SANCAnews.id

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) 

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam daftar pemimpin dunia paling korup. Berdasarkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Mereka merilis sederet finalis yang masuk ke dalam Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Jokowi masuk dalam finalis tokoh paling korup. Bersama empat tokoh lainnya. Penerbit OCCRP Drew Sullivan menjelaskan bahwa kejahatan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya untuk mengambil alih negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa.

Ia mengatakan bahwa pemerintahan yang korup melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan akhirnya menciptakan konflik karena ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka.

"Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang penuh kekerasan atau revolusi berdarah," kata Drew Sullivan dikutip, Selasa (31/12/2024).

Selain Jokowi, tokoh lainnya adalah Presiden Suriah Bashar Al Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.

Kemudian Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pengusaha asal India Gautam Adani.

Nominasi ini berdasarkan dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. (fajar)

Potongan gambar memperlihatkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan keluar ruangan saat Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan pidato di sesi khusus KTT D8 Mesir pada Kamis, 22 Desember 2024/Net 

JAKARTA — Pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada sesi khusus KTT Developing Eight (D8) di Mesir menjadi pusat perhatian setelah sejumlah delegasi terlihat meninggalkan ruang pertemuan saat kepala negara berpidato.

Wajah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tertangkap kamera, bergabung dengan barisan delegasi yang keluar dan tangannya sempat menyentuh kursi Presiden Prabowo saat ia masih menyampaikan pidato.

Prabowo dengan wajah tenang tampak tidak terpengaruh oleh kepergian Erdogan dan delegasi lainnya dan melanjutkan pidatonya yang berisi kritik terhadap persatuan dunia Islam.

Menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Rektor Unpad, Teuku Rezasyah, aksi walkout dilakukan karena adanya perbedaan pendapat di antara para pimpinan D8.

Dalam hal ini, banyak kepala negara D8 yang selama ini terbiasa memisahkan gagasan pembangunan dari krisis internasional.

Reza menilai para pemimpin tersebut heran dengan sosok Prabowo yang mampu berpikir di luar tradisi D8. Prabowo dalam sambutannya mengaitkan peran organisasi tersebut dengan penyelesaian konflik di Palestina dan Suriah.

"Presiden Prabowo memandang masalah-masalah pembangunan di dunia sebagai tak terpisahkan dari masih banyaknya konflik internasional, terutama sekali di Palestina dan Timur Tengah, yang langsung maupun tidak langsung melibatkan beberapa anggota dalam D8 itu sendiri," ujarnya seperti dilansir RMOL pada Minggu, 22 Desember 2024.

Reza menanggapi pidato Prabowo sebagai sebuah dorongan agar seluruh anggota mengkhidmati hasil KTT pertama D8 di Istambul tahun 1997 silam.

Pada KTT itu, disebutkan bahwa tujuan D-8 adalah pembangunan sosial ekonomi yang  berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan bukannya standar ganda; dialog dan bukannya konfrontasi; serta perdamaian dan bukannya konflik; serta demokrasi dan bukannya penindasan.

Menurut Reza, Hasil KTT tersebut nyatanya tidak dapat dijalankan sepenuhnya oleh Turki, yang hingga saat ini merupakan anggota NATO dan  Uni Eropa.

"Turki yang tidak konsisten dengan idealisme D8 semakin terbukti dengan sikapnya yang pasif atas berjalannya ide Greater Israel yang diprakarsai Israel dan Amerika Serikat," papar Reza.

Dijelaskan Reza, perluasan wilayah Israel atas perbatasannya dengan Suriah, secara tidak langsung menguntungkan Turki juga.

Karena memungkinkan Turki untuk semakin mengendalikan perbatasannya dengan Suriah, di Idlib, Al-Qamishli, Aleppo, Jarabulus, Azaz, Afrin, Tal Abyad, Ras al-Ain, dan Al-Bab.

Oleh sebab itu, lanjut Reza, Prabowo senantiasa mengingatkan D8 untuk sadar diri, jika kerjasama pembangunan diantara mereka hendaknya diimbangi juga dengan kemampuan mengupayakan perdamaian di seluruh dunia. 

"Dalam hal ini, meningkatkan pembangunan dan menjaga perdamaian adalah dua sisi dari sebuah mata uang," tambahnya.

Reza menyarankan agar ke depan para pemimpin D8 diberi gambaran umum terkait pidato yang akan disampaikan pada forum guna menghindari perbedaan pandangan dan aksi walk out.

"Guna mencegah walk out semacam ini terulang lagi di masa depan, maka hendaknya negara penyelenggara sejak dini menyampaikan kisi-kisi protokoler dan substansi dari seluruh sesi dalam D8. Sehingga dimengerti oleh seluruh delegasi D8," pungkasnya. (*)

Presiden RI, Prabowo Subianto di sesi khusus KTT D8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis, 19 Desember 2024/Ist 

JAKARTA — Persatuan negara-negara anggota Developing Eight Countries (D8) sangat penting dalam memajukan kepentingan warga muslim dunia. Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto saat sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir pada Kamis, 19 Desember 2024. 

Prabowo menilai dunia internasional tidak menghargai suara negara-negara Muslim. Bahkan, menurutnya, isu HAM kerap tidak berlaku bagi umat Islam.

“Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan," ujarnya, seperti dimuat dalam keterangan yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden RI, seperti dilansir RMOL.

Untuk itu, Presiden mendorong agar anggota D8 meningkatkan  persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan cara terbaik demi kemajuan negara-negara Muslim di masa depan.

"Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri," tegas Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo menilai, persatuan antara negara Muslim di sejumlah isu seperti perdamaian dan kemanusiaan cenderung melemah.

Menurutnya, banyak negara yang menyampaikan dukungan dan bantuan kemanusiaan untuk penyelesaian konflik Gaza dan Suriah, tetapi tidak diimbangi dengan langkah konkrit.

Presiden mendesak agar dukungan tersebut harus segera diimplementasikan guna menciptakan perubahan situasi yang signifikan di Timur Tengah.

"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" ujarnya.

D8 mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan. Anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Tema KTT D8 di Kairo, Mesir, yang bertajuk “Investing in Youth and Supporting Small Medium Enterprises, Shaping Tomorrow's Economy” menunjukkan fokus forum terhadap isu pemuda dan UMKM untuk ekonomi masa depan.

Tema tersebut juga menunjukkan adanya kesamaan pandangan dengan prioritas yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan kerja sama internasional di bidang ekonomi. (*)

Jusuf Rizal, Ketua Indonesian Journalist Watch (IJW) dan pengusaha Michael Timothy Harjadinata 

JAKARTA — LRA (Lumbung Informasi Rakyat) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mengusut keterlibatan direksi BNI dalam penyaluran kredit bermasalah, seperti kasus pinjaman Rp600 miliar dari pengusaha Michael Timothy Harjadinata yang disebut kini raib.

“Ini miris. Bagaimana bisa terjadi di bank besar sekelas BNI. Ini pasti ada sesuatu yang tidak benar dalam pengelolaanya sehingga bisa kebohongan. Kasus seperti ini kemungkinan besar ada keterlibatan direksi,” tegas HM.Jusuf Rizal, SH, Presiden LSM LIRA kepada FNN di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Michael Timothy Harjadinata yang meminjam duit BNI sebesar Rp600 miliar pada bulan Maret 2024, namun baru dibayar Rp.75 miliar, kini menghilang dan viral di media sosial.

Menurut pria penggiat anti korupsi itu, kasus tersebut seperti api dalam sekam. Ia menengarai kasus kredit macet yang terjadi di Bank BUMN itu bukan hanya yang Rp600 miliar. Tapi berdasarkan temuan LSM LIRA dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) penyaluran banyak masalah.

“Kasus pinjaman Rp600 milyar ini bisa menjadi pintu masuk guna membuka kontak pandora kemungkinan besar jajaran direksi ikut terlibat. Sebab untuk pinjaman besar itu butuh otoritas dan kewenangan direksi,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum Indonesian Journalist Watch (IJW) itu.

Ia juga berpendapat tidak hanya direksi diperiksa KPK dan Kejaksaan Agung, tapi juga komisisaris BNI. Semestinya para komisaris sebagai pengawas dapat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) sehingga tidak terjadi kebocoran. Jika banyak masalah, maka patut dipertanyakan kinerja para komisaris.

Tentang pemberitaan di medsos, menurut dugaannya kasus kredit macet sengaja dibuka ke luar oleh orang dalam Bank BNI. Dengan harapan untuk menutupi kelemahan, bahwa kasus kredit macet itu, karena ulah Michael Timothy Harjadinata.

“LSM LIRA menduga kasus seperti ini ada keterlibatan orang dalam Bank BNI. Baik itu dalam proses administrasi maupun adanya otoritas. Dengan foto Dirut BNI, Boyke Tumilaar dengan Debitur Michael Timothy Harjadinata menunjukkan adanya kedekatan,” tegas Jusuf Rizal. (fnn)

Jokowi - Joe Biden 

SANCAnews.id – Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani Undang-Undang Pencegahan Pemerasan Asing (FEPA) yang akan mengadili para pemimpin asing yang meminta atau menerima suap dari perusahaan-perusahaan Amerika.

Mengutip laporan Transparency International (TI) AS pada Rabu (28/8), FEPA merupakan undang-undang bipartisan yang berpotensi membantu memberantas korupsi asing di sumbernya. Undang-undang ini bisa dibilang merupakan undang-undang suap asing yang paling komprehensif.

"FEPA memungkinkan pemerintah AS untuk secara pidana menuntut pejabat asing yang meminta atau menerima suap dari perusahaan Amerika manapun di mana pun di dunia," ungkap TI.

FEPA disebut mampu menjadi alat baru yang ampuh untuk memerangi korupsi asing di sumbernya dan untuk melindungi warga Amerika dan bisnis Amerika yang bekerja di luar negeri.

Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung, menilai kebijakan AS tersebut bisa menjadi ancaman bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyoroti penggunaan jet pribadi yang digunakan anak Jokowi, Kaesang Pangarep dan menantunya Erina Gudono saat bepergian menuju Amerika Serikat baru-baru ini.

Jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Istri diduga berjenis Gulfstream yang harga sewanya ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Menurut Rocky, ada kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan memeriksan lebih lanjut apakah penggunaan jet pribadi Kaesang merupakan bagian dari suap yang diberikan perusahaan Amerika.

"Dalam bills baru yang ditandatangani Biden, bahwa pemerintah AS punya hak untuk mempersoalkan bribery (suap) yang dimungkinkan menjadi skandal korupsi di dalam company Amerika yang terkait dengan Indonesia misalnya," ungkapnya dalam video di akun Youtube pribadinya.

Dikatakan Rocky, saat ini dunia tertuju pada dua isu utama yakni korupsi dan lingkungan. Penggunaan jet pribadi selain mencurigakan, juga secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Indonesia tidak konsisten dalam komitmennya mengurangi emisi karbon.

"Tidak disadari bahwa private jet itu hak semua orang, tetapi jika itu merusak lingkungan, sementara Indonesia terikat dengan pengurangan emisi karbon itu dipersoalkan. Jadi kenapa anak presiden jadi mengingkari janji yang dibuat oleh bapaknya," ucap Rocky.

Untuk itu, Rocky mendesak agar pemerintah berfikir lebih globalis karena variabel internasional tidak bisa dipungkiri juga mempengaruhi stabilitas Indonesia.

"Mata publik internasional itu tertuju pada Indonesia hari ini. Kita mesti mulai mengajak berfikir lebih globalis karena fungsi-fungsi keadilan sosial juga diasuransikan pada sistem keadilan global," pungkasnya. (rmol)

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil  

SANCAnews.id – Beberapa media massa Jepang menyoroti isu terkini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, yaitu demonstrasi pada Kamis lalu yang memprotes revisi RUU Pilkada pasca putusan MK terkait syarat usia minimum calon kepala daerah.

The Japan Times, misalnya, dalam artikelnya yang berjudul "Power struggle between Indonesia’s court and parliament sparks protests" menulis bahwa DPR Indonesia telah menunda pengesahan revisi RUU Pikada yang telah memicu protes, menyusul penolakan undang-undang tersebut karena dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang akan lengser.

Media itu mengatakan perubahan RUU Pilkada yang ditentang banyak pihak akan menghalangi kritik keras pemerintah dalam pemilihan gubernur Jakarta.

Perubahan itu juga membuka jalan bagi putra bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Jawa pada bulan November ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pengesahan dalam sidang paripurna DPR RI itu ditunda karena jumlah anggota yang hadir  tak memenuhi syarat kuorum.

Namun, adu kekuatan antara parlemen dan lembaga yudikatif itu disebutkan terjadi di tengah perkembangan politik yang dramatis selama sepekan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu dan terjadi di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo periode kedua.

Manuver politik itu juga memicu gelombang protes daring yang memunculkan poster berlatar belakang warna biru bertuliskan “Peringatan Darurat” di atas lambang negara Indonesia burung Garuda di berbagai media sosial.

Ratusan peserta aksi mengenakan baju hitam berkumpul di luar gedung DPR, Jakarta, Kamis. Aksi dengan tuntutan senada juga pecah di beberapa kota lain seperti Surabaya dan Yogyakarta. Sebanyak 3.000 personel polisi telah dikerahkan untuk mengantisipasi masa di Jakarta.

Dalam putusan MK terhadap permohonan perkara No.70/PUU-XXII/2024 itu, salah satunya diatur usia kandidat yang berhak maju dalam Pilkada minimal 30 tahun saat penetapan calon.

“Aturan tersebut secara efektif menjegal pencalonan putra bungsu Jokowi, Kaesang yang masih berusia 29 tahun, dari kontestasi wakil gubernur di Jawa Tengah dan memungkinkan Anies Baswedan, yang saat ini favorit, untuk melangkah di Pilkada Jakarta,” tulis The Japan Times.

Media itu juga menyebutkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024 dengan wakil presiden terpilih yang merupakan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Selain The Japan Times, media ekonomi Nikkei Asia juga menyoroti isu serupa dalam beritanya yang berjudul "Prabowo extends grip on Indonesia parliament as parties join his coalition".

Genggaman Prabowo Subianto disebut semakin kokoh di parlemen setelah nyaris seluruh partai politik bergabung bersama koalisinya.

Koalisinya itu saat ini didukung13 parpol, termasuk tujuh dari delapan parpol yang memenangkan kursi DPR dalam pemilihan legislatif Februari lalu.

“Mereka akan menguasai 80 persen kursi DPR, dua kali lipat dari jumlah yang diperoleh anggota koalisi sebelumnya, termasuk Partai Gerindra milik Prabowo,” tulis Nikkei.

Hanya PDIP sebagai pemenang Pemilu legislatif 2024 dengan perolehan 17 persen suara yang tampaknya berperan sebagai oposisi.

Peralihan parpol ke Koalisi Indonesia Maju Plus itu dikaitkan dengan pemilihan gubernur, wali kota dan bupati yang harus mengumpulkan dukungan sedikitnya 20 persen di DPRD.

Namun, MK menguji abang batas tersebut yang dianggap “angin segar” bagi para aktivis pro-demokrasi di tengah kekhawatiran aturan lama.

Dalam putusan MK yang disambut baik kalangan akademisi dan berbagai elemen masyarakat itu disebutkan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak punya kursi DPRD.

Kelegaan itu tidak berlangsung lama sebab DPR menggelar revisi RUU Pilkada untuk menganulir putusan MK tersebut yang akhirnya menuai protes baik secara daring maupun aksi demonstrasi di depan gedung DPR. (tempo)

Jokowi di IKN 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo disebut media asing gagal memenuhi janjinya. Hal ini terkait dengan pembatalan pemindahan Kantor Presiden ke Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat. 

The Star menerbitkan artikel berjudul "Jokowi delays relocation to Nusantara, will move there ‘once the place is ready’", Rabu (10/7/2024).

Media asing asal Malaysia, The Star, dalam salah satu artikelnya menyoroti kegagalan tersebut. Dalam artikel tersebut, media asing menyebut Presiden Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.

Penyebabnya, Jokowi mengaku sedang mempertimbangkan kembali rencananya karena infrastruktur dasar belum siap.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum ? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi.

Presiden juga sebelumnya menyatakan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (PUPR), sarana dan prasarana belum siap.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," terangnya. (fajar)

Keluarga korban Boeing hingga kini masih menuntut keadilan 

SANCAnews.id – Perusahaan Boeing mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kriminal setelah Amerika Serikat menemukan bahwa Boeing melanggar kesepakatan yang bertujuan untuk mereformasi pembuat pesawat tersebut menyusul dua kecelakaan fatal yang menewaskan 346 penumpang dan awak kabin.

Departemen Kehakiman AS menyatakan Boeing setuju untuk membayar denda pidana sebesar US$243,6 juta (sekitar Rp 3,97 triliun). Namun, keluarga korban kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines mengkritik perjanjian ini sebagai 'kesepakatan manis' yang memungkinkan Boeing menghindari tanggung jawab penuh atas kedua insiden tersebut.

Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan publik terkait catatan keselamatan mereka sejak dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max pada tahun 2018 dan 2019. Kedua kecelakaan tersebut menyebabkan penghentian operasional global pesawat 737 Max selama lebih dari satu tahun.

Pesawat Boeing 737 Max yang dioperasikan oleh Lion Air jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, pada akhir Oktober 2018 tak lama setelah lepas landas, menewaskan semua 189 orang di dalamnya.

Beberapa bulan kemudian, pesawat Ethiopian Airlines jatuh, menewaskan semua 157 penumpang dan awak kabin.

Perwakilan keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610: ‘Peristiwa tersebut masih membekas’

Anton Sahadi, perwakilan keluarga dari dua korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 bernama Ryan Aryandi dan Ravi Andrian mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Boeing jelas mengakui kesalahan dan terlibat dalam dugaan pemalsuan data.

“[Pemalsuan data ini] untuk memuluskan rencana mereka sehingga jenis pesawat Boeing 737 Max8 berhasil mereka jual atau pasarkan,” jelasnya.

Departemen Kehakiman AS, menurut Anton, sudah memberi celah agar Boeing terbebaskan dari segala tuntutan sehingga perusahaan cukup minta maaf dan mengakui kesalahan.

“Seharusnya Boeing itu harus dikasih sanksi pidana karena ini adalah kejahatan serius yang mengakibatkan tewasnya 189 korban,” ujarnya.

“Saya merasa ini sangat tidak adil jika hanya sanksi bagi Boeing. Seharusnya semua yang terlibat dalam menyatakan bahwa pesawat itu layak untuk dijual seharusnya dikenakan sanksi pidana.”

Anton mengemukakan hingga saat ini peristiwa kecelakaan pesawat tahun 2018 tersebut masih membekas. Dia mengatakan bisa saja apabila peristiwa ini berulang maka Boeing akan melakukan hal yang serupa: cukup minta maaf dan bebas dari segala tuntutan pidana.

“Ini membuktikan bahwa Amerika sedang dalam ambang kehancuran karena mereka, baik itu Boeing dan pemerintah atau Departemen Kehakiman sudah melakukan atau mengabaikan nyawa banyak orang yg tewas dalam dua tragedi kecelakaan tersebut.”

Pada tahun 2021, jaksa penuntut menuduh Boeing melakukan konspirasi untuk menipu Federal Aviation Administration/Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) selaku regulator terkait sistem kontrol penerbangan MCAS yang diduga menjadi faktor dalam kedua kecelakaan tersebut.

Saat itu, disepakati bahwa Boeing tidak akan dituntut secara pidana jika mereka membayar denda dan berhasil menyelesaikan periode peningkatan pengawasan dan pelaporan selama tiga tahun.

Namun, pada bulan Januari, sesaat sebelum periode tersebut berakhir, panel pintu pada pesawat Boeing yang dioperasikan Alaska Airlines copot tak lama setelah lepas landas sehingga pesawat tersebut harus mendarat darurat.

Meskipun tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut, hal ini semakin menyoroti kurangnya kemajuan yang dibuat Boeing dalam meningkatkan catatan keselamatan dan kualitas mereka.

'Kesepakatan manis yang tidak adil'

Pada bulan Mei, Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Boeing telah melanggar persyaratan kesepakatan, sehingga membuka kemungkinan penuntutan pidana.

Keputusan Boeing untuk mengaku bersalah tetap menjadi catatan hitam yang signifikan bagi perusahaan tersebut karena ini berarti kontraktor militer terkemuka untuk pemerintah AS tersebut sekarang memiliki catatan kriminal. Boeing juga merupakan salah satu dari dua produsen pesawat jet komersial terbesar di dunia.

Belum jelas bagaimana catatan kriminal tersebut akan mempengaruhi bisnis kontrak Boeing. Pemerintah biasanya melarang atau menangguhkan perusahaan dengan catatan kriminal untuk mengikuti tender, tetapi bisa saja ada pengecualian.

Keluarga korban dari kecelakaan penerbangan 2018 dan 2019 pun mengecam kesepakatan ini sebagai ‘kesepakatan manis’ yang tidak adil.

Paul Cassell, seorang pengacara yang mewakili beberapa keluarga korban, mengatakan, “Kesepakatan ini gagal mengakui bahwa akibat dari konspirasi Boeing, 346 orang tewas. Melalui perjanjian hukum yang licik antara Boeing dan Departemen Kehakiman AS, konsekuensi mematikan dari kejahatan Boeing disembunyikan.”

Keluarga korban menaburkan bunga di lokasi yang disebut lokasi jatuhnya pesawat Lion Air di Laut Tanjung Karawang, Jabar, yang menyebabkan 189 orang penumpangnya meninggal dunia 

Dia meminta hakim yang menilai kesepakatan tersebut untuk ‘menolak pembelaan yang tidak pantas ini dan langsung menetapkan persidangan terbuka, sehingga semua fakta seputar kasus ini akan diungkapkan di forum yang adil dan terbuka di hadapan juri.’

Dalam sebuah surat kepada pemerintah pada bulan Juni, Cassell mendesak Departemen Kehakiman AS untuk mendenda Boeing lebih dari US$24 miliar (Rp391,2 triliun).

Zipporah Kuria yang kehilangan ayahnya, Joseph, dalam salah satu kecelakaan fatal tersebut mengatakan bahwa pembelaan itu adalah "kekejian yang mengerikan."

"Kekeliruan keadilan adalah pernyataan yang meremehkan untuk menggambarkan hal ini,’ katanya. ‘Saya berharap, jika hal ini terjadi lagi, Departemen Kehakiman AS diingatkan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti dan malah memilih untuk tidak melakukannya."

Ed Pierson, direktur eksekutif Foundation for Aviation Safety (Yayasan Keamanan Penerbangan) dan mantan manajer senior di Boeing, mengatakan pembelaan itu "sangat mengecewakan" dan "kesepakatan yang buruk untuk keadilan."

"Alih-alih meminta pertanggungjawaban individu, mereka pada dasarnya hanya memberi mereka jalan keluar gratis."

Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat tiba di bandara Sukarno-Hatta setelah pesawat Lion Air JT 610 jatuh pada 2018. 

Dalam kesepakatan 2021 tersebut, Boeing juga setuju untuk membayar US$2,5 miliar (Rp40,7 triliun) untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk denda pidana $243 juta (Rp3,9 triliun) dan US$500 juta (Rp8,1 triliun) untuk santunan korban.

Kesepakatan itu membuat marah anggota keluarga korban yang tidak diajak berkonsultasi mengenai persyaratannya dan telah meminta perusahaan untuk diadili.

Staf senior di Departemen Kehakiman AS merekomendasikan penuntutan, seperti yang dilaporkan CBS News, mitra berita AS BBC, pada akhir Juni.

Pada sidang di bulan Juni, Senator Richard Blumenthal mengatakan dia yakin ada "banyak bukti" bahwa penuntutan harus dilakukan.

Pengacara keluarga korban mengatakan Departemen Kehakiman AS khawatir mereka tidak memiliki kasus yang kuat terhadap perusahaan tersebut.

Mark Forkner, mantan pilot teknis Boeing yang merupakan satu-satunya orang yang menghadapi tuntutan pidana terkait insiden tersebut, dibebaskan oleh juri pada tahun 2022. Pengacaranya berpendapat bahwa dia dijadikan kambing hitam.

Mark Cohen, profesor emeritus di Universitas Vanderbilt, yang telah mempelajari hukuman terhadap perusahaan, mengatakan jaksa penuntut sering kali lebih memilih kesepakatan pembelaan atau penundaan penuntutan, yang memungkinkan mereka untuk menghindari risiko persidangan dan dapat memberi pemerintah kekuasaan lebih besar atas perusahaan daripada hukuman biasa.

“Karena lebih mudah dibandingkan ke pengadilan. Ini meringankan beban jaksa penuntut. Namun, jaksa penuntut bisa jadi juga percaya ini sanksi yang lebih baik [karena] mereka mungkin dapat menerapkan persyaratan yang biasanya tidak ada dalam pedoman hukuman,” ujarnya.

Dia mengatakan tidak ada keraguan bahwa status Boeing sebagai kontraktor utama pemerintah AS berperan dalam menentukan bagaimana kelanjutan proses.

“Mereka harus memikirkan konsekuensi kolateral,” katanya. “Kasus seperti ini tidak bisa dianggap enteng.” Masalah dengan MCAS bukan pertama kalinya Boeing berurusan dengan hukum.

Boeing juga telah membayar denda jutaan dolar kepada Federal Aviation Administration sejak 2015 untuk menyelesaikan serangkaian klaim tentang manufaktur yang tidak tepat dan masalah lainnya.

Boeing terus menghadapi penyelidikan dan tuntutan hukum yang dipicu oleh insiden pada penerbangan Alaska Airlines di bulan Januari. (bbc)

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

SANCAnews.id – Ketua Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan dia telah mengajukan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel atas kejahatan perang di Gaza, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Senin (20/5/2024) Khan mengatakan ia yakin Netanyahu dan menteri pertahanannya Yoav Galant bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Kahn mengatakan bahwa dakwaan tersebut ditujukan untuk kejahatan “menyebabkan pemusnahan, menyebabkan kelaparan sebagai metode perang termasuk persetujuan pasokan bantuan kemanusiaan, dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam konflik”.

Ia menyatakan, bukti-bukti menumpuk terkait kejahatan perang Israel di Gaza. Hal itu diantaranya terungkap dari wawancara dengan penyintas dan saksi mata serangan brutal di Gaza, pakar, citra satelit, dan pernyataan pejabat Israel. “Termasuk dua pejabat yang diajukan untuk ditangkap,” katanya.

Kahn mengatakan dia juga mengajukan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammad Deif, dan Ismail Haniyeh.

Khan dituntut mengambil tindakan cepat terhadap para pemimpin Israel setelah menghadapi serangan pedas dari Rusia atas surat perintah penangkapan ICC terhadap Presiden Vladimir Putin terkait invasi Moskow ke Ukraina.

Pada Selasa (15/5/2024) Khan menanggapi dengan mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB ia tidak akan terpengaruh atau terintimidasi ketika timnya menyelidiki kemungkinan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza dan wilayah Palestina serta di Ukraina.

Duta Besar Libya untuk PBB, Taher El-Sonni, mengatakan kepada Khan jika kasus-kasus Libya yang sedang diselidiki ICC sangat kompleks sehingga tidak akan selesai hingga akhir tahun 2025, ia harus mengalokasikan upaya pengadilan untuk perang di Gaza.

El-Sonni mengatakan pasukan Israel melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. El-Sonni menegaskan dunia mengharapkan ICC "berani dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat rezim Israel yang berulang kali ingin melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina."

"Apa yang Anda tunggu, Tuan Khan?" tambahnya. "Tidakkah Anda melihat ancaman terhadap warga sipil, potensi ancaman terhadap warga sipil di Rafah dan pembantaian yang bisa terjadi kapan saja?"

El-Sonni merujuk pada serangan terbaru Israel di kota Rafah, Gaza selatan, tempat 1,2 juta warga Palestina mengungsi untuk mencari tempat yang lebih aman. Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina mengatakan pada hari Selasa bahwa hampir 450 ribu orang telah melarikan diri dari Rafah dalam seminggu terakhir, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman di mana pun di Gaza.

"Ini adalah ujian yang sebenarnya bagi ICC, apakah ICC dipolitisasi atau independen dan netral?" kata El-Sonni.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyebut ICC sebagai "badan boneka" yang dipolitisasi dan dikendalikan Barat, yang "sama sekali tidak ada hubungannya dengan keadilan."

Pada Maret 2023 lalu ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas dugaan kejahatan perang. ICC menuduh presiden Rusia itu bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina setelah invasi Rusia.

Dua bulan kemudian, Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Khan. ICC menyebut surat perintah itu "tidak dapat diterima."

ICC menambahkan surat perintah penangkapan itu tidak akan mempengaruhi pengadilan "dalam menjalankan mandatnya yang sah untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan paling berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan."

Nebenzia juga menuduh ICC tidak melakukan apa-apa sejak memulai pemeriksaan awal terhadap situasi di wilayah Palestina pada tahun 2015 dan penyelidikan formal pada tahun 2021.

"Dalam hal ini, kami bertanya-tanya apakah efektivitas ICC di jalur ini terpengaruh oleh fakta RUU bipartisan baru yang diajukan ke Kongres AS untuk memberikan sanksi kepada pejabat ICC yang terlibat dalam penyelidikan tidak hanya AS tetapi juga sekutunya," katanya kepada Dewan Keamanan.

Pekan lalu, dua anggota Kongres dari Partai Republik memperkenalkan "Illegitimate Court Counteraction Act" untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat ICC yang mengejar Amerika Serikat atau sekutunya, termasuk Israel. (republika)

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi/Net 

SANCAnews.id – Aksi pembakaran pagar pembatas Markas Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) di Yerusalem Timur dikecam keras oleh Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh ekstremis Israel di wilayah pendudukan sama sekali tidak dapat diterima, karena akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi keselamatan dan keamanan gedung serta personel PBB dan misi kemanusiaan lainnya.

"Indonesia mengutuk keras tindakan pembakaran yang dilakukan oleh warga ekstremis Israel di wilayah pendudukan terhadap Markas UNRWA di Jerussalem," tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam sebuah pernyataan di platform X.

Dikatakan bahwa aksi pembakaran dilakukan di depan tentara Israel. Pembiaran ini membuktikan bahwa Tel Aviv sebenernya bertanggung jawab atas serangan ekstremis di markas UNRWA.

"Peristiwa tersebut menambah daftar panjang kekerasan, pendudukan illegal dan berbagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel," cuit Kemlu RI.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bergerak meminta pertangungjawaban Israel atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukannya.

"Saatnya DK PBB,terutama negara pemegang veto, menunjukkan kepemimpinan & kebijaksanaannya demi keadilan,kemanusiaan & perdamaian," tegasnya.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di akun X pribadinya pada Jumat (10/5) mengatakan bahwa warga Israel sudah dua kali mencoba membakar pagar pembatas markas.

Diungkapkan, serangan itu terjadi saat petinggi UNRWA dan staf Badan-badan PBB lainnya berada di dalam markas.

"Malam ini, warga Israel dua kali membakar perimeter Markas Besar UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki," cuit Lazzarini, seperti dimuat AFP pada Jumat (10/5).

Meski tidak ada korban jiwa, kata Lazzarini, kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan parah di area luar ruangan.

Karena serangan tersebut, Lazzarini akhirnya memutuskan untuk menutup markas besar mereka di Yerusalem Timur hingga kondisi aman. (rmol)

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net 

SANCAnews.id – Amerika Serikat menolak ikut serta dalam membantu Israel melancarkan serangan balasan terhadap Iran. Hal tersebut disampaikan Presiden AS Joe Biden kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seperti disampaikan pejabat Gedung Putih pada Senin (15/4).

Dikatakan bahwa Biden telah memperingatkan Netanyahu tentang Washington yang tidak berpartisipasi dalam serangan Israel terhadap Iran.

Selain Biden, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga berbicara dengan rekan-rekan mereka termasuk di Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania tentang pentingnya menghindari eskalasi regional.

Selain itu, mereka terus menegaskan bahwa dukungan AS tetap kuat terhadap Israel.

Iran melancarkan serangan udara ke langit-langit Israel pada Sabtu malam (13/4), sebagai respons atas serangan rudal terhadap kedutaan besarnya di Suriah yang menewaskan seorang komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).

Namun, hampir seluruh lebih dari 300 rudal dan drone yang diluncurkan Iran berhasil dicegat, sehingga hanya menyebabkan kerusakan kecil pada Israel.

Sebagian besar ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel dan dengan bantuan dari AS, Inggris, Perancis dan Yordania.

Satu-satunya cedera serius yang dilaporkan di Israel adalah seorang anak berusia 7 tahun yang terkena pecahan peluru.

Pihak berwenang mengatakan pangkalan Angkatan Udara Israel terkena serangan tetapi tetap beroperasi seperti biasa.

Mengutip Reuters, lima anggota kabinet perang Netanyahu mendukung tindakan pembalasan dalam pertemuan Minggu (14/4), meski berbeda pendapat mengenai waktu dan skala serangan.

Dua menteri senior Israel memberi isyarat bahwa pembalasan tidak akan terjadi dan Israel tidak akan bertindak sendiri.

“Kami akan membangun koalisi regional dan menentukan dampak dari Iran dengan cara dan waktu yang tepat bagi kami,” kata Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz. (*)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendiskusikan serangan Iran pada Minggu (14/04) dalam kabinet perangnya. 

SANCAnews.id – Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal bermuatan bahan peledak ke Israel. Ini adalah respons Iran terhadap serangan Israel ke kompleks kedutaan mereka di Suriah dua pekan lalu. Sorotan dunia kini terfokus pada bagaimana Israel akan merespons serangan rudal tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Iran membalas serangan Israel terhadap gedung konsulat mereka di Damaskus, Suriah, pada 1 April yang menewaskan tujuh pejabat Korps Garda Revolusi Islam.

Serangan Iran ke Israel kemarin merupakan serangan langsung pertama mereka terhadap Israel. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Kedua negara ini telah terlibat dalam perang bayangan selama bertahun-tahun.

Militer Israel mengklaim telah menembak jatuh 99% rudal dan drone yang ditembakkan Iran. Namun, bagaimana Israel akan “menjawab” serangan Iran?

Artikel-artikel yang direkomendasikan

Posisi Iran kira-kira begini: "Masalah kami anggap selesai. Jangan serang balik kami. Kalau Anda menyerang, kami akan melancarkan serangan yang jauh lebih besar dan Anda tidak akan bisa menangkisnya."

Namun, Israel sudah bersumpah akan memberikan “respons signifikan”. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan “bersama kita akan menang”.

Pernyataan terbaru Netanyahu itu menyusul peringatan otoritas Israel pekan lalu bahwa apabila Iran menyerang mereka, maka serangan balasan akan ditujukan langsung ke Iran.

Pemerintahan Israel seringkali disebut yang paling garis keras dalam sejarah Israel sendiri.

Israel membalas serbuan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah selatan mereka dalam hitungan jam dan terus menghajar Gaza dalam periode enam bulan berikutnya.

Kecil kemungkinan kabinet perang Israel untuk tinggal diam atas serangan langsung Iran ini kendati dampaknya di lapangan sudah terukur dan terbatas.

Jadi, apa saja opsi Israel?

Pertama-tama, Israel dapat mendengarkan para negara tetangganya dan melakukan apa yang disebut “kesabaran strategis”. Alih-alih membalas Iran dengan setimpal , Israel dapat melanjutkan serangan ke sekutu bayangan Iran di wilayah seperti Hizbullah di Lebanon atau gudang-gudang perlengkapan militer di Suriah – seperti yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun.

Kedua, Israel bisa membalas dengan melancarkan sejumlah serangan yang dipertimbangkan matang-matang berupa rudal jarak jauh dan hanya menyasar basis peluncuran rudal Iran.

Serangan langsung ke Iran oleh Israel seperti ini (alih-alih menyasar kelompok bersenjata yang didukung Iran) bakal dipandang sebagai eskalasi oleh Iran.

Atau yang ketiga: Israel bisa meningkatkan eskalasi dengan memperluas target respons mereka dengan mencakup pangkalan-pangkalan militer, banyak kamp pelatihan, dan berbagai pusat komando Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Dua pilihan terakhir berisiko memicu balasan lebih sengit lagi dari Iran. The New York Times – dengan mengutip sumber-sumber intelijen Israel – mengabarkan target-target utama Iran kemarin tampaknya adalah markas militer di Dataran Tinggi Golan.

Suara sirine dilaporkan menggema di berbagai penjuru Yerusalem pada Minggu (14/04), saat serangan terjadi. Ledakan demi ledakan pun terdengar kala sistem pertahanan udara Israel menjatuhkan misil dan drone Iran dari atas langit.

Otoritas Israel menyebut sekitar 360 amunisi ditembakkan oleh Iran, yang terdiri dari 170 drone peledak, 30 peluru kendali jelajah, dan 120 rudal balistik. Namun Israel membuat klaim kerusakan yang terjadi akibat serangan Iran amatlah minim.

Juru bicara IDF (Pasukan Pertahanan Israel), Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan beberapa misil Iran menghajar wilayah Israel dan menimbulkan kerusakan kecil di satu pangkalan militer – tetapi tidak memakan korban.

Hagari berkata, anak perempuan Bedouin berumur 10 tahun mengalami luka serius karena terkena serpihan dari reruntuhan yang jatuh di Arad selatan.

Peringatan Iran

Dilansir AFP, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengemukakan bahwa “apabila rezim Zionis [Israel] atau pendukungnya berperilaku sembrono, maka mereka akan mendapat balasan yang tegas dan jauh lebih kuat”.

IRGC – cabang terkuat dari angkatan bersenjata Iran – menyatakan drone peledak dan rudal itu adalah “pembalasan terhadap kejahatan berulang rezim Zionis [Israel], termasuk serangan ke kedutaan Iran di Damaskus”.

Usai ratusan drone peledak dan rudal itu dilepas, utusan Iran ke PBB menyatakan, “persoalan dianggap beres”.

Adapun, Kepala Staf Angkatan Darat Iran Mayjen Mohammad Bagheri, kepada stasiun TV milik negara Iran, menyebut mereka telah memperingatkan AS – via Swiss. Isi peringatan itu: jika Amerika mendukung pembalasan maka basis-basis AS di Timur Tengah akan menjadi target Iran berikutnya.

Di sisi lain, Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian, seperti dilansir Reuters, mengaku telah mengatakan kepada AS bahwa serangan terhadap Israel akan “terbatas” dan sekadar untuk membela diri.

Pertanyaan yang menjadi kunci di sini adalah apakah AS akan terseret dan mengakibatkan perang terbuka antara Iran dan pasukan AS di wilayah.

AS mempunyai fasilitas militer di seluruh enam negara Teluk Arab, termasuk di Suriah, Irak, dan Yordania.

Semua titik ini bisa menjadi sasaran Iran, yang meski dihadang sanksi internasional selama bertahun-tahun mampu membangun persediaan besar rudal balistik dan rudal lainnya.

Iran pun bisa melakukan ancaman yang telah lama diumbar apabila diserang: berupaya menutup Selat Hormuz yang vital nan strategis menggunakan ranjau, drone, dan kapal serang cepat. Dengan begini, Iran dapat menghambat hampir seperempat pasokan minyak dunia.

Ini adalah skenario mimpi buruk karena akan menyeret AS dan negara-negara Teluk ke dalam perang satu kawasan. Banyak negara kini berupaya sekuat mati untuk menghindarinya.

Bagaimana reaksi dunia menyusul serangan Iran ini?

Presiden AS Joe Biden berbincang dengan Netanyahu setelah serangan Iran dan memastikan “komitmen kuat Amerika atas keamanan Israel”.

Biden mengutuk serangan “tak terduga” terhadap Israel. Dia pun menambahkan bahwa AS membantu Israel dan sekutu untuk “menjatuhkan hampir seluruh” rudal dan drone Iran.

Biden juga mengatakan akan mengumpulkan “teman-teman pemimpin G-7 untuk mengkoordinasikan respons diplomatik bersama atas serangan kurang ajar Iran”.

Pemimpin Dewan Keamanan PBB Vanessa Frazier secara terpisah mengatakan pihaknya menjadwalkan pertemuan darurat atas serangan Iran.

“Saya secara keras mengutuk eskalasi serius yang direpresentasikan serangan berskala besar terhadap Israel oleh Iran,” ujar Sekjen PBB António Guterres dalam pernyataannya.

Guterres menyerukan “gencatan senjata sesegera mungkin” dan agar semua pihak menahan diri secara maksimal.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyebut serangan Iran “sembrono”, sementara Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan ini adalah “ancaman luar biasa bagi keamanan Timur Tengah”.

Kemenlu China mendesak semua pihak agar menahan diri. China melabeli serangan Iran sebagai “imbas teranyar dari konflik Gaza”. Adapun Kemenlu Rusia menyatakan “keprihatinan luar biasa atas eskalasi yang berbahaya”.

Prancis menyarankan warganya yang berada di Iran untuk sementara angkat kaki dari sana karena adanya eskalasi militer.

Paus Fransiskus dalam pidato publiknya di Vatikan menyuarakan “permohonan dari hati agar semua pihak menahan tindakan apapun yang dapat memicu berkembangnya kekerasan yang berisiko menyeret Timur Tengah ke konflik yang jauh lebih besar”.

Ketegangan di Timur Tengah kian meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyerang Israel dan menewaskan 1.200 orang.

Operasi militer Israel di Gaza usai peristiwa itu, di sisi lain, telah membunuh 33,729 orang. Sebagian besar korban itu adalah warga sipil.

Agen mata-mata Israel Mossad membuat klaim bahwa pihak perunding Hamas menolak proposal terbaru yang diajukan para mediator dalam negosiasi perdamaian.

Mossad dalam pernyataannya mengatakan hal ini membuktikan pemimpin Gaza dari Hamas, Yahya Sinwar, “tidak menginginkan perjanjian humaniter dan mengembalikan para sandera” dan “terus mengeksploitasi ketegangan dengan Iran”.

Pada Sabtu (13/04), Hamas mengukuhkan tuntutannya untuk gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan pasukan Israel seutuhnya dari Jalur Gaza, pengembalian warga Palestina yang terusir dari rumahnya akibat perang, dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

AS tidak akan ikut dalam serangan balasan ke Iran

Kendati membantu menjatuhkan sebagian besar drone dan rudal serta mengutuk serangan Iran, Gedung Putih memperingatkan Israel bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam serangan balasan ke Iran dalam bentuk apa pun.

Pejabat senior AS kepada para wartawan hari Minggu (14/04) mengatakan Presiden Biden meminta PM Netanyahu untuk “berpikir secara masak-masak dan strategis” tentang bagaimana pasukannya membalas serangan langsung Iran yang baru kali ini terjadi.

Pejabat yang sama menambahkan pemerintahan Biden meyakini Israel “menang telak” dalam perseteruan yang dimulai dari serangan mereka ke kedutaan Iran di Damaskus yang menewaskan tujuh pejabat Iran.

AS juga membuat klaim, operasi melumpuhkan 99% drone dan rudal Iran memperlihatkan keunggulan militer Israel dibandingkan Iran.

Pesawat dan armada laut AS menjatuhkan puluhan proyektil Iran saat serangan terjadi. Lebih dari 80 drone dan setidaknya enam rudal balistik dijatuhkan pesawat dan kapal perang AS atau lewat pasukan pertahanan udara lewat Irak.

Pusat Komando (Centcom) militer AS dalam data terbarunya mengatakan jumlah ini termasuk tujuh drone dan rudal balistik yang baru hendak diluncurkan dari Yaman.

Biden dan Netanyahu berkomunikasi saat “emosi membuncah” setelah 100 rudal balistik Iran secara bersamaan terbang menuju Israel.

Dalam pembicaraan via telepon itu, kedua pemimpin negara mendiskusikan “bagaimana cara melambatkan situasi dan berpikir matang-matang” – di sinilah Biden menekankan bahwa Israel “sudah menang telah”.

Meski begitu, pejabat tadi menolak mengatakan bahwa Gedung Putih memperingatkan Israel untuk tidak bereaksi secara signifikan. Dia menyebut ini adalah “perhitungan yang harus dilakukan Israel sendiri”.

Juru bicara keamanan nasional AS John Kirby berulang kali menyebut dalam wawancara yang disiarkan di berbagai TV AS bahwa negaranya sudah mempertegas kepada Israel untuk menghindari konflik yang lebih besar. Pesan yang sama juga disampaikan AS lewat kanal diplomatik.

Kirby dan pejabat yang namanya tidak disebutkan tadi mengatakan AS akan terus membela Israel, tetapi menolak berpartisipasi dalam respons Israel apa pun itu.

Di dalam AS sendiri, posisi ini menuai kritik dari para legislator dan mantan pejabat dari berbagai sisi politik.

Perwakilan Partai Republik Ohio Mike Turner, yang mengetuai komite intelijen parlemen, menyebut pernyataan Kirby untuk mengurangi eskalasi konflik adalah “salah”.

“Kondisinya sudah bereskalasi dan pemerintahan AS perlu menanggapinya,” ujar Turner kepada NBC.

John Bolton, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat keamanan nasional AS di bawah Donald Trump, mengatakan AS harus bergabung dengan Israel apabila mereka melakukan serangan balasan ke program nuklir Iran.

“Saya rasa Israel dapat menghancurkan atau merusak sebagian dari program itu secara substansial, kalau tidak keseluruhannya,” ujar Bolton kepada NewsNation.

“Jujur saja, kalau Israel siap menyerang program nuklir Iran, AS harus dengan kepala tegak bergabung.”

Adapun Mike Johnson, yang memimpin dewan parlemen AS, mengatakan pihaknya akan “kembali mencoba” mengesahkan bantuan militer ke Israel setelah negara itu diserang Iran.

Upaya-upaya sebelumnya untuk mengirimkan bantuan lebih ke Israel terganjal setelah Demokrat menyerukan paket bantuan juga harus mencakup bantuan ke Taiwan dan Ukraina.

Mick Mulroy, mantan wakil menteri pertahanan AS untuk Timur Tengah, kepada BBC mengatakan bahwa bantuan untuk Israel semestinya disahkan “tanpa penundaan”.

“Kalau bukan karena bantuan keamanan AS, kita sudah menghadapi perang wilayah yang besar,” ujarnya. “Bantuan itu dan yang untuk Ukraina dan Taiwan adalah bagian dari kepentingan nasional kami. Ini bukanlah bantuan amal, melainkan bagian dari pertahanan nasional AS.”

Apakah akan pecah Perang Dunia III?

Dalam penelusuran BBC Indonesia di jejaring media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), salah satu kekhawatiran yang diutarakan warganet Indonesia adalah serangan Iran ini bisa memicu Perang Dunia III.

Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, mengakui eskalasi konflik di Timur Tengah kali ini berbeda dari apa yang pernah terjadi. Alasannya, meski Israel sudah pernah menyerang sekutu Iran, ini baru pertama kalinya hal ini memancing Iran untuk menyerang balik.

“Namun, kalau untuk memicu perang dunia ketiga, kita masih harus tunggu beberapa waktu. Jikalau harus ada perang – semoga tidak ada, saya pikir eskalasi Israel-Iran akan menjadi latar belakang, bukan jadi pemicu dari perang,” ujar Kishino kepada BBC News Indonesia.

Kishino menyebut butuh eskalasi yang lebih masif untuk menarik negara-negara besar mendeklarasikan perang. Menurutnya, saat ini negara-negara besar masih terlihat memberikan kecaman atau kutukan alih-alih deklarasi perang.

Di sisi lain, pengamat menyebut Iran sendiri mengesankan keengganan perang terbuka dengan memperingatkan AS agar tidak aktif terlibat dalam eskalasi ini.

“Di sisi lain, AS sebagai pendukung terbesar Israel, juga telah menyatakan tidak akan terlibat aktif dalam serangan atau perang ofensif Israel dengan Iran,” ujar Kishino.

“Rusia, China, dan negara-negara Eropa pun juga menyatakan hal yang sama: de-eskalasi dan kutukan – bukan retorika agresif untuk berperang.”

Kishino menilai negara-negara besar pun sadar bahwa perang selalu mahal dan memakan biaya – ekonomi, sosial, dan politik – yang besar, dan tidak ada yang mau berperang tanpa justifikasi yang benar-benar jelas.

Meski begitu, Kishino mengakui bahwa jika tidak ada penurunan eskalasi pasca serbuan drone dan rudal Iran ini, maka tensi dunia akan terus naik.

“Dan ini yang ditakutkan bisa jadi momok bahwa akan ada perang besar dalam masa hidup kita,” pungkasnya. (***)