SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di sela acara peresmian PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025) 

JAKARTA — Presiden Indonesia Prabowo Subianto meminta para guru tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih terkait penyelenggaraan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya minta semua guru-guru, tolong, saya sangat menghargai tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden. Ini kewajiban saya, jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya," ujar Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Presiden menekankan bahwa pemerintah hanya menjalankan kewajiban yang telah dipercayakan oleh rakyat. Presiden menyebut bahwa program MBG merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah menjalankan program ini bukan untuk mencari nama atau pengakuan.

"Kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi saya terima kasih, jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat," tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan anak-anak yang belum menerima manfaat dari program MBG.

Presiden mengakui program yang baru saja dimulai ini tidak bisa secara instan langsung menjangkau seluruh anak di Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa secara fisik dan administratif, program ini membutuhkan waktu untuk dapat menjangkau anak-anak secara merata.

Presiden juga menyoroti pentingnya proses pengamanan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan.

Meski demikian, Prabowo memastikan bahwa dana untuk program MBG tersedia dan akan digunakan sesuai kebutuhan. Kepala Negara pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari–April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat. (fajar)

@infopontirta.id 

JAKARTA — Warga Desa Kronjo mengalami nasib nahas setelah sawah dan tambak mereka harus dijual murah. Warga dihadapkan pada situasi sulit dan diberi tawaran yang tidak masuk akal. Sawah diminta dijual dengan harga cendol, sedangkan tambak dihargai seperti es teh.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, lahan persawahan dan kolam ikan dijual murah untuk mendukung pengembangan proyek besar Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 oleh Agung Sedayu Group.

Kabar ini mendadak viral setelah diunggah oleh akun Instagram @infopontirta.id pada Minggu (19/1/2025).

Unggahan ini telah menarik perhatian warganet, dengan lebih dari 47 ribu likes dan 6 ribu komentar, banyak di antaranya menyuarakan keprihatinan terhadap nasib warga Desa Kronjo.

Dalam unggahannya, disebutkan bahwa warga Desa Kronjo terpaksa menjual tanah yang selama ini menjadi sumber utama mata pencaharian mereka.

Tidak hanya itu, sebelumnya akses warga ke laut juga terbatasi akibat pemagaran proyek. Kini, sawah dan tambak mereka dihargai murah dan pembayaran dilakukan secara cicilan.

Tanah sawah mereka dihargai Rp50 ribu per meter, sedangkan tambak hanya dihargai Rp35 ribu per meter.

Salah satu warga bernama Syaiful, menyatakan bahwa pembayaran tidak dilakukan secara langsung, melainkan dicicil dalam jangka waktu tertentu.

“Kami diminta menjual tanah tambak cuma Rp35 ribu per meter. Sawah lebih mahal sedikit, tapi tetap murah, cuma Rp50 ribu per meter. Itu pun bayarnya dicicil," kata Syaiful dikutip dari unggahan akun @infopontirta.id, Minggu (19/1/2025).

Selain harga yang rendah, warga juga mengeluhkan mekanisme pembayaran yang sering terlambat tanpa jadwal yang jelas.

Dikatakan Syaiful, tekanan dari pihak pengembang dan minimnya dukungan pemerintah membuat warga merasa tidak punya pilihan lain.

“Kadang kalau ada yang nolak dijual ya, mereka enggak pandang bulu. Diuruk aja itu sawah sama mereka. Mereka juga pakai jasa calo buat maksa warga jual tanahnya,” tambahnya.

Keresahan warga makin memuncak setelah pengembang melakukan penimbunan anak sungai yang berada di perbatasan Desa Kronjo dan Desa Muncung.

Aktivitas ini yang sudah berlangsung selama dua tahun, membuat masyarakat kehilangan akses ke sumber ikan dan mengganggu kehidupan para petani tambak. (fajar)

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti 

JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti turut menyoroti pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer di Pantai Utara, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia berharap pembangunan pagar itu dilaksanakan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.  “Laksanakan perintah Presiden kita @prabowo @ListyoSigitP 🙏🙏🙏,” tulis Susi Pudjiastuti dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (18/1/2025).

Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik menteri yang menangani kasus ini. Menurut Said Didu, para menteri di Kabinet Merah Putih lebih patuh pada arahan Mantan Presiden Joko Widodo untuk melindungi oligarki.

“Bu, Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo akan lebih patuh pada arahan dari Solo untuk lindungi Oligarki,” ujar Said Didu.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons ihwal pagar laut tersebut.

“Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami,” ujar Nusron Wahid kepada media, Rabu (15/01/2025).

Menteri Nusron menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Selama area yang dimaksud masih berupa lautan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi apa pun.

“Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.

Diketahui, TNI AL bersama masyarakat telah mulai pembongkaran pada pagar laut tersebut hari ini. (fajar)

Pasukan khusus TNI AL dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Sabtu (18/1)  

TANGERANG — Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Keberadaan pagar laut itu pun mengundang perhatian sejumlah pejabat. TNI AL bersama nelayan setempat mengambil langkah lebih tegas dengan membongkar pagar laut tersebut, Sabtu (18/1/2025) hari ini.

Angkatan Laut mengerahkan ratusan pasukan untuk membongkar pagar laut di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Mereka turut melibatkan beberapa pasukan khusus untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto mengatakan, beberapa pasukan khusus yang dilibatkan yakni Komando Pasukan Katak (Kopaska), Korps Marinir, dan Dinas Pertolongan Bawah Air (Dislambair).

"Dari 600 orang (yang terlibat pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir) ada (prajurit) dari Lantamal III Jakarta, kemudian ada Dislambair, kemudian Satuan Kopaska, Diskes, dan Pomal,” terang Harry.

Perwira tinggi bintang satu TNI AL itu menjelaskan bahwa personel Dislambair dikerahkan untuk memeriksa kedalaman patok-patok bambu yang dipasang sebagai pagar laut. Tujuannya untuk memastikan pembongkaran bisa dilakukan dengan cara menarik pagar bambu tersebut menggunakan kapal.

"Kami perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Dari masukan-masukan itu, kami bisa berbuat yang mesti kami laksanakan,” imbuhnya.

Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pencabutan proyek pagar laut yang diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group.

Prabowo juga meminta agar permasalahan pagar laut tersebut diusut tuntas.

"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta.

Instruksi ini dikeluarkan di tengah sorotan publik terhadap keberadaan pagar laut yang dianggap membatasi akses masyarakat ke pantai di pesisir Tangerang.

Keberadaan proyek tersebut memicu pertanyaan tentang izin dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan keterkaitan proyek pagar laut dengan pengembangan PIK 2, Muzani enggan berkomentar.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR," tegasnya. (fajar)

Andra Soni akan menempati gedung bersejarah tersebut setelah dilantik sebagai Gubernur Banten periode 2025-2030 

SERANG — Setelah dilantik sebagai Gubernur Banten periode 2025-2030, Andra Soni akan menempati bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Brigjen K.H. Sam'un nomor 5, Kota Serang, yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1821

Berdasarkan catatan ANRI, bahan bangunan didatangkan langsung dari Batavia. Bangunan yang akan ditempati sebagai tempat tinggal disebut Gedung Negara atau Pendopo Lama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti membenarkan bahwa Andra Soni akan tinggal di sana setelah dilantik sebagai Gubernur Banten.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten akan menempati rumah dinas di Jalan Ahmad Yani, Cipete, Kota Serang, yang sebelumnya merupakan rumah dinas Wahidin Halim (WH) saat menjabat sebagai Gubernur Banten.

"Untuk Gubernur di rumah dinas pendopo lama, kemudian Wakil Gubernur di Cipete yang dulu digunakan oleh pak WH," kata Rina di Pendopo Gubernur Banten, seperti dilansir Tribunnews,com, Senin (13/1/2025).

Diketahui, Gedung Negara tersebut beberapa kali mengalami perubahan peruntukan, termasuk ketika era Rano Karno, gedung tersebut menjadi Museum Negeri.

Namun saat Al Muktabar menduduki posisi Penjabat Gubernur Banten, ia tinggal di tempat tersebut. Meski gedung tersebut kental dengan aura mistis, namun ia tetap tinggal di sana.

Rina menjelaskan, Pemprov Banten akan melakukan pemeliharaan gedung tersebut. Termasuk rumah dinas Wakil Gubernur Banten, yang sudah dua tahun ini tidak digunakan.

"Saat ini prosesnya kita lakukan pemeliharaan, memperbaiki tampilan supaya nanti layak digunakan, " ungkapnya.

"Apalagi yang di Cipete sudah dua tahun lebih tidak digunakan, jadi kita harus ekstra lakukan pemeliharaan, sehingga nanti Wakil Gubernur bisa menempati dengan layak," terangnya.

Rina mengungkapkan, dalam proses pemeliharaan kedua gedung tersebut, Pemprov Banten akan menyesuaikan dengan keinginan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

"Sementara masih kita koordinasikan (Supaya sesuai selera) misalkan ini ada nuansa putih, nuansa yang lain lah, nanti mereka yang pilih karena yang menempati kan mereka," pungkasnya.

Sementara Gubernur Banten terpilih, Andra Soni memastikan akan tinggal di pendopo lama sesuai dengan peraturan Gubernur. Ia pun tak masalah jika gedung tersebut mengandung kesana mistis.

"InsyaAllah karena yang saya tahu rumah dinas Gubernur itu di pendopo lama, Wakil Gubernur di Cipete. (Kesan mistis?) Bismillah aja," kata Andra. (*)

Jokowi 

JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyampaikan pandangannya terhadap dinamika politik nasional saat ini. Apalagi, ada isu terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

Ferdinand mengatakan pertemuan itu merupakan langkah strategis yang berpotensi mengubah arah politik Indonesia di masa mendatang.

"Semakin mendekati kenyataan. Ini adalah sebuah terobosan dalam politik nasional yang tentu akan mengubah peta jalan kedepan," ujar Ferdinand melalui akun Instagram pribadinya @ferdinand_hutahean (17/1/2025).

Namun, Ferdinand tidak segan melontarkan kritik terhadap pengaruh Jokowi yang menurutnya meninggalkan banyak persoalan bagi pemerintahan Prabowo.

"Kesimpulannya, Indonesia akan baik-baik saja tanpa Jokowi dan anasir politiknya. Pengaruh yang ditinggalkan Jokowi terhadap Prabowo sangat tidak baik," sebutnya.

Ia menilai bahwa residu kebijakan era Jokowi membawa banyak masalah, yang kini menjadi tantangan berat bagi Prabowo.

"Banyak masalah yang muncul sekarang di negara kita akibat dari residu kebijakan Jokowi," cetusnya.

Salah satu contoh yang disebutnya adalah proyek pagar laut sepanjang 30 km yang dianggap misterius.

"Yang paling konyol adalah adanya pagar laut sepanjang 30 km tapi semua misterius, tidak ada yang tahu siapa yang bangun," Ferdinand menuturkan.

Ferdinand menyoroti bagaimana proyek seperti ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi.

"Ini kan aneh, sebuah negara bisa tidak mengetahui ada pergerakan yang sangat lama butuh waktu dan panjang tetapi tidak ada yang tahu," tandasnya.

Ferdinand bilang, apa yang dia sebutkan merupakan salah satu contoh buruk yang ditinggalkan Jokowi pada akhir masa jabatannya sebagai Presiden.

"Ini contoh buruk, kecil sebetulnya tapi masalah seperti ini banyak mendera bangsa kita," kuncinya. (fajar)

Pagar laut diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group/Ist 

JAKARTA — Mantan Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Said Didu menanggapi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot pagar laut yang diduga milik Agung Sedayu di pesisir Tangerang.

Dikatakan Said Didu, instruksi dari Prabowo sudah sangat jelas.

"Arahannya jelas," ujar Said Didu dalam keterangannya di X @msaid_didu (16/1/2025).

Hanya saja, ia menilai langkah tersebut tidak dijalankan sepenuhnya karena adanya campur tangan dari Menteri titipan Jokowi.

"Tapi ditelikung oleh Menteri Jokowi yang ada dalam Kabinet Prabowo," cetusnya.

Said Didu menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait hanya sebatas menyegel pagar laut tersebut, dengan alasan akan memeriksa izin terlebih dahulu.

"Sehingga hanya disegel dan katanya akan periksa izin dulu," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pencabutan proyek pagar laut yang diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group.

Prabowo juga meminta agar permasalahan pagar laut tersebut diusut tuntas.

"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta.

Instruksi ini dikeluarkan di tengah sorotan publik terhadap keberadaan pagar laut yang dianggap membatasi akses masyarakat ke pantai di pesisir Tangerang.

Keberadaan proyek tersebut memicu pertanyaan tentang izin dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan keterkaitan proyek pagar laut dengan pengembangan PIK 2, Muzani enggan berkomentar.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR," tegasnya.

Hingga kini, langkah untuk mencabut pagar laut yang telah disegel tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan akses terhadap wilayah pesisir. (fajar)

Presiden Prabowo dan IKN/Ist 

JAKARTA — Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi salah satu topik hangat dalam perbincangan politik Indonesia. Rencana pemindahan ibu kota yang sebelumnya digagas Presiden Joko Widodo kini melibatkan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan mulai berkantor di IKN pada 2028.

Meski pemindahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek besar ini, kejelasan kapan ibu kota akan dipindahkan sepenuhnya masih bergantung pada kesiapan infrastruktur yang memadai.

Komitmen Presiden Prabowo dan Peran Infrastruktur

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) pada Sabtu (14/12/2024) lalu menilai, pernyataan Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi.

Namun, Hensa juga menekankan bahwa keberadaan kantor presiden di IKN tidak secara otomatis berarti bahwa ibu kota Indonesia akan segera pindah ke sana.

“Berkantor di sana bisa, istana ada di Bali, Bogor, Jakarta, dan Puncak. Sekarang ditambah di Kalimantan. Tapi, apakah serta-merta ibu kota akan pindah? Belum tentu,” ujar Hensa, dikutip dari ANTARA, Rabu (15/01/2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun IKN akan menjadi pusat administrasi baru, keputusan untuk memindahkan seluruh fungsi pemerintahan, seperti kantor legislatif dan yudikatif, masih bergantung pada kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan.

Pemerintahan Akan Pindah Setelah IKN Siap Berfungsi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memindahkan kantor pusat pemerintahan ke IKN hanya setelah kota tersebut bisa menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik.

Fungsi ini mencakup tersedianya infrastruktur yang memadai, seperti kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hasan menjelaskan bahwa perkiraan waktu bagi IKN untuk memerankan fungsi tersebut adalah pada tahun 2028.

“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan terjadi setelah IKN dapat memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor-kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sudah siap di sana,” jelas Hasan.

Kesiapan infrastruktur di IKN menjadi kunci utama yang akan menentukan apakah pemindahan ibu kota dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Kesiapan Infrastruktur sebagai Katalisator Pemindahan Ibu Kota

Pembangunan IKN bukan hanya soal fisik kota, tetapi juga terkait dengan kesiapan fasilitas dan layanan yang mendukung jalannya pemerintahan. Infrastruktur yang lengkap dan fungsional, mulai dari perkantoran pemerintahan hingga konektivitas transportasi dan utilitas dasar, harus disiapkan dengan matang agar IKN bisa berfungsi secara efektif.

Salah satu tantangan terbesar dalam pemindahan ibu kota adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menampung seluruh aparat pemerintahan dan pelayanan publik.

Tidak hanya itu, pemerintahan harus memastikan bahwa IKN dapat menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas pemerintahan, termasuk fasilitas perkantoran yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Polemik dan Proyeksi Ke Depan

Walaupun pembangunan IKN terus berjalan, polemik terkait pemindahan ibu kota masih mewarnai diskursus publik. Banyak yang mempertanyakan apakah pemindahan ibu kota benar-benar akan memperbaiki pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, ataukah justru akan menambah beban baru bagi anggaran negara.

Namun, dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo untuk melanjutkan proyek IKN dan berkantor di sana pada 2028, harapan untuk melihat IKN berfungsi penuh sebagai ibu kota politik semakin nyata.

Meskipun demikian, keputusan untuk memindahkan ibu kota secara keseluruhan masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur yang harus dibangun dalam beberapa tahun ke depan. (suara)

Jumpa pers Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi bersama dua Komisioner Komnas HAM lainnya, yaitu Saurlin Siagian dan Anis HIdayah, di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (15 Januari 2025) 

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan kertas kebijakan tentang pemilihan umum (pemilu). Isinya termasuk rekomendasi untuk sistem pemilu mendatang karena terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia pada pemilu sebelumnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi bersama dua Komisioner Komnas HAM lainnya yakni Saurlin Siagian dan Anis HIdayah dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025 .

"Jadi, untuk menyusun kertas Kebijakan ini, Komnas HAM memang bekerja sama dengan temen-temen UGM itu melibatkan tiga disiplin ilmu. Jadi ilmu sosial politik, ilmu kesehatan dan yang ketiga psikologi," ujar Pramono.

Sosok yang kerap disapa Pram itu menegaskan, salah satu aspek yang disorot Komnas HAM dalam kertas kebijakan itu adalah soal keselamatan petugas adhoc dalam penyelenggaraan pemilu.

Dia mengungkapkan, jumlah petugas adhoc yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS), yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang tercatat meninggal dunia pada Pemilu Serentak 2024 masih mencapai ratusan orang.

"Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pemilu 2024 kemarin masih ada cukup besar, jumlah petugas Pemilu yang meninggal dunia meskipun angkanya sudah cukup jauh turun dari angka kematian dari Pemilu 2019, karena ada sejumlah langkah yang memang sudah diambil oleh KPU, dari perbaikan secara teknis," urainya.

"Tetapi, angka kematian itu masih cukup tinggi. Padahal kita tahu, hak hidup itu adalah hak HAM paling dasar bagi semua manusia. Tanpa hak hidup maka semua hak yang lain nggak ada gunanya," sambungnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Saurlin Siagian, bahwa pihaknya dalam kertas kebijakan terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menyatakan, aturan keserentakan pemilu dalam UU 7/2017 tentang Pemilu telah melanggar HAM.

"Sistem pemilu serentak yang terdiri dari lima jenis pemilihan, memberikan kesempatan kepada banyak kontestan untuk beraktivitas pada ruang dan waktu yang sama, sehingga menuntut kesiapan dan kesiagaan tinggi dari petugas pemilu baik secara fisik maupun mental,” jelas Saurlin.

Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar adanya perbaikan sistem pemilu ke depan oleh DPR dan juga pemerintah.

"Mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada, untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024," tambah Anis Hidayah membacakan poin rekomendasi. (rmol)

Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus 

JAKARTA — Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus angkat bicara fakta menarik terkait pagar laut sepanjang 30 KM di Tangerang.

Dalam podcast "Speak Up" di Channel YouTube Abraham Samad, Petrus mengungkap sejumlah nama yang diduga merupakan orang yang mengenal pemilik pagar laut tersebut.

Di antaranya adalah pendiri sekaligus pemilik Agung Sedayu Group (ASG), Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan dan eks Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Petrus menegaskan perlunya mencari tahu lebih banyak fakta terkait pagar laut ini, seperti pendanaan dan siapa yang memasangnya.

"Jadi, menurut saya untuk bisa memastikan siapa pemilik, siapa yang menyuruh memasang, dan siapa yang membiayai ini saya kira orang pertama perlu didengar untuk memastikannya mulai dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, Denny Wongso, Ahmad Ghozali dan beberapa nama lainnya,” kata Petrus.

“Selama ini sering kita dengar sebagai pelaku lapangan di wilayah Teluk Naga dan sekitarnya," ujarnya.

Petrus menyarankan agar lembaga hukum melakukan pemeriksaan terhadap para nama yang telah dibeberkannya itu.

Ada dugaan kuat, sosok-sosok yang sebelumnya disebutkan menjadi pembuat dan yang mendanai pembangunan pagar tersebut. 

"Dengan mendengar orang-orang ini, oleh entah Mabes Polri, entah Kejaksaan atau KPK, kita pastikan mereka akan bisa memberikan informasi siapa sesungguhnya pemilik pagar 30 KM yang membentang di pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Kabupaten Tangerang," tuturnya.

Dalam penjelasan lainnya, Petrus mengindikasi adanya pembagunan pagar laut ini untuk menutupi suatu hal.

Diantaranya yang paling ia curigai adalah sikap menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh pengembang properti-properti besar.

"Kemudian muncul bambu (pagar laut) ini menjadi sesuatu yang luar biasa membuka tabir. Semua pihak baik pejabatnya tutup mata, perusahaan yang membiayai pemagaran ini pasti tidak berani membuka informasi bahwa dia lah pemiliknya atau dia yang menyuruh," pungkasnya. (fajar)

Jokowi 

SOLO — Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang menjadi salah satu program prioritas pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan dievaluasi oleh rezim pemerintahan Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, proyek milik Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan itu ditetapkan sebagai PSN pada masa pemerintahan Jokowi. 

Menanggapi hal itu, Jokowi menyambut baik rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi PSN PIK 2.

“Ya, enggak apa-apa, kan, baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” kata Jokowi di Solo, Selasa (14/1).

Jokowi mengakui pemerintahannya tidak sempurna. Program-program yang dicanangkan di masa pemerintahannya diakui banyak memiliki kekurangan.

“Wong belum tentu yang diputuskan itu betul 100 persen. Bisa dikoreksi, bisa dievaluasi,” kata dia. 

Jokowi juga menanggapi pengerjaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami perlambatan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak termasuk dalam Astacita Prabowo - Gibran.

Meski masih mendapat alokasi anggaran di APBN 2025, jumlahnya menurun drastis dibanding masa pemerintahan Jokowi.

“Ya, nyatanya anggarannya, kan, untuk IKN tetap,” kata Jokowi. 

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut Prabowo mempunyai empat kategori PSN. Karena itu, pemerintah akan mengkaji apakah pengembangan PSN PIK 2 masuk ke pengelompokan tersebut.

“Kami akan mengkaji (status PSN PIK 2). Kajian kami adalah tentunya mengacu pada PSN yang menjadi betul-betul fokus concern-nya Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ungkap Nusron di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (28/11). (fajar)

Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan 

JAKARTA — Politikus sekaligus aktivis Syahganda Nainggolan secara terbuka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi dua masalah besar dalam kabinetnya. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam podcast Bambang Widjojanto.

Menurut Syahganda, tantangan pertama adalah sejumlah menteri yang dianggapnya "malas". Meski diakuinya para menteri tersebut cerdas, ia mengatakan kebiasaan buruk di masa lalu membuat kinerja mereka kurang maksimal.

"Saya tidak bilang mereka tidak pintar, tapi malas. Kebiasaan jaman dulu, Menteri itu dianggap jabatan untuk cari uang," ujar Syahganda dikutip pada Selasa (14/1/2025). 

Ia menyinggung beberapa menteri yang dianggap titipan dari pemerintahan sebelumnya dan diterima Prabowo atas alasan tertentu.

"13 Oktober semua orang bilang dia (Prabowo) terima belasan menteri dari rezim sebelumnya," tambahnya.

Meskipun demikian, Syahganda menegaskan bahwa Prabowo ingin mengubah paradigma ini.

"Prabowo bilang, kita gak lagi urusan cari uang. Ini soal pengabdian. Tapi pertanyaannya, apakah menteri-menterinya siap?," cetusnya.

Syahganda mengindikasikan reshuffle kabinet bisa terjadi jika kinerja menteri tidak sesuai dengan visi Prabowo.

"Kalau ada yang gak kompetitif untuk rakyat, bukan negara untuk cuan, itu memang Prabowo harus cepat (reshuffle)," tegasnya.

Ia memprediksi reshuffle besar-besaran pada Maret atau April 2025, terutama untuk kementerian strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan koperasi.

"Kalau misalnya ada menteri yang sudah diperiksa Bareskrim, walaupun kita gak nuduh dia, tapi kalau gak bisa kerja, untuk apa dipertahankan?," pungkasnya.

Langkah reshuffle ini, menurut Syahganda, sejalan dengan teori pembagian kekuasaan ala Plato yang mengutamakan individu cerdik dan pandai untuk mengabdi pada negara. (fajar)

Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus 

JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyampaikan kritik tajam terkait kasus seorang polisi di Sulawesi Selatan yang dipecat karena pemerkosaan, tetapi kembali bertugas aktif setelah mengajukan banding.

John mengatakan keputusan itu dianggap tidak masuk akal.

"Sebuah ketololan lagi. Udah dipecat karena pemerkosaan, gara-gara banding bisa dinas lagi," ujar Jhon dalam keterangannya di X @JhonSitorus_18 (13/1/2025).

Jhon menilai keputusan tersebut mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

"Kurang lucu apa negara ini ya ampun," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Bripda F, oknum polisi yang diduga memperkosa seorang wanita berusia 23 tahun di Makassar masih aktif bertugas meski sebelumnya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Hukuman tersebut dibatalkan setelah Bripda F melakukan banding. 

Kuasa hukum korban, Muhammad Irvan, mengungkapkan bahwa Bripda F berhasil lolos dari pemecatan dengan menikahi korban yang sebelumnya dia perkosa.

Hukuman PTDH kemudian diubah menjadi demosi selama 15 tahun. Irvan juga menuding Bripda F memanfaatkan pernikahan tersebut untuk menghindari hukuman.

Pernikahan dilangsungkan pada 20 Desember 2023 di rumah korban, tanpa kehadiran orang tua Bripda F dan tanpa resepsi.

Bripda F telah dimutasi ke Polres Toraja Utara sebagai bagian dari sanksi demosi. Namun, tindakan ini menuai kecaman, terutama dari publik yang mempertanyakan integritas sistem etik kepolisian. 

Irvan mendesak aparat dan institusi terkait untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, setelah terlibat kasus pemerkosaan terhadap mantan pacar, Birpda FA (23) akhirnya diadili oleh Propam Polda Sulsel.

Sidang Kode Etik Bripda FA digelar pada Selasa (24/10/2023) sekitar pukul 11.00 WITA di lantai empat Polda Sulsel.

Hasil sidang tersebut, Bripda FA akhirnya diberi sanksi dipecat tidak dengan hormat (PTDH).

"Terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin. Tadi kita tahu bersama putusannya adalah PTDH," ujar Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendi, Selasa siang.

Diceritakan Zulham, ada dua putusan sanksi etika. Yaitu perbuatan tercela, bersifat administratif PTDH dan penempatan khusus selama 30 hari.

"Pertimbangan kita adalah Pasal 13 PP Nomor 1 tahun 2003 kemudian pasal 5,8 dan 13 Perpol Nomor 7 tahun 2022," ucapnya.

"Jadi ada beberapa dasar pertimbangan kita," Zulham menuturkan. (fajar)

Okky Madasari 

JAKARTA — Penulis Indonesia Okky Madasari telah mengungkapkan pandangannya yang kontroversial tentang pengaruh mantan Presiden Jokowi dalam pemerintahan saat ini.

Okky menegaskan, pengaruh Jokowi tidak akan hilang jika tidak ada proses hukum yang dilakukan terhadapnya.

"Cara memutus pengaruh Jokowi itukan dengan mengadili Jokowi," ujar Okky dikutip dari unggahan X @AbrSamad (12/1/2025).

Dikatakan Okky, proses hukum terhadap Jokowi sulit dilakukan jika penegak hukum masih melihat adanya hubungan spesial antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

"Proses mengadili Jokowi itu tidak akan pernah terjadi kalau penegak hukum masih melihat bahwa Jokowi punya relasi spesial dengan Presiden hari ini," cetusnya.

Ia menilai bahwa Jokowi memiliki sejumlah kasus yang perlu dibawa ke pengadilan untuk memastikan bahwa ia tidak kebal hukum.

"Bahwa Jokowi punya banyak kasus yang harus memang dibawa ke Pengadilan," Okky menuturkan.

Okky juga menyinggung laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang dianggapnya sebagai pengingat untuk masyarakat Indonesia terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan.

"Kita tidak boleh membiarkan dia kebal. OCCRP itu masuk mengingatkan kita," tandasnya.

Lebih jauh, Okky menyebutkan adanya potensi sabotase terhadap pemerintahan Prabowo dari pihak-pihak yang masih loyal kepada Jokowi.

"Ada orang-orang yang hendak menyabotase pemerintahan Prabowo, karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada pak Prabowo, tapi kepada si mantan (Jokowi)," kuncinya.

Sebelumnya, Jokowi masuk dalam nominasi pejabat terkorup versi OCCRP yang merupakan singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

Organisasi itu merilus daftar finalis "Person of the Year 2024" untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Dalam daftar tersebut, Jokowi masuk sebagai salah satu nama yang disebut sebagai pemimpin dunia paling korup.

Menanggapi itu Jokowi menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas.

Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

"Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti," kata Jokowi.

"Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat," tambahnya. (fajar)

Said Didu 

JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu mengkritik menteri yang disebutnya kini bersikap lunak lagi terkait pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang, Banten.

“Sepertinya Menteri yang seakan galak kemarin terkait pembongkaran pagar laut kembali lembek,” kata Said Didu salam akun X, pribadinya, Sabtu, (11/1/2025).

Lebih lanjut dia menyinggung soal pesanan Sprindik yang kemungkinan kemungkinan membungkam menteri tersebut.

“Apakah ada pesanan sprindik dari Solo+Pantai Utara Jakarta ke Menteri tersebut?,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono memimpin penyegelan pagar laut yang mencakup 16 desa di 6 kecamatan itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Trenggono menyatakan, bakal mencabut pagar laut itu jika terbukti tak mengantongi izin kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Tetapi kalau izin yang KKPRL-nya ada, tidak apa-apa mereka harus jalan terus,” kata Trenggono, Kamis, (9/1/2025). (*)