SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo atau Jokowi/net

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mempertanyakan motif mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait intervensi kepala negara di lembaga antirasuah tersebut terkait kasus korupsi. kasus e-KTP mantan Ketua DPR Setya Novanto. 

“Kalau saya memahaminya, ini adalah wujud kekecewaan Agus Rahardjo atas buruknya institusi yang pernah dipimpinnya (KPK), baik soal Firli Bahuri maupun revisi UU KPK dan TWK,” kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto kepada Tempo, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut Agus, KPK di kepemimpinan Agus Rahardjo merasa tak pernah dilibatkan dalam revisi UU KPK. Kemudian, katanya, ketika seleksi capim KPK, KPK juga tidak dimintai masukan atas rekam jejak Firli Bahuri.

“Ketika pada akhirnya Firli ditetapkan sebagai tersangka, dan KPK sekarang rusak kredibilitasnya. Jadi akhirnya dia (Agus Rahardjo) speak up,” kata dia.

Sikap Jokowi yang justru mempertanyakan kembali maksud Agus Rahardjo menyinggung adanya intervensi KPK, menurut Agus Sunaryanto, karena Jokowi tak menduga adanya pembahasan itu di kemudian hari.

“Kalau memang benar terjadi (intervensi) sepertinya sudah disiapkan sejak awal skenario bahwa pertemuan itu tak pernah ada karena sesuai pernyataan AR, dia mengaku diundang sendiri dan tak lewat jalan yang biasa dilalui jika mau ketemu presiden. Tapi ini dugaan saya juga karena pastinya hanya Tuhan yang tahu,” ujarnya.

Sebelumnya menanggapi pengakuan Agus Rahardjo yang diintervensi, Jokowi mengatakan proses hukum politikus Golkar perihal dengan kasus tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun. “Terus untuk apa diramaikan itu? kepentingan apa diramaikan itu? untuk kepentingan apa?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.

Baru-baru ini, eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaga anti-rasuah mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam. Agus mengatakan, kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada 2017, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana sendirian.

Agus Rahardjo mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang membidik eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar tudingan ke Setya Novanto dihentikan.

"Saya masuk (ruangan) beliau (presiden) sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," kata Agus. (tempo)

Hasil Poling Sementara Capres-Cawapres Oleh VIVA Minggu 3 Desember 2023

SANCAnews.id – Hingga 72 hari jelang Pilres 2024 pada 14 Februari 2024, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN, paling banyak dipilih dalam poling yang digelar oleh VIVA.  Pasangan ini jauh meninggalkan lawannya, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua.

Hasil sementara poling, menempatkan pasangan yang diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, pada urutan ketiga atau paling buncit.

Hingga Minggu 3 Desember 2023, voters yang memilih AMIN sebanyak 30.291 suara. Jumlah yang memilih pasangan Koalisi Perubahan tersebut, terpantau sudah bertengger di urutan pertama poling sejak mulai dibuka. Belakangan voters semakin banyak memilih mereka.

Pada urutan kedua voting sementara VIVA, adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, KIM, ini meraup 9.669 suara.

Sedangkan duet Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang hasil undian KPU adalah nomor urut 3, juga bertengger di posisi ketiga atau juru kunci hasil poling sementara VIVA dengan meraup 3.055 suara. (viva)

Herdiansyah Hamzah alias Castro

SANCAnews.id – Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro menilai pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus korupsi e-KTP, telah mengkonfirmasi bahwa selama ini operasi pelemahan komisi antirasuah lahir dari kekuasaan.

"Presiden yang harusnya jadi panglima pemberantasan korupsi, justru paling depan membunuh KPK. Ini kan paradoks," ujar Castro saat dihubungi Inilah.com, Senin (4/11/2023).

Dari situ kemudian Castro menyimpulkan bahwa KPK era saat ini, tidak salah disebut sebagai alat gebuk kekuasan. Hal ini tercermin dari disahkan revisi UU KPK pada tahun 2019 lalu.

"Revisi yang didesain untuk menundukkan KPK, mengontrolnya di bawah kekuasaan pemerintah," jelas dia.

Ia pun berharap UU KPK dikembalikan seperti awalnya agar mengembalikan marwah lembaga anti rasuah yang indipenden.

"Awal kehancuran KPK dimulai dari revisi UU nya. Kalau mau KPK kembali sebagaimana harapan publik, KPK harus dikembalikan seperti semula," tandas Castro.

Sebelumnya Agus Rahardjo mengungkapkan soal intervensi dari Presiden Joko Widodo dalam proses penanganan perkara kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran 'biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian'. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (1/12/2023).

"Itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak 'hentikan'. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," lanjutnya.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan sprindik sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut.

"Saya bicara (ke presiden) apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), enggak mungkin saya memberhentikan itu," jelas Agus.

Agus merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-Undang KPK. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3. (inilah)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato saat rapat partainya di Majelis Nasional Besar Turki di Ankara, Rabu, (29/11/2023)

SANCAnews.id – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak tekanan AS untuk memutuskan hubungan historis Ankara dengan Hamas setelah operasi Hamas.

Para pejabat tinggi AS menyatakan keprihatinannya mengenai hubungan masa lalu ketika para pejabat tinggi Hamas mengunjungi Turki.

Meskipun wakil menteri Brian Nelson belum mendeteksi adanya aliran uang dari Turki untuk Hamas sejak 8 minggu lalu, ia tetap tegas berpendapat Ankara pernah memberikan dana bantuan kepada Hamas di masa lalu.

Oleh karena itu, ia khawatir adanya pendanaan dari Turki ke Hamas pada masa depan. Ia meminta untuk segera menggunakan undang-undang setempat untuk membatasi potensi transfer dana di masa depan.

Pada hari Sabtu, Erdogan mengatakan Washington sangat menyadari Turki tidak memandang Hamas sebagai organisasi teroris. Erdogan kemudian menekankan bahwa Hamas adalah partai politik di Palestina.

“Pertama-tama, Hamas adalah realitas Palestina, mereka adalah partai politik di sana dan mereka mengikuti pemilu sebagai partai politik dan menang,” katanya, dikutip dari macaubusiness.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri di Ankara dibuat hanya untuk rakyat Turki.

“Kami membentuk kebijakan luar negeri kami di Ankara dan merancangnya hanya berdasarkan kepentingan Turki dan harapan rakyat kami,” kata Erdogan.

Menurutnya, langkah kebijakan luar negerti Turki adalah kebijakan yang tepat dalam konflik kemanusiaan ini. Ia juga berharap, pejabat tinggi AS menghargai keputusan Turki dalam hal ini.

“Saya yakin lawan bicara kami menghargai langkah kebijakan luar negeri Turki yang konsisten dan seimbang dalam krisis dan konflik kemanusiaan," terangnya.

Erdogan Minta Netanyahu Harus Segera Diadili

Presiden Erdogan mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus diadili karena menjadi 'penjahat perang'.

“Kami tidak akan membiarkan isu Israel memiliki senjata nuklir dilupakan,” kata Erdogan dalam pidato pembukaannya pada pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, dikutip dari Anadolu.

Ia mengatakan, Neranyahu terus mencoba mengabaikan kematian di Gaza. Menurutnya, Israel adalah penjahat dalam konflik kemanusiaan ini.

“Israel bukan hanya seorang pembunuh tetapi juga seorang pencuri,” kata Erdogan.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Israel tidak lagi meluncurkan serangan di Gaza.

“Kita tidak bisa membiarkan Israel menduduki Gaza sekali lagi," tambahnya.

Ia juga meminta pengubahan stuktur global.

“Ada struktur global yang bertindak berdasarkan kemauan beberapa negara. Struktur PBB yang korup perlu diubah," jelasnya.

Ia menegaskan Gaza merupakan wilayah Palestina sampai kapanpun.

“Gaza adalah wilayah Palestina. Gaza adalah milik Palestina dan akan tetap demikian selamanya,” jelasnya.

“Mereka yang menginvasi Gaza akan mencari tempat lain besok. Penjagal Gaza Netanyahu mengungkapkan bahwa dia memiliki cita-cita ekspansionis,” kata Erdogan.

Sebagai informasi, tentara Israel kembali mengebom Jalur Gaza pada Jumat pagi setelah menyatakan berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu.

Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza. 

Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza telah melonjak menjadi 15.523 sejak 7 Oktober. (tribun)

Berlian Idriansyah Idris (tengah).

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) bersama istrinya Selvi Ananda (kiri) dan sejumlah politisi dari partai politik pengusung Gibran berjalan kaki di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (3/12/2023)

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Nasional AMIN Said Didu pun mengomentari calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang salah menyebut asam folat untuk ibu hamil adalah asam sulfat.

Jika melihat cuitannya, Said Didu tampak kebingungan dengan ucapan Gibran. "Ibu hamil butuh asam sulfat? Ingin membunuh orang?" tanyanya melalui akun X pribadinya @msaid_didu dikutip Suara.com, Senin (4/12/2023).

Ucapan Gibran itu mendadak viral di media sosial. Pernyataan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut dilontarkan ketika dirinya menghadiri acara dialog dengan sejumlah influencer di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2023).

Awalnya, suami Selvi Ananda itu berbicara soal Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, Gibran menganggap penting untuk menyiapkan generasi masa depan sedari dini.

Karena itu, Gibran dengan pasangan capresnya yakni Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah program di Pilpres 2024.

Salah satunya ialah pembagian susu gratis bagi para pelajar. Lalu, keduanya juga menyiapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus ibu dan anak.

Kartu itu sengaja dibuat Gibran untuk dapat memonitor tumbuh kembang anak bahkan ketika masih di dalam kandungan.

"Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak, ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi gak, berat badannya tinggi badannya oke gak," kata Gibran dikutip Suara.com dari sebuah video TikTok @idrisbue pada Senin (4/12/2023).

Ucapan Gibran itu lantas menjadi sorotan salah satu warganet. Pemilik akun X @alwnif menyadari Gibran salah ucap yang seharusnya asam folat menjadi asam sulfat.

"Ini tim nya mas @gibran_tweet kurang persiapan apa gimana? 'asam sulfat untuk ibu hamil terpenuhi atau tidak' itu maksudnya apa?" cuitnya.

Asam sulfat sendiri merupakan bahan untuk membuat baterai. Sementara untuk ibu hamil ialah asam folat. Bukan hanya itu, pemilik akun X @BosPurwa juga turut menyenggol Gibran gegara asam sulfat.

"What, ibu hamil harus terpenuhi asam sulfat? Asam folat kali, loe kate ibu hamil batre mobil apa pake asam sufat segala! :)," cuitnya. (*)

Cawapres Gibran Rakabuming Raka/net

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani menilai kualitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di bawah standar, bahkan untuk anak seusianya.

Jadi menurut Buni Yani, yang memaksa dan mendukung Gibran untuk menjadikannya cawapres Prabowo Subianto jika menang Pilpres 2024 adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat.

"Kualitas Gibran di bawah standar, bahkan untuk anak muda milenial seusianya. Yang memaksakan Gibran dan setuju dia jadi pemimpin NKRI yang begini luas adalah orang-orang yang hilang akal," ungkapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sementara itu, hasil survei Y-Publica mengungkapkan bahwa Pilpres 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pemenangnya adalah Pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka elektabilitas di angka 50,2 persen.

"Pasangan Prabowo-Gibran bakal memenangi Pilpres 2024 yang kemungkinan akan berlangsung hanya dalam satu putaran," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/12/2023) dikutip dari Suara.com.

Sementara itu, pasangan calon lainnya tertinggal dengan selisih elektabilitas relatif cukup jauh. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. meraih 23,4 persen, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 17,9 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 8,5 persen.

Menurut Rudi, terjadi lonjakan signifikan elektabilitas Prabowo ketika dipasangkan dengan putra sulung Presiden RI Joko Widodo yang masih menjabat Wali Kota Surakarta. Pada survei bulan Agustus dengan simulasi banyak nama, elektabilitas Prabowo masih berkisar 30 persen.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun untuk maju pada Pilpres 2024, Gibran dapat melaju dalam kontestasi pilpres dan mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

"Masuknya Gibran ke dalam gelanggang pilpres makin memberikan dorongan kuat bagi Prabowo, sebagai bentuk dukungan kuat Jokowi kepada mantan rival dua kali pilpres yang kini menjadi sekutu kuat dalam pemerintahan," tegas Rudi.

Sebelumnya, cawe-cawe Jokowi dengan memberikan endorsement masih tampak samar-samar, khususnya kepada Prabowo. "Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo mengerek elektabilitas hingga kemungkinan menang satu putaran," kata Rudi.(populis).

Mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi/Rep

SANCAnews.id – Mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi mengungkap kisahnya sesaat sebelum dirinya di-reshuffle dari kabinet Joko Widodo (Jokowi).

Ceritanya terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Shihab yang saat itu santer dituding sebagai organisasi intoleran dan radikal.

Dalam kanal YouTube EdShareOn, Fachrul menyebut dirinya direshuffle karena tidak setuju dengan pembubaran FPI.

"Saya bilang, kalau seandainya ada unsur radikal, kalau dia dalam FPI lebih mudah kita ngawasi. Tapi kalau kita bubarkan itu akan lebih susah ngawasinya. Akhirnya diputuskan, seminggu kemudian saya di-reshuffle,” seloroh Fachrul mengenang kisahnya, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (2/12).

Fachrul menilai FPI masih dibina, bahkan dirinya tidak pernah bergaul tidak mengikuti kajian FPI dan bertemu Habib Rizieq Shihab.

"Buat saya, membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam itu tidak semudah itu. Harus dengan kajian yang komprehensif, apalagi kemudian menurut saya, ndak ada ancaman dari dia yang ditakuti," ungkapnya.

"Saya selalu bersikap, pak nda perlu dia dibubarkan, cukup dibina dan gak ada masalah, bukan ancaman buat saya. Kalau menurut pandangan saya begitu," tambah dia.

Terlebih, sang istri justru mendukung langkah Fachrul untuk tidak membubarkan FPI.

"Istri saya bilang, kalau papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, papa pasti 100 persen di-reshuffle. Tapi menurut saya, kata istri saya itu pilihan terbaik. Kalau nggak, papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan," ungkapnya lagi.

Fachrul mengaku senang karena tidak terlibat dalam pembubaran organisasi Islam yang memiliki massa yang begitu banyak itu.

"Saya senang, FPI dibubarkan pada saat saya tidak menjadi Menteri Agama lagi. Kembali saya garis bawahi, saya tidak pernah ikut pengajian FPI, tapi saya punya idealisme, prinsip seperti itu. Dan kami senang pada saat reshuffle kita ketawa saja," pungkasnya.(rmol)

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist

SANCAnews.id – Tak hanya kasus KTP elektronik atau e-KTP, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melindungi anak-anaknya, seperti dilansir dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Jokowi turun tangan menghentikan kasus e-KTP yang menjerat. Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto (Setnov).

"Menurut saya, klaim Agus Raharjo sebagai mantan Ketua KPK itu benar adanya. Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Apalagi Agus juga singgung revisi UU KPK. Di mana KPK di bawah presiden seperti saat ini itu benar adanya," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/12).

Apalagi, kata Muslim, saat ini Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Kemunculan Agus Rahardjo diyakini sengaja untuk membuka kasus yang selama ini tertutup terkait kasus KTP-el.

Kebenaran pernyataan Agus soal ada intervensi Jokowi ke KPK semakin nyata ketika KPK saat ini tidak memproses laporan Ubedilah Badrun soal dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

"Jadi Jokowi berhasil lindungi anak-anaknya, Gibran dan Kaesang dalam laporan Ubedilah itu bukti intervensi Jokowi langsung ke KPK," pungkas Muslim.(rmol)

SANCAnews.id – Pengamat ekonomi dan politik Anthony Budiawan mengungkapkan, rakyattak percaya dengan bantahan Istana terhadap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait Presiden Joko Widodo yang meminta penghentian kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Dalam bantahannya, pihak Istana menegaskan tidak bertemunya Agus Rahardjo dan Jokowi menandakan mereka menganggap cerita tersebut bohong, padahal menurut Anthony, tidak ada orang waras yang berani mengarang hal seperti itu.

"Tidak ada orang waras berani mengarang bertemu presiden dan cerita diminta hentikan kasus korupsi. Istana membantah: cerita tersebut bohong! Artinya fitnah? Rakyat tidak percaya bantahan istana: lebih percaya cerita Agus Rahardjo, ketua KPK 2015-2019," ujar Anthony dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut pernah dipanggi Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Ari mengatakan pihaknya telah memerika riwayat agenda pertemuan antara Jokowi dengan Agus, namun di dalam agenda pertemuan tersebut tidak ada atau tidak pernah terjadi.

"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden," kata Ari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (1/12).

Ia pun meminta publik untuk melihat realita dalam kasus Setnov, dimana proses hukum terhadap mantan Ketua DPR RI itu tetap berjalan dan sudah mencapai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Ari menekankan pada tahun 2017, Jokowi meminta dengan tegas agar Setnov mengikuti proses hukum di KPK. "Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik," kata dia.(populis)

Kapten Timnas Amin (Anies-Muhaimin) Sumut, Edy Rahmayadi

SANCAnews.id – Mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memilih mendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, ketimbang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang notabene mantan senior dan atasannya.

Hal itu diungkapkan Edy saat mendampingi Anies menghadiri haul ke-21 guru Saidi Syekh H. Amir Damsar Syarif Alam di Pondok Pesantren Persulukan Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Qubis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/12).

"Secara emosional Prabowo mantan atasan saya. Secara emosional yang memberikan partai, perahu untuk saya menjadi gubernur adalah pak Prabowo," kata Edy.

"Tapi demi bangsa yang sama-sama kita cintai, saya berpandangan berbeda," sambung Edy yang saat ini ditunjuk sebagai Kapten Timnas Amin (Anies-Muhaimin) Sumut.

Dia menginginkan, republik ini dipimpin figur yang memiliki akhlak nabi yakni sidiq, amanah, tablig dan fatanah. Sosok tersebut jatuh pada Anies Rasyid Baswedan.

Edy mengaku memiliki kesamaan pandangan dengan Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal perubahan.

"Perubahan untuk lebih sejahtera, (karena) sampai di padang mahsyar pun nanti dituntut pemimpin-pemimpin yang adil," pungkasnya. (rmol)

SBY - Dokter Tifa /Ist

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sangat menyayangkan pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kemampuan pasangan nomor dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, SBY menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran lebih mampu dan siap memimpin Indonesia dibandingkan pasangan lainnya, sehingga menurut Dokter Tifa, Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat itu telah tertipu dan menuju akhir yang buruk.

"Kenapa akhirnya jadi ikut-ikutan menuju su'ul khatimah, Pak @SBYudhoyono? Padahal anda Presiden yang gemilang, Jendral, Doktor. Kenapa bisa dibodohi orang bodoh hanya karena hubuddunya? Sholat Taubat atuh, Pak," ujarnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan kepada para kader dalam rangka temu kader Partai Demokrat di restoran Aroem, Kamis (30/11/2023) malam, untuk tidak menghina kubu lawan.

"Saya sampaikan kepada mereka, berjuanglah dengan baik, dengan cara yang baik, tidak perlu menjelek-jelekkan yang lain, partai lain, capres lain. Sampaikan saja, misalkan mengapa Demokrat mendukung capres Prabowo-Gibran," kata SBY, dilansir detikJateng, Kamis (30/11/2023).

SBY mengatakan ketiga pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 merupakan para tokoh baik dengan niat baik, namun baginya Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang lebih mampu serta siap untuk memimpin tanah air.

"Walaupun tiga pasangan itu sama-sama baik, sama-sama punya niat baik, sama-sama tokoh, Demokrat mengusung Prabowo-Gibran karena kami yakin Prabowo lebih cakap, lebih mampu, dan lebih siap memimpin Indonesia," ujar SBY.

Ia juga menyatakan hubungannya dengan pasangan lainnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada dalam kondisi baik. 

"Kita solid sudah mendukung ke pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran, meskipun itu sahabat-sahabat saya juga, Pak Ganjar juga hubungannya baik dengan saya, Pak Mahfud juga baik, Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar," ucap SBY. (populis)

Habib Rizieq Shihab/Net

SANCAnews.id – Sikap tegas terhadap kemerdekaan Palestina disuarakan petinggi Front Persatuan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dalam pesan yang dibagikan pada Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (2/12).

Dalam pesan yang disampaikan menantunya Muhammad Bin Husein Alatas, Habib Rizieq bahkan meminta Pemerintah dan TNI-Polri menindak tegas pendukung Israel yang berdiri di tanah Indonesia.

“Saya bersama umat memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden RI dan jajaran Polhukam RI, termasuk TNI dan Polri serta Kejaksaan RI segera menindak tegas siapa pun, dari kelompok manapun di NKRI yang secara vulgar membela zionis Israel,” tegas Habib Rizieq dalam pesannya.

Bagi Habib Rizieq, mendukung Israel sama saja melanggar konstitusi. Mereka juga wajib ditindak tegas oleh negara.

“Semoga pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat sesuai amanah perundang-undangan,” demikian tutup Habib Rizieq. (rmol)

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

SANCAnews.id – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengaku sudah meminta kepada Presiden Jokowi kenaikan tunjangan lauk pauk (ULP) prajurit TNI.

Sebab, saat ini ULP prajurit TNI masih di bawah standar yakni hanya Rp 88 ribu. Sedangkan untuk Polri, Agus mengatakan ULPnya mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu.

Karenanya kata Jenderal Agus, ia meminta ke Jokowi paling tidak uang lauk pauk bagi prajurit TNI disamakan dengan Polri.

Agus enyebut kenaikan ULP bagi prajurit sejalan dengan visi misinya selaku panglima, yakni menjadikan TNI yang profesional.

Menurut Agus permintaan tersebut disampaikannya ke Jokowi pada saat Rapat Terbatas dengan Jolowi yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Kepala Bappenas, dan Kapolri dua hari lalu.

"Saya menyampaikan (ke presiden) bahwa uang lauk pauk prajurit itu masih di bawah standar. Rp 88 ribu. Kalau dibandingkan dengan Polri itu sangat jauh. Polri sudah Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Sehingga saya sampaikan. Dan beliau menyetujui," kata Agus dikutip dari Tribunnews.

Agus berharap hal tersebut dapat terwujud sebelum tahun 2024.

"Jadi ada waktu sebelum tahun 2024 mudah-mudahan terealisasi untuk ULP prajurit bisa disamakan dengan Polri," kata dia.

“Sesuai visi dan misi saya yaitu TNI yang profesional tentunya kita harus well-paid,” kata Agus di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Agus juga mengatakan akan mendorong prajuritnya mendapatkan perlengkapan yang modern atau well-equipt.

"Kemudian juga well-equipt, akan dilengkapi dengan perlengkapan yang modern. Tentunya kita menggandeng inhan yang ada di negara kita. Produk dalam negeri," kata Agus.

Sebelumnya  Agus memastikan akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya.

Menurut Agus, satu di antaranya adalah terkait uang lauk pauk (ULP) bagi prajurit. Karenanya ia akan mengajukan usulan kenaikan ULP tersebut ke Kementerian Pertahanan secara bottom-up atau dari bawah ke atas.

"Kita akan berikan ULP, terutama ULP yang memadai. Nanti kita akan ajukan secara buttom up ke Kementerian Pertahanan," kata Agus usai Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Rabu (22/11/2023).

Selain itu, kata Agus, ia juga akan memastikan para prajuritnya terlatih dengan baik (well-trained) baik secara individu maupun kelompok. (wartakota)

SANCAnews.id – Fachrul Razi hanya 14 bulan menjadi menteri agama. Belakangan terungkap, dia di-reshuffle gara-gara menolak perintah Presiden Jokowi membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI). 

Pada Senin, 16 November 2020, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas. Berdasarkan undangan, agenda rapat kabinet tersebut pembubaran FPI. 

Menteri Agama, Fachrul Razi, salah satu yang diundang. Sebelum berangkat ke Istana, mantan kepala staf umum ABRI 1998-1999 itu sempat memperlihatkan undangan kepada istrinya. 

“Mam, ini ada sidang kabinet terbatas. Topiknya hebat banget. Pembubaran FPI. Ada saran nggak Mam?” kata Fachrul Razi ketika itu. 

“Pap, kalau papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membinanya, papa pasti 100 persen di-reshuffle,” jawab Anni Sulistiowati, istri Fachrul Razi. 

“Tapi menurut saya, itu pilihan terbaik. Kalau nggak, papa malu sama umat Islam. Malu sama orang Aceh,” lanjut istrinya. 

Tak sampai di situ, istrinya melanjutkan, keluarga bangga Fachrul Razi jadi menteri agama. Tapi, jauh lebih bangga suaminya itu jadi jenderal bintang empat. Jenderal penuh. 

Alasannya, untuk menjadi menteri, orang-orang yang dekat presiden berpeluang diangkat. Namun, untuk menjadi jenderal, berkarier 32 tahun di TNI, tidak semua orang bisa mencapai level itu. 

Itu sebabnya, langkah Fachrul Razi menuju Istana saat itu menjadi lebih ringan. Dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk diganti dari menteri agama walau baru menjabat setahun lebih sedikit. 

Dalam rapat kabinet itu, hadir sejumlah menteri dan kepala badan. Ternyata semua bulat berpendapat FPI harus dibubarkan.

Fachrul Razi bertahan sendirian. Dia mengemukakan sejumlah alasan menolak membubarkan FPI. Dia menganggap FPI tidak berbahaya. Tidak perlu dibubarkan, cukup dibina. 

Mantan gubernur Akademi Militer itu juga menepis anggapan FPI radikal. Kalaupun ada, dia mengaku tidak sulit melakukan pembinaan. 

“Saya katakan, kalau dia dalam wadah ormas FPI, itu lebih mudah dibina ketimbang berada di luar (organisasi),” lanjutnya dalam sebuah podcast yang dikutip Jumat, 1 Desember 2023. 

Rapat kabinet itu akhirnya tidak melahirkan kesimpulan. Peserta rapat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden. Kira-kira sepekan kemudian, Fachrul Razi akhirnya benar-benar di-reshuffle. 

Pada 23 Desember 2020, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama. GP Ansor selama ini dikenal anti dengan FPI. 

“Saat itu (ketika di-reshuffle) kita ketawa-ketawa aja karena sudah tahu (akan di-reshuffle),” cerita mantan kepala staf Kodam VII/Wirabuana itu. 

Selepas jadi menteri agama, pria yang pernah menjabat wakil panglima TNI 1999-2000 itu mengaku sempat ditawari Jokowi jadi duta besar. Namun, Fachrul menolak. 

Dia beralasan ingin lebih banyak menemani cucu-cucunya di Indonesia. Mendengar alasan itu, Presiden Jokowi hanya berkata, “Terima kasih.

”Setelah Fachrul Razi lengser, pemerintah resmi membubarkan FPI pada Rabu, 30 Desember 2020. 

Aparat kepolisian mencopoti baliho bertuliskan FPI maupun yang bergambar Rizieq Shihab di kawasan Petamburan yang merupakan markas FPI. (herald)

Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SANCAnews.id – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Anies, manfaat IKN hanya dirasakan oleh penyelenggara negara, bukan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).

Dia menjelaskan, saat ini lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.

Sehingga, Anies mendorong pentingnya Indonesia melakukan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur kebutuhan dasar rakyat.

Partai pengusung Anies, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah mengkritisi pembangunan IKN.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu berharap tak melanjutkan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota ke IKN jika terpilih menjadi presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS. Dia berharap Anies dapat mengakomodir aspirasi tersebut.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain,” kata Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.

Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika menang di Pileg 2024. (tribun)

Ketua YLBHI Muhammad Isnur/Ist

SANCAnews.id – Ketum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menduga kuat Presiden Jokowi telah menghambat penegakan hukum (Obstruction of Justice) dalam kasus tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi yang dimaksud adalah megakorupsi e-KTP yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto. Hal ini berdasarkan pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku Jokowi telah memerintahkan KPK menghentikan kasus korupsi e-KTP.

Menurut dia, tindakan Jokowi menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana serius. Tindakan obstruction of justice adalah tindakan yang menabrak dan berkontradiksi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pada Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa obstruction of justice ialah tindakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

“Ini merupakan tindakan penghinaan pada pengadilan karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum,” ucap Isnur dalam keterangannya, Sabtu (2/12).

Seiring dengan terbukanya kasus tersebut, kata dia, KPK perlu segera melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Korupsi e-KTP.

“Terlebih jika hal tersebut dilakukan secara langsung oleh presiden sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, perbuatan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945,” kata dia.

Dalam pasal tersebut berbunyi “Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

“Pengakuan Agus Raharjo ini juga menyingkap upaya sistematis pelemahan dan penghancuran KPK,” tuturnya.

Atas dasar itu, YLBHI mengeluarkan tuntutan sebagai berikut:

1. Pengusutan tuntas kasus korupsi E-KTP, terlebih dengan temuan baru yang diduga melibatkan Presiden Jokowi

2. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Obstruction Of Justice, termasuk diduga melibatkan Presiden Jokowi

3. Kepada MPR/DPR menetapkan bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan perbuatan tercela dan diproses melalui DPR kemudian ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Tidak memperpanjang jabatan Pimpinan KPK periode ini, di mana seharusnya sudah ada pemilihan

5. Mengembalikan Independensi, Kekuatan, dan posisi KPK, dengan mengembalikan UU KPK ke UU Sebelumnya

6. Menetapkan bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan Firli Bahuri bersama dengan pemerintah seperti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah produk cacat hukum dan harus dibatalkan.

YLBHI memandang kecacatan tersebut bersumber dari Kebijakan Pemerintah Jokowi dengan politik barter yang dilakukan. (jpnn)

KPU menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 ini. Demi membantu Gibran?

Oleh: Anthony Budiawan

MAJALAH TEMPO menyebutnya ‘Anak Haram Konstitusi’. Merujuk tiket pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden 2024 yang terbukti melanggar moral, etika, dan hukum, oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, sekaligus paman Gibran.

‘Perlindungan’ kepada Gibran sepertinya tidak berhenti sampai di situ. Gibran tampaknya akan terus ‘dikawal’ sampai proses Pilpres selesai. Karena Gibran masih sangat ‘mentah’. Kalau tidak dikawal, dipastikan akan menjadi blunder yang memalukan.

Mungkin karena alasan ini, KPU menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 ini. Demi membantu Gibran?

Sebelumnya, debat Calon Presiden terpisah dengan debat Calon Wakil Presiden. Ada debat khusus Calon Presiden yang tidak dihadiri Calon Wakil Presiden. Dan ada debat khusus Calon Wakil Presiden yang tidak dihadiri Calon Presiden.

Dengan demikian, masyarakat bisa menilai kualitas setiap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres.

Sekarang, di Pilpres 2024, KPU mengubah format debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini, dengan menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden.

Keduanya dijadikan satu. Semua debat akan dihadiri oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Tidak ada debat khusus antar Calon Presiden, atau antar Calon Wakil Presiden.

Ketua KPU, Hasyim Asyari beralasan, perubahan format dan penghapusan debat khusus Calon Wakil Presiden ini sudah sesuai Undang-undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Alasan KPU ini tidak benar. Alias bohong.

Karena, Pasal 277 ayat (1) UU Pemilu secara lengkap, ditambah dengan penjelasan, berbunyi: “Debat Pasangan Calon …. dilaksanakan 5 (lima) kali”, masing-masing dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk Calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk Calon Wakil Presiden.

Penjelasan UU Pasal 277 ayat (1) berbunyi: Yang dimaksud dengan debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali adalah dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden.

Oleh karena itu, menggabungkan debat Calon Presiden dengan debat Calon Wakil Presiden, atau menghilangkan debat khusus Calon Presiden, atau debat khusus Calon Wakil Presiden, tentu saja melanggar UU Pemilu ini, yang secara tegas memisahkan debat Calon Presiden sebanyak 3 kali dan debat Calon Wakil Presiden sebanyak 2 kali.

Artinya, perubahan format debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, dan penghapusan debat khusus Calon Wakil Presiden, untuk Pilpres 2024 harus dibatalkan karena melanggar UU Pemilu, dan melanggar konstitusi.

Format debat harus dikembalikan sesuai UU Pemilu, dengan 3 kali debat Calon Presiden dan 2 kali debat Calon Wakil Presiden.

KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu seharusnya bersikap netral, jujur dan adil, serta tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden, dengan sengaja melanggar UU Pemilu, berarti KPU tidak lagi netral, dan telah bertindak untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

Karena itu KPU melanggar perintah Pasal 22E ayat (1) UUD: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Sebagai konsekuensi, semua anggota KPU harus dinonaktifkan dan diberi sanksi, karena telah membahayakan proses Pemilu, demokrasi, dan masa depan bangsa.

Bagi Ketua KPU yang dengan sengaja telah melakukan pembohongan publik, melanggar UU dan konstitusi harus diberi sanksi seberat-beratnya, dan dilarang menduduki jabatan publik selamanya. Karena, pelanggaran konstitusi merupakan wujud pengkhianatan terhadap negara.

Rakyat menuntut, semua kerusakan demokrasi ini harus segera dihentikan. DPR harus memanggil KPU secepatnya, dan membatalkan Peraturan KPU tersebut yang melanggar UU Pemilu.

Akumulasi pelanggaran hukum ini bisa memancing kemarahan rakyat, yang bisa memicu chaos. 

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan

SANCAnews.id – Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan kaget sekaligus menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan debat khusus calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya, diakui Anies, KPU memutuskan hal tersebut secara sepihak tanpa berdiskusi dengan kubu calon presiden Anies Baswedan-Cawapres Muhaimin Iskandar.

"Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Pengalaman kami selalu tiga-tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama," kata Anies usai berbicara dalam Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP) 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat , Sabtu (12/12/2023).

Dia menjelaskan, keputusan KPU itu sejatinya tidak elok. Mengingat, debat khusus cawapres seharusnya tetap digelar agar rakyat bisa mengenali lebih dekat cawapres dari masing-masing pasangan calon.

"Perlu ada forum untuk capres yang rakyat bisa memperbandingkan, lalu perlu ada forum untuk cawapres, biar rakyat juga memperbandingkan, dan itu cara memberikan penghormatan kepada rakyat," tuturnya.

Anies menekankan, rakyat merupakan  memegang kekuasaan. "Biarkan rakyat mengetahui secara lengkap rinci capres maupun cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024."

Sebagai informasi, KPU pada Senin (13/11/2023) menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2024.

Berdasarkan hasil undian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 yang berlangsung di KPU RI, Selasa (14/11/2023), pasangan Anies Baswedan-Muhaimmin Iskandar mendapatkan nomor urut 1.  Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka dengan nomor urut 2. Sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3

Saat ini, tahapan pemilihan anggota legislatif dan pilpres sudah memasuki masa kampanye. Adapun pemungutan suara bakal digelar 14 Februari 2024. (inilah)

Kampanye perdana Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berlangsung meriah di Lapangan Primajasa Exhibition Center, Tasikmalaya, Jawa Barat.

SANCAnews.id – Kampanye pertama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, berlangsung meriah di Lapangan Primajasa Exhibition Center, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra itu diarak pendukungnya dari kawasan Priangan Timur.

Momen tersebut terjadi saat Prabowo menyampaikan orasi kebangsaan. Ia meminta agar lagu-lagu Sunda diputar sebagai hiburan bagi warga.

"Putarin lagu Sunda," kata Prabowo di lokasi, Sabtu (2/12).

Tim hiburan kemudian memainkan musik lagu berjudul Eneng Geulis. Saat alunan lagu berdendang, Prabowo sempat berjoget silat dan joget gemoy seperti ciri khasnya.

Prabowo juga menyalami para pendukungnya. Tak lama dari itu, Prabowo tiba-tiba berjalan ke arah pendukungnya. Prabowo langsung diarak berkeliling di depan panggung hampir 5 menit lamanya.

Setelah itu mantan Danjen Kopassus ini perlahan menuju mobilnya. Sambil meninggalkan lokasi, Prabowo terlihat membagi-bagikan kaos. Dia berdiri di sunroof mobilnya, lalu melemparkan baru satu per satu.

Diketahuu, Prabowo menjalani kampanye pertama kali pada hari ini, Sabtu (2/12). Meski kampanye sudah dimulai sejak beberapa hari lalu, Prabowo memilih belum mengambil cuti, dan tetap bertugas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Pada kegiatan kampanye pertama ini, Prabowo memilih wilayah Jawa Barat sebagai target. Lokasi konkretnya adalah mengunjungi beberapa pondok pesantren.

“Pak Prabowo akan mulai melakukan kegiatan penuh seharian sebagai Capres di hari Sabtu, 2 Desember, dengan melakukan kampanye di Tasikmalaya, Jawa Barat,” kata Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono.

Menurut Budisatrio, Jawa Barat sebagai provinsi dengan basis pemilih terbanyak memiliki tempat khusus di hati Prabowo. Oleh karena itu, Prabowo ingin menemui para konstituennya.

“Pak Prabowo sangat mencintai Jawa Barat dan juga sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Di dua Pilpres sebelumnya Pak Prabowo selalu unggul, dan kita optimis di 2024 juga akan seperti itu," jelasnya.

Kegiatan Prabowo di Tasikmalaya, akan lebih banyak diisi dengan kegiatan silaturahmi dengan pemuka agama dan bertemu dengan masyarakat serta para pendukung. (jawapos)

Baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD dirusak orang tak dikenal dibenarkan Sekretaris DPC Partai PDI-P Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi.

SANCAnews.id – Informasi reklame Ganjar-Mahfud MD dirusak oleh orang tak dikenal dibenarkan Sekretaris DPC Partai PDI-P Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi.

Dia membenarkan adanya kerusakan pada baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali dan tiga baliho Ganjar-Mahfud dirusak oleh orang tak dikenal atau OTK.

Selain baliho capres Ganjar-Mahfud, ada baliho bergambar caleg DPR RI dari PDIP IGA Diah Werdhi Srikandi dan caleg DPRD Jembrana dapil Mendoyo, Ni Made Sri Sutharmi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana, dan tiga baliho yang dirusak bersanding dengan baliho caleg partai politik lainnya.

"Iya itu, terjadi di Kecamatan Mendoyo, Desa Pohsanten," kata Sri Sutharmi, saat dihubungi, Sabtu (2/12/2023) sore.  

Selain dirusak, baliho Ganjar itu sempat dibakar dan pengerusakan itu diperkirakan terjadi pada Sabtu (2/12/2023) dini hari tadi. "Saya taunya tadi pagi. 

Jadi kejadiannya diperkuat sebelum subuh antara jam 12 dan 3 pagi. Kita tidak bisa memastikan itu, tapi perkiraannya seperti itu," ujarnya. 

"Iya baliho dirusak dirobek, dan robekannya itu ada rencana dibakar dan memang sudah dibakar tapi sedikit, karena tadi malam katanya itu turun hujan tidak jadi dibakar tetapi ada bukti sengaja dibakar," ungkapnya.

 Ia menyebutkan, bahwa baliho tersebut sudah dipasang sejak tanggal 28 November 2023 kemarin bertepatan masa kampanye. Namun, pihaknya menyatakan untuk di daerah lainnya di Jembrana tidak ada laporan pengerusakan baliho dan hanya di tempat itu saja. 

"Mulai tanggal 28 kemarin, masa kampanye. Sementara sampai saat ini tidak (ada pengrusakan lain), hanya di tempat itu saja, hanya satu kejadian," jelasnya. 

Ia menyatakan, dengan adanya peristiwa tersebut pihaknya telah melaporkan secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polres Jembrana, Bali. "Kami sudah melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu secara resmi dan tertulis Kabupaten Jembrana. 

Kemudian, juga kepolisian Polres Jembrana juga kami sudah berbuat untuk ditindaklanjuti. Sekarang sudah diatensi oleh polres dan bawaslu," ujarnya. 

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa soal dugaan motif pengerusakan baliho tersebut masih menunggu hasil investigasi dari Bawaslu dan Polres Jembrana, Bali. 

Namun, dari informasi yang didapatkan bahwa sebelum terjadi pengerusakan ada sejumlah anak-anak muda kumpul dan berada di lokasi tersebut. 

"Kami tidak bisa memprediksi (siapa pelakunya). Karena, kebetulan malam itu konon dan yang saya dengar dari masyarakat, ada beberapa anak-anak muda yang sedang kumpul-kumpul di lokasi tersebut. Apakah ada kesengajaan atau tidak, kita sedang menunggu investigasi dari kepolisian dan bawaslu," ujarnya. (tvone)

Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan

SANCAnews.id – Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan mengunjungi Israel 'atas permintaan dan undangan' para penyintas dan keluarga korban serangan Hamas pada 7 Oktober, kata ICC pada Kamis (30/11/2023). Kedatangan Jaksa juga mencari bukti pidana terkait serangan Hamas pada 7 Oktober, dan balasan Israel terhadap Gaza setelahnya.

"Kunjungan ini, meskipun tidak bersifat investigasi, merupakan kesempatan penting untuk mengekspresikan simpati kepada para korban dan terlibat dalam dialog," tulis pengadilan tersebut di platform media sosial X.

Khan juga akan melakukan perjalanan ke Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, di mana ia akan bertemu dengan para pejabat senior Palestina, kata ICC.

Militan Hamas menawan sekitar 240 tawanan dari Israel selatan dalam serangan 7 Oktober yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menurut para pejabat Israel menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.

Sejak saat itu, serangan udara, laut, dan darat Israel yang tanpa henti dan tanpa pandang bulu telah menewaskan lebih dari 15.000 orang, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.

Gencatan senjata selama hampir seminggu yang telah menghentikan pemboman Israel yang mematikan selama berminggu-minggu akan berakhir pada hari Jumat, meskipun saat ini ada upaya untuk memperpanjangnya.

Qatar, yang telah memimpin negosiasi gencatan senjata yang didukung oleh Mesir dan AS, mengonfirmasi bahwa jeda tersebut telah diperpanjang selama satu hari 'di bawah kondisi yang sama seperti sebelumnya'.

Pengumuman ini muncul beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Israel pada Rabu (29/11/2023) malam, dan dengan tekanan yang meningkat untuk perpanjangan jeda.

Perjanjian gencatan senjata telah menghentikan sementara pertempuran di Gaza, di mana pihak berwenang mengatakan hampir 15.000 orang telah terbunuh dalam kampanye militer Israel. Pihak berwenang Israel mengatakan sekitar 1.200 orang terbunuh dan sekitar 240 orang disandera dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu di dalam wilayah Israel.

Perjanjian gencatan senjata memungkinkan perpanjangan waktu jika Hamas dapat membebaskan 10 sandera lagi dalam sehari, namun sebelumnya kedua belah pihak memperingatkan bahwa mereka siap untuk kembali bertempur. (inilah)

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan/Net

SANCAnews.id – Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menegaskan tidak pernah menggunakan buzzer.

Beragam hoax dan hujatan banyak diterima Anies Baswedan selama mengabdi di Ibukota. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat semangatnya kendur.

Berangkat dari hal tersebut, capres nomor urut 1 yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu pun berjanji tidak akan menggunakan buzzer jika terpilih menjadi pemimpin mendatang.

"Kalau kemarin (waktu jadi gubernur) pakai buzzer, nggak babak belur kayak begini kemarin," kata Anies saat hadiri dialog bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Anies memilih tidak banyak bicara dalam merespons berbagai tudingan buzzer. Sebab, Anies ingin membuktikan tuduhan tersebut dengan karya dan tindakan.

"Jadi kami merasa ke depan juga Insya Allah enggak akan pakai buzzer, menurut saya itu merusak," tegas capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Buzzer dapat diartikan orang atau kelompok yang melakukan pekerjaan menyebarkan informasi atau merekomendasikan produk jasa tertentu melalui media social.(rmol)