SANCAnews.id

Digital Forensik Dalami Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa, memberikan peringatan kepada mantan Presiden Jokowi Widodo. Peringatan ini disampaikan terkait isu atau permasalahan ijazah palsu.

Melalui cuitan di akun media sosial pribadinya X, Dokter Tifa mengatakan isu ijazah palsu sudah sampai ke media internasional.

“Dugaan Ijazah Palsu sudah sampai di Media Internasional,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

Ia pun memperingatkan Jokowi untuk lebih berhati-hati melangkah. Karena menurutnya apapun langkah atau keputusan yang diambil akan mengarah ke jurang yang ia ciptakan sendiri.

“Jokowi sejak sekarang harus menghitung langkah, sebab sebetulnya langkah apapun yang dilakukan menuju ke jurangnya sendiri,” ujarnya.

Dokter Tifa pun menyindir terkait matahari kembar. Dengan menyebut matahari kembar ditolak dan matahari ilegal akan terus berusaha untuk dipadamkan.

“Semesta menolak matahari kembar. Matahari cukup satu. Dan ketika matahari ilegal menolak padam, semesta akan menggerakkan segenap kekuatan untuk memadamkan matahari itu,” sebutnya.

“Tanda-tanda kekuatan untuk memadamkan matahari ilegal, adalah PEMBERITAAN MEDIA INTERNASIONAL!,” tambahnya.

“Hati-hati, pak Jokowi. Hati-hati,” terangnya. (fajar)

Rempang Eco City sudah tidak tercantum lagi. Namun, Menteri Transmigrasi berencana untuk bertemu dengan Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Cina, dan terus mendorong relokasi warga.

JAKARTA — Proyek Rempang Eco City memang telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, namun sejumlah menteri tetap bersikap seolah-olah proyek tersebut masih hidup.

"Kalau kabinet sendiri melawan Perpres, ini namanya pembangkangan terselubung," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Selasa (29/4/2025).

Dalam Perpres 12/2025, daftar PSN terbaru (Tabel 2.2, Halaman 72-78) sudah jelas bahwa Rempang Eco City tidak lagi tercantum. Tapi Menteri Transmigrasi justru berencana menemui Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Tiongkok, dan terus mendorong relokasi warga.

Di lapangan, penggusuran warga berlanjut. Lahan-lahan dipatok tanpa henti. "Ini bukan sekadar beda pendapat birokrasi, ini pembangkangan administratif," kata Iskandar.

Sementara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. 11/LHP/XVII/12/2023 bahwa 54% PSN tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 45% PSN mengalami pembengkakan anggaran tanpa justifikasi output. 30% PSN gagal memenuhi tujuan pemerataan pembangunan.

Sementara rekomendasi BPK yakni evaluasi ulang semua PSN bermasalah izin; hentikan pendanaan APBN sebelum ada kepatuhan regulasi; dan audit sosial atas dampak relokasi warga.

Namun hingga kini, Rempang Eco City belum disentuh audit, padahal Rp2,3 triliun sudah digelontorkan melalui DIPA Kementerian PUPR 2023. "Rempang ini proyek 'too big to audit'. Ada kekuatan besar yang menjaga," kata Iskandar.

Di lain sisi, soal pelanggaran yang terjadi di Rempang tidak hanya administratif, tapi juga melanggar hak asasi manusia dan lingkungan hidup yakni ILO 169 mewajibkan relokasi berbasis Free, Prior, and Informed Consent (FPIC); UU No. 39/1999 menegaskan hak atas tanah sebagai hak ekonomi rakyat; perkara No. 15/G/2023/PN TPI, gugatan rakyat, diabaikan; dan UU No. 32/2009 mewajibkan AMDAL dan KLHS untuk proyek besar.

Sementara dampak lingkungan juga parah: 80% mangrove di pesisir Rempang terancam musnah; 162 hektare zona penyangga terganggu; dan 3.500 ton CO₂ stok karbon per tahun terancam hilang. "Di Rempang, HAM dikorbankan, lingkungan dibantai, semua demi pabrik kaca asing," lanjut Iskandar.

Kini publik bertanya, kenapa menteri jalan sendiri? Kenapa masih ada proyek PSN lama yang dipaksakan? Kenapa Rempang lolos dari audit BPK?

Jika Presiden Prabowo diam, rakyat akan melihat bahwa kabinet tidak solid; Perpres 12/2025 hanya pajangan; wibawa Presiden runtuh di hadapan korporasi asing.

Dengan demikina, IAW merekomendasikan audit BPK harus mencakup aliran dana, izin, relokasi, dan dampak sosial Rempang. Hentikan relokasi warga sampai audit HAM dan lingkungan selesai. Lalu evaluasi dan reshuffle menteri yang melawan RPJMN dan Perpres.

"Kalau Prabowo membiarkan kabinet liar, publik akan menganggapnya sebagai presiden korporasi, bukan presiden rakyat," pungkasnya. (monitor)

Rocky Gerung 

JAKARTA — Pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube GARUDA TV, Rocky mengkritik ketidakmampuan Gibran dalam menyampaikan gagasan secara komprehensif, terutama saat berbicara di depan publik.

“Itu pentingnya punya pengetahuan, coba belajar sedikitlah ekonomi one o one, public policy, apalagi logic supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, tim ini harusnya brief Gibran itu”, kata Rocky dikutip YouTube GARUDA TV Selasa (29/4/2025).

Rocky juga menyoroti penampilan Gibran yang dinilainya gugup saat membaca teks di acara resmi, yang kemudian memicu gelombang sindiran dari netizen.

“Bayangkan, Gibran wakil presiden bicara, setelah dibicara netizen bully dia dan nggak bisa dijawab. Kenapa gugup baca teletex, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsepnya ada di kepala, pakai fasilitas apa pun akan lancar aja bicara itu,” ucap Rocky menegaskan.

Dalam pandangannya, posisi Gibran sebagai wakil presiden tampak seperti hasil pemaksaan yang tidak didukung oleh kapasitas berpikir yang memadai.

“Itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong lama-lama, disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethic, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasian tuh,” tuturnya.

Rocky menutup komentarnya dengan menyarankan agar Gibran diberikan dukungan dalam bentuk pembinaan cara berpikir, bukan sekadar pelatihan teknis berbicara.

“Jadi saya juga mau membantu kalian, backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir,” pungkasnya. (fajar)

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Komaruddin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 28 April 2025  

JAKARTA — Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang meminta penggantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus ditanggapi serius oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan, hal itu juga harus ditinjau dari aspek konstitusional.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Komaruddin Watubun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 28 April 2025.

“Ya Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komaruddin.

Meski begitu, ia menilai mengenai pengangkangan konstitusi oleh putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu saat Pilpres 2024, sudah pernah disuarakan PDIP.

“Memang kita sudah agak lambat si kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai ini.

Oleh karenanya, Komaruddin menyerahkan sepenuhnya kepada Forum Purnawirawan TNI yang memiliki penilaian terhadap Gibran.

“Ya itu urusan para purnawirawan punya pertimbangan,” tegas dia.

Hanya saja, Komaruddin berpandangan bahwa para Purnawirawan TNI itu mempunyai maksud baik untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan.

“Ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini, mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan, oleh karena itu ada kesadaran itu presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji,” pungkasnya.

Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. (rmol)

Danjen Kopassus, Mayjen TNI Djon Afriandi/Net

JAKARTA — Foto dan video viral anggota Korps Pasukan Khusus (Kopassus) berswafoto dengan Ketua Umum DPP Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal, yang viral di media sosial langsung ditanggapi Mayjen TNI Djon Afriandi. Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu pun meminta maaf kepada masyarakat atas kelakuan anggotanya.

"Kepada seluruh masyarakat yang begitu cinta dan sayangnya sama Kopassus dan punya harapan besar buat Kopassus, saya selaku pribadi dan sebagai Danjen Kopassus, pertama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya," ujar Mayjen Djon Afriandi kepada wartawan, Sabtu 26 April 2025.

Djon melanjutkan seperti dilansir RMOL, kejadian itu terjadi di luar dugaannya alias spontan. Djon pun menegaskan dirinya langsung melakukan investigasi terkait kejadian tersebut. Di mana kejadian itu terjadi saat Hercules menjadi tamu di sebuah acara.

"Ini mungkin pada saat itu momen itu tidak terpikir sama mereka sehingga terjadilah foto bersama saudara Hercules, tapi menurut kami kalau foto tidak masalah," jelasnya.

"Cuma momennya mungkin yang bermasalah dengan yang bersangkutan atau anggota kita menggunakan pakaian lengkap di acara khusus, diambil foto ternyata ada dampak sebagian masyarakat yang mungkin tidak terima," tutup Mayjen Djon Afriandi. (**)

Penyelewengan Dana BOS Merajalela di Berbagai Jenjang Pendidikan/Ist 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan mengejutkan terkait penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, sekitar 12% sekolah terbukti melakukan penyalahgunaan dana BOS, dengan berbagai modus penyimpangan yang merugikan dunia pendidikan.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan temuan ini merupakan hasil survei terhadap lebih dari 36 ribu satuan pendidikan mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga tinggi di 38 provinsi dan 507 kabupaten/kota. Survei ini melibatkan hampir 449 ribu responden, meliputi peserta didik, pendidik, orang tua atau wali, dan kepala satuan pendidikan.

Adapun modus penyalahgunaan dana BOS yang teridentifikasi mencakup pemerasan/potongan pungutan sebesar 17%, lalu 40% sekolah masih ada nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek,  47% sekolah masih melakukan penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya 42%.

Kemudian perilaku pungli atau pungutan liar pada penerimaan siswa baru sebanyak 28% masih terjadi di lingkungan sekolah diluar biaya resmi.

“Selain itu pungli juga terjadi pada sertifikasi/pengajuan dokumen lain masih ada pungutan biaya pengajuan sertifikasi, penyetaraan jabatan, pengajuan dokumen, yakni 23% sekolah dan universitas 60%,” jelasnya.

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Muti menyatakan bahwa selama ini dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah dan penggunaanya juga dilakukan pihak sekolah sehingga penyelewengan bisa terjadi karena belum ada pelaksanaan dan teknis yang benar.

“Seharusnya memungkinkan semua pihak dapat melaksanakan dengan benar dan juga dapat dilakukan kontrol oleh masyarakat secara keseluruhan,” jelas Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Ia pun berharap agar masa depan pada program dana BOS dapat diberikan tuntunan yang lebih operasional, lebih teknis sehingga memudahkan sekolah dalam pelaksanaanya. (monitor)

Foto: akun X @hnirankara 

JAKARTA — Pegiat media sosial, Maria A. Alkaf, turut hadir dalam diskusi mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Maria menyoroti dugaan ijazah Jokowi yang disebut-sebut berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, sejatinya baru dibuat pada 2018.

“Semakin jelas, ijazah Jokowi yang katanya dari kampus UGM Yogyakarta ternyata dibuat tahun 2018,” kata Maria di X @MariaAlkaff_ (24/4/2025).

Maria turut menyolek Presiden Prabowo Subianto, Humas Polri, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam cuitannya.

Bukan cuma itu, Maria juga menampilkan cuplikan video tangkapan layar sebuah dokumen berbentuk spreadsheet yang diduga berisi informasi metadata pembuatan dokumen ijazah.

“Jaman udah canggih, para ahli digital forensik banyak sekali. Mau ditutupin kayak apa lagi ini?” tambah Maria.

Ia menyiratkan keyakinannya bahwa data digital kini bisa dengan mudah dibongkar dan dianalisis oleh pakar forensik.

Sebelumnya, ahli digital forensik Rismon Sianipar menegaskan bahwa analisis yang ia lakukan terhadap dokumen ijazah Presiden Jokowi bukanlah tindakan yang bermuatan politis maupun berniat buruk.

"Kita tidak ada unsur kebencian, mencemarkan nama baik seseorang. Ini murni kita tempatkan sains, gak usah digeser-geser ke partai politik. Ini justru memperkaya khazanah ilmiah publik kita," kata Rismon.

Ia mengaku, niat awal melakukan analisis murni berangkat dari rasa penasaran sebagai seorang ilmuwan.

"Saat saya membuat analisa terkait ijazah maupun skripsi Pak Jokowi, memang tidak ada maksud apapun. Kecuali memang saya seorang saintis yang meragukan segala sesuatu. Tapi akhirnya viral. Itu urusan nanti gitu loh," jelasnya.

Rismon menambahkan bahwa ia telah menyampaikan semua temuan dan pemahamannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

"Saya sudah mengungkapkan apa yang saya pahami, geluti, analisa. Kalau dipahami sebagai buzzer, saya kira nanti saja. Setelah analisa ini saya kembali ke alam saya. No partai politik, tidak berharap apapun, saya ingin kembali menjadi penulis dan programmer," tegasnya.

Ia juga sempat mengomentari kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mencari klarifikasi atas dokumen yang menjadi sorotan.

Menurut Rismon, pihak kampus tidak memberikan cukup bukti yang bisa memperkuat keabsahan ijazah yang dipersoalkan.

"Para Wakil Rektor, pejabat lainnya tidak menyajikan bukti apapun selain ijazah Jokowi dan rekannya. UGM itu kan dikenal super ketat, bukan hanya hal akademik tapi hal administratif," kuncinya. (fajar)

Kolase foto ijazah Prof Saratri yang diunggahnya dan foto ijazah Jokowi yang diunggah kader PSI. Tampak perbedaan mencolok dari keduanya/Ist

JAKARTA — Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya, Heru Subagia, terus berupaya memastikan persoalan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi segera dituntaskan.

Terbaru, ia menghadirkan pakar forensik digital, Rismon Sianipar, dalam sebuah forum diskusi untuk membahas isu tersebut. Heru menegaskan, kegiatan menghadirkan Rismon didasari oleh keprihatinan sebagai sesama alumni UGM.

"Kita hadirkan Bung Rismon selaku ahli digital forensik dan yang lebih penting, Bung Rismon ini adalah bagian dari keluarga alumni UGM," ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa sebagai alumni UGM, masing-masing memiliki kewajiban untuk menjaga nama baiknya’

"Kita ini satu alumni UGM, bagaimana kita mempertanggungjawabkan alumni yang notabenenya universitas paling tua, yang melahirkan banyak pemimpin," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rismon Sianipar menegaskan bahwa analisis yang ia lakukan terhadap dokumen ijazah Presiden Jokowi bukanlah tindakan yang bermuatan politis maupun berniat buruk.

"Kita tidak ada unsur kebencian, mencemarkan nama baik seseorang. Ini murni kita tempatkan sains, gak usah digeser-geser ke partai politik. Ini justru memperkaya khazanah ilmiah publik kita," kata Rismon.

Ia mengaku, niat awal melakukan analisis murni berangkat dari rasa penasaran sebagai seorang ilmuwan.

"Saat saya membuat analisa terkait ijazah maupun skripsi Pak Jokowi, memang tidak ada maksud apapun. Kecuali memang saya seorang saintis yang meragukan segala sesuatu. Tapi akhirnya viral. Itu urusan nanti gitu loh," jelasnya.

Rismon menambahkan bahwa ia telah menyampaikan semua temuan dan pemahamannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

"Saya sudah mengungkapkan apa yang saya pahami, geluti, analisa. Kalau dipahami sebagai buzzer, saya kira nanti saja. Setelah analisa ini saya kembali ke alam saya. No partai politik, tidak berharap apapun, saya ingin kembali menjadi penulis dan programmer," tegasnya.

Ia juga sempat mengomentari kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mencari klarifikasi atas dokumen yang menjadi sorotan.

Menurut Rismon, pihak kampus tidak memberikan cukup bukti yang bisa memperkuat keabsahan ijazah yang dipersoalkan.

"Para Wakil Rektor, pejabat lainnya tidak menyajikan bukti apapun selain ijazah Jokowi dan rekannya. UGM itu kan dikenal super ketat, bukan hanya hal akademik tapi hal administratif," kuncinya. (*)

FOTO WISUDA JOKOWI- Ahli Forensik Digital Rismon menganalisa foto yang selama ini dinarasikan sebagai foto saat wisuda Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) 

JAKARTA — Pakar forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar kembali menggemparkan publik. Risman yang sebelumnya mempertanyakan skripsi Joko Widodo kini mengungkap fakta mengejutkan soal foto yang disebut-sebut diambil saat wisuda Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM).

Foto tersebut sudah beredar lama di media sosial dan kerap dijadikan sebagai langkah balasan pendukung Jokowi ketika isu ijazah palsu kembali dihembuskan pihak tertentu.

Melalui akun X, Risman mengatakan bahwa dirinya telah mengolah foto tersebut dengan metode Error Level Analysis. Hasilnya, foto yang beredar diduga telah mengalami perubahan dari foto aslinya.

"ELA (Error Level Analysis) atas kedua citra digital wisuda yang beredar. Kotak merah menandakan potensi edit karena sebaran kompresi yang tidak seragam," tulis Rismon dikutip Warta Kota dari akun X pribadinya, Selasa (22/4/2025)

Dalam unggahannya, Rismon menunjukkan perbedaan foto yang diduga palsu dengan foto lain yang disebutnya sebagai foto asli sebelum diedit

Dalam foto kedua, tampak ada banyak perubahan.

Salah satunya dugaan manipulasi terhadap seorang pria yang ada di dalam foto

Foto yang disebut mirip dengan Jokowi muda, dengan kacamata tebalnya, tidak ada dalam foto asli yang diunggah Rismon.

Sebelumnya, dengan metode sama, Rismon menemukan kejanggalan dari foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial.

Khususnya di area foto ijazah, yang menurutnya memiliki keanehan

Seperti diketahui, nama Risman banyak dibicarakan setelah meragukan keaslian ijazah kuliah Jokowi

Dia bahkan bersama sejumlah aktivis mendatangi langsung pihak UGM untuk meminta klarifikasi

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menyayangkan atas tuduhan yang disampaikan Rismon tersebut.

Tudingan bahwa ijazah dan skripsi dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu itu viral di media sosial (medsos) X.

"Ijazah S1 Kehutanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diterbitkan UGM pada 1985 adalah palsu," ujar Rismon dalam unggahan tersebut.

Tudingan itu juga berlandaskan bahwa ijazah Jokowi menggunakan font Times New Roman.

Para netizen berpendapat bahwa font itu diperkenalkan secara massal pada tahun 1992 lewat sistem operasi Windows 3.1.

Sementara, ijazah mantan Wali Kota Solo itu diterbitkan pada tahun 1985.

Pascaviralnya tudingan tersebut, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) pun buka suara.

Dikutip dari rilis pers yang diunggah di situs UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta membantah tudingan Rismon yang menyebut ijazah dan skripsi Jokowi adalah palsu.

Dia pun menyayangkan atas tuduhan yang disampaikan Rismon yang ternyata juga merupakan lulusan UGM, tepatnya Fakultas Teknik.

“Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” kata Sigit pada Jumat (21/3/2025).

Sigit menuturkan seharusnya Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Jokowi saja, tetapi juga membandingkan ijazah serta skripsi lain dari lulusan Fakultas Kehutanan di tahun yang sama.

Dia juga membantah tudingan bahwa font Times New Roman belum digunakan pada tahun 1985 yang menjadi tahun terbitnya skripsi Jokowi.

Sigit menegaskan font tersebut sudah sering digunakan mahasiswa di tahun 1985 seperti di sampul maupun lembar pengesahan skripsi.

"Fakta adanya mesin percetakan di Sanur (sudah tutup) dan Prima seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM," tuturnya.

Di sisi lain, Sigit mengatakan penggunaan font Times New Roman hanya digunakan pada sampul dan lembar pengesahan Jokowi.

Sementara, isi skripsi Jokowi yang setebal 91 halaman tersebut ditulis dengan menggunakan mesin ketik.

Penjelasan soal Nomor Ijazah Jokowi 

Sigit juga mengomentari soal nomo seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster tetapi hanya angka saja.

Dia menjelaskan penomoran ijazah Fakultas Kehutanan saat itu memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

“Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.

Sigit pun menyayangkan tuduhran Rismon yang meragukan ijazah dan skripsi dari Jokowi tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa Jokowi memang alumni UGM dan terlibat aktif dalam kegiatan mahasiswa saat itu.

“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

Teman Angkatan Jokowi Turut Buka Suara

Salah satu rekan seangkatan Jokowi, Frono Jiwo, turut buka suara terkait tudingan ijazah dan skripsi mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah palsu.

Dia menegaskan bahwa Jokowi berkuliah bersamanya sejak tahun 1980 dan wisuda di tahun 1985.

“Kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 1980,” katanya.

Frono juga menjelaskan Jokowi selama kuliah yang memiliki sifat pendiam. Namun, ketika berkumpul dengan rekannya, Jokowi sering bercanda dan mengundang tawa.

“Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa,” kenangnya.

Sementara, terkait ijazah Jokowi, Frono meneegaskan tampilannya sama dengan ijazah miliknya.

“Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” ujarnya.

Sedangkan soal skripsi, Frono mengatakan seluruh mahasiswa satu angkatan Jokowi menulis dengan menggunakan mesin ketik.

Lalu, untuk sampul dan lembar pengesahan hingga penjilidan dilakukan di percetakan.

“Pembuatan skripsi semua pakai mesin ketik, walaupun sudah ada komputer tapi jarang sekali yang bisa. Kalau sampul, lembar pengesahan, penjilidan skripsi semua di percetakan,” katanya.

Bukti Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM turut disampaikan Frono ketika dirinya melamar kerja bersama ayah dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka tersebut yaitu di PT Kertas Kraft Aceh.

Namun, Frono mengatakan Jokowi tidak lama bekerja di perusahaan tersebut karena istrinya, Iriana Jokowi tidak betah tinggal di Aceh Tengah.

"Kami bertiga, Pak Jokowi, saya dan almarhum Hari Mulyono (adik ipar Jokowi) bareng-bareng masuk kerja."

"Setelah Pak Jokowi menikah, Ibu Iriana kayaknya tidak betah karena basecamp berada di tengah hutan pinus di Aceh Tengah. Pak Jokowi resign dulu, tinggal saya dan almarhum Hari Mulyono yang masih bertahan,” pungkasnya. (*)

Jokowi-Prabowo/Net 

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menunjuk Jokowi untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang akan digelar di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025.

Meskipun keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga hubungan diplomatik dan menghormati Vatikan, reaksi publik di media sosial menunjukkan tanggapan yang beragam.

Kehadiran Jokowi sebagai utusan Prabowo menuai reaksi keras dari netizen. Salah satu komentar datang dari komedian Sammy Notaslimboy melalui akun pribadinya @NOTASLIMBOY yang mengomentari langkah tersebut dengan mempertanyakan ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam misi kenegaraan tersebut.

“Harusnya Gibran lah, apa kapasitas Mulyono? Nggak jelas…,” tulisnya, dikutip @NOTASLIMBOY pada Rabu (23/4/2025).

Unggahan tersebut langsung mendapat reaksi netizen, banyak yang melayangkan kritikan tajam dan menyinggung wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Karena dia tau anaknya ngga bisa”, kata netizen.

“Sebenarnya Presiden sudah utus Wakil Presiden untuk berangkat, tapi berhubung Wakil Presidennya sedang berhalangan maka Wakil Presiden minta tolong kepada bapaknya untuk mewakili”, kata lainnya.

“Kan ada Wapres, Menlu, Menag eh yang dipilih malah rakyat sipil biasa, aneh banget”, tambah lainnya.

“Emang sepenting itu ya bapak yang satu ini di negara ini, kadang-kadang emang”, timpal lainnya.

Sebagai tambahan informasi, selain mantan presiden Jokowi, Prabowo juga mengutus beberapa tokoh nasional lainnya untuk mewakili Indonesia dalam prosesi tersebut.

Di antaranya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ketua Panitia Penyambutan Paus saat berkunjung ke Indonesia pada September 2024 lalu Ignasius Jonan, serta Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Thomas Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan (Ignasius Jonan), dan yang keempat Bapak Natalius Pigai," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). (fajar)

Asri Purwanti dan Zaenal Mustofa 

JAKARTA — Zaenal Mustofa, salah satu anggota tim hukum gerakan Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM), yang sebelumnya aktif menggugat Presiden Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, kini menghadapi permasalahan hukum serupa.

Penetapannya sebagai tersangka dilakukan pada 18 April 2025, tak lama setelah ia bersama Tim TIPU UGM mengajukan gugatan hukum terhadap Presiden Jokowi.

Satreskrim Polres Sukoharjo telah menetapkan Zaenal sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Zaenudin.

"Setelah laporan masuk, kami lidik, lalu naik ke penyidikan dan terbit LP (laporan polisi) tanggal 6 Oktober 2023," ujar Zaenudin dikutip dari kompas.com.

Laporan tersebut diajukan oleh seorang pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023.

Menurut hasil penyelidikan, Zaenal dituduh menggunakan dokumen tidak asli untuk mengajukan perpindahan studi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ke program studi S1 Hukum Universitas Surakarta (Unsa).

Beberapa dokumen yang dipermasalahkan meliputi surat keterangan pindah dan transkrip nilai, yang ternyata mencantumkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) milik orang lain.

"NIM (nomor induk mahasiswa) itu ternyata milik mahasiswa lain yang sudah dropout dari UMS," jelas Zaenudin.

Lebih lanjut, hasil konfirmasi dengan pihak kampus menunjukkan bahwa Zaenal memang pernah kuliah di UMS, namun bukan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum.

"Setelah dikonfirmasi ke pihak UMS, tersangka ini ternyata bukan mahasiswa Fakultas Hukum di sana, tapi memang dia pernah lulus dengan jenjang sarjana pendidikan di UMS," tambah Zaenudin.

Penyidikan sempat mengalami jeda sebelum akhirnya dilanjutkan kembali pada Desember 2024.

Menanggapi status tersangkanya, Zaenal menyampaikan bantahannya dan menilai bahwa dirinya tengah dikriminalisasi.

"Saya merasa sangat dikriminalisasi. Yang perlu digarisbawahi saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Kedua, Asri tidak punya legal standing," ucapnya. (fajar)

Kontroversi ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat/Ist 

JAKARTA — Kontroversi ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat, kali ini menyedot perhatian seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1982, bernama Lukman.

Lukman menegaskan, pembuktian paling sederhana terkait keabsahan status akademis Jokowi dapat dilakukan melalui data pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjadi bagian wajib dari proses pendidikan di UGM.

“Kalau memang Bapak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan lulus bergelar insinyur, tolong dibuka di mana dia melaksanakan KKN,” kata Lukman dikutip dari unggahan akun x @regar_0posisi (22/4/2025).

Ia menyebutkan bahwa masa KKN biasanya berlangsung selama tiga bulan, dan pengalaman tersebut akan selalu membekas bagi para mahasiswa karena menjadi bagian penting dari tahapan kelulusan.

"Itu saja cukup, yang lain saya tidak mempedulikan, mau ijazah ilang, asli, palsu. Kalau KKN itu rata-rata tiga bulan pak,” tukasnya.

Lebih lanjut, Lukman menyatakan bahwa tidak mungkin seorang lulusan UGM melupakan lokasi atau pengalaman saat menjalani KKN.

Ia juga menyebut nama seorang akademisi UGM sebagai tokoh penting dalam merumuskan kewajiban KKN di kampus tersebut.

“Tolong buka aja itu dan pasti ingat, tidak mungkin lupa itu. Karena ini wajib hukumnya yang dicetuskan oleh salah satunya Bapak Prof Kusnaldi, kebetulan pembimbing saya juga dulu,” kuncinya.

Sebelumnya, Jokowi memberikan penjelasan terkait foto ijazahnya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi sorotan publik, khususnya soal penggunaan kacamata, meski selama ini ia dikenal tidak mengenakan kacamata.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden RI dua periode ini saat ia memperlihatkan ijazah asli UGM kepada sejumlah jurnalis di rumahnya, Solo, pada Rabu (16/4/2025) kemarin.

Namun, Jokowi meminta agar wartawan tidak mengambil foto atau video saat ia menunjukkan ijazah tersebut, dan meminta mereka untuk menaruh ponsel serta kamera di ruang transit.

Saat ijazah diperlihatkan, beberapa jurnalis menanyakan mengenai kacamata yang terlihat dalam foto ijazah UGM tersebut.

Jokowi menjelaskan dengan singkat bahwa dulu ia memang memakai kacamata karena memiliki gangguan penglihatan, namun kacamata tersebut rusak dan ia tidak mampu membelinya lagi pada waktu itu.

“Kacamata saya pecah, tidak mampu beli lagi dulu,” ucap Jokowi, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi penglihatannya, seperti berapa minus matanya atau kapan kacamata tersebut rusak.

Selain itu, Jokowi juga menanggapi pertanyaan mengenai perbedaan penulisan nama dan tanda tangan pembimbing utama skripsinya yang tertulis dalam ejaan lama.

Hal ini terkait dengan nama Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro yang tercatat di ijazah, sementara dalam beberapa referensi lain, termasuk buku yang ditulis keluarga, nama tersebut ditulis menggunakan ejaan baru sebagai Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro.

Jokowi menegaskan bahwa penulisan nama dalam ijazah tersebut berasal langsung dari Universitas Gadjah Mada, dan ia hanya menerima sesuai dengan yang tertulis.

“Saya hanya menerima saja, jika ada nama ejaan beda itu UGM,” Jokowi menuturkan.

Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro, yang tercatat sebagai pembimbing utama skripsi Jokowi, juga dikenal sebagai mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani ijazah pada periode kepemimpinannya. (fajar)

Pratikno dan Jokowi/Ist 

JAKARTA — Kehebohan ijazah mantan presiden Jokowi belum juga reda. Hingga kini, polemik ijazah tersebut masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Sementara itu, di media sosial, sejumlah pengamat politik mengungkap keterkaitan eks Rektor UGM itu dengan ijazah Jokowi. Ada pula yang berbagi informasi dari pengamat terkait polemik tersebut.

Pengamat politik yang juga Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyebut nama Pratikno sebagai pihak yang berperan dalam munculnya ijazah Jokowi.

Mengutip kantor berita politik RMOL, Selasa (22/4/2025) Muslim Arbi mengungkapkan hal itu melalui akun Youtube MRohman Official.

"Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno," kata Muslim pada awal Maret lalu.

Diketahui, Pratikno pernah menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk masa bakti 2012-2017. Artinya, pada Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 lalu Pratikno menjabat sebagai rektor di kampus tersebut.

Ada pun Jokowi mengklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM pada 1985.

Atas jasanya tersebut, kata Muslim Arbi, Jokowi lalu memberikan kompensasi Pratikno sebagai Mensesneg sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 hingga 2024.

Karier Pratikno pun kini berlanjut sebagai Menko PMK di kabinet Prabowo Subianto.

"Jadi seolah-olah Pratikno memegang rahasia luar biasa dari Jokowi," kata Muslim.

Melansir situs resmi UGM, Prof. Dr. Pratikno., M.Soc, Sc., dilantik sebagai Rektor UGM untuk masa bakti 2012-2017. Pelantikan berlangsung pada Senin 28 Mei 2012, pukul 10.00 di Balai Senat UGM.

Acara pelantikan rektor dihadiri oleh anggota DPR RI, Priyo Budi Santoso, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta pejabat sipil dan militer pusat dan daerah.

Selain itu, dalam acara tersebut hadir pula para mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan.

“Berhubung telah berakhirnya jabatan Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. sebagai Rektor UGM, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat penggantinya, Prof. Dr. Pratikno., M.Soc, Sc. yang telah terpilih dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai rektor,” kata Dr. Supama, M.Si., Sekretaris MWA kala itu. (fajar)

Aksi 214 di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 21 April 2025/RMOL 

JAKARTA — Massa Aksi 214 geruduk gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 21 April 2025. Pantauan redaksi hingga pukul 15.01 WIB, massa yang berjumlah sekitar 500-750 orang itu menutup dua ruas jalan dari Gedung Bareskrim menuju Senopati dan sebaliknya. Artinya, tidak boleh ada kendaraan yang melintas di depan Mabes Polri maupun di depan Kantor Pusat PLN.

Kedatangan massa tersebut ingin menuntut agar Polisi segera menangkap Fuad Cucu Warsinah (Gus Fuad Plered). Massa menjulukinya sebagai Fuad si Cucu PKI yang diduga telah membuat onar bagi bangsa. Massa khawatir kehadiran Fuad yang diduga sebagai keturunan PKI tersebut dapat mencederai dan memecah belah umat dan bangsa.

"Ini yang jelas-jelas sudah menistakan dan menjadikan perpecahan di negeri ini segera tangkap dan penjarakan Fuad cucu PKI, kalau tidak jangan salahkan kami yang akan mengeksekusi itu," teriak seorang orator dari atas mobil komando.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pejabat (Pengacara & Jawara Bela Umat, Ustad Eka Jaya salah satunya yang menyerukan bahwa Polri harus bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan menindak Fuad.

Demi meluapkan kekesalan, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan Tangkap dan Penjarakan Si Monyet Fuad Cucu PKI. (rmol)