SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons terkait kabar sosok inisial T yang diduga menjadi pengendali bisnis judi online (judol) di Tanah Air 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pemberitaan soal sosok berinisial T yang diduga sebagai pengendali bisnis judi daring (judol) di Tanah Air. Jokowi menegaskan tidak tahu menahu soal inisial T.

"Nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny (Kepala BP2MI Benny Rhamdani) aja," kata Presiden Jokowi di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7).

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkap sosok yang menjadi pengendali judi online di Tanah Air. Menurutnya, sosok tersebut merupakan berinisial T yang diduga sebagai pengendali yang punya power.

Ia menyebut, T merupakan seorang warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

"Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, 'sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scaming online'," kata Benny, Kamis (25/7).

"Saya cukup menyebut inisial T aja paling depan, yang kedua enggak perlu saya sebut. Ini saya sebut di depan Presiden," imbuh Benny. (jawapos)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas [Kemenag] 

SANCAnews.id – Sejumlah organisasi aktivis, antara lain Kaukus Pemuda Anti Korupsi (KAMAKSI), Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAKI), Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ), dan Aktivis Kaukus Eksponen 98, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK pada Rabu, Juli 24 2024.

Aksi tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dan menangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dan pemborosan belanja negara pada mobil dinas akan melebihi Rp 13 miliar pada tahun 2023-2024.

Ketua Umum KAMAKSI Joko Priyoski menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan kuota haji 2024.

"Dugaan korupsi kuota haji 2024 yang dipermasalahkan adalah alokasi kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah, yang dibagi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," katanya.

Joko menilai terdapat ketidakcocokan antara jumlah daftar tunggu haji dan alokasi kuota tambahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. "Patut diduga ada permainan atau konspirasi jual beli dalam pembagian kuota haji tersebut," tambahnya.

Ketua MAAKI, Alim Bara, dan Ketua GPJ, Ade Selon, turut menyoroti kepemimpinan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama yang dianggap tidak efektif dalam mengelola Kementerian Agama. Mereka menyerukan agar Presiden Jokowi segera mencopot keduanya dari jabatannya untuk mencegah masalah lebih lanjut.

R. Agung Gunawan, Ketua Umum Aliansi Persaudaraan Masyarakat Sunda (APERMAS), juga mendukung langkah Tim Pansus Haji DPR untuk memperbaiki pelaksanaan Ibadah Haji di masa depan. Ia mengkritik adanya keluhan dari jemaah haji terkait masalah logistik dan dugaan praktik jual beli kuota.

"Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi kuota haji dan pemborosan uang rakyat untuk beli mobil dinas di Kementerian Agama," tegas Agung.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief pada kegiatan Coffee Morning Kemenag Bersama media di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Sebelumnya Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina.

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya (Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi), angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," kata Hilman. (fajar)

Inisiator Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) Tatak Ujiyati. Foto: Instagram/tatak_ujiyati 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alap-Alap Relawan Jokowi, Sabtu (27/7/2024). Hal ini memicu protes.

Sindiran menyolok disampaikan pegiat media sosial Tatak Ujiyati. Ia melihat relawan Jokowi terus mendapat perhatian.

“Relawan jadi beban? Begini nih jika kelompok-kelompok relawan terus dipelihara bahkan diinstitusionalisasi,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Rabu (24/7/2024).

Para relawan teraebut, kata dia saat kandidatnya menang mendapat posisi. Meski tak kompeten di posisi tersebut.

“Ketika kandidat menang lalu bagi-bagi posisi & proyek ke relawan-relawannya, walau tak kompeten,” ucapnya. 

Menurutnya, relawan saat Pilpres wajar. Namun dalam konteks Jomowi, malah berlanjut.

“Grup relawan terbentuk saat pilpres itu wajar, tapi harusnya usai pilpres ya bubar. Balik jadi warga biasa,” ujarnya.

Ia beranggapan, relawan tersebut jika memang punya visi mestinya membuat Partai Politik. Sehingga kandidat yang terlibat tak terseret konflk kepentingan.

“Kalau kelompok relawan masih punya visi misi lanjutan, masuk Parpol dong. Atau bikin yang baru. Agar kandidat yang didukung tidak punya beban untuk ngopeni relawan dengan bagi-bagi posisi & proyek kepada orang yang tidak kompeten. Lalu terjebak praktik KKN,” pungkasnya.

Soketahui, Munas yang bakal dihadiri Jokowi itu akan digelar di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar. Diikuti sekitar 2.000 peserta.

Ketua Umum AAJ sekaligus penanggung jawab kegiatan Munas, Muhammad Isnaini, menjelaskan kepastian Presiden Jokowi hadir dan membuka Munas sudah dikorfirmasi oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Protokol Istana. Menurut Isnaini, agenda tersebut sudah lama direncanakan. (fajar)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said. (istimewa) 

SANCAnews.id – Sebanyak 236 pelamar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan empat mantan pegawai KPK juga lolos seleksi administrasi pimpinan KPK.

Keempat mantan pegawai KPK tersebut adalah Airien Marttanti Koesnir, Giri Suprapdiono Herry Muryanto, Hotman Tambunan.

"Ini kan seleksi administrasi terdapat persyaratan administrasi, surat pernyataan, surat lamaran, segala macam," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Yusuf Ateh di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/7).

Selain keempat mantan pegawai KPK itu, juga terdapat delapan pihak internal KPK yang lulus seleksi administrasi. Mereka di antaranya Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Anna Devi.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa; Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria; Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko; Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron; Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.

Yusuf meminta masyarakat untuk turut serta memberikan masukan terhadap para capim KPK yang lulus seleksi administrasi. Hal itu penting untuk melihat rekam jejak mereka dalam menentukan pimpinan KPK ke depan.

"Sangat penting, kami dalam rangka melihat rekam jejak menggunakan institusi pemerintah semua, tapi masyarakat juga terlibat. Nanti kami gabungkan dengan informasi dari masyarakat," ucap Yusuf. (jawapos)

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024) 

SANCAnews.id – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menjajal penerapan Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp14.900 di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7), dikutip dari ANTARA.

"Untuk menu hari ini harganya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran usai meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 02.

Ia memastikan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak dikurangi hingga mencapai Rp7.500 per porsi.

"Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa anggarannya tidak boleh pelit. Menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp7.500," ungkap Gibran.

Menurut dia, program ini akan terus diuji coba hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Selama tahapan uji coba, pelaksanaan makan siang bergizi ini dilakukan dengan berbagai skema, hingga nanti akhirnya dipilih skema yang dianggap paling efektif.

Berbagai skema itu, mulai dari memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, hingga catering-catering kecil, dalam pengadaan makanannya.

"Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, aku segera kita blow up, kita sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.

Gibran tiba di lokasi pukul 09.00 WIB dengan disambut para pelajar dan masyarakat yang meminta berswafoto.

Ia ini didampingi Presiden Gojek Unit Bisnis On-Demand Service GoTo Catherine Hindra Sutjahyo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal membagi-bagikan susu kemasan dan buku tulis sambil menyapa pelajar di halaman sekolah.

Gibran membagikan langsung paket makanan dengan menu nasi putih, ayam goreng, sayur, buah, dan susu itu kepada para pelajar di ruang-ruang kelas.

Ratusan paket makanan Program Makan Bergizi Gratis ini diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar Gojek, dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online. (jawapos)

Petugas Polres Lamongan telah memeriksa sejumlah saksi terkait meninggalnya ibu dan anak di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran 

SANCAnews.id – Kehebohan penemuan jenazah ibu dan anak di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (19/7) lalu, kini mulai terkuak.

Korbannya adalah Nining (27) dan putranya, Arka (3), pemilik toko di Jalan Raya Dagan, tepatnya di seberang perumahan Graha Indah Paciran.

Anak dan ibunya ditemukan tewas pada Jumat (19/7) lalu, dan  langsung dievakuasi petugas untuk dilakukan autopsi.

Hasilnya, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh kedua korban, berupa luka di leher dan lebam di bagian wajah.

Selain korban meninggal dunia dalam kondisi tersebut, beberapa barang milik korban seperti sepeda motor matic dan telepon seluler diduga hilang.

Polres Lamongan yang menangani kasus ini telah memeriksa beberapa saksi yang diduga berkomunikasi dengan korban Nining sebelum akhirnya ditemukan tewas pada Jumat sore.

Keterangan Saksi

Kifli, mantan suami Nining, mengungkapkan bahwa pernikahan mereka hanya seumur jagung. Kifli dan korban menikah siri pada Desember 2022 dan memutuskan berpisah pada Februari 2023 lalu.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan itu, mengaku tahu soal hubungan Nining dengan kekasih barunya, saat ia sedang mampir ke warung tak jauh dari tempat mantan istrinya.

Sementara itu, Ade Rohmad (25) pria asal Blitar yang mengaku telah menjalin hubungan cukup lama dengan mendiang Nining.

“Saya sendiri menjalin hubungan sudah lama, pada awal Bulan Februari bersama korban,” kata Ade dikutip dari Radar Lamongan.

Ade mengaku masih sempat berkomunikasi dengan Nining sebelumnya, hingga yang terakhir kali pada Kamis (18/7) malam melalui sambungan telepon.

Kemudian esoknya, Ade mengaku sudah tidak bisa menghubungi kekasihnya. Saat dikirimi pesan WhatsApp hanya menunjukkan keterangan centang satu. Bahkan saat menelepon pun, kata Ade, tidak tersambung.

Lantaran merasa janggal, Ade pun memutuskan untuk menemui Nining di warung miliknya. Sayangnya, saat itu kondisi warung sedang tutup dan motor korban tidak ada.

“Setelah melintas di warung tentunya masih tutup serta sepeda motor tidak ada,” pungkasnya..

Ade tak berpikir aneh, selain mengira bahwa Nining kemungkinan masih berbelanja. Namun saat beberapa kali setelahnya Ade kembali ke sana, hasilnya tetap nihil.

Sekitar pukul 14.00 WIB, Ade memberanikan diri mengintip ke dalam warung melalui lubang kamar.

Ia pun terkejut saat melihat korban sedang berbaring di tempat tidur dalam kondisi wajah lebam dengan sedikit busa.

Tak lama setelahnya, tiba-tiba Kifli datang ke lokasi Ketika situasi tersebut. Kifli dan Ade pun sempat terlibat cek cok, yang kemudian memancing perhatian warga sekitar. (jawapos)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf  

SANCAnews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi tentang larangan hubungan kerja sama dengan lembaga yang terafiliasi dengan Israel.

Instruksi tersebut sebagaimana tertuang dalam surat nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang menegaskan surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj tahun 2021.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," bunyi isi surat tersebut, dikutip Minggu (21/7).

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel, yang diterbitkan pada masa Kiai Said, kini ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplisit di dalam surat itukan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ucap Amin.

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya tidak pernah dicabut sejak 2021 silam.

"Dan surat itu sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku," jelasnya.

Amin mengutarakan, yang melatarbelakangi surat tersebut diedarkan kembali setelah adanya kabar terkait lima orang nahdliyin yang berkunjung menemui Presiden Israel tanpa sepengetahuan PBNU.

"PBNU sekarang hanya menegaskan kembali me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang sampai ke paling bawah. Termasuk ke Banom dan lembaga-lembaga di lingkungan NU termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU," papar Amin.

Terkait konsekuensi yang didapat selepas adanya penegasan Kembali surat edaran itu, Amin mengatakan PBNU akan terus melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa. "Nanti akan ada pembinaan," tegasnya. (jawapos)

Ilustrasi. (jawapos) 

SANCAnews.id – Anggaran makan gratis yang kini dikabarkan dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak semakin ramai diperbincangkan. Salah satu pakar nutrisi, Hafizha Anisa SGz pun menyoroti masalah ini.

Menurutnya, angka tersebut tidak mungkin bisa memenuhi standar gizi yang ditetapkan pedoman FAO. Ia pun menyarankan agar nama programnya diubah menjadi makanan snack agar tidak melanggar pedoman.

"Sebagai ahli gizi, saranku ada dua: 1. Selamatkan martabat dengan ubah program makan bergizi (sarapan) jd snack (PMT-AS). Bisa pangkas anggaran tanpa melanggar guideline FAO," tulis Hafizha, mengawali cuitan pada akun @hafizha_anisa di X.

Bahkan, dia menyebut program tersebut ngawur jika diteruskan. "2. Ga usah diselenggarakan. Mending malu ketahuan bikin program ngawur daripada rugi 71 triliun," sambungnya, di cuitan yang sama, dikutip Kamis (18/7/2024).

Hafizha juga menyebut, School meals punya guidelines dari FAO. "Ga lucu bgt ntar pas kena Audit FAO soal kalorinya baru ketahuan, Ini mah yg dikasih kalori snack bukan sarapan," lanjut Hafizha di kolom komentar cuitannya.

"Downgrade aja terus dari Makan siang (700 kalori) ke Sarapan (500 kalori) ke PMT-AS/Snack (250 kalori). Maksa bgt nih progam," kritik penerima penghargaan konten kreator kesehatan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) ini.

Sebelumnya diberitakan, anggaran makan bergizi gratis dikabarkan akan dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak.

Potensi berubahnya alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG itu diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan dalam acara Mandiri Market Outlook 2024.

Dia mengaku pernah diajak diskusi dengan tim ekonom Prabowo-Gibran terkait anggaran MBG itu.

"Menurut saya menarik buat saya adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp71 triliun, kemudian tugasnya presiden elected ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa gak diturunin lebih hemat dari Rp15.000, mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira-kira begitu," jelas Heriyanto.

Namun Heriyanto memastikan bahwa pria yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu menginginkan program ini dapat maksimal menyentuh setiap anak sekolah di Indonesia. (fajar)

Denny Siregar 

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial (Medsos) Denny Siregar memberikan kritik tajam kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan tak ingin tinggal di ibu kota Negara Republik Indonesia (IKN).

"Kalau Presiden dan Wapresnya gak mau tinggal di IKN, lha terus siapa yang mau tinggal di sana?," ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (19/7/2024).

Komentar Denny Siregar muncul di tengah berbagai kontroversi dan spekulasi terkait pemindahan ibu kota negara ke IKN. Denny juga menyoroti pentingnya komitmen para pemimpin negara dalam mendukung proyek strategis nasional tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, tidak akan menempati rumah dinas yang disediakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun di Jakarta setelah menyatakan mundur sebagai Wali Kota Solo.

Gibran memilih memanfaatkan rumah dinas tersebut untuk aktivitas warga sekitar. Kebijakan tersebut sejalan dengan sikap Gibran saat menjabat Wali Kota Solo. Ia juga tidak menempati rumah dinasnya dan menggunakannya untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Gibran menyebut bahwa dirinya merasa lebih nyaman jika pulang ke rumahnya sendiri. Apalagi, jarak dari rumah pribadi ke Balai Kota Solo juga tidak terlalu jauh.

Keputusan ini menuai berbagai reaksi, salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar, yang mempertanyakan komitmen Gibran terhadap proyek IKN.

Meskipun demikian, langkah Gibran ini menunjukkan upaya untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan publik. (fajar)

Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Thomas Djiwandono usai dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024) 

SANCAnews.id – Thomas Djiwandono dipertanyakan kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Mengingat dia memiliki gelar sarjana sejarah.

“Negara ini ko makin jadi urusan keluarga. orang ini kan bukan ekonom,” kata Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (19/7/2024).

Thomas menempuh studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat. Meski begitu, dia memang menempuh pendidikan masternya di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

“Sekolahnya sejarah. S2 juga internasional studies meski ada internationsl trade,” ucapnya.

Ia membandingkannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Juga ayah Thomas yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Jiwandono.

“Jauh dari ekonom seperti SMI, @ChatibBasri, Budiono, Mari Pangestj, atau ayahnya Sudrajat Jiwandono. kita punya banyak ekonom beneran. Kok ga diliat. Mau apa?” ujarnya.

Sebelumnya Thomas dilantik pada Kamis 18 Juli 2024 oleh Jokowi. Bersama dua wakil menteri lainnya.

Thomas diketahui pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo dan Indonesia Business Weekly.

Di bidang keuangan, Thomas pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong. (fajar)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.

"Saya laporkan semua kerja di Kementerian Agama, kan banyak tugasnya," ujar Menag dalam wawancara sambil lalu usai menemui Presiden Jokowi di Jakarta.

Menteri Agama enggan merinci secara spesifik apa saja tugas-tugas yang dilaporkannya kepada Presiden Widodo. Ia berulang kali menegaskan hanya memberikan laporan rutin.

"Saya laporkan rutin. Laporan rutin ke Presiden-lah terkait pelaksanaan tugas di Kementerian Agama, semua. Saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada pak Presiden, itu saja," jelasnya.

Mengenai tanggapan Presiden atas laporan yang diberikan, Menag menyebut, "alhamdulillah", seraya masuk ke kendaraan dinasnya.

Menag menutup pintu kendaraan saat wartawan menanyakan tanggapannya atas dugaan korupsi pengalokasian kuota tambahan haji di Kementerian Agama.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief meminta Pansus Haji DPR untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief di Jakarta, Senin (15/7). (jawapos)

Aktivis Hak Asasi Manusi (HAM) Natalius Pigai 

SANCAnews.id – Kunjungan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) ke Israel merupakan tindakan yang melampaui urusan Indonesia sebagai sebuah negara. Hal tersebut disampaikan aktivis HAM Natalius Pigai dalam Talk Show TV One Dua Sisi bertajuk “Kader NU Temui Presiden Israel Ada Apa” yang disiarkan langsung pada Kamis malam (18/7).

"Itulah yang saya sampaikan, kadang-kadang komunitas muslim di Indonesia itu melampaui urusan negara, yaitu urusan politik dan urusan pertahanan," ujar dia dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL melalui siaran ulang pada Jumat (19/7).

Dia mengungkapkan, fungsi dari kelembagaan NU sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia adalah memperjuangkan perdamaian Palestina.

"Sebenarnya kalau dia fokus pada ukhuwah islamiyah dan insaniyah dalam konteks human rights, humanitarian intervension saja, maka saya pikir dapat mendukungan positif tidak hanya di Indonesia bahkan sampai dunia internasional," kata Pigai.

Namun, ketika mengetahui tujuan dari kunjungan lima kader NU itu untuk menormalisasi hubungan Israel Indonesia yang sebenarnya tidak memiliki hubungan diplomatik, Pigai memandang perlu dicek kembali maksud awal menemui Presiden Israel.

"Itu (tujuan kedatangan ke Israel) disampaikann setelah pertemuan. Tapi kan tujuan pertemuan juga harus disampaikan sebelumnya, sehingga ruang lingkup itu menginformasikan kepada rakyat bahwa perjalanan kami untuk kepentingan itu," kata Pigai.

Sebagai mantan Komisoner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pigai memandang penderitaan tidak hanya dirasakan rakyat Palestina, tapi juga rakyat Israel. Sehingga dia mengira ada maksud perdamaian yang dibawa 5 kader NU untuk Palestina dan Israel.

"Andaikan mereka juga memperjuangkan penderitaan yang dialami kedua pihak, yaitu ribuan orang bahkan penderitaan yang dialami Israel yang mendapat tekanan penderitaan karena serangan dari Hamas," kata Pigai.

"Dan penderitaan yang dialami oleh Palestina itu tidak sekadar tekanan penderitaan itu saja, tapi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kehidupan juga mengalami hal yang sama," sambung Pigai.

Oleh karena itu, dia menganggap porsi kelompok-kelompok muslim di Indonesia termasuk NU seharusnya mengedepankan persoalan humanitarian intervension, sehingga tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang lebih keras seperti dalam konteks politik.

"Cukup ambil porsi soal keadilan, perdamaian, humanisme, mungkin toleransi beragama, itu jauh lebih terhormat," demikian Pigai. (rmol)

Lima tokoh muda nahdliyin menemui Presiden Israel Isaac Herzog. (Istimewa) 

SANCAnews.id – Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Zainul Maarif, salah satu dari lima tokoh muda NU yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, menyampaikan permintaan maaf. Sebab, pertemuan tersebut menuai kritik dari masyarakat dan warga Nahdliyin.

"Sekali lagi saya mohon maaf, danini adalah suatu pelajaran besar bagi saya pribadi bahwa niat baik, tindakan baik kadang efeknya belum tentu baik, itu pelajaran besar bagi saya pribadi dan ini saya mewakili kawan-kawan semua," kata Zainul Maarif di kantor PWNU Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (18/7).

Zainul menjelaskan, pertemuannya dengan Presiden Israel merupakan kegiatan lintas iman. Ia menekankan, pertemuan itu tidak ada urusan dengan NU.

"Tidak ada urusannya dengan NU secara kelembagaan, tapi secara personal dan ini adalah dialog lintas iman pesertanya ada dari Kristen, Katolik, juga dari Yahudi dan Muslim. Jadi ini kegiatan lintas iman dan saya dalam hal ini meminta maaf atas segala yang terjadi," ucap Zainul.

Ia pun kembali menyampaikan permintaan maaf, ternyata langkahnya bertemu Presiden Israel Isaac Herzog justru berdampak buruk. Zainul melakukan pertemuan itu bersama empat rekan lainnya yang juga tokoh muda NU. Mereka di antarnya Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun dan Izza Annafisah Dania.

Bahkan, imbas pertemuan itu Zainul Maarif dipecat dari kepengurusan Lembaga Bahtsaul Masail (LBM) NU DKI Jakarta. Serta tiga pengurus lainnya terlibat organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian (RAHIM) yang mempunyai komunikasi dengan Israel juga dipecat. Mereka yakni Mukti Ali, Roland Gunawan dan Sapri Saleh.

Sebelumnya beredar foto lima tokoh muda NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Namun, belum jelas kapan pertemuan ini digelar.

Kelima nahdliyin yang bertemu itu di antaranya Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun dan Izza Annafisah Dania. Mereka merupakan pengurus di badan otonom maupun pengurus wilayah NU di tingkat provinsi.

Pertemuan itu menuai kecaman publik dan berbuntut permintaan maaf Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (jawapos)

Unggahan yang menarasikan Menteri Agama resmi terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli. Faktanya, , dalam video tersebut tidak ada yang menarasikan Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji. Hingga saat ini, pansus haji masih menyelidiki hal tersebut dengan memanggil pihak terkait. (YouTube)

SANCAnews.id – Sebuah video yang diunggah di YouTube berdurasi 14 menit menceritakan Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju, KH Yaqut Cholil Qoumas atau dikenal Gus Yaqut terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Politik terkini - MENAG TERSERET KORUPSI GRATIFIKASI HAJI ?@garispolitik1320

Mengejutkan angket haji kelar..?! MENAG TERSERET GRATIFIKASI”

Namun, benarkah Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli?

Unggahan yang menarasikan Menteri Agama resmi terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli. Faktanya, , dalam video tersebut tidak ada yang menarasikan Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji. Hingga saat ini, pansus haji masih menyelidiki hal tersebut dengan memanggil pihak terkait. (YouTube)

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, narator dalam video tersebut membacakan narasi dari laman ANTARA yang berjudul “KPK siap dampingi Pansus Angket Pengawasan Haji DPR”.

Dalam unggahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI dan siap memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari pihak Pansus.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief, dilansir dari ANTARA.

Kementerian Agama menyatakan alasan pengalihan tambahan 10 ribu kuota haji ke haji khusus, salah satunya atas hasil perhitungan simulasi kepadatan yang dilakukan Kemenag dan Kementerian Haji Arab Saudi.

"Dengan tambahan yang ada kemudian kita diskusikan yang paling memungkinkan. Karena itu sudah kita hitung juga kalau kita tambah full berapa kira-kira kepadatan (di Mina) akan bertambah," ujar Hilman Latief, dilansir dari ANTARA.

Hilman tak bisa membayangkan bagaimana kepadatan yang terjadi apabila 20 ribu orang bergabung dengan jamaah reguler normal di tenda maktab yang terbatas. Terlebih, tenda Mina yang hanya diisi jamaah reguler normal saja sudah berjubel.

Akhirnya Indonesia mengusulkan untuk memasukkan kuota haji tambahan ke zona 2 yang relatif masih kosong. Namun jalur itu, kata Hilman, biasanya dipakai oleh jamaah haji khusus.

Kemudian pada Januari 2024, Hilman mengungkapkan Kementerian Haji memberikan rekomendasi yang dalam naskahnya memberikan tambahan kuota 20 ribu dengan pembagian rata antara reguler dan khusus dan menjadi panduan Kemenag.

Dengan demikian, dalam video tersebut tidak ada yang menarasikan Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji. Hingga saat ini, pansus haji masih menyelidiki hal tersebut dengan memanggil pihak terkait. (*)

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7). (Istimewa) 

SANCAnews.id – Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono mengunjungi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7). Sudaryono yang datang bersama istrinya tampak mengenakan jas dengan dasi berwarna merah.

Sudaryono rencananya akan diangkat menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) pada sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum dilantik, ia mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

"Pesannya pangan adalah kedaulatan negara," kata Sudaryono sebelum memasuki area pelantikan.

Asisten pribadi (Aspri) Prabowo itu juga mengaku siap menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan Presiden Jokowi. "Apa pun ini tugas, amanah. Jadi kita laksanakan sebaik-baiknya," ucap Sudaryono.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengaku telah diberi tahu akan dilantik sebagai Wamentan, pada Selasa (17/7) malam. Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. "(Diberi tahu) kemarin, kemarin sore, sama malam, diminta standby," ungkap Sudaryono.

Selain akan melantik Sudaryono sebagai Wamentan, Jokowi juga akan melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II. Secara bersamaan, Jokowi juga akan melantik Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.

Pelantikan tiga Wamen baru itu akan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. (jawapos)

Produk makanan dan minuman dari Tiongkok yang beredar diragukan keamanannya lantaran tidak ada izin BPOM bahkan tak tersertifikasi Halal. (Istimewa) 

SANCAnews.id – Masyarakat saat ini tengah diresahkan dengan beredarnya makanan dan minuman ilegal (Mamin) asal Tiongkok. Keamanan produk makanan dan minuman China yang beredar diragukan karena tidak memiliki izin BPOM bahkan tidak tersertifikasi Halal.

Kekhawatiran semakin bertambah karena makanan dan minuman ilegal asal Tiongkok hingga menimbulkan korban jiwa. Salah satu kasus yang terjadi di Sukabumi pada Mei lalu, puluhan siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi mengalami pusing, mual, dan muntah usai membeli jajanan asal China.

Terbaru, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani impor ilegal. Upaya Menteri Perdagangan dalam mencegah berbagai impor ilegal, termasuk makanan dan minuman asal China, membuat masyarakat khawatir.

“Kami minta dukungan dari Kejagung untuk membikin tim, segera melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, tentu kami akan serahkan penegakan hukum ke Kejaksaan, kan kami enggak sanggup, agar kita bisa mengurangi barang masuk yang ilegal ini untuk melindungi industri," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Zulhas sapaan akrabnya pun berharap Satgas impor ilegal dapat segera terbentuk. Menurutnya, saat ini impor produk ilegal yang masuk ke Indonesia sudah masuk ke dalam taraf berbahaya.

"Lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini karena ini sudah dalam keadaan darurat," ucap Zulhas.

Upaya Mendag itu selaras dengan permintaan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo yang mendesak pemerintah menindak tegas pelaku impor ilegal terutama pangan berbahaya dari Tiongkok. Pasalnya, impor pangan ilegal dari Tiongkok meresahkan.

“Kalau bisa ya ini pelakunya [impor ilegal] ditelusuri sama diproses hukum siapa ini yang terlibat dalam dalam pemasokan, peredaran, dan perdagangan produk ilegal,” tutur Sudaryatmo.

Sudaryatmo menyebut masuknya produk pangan ilegal asal Tiongkok berbahaya karena pengawasan Indonesia sangat lemah. Hal itu menjadi celah masuknya produk pangan ilegal Tiongkok yang memiliki kualitas di bawah standar dan membahayakan masyarakat.

“Di Tiongkok itu ada produk bagus, ada juga produk yang standar. Kalau regulasi kita lemah dan pengawasannya juga lemah itu menjadi sasaran masuknya produk-produk dari Cina yang di bawah standar,” pungkasnya. (jawapos)