SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, yakni Yusuf Martak, mengungkap bahwa pihaknya kapok alias tak lagi mau mendukung Prabowo Subianto jika maju dalam Pilpres (2024) mendatang.

Menurutnya, umat Islam tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama sebanyak dua kali, kecuali keleda

Ya, dengan tegas Yusuf Martak mengatakan bahwa pihaknya tak mau melakukan kesalahan untuk mendukung Prabowo seperti yang terjadi di 2019 silam.

Dirinya menjelaskan bahwa saat Pilpres 2019 lalu, GNPF memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto, tetapi enggan disebut sebagai pendukung murninya.

Pasalnya, menurut Yusuf Martak, saat 2019 silam, baik PA 212 atau GNPF Ulama hanya menginginkan adanya pergantian kepemimpinan.

“Kalau seandainya kita ini seperti di 2019, bukan hanya kita murni sebagai pendukung, tidak sebenarnya, kita hanya ingin pergantian kepemimpinan karena pengalaman di periode pertama kita merasa ada kekurangan yang tidak ada perubahan sama sekali,” terang Yusuf Martak dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, dikutip terkini.id via Kabarbesuki pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Lantaran pada 2019 lalu hanya ada dua calon, yakni Presiden Jokowi dan Prabowo, maka GNPF Ulama akhirnya memutuskan untuk memberikan dukungan mereka kepada Prabowo.

Bukan tanpa alasan, Yusuf Martak mengatakan bahwa saat Pilpres 2019 lalu, Prabowo memberikan 17 janji untuk para ulama jika terpilih jadi presiden, salah satunya, yaitu berkaitan dengan pembebasan Rizieq Shihab.

“Seperti waktu Pilpres 2019, Pak Prabowo menandatangani fakta integritas 17 poin, tidak ada satu pun untuk Habib Rizieq dan untuk kita. Hanya poin ke-17, memulangkan Habib Rizieq, itu saja.”

Lebih lanjut, dalam diskusi wawancaranya dengan Refly Harun tersebut, Yusuf Martak juga disinggung soal ke mana arah dukungan GNPF Ulama pada Pilpres 2024 mendatang.

Menanggapi hal itu, ia pun membeberkan bahwa yang jelasnya pihaknya tidak akan lagi masuk lubang yang sama dua kali.

“Yang jelas, kita sebagai umat Islam tidak boleh masuk lobang dua kali, kecuali keledai,” tutur Yusuf Martak.

Ia menegaskan bahwa GNPF Ulama tidak akan meniru cara ‘keledai’ untuk masuk ke lubang yang sama dengan memberikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024.

“Kita gak mau meniru cara keledai untuk masuk lubang yang sama dua kali,” pungkasnya. (terkini)

SANCAnews.id – Menjelang akhir tahun, Reuni Akbar 212 yang digelar setiap 2 Desember akan tetap berlangsung pada tahun 2021 ini.

Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustaz Slamet Ma'arif mengatakan, Reuni Akbar 212 insya Allah akan tetap dilaksanakan tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk aksi unjuk rasa maupun pertemuan melalui virtual.

"Insya Allah (Reuni 212 tetap ada)," ujar Slamet kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/10).

PA 212 kata Slamet, saat ini tengah mempertimbangkan acara Reuni Akbar 212 akan dilaksanakan dengan cara turun ke jalan melakukan unjuk rasa lantaran saat ini khususnya di Ibukota Jakarta sudah banyak terjadinya aksi unjuk rasa.

"Masih dipertimbangkan (turun ke jalan aksi unjuk rasa," pungkas Slamet.

Aksi 212 merupakan aksi unjuk rasa dari umat Islam yang digerakkan oleh Habib Rizieq Shihab pada 2 Desember 2016.

Kala itu massa aksi 212 menuntut agar Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjarakan karena menistakan Alquran yang merupakan kitab suci umat Islam.

SANCAnews.id – Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akhirnya buka suara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Saat ini propyek tersebut banyak menuai kecaman karena biayanya terus menggelembung, tak sesuai dengan perkiraan awal.

Bahkan untuk menyukseskan proyek tersebut, pemerintah harus 'mengemis' pada APBN agar mendapatkan dana.

Menteri Perhubungan 2014-2016, Ignasius Jonan, beberapa kali mengungkapkan keberatannya soal keberadaan rencana proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Jonan bahkan sempat menolak menerbitkan izin trase pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi.

Sebagai Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia saat itu, juga diketahui tidak hadir saat acara groundbreaking proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Walini.

Padahal acara groundbreaking pada Januari 2016 tersebut dihadiri langsung oleh atasannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jonan belakangan juga tak lagi menjabat Menhub sejak Juli 2016 karena terkena reshuffle kabinet.

Alasan keberatan Jonan 

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 3 September 2015, Jonan kala itu menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.

Kata dia, secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 kilometer.

Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer.

Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer. Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut.

"Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa," kata Jonan.

Lebih lanjut, mantan bos PT KAI (Persero) itu menyampaikan, apabila di antara Jakarta-Bandung dibangun delapan stasiun, waktu tempuh dari stasiun ke stasiun berikutnya adalah lima menit.

"Dari satu stasiun ke stasiun lainnya lima menit, enggak bisa akselerasinya. Kita menyarankan tidak perlu pakai kereta cepat. Itu saja," ujar Jonan.

Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya.

Terkait dengan keputusan pemerintah atas proposal Jepang dan Tiongkok, Jonan menegaskan, megaproyek tersebut akan diserahkan kepada BUMN dan investor secara komersial alias business to business (B2B).

Dia menuturkan, tidak ada dana APBN yang digelontorkan untuk proyek yang sifatnya B2B, baik langsung maupun tak langsung. Jonan menjelaskan, BUMN dalam proyek ini bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, hanya bertindak sebagai regulator yang mengatur trase dan izin proyeknya.

Dia mengatakan, pihaknya hanya bertugas untuk mengatur trase yang akan dilalui proyek tersebut.

Jonan tak banyak dilibatkan 

Sedari awal, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak banyak melibatkan seorang Jonan. Proyek ini murni proyek bisnis BUMN Indonesia dan China.

Tak ada dana APBN sesuai janji pemerintah saat itu. Programnya pun tak tercantum di Kementerian Perhubungan kala itu.

Triliun Jonan juga tidak banyak dilibatkan dalam memilih China untuk menggarap proyek kereta cepat itu. Keputusan itu diambil oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini adalah orang yang sedari awal ngotot mendorong realisasinya megaproyek itu. Bahkan, Rini pula yang mendukung keikutsertaan China ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut.

"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata Jonan dalam "CEO Speaks on Leadership Class" di Universitas Binus, Jakarta, pertengahan 2014. "Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa saja yang maju, ya merdeka saja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan.

Sikap tegas itu terbawa hingga menjadi Menteri Perhubungan. Sebelum Presiden memutuskan bahwa proyek kereta cepat tak boleh menggunakan APBN, Jonan sudah lebih dulu menolaknya.

Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Polemik izin trase

Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.

Menurutnya, alasan belum keluarnya izin, karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.

"Saya kira publik tidak pernah memahami UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang," kata Jonan saat itu.

"Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita yang harus mengaturnya," tambahnya.

Dia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mempersulit perizinan kereta cepat. Asalkan, semua persyaratan bisa dipenuhi.

"Baca dong Perpres No 107/2015. Di situ tercantum Kemenhub harus menegakkan perundangan yang berlaku. Saya dukung kereta cepat agar cepat terbangun. Jika semua dokumennya siap, dalam waktu satu minggu, izin akan keluar. Pokoknya Kemenhub tidak akan mempersulit, tetapi juga tidak akan mempermudah," ungkapnya.

Waktu itu, menurut Jonan, PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC belum sepakat dengan Kementerian Perhubungan dalam soal konsesi.

"Menurut laporan, belum ada kesepakatan. Prinsipnya memang harus ada konsesi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kereta yang dibangun bukan oleh pemerintah harus melakukan perjanjian konsesi," ujar Jonan.

Menurut dia, pemerintah memberikan hak pengoperasian dan pembangunan kereta. Menteri Perhubungan mewakili negara. Konsesi diberikan maksimum 50 tahun sejak ditandatangani kontrak konsesi, bukan sejak pertama kali operasi.

Kritik DPR 

Proyek tersebut dikritik karena nilai investasinya bengkak dari estimasi sebelumnya yakni Rp 86,5 triliun menjadi Rp 114 triliun.

Di mana pemerintah Indonesia rencananya akan menutup kekurangan melalui dana APBN agar tidak mangkrak.

Padahal pada awalnya, pemerintah tegas berjanji tidak akan menggunakan duit APBN untuk proyek tersebut.

Estimasi biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung saat ini juga sudah jauh melampaui proposal penawaran biaya investasi kereta cepat dari Jepang melalui JICA.

Kritik salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Ia berpendapat sebaiknya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru, dibandingkan membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

“Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business (B to B),” kata Rachmat Gobel dikutip dari Antara, Minggu (31/10/2021).

Menurut mantan Menteri Perdagangan ini, agar Indonesia konsisten dengan skema business to business, maka pembengkakan biaya itu diserahkan ke perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI.

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu keduanya membentuk KCIC.

“Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya," ucap Rachmat Gobel.

"Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” kata dia lagi.

Jokowi ralat janjinya 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dari beberapa pasal revisi, yang paling jadi sorotan publik adalah revisi Pasal 4, di mana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini diizinkan untuk didanai APBN.

Padahal, saat perencanaan hingga awal pembangunan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek kerja sama dengan China tersebut.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.

Lagi Sesuai dengan janji Jokowi dahulu, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang dilarang menggunakan uang APBN yang diatur dalam Perpres 107 Tahun 2015.

Dalam regulasi lawas itu, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan. (tribun)

SANCAnews.id – Negeri Jiran Malaysia kembali melayangkan sindiran pedas kepada Indonesia terkait kondisi di Laut Natuna Utara saat ini.

Dilansir dari Pikiran Rakyat.com, baru-baru ini salah satu media Malaysia menyoroti penggunaan kapal China oleh pihak Indonesia di Laut Natuna Utara di tengah sengketa yang masih terjadi.

Tak hanya itu, Malaysia juga menilai sikap Indonesia yang terkesan diam saja saat kapal milik China justru menjadi ancaman kuat dengan bebas berlayar di zona Laut Natuna Utara .

Saat Malaysia langsung menyikapi tindakan China yang memasuki wilayah mereka, Indonesia malah berdiam diri tak beri perlawanan.

Tak cuma sikap Indonesia yang dianggapberdiam diri tanpa perlawanan, media Malaysia juga menyindir sebuah keanehan yang terjadi di Laut Natuna Utara.

Hal tersebut terkait perusahaan migas Indonesia, PT Medco Energi yang menyewa kapal pemboran milik perusahaan China untuk melakukan pengeboran minyak dan gas di Blok B di laut Natuna Utara.

Kapal pemboran Deepblue Explorer (Shen Lan Tan Suo) milik perusahaan China Oilfield Services Limited terdeteksi sedang beroperasi di Laut Natuna untuk melakukan pekerjaan atas nama PT Medco Energi.

Hanya saja, rig pengeboran perusahaan China tersebut tidak merambah ke wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna seperti yang dilakukan kapal penjaga pantai. Hal tersebut dikarenakan rig pengeboran China sebenarnya dikontrak oleh perusahaan Indonesia sendiri.

Kesepakatan antara perusahaan China dan Indonesia itu ditandatangani sejak bulan Juni lalu.

Anehnya, Indonesia menggunakan keahlian dari negara-negara yang merambah perairannya,” tulis Defence Security Asia dalam artikelnya pada 27 Oktober 2021.

Di akhir artikel disebutkan “kapal Haiyang Dizhi akhirnya meninggalkan perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna beberapa hari yang lalu, kapal Dayang Hao juga meninggalkan perairan ZEE Malaysia”.

Sementara itu, upaya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membungkam isu keberadaan kapal China di Laut Natuna dengan alasan bahwa negara itu menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna sebelumnya telah mendapatkan kritik oleh beberapa pihak. (terkini)

CERAMAH DI MABES POLRI
"MODERASI BERAGAMA"
Dalam rangka merajut nasionalisme dan toleransi beragama.

Nilai sendiri ya guys..!!
Kalau buat saya Insyaallah cukuplah ulama-ulama yang dibenci rezim yang menjadi panutan...🙏 pic.twitter.com/Ptklhc1wdY

— ⚘n̤̈ä̤z̤̈l̤̈ï̤r̤̈ä̤ v̤̈ä̤r̤̈d̤̈ḧ̤ä̤⚘☆☆☆ (@Valosenadya1) October 30, 2021

Jadi ALLAH jadikan ISLAM BUKAN AGAMA YG SEMPURNA..?

Innalillahi wa innailaihi rooji'uun..!! pic.twitter.com/sqUihh5fWU

— ⚘n̤̈ä̤z̤̈l̤̈ï̤r̤̈ä̤ v̤̈ä̤r̤̈d̤̈ḧ̤ä̤⚘☆☆☆ (@Valosenadya1) October 30, 2021

Barangkali yg paham agama ada yg bisa memberi pencerahan, arahnya bapak ini sebenarnya mau menyatakan istri Nabi SAW Ummuril Mukminin Sayiddatina Khodijah RA ini sebagai apa ya..?

Digaris bawahi :
Tak mau di poligami..
Berkonsultasi dng pendeta..
Maksudnya apa yaa..? pic.twitter.com/UOnH2WbdA3

— ⚘n̤̈ä̤z̤̈l̤̈ï̤r̤̈ä̤ v̤̈ä̤r̤̈d̤̈ḧ̤ä̤⚘☆☆☆ (@Valosenadya1) October 30, 2021

Pada sesi ini, ada penekanan secara khusus yang mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan Desember, ada apa sesungguhnya ini..?

Jumareka jeng jeng lagi sptnya...😌 pic.twitter.com/WTsdVEZ3q8

— ⚘n̤̈ä̤z̤̈l̤̈ï̤r̤̈ä̤ v̤̈ä̤r̤̈d̤̈ḧ̤ä̤⚘☆☆☆ (@Valosenadya1) October 30, 2021

SANCAnews.id – WION (World is One News), saluran TV multinasional berbahasa Inggris yang berkantor di New Delhi - India menyoroti hutang negara-negera di dunia kepada China.

"165 negara berutang setidaknya $385 miliar kepada China. Tapi, dunia hampir tidak tahu tentang pinjaman ini. "Utang tersembunyi" ini bisa memicu krisis ekonomi.", demikian penjelasan WION di channel youtubenya, 20 Oktober 2021.

News anchor WION, Palki Sharma juga menyinggung utang tersembunyi Indonesia ke China, termasuk penggunaan dana APBN untuk proyek kereta cepat yang menjebak.

Presenter TV India ini mengatakan:

"China telah meminjamkan milyaran dolar kepada pemerintah di seluruh dunia.

Banyak dari pinjaman ini diberikan secara rahasia.

Mereka menyebutnya pinjaman tersembunyi dari China, dan menguras keuangan para peminjamnya.

Pinjaman tersembunyi melukai semua negara ini.

Saya berikan contoh Indonesia.

Indonesia akan membangun jalur kereta api cepat dengan meminjam uang dari China, ide yang sangat buruk.

Proyek ini dimulai tahun 2015, 6 tahun kemudian biayanya melonjak menjadi 8 miliar dolar lebih dari semula 4,5 miliar dolar.

Hampir dua kali lipat dari kesepakatn awal.

Lalu apa yang dapat dilakukan? Anda tak bisa menghentikan proyek di tengah jalan. Jadi Indonesia merogoh APBN untuk membiayai proyek kereta cepat.

Dan ini bisa jadi awal masalah!" (glc)

Lihat versi lengkapnya di youtube:

SANCAnews.id – Pengamat sosial keagamaan Anwar Abbas meminta Sukmawati Soekarnoputri tidak lagi merendahkan Islam setelah berpindah agama ke Hindu. Pria yang akrab disapa Buya Anwar itu mengharapkan Sukmawati menjaga kerukunan hidup beragama.

"Saya meminta kepada Ibu Sukmawati, karena ibu sudah pindah agama, maka jadilah ibu pengikut agama Hindu yang baik. Untuk itu, jagalah persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa ini dengan baik. Karena ibu sekarang sudah tidak beragama Islam lagi, maka ibu fokus sajalah dengan agama ibu yang baru tersebut," kata Anwar kepada jpnn.com, Sabtu (30/10).

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga meminta umat muslim menghormati Sukmawati. Dia menganggap hidup berdampingan secara damai tanpa saling mencerca merupakan ajaran setiap agama.

"Jangan lagi ibu berkomentar dan mengurusi, apalagi merendahkan agama yang ibu tinggalkan tersebut dengan menuding atau menyindir Islam dan umat Islam yang tidak toleranlah yang macam-macamlah. Ibu adalah anak dari Presiden Soekarno, yaitu seorang tokoh dan bapak bangsa yang beragama Islam yang telah berjuang mati-matian untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat pluralis ini baik dari suku, bahasa, agama, serta golongan," kata dia.

Ketua PP Muhammadiyah itu juga meminta kepada Sukmawati untuk membangun kehidupan berbangsa dan beragama yang telah dicanangkan oleh Proklamator RI Bung Karno. Anwar menilai Sukmawati juga bertanggung jawab untuk menjaga ajaran Bung Karno.

"Jadilah ibu menjadi seorang ibu dan warga negara serta pemeluk agama yang arif yang tidak hanya tahu tentang perasaannya, tetapi juga tahu dan pandai menjaga dan mempertimbangkan perasaan orang lain agar negeri ini aman, tentram dan damai," kata Anwar Abbas. (*)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review (JR) UU Nomor 2 Tahun 2020 justru memperkuat posisi pemerintah.

Keputusan majelis hakim MK itu, kata dia, membuktikan bahwa memang pemerintah tidak dapat digugat ke pengadilan pidana, perdata, bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pengelolaan keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Bahwa intinya, kalau dengan bahasa bebas, pemerintah tidak dapat diadukan ke pengadilan. Tidak bisa digugat secara pidana, maupun perdata di dalam melaksanakan anggaran ini. Anggaran yang terkait Covid-19 ini jika dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Mahfud MD dilansir dari video yang tayang di channel YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (30/10/2021).

Dia mengatakan, frase dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memang tidak dicantumkan pada Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2020. Namun, ada di pasal lain. Frase itu lalu disalin MK dan ditambahkan pada ayat 1 dan ayat 3 UU tersebut.

"Ini (frase itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan) sudah ada ini di UU. Tetapi di ayat 1 nya tidak dicantumkan. Oleh MK ini diambil, di-copy paste ditambahkan ke ayat 1, ditambahkan ke ayat 3. Artinya bagi kami ini memperkuat. Memperkuat posisi pandangan pemerintah tentang UU ini," ungkapnya.

Meski begitu, Mahfud mengatakan, pemerintah bisa digugat sepanjang dalam pengelolaan keuangan melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak beritikad baik.

"Tentang apa yang "ditudingkan" sebagai hak imunitas tidak bisa digugat. Itu bisa. Kalau melanggar peraturan perundang-undangan dan beritikad tidak baik," katanya dengan penekanan tanda kutip pada frase ditudingkan.

Di sisi lain, Mahfud menjelaskan ketentuan bahwa pemerintah tidak bisa digugat terkait pengelolaan keuangan penangan pandemi Covod-19. Dia mengatakan dalam Pasal 50 dan 51 KUHP yang isinya sama dengan keputusan MK yakni dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 28 ayat 1 dan pasal 48 UU PPKSK atau Pencegahan dan Penanganan Krisis. Lalu ada juga di UU pengampunan pajak, UU MD3, UU Advokat, dan UU OJK.

"Jadi nggak usah didramatisir seakan-akan ini harus dibatalkan, harus ditambal. Lah di UU sudah banyak," katanya. (akurat)

SANCAnews.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah. Dalam suatu kesempatan Haedar Nashir menyampaikan, jika fanatisme golongan terus diagungkan, Indonesia bisa bernasib seperti Uni Soviet.

Dalam akun Instagramnya Fadli Zon menulis, Uni Soviet bubar karena stagnasi dan kacaunya ekonomi, pemimpin lemah, dan bangkitnya etnonasionalisme.

"Negara adidaya saja bisa bubar dalam sekejap. Memang harus jadi pelajaran jika kita masih ingin ada RI." Tulis Fadli.

Fadli Zon yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menambahkan dalam tulisannya.

"Jangan merasa sok kuasa atau merasa negeri ini punya nenek moyangnya sendiri."

Sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Pecahnya negara digdaya Uni Soviet menjadi 15 negara salah satunya diakibatkan oleh egosentrisme masingmasing golongan yang enggan bersatu dan merasa dirinya lebih baik dari golongan yang lain.

"Maka penting bagi para elit negeri dan para warga bangsa untuk terus muhasabah, koreksi diri dan selalu rendah hati agar kita selalu bertanya apa yang sudah kita berikan secara maksimal untuk memajukan negeri ini, untuk memajukan bangsa ini, untuk memberi peran rahmatan lil alamin untuk semesta," tutur Haedar Nashir. (edisi)

SANCAnews.id – Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof. Haedar Nashir mengingatkan publik untuk senantiasa menahan diri dan tidak mengagungkan fanatisme golongan. Fanatisme golongan yang berlebihan berpotensi membuat Indonesia tercerai berai.

Haedar lantas menjelaskan soal potensi Indonesia bisa bernasib seperti halnya Uni Soviet yang pecah berantakan dan jadi 15 negara. Sebuah pelajaran yang bisa diambil oleh bangsa Indonesia.

Menurutnya, kejatuhan Soviet ini karena mengikuti egosentrisme, fanatisme dan keengganan bersatu karena satu golongan merasa lebih baik dari golongan lainnya.

“Indonesia adalah milik bersama yang kita bangun, kita perjuangkan dan kita majukan bersama. Dan Insyaallah dalam spirit kebersamaan itu kita akan menjadi maju dan sebaliknya sekali ada benih pecah-belah karena satu dan sekian banyak warga dan elit bangsa merasa paling memiliki Indonesia, lupa bahwa Indonesia hadir untuk semua maka kita belajar ada negara besar Soviet yang terpecah menjadi 15 bagian ,” tuturnya dalam forum pengukuhan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Palu, Rabu (27/10/2021), sebagaimana dikutip dari situs resmi Muhammadiyah.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menjelaskan konsep Darul Ahdi Wa Syahadah, sebuah konsep atas kebersamaan dari semua pihak dan kesepakatan untuk hidup bersama tanpa melihat latar belakang serta identitas.

Konsep ini yang menurutnya membuat Indonesia tetap berdiri hingga saat ini. Perasaan hidup bersama tanpa memandang lebih besar dari yang lain.

“Tentu kita tidak ingin Indonesia mengalami hal yang sama karena di antara tubuh bangsa kita ada yang merasa bisa membangun bangsa kita ini sendirian,” tambahnya.

Haedar lantas mengingatkan untuk para elite negeri ini agar senantiasa bermuhasabah dan memperbaiki diri untuk memajukan negeri ini. 

“Maka penting bagi para elit negeri dan para warga bangsa untuk terus muhasabah, koreksi diri dan selalu rendah hati agar kita selalu bertanya apa yang sudah kita berikan secara maksimal untuk memajukan negeri ini, untuk memajukan bangsa ini, untuk memberi peran rahmatan lil alamin untuk semesta,” ujarnya. (kompas)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menyebutkan beberapa warisan yang akan ditinggalkan Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Ia menyebutkan sederet masalah, mulai dari utang Pemerintah dan utang BUMN, proyek magkrak, hingga dinasti kekuasaan.

Selain itu, Said Didu menyebutkan masalah lain yang menurutnya akan diwariskan Presiden Jokowi, seperti beban kerugian proyek tidak layak dan beban fiscal.

Tak luput pula, Mantan Staf Khusus Menteri ESDM ini menyebutkan masalah kemiskinan, pengangguran, dan kualitas SDM.

Terakhir, ia menilai bahwa Presiden Jokowi akan mewariskan masalah ketegangan dan ketimpangan sosial.

“Siap-siap menerima warisan berupa: 1) utang (pemerintah dan BUMN), 2) proyek mangkrak, 3) beban kerugian proyek tidak layak, 4) beban fiskal,” kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 30 Oktober 2021.

“5) ketegangan sosial, 6) kemiskinan, 7) pengangguran, 8) kualitas SDM, 9) ketimpangan sosial, 10) dinasti kekuasaan dan oligarki,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dari masalah-masalah yang disebutkan Said Didu di atas, utang adalah salah satu hal yang paling sering menjadi kritikan terhadap Presiden Jokowi.

Dilansir dari Kompas, utang Pemerintah di era Jokowi memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya.

Dikutip dari laman APBN KiTa Setember 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan pada Rabu, 29 September 2021, utang pemerintah per Agustus 2021 mencapai Rp6.625,43 triliun.

Utang tersebut naik dibandingkan sebulan sebelumnya, di mana utang per Juli 2021 adalah sebesar Rp6.570,17 triliun.

Dengan kata lain, dalam sebulan itu, pemerintah Presiden Jokowi sudah menambah utang baru sebesar Rp55,26 triliun.

Selain kenaikan utang, Kementerian Keuangan juga mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada Juli 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 40,51 persen. Sementara, di Agustus 2021, rasionya sudah naik menjadi 40,85 persen. (terkini)

SANCAnews.id – Mantan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Peter Gontha mengungkap persoalan Garuda Indonesia yang kini nasibnya di ujung tanduk lantaran terlilit hutang triliunan.

Melalui pernyataan di akun Instagramnya, Peter mempertanyakan mengenai harga sewa pesawat Boeing 777 dimana harga sewa pada umumnya hanya USD750 ribu perbulan namun oleh Garuda Indonesia dibayar dua kali lipat menjadi USD1.400 perbulan.

Namun ternyata, pada tahun 2015, ekonom senior Rizal Ramli pernah meminta agar Garuda membatalkan kontrak pembelian dan leasing Garuda yang melaluka mark-up.

“RR dibantah-bantah oleh Rini Suwandi (Menteri BUMN 2014-2019) dan media-media bayaran,” tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, Sabtu (30/10).

“Eh sekarang Peter buka-bukaan,” tambahnya yang mengomentari boroknya Garuda yang diungkap Peter Gontha.

Menurut mantan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, penyelesaian Garuda Indonesia dengan memutuskan pailit sangatlah tidak patut dilakukan. RR mengakui ada cara lain untuk menyelamatkan Garuda dari lilitan hutang selain mempailitkan maskapai plat merah itu.

“Kok enak aja, mau cari cara gampang Garuda mau dibangkrutkan. Sopo penjahat-penjahatnya? Ada cara lain kok selamatkan GA,” tandas RR. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo diminta melakukan evaluasi atas kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat terbang. Selain harga yang mahal, kewajiban tes PCR juga berbau bisnis.

Begitu dikatakan Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyikapi terbitnya Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.

"Kan sudah herd immunity, sudah vaksin tahap kedua, harus punya keberanian dengan tetap ada kehati-hatian, tidak perlu PCR," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (30/10).

Said Iqbal menengarai, kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat hanya akal-akalan untuk memfasilitasi penyelenggara tes PCR untuk menghabiskan stok reagen atau reaktor tes.

"Ini hanya bisnis dari penerbangan saja, kelompok tertentu ingin menghabiskan reagen-reagen PCR," ujarnya.

Faktanya, lanjut Said Iqbal, sejak Inmendagri 53/2021 terbit, dibarengi dengan munculnya bisnis tes PCR yang dilakukan maskapai penerbangan.

"Kita lihat maskapai-maskapai penerbangan tiba-tiba menyediakan layanan PCR, apa ini? Ini bisnis," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri belakangan ini sedang jadi sorotan karena ingin pasang patung Soekarno di seluruh Indonesia.

Menurut Megawati, tujuan patung Soekarno dipasang di seluruh Indonesia karena ayahnya merupakan tokoh proklamator kemerdekaan.

Lanjut Megawati, patung tersebut memang sifatnya simbolis namun hal itu sangat bermanfaat karena generasi muda bisa melihat gambaran sosoknya.

Megawati juga berujar jika patung para pahlawan di Indonesia bisa dibangun maka para generasi muda tidak akan melupakan betapa besarnya perjuangan yang dilakukan oleh mereka dan lebih mengenal lagi sosok tokoh tersebut secara tak langsung.

Menanggapi hal itu, politikus Partai UMMAT. Buni Yani berikan tanggapan di media sosial Twitter-nya pada, Jumat (29/10/2021).

Menurut Buni Yani, rencana Megawati itu memasang patung di seluruh wilayah di Indoneia merupakan bentuk memberhalakan Soekarno.

"Memberhalakan Soekarno dengan membangun banyak patung sebaiknya dihindari. Jangankan fisiknya, pikirannya pun harus dipilih secara selektif," tulisnya, dikutip Poskota.co.id dari @1keadilan

"Pikiran Soekarno mengenai Nasakom, pembubaran Masyumi dan pemenjaraan terhadap ulama harus dikeritik. Stop lakukan glorifikasi," sambungnya.

Selain itu, Buni Yani meperingatkan tegas jika jangan pernah berlebihan dalam memuji sosok karena itu tidak baik.

"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambaNya, maka katakanlah Abdullaah wa Rasuuluhu (hamba Allah dan RasulNya). (HR Bukhari)

Memuji berlebihan saja tak boleh. Patung?" tulis Buni Yani di Twitter-nya. Ia pun menegaskan, tanpa dibuatkan patung pun, masyarakat Indonesia akan tahu jika Soekarno adalah bapak proklamator bersama Hatta.

"Bangsa Indonesia akan selalu hormat kepada Soekarno sebagai Bapak Proklamator bersama Hatta. Tapi menjadikan dia pusat kultus dan pemujaan adalah tindakan anti intelektualisme yang dikecam kaum modernis. Kalau secara agama sudah jelas haram. Tidak pakai koma, langsung titik," tulisnya.

Di akhir cuitannya, Buni Yani juga berharap agar Megawati membatalkan rencananya, karena hal itu sangat mubazir.

"Sebaiknya Profesor Mega membatalkan anjurannya agar dibangun patung Soekarno di seluruh Indonesia. Mubazir, unfaedah, dan sudah pasti menyulut kontroversi." (*)