari berbagai pihak. Ada yang dari Pemerintah, mulai dari Menteri hingga Gubernur. Hal tersebut kemudian disorot tajam, terkait alasan mereka datang menemui Jokowi karena alasan silaturahmi.

Said Didu menjadi salah satu orang yang vokal membahas kunjungan sejumlah pejabat pemerintah ke kediaman Jokowi. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia bahkan menuliskan daftar kunjungan ke kediaman ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. 

Menkop Budi Arie Setiadi dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto sowan ke rumah Jokowi di Solo pada momen Idulfitri. FOTO/DOK.SindoNews 

Mulai dari menteri, gubernur, preman hingga polisi. Diketahui menteri yang sempat menghadap seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. 

Khofifah Beberapa Kali Temui Jokowi, Kali Ini Bersama Kapolda Jatim dan Pangdam Brawijaya/Net

Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin. 

Komisaris ID Food dan Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal dikediaman Jokowi di Solo/Ist

Komisaris ID Food juga sempat viral mengintimidasi massa yang menuntut ijazah Jokowi. Begitu pun Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal datangi kediaman Jokowi jelang massa ingin geruduk rumah Jokowi.

Belum lama ini juga Serdik Sespimmen Polri mengunjungi kediaman Jokowi. 

Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 saat menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dikediamannya di Solo/Ist

“Urutan datang ke Solo; Trio Menteri penggerak massa, Trio Menteri pengatur logistik, Gubernur penggalangang Pemda bersama Kapolda dan Pangdam, preman pengancam rakyat, polisi untuk pamer kekuasaan bahwa Parcok adalah Solo,” tulisnya dikutip Senin (21/4/2025).

Said Didu pun menyindir terkait siapa berikut yang bakal menyusul untuk melakukan kunjungan ke Solo.

“Tunggu episode berikutnya,” ujarnya. (fajar)

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karyasuda/Repro 

JAKARTA — Komisi II DPR meminta penjelasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait inventarisasi Komisi II yang mencatat ada 34 titik di laut Indonesia yang dipagari. Pasalnya, ada beberapa titik di laut Indonesia yang dijadikan SHGB dan SHM.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamiy Karsayuda menjelaskan dari 34 titik laut di Indonesia yang dipagari, tidak semuanya bermasalah, namun Komisi II meminta penjelasan kepada Menteri ATR/BPN terkait izin pembangunan pagar tersebut.

“Nah karena itu, ini bagian penting juga akuntabilitas kepada publik. Agar tidak semua hal yang terkait dengan pensertifikatan lahan di laut melalui proses reklamasi dan seterusnya itu, kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Karena kita juga butuh investasi pada pihak yang lain,” kata Rifqi di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Senin, 21 April 2025.

Ia menambahkan, penjelasan mengenai sengketa dan mafia tanah yang ada di Indonesia juga menjadi sorotan Komisi II DPR.

“Salah satunya adalah sampai dengan detik ini kita masih punya lebih kurang 2,5 juta hektare lahan yang sudah ditanami sawit yang sudah ditanam bertahun-tahun tapi sampai hari ini berstatus ilegal,” katanya.

“Kenapa kami sebutkan ilegal? Karena tidak kunjung mendapatkan hak guna usaha,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Kementerian ATR-BPN untuk mempercepat layanan terhadap beberapa permasalahan tentang tata kelola ruang.

“Ada pun terkait dengan pelanggaran hukum biar kita serahkan kepada satgas sawit yang telah dibentuk oleh Presiden yang diketuai langsung oleh Menteri Pertahanan yang wakilnya adalah Jaksa Agung,” tutupnya. (rmol)