SANCAnews.id

Peta Selat Hormuz/Net 

JAKARTA — Amerika Serikat (AS) telah meminta bantuan China untuk mencegah Iran menutup Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan setelah Press TV yang dikelola pemerintah Iran melaporkan bahwa negaranya telah menyetujui rencana untuk menutup selat strategis tersebut.

Selat Hormuz adalah salah satu rute pelayaran terpenting di dunia, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia diketahui melewati perairannya.

"Saya mendorong pemerintah China di Beijing untuk menghubungi mereka (Iran) mengenai hal itu, karena mereka sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk minyak mereka," kata Rubio dalam wawancara dengan Fox News, dikutip Senin 23 Juni 2025.

Permintaan ini dilontarkan AS karena China memiliki hubungan dekat dengan Teheran. Negara ini juga diketahui membeli lebih banyak minyak dari Iran daripada negara lain, dengan jumlah 1,8 juta barel per hari bulan lalu.

Gangguan terhadap pasokan minyak dinilai akan berdampak besar bagi perekonomian Negeri Tirai Bambu.

"Jika mereka (menutup Selat), itu akan menjadi bunuh diri ekonomi bagi mereka (China). Dan kita masih memiliki pilihan untuk mengatasinya, tetapi negara-negara lain juga harus mempertimbangkannya. Itu juga akan merugikan ekonomi negara lain jauh lebih parah daripada ekonomi kita,” tandasnya.

Harga minyak dunia sendiri tercatat telah melonjak sejak AS terlibat dalam perang yang kian memanas antara Israel dan Iran.

Mengutip dari Investing.com, harga minyak mentah berjangka Brent hari ini tercatat melonjak 2,44 persen menjadi 78,89 Dolar AS per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) asal AS ikut naik 2,53 persen menjadi 75,71 Dolar AS per barel. (rmol)

Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers pada Sabtu, 21 Juni 2025/Net 

JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan AS telah menghancurkan tiga situs nuklir utama Iran dalam serangan udara yang disebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler.

Dalam pidato resmi yang disiarkan dari Gedung Putih pada Sabtu malam waktu setempat, 21 Juni 2025, Trump mengatakan peluncuran serangan udara AS mengakibatkan kerusakan besar pada situs nuklir utama Iran.

"Fasilitas pengayaan nuklir utama Iran telah sepenuhnya dihancurkan," kata Trump dalam pidato yang didampingi Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, seperti dimuat Reuters, dilansir RMOL, Minggu (22/6).

Trump menegaskan bahwa Iran akan menghadapi serangan yang lebih dahsyat jika tidak segera menyetujui perdamaian.

"Jika perdamaian tidak segera datang, kami akan menyerang target-target lain itu dengan presisi, kecepatan, dan keterampilan," ujarnya.

Dalam wawancaranya dengan Sean Hannity di Fox News, ia mengungkapkan bahwa enam bom penghancur bunker dijatuhkan di Fordow, dan 30 rudal Tomahawk diarahkan ke dua situs lainnya.

“Muatan penuh Bom dijatuhkan di lokasi utama, Fordow. Fordow sudah tidak ada,” tulis Trump di platform media sosial Truth Social.

Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa pesawat pengebom B-2 milik AS terlibat dalam operasi tersebut.

Pesawat ini mampu membawa bom penghancur besar yang dirancang untuk menembus benteng bawah tanah seperti Fordow yang terkubur di bawah pegunungan.

Meskipun Trump menyatakan fasilitas tersebut hancur total, media pemerintah Iran memberikan narasi berbeda.

Seorang pejabat Iran mengonfirmasi bahwa Fordow menjadi sasaran serangan, namun seorang anggota parlemen dari wilayah Qom, Mohammad Manan Raisi, menyatakan bahwa fasilitas itu tidak rusak parah.

Media Iran juga mengutip badan nuklir negara itu yang menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kebocoran setelah serangan tersebut, dan tidak ada ancaman radiasi bagi warga sipil.

“Iran telah mengevakuasi tiga lokasi itu beberapa waktu lalu. Cadangan uranium yang diperkaya telah dipindahkan dari pusat-pusat nuklir dan tidak ada bahan yang tertinggal di sana yang, jika menjadi sasaran, akan menyebabkan radiasi dan berbahaya bagi rekan-rekan senegara kita," ungkap Hassan Abedini, wakil kepala politik penyiaran negara Iran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji langkah Trump sebagai keputusan yang berani.

“Sejarah akan mencatat bahwa Presiden Trump bertindak untuk menyangkal rezim paling berbahaya di dunia, senjata paling berbahaya di dunia,” kata Netanyahu.

Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan pernyataan keras, menyebut serangan ini sebagai eskalasi berbahaya di kawasan yang sudah berada di ambang bahaya dan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Serangan udara terhadap Iran ini berpotensi memicu ketidakstabilan regional dan lonjakan harga minyak global, terutama setelah Iran membalas dengan menargetkan pengiriman di Selat Hormuz, dan Israel menyerang ladang gas South Pars Iran.

Sementara itu, di dalam negeri AS, reaksi terhadap keputusan Trump memicu kontroversi. Beberapa anggota parlemen dari Demokrat dan Republik mengkritik Presiden karena tidak mendapatkan otorisasi Kongres.

“Itu benar-benar dan jelas merupakan alasan untuk pemakzulan,” kata anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez. **

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) 

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam daftar pemimpin dunia paling korup. Berdasarkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Mereka merilis sederet finalis yang masuk ke dalam Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Jokowi masuk dalam finalis tokoh paling korup. Bersama empat tokoh lainnya. Penerbit OCCRP Drew Sullivan menjelaskan bahwa kejahatan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya untuk mengambil alih negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa.

Ia mengatakan bahwa pemerintahan yang korup melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan akhirnya menciptakan konflik karena ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka.

"Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang penuh kekerasan atau revolusi berdarah," kata Drew Sullivan dikutip, Selasa (31/12/2024).

Selain Jokowi, tokoh lainnya adalah Presiden Suriah Bashar Al Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.

Kemudian Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pengusaha asal India Gautam Adani.

Nominasi ini berdasarkan dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. (fajar)

Potongan gambar memperlihatkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan keluar ruangan saat Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan pidato di sesi khusus KTT D8 Mesir pada Kamis, 22 Desember 2024/Net 

JAKARTA — Pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada sesi khusus KTT Developing Eight (D8) di Mesir menjadi pusat perhatian setelah sejumlah delegasi terlihat meninggalkan ruang pertemuan saat kepala negara berpidato.

Wajah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tertangkap kamera, bergabung dengan barisan delegasi yang keluar dan tangannya sempat menyentuh kursi Presiden Prabowo saat ia masih menyampaikan pidato.

Prabowo dengan wajah tenang tampak tidak terpengaruh oleh kepergian Erdogan dan delegasi lainnya dan melanjutkan pidatonya yang berisi kritik terhadap persatuan dunia Islam.

Menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Rektor Unpad, Teuku Rezasyah, aksi walkout dilakukan karena adanya perbedaan pendapat di antara para pimpinan D8.

Dalam hal ini, banyak kepala negara D8 yang selama ini terbiasa memisahkan gagasan pembangunan dari krisis internasional.

Reza menilai para pemimpin tersebut heran dengan sosok Prabowo yang mampu berpikir di luar tradisi D8. Prabowo dalam sambutannya mengaitkan peran organisasi tersebut dengan penyelesaian konflik di Palestina dan Suriah.

"Presiden Prabowo memandang masalah-masalah pembangunan di dunia sebagai tak terpisahkan dari masih banyaknya konflik internasional, terutama sekali di Palestina dan Timur Tengah, yang langsung maupun tidak langsung melibatkan beberapa anggota dalam D8 itu sendiri," ujarnya seperti dilansir RMOL pada Minggu, 22 Desember 2024.

Reza menanggapi pidato Prabowo sebagai sebuah dorongan agar seluruh anggota mengkhidmati hasil KTT pertama D8 di Istambul tahun 1997 silam.

Pada KTT itu, disebutkan bahwa tujuan D-8 adalah pembangunan sosial ekonomi yang  berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan bukannya standar ganda; dialog dan bukannya konfrontasi; serta perdamaian dan bukannya konflik; serta demokrasi dan bukannya penindasan.

Menurut Reza, Hasil KTT tersebut nyatanya tidak dapat dijalankan sepenuhnya oleh Turki, yang hingga saat ini merupakan anggota NATO dan  Uni Eropa.

"Turki yang tidak konsisten dengan idealisme D8 semakin terbukti dengan sikapnya yang pasif atas berjalannya ide Greater Israel yang diprakarsai Israel dan Amerika Serikat," papar Reza.

Dijelaskan Reza, perluasan wilayah Israel atas perbatasannya dengan Suriah, secara tidak langsung menguntungkan Turki juga.

Karena memungkinkan Turki untuk semakin mengendalikan perbatasannya dengan Suriah, di Idlib, Al-Qamishli, Aleppo, Jarabulus, Azaz, Afrin, Tal Abyad, Ras al-Ain, dan Al-Bab.

Oleh sebab itu, lanjut Reza, Prabowo senantiasa mengingatkan D8 untuk sadar diri, jika kerjasama pembangunan diantara mereka hendaknya diimbangi juga dengan kemampuan mengupayakan perdamaian di seluruh dunia. 

"Dalam hal ini, meningkatkan pembangunan dan menjaga perdamaian adalah dua sisi dari sebuah mata uang," tambahnya.

Reza menyarankan agar ke depan para pemimpin D8 diberi gambaran umum terkait pidato yang akan disampaikan pada forum guna menghindari perbedaan pandangan dan aksi walk out.

"Guna mencegah walk out semacam ini terulang lagi di masa depan, maka hendaknya negara penyelenggara sejak dini menyampaikan kisi-kisi protokoler dan substansi dari seluruh sesi dalam D8. Sehingga dimengerti oleh seluruh delegasi D8," pungkasnya. (*)

Presiden RI, Prabowo Subianto di sesi khusus KTT D8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis, 19 Desember 2024/Ist 

JAKARTA — Persatuan negara-negara anggota Developing Eight Countries (D8) sangat penting dalam memajukan kepentingan warga muslim dunia. Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto saat sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir pada Kamis, 19 Desember 2024. 

Prabowo menilai dunia internasional tidak menghargai suara negara-negara Muslim. Bahkan, menurutnya, isu HAM kerap tidak berlaku bagi umat Islam.

“Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan," ujarnya, seperti dimuat dalam keterangan yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden RI, seperti dilansir RMOL.

Untuk itu, Presiden mendorong agar anggota D8 meningkatkan  persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan cara terbaik demi kemajuan negara-negara Muslim di masa depan.

"Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri," tegas Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo menilai, persatuan antara negara Muslim di sejumlah isu seperti perdamaian dan kemanusiaan cenderung melemah.

Menurutnya, banyak negara yang menyampaikan dukungan dan bantuan kemanusiaan untuk penyelesaian konflik Gaza dan Suriah, tetapi tidak diimbangi dengan langkah konkrit.

Presiden mendesak agar dukungan tersebut harus segera diimplementasikan guna menciptakan perubahan situasi yang signifikan di Timur Tengah.

"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" ujarnya.

D8 mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan. Anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Tema KTT D8 di Kairo, Mesir, yang bertajuk “Investing in Youth and Supporting Small Medium Enterprises, Shaping Tomorrow's Economy” menunjukkan fokus forum terhadap isu pemuda dan UMKM untuk ekonomi masa depan.

Tema tersebut juga menunjukkan adanya kesamaan pandangan dengan prioritas yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan kerja sama internasional di bidang ekonomi. (*)

Jusuf Rizal, Ketua Indonesian Journalist Watch (IJW) dan pengusaha Michael Timothy Harjadinata 

JAKARTA — LRA (Lumbung Informasi Rakyat) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mengusut keterlibatan direksi BNI dalam penyaluran kredit bermasalah, seperti kasus pinjaman Rp600 miliar dari pengusaha Michael Timothy Harjadinata yang disebut kini raib.

“Ini miris. Bagaimana bisa terjadi di bank besar sekelas BNI. Ini pasti ada sesuatu yang tidak benar dalam pengelolaanya sehingga bisa kebohongan. Kasus seperti ini kemungkinan besar ada keterlibatan direksi,” tegas HM.Jusuf Rizal, SH, Presiden LSM LIRA kepada FNN di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Michael Timothy Harjadinata yang meminjam duit BNI sebesar Rp600 miliar pada bulan Maret 2024, namun baru dibayar Rp.75 miliar, kini menghilang dan viral di media sosial.

Menurut pria penggiat anti korupsi itu, kasus tersebut seperti api dalam sekam. Ia menengarai kasus kredit macet yang terjadi di Bank BUMN itu bukan hanya yang Rp600 miliar. Tapi berdasarkan temuan LSM LIRA dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) penyaluran banyak masalah.

“Kasus pinjaman Rp600 milyar ini bisa menjadi pintu masuk guna membuka kontak pandora kemungkinan besar jajaran direksi ikut terlibat. Sebab untuk pinjaman besar itu butuh otoritas dan kewenangan direksi,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum Indonesian Journalist Watch (IJW) itu.

Ia juga berpendapat tidak hanya direksi diperiksa KPK dan Kejaksaan Agung, tapi juga komisisaris BNI. Semestinya para komisaris sebagai pengawas dapat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) sehingga tidak terjadi kebocoran. Jika banyak masalah, maka patut dipertanyakan kinerja para komisaris.

Tentang pemberitaan di medsos, menurut dugaannya kasus kredit macet sengaja dibuka ke luar oleh orang dalam Bank BNI. Dengan harapan untuk menutupi kelemahan, bahwa kasus kredit macet itu, karena ulah Michael Timothy Harjadinata.

“LSM LIRA menduga kasus seperti ini ada keterlibatan orang dalam Bank BNI. Baik itu dalam proses administrasi maupun adanya otoritas. Dengan foto Dirut BNI, Boyke Tumilaar dengan Debitur Michael Timothy Harjadinata menunjukkan adanya kedekatan,” tegas Jusuf Rizal. (fnn)

Jokowi - Joe Biden 

SANCAnews.id – Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani Undang-Undang Pencegahan Pemerasan Asing (FEPA) yang akan mengadili para pemimpin asing yang meminta atau menerima suap dari perusahaan-perusahaan Amerika.

Mengutip laporan Transparency International (TI) AS pada Rabu (28/8), FEPA merupakan undang-undang bipartisan yang berpotensi membantu memberantas korupsi asing di sumbernya. Undang-undang ini bisa dibilang merupakan undang-undang suap asing yang paling komprehensif.

"FEPA memungkinkan pemerintah AS untuk secara pidana menuntut pejabat asing yang meminta atau menerima suap dari perusahaan Amerika manapun di mana pun di dunia," ungkap TI.

FEPA disebut mampu menjadi alat baru yang ampuh untuk memerangi korupsi asing di sumbernya dan untuk melindungi warga Amerika dan bisnis Amerika yang bekerja di luar negeri.

Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung, menilai kebijakan AS tersebut bisa menjadi ancaman bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyoroti penggunaan jet pribadi yang digunakan anak Jokowi, Kaesang Pangarep dan menantunya Erina Gudono saat bepergian menuju Amerika Serikat baru-baru ini.

Jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Istri diduga berjenis Gulfstream yang harga sewanya ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Menurut Rocky, ada kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan memeriksan lebih lanjut apakah penggunaan jet pribadi Kaesang merupakan bagian dari suap yang diberikan perusahaan Amerika.

"Dalam bills baru yang ditandatangani Biden, bahwa pemerintah AS punya hak untuk mempersoalkan bribery (suap) yang dimungkinkan menjadi skandal korupsi di dalam company Amerika yang terkait dengan Indonesia misalnya," ungkapnya dalam video di akun Youtube pribadinya.

Dikatakan Rocky, saat ini dunia tertuju pada dua isu utama yakni korupsi dan lingkungan. Penggunaan jet pribadi selain mencurigakan, juga secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Indonesia tidak konsisten dalam komitmennya mengurangi emisi karbon.

"Tidak disadari bahwa private jet itu hak semua orang, tetapi jika itu merusak lingkungan, sementara Indonesia terikat dengan pengurangan emisi karbon itu dipersoalkan. Jadi kenapa anak presiden jadi mengingkari janji yang dibuat oleh bapaknya," ucap Rocky.

Untuk itu, Rocky mendesak agar pemerintah berfikir lebih globalis karena variabel internasional tidak bisa dipungkiri juga mempengaruhi stabilitas Indonesia.

"Mata publik internasional itu tertuju pada Indonesia hari ini. Kita mesti mulai mengajak berfikir lebih globalis karena fungsi-fungsi keadilan sosial juga diasuransikan pada sistem keadilan global," pungkasnya. (rmol)

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil  

SANCAnews.id – Beberapa media massa Jepang menyoroti isu terkini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, yaitu demonstrasi pada Kamis lalu yang memprotes revisi RUU Pilkada pasca putusan MK terkait syarat usia minimum calon kepala daerah.

The Japan Times, misalnya, dalam artikelnya yang berjudul "Power struggle between Indonesia’s court and parliament sparks protests" menulis bahwa DPR Indonesia telah menunda pengesahan revisi RUU Pikada yang telah memicu protes, menyusul penolakan undang-undang tersebut karena dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang akan lengser.

Media itu mengatakan perubahan RUU Pilkada yang ditentang banyak pihak akan menghalangi kritik keras pemerintah dalam pemilihan gubernur Jakarta.

Perubahan itu juga membuka jalan bagi putra bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Jawa pada bulan November ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pengesahan dalam sidang paripurna DPR RI itu ditunda karena jumlah anggota yang hadir  tak memenuhi syarat kuorum.

Namun, adu kekuatan antara parlemen dan lembaga yudikatif itu disebutkan terjadi di tengah perkembangan politik yang dramatis selama sepekan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu dan terjadi di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo periode kedua.

Manuver politik itu juga memicu gelombang protes daring yang memunculkan poster berlatar belakang warna biru bertuliskan “Peringatan Darurat” di atas lambang negara Indonesia burung Garuda di berbagai media sosial.

Ratusan peserta aksi mengenakan baju hitam berkumpul di luar gedung DPR, Jakarta, Kamis. Aksi dengan tuntutan senada juga pecah di beberapa kota lain seperti Surabaya dan Yogyakarta. Sebanyak 3.000 personel polisi telah dikerahkan untuk mengantisipasi masa di Jakarta.

Dalam putusan MK terhadap permohonan perkara No.70/PUU-XXII/2024 itu, salah satunya diatur usia kandidat yang berhak maju dalam Pilkada minimal 30 tahun saat penetapan calon.

“Aturan tersebut secara efektif menjegal pencalonan putra bungsu Jokowi, Kaesang yang masih berusia 29 tahun, dari kontestasi wakil gubernur di Jawa Tengah dan memungkinkan Anies Baswedan, yang saat ini favorit, untuk melangkah di Pilkada Jakarta,” tulis The Japan Times.

Media itu juga menyebutkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024 dengan wakil presiden terpilih yang merupakan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Selain The Japan Times, media ekonomi Nikkei Asia juga menyoroti isu serupa dalam beritanya yang berjudul "Prabowo extends grip on Indonesia parliament as parties join his coalition".

Genggaman Prabowo Subianto disebut semakin kokoh di parlemen setelah nyaris seluruh partai politik bergabung bersama koalisinya.

Koalisinya itu saat ini didukung13 parpol, termasuk tujuh dari delapan parpol yang memenangkan kursi DPR dalam pemilihan legislatif Februari lalu.

“Mereka akan menguasai 80 persen kursi DPR, dua kali lipat dari jumlah yang diperoleh anggota koalisi sebelumnya, termasuk Partai Gerindra milik Prabowo,” tulis Nikkei.

Hanya PDIP sebagai pemenang Pemilu legislatif 2024 dengan perolehan 17 persen suara yang tampaknya berperan sebagai oposisi.

Peralihan parpol ke Koalisi Indonesia Maju Plus itu dikaitkan dengan pemilihan gubernur, wali kota dan bupati yang harus mengumpulkan dukungan sedikitnya 20 persen di DPRD.

Namun, MK menguji abang batas tersebut yang dianggap “angin segar” bagi para aktivis pro-demokrasi di tengah kekhawatiran aturan lama.

Dalam putusan MK yang disambut baik kalangan akademisi dan berbagai elemen masyarakat itu disebutkan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak punya kursi DPRD.

Kelegaan itu tidak berlangsung lama sebab DPR menggelar revisi RUU Pilkada untuk menganulir putusan MK tersebut yang akhirnya menuai protes baik secara daring maupun aksi demonstrasi di depan gedung DPR. (tempo)

Jokowi di IKN 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo disebut media asing gagal memenuhi janjinya. Hal ini terkait dengan pembatalan pemindahan Kantor Presiden ke Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat. 

The Star menerbitkan artikel berjudul "Jokowi delays relocation to Nusantara, will move there ‘once the place is ready’", Rabu (10/7/2024).

Media asing asal Malaysia, The Star, dalam salah satu artikelnya menyoroti kegagalan tersebut. Dalam artikel tersebut, media asing menyebut Presiden Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.

Penyebabnya, Jokowi mengaku sedang mempertimbangkan kembali rencananya karena infrastruktur dasar belum siap.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum ? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi.

Presiden juga sebelumnya menyatakan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (PUPR), sarana dan prasarana belum siap.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," terangnya. (fajar)

Keluarga korban Boeing hingga kini masih menuntut keadilan 

SANCAnews.id – Perusahaan Boeing mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kriminal setelah Amerika Serikat menemukan bahwa Boeing melanggar kesepakatan yang bertujuan untuk mereformasi pembuat pesawat tersebut menyusul dua kecelakaan fatal yang menewaskan 346 penumpang dan awak kabin.

Departemen Kehakiman AS menyatakan Boeing setuju untuk membayar denda pidana sebesar US$243,6 juta (sekitar Rp 3,97 triliun). Namun, keluarga korban kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines mengkritik perjanjian ini sebagai 'kesepakatan manis' yang memungkinkan Boeing menghindari tanggung jawab penuh atas kedua insiden tersebut.

Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan publik terkait catatan keselamatan mereka sejak dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max pada tahun 2018 dan 2019. Kedua kecelakaan tersebut menyebabkan penghentian operasional global pesawat 737 Max selama lebih dari satu tahun.

Pesawat Boeing 737 Max yang dioperasikan oleh Lion Air jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, pada akhir Oktober 2018 tak lama setelah lepas landas, menewaskan semua 189 orang di dalamnya.

Beberapa bulan kemudian, pesawat Ethiopian Airlines jatuh, menewaskan semua 157 penumpang dan awak kabin.

Perwakilan keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610: ‘Peristiwa tersebut masih membekas’

Anton Sahadi, perwakilan keluarga dari dua korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 bernama Ryan Aryandi dan Ravi Andrian mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Boeing jelas mengakui kesalahan dan terlibat dalam dugaan pemalsuan data.

“[Pemalsuan data ini] untuk memuluskan rencana mereka sehingga jenis pesawat Boeing 737 Max8 berhasil mereka jual atau pasarkan,” jelasnya.

Departemen Kehakiman AS, menurut Anton, sudah memberi celah agar Boeing terbebaskan dari segala tuntutan sehingga perusahaan cukup minta maaf dan mengakui kesalahan.

“Seharusnya Boeing itu harus dikasih sanksi pidana karena ini adalah kejahatan serius yang mengakibatkan tewasnya 189 korban,” ujarnya.

“Saya merasa ini sangat tidak adil jika hanya sanksi bagi Boeing. Seharusnya semua yang terlibat dalam menyatakan bahwa pesawat itu layak untuk dijual seharusnya dikenakan sanksi pidana.”

Anton mengemukakan hingga saat ini peristiwa kecelakaan pesawat tahun 2018 tersebut masih membekas. Dia mengatakan bisa saja apabila peristiwa ini berulang maka Boeing akan melakukan hal yang serupa: cukup minta maaf dan bebas dari segala tuntutan pidana.

“Ini membuktikan bahwa Amerika sedang dalam ambang kehancuran karena mereka, baik itu Boeing dan pemerintah atau Departemen Kehakiman sudah melakukan atau mengabaikan nyawa banyak orang yg tewas dalam dua tragedi kecelakaan tersebut.”

Pada tahun 2021, jaksa penuntut menuduh Boeing melakukan konspirasi untuk menipu Federal Aviation Administration/Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) selaku regulator terkait sistem kontrol penerbangan MCAS yang diduga menjadi faktor dalam kedua kecelakaan tersebut.

Saat itu, disepakati bahwa Boeing tidak akan dituntut secara pidana jika mereka membayar denda dan berhasil menyelesaikan periode peningkatan pengawasan dan pelaporan selama tiga tahun.

Namun, pada bulan Januari, sesaat sebelum periode tersebut berakhir, panel pintu pada pesawat Boeing yang dioperasikan Alaska Airlines copot tak lama setelah lepas landas sehingga pesawat tersebut harus mendarat darurat.

Meskipun tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut, hal ini semakin menyoroti kurangnya kemajuan yang dibuat Boeing dalam meningkatkan catatan keselamatan dan kualitas mereka.

'Kesepakatan manis yang tidak adil'

Pada bulan Mei, Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Boeing telah melanggar persyaratan kesepakatan, sehingga membuka kemungkinan penuntutan pidana.

Keputusan Boeing untuk mengaku bersalah tetap menjadi catatan hitam yang signifikan bagi perusahaan tersebut karena ini berarti kontraktor militer terkemuka untuk pemerintah AS tersebut sekarang memiliki catatan kriminal. Boeing juga merupakan salah satu dari dua produsen pesawat jet komersial terbesar di dunia.

Belum jelas bagaimana catatan kriminal tersebut akan mempengaruhi bisnis kontrak Boeing. Pemerintah biasanya melarang atau menangguhkan perusahaan dengan catatan kriminal untuk mengikuti tender, tetapi bisa saja ada pengecualian.

Keluarga korban dari kecelakaan penerbangan 2018 dan 2019 pun mengecam kesepakatan ini sebagai ‘kesepakatan manis’ yang tidak adil.

Paul Cassell, seorang pengacara yang mewakili beberapa keluarga korban, mengatakan, “Kesepakatan ini gagal mengakui bahwa akibat dari konspirasi Boeing, 346 orang tewas. Melalui perjanjian hukum yang licik antara Boeing dan Departemen Kehakiman AS, konsekuensi mematikan dari kejahatan Boeing disembunyikan.”

Keluarga korban menaburkan bunga di lokasi yang disebut lokasi jatuhnya pesawat Lion Air di Laut Tanjung Karawang, Jabar, yang menyebabkan 189 orang penumpangnya meninggal dunia 

Dia meminta hakim yang menilai kesepakatan tersebut untuk ‘menolak pembelaan yang tidak pantas ini dan langsung menetapkan persidangan terbuka, sehingga semua fakta seputar kasus ini akan diungkapkan di forum yang adil dan terbuka di hadapan juri.’

Dalam sebuah surat kepada pemerintah pada bulan Juni, Cassell mendesak Departemen Kehakiman AS untuk mendenda Boeing lebih dari US$24 miliar (Rp391,2 triliun).

Zipporah Kuria yang kehilangan ayahnya, Joseph, dalam salah satu kecelakaan fatal tersebut mengatakan bahwa pembelaan itu adalah "kekejian yang mengerikan."

"Kekeliruan keadilan adalah pernyataan yang meremehkan untuk menggambarkan hal ini,’ katanya. ‘Saya berharap, jika hal ini terjadi lagi, Departemen Kehakiman AS diingatkan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti dan malah memilih untuk tidak melakukannya."

Ed Pierson, direktur eksekutif Foundation for Aviation Safety (Yayasan Keamanan Penerbangan) dan mantan manajer senior di Boeing, mengatakan pembelaan itu "sangat mengecewakan" dan "kesepakatan yang buruk untuk keadilan."

"Alih-alih meminta pertanggungjawaban individu, mereka pada dasarnya hanya memberi mereka jalan keluar gratis."

Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat tiba di bandara Sukarno-Hatta setelah pesawat Lion Air JT 610 jatuh pada 2018. 

Dalam kesepakatan 2021 tersebut, Boeing juga setuju untuk membayar US$2,5 miliar (Rp40,7 triliun) untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk denda pidana $243 juta (Rp3,9 triliun) dan US$500 juta (Rp8,1 triliun) untuk santunan korban.

Kesepakatan itu membuat marah anggota keluarga korban yang tidak diajak berkonsultasi mengenai persyaratannya dan telah meminta perusahaan untuk diadili.

Staf senior di Departemen Kehakiman AS merekomendasikan penuntutan, seperti yang dilaporkan CBS News, mitra berita AS BBC, pada akhir Juni.

Pada sidang di bulan Juni, Senator Richard Blumenthal mengatakan dia yakin ada "banyak bukti" bahwa penuntutan harus dilakukan.

Pengacara keluarga korban mengatakan Departemen Kehakiman AS khawatir mereka tidak memiliki kasus yang kuat terhadap perusahaan tersebut.

Mark Forkner, mantan pilot teknis Boeing yang merupakan satu-satunya orang yang menghadapi tuntutan pidana terkait insiden tersebut, dibebaskan oleh juri pada tahun 2022. Pengacaranya berpendapat bahwa dia dijadikan kambing hitam.

Mark Cohen, profesor emeritus di Universitas Vanderbilt, yang telah mempelajari hukuman terhadap perusahaan, mengatakan jaksa penuntut sering kali lebih memilih kesepakatan pembelaan atau penundaan penuntutan, yang memungkinkan mereka untuk menghindari risiko persidangan dan dapat memberi pemerintah kekuasaan lebih besar atas perusahaan daripada hukuman biasa.

“Karena lebih mudah dibandingkan ke pengadilan. Ini meringankan beban jaksa penuntut. Namun, jaksa penuntut bisa jadi juga percaya ini sanksi yang lebih baik [karena] mereka mungkin dapat menerapkan persyaratan yang biasanya tidak ada dalam pedoman hukuman,” ujarnya.

Dia mengatakan tidak ada keraguan bahwa status Boeing sebagai kontraktor utama pemerintah AS berperan dalam menentukan bagaimana kelanjutan proses.

“Mereka harus memikirkan konsekuensi kolateral,” katanya. “Kasus seperti ini tidak bisa dianggap enteng.” Masalah dengan MCAS bukan pertama kalinya Boeing berurusan dengan hukum.

Boeing juga telah membayar denda jutaan dolar kepada Federal Aviation Administration sejak 2015 untuk menyelesaikan serangkaian klaim tentang manufaktur yang tidak tepat dan masalah lainnya.

Boeing terus menghadapi penyelidikan dan tuntutan hukum yang dipicu oleh insiden pada penerbangan Alaska Airlines di bulan Januari. (bbc)

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

SANCAnews.id – Ketua Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan dia telah mengajukan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel atas kejahatan perang di Gaza, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Senin (20/5/2024) Khan mengatakan ia yakin Netanyahu dan menteri pertahanannya Yoav Galant bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Kahn mengatakan bahwa dakwaan tersebut ditujukan untuk kejahatan “menyebabkan pemusnahan, menyebabkan kelaparan sebagai metode perang termasuk persetujuan pasokan bantuan kemanusiaan, dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam konflik”.

Ia menyatakan, bukti-bukti menumpuk terkait kejahatan perang Israel di Gaza. Hal itu diantaranya terungkap dari wawancara dengan penyintas dan saksi mata serangan brutal di Gaza, pakar, citra satelit, dan pernyataan pejabat Israel. “Termasuk dua pejabat yang diajukan untuk ditangkap,” katanya.

Kahn mengatakan dia juga mengajukan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammad Deif, dan Ismail Haniyeh.

Khan dituntut mengambil tindakan cepat terhadap para pemimpin Israel setelah menghadapi serangan pedas dari Rusia atas surat perintah penangkapan ICC terhadap Presiden Vladimir Putin terkait invasi Moskow ke Ukraina.

Pada Selasa (15/5/2024) Khan menanggapi dengan mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB ia tidak akan terpengaruh atau terintimidasi ketika timnya menyelidiki kemungkinan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza dan wilayah Palestina serta di Ukraina.

Duta Besar Libya untuk PBB, Taher El-Sonni, mengatakan kepada Khan jika kasus-kasus Libya yang sedang diselidiki ICC sangat kompleks sehingga tidak akan selesai hingga akhir tahun 2025, ia harus mengalokasikan upaya pengadilan untuk perang di Gaza.

El-Sonni mengatakan pasukan Israel melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. El-Sonni menegaskan dunia mengharapkan ICC "berani dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat rezim Israel yang berulang kali ingin melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina."

"Apa yang Anda tunggu, Tuan Khan?" tambahnya. "Tidakkah Anda melihat ancaman terhadap warga sipil, potensi ancaman terhadap warga sipil di Rafah dan pembantaian yang bisa terjadi kapan saja?"

El-Sonni merujuk pada serangan terbaru Israel di kota Rafah, Gaza selatan, tempat 1,2 juta warga Palestina mengungsi untuk mencari tempat yang lebih aman. Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina mengatakan pada hari Selasa bahwa hampir 450 ribu orang telah melarikan diri dari Rafah dalam seminggu terakhir, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman di mana pun di Gaza.

"Ini adalah ujian yang sebenarnya bagi ICC, apakah ICC dipolitisasi atau independen dan netral?" kata El-Sonni.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyebut ICC sebagai "badan boneka" yang dipolitisasi dan dikendalikan Barat, yang "sama sekali tidak ada hubungannya dengan keadilan."

Pada Maret 2023 lalu ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas dugaan kejahatan perang. ICC menuduh presiden Rusia itu bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina setelah invasi Rusia.

Dua bulan kemudian, Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Khan. ICC menyebut surat perintah itu "tidak dapat diterima."

ICC menambahkan surat perintah penangkapan itu tidak akan mempengaruhi pengadilan "dalam menjalankan mandatnya yang sah untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan paling berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan."

Nebenzia juga menuduh ICC tidak melakukan apa-apa sejak memulai pemeriksaan awal terhadap situasi di wilayah Palestina pada tahun 2015 dan penyelidikan formal pada tahun 2021.

"Dalam hal ini, kami bertanya-tanya apakah efektivitas ICC di jalur ini terpengaruh oleh fakta RUU bipartisan baru yang diajukan ke Kongres AS untuk memberikan sanksi kepada pejabat ICC yang terlibat dalam penyelidikan tidak hanya AS tetapi juga sekutunya," katanya kepada Dewan Keamanan.

Pekan lalu, dua anggota Kongres dari Partai Republik memperkenalkan "Illegitimate Court Counteraction Act" untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat ICC yang mengejar Amerika Serikat atau sekutunya, termasuk Israel. (republika)

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi/Net 

SANCAnews.id – Aksi pembakaran pagar pembatas Markas Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) di Yerusalem Timur dikecam keras oleh Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh ekstremis Israel di wilayah pendudukan sama sekali tidak dapat diterima, karena akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi keselamatan dan keamanan gedung serta personel PBB dan misi kemanusiaan lainnya.

"Indonesia mengutuk keras tindakan pembakaran yang dilakukan oleh warga ekstremis Israel di wilayah pendudukan terhadap Markas UNRWA di Jerussalem," tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam sebuah pernyataan di platform X.

Dikatakan bahwa aksi pembakaran dilakukan di depan tentara Israel. Pembiaran ini membuktikan bahwa Tel Aviv sebenernya bertanggung jawab atas serangan ekstremis di markas UNRWA.

"Peristiwa tersebut menambah daftar panjang kekerasan, pendudukan illegal dan berbagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel," cuit Kemlu RI.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bergerak meminta pertangungjawaban Israel atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukannya.

"Saatnya DK PBB,terutama negara pemegang veto, menunjukkan kepemimpinan & kebijaksanaannya demi keadilan,kemanusiaan & perdamaian," tegasnya.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di akun X pribadinya pada Jumat (10/5) mengatakan bahwa warga Israel sudah dua kali mencoba membakar pagar pembatas markas.

Diungkapkan, serangan itu terjadi saat petinggi UNRWA dan staf Badan-badan PBB lainnya berada di dalam markas.

"Malam ini, warga Israel dua kali membakar perimeter Markas Besar UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki," cuit Lazzarini, seperti dimuat AFP pada Jumat (10/5).

Meski tidak ada korban jiwa, kata Lazzarini, kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan parah di area luar ruangan.

Karena serangan tersebut, Lazzarini akhirnya memutuskan untuk menutup markas besar mereka di Yerusalem Timur hingga kondisi aman. (rmol)