April 2019

Senin, April 29, 2019

 Ketua RAMPAS peduli terhadap korban banjir yang terjadi di Jabodetabek /Ist


Jakarta, SancaNews.Com - Relawan Aksi Mendukung Prabowo Sandi ( RAMPAS ) peduli korban bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di JABODETABEK. Minggu (28/4/19).


Wujud kepedulian RAMPAS terhadap korban banjir yang terjadi di Jabodetabek tersebut, RAMPAS mendirikan beberapa posko bantuan bencana untuk memudahkan bantuan warga semaksimal mungkin agar bantuan yang diberikan sampai ke masyarakat yang menjadi korban bencana.


T.Helmi Ketum RAMPAS di posko bantuan bencana yang terletak di Kramat Jati Jakarta Timur ketika di temui awak media ini menyampaikan, bahwa RAMPAS selalu ingin berbuat yanyg terbaik dan bertindak untuk kemaslahatan masyarakat diseluruh Indonesia karena tim RAMPAS telah mendirikan beberapa posko agar masyarakat yang terkena musibah dapat terbantu, baik bantuan penyelamatan, sandang dan pangannya.


“Saya sudah intruksikan keseluruh jajaran RAMPAS dimana pun berada harus selalu ringan tangan dan jangan berpangku tangan jika melihat saudara kita yang terkena musibah bencana harus bahu membahu dalam menyalurkan bantuan kepada saudara kita karena kita semua bersaudara,”  terangnya.


Dalam menangani bencana, Ketum RAMPAS juga mengimbau untuk tidak melihat Suku, Agama atau Ras, untuk membantu korban karena Indonesia adalah NKRI meskipun terdiri dari berbagai suku, adat, kelompok dan agama, pada saat bencana itu harus menunjukkan Persatuan sebagai anak-anak bangsa.
 

"Saya mendesak semua jajaran RAMPAS untuk menjaga persatuan dan persatuan untuk memperkuat persahabatan dan jangan sampai kita sebagai anak bangsa mau dibagikan dengan informasi yang belum tentu benar," tutup T. Helmi. (*)



Baca selengkapnya »

Sabtu, April 27, 2019
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Istimewa)
JAKARTA -- Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dan kantor Wali Kota Dumai Zulkifli AS, di Kota Dumai, Riau, Jumat (27/4). Dari penggeledahan itu, petugas menyita sejumlah dokumen terkait proyek dan anggaran.

Penggeledahan diketahui terkait penyidikan kasus suap terkait Dana Alokasi Khusus di sembilan kabupaten.

"Kami konfirmasi benar ada tim KPK yang ditugaskan ke Dumai hari ini melakukan penggeledahan di dua tempat, yaitu rumah dan kantor Wali Kota Dumai. Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen terkait proyek dan anggaran," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat, seperti dilansir Republika.

Namun, Febri belum menginformasikan lebih lanjut terkait perkara dan siapa tersangka terkait penggeledahan di Dumai tersebut. "Untuk informasi perkara dan tersangkanya, akan disampaikan pada saat konferensi pers secara resmi setelah beberapa kegiatan awal dari tim lakukan," ujar Febri.

Sebelumnya, Zulkifli AS pernah dipanggil KPK pada 7 Agustus 2018 sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo, dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Yaya telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan, karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di 9 kabupaten. Yaya terbukti dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Yaya terbukti menerima suap Rp 300 juta dari bagian Rp 3,1 miliar dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Taufik Rahman yang diperuntukkan anggota Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dalam pengurusan DAK dan DID. Dan dakwaan kedua, Yaya Purnomo dan pegawai Kemenkeu Rifa Surya menerima gratifikasi uang sejumlah Rp 6,529 miliar, 55 ribu dolar AS dan 325 ribu dolar Singapura karena mengurus DAK dan DID di sembilan kabupaten, salah satunya pengurusan DAK APBN 2017, APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai. Yaya dan Rifa meminta fee sebesar 2 persen dari anggaran dan disetujui Zulkifli. Kota Dumai memperoleh DAK Bidang Rumah Sakit sebesar Rp20 miliar. (*)
Baca selengkapnya »

Sabtu, April 27, 2019
Iluustrasi - Para petani. (Istimewa)
JAWA BARAT - Melalui pembangunan fasilitas pertanian dan pengembangan kewirausahaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya pendapatan para petani.

Kementerian BUMN bersama Bank BTN turut membangun unit penggilingan padi (rice milling unit/RMU), mengembangkan pertanian organik terintegrasi dan memberikan kredit usaha rakyat (KUR) bagi para petani. Purwakarta menjadi satu dari sembilan titik proyek percontohan untuk dilakukan di wilayah lainnya.

"Pendapatan dari RMU ini keuntungannya dibagi ke anggota Gapoktan sebesar 80 persen, sisanya 20 persen untuk operasionalnya. BTN menjadi pembina untuk nantinya penjualan beras dilakukan di BUMN Desa atau Bumdes," kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengunjngi RMU di Desa Taringgulandeuh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat.

RMU Desa Taringgulandeuh merupakan salah satu dari 3 RMU di Purwakarta yang dibangun oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai upaya perseroan dalam rangka mendukung program kewirausahaan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan usaha desa.

Pembangunan RMU ini merupakan bantuan Kementerian Pertanian yang diinisiasi atas kerja sama antar-pemangku kepentingan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Bank BTN melalui Mitra BUMDes Bersama Waponsa.

BTN berfokus mengembangkan kewirausahaan pertanian di 3 Kecamatan yakni Pasawahan, Pondok Salam, dan Wanayasa. Terdapat 145 kelompok tani dengan anggota mencapai 10.812 petani di 3 kecamatan tersebut.

Dengan program kewirausahaan pertanian ini, pendapatan kelompok tani di Desa Taringgulandeuh diharapkan meningkat, di mana masyarakat bisa menjual gabah dengan harga gabah Rp4.700 kg dari sebelumnya dengan harga Rp4.000 per kg.

Kenaikan harga jual gabah didorong oleh penggunaan mesin pengeringan padi yang optimal. Beras yang dihasilkan selanjutnya dijual di kisaran Rp11.000 dengan "offtaker" dari BUMDes Bersama.

"Jadi, jangan jual gabah lagi. Kalau hanya jual gabah, pendapatan minim, tetapi kalau dari penjualan beras, bisa meningkat. Jangan jual ke tengkulak, jangan diijon, jualnya ke BUMDes ya," kata Rini kepada warga Purwakarta.

Direktur Utama BTN Maryono yang turut hadir mendampingi Menteri BUMN mengatakan RMU di Kecamatan Kiarapedes tercatat memiliki kapasitas sebesar 1,5 ton per jam. RMU yang mulai beroperasi pada November 2018 tersebut telah menerima gabah dari Purwakarta dan sekitarnya. RMU ini pun mencatatkan hasil produksi sebesar 6-6,5 ton per hari.

"Kami selaku pembina dan ikut mendirikan BUMDes bekerja sama dengan Mitra BUMDes Bersama Waponsa. Kami juga memberikan fasilitas KUR untuk petani," tutur Maryono.

Sebagai bagian dari program kewirausahaan Petani, Bank BTN juga mendukung pembiayan bagi petani Purwakarta melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terintegrasi dengan Kartu Tani.

Seperti diberitakan Antara, Hingga saat ini tercatat sebanyak 2.393 kartu tani telah disalurkan dengan total penyaluran KUR tercatat sudah mencapai Rp1,6 miliar yang disalurkan ke petani di Purwakarta.



(ant)

Baca selengkapnya »

Jumat, April 26, 2019

PADANG, SNews - Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi dan menyambut baik dinilainya Lembaga Didikan Subuh Masjid Nurul Yaqin, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan yang mewakili Kota Padang pada ajang Penilaian Didikan Subuh Berpestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019.

 

Menurutnya, pelaksanaan didikan subuh di setiap masjid/musala memang menjadi salah satu upaya dalam pembentukan karakter generasi muda yang qurani di Kota Padang. “Banyak manfaat tersendiri melalui pelaksanaan kegiatan didikan subuh, terutama peserta didik dapat menampilkan bakat dan kemampuannya selama menempa ilmu pendidikan agama Islam di TPQ/TQA dan MDW/MDTA,” sebut Wali Kota Padang dalam sambutannya pada kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berpestasi Tingkat Sumbar di Masjid Nurul Yaqin tersebut, Minggu (21/4) ba’da subuh.

 

Mahyeldi pun juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama tim penilai yang memberikan penilaian di ajang tersebut. “Di samping penilaian tentu evaluasi dan arahan yang diberikan sangat bermanfaat bagi lembaga didikan subuh di Kota Padang, untuk dapat menyelenggarakan didikan subuh lebih baik dan meningkat lagi,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut wali kota yang juga seorang da’i itu juga menjelaskan tentang berbagai program kegiatan Pemko Padang dalam penguatan generasi muda sejauh ini. Salah satunya melalui Program 1821, program ini terus digelorakan bagi seluruh warga masyarakat Kota Padang selaku program penguatan keluarga, “Untuk program ini kita akan mengumrahkan bagi sebanyak 3 keluarga pelaksana program 1821 terbaik tingkat Kota Padang tahun ini. Untuk satu keluarga maksimal 4 orang anggota keluarga,” ungkapnya.

 

Ia pun juga mengungkapkan upaya menyiapkan generasi muda menyongsong bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. “Bonus demografi ini yaitu dimana nantinya penduduk Indonesia rata-rata berusia produktif (15-64 tahun) lebih banyak yaitu lebih 70 persen dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Bonus demografi jarang sekali terjadi di suatu negara, dan ini kesempatan bagi kita semua untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Semua butuh dukungan 3 komponen penting yakni pemerintah, keluarga dan masyarakat,” tukasnya mengakhiri.

 

Koordinator Tim Penilai Muchlis Bahar menyampaikan, pada Penilaian Didikan Subuh Berpestasi Tingkat Sumbar Tahun 2019 ini, Padang merupakan daerah yang ketiga dinilai dari 19 kabupaten/kota di Sumbar. Penilaian ini merupakan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar untuk memotivasi pendidikan berkarakter melalui kegiatan didikan subuh.

 

“Banyak hal yang kita nilai pada ajang ini. Terutama pemahaman dan penampilan peserta didik dalam berbagai hal, pengelolaan lembaga TPQ/TQA dan MDW/MDTA serta tingkat partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat mendukung pelaksanaan didikan subuh,” terangnya.

 

Dalam kesempatan itu juga hadir Camat Lubuk Kilangan Yalmasril, lurah, tokoh masyarakat dan bundo kanduang serta jamaah masjid setempat.(dv)


Baca selengkapnya »

Jumat, April 26, 2019


Padang, SNews- Perjuangan dalam meraih Kemerdakaan Bangsa Indonesia tidak lepas dari usaha tokoh kalangan ulama yang hafal Al-Quran. Banyak tokoh-tokoh yang berasal dari ulama yang hafal Quran ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia ini.  

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul saat memberikan sambutan wisuda Tahfizh Qur'an Angkatan IV Sekolah Dasar Qur'an (SDQU)  Perguruan Islam Ar Risalah di Gedung Olahraga Perguruan Islam Ar Risalah, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (20/04/2019).

Amasrul menambahkan, tugas generasi muda hari ini, bagaimana  mengisi kemerdakaan dengan hal-hal yang positif sehingga kemerdekaan itu dapat dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Disamping itu, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui hafal Quran.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan Ar Risalah yang telah mendidik dan mencetak generasi muda hafal Quran di Kota Padang,” jelas Amasrul. 

Lebih jauh dijelaskan, perkembangan tekonologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak. Untuk itu, orang tua berperan penting untuk mendidik agar terhindar dari pengaruh tersebut.

“Adanya gadjed, bagai dua sisi mata pedang. Disatu sisi bisa mendidik, disatu sisi  juga dapat memberikan pengaruh negatif. Melalui hafalan Quran dapat menjadi salah satu bentang anak kita dari hal tersebut,” ujar Amasrul.

Sementara itu, ketua panitia wisuda Indra Saputra mengatakan, proses wisuda ini diikuiti oleh murid kelas 2  sampai 6 yang berjumlah 274 orang siswa. “Khusus untuk kelas 6, diwisuda dengan seluruh hafalan selama sekolah disini,” jelasnya.

Ia menambahkan, wisuda yang dilaksanakan pada tahun ini mengalami peningkatan hingga 50 % dari 2018. “Pada 2018 kami mewisuda 187 murid, sekarang 274 murid. ini peningkatan yang cukup signifikan. Semua itu tidak lepas dari kepercayaan orang tua murid untuk mendidik anaknya disini,” sebutnya. (tf).

Baca selengkapnya »

Jumat, April 26, 2019


Padang, SNews - Wali Kota Padang Mahyeldi mendengarkan presentasi dari tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat (Sumbar) di kediaman resminya, Kamis (18/4).

Pembicaraan dalam kesempatan itu terkait bantuan warga Kota Padang yang akan disalurkan bagi korban bencana tsunami Selat Sunda khususnya di daerah Lampung dan sekitarnya.

Seperti diketahui, donasi yang digalang dari bantuan PNS dan warga Kota Padang itu akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah yang telah diluluhlantahkan oleh tsunami pada Desember 2018 itu. Untuk pengelolaan dana bantuan itu, Pemko Padang melalui Dinas Sosial juga didukung Baznas Kota Padang dan lainnya.

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kita menyambut baik telah dilakukannya penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena tsunami Selat Sunda khususnya di daerah Lampung dan sekitarnya. Semoga bantuan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan bermanfaat bagi pihak yang menerimanya," imbuh Mahyeldi didampingi Plt Kepala Dinas Sosial Afriadi dikesempatan itu.

Sementara itu Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Wellf melaporkan, seperti diketahui tsunami Selat Sunda telah menerpa beberapa daerah di pesisir Pulau Jawa dan termasuk Provinsi Lampung. "Dari data yang kita temukan, saudara-saudara kita yang berasal dari Ranah Minang cukup banyak yang terkena korban tsunami di Lampung namun tidak parah.

Sementara kita mendapati sebanyak 15 rumah hancur dan sangat membutuhkan bantuan untuk segera dibangun kembali. Semoga bantuan yang kita himpun pasca bencana hingga saat kini dapat kita sampaikan beberapa waktu ke depan," ungkapnya.(dv)

Baca selengkapnya »

Rabu, April 24, 2019
PADANG. SNnews- Untuk mengoptimalisasi dana infak yatim di masjid agar tersalur efektif, tepat sasaran dan berdaya guna, Masjid Raya Gantiang Padang bekerjasama dengan Lazis Mitra Ummat Madani Padang,  meluncurkan Program Kafalah Yatim, Minggu (21/4). 

Program ini merupakan terobosan yang diinisiasi bersama dengan tujuan agar anak – anak yatim,  terutama yang tinggal disekitaran masjid dapat merasakan manfaat lebih dana infak yatim di masjid yang diperuntukan kepada mereka secara terukur dan berkelanjutan.

Launching Program Kafalah Yatim  Masjid Raya Gantiang tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Padang, H Mahyeldi Ansharullah dan ditandai dengan menandatangani piagam kerjasama program. Turut hadir dan menandatangi Camat Padang Timur Ances Kurniawan, Lurah Gantiang Parak Gadang Edison F.A MaE. Direktur Penghimpunan dan Layanan ZIS MUM, Syahyudiwarman dan Pengurus Masjid Raya Gantiang, Alsyam SH. Disaksikan seratusan anak yatim bersama para orang tua dan undangan.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, mengatakan sangat mengapresiasi program ini, karena sebuah terobosan positif  dalam memuliakan yatim. Peserta selain mendapatkan beasiswa rutin juga memperoleh pembinaan dari sisi ibadah, akhlak dan hafalan Al Qurannya, sehingga tidak ada lagi alasan para orang tua yang kurang mampu untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya.

“Atas nama Pemko Padang, saya mendukung program ini. Diharapkan dapat turut berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan. Semoga program ini booming, dapat menular ke masjid masjid yang lainnya,” kata Mahyeldi dalam sambutannya.

Mahyeldi menambahkan, adanya penyaluran infak yatim di masjid secara berkala itu dapat menjadi solusi yatim yang terkendala kebutuhan pendidikannya. Semakin cepat akan semakin baik disalurkan dan tidak harus menunggu waktu setahun ketika lebaran saja agar  dana yang diinfakan jamaah bertambah dan dirasakan manfaatnya.

Pengurus Masjid Gantiang Padang, Dedek Nuzul Putra SH, MM mengungkapkan harapannya  agar anak- anak yatim sekitar masjid terbina dan makin dekat dengan masjid. Para orang tua diharapkan berperan mendorong kesholehan anaknya. Selama ini ungkapnya, dana yatim itu disalurkan menjelang lebaran dalam bentuk uang tunai, sekarang dalam bentuk program. Secara simbolis Masjid Raya Gantiang menyerahkan dana yatim sebesar Rp 115.350.000 untuk disalurkan melalui program setahun kedepan.

Direktur PHP dan Layanan ZIS, Syahyudiwarman mengatakan, ada serangkaian program akan diberikan pada peserta program yaitu beasiswa selama setahun, Program Balanjo Baju Rayo (BABAYO), Paket Perlengkapan Sekolah, Bimbingan Tahfidz Al Quran, Bina prestasi , ibadah dan akhlak. Para orang tua juga mendapatkan pembinaan dan motivasi setiap bulannya.

“Kami berterima kasih pada Pak Walikota yang telah banyak mendukung program – program yatim dan terima kasih pada Pengurus Masjid Raya Gantiang yang telah mempercayakan kami mengelolanya. Mudah –mudahan makin memancing jamaah dalam berinfak untuk yatim kedepannya,” tutup Syahyudi.(dv)

Baca selengkapnya »

Selasa, April 23, 2019
Otto Hasibuan. (Foto: Istimewa)
SYARAT mengenai sebaran dukungan sebesar 20 persen di minimal setengah dari jumlah provinsi masih berlaku. Syarat itu mengugurkan pendapat Yusril Ihza Mahendra mengenai syarat pelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Mengenai syarat pelantikan presiden dan wakil presiden dicantumkan dalan UU 17/2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam pasal itu 416 UU 17/2017 disebutkan bahwa Pasangan Calon terpilih selain harus memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara yang diperebutkan dalam pilpres, juga harus memiliki sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Demikian ditegaskan pengacara Otto Hasibuan dalam perbincangan dengan wartawan (Sabtu, 20/4).

Otto mengatakan, isi dari pasal 416 UU 17/2017 itu sejalan dengan Pasal 6A UUD 1945.

Otto mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-XII/2014 yang dianggap menghapuskan syarat perolehan suara minimal 20 persen di setengah jumlah provinsi itu ditujukan khusus untuk UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar dari pelaksaan Pilpres 2014.

Benar ada pengujian di MK. Tetapi yang diuji adalah UU tentang Pilpres 2014, dan UU itu sudah tidak berlaku lagi setelah ada UU 17/2017,” ujar Otto.

Saya tidak sependapat dengan pandangan beliau (Yusril Ihza Mahendra) karena mengutip keputusan MK terhadap UU 42/2008. Dan itu tidak relevan setelah ada UU 17/2017,” demikian Otto Hasibuan.

Dia menambahkan, menurut ayat (2) Pasal 416 UU 17/2017, apabila tidak ada pasangan capres dan cawapres yang memenuhi syarat itu, maka pemilihan presiden harus diulan  




(rmol)


Baca selengkapnya »

Selasa, April 23, 2019
JAKARTA - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp150 juta serta subsidair dua bulan kurungan lantara terbukti melakukan praktik korupsi pembangunan PLTU Riau-1.


Ketua Majelis Hakim Yanto dalam putusannya menyatakan bahwa eks Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu telah terbukti melakukan praktik korupsi dalam kasus suap dugaan pembangunan PLTU Riau-1.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama, menjatuhkan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidier dua bulan kurungan," kata Hakim Yanto saat bacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Hakim berpandangan bahwa, Idrus telah menerima uang bersama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Hal itu bertujuan untuk membantu pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek di PLN.

Dalam amar putusannya, Idrus terbukti telah menerima suap Rp2,250 miliar dari Johanes Kotjo. Menurut Hakim, uang itu nantinya bertujuan untuk membantu Johanes Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 melalui Eni Saragih.

Selain itu, kata Hakim, saat Idrus menjabat sebagai Plt Ketua Umum Golkar memberikan arahan ke Eni untuk meminta uang 2,5 juta Dollar AS kepada Johanes Kotjo guna kepentingan Munaslub Golkar.

"Terdakwa meminta Eni minta uang pada Kotjo untuk Munaslub agar yang bersangkutan jadi Ketua Umum Partai Golkar. Berdassrkan percakapan komunikasi yang diputar JPU 2,5 juta Dolllar AS untuk kepentingan Idrus Marham," ujar Hakim Yanto.

Adapun dalam pertimbangan Hakim terdapat hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk yang meringankan, Idrus bersikap sopan selama persidangan.

Idrus juga belum pernah dipidana. Selain itu, Idrus tidak menikmati hasil pidana yang dilakukan. Sementara hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan Idrus tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Atas perbuatannya Idrus dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 



(oz)
Baca selengkapnya »

Selasa, April 23, 2019
Istimewa
JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut situasi nasional (sitnas) usai pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 masih menghangat. Namun demikian, kondisi tersebut masih terkendali.

"Suasana masih menghangat karena habis peristiwa 17 ya, pencoblosan, dan masih menghangat (karena) ada polemik quick count dan juga deklarasi-deklarasi. Tapi secara umum tetap terkendali," kata Juru Bicara BIN Wawan H Purwanto, Senin (22/4/2019), seperti dilansir wartaekonomi.

BIN meyakini kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah negarawan. Sehingga, tidak mungkin mengorbankan rakyat hanya karena perbedaan fatsun politik di Pemilu 2019.

"Kedua belah pihak kan tokoh Indonesia dan negarawan, tidak akan mengorbankan rakyat hanya untuk perbedaan. Polemik itu saya rasa hal biasa ya namanya politik," jelas dia.

BIN mengimbau kedua belah pihak menempuh jalur hukum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa mengenai pelaksaan ataupun hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

"Kalaupun ada selisih pendapat ataupun complain, ada mekanismenya, jadi bisa dilalui, bisa Bawaslu ataupun MK," tukas Wawan.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei independen, paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, Prabowo-Sandi juga mengklaim menang pemilu berdasarkan hasil hitungan tim internalnya.

Sementara real count KPU masih berlangsung. Adapun hasil akhir kemenangan paslon ditentukan proses rekapitulasi berjenjang (manual) yang dilakukan penyelenggara pemilu. (*)
Baca selengkapnya »

Selasa, April 23, 2019
Ketua Umum RAMPAS, T. Helmi.

 Jakarta, SancaNews.Com - Ketua Umum Relawan Mendukung Prabowo-Sandi (RAMPAS) T. Helmi memberikan imbauan kepada seluruh relawan RAMPAS di seluruh Indonesia untuk  tetap semangat, setia, ikhlas dan aktif dalam mengawal dan mengawasi proses dari tahapan pemilu 2019.

Dalam surat edaran tertanggal 22 April 2019 itu, T Helmi pun memberikan imbauan kepada para relawan RAMPAS untuk selalu memberikan ketenangan kepada masyarakat yang sangat antusias menunggu keputusan dari KPU. 

Berikut kutipan surat edaran Ketum RAMPAS:

ASSALAMUALAIKUM Wr Wb


SALAMSELAHTERA UNTUK KITA  SEMUA.

SAYA T HELMI KETUA UMUM DPP RAMPAS . DENGAN INI MENGHIMBAU: 

SELURUH RELAWAN PENDUKUNG PRABOWO SANDI DAN RELAWAN RAMPAS KHUSUSNYA DIMANA PUN SAUDARA-SAUDARA KU BERADA .

SAAT INI ADALAH TONGGAK SEJARAH, UNTUK PENENTUAN ARAH PERJUANGAN , DALAM MENCAPAI KEDAULATAN RAKYAT YANG ADIL DAN MAKMUR .

SEBAGAI RELAWAN KITA HARUS TETAP SIAP SETIA, IKHLAS BERJUANG DENGAN JALAN KEBENARAN DAN KEADILAN DEMI TEGAKNYA NKRI HARGAMATI,
PANCASILA, DAN UUD 1945 SEUTUHNYA. 

SAYA BERHARAP SAUDARA-SAUDARA KU SEMUA UNTUK TETAP WASPADA AKTIF MENGAWAL DAN MENGAWASI PROSES SERTA TAHAP TAHAP PEMILU YANG SEDANG BERJALAN JAGA PERSATUAN DAN KESATUAN DAN KEKOMPAKAN SESAMA RELAWAN .

BERIKAN KETENANGAN KEPADA MASYARAKAT YANG SANGAT ANTUSIAS MENUNGGU HASIL KEPUTUSAN DARI KPU YANG KITA HARAPKAN, JUJUR DAN ADIL . GUNA MELAHIRKAN PEMIMPIN YANG BENAR BENAR PILIHAN RAKYAT. YAITU BPK. H PRABOWO SUBIANTO DAN  H SANDIAGA S. UNO INSYAALLAH PERJUAGAN KITA MENDAPATKAN RIDHO ALLAH AMINYA ROBBAL ALAMIN ASSALAMUALAIKUM WR WB

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

SALAM RAMPAS INDONESIA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR

Jakarta, 22 April 2019

T.Helmi

Ketua Umum
Baca selengkapnya »

Minggu, April 21, 2019
Ilustrasi - PKL musiman. (Foto: Istimewa)



BANDUNG, SANCANEWS.COM - Dalam rangka menyambut menyambut bulan suci Ramadhan yang akan segera tiba beberapa pekan lagi, Pemerintah Kota (Pemko) Bandung akan menggiatkan patroli ke berbagai wilayah dalam waktu dekat.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan pihaknya akan mengagendakan patroli rutin menyusuri sejumlah ruas jelan dan penjuru Kota Bandung. Salah satu tujuannya untuk memantau pedagang kaki lima (PKL) musiman yang biasanya menyerbu saat bulan Ramadhan.

Menurutnya, patroli ini juga untuk memetakan sejumlah titik yang diprediksi menjadi titik pertumbuhan PKL musiman saat bulan Ramadan nanti. Sehingga bisa diantisipasi nantinya.

"Saya hanya ingin menunjukkan pemerintah hadir. Kita punya aturan. Kita siapin surat imbauan, kita jaga sterilisasi dulu. Kalau ada sedikit (PKL) cepat buat surat imbauan jangan dagang," kata Yana baru-baru ini, seperti dilansir dari Republika.

Yana menyatakan, patroli ini juga sebagai bagian dari upaya Pemkot Bandung di bawah kepemimpinannya bersama Oded Muhammad Danial menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga. Oleh karenanya, patroli akan menyertakan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur terkait untuk ikut bergabung.

Yana berharap, patroli tersebut dapat menemukan permasalahan sekaligus memecahkannya secara spontan. Sehingga, pengambilan kebijakannya pun tidak perlu melalui proses birokrasi terlebih dahulu.

"Kalau ada jalan yang jelek itu DPU memperbaikinya. Kalau ada PKL, punten Satpol PP, ada PMKS sama Dinsosnangkis. Kalau ada parkir sembarangan, tolong dong Dishub," tuturnya.

Menurut Yana, setiap SKPD sebetulnya sudah memiliki program rutin untuk terjun langsung ke lapangan. Namun kali ini dia mencoba untuk membuat patroli gabungan yang lebih terkoordinir lintas SKPD.

Yana menyatakan kegiatan monitoring gabungan ini akan berjalan rutin. Untuk itu, ia berharap masyarakat juga ikut berperan aktif memberikan informasi ataupun masukan apabila ada persoalan yang harus segera ditangani oleh Pemkot Bandung.



(rep)

Baca selengkapnya »

Minggu, April 21, 2019
Istimewa
JAKARTA -- Perjuangan dan pemikiran RA Kartini adalah sumber inspirasi yang masih relevan dengan kondisi terkini. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Perjuangan dan pemikiran Kartini adalah sumber inspirasi bagi kami semua, yang hingga kini masih sangat relevan," kata Sri Mulyani dalam akun media sosial yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Sri Mulyani menjelaskan perjuangan Kartini itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga bagi perempuan lainnya dalam memperoleh persamaan hak dan kesempatan untuk maju.

"Beliau berjuang untuk perempuan-perempuan lain dalam memperoleh persamaan hak dan kesempatan untuk maju dan berperan positif dalam keluarga, masyarakat, negara dan dunia," katanya, seperti dilansir Antara.

Ia menambahkan semangat itu juga terlihat dari para "Kartini" di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah berjuang sebagai perempuan bekerja di kantor dan berperan sebagai anak, ibu atau istri di rumah.

"Semangat itu yang telah saya lihat dan temui dari para 'Kartini' di Kemenkeu, saya berharap semangat itu ada di hati dan pikiran seluruh perempuan Indonesia," ujarnya.


 

(ant)
Baca selengkapnya »

Sabtu, April 20, 2019



Jakarta, SancaNews.Com - Ketum RAMPAS (Aksi Relawan Mendukung Prabowo Sandi) T. Helmi menghadiri ucapan syukur di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, mengucapkan selamat kepadanya dalam bentuk karangan bunga kepada pasangan calon 02 Prabowo-Sandi menurut dia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Pilihan Rakyat. (19/4/19)

"Kami merasa senang dan bangga atas kerja keras untuk kemenangan pak Prabowo Sandi, bahwa rakyat Indonesia sangat menginginkan perubahan yang nyata di Republik Indonesia, itu terlihat dari animo masyarakat dalam mendukung, berkorban, dalam memenangkan Capres dan Cawapres paslon 02, sampai saat ini pengurus dan  relawan terus mengawal C1 mulai dari TPS, sampai ke kecamatan, kota kabupaten hingga ke KPU untuk mengamankan C1, untuk itu tidak lupa saya mengucapkan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah berjuang dengan gigih dan bersemangat sampai saat ini untuk pak Prabowo  Sandi," ungkap Helmi.

Delfi Tasar wakil ketua 1 bidang Organisasi RAMPAS menambahkan, bahwa RAMPAS mulai dari Pusat sampai ke Daerah dan desa desa untuk tetap mengamankan C1, bahkan di kantor DPP sampai saat ini masih input data C1 siang malam dari tim RAMPAS diseluruh Indonesia agar bersabar dan tetap tenang untuk mencapai Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Tambahnya lagi, "RAMPAS sangat percaya dengan KPU dalam menjalankan tugasnya, bahkan  pasti akan maksimal bekerja, namun kami juga merasa perlu untuk memvalidasi dengan mengumpulkan informasi selengkapnya dari masyarakat guna untuk pembanding, jika ada perselisihan dalam penghitungan suara kita bisa ajukan keberatan dengan memberikan data pembanding,“ sebutnya.

DPP RAMPAS menghimbau seluruh relawan diseluruh Indonesia juga luar negri, untuk tetap mengawal C1 dan Jangan ada yang terpancing oleh isu isu yang dapat menimbulkan perpecahan diantara anak bangsa, Indonesia itu BHINEKA TUNGGAL IKA, dan NKRI, UUD 45 adalah harga mati yang wajib dijaga bersama dan sesuai instruksi langsung dari paslon 02, agar tidak dicurangi dan selalu waspada namun tetap dengan cara Konstitusional untuk tidak dengan cara melanggar hukum. (Randi Candra)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.