SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo atau Jokowi/net

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mempertanyakan motif mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait intervensi kepala negara di lembaga antirasuah tersebut terkait kasus korupsi. kasus e-KTP mantan Ketua DPR Setya Novanto. 

“Kalau saya memahaminya, ini adalah wujud kekecewaan Agus Rahardjo atas buruknya institusi yang pernah dipimpinnya (KPK), baik soal Firli Bahuri maupun revisi UU KPK dan TWK,” kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto kepada Tempo, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut Agus, KPK di kepemimpinan Agus Rahardjo merasa tak pernah dilibatkan dalam revisi UU KPK. Kemudian, katanya, ketika seleksi capim KPK, KPK juga tidak dimintai masukan atas rekam jejak Firli Bahuri.

“Ketika pada akhirnya Firli ditetapkan sebagai tersangka, dan KPK sekarang rusak kredibilitasnya. Jadi akhirnya dia (Agus Rahardjo) speak up,” kata dia.

Sikap Jokowi yang justru mempertanyakan kembali maksud Agus Rahardjo menyinggung adanya intervensi KPK, menurut Agus Sunaryanto, karena Jokowi tak menduga adanya pembahasan itu di kemudian hari.

“Kalau memang benar terjadi (intervensi) sepertinya sudah disiapkan sejak awal skenario bahwa pertemuan itu tak pernah ada karena sesuai pernyataan AR, dia mengaku diundang sendiri dan tak lewat jalan yang biasa dilalui jika mau ketemu presiden. Tapi ini dugaan saya juga karena pastinya hanya Tuhan yang tahu,” ujarnya.

Sebelumnya menanggapi pengakuan Agus Rahardjo yang diintervensi, Jokowi mengatakan proses hukum politikus Golkar perihal dengan kasus tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun. “Terus untuk apa diramaikan itu? kepentingan apa diramaikan itu? untuk kepentingan apa?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.

Baru-baru ini, eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaga anti-rasuah mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam. Agus mengatakan, kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada 2017, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana sendirian.

Agus Rahardjo mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang membidik eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar tudingan ke Setya Novanto dihentikan.

"Saya masuk (ruangan) beliau (presiden) sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," kata Agus. (tempo)

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) bersama istrinya Selvi Ananda (kiri) dan sejumlah politisi dari partai politik pengusung Gibran berjalan kaki di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (3/12/2023)

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Nasional AMIN Said Didu pun mengomentari calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang salah menyebut asam folat untuk ibu hamil adalah asam sulfat.

Jika melihat cuitannya, Said Didu tampak kebingungan dengan ucapan Gibran. "Ibu hamil butuh asam sulfat? Ingin membunuh orang?" tanyanya melalui akun X pribadinya @msaid_didu dikutip Suara.com, Senin (4/12/2023).

Ucapan Gibran itu mendadak viral di media sosial. Pernyataan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut dilontarkan ketika dirinya menghadiri acara dialog dengan sejumlah influencer di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2023).

Awalnya, suami Selvi Ananda itu berbicara soal Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, Gibran menganggap penting untuk menyiapkan generasi masa depan sedari dini.

Karena itu, Gibran dengan pasangan capresnya yakni Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah program di Pilpres 2024.

Salah satunya ialah pembagian susu gratis bagi para pelajar. Lalu, keduanya juga menyiapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus ibu dan anak.

Kartu itu sengaja dibuat Gibran untuk dapat memonitor tumbuh kembang anak bahkan ketika masih di dalam kandungan.

"Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak, ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi gak, berat badannya tinggi badannya oke gak," kata Gibran dikutip Suara.com dari sebuah video TikTok @idrisbue pada Senin (4/12/2023).

Ucapan Gibran itu lantas menjadi sorotan salah satu warganet. Pemilik akun X @alwnif menyadari Gibran salah ucap yang seharusnya asam folat menjadi asam sulfat.

"Ini tim nya mas @gibran_tweet kurang persiapan apa gimana? 'asam sulfat untuk ibu hamil terpenuhi atau tidak' itu maksudnya apa?" cuitnya.

Asam sulfat sendiri merupakan bahan untuk membuat baterai. Sementara untuk ibu hamil ialah asam folat. Bukan hanya itu, pemilik akun X @BosPurwa juga turut menyenggol Gibran gegara asam sulfat.

"What, ibu hamil harus terpenuhi asam sulfat? Asam folat kali, loe kate ibu hamil batre mobil apa pake asam sufat segala! :)," cuitnya. (*)

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist

SANCAnews.id – Tak hanya kasus KTP elektronik atau e-KTP, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melindungi anak-anaknya, seperti dilansir dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Jokowi turun tangan menghentikan kasus e-KTP yang menjerat. Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto (Setnov).

"Menurut saya, klaim Agus Raharjo sebagai mantan Ketua KPK itu benar adanya. Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Apalagi Agus juga singgung revisi UU KPK. Di mana KPK di bawah presiden seperti saat ini itu benar adanya," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/12).

Apalagi, kata Muslim, saat ini Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Kemunculan Agus Rahardjo diyakini sengaja untuk membuka kasus yang selama ini tertutup terkait kasus KTP-el.

Kebenaran pernyataan Agus soal ada intervensi Jokowi ke KPK semakin nyata ketika KPK saat ini tidak memproses laporan Ubedilah Badrun soal dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

"Jadi Jokowi berhasil lindungi anak-anaknya, Gibran dan Kaesang dalam laporan Ubedilah itu bukti intervensi Jokowi langsung ke KPK," pungkas Muslim.(rmol)

SANCAnews.id – Pengamat ekonomi dan politik Anthony Budiawan mengungkapkan, rakyattak percaya dengan bantahan Istana terhadap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait Presiden Joko Widodo yang meminta penghentian kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Dalam bantahannya, pihak Istana menegaskan tidak bertemunya Agus Rahardjo dan Jokowi menandakan mereka menganggap cerita tersebut bohong, padahal menurut Anthony, tidak ada orang waras yang berani mengarang hal seperti itu.

"Tidak ada orang waras berani mengarang bertemu presiden dan cerita diminta hentikan kasus korupsi. Istana membantah: cerita tersebut bohong! Artinya fitnah? Rakyat tidak percaya bantahan istana: lebih percaya cerita Agus Rahardjo, ketua KPK 2015-2019," ujar Anthony dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3/12).

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut pernah dipanggi Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Ari mengatakan pihaknya telah memerika riwayat agenda pertemuan antara Jokowi dengan Agus, namun di dalam agenda pertemuan tersebut tidak ada atau tidak pernah terjadi.

"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden," kata Ari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (1/12).

Ia pun meminta publik untuk melihat realita dalam kasus Setnov, dimana proses hukum terhadap mantan Ketua DPR RI itu tetap berjalan dan sudah mencapai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Ari menekankan pada tahun 2017, Jokowi meminta dengan tegas agar Setnov mengikuti proses hukum di KPK. "Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik," kata dia.(populis)

Habib Rizieq Shihab/Net

SANCAnews.id – Sikap tegas terhadap kemerdekaan Palestina disuarakan petinggi Front Persatuan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dalam pesan yang dibagikan pada Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (2/12).

Dalam pesan yang disampaikan menantunya Muhammad Bin Husein Alatas, Habib Rizieq bahkan meminta Pemerintah dan TNI-Polri menindak tegas pendukung Israel yang berdiri di tanah Indonesia.

“Saya bersama umat memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden RI dan jajaran Polhukam RI, termasuk TNI dan Polri serta Kejaksaan RI segera menindak tegas siapa pun, dari kelompok manapun di NKRI yang secara vulgar membela zionis Israel,” tegas Habib Rizieq dalam pesannya.

Bagi Habib Rizieq, mendukung Israel sama saja melanggar konstitusi. Mereka juga wajib ditindak tegas oleh negara.

“Semoga pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat sesuai amanah perundang-undangan,” demikian tutup Habib Rizieq. (rmol)

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

SANCAnews.id – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengaku sudah meminta kepada Presiden Jokowi kenaikan tunjangan lauk pauk (ULP) prajurit TNI.

Sebab, saat ini ULP prajurit TNI masih di bawah standar yakni hanya Rp 88 ribu. Sedangkan untuk Polri, Agus mengatakan ULPnya mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu.

Karenanya kata Jenderal Agus, ia meminta ke Jokowi paling tidak uang lauk pauk bagi prajurit TNI disamakan dengan Polri.

Agus enyebut kenaikan ULP bagi prajurit sejalan dengan visi misinya selaku panglima, yakni menjadikan TNI yang profesional.

Menurut Agus permintaan tersebut disampaikannya ke Jokowi pada saat Rapat Terbatas dengan Jolowi yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Kepala Bappenas, dan Kapolri dua hari lalu.

"Saya menyampaikan (ke presiden) bahwa uang lauk pauk prajurit itu masih di bawah standar. Rp 88 ribu. Kalau dibandingkan dengan Polri itu sangat jauh. Polri sudah Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Sehingga saya sampaikan. Dan beliau menyetujui," kata Agus dikutip dari Tribunnews.

Agus berharap hal tersebut dapat terwujud sebelum tahun 2024.

"Jadi ada waktu sebelum tahun 2024 mudah-mudahan terealisasi untuk ULP prajurit bisa disamakan dengan Polri," kata dia.

“Sesuai visi dan misi saya yaitu TNI yang profesional tentunya kita harus well-paid,” kata Agus di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Agus juga mengatakan akan mendorong prajuritnya mendapatkan perlengkapan yang modern atau well-equipt.

"Kemudian juga well-equipt, akan dilengkapi dengan perlengkapan yang modern. Tentunya kita menggandeng inhan yang ada di negara kita. Produk dalam negeri," kata Agus.

Sebelumnya  Agus memastikan akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya.

Menurut Agus, satu di antaranya adalah terkait uang lauk pauk (ULP) bagi prajurit. Karenanya ia akan mengajukan usulan kenaikan ULP tersebut ke Kementerian Pertahanan secara bottom-up atau dari bawah ke atas.

"Kita akan berikan ULP, terutama ULP yang memadai. Nanti kita akan ajukan secara buttom up ke Kementerian Pertahanan," kata Agus usai Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Rabu (22/11/2023).

Selain itu, kata Agus, ia juga akan memastikan para prajuritnya terlatih dengan baik (well-trained) baik secara individu maupun kelompok. (wartakota)

Baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD dirusak orang tak dikenal dibenarkan Sekretaris DPC Partai PDI-P Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi.

SANCAnews.id – Informasi reklame Ganjar-Mahfud MD dirusak oleh orang tak dikenal dibenarkan Sekretaris DPC Partai PDI-P Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi.

Dia membenarkan adanya kerusakan pada baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali dan tiga baliho Ganjar-Mahfud dirusak oleh orang tak dikenal atau OTK.

Selain baliho capres Ganjar-Mahfud, ada baliho bergambar caleg DPR RI dari PDIP IGA Diah Werdhi Srikandi dan caleg DPRD Jembrana dapil Mendoyo, Ni Made Sri Sutharmi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana, dan tiga baliho yang dirusak bersanding dengan baliho caleg partai politik lainnya.

"Iya itu, terjadi di Kecamatan Mendoyo, Desa Pohsanten," kata Sri Sutharmi, saat dihubungi, Sabtu (2/12/2023) sore.  

Selain dirusak, baliho Ganjar itu sempat dibakar dan pengerusakan itu diperkirakan terjadi pada Sabtu (2/12/2023) dini hari tadi. "Saya taunya tadi pagi. 

Jadi kejadiannya diperkuat sebelum subuh antara jam 12 dan 3 pagi. Kita tidak bisa memastikan itu, tapi perkiraannya seperti itu," ujarnya. 

"Iya baliho dirusak dirobek, dan robekannya itu ada rencana dibakar dan memang sudah dibakar tapi sedikit, karena tadi malam katanya itu turun hujan tidak jadi dibakar tetapi ada bukti sengaja dibakar," ungkapnya.

 Ia menyebutkan, bahwa baliho tersebut sudah dipasang sejak tanggal 28 November 2023 kemarin bertepatan masa kampanye. Namun, pihaknya menyatakan untuk di daerah lainnya di Jembrana tidak ada laporan pengerusakan baliho dan hanya di tempat itu saja. 

"Mulai tanggal 28 kemarin, masa kampanye. Sementara sampai saat ini tidak (ada pengrusakan lain), hanya di tempat itu saja, hanya satu kejadian," jelasnya. 

Ia menyatakan, dengan adanya peristiwa tersebut pihaknya telah melaporkan secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polres Jembrana, Bali. "Kami sudah melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu secara resmi dan tertulis Kabupaten Jembrana. 

Kemudian, juga kepolisian Polres Jembrana juga kami sudah berbuat untuk ditindaklanjuti. Sekarang sudah diatensi oleh polres dan bawaslu," ujarnya. 

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa soal dugaan motif pengerusakan baliho tersebut masih menunggu hasil investigasi dari Bawaslu dan Polres Jembrana, Bali. 

Namun, dari informasi yang didapatkan bahwa sebelum terjadi pengerusakan ada sejumlah anak-anak muda kumpul dan berada di lokasi tersebut. 

"Kami tidak bisa memprediksi (siapa pelakunya). Karena, kebetulan malam itu konon dan yang saya dengar dari masyarakat, ada beberapa anak-anak muda yang sedang kumpul-kumpul di lokasi tersebut. Apakah ada kesengajaan atau tidak, kita sedang menunggu investigasi dari kepolisian dan bawaslu," ujarnya. (tvone)

Presiden Jokowi Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo/ist

SANCAnews.id – Politisi Ferdinand Hutahaean menilai berdasarkan keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa divonis bersalah dan dipecat dari jabatannya.

Dalam keterangannya, Agus Rahardjo yang merupakan Ketua KPK periode 2015-2019 mengatakan dirinya dipanggil ke Istana sendirian, dan di ruangan itu Jokowi sudah marah dan meminta agar korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov) dihentikan.

"Dengan kesaksian ini, maka Presiden bisa dikategorikan telah menyalah gunakan kekuasaan dan termasuk dalam kategori merintangi atau menghalang-halangi penyelidikan. Presiden Jokowi sebagai pribadi bisa dipidana dan dipecat dari jabatannya," ucap Ferdinand.

Menurut kader PDIP itu, keterangan Agus Rahardjo mengenai Jokowi yang meminta memberhentikan kasus Setnov merupakan skandal besar. "Ini skandal besar..!!" klaimnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (1/12).

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agus Rahardjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kasus yang menjerat Setnov, korupsi e-KTP.

Setnov diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017, waktu itu ia menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik yang mendukung Jokowi.

Agus terlebih dahulu menyampaikan permintaan maaf sebelum menyampakan peristiwa tersebut, ia mengaku baru pertama kali mengungkapkannya di hadapan media.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/11/2023).

“Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),” lanjut Agus.

Ketika dipanggil sendiri, Agus merasa heran karena biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus, ia juga diminta masuk ke Istana melalui jalur masjid, bukan ruang wartawan.

Saat masuk ruang pertemuan, Agus melihat Jokowi sudah marah, namun ia tidak mengerti maksudnya, tapi setelah duduk ia tahu bahwa presiden meminta KPK untuk menghentikan kasus Setnov.

“Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, ‘hentikan!’, Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang (Jokowi) suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov,” ujarnya.

Tapi Agus menolak peruntah Jokowi, karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) kasus e KTP dengan tersangka Setnov sudah dimulai 3 minggu sebelumnya, dan ketika itu tidak ada mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Saya bicara apa adanya saja bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu di KPK itu enggak ada SP3, enggak mungkin saya memberhentikan itu,” kata Agus. (populis)

Reuni 212 akan kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12) mendatang.-Istimewa

SANCAnews.id – Reuni 212 akan kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12) mendatang.

Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin mengatakan kegiatan tersebut bakal dihadiri tiga juta orang.

"Insya Allah (estimasi massa) tiga juta orang," katanya kepada awak media, Rabu 29 November 2023.

Ditegaskannya, aksi kali ini murni untuk menyerukan aksi damai bela Palestina.

Ia menegaskan tidak ada unsur politik di dalamnya. Selain itu pihaknya tidak mengundang Calon Presiden manapun.

"Reuni 212 kali ini bela Palestina dan ini murni tidak ada pesan politik," tegasnya.

Diterangkannya, reuni kali ini akan dimulai pukul 03.00-09.00 WIB. Diawali dengan bertahajud bersama.

"(Reuni 212) dimulai jam 03.00 WIB pagi untuk tahajud, munajat, salat subuh berjamaah, dan dilanjut tausiah para dai nasional sampai 09.00 WIB pagi," terangnya. (disway)

Tokoh Petisi 100/Ist

SANCAnews.id – Tokoh Petisi 100 yang dipimpin sejumlah tokoh nasional, aktivis dan lain-lain, seperti Ulama, Intelektual, Pensiunan, Ibu-Ibu dan Aktivis Penegakan Kedaulatan Rakyat meminta DPR memproses pemakzulan Joko Widodo dari jabatan Presiden RI.

Berkaitan dengan hal tersebut, gerakan Petisi 100 mengadakan Silaturahmi dengan mengusung tema: “Pulihkan Kedaulatan Rakyat: DPR Makzulkan Jokowi SEGERA!!”. Silaturahmi akan berlangsung di Gedung Juang 45 Jl. Menteng Raya No.31, Jakarta mulai pukul 10.00 WIB, Rabu (29/11/2023).

Sejumlah tokoh dan purn

awirawan akan hadir di antaranya, Letjen TNI Purn. Yayat Sudradjat, Letjen TNI Purn. Suharto, Mayjen TNI Purn. Deddy S Budiman, Dr. Anthony Budiawan, Dindin S. Maolani, Rizal Fadillah, Syafril Sjofyan dan Tito Rusbandi.

Silaturahmi, Insya Allah jadi,” ujar Dr. Marwan Batubara, koordinator para tokoh nasional, kepada Harian Terbit, Selasa (28/11/2023). 

Aksi di DPR

Sebelumnya, Kamis (20/7/2023), mereka juga menggelar aksi di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Anggota MPR yang menerima para tokoh nasional tersebut berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR.

Anggota MPR yang menerima para tokoh nasional tersebut berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR. 

Marwan mengatakan, Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama. Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesuai mekanisme yang berlaku. 

Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. 

Adapun dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden. 

Marwan mengungkapkan, ada beberapa alasan yang mendasari Jokowi barus dimakzulkan. Di antaranya, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai Presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki baik politik maupun bisnis ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak.

“Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara juga telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima,” ujar Marwan.

Langgar Konstitusi

Dia menegaskan, saat ini Presiden Jokowi juga telah melanggar konstitusi khususnya Pasal 23 UUD 1945 karena Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara sehingga rakyat semakin miskin, sementara oligarki semakin bertambah kaya. 

“Presiden Jokowi juga bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat terkait meninggalnya 894 petugas Pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2019, serta meninggalnya 6 anggota FPI dalam peristiwa KM 50,” jelasnya. 

HM Rizal Fadillah, SH, anggota 100 Tokoh Nasional menambahkan, Jokowi juga ikut campur tangan dalam mendukung dan menyiapkan penerus Presiden melalui Pemilu 2024. Padahal yang dilakukan Jokowi tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi.

“Demikian juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan oleh Presiden,” jelasnya.

Fadillah menuturkan, masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta penghianatan negara yang dilakukan Jokowi. Seluruh pelanggaran Jokowi tersebut telah tertuang dalam konsiderans Petisi 10O.

Banyaknya pelanggaran juga menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum untuk dapat segera dimakzulkan. 

“Petisi 100 ini dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, sebagai kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa,” paparnya.  

Lampu Kuning

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan lampu kuning terhadap jatuhnya pemerintahan Jokowi karena dipicu oleh krisis politik dan ekonomi.

Dia mengatakan bahwa pada era Presiden Soekarno, masa pemerintahannya jatuh akibat krisis politik yang terjadi pada 1966. Hal itu terjadi lantaran masyarakat geram melihat sejumlah orang ditangkap dan harga bahan bakar minyak (BBM) melambung tinggi.

"Dua krisis bersamaan timbul, [krisis] politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan maka jatuh lah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," ujarnya saat hadir di acara Habibie Democracy Forum di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Pada tahun 1998, lanjutnya, situasi serupa juga dialami Presiden ke-7 RI Soeharto yang pendekatan otoriternya dikritik banyak pihak. Hal ini diperparah karena Indonesia sedang dilanda krisis keuangan dunia.

JK menilai bahwa di masa kepemimpinan saat ini ekonomi dunia tengah dalam kondisi yang sulit. Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun seringkali menyebut ekonomi dunia dalam kondisi yang mengerikan.

"Kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati [potensi pemerintahan jatuh]. Artinya kembali ke jalur demokrasi yang baik," pungkas JK. (harianterbit)

Warga dari suku Sakai dan masyarakat dari Desa Kota Garo, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, menggelar aksi jahit mulut di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/11/2023)

SANCAnews.id – 30 warga suku Sakai dan masyarakat Desa Kota Garo, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, menggelar aksi jahit mulut di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/11/2023) pagi.

Aksi ini juga didukung sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Melawan Mafia Tanah (Gerlamata). Warga yang menjahit mulut itu duduk di barisan depan sambil memegang foto Presiden Joko Widodo dan terlihat ada dua jahitan di mulutnya.

Dalam aksinya mereka mendesak Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah di desanya. Warga juga meminta agar persoalan lahan seluas 2.500 hektare di desanya yang dirampas oknum mafia tanah segera diselesaikan. Lahan tersebut dikuasai oleh beberapa orang yang masing-masing mengelola ratusan hektar.

"Satu orang menguasai 377 sampai 400 hektare tapi tanpa HGU (Hak Guna Usaha) padahal penguasaan tanahnya lebih dari 25 hektare. Mereka menggunakan masyarakat sebagai tameng untuk penguasaan lahan atas nama kelompok tani," kata Ketua Umum Gerlamata, M Riduan.

Riduan menambahkan, sebenarnya tanah seluas 2.500 ini diperuntukan untuk 1.250 kepala keluarga dari suku Sakai dan warga Desa Kota Garo.

"Sampai saat ini warga suku Sakai dan masyarakat Kota Garo hanya diambil KTP, dicomot namanya, diambil uangnya. Mereka cuma dapat nama, tanahnya dijual oleh mafia tanah kepada orang-orang tertentu. Ini sudah kami laporkan ke Kantor Staf Presiden," ungkapnya.

Riduan mengungkapkan, beberapa waktu lalu masyarakat telah mengadukan konflik lahan ini ke Presiden Joko Widodo, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menter Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, DLHK dan Forkopimda Kabupaten Kampar. Namun upaya ini belum membuahkan hasil.

"Lamban penyelesaiannya. Makanya pada aksi kali ini kami melakukan jahit mulut karena kami sadar kepemimpinan Jokowi tidak lama lagi. Kami sadar penyelesaian konflik agraria di era Jokowi sangat masif. Target kami adalah Presiden Joko Widodo memanggil dan memerintahkan Siti Nurbaya agar segera menyelesaikan persoalan lahan 2.500 hektare di Kota Garo," ungkapnya.

Selain itu, warga juga meminta Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengambil sikap tegas dalam membela hak-hak masyarakat korban mafia tanah.

"Sehubungan dengan hal tersebut maka kami meminta kepada Gubernur untuk menyurati bapak Presiden RI Joko Widodo agar menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau," jelas Riduan.

Warga juga mendesak Gubernur Riau membuat surat permohonan pelepasan kawasan hutan dan penerbitan Sertifikat Komunal di areal seluas hektare untuk Suku Sakai Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Agrari dan Tata Ruang BPN.

"Kami juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera mengeluarkan tanah suku Sakai seluas 2.500 hektare dari Kawasan hutan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH TORA) dan segera menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan pada areal hektare di Desa Kota Garo tersebut," terangnya.

Tanggapan Pemprov

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Ma'mun Murod warga yang mengaku tanahnya dicaplok oleh mafia tanah agar melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebab sengketa lahan yang terjadi di wilayah tersebut merupakan lahan yang masuk kawasan hutan. Sehingga kewenangan seluruh nya ada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah KLHK.

"Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2021 kebun dalam kawasan dan perhutanan sosial itu kewenangan kementerian KLHK. Jadi semua kewenangan itu tidak ada di daerah, semua kewenangan itu ada di kementerian KLHK," kata Murod.

Murod mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat desa Kota Garo yang lahannya bersengketa dengan mafia tanah.

Namun upaya yang dilakukan hanya sebatas melakukan mediasi dan fasilitasi serta menyurati KLHK. Sebab pihaknya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil kebijakan terkait sengketa lahan tersebut.

"Di tingkat daerah kami sudah berupaya, kami terima mereka (masyarakat kota Garo) mereka minta audiensi terima, bahkan kami juga sudah menyurati kementerian KLHK. Itu upaya yang bisa kami lakukan, karena kami di daerah tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan itu," ujarnya.

Murod menyarankan kepada masyarakat yang merasa dirugikan agar bisa melaporkan ke Kementerian LHK dengan membawa bukti-bukti kepemilikan lahan yang ada.

"Yang punya surat dan yakin atas kepemilikan lahan itu, silahkan koordinasi kan dengan kementerian LHK. Di kementerian itu ada Satlak Wasdal, mereka nanti yang akan menguji, memverifikasi dan menginventarisir data-data itu," katanya.

Murod menyakini persoalan ini bisa dituntaskan dengan baik, jika ada laporan yang masuk ke KLHK. Jika lahan tersebut masuk kawasan hutan bisa saja lahan tersebut dimasukkan ke dalam program perhutanan sosial.

"Atau bisa juga lahan itu dilepaskan dari kawasan hutan, jadi silakan koordinasikan dengan KLHK, karena keputusan nya ada di kementerian KLHK," ujarnya. (tribun)

laskar-manguni-kibarkan-bendera-israel-di-kota-bitung-sulut

SANCAnews.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengamini sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Manado terkait kasus bentrokan massal di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Bentrokan massa pro Israel dari ormas Adat Pasukan Manguni dengan massa pro Palestina pecah pada Sabtu, 25 November 2023.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mengatakan, seharunya aparat penegak hukum melakukan pengusutan dalam kasus tersebut.

"Seperti usul Ketum MUI Manado, harusnya bentrokan massa di Bitung diusut tuntas oleh Aparat," cuit Hidayat di akun resmi X miliknya.

Dengan penindakan tegas terhadap pada pelaku oknum penyerangan, kasus ini tak akan melebar ke mana-mana.

Hidayat juga sentil ormas Adat Pasukan Manguni yang diduga mengibarkan bendera Israel saat bentrok dengan massa pro Palestina.

Menurutnya, pengibaran bendera Israel saat insiden itu tidak sejalan dengan sikap resmi Indonesia terhadap Palestina.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jolowi) beberapa kali menegaskan bahwa sikap Indonesia mendung perjuangan Palestina dari penjajahan Israel.

Apalagi, dalam peraturan Permenlu No. 3 Tahun 2019 ditegaskan bahwa bendera Israel terlarang dikibarkan di Tanah Air.

Namun demikian sikap segerombolan oknum dari ormas tertua di Sulawesi Utara itu, justru melenceng.

"Selain agar tak melebar ke mana-mana, penyerangan terhadap aksi damai bela Palestina dengan kibarkan bendera Israel itu, tak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang dukung Palestina dan larang kibarkn bendera Israel," terang Hidayat.

7 Tersangka Ditangkap

Diberitakan sebelumnya, Polda Sulawesi Utara telah menangkap 7 tersangka di kasus bentrokan massa di Kota Bitung.

Lima dari tujuh tersangka itu dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Sedang dua tersangka lainnya dijerat pasal Penganiayaan.

Sebagaimana diketahui, akibat bentrokan massa pro Israel dan pro Palestina itu menelan satu korban jiwa dan beberapa luka-luka.

Tokoh Agama Sepakat Damai

Tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sulawesi Utara telah menyatakan kesepakatan damai usai bentrokan itu.

Kesepakatan itu terjalin pada malam pasca eskalasi bentrokan bersambung sampai malam.

Untungnya pihak aparat kemanan TNI-Polri bergerak cepat, dengan menurunkan pasukan untuk melakukan penjagaan siaga 1. (disway)

Kapolda Sulut, Irjen Pol Setyo Budiyanto & Laskar Manguni kibarkan bendera Israel di Kota Bitung, Sulut

SANCAnews.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) memberikan klarifikasi terkait bentrokan yang melibatkan dua massa yang diceritakan antara massa pro Palestina dan pro Israel di Kota Bitung, Sulawesi Utara. 

Kapolda Sulut Irjen Setyo Budiyanto menegaskan, informasi yang menyebutkan bentrokan pro-Palestina dan pro-Israel sebenarnya tidak benar. Sebab, kata Irjen Setyo, salah satu ormas yang bentrok bukan yang pro Israel melainkan hanya LSM Bitung.

"Sebenarnya mereka berbeda, karena masing-masing pihak yang satu melaksanakan kegiatan. Kalau ormas yang satu itu gelar untuk peringatan hari ulang tahun yang ke-12, kemudian yang satu lagi kegiatan berhubungan dengan partisipasi aksi bela terhadap Palestina," kata Setyo dalam keterangannya, Minggu 26 November 2023.

Setyo menyebut jika pemicu bentrok itu diduga karena adanya kesalahpahaman antara kedua massa tersebut. Hanya saja, saat ini penyebab sebenarnya masih dalam penyelidikan kepolisian.

"Dugaan karena ada sesuatu dan lain hal kira-kira seperti itu sehingga terjadi ribut-ribut. Tapi ini masih dalam penyelidikan  lebih lanjut," katanya

Lebih jauh, Setyo mengungkap jika saat ini kondisi telah kondusif usai diterjunkannya aparat gabungan TNI-Polri. Kemudian, aksi massa disebut telah kembali ke kediamannya masing-masing. Namun, kata Setyo pihaknya masih melakukan pengamanan patroli agar situasi tetap kondusif dan aman.

"Kondisinya sedang kita fokuskan untuk meredam untuk bisa melakukan calling down, untuk bisa menetralisir supaya permasalahannya tidak semakin meluas," pungkasnya.

Sebelumnya telah diberitakan bentrok antar ormas di Kota Bitung. Dalam video yang beredar, terlihat saling serang ormas terjadi di jalanan Kota Bitung. Bentrok ini terjadi sejak sore hingga malam di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu 25 November 2023. 

Informasi diperoleh, kelompok ormas yang bentrok itu merupakan massa pro Israel dan Palestina. Bentrok ini pun viral di media sosial.

"Kota Bitung Sulawesi Utara Memanas, Dua Kubu Massa Pro lsraeI dan PaIestina Bertemu dan Bentrok di Jalan, Sabtu 25 November 2023," tulis akun Instagram @fakta.indo. (viva)

Habib Rizieq vs Laskar Manguni terkait bentrok Bitung

SANCAnews.id – Ormas Laskar Manguni kini tengah menjadi sorotan publik. Kelompok tersebut diduga terlibat dalam bentrokan yang terjadi di Bitung. Nah, kabarnya mereka membuat Habib Rizieq geram. Hal itu terungkap dalam video yang baru-baru ini diunggah ke akun YouTube Later Time.

Dalam video yang beredar, Habib Rizieq diduga pernah memperingatkan Laskar Manguni agar tidak bertindak anarkis.

"Jauh-jauh hari, sudah bertahun lalu Habib Rizieq mengingatkan Laskar Manguni untuk tidak kurang ajar terhadap umat Islam," bunyi keterangan dalam channel YouTube Waktu Nanti dikutip siap.viva.co.id pada Senin, 27 November 2023. 

Kemudian, dalam video itu, Habib Rizieq melontarkan kata-kata yang cukup keras pada kelompok Manguni.  

Pernyataan itu dilontarkan mantan pentolan FPI tersebut beberapa tahun silam, jauh sebelum tragedi bentrok Bitung terjadi. Namun demikian, video beredar itu belum terkonfirmasi. 

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, massa aksi bela Palestina bentrok dengan massa yang diduga pro Israel di Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) pada Sabtu, 25 November 2023. 

Adapun pendukung Israel itu menamakan dirinya Laskar Manguni. Aksi penyerangan terhadap peserta aksi damai bela Palestina tersebut telah menyita perhatian publik. 

Sejumlah tokoh nasional pun akhirnya ikut bersuara mengomentari peristiwa ini. Salah satunya adalah Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.  

Ia pun turut mendesak aparat untuk mengusut tuntas tragedi bentrok berdarah yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). 

"Seperti usul Ketum MUI Manado, harusnya bentrokan massa di Bitung diusut tuntas oleh aparat," tulis keterangan keterangan dalam akun Twitter @hnurwahid dikutip siap.viva.co.id pada Senin, 27 November 2023. 

Selain itu, politisi PKS ini juga menyinggung adanya aksi pengibaran bendera Israel di lokasi kejadian.  

"Selain agar tak melebar ke mana-mana, penyerangan terhadap aksi damai bela Palestina dengan kibarkan bendera Israel itu tak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang dukung Palestina & larang kibarkan bendera Israel." 

Sebagaimana diketahui, massa pro Israel dengan kubu pembela Palestina sempat terlibat bentrok di Kota Bitung, Sulut pada Sabtu, 25 November 2023. 

Peristiwa itu menyebabkan beberapa orang terluka. Tak lama setelah kejadian itu, kedua kubu akhirnya sepakat untuk berdamai.  

Sedangkan kasus dugaan adanya penyerangan terhadap peserta aksi damai bela Palestina itu kini dalam penyelidikan polisi.(viva)

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan. 

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan ingin kekuasaan diatur dengan undang-undang, bukan buku yang diatur oleh penguasa.

Hal itu ia sampaikan di hadapan ribuan relawan Sahabat ABI (Anies bersama Imin), di Hall A Keranjang, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (26/11/2023).

"Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur degan mengedepankan etika, kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa," kata Anies, disambut riuh teriakan relawan Sahabat ABI.

Padahal, Anies menjelaskan, para founding fathers bangsa Indonesia membangun republik di atas semua golongan.

"Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja asal kerja keras, asal jujur asal berintegritas," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebab itu, dia bersama Muhaimin Iskandar bertekad mengembalikan spririt itu jika memenangkan pilpres 2024.

"Mari kita kembalikan sprit republik ini pada spirit para pendiri republik. Kita ingin negeri ini tetap menjadi negara hukum bukan negara kekuasaan," ucap Anies.

"Karena ketika negeri ini adalah negara hukum maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negara kekuasaan maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin republik ini tetap menjadi republik negara hukum, setuju?" pungkas Anies.

Sekilas Tentang Sahabat ABI

Sahabat ABI adalah sebuah ruang penyambung lidah masyarakat, dalam bentuk ide, gagasan serta aspirasi guna menghadirkan gelombang perubahan untuk bangsa Indonesia yang lebih baik.

Sahabat ABI meyakini bahwa inilah saatnya Indonesia merayakan regenerasi kepemimpinan dalam menggelorakan Indonesia yang adil dan sejahtera.

Ada pun, Sahabat ABI terdiri dari ormasi Pemuda Pancasila, 234 SC dan Sapma Pemuda Pancasila. (tribunnews)

Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Manguni.

SANCAnews.id – Baru-baru ini, peristiwa yang viral di internet adalah peristiwa yang melibatkan ormas pro-Israel Pasukan Manguni yang diduga melakukan penyerangan terhadap pendukung Palestina di Kota Bitung pada Sabtu (25/11/2023) hingga menewaskan korban.

Bahkan, sejumlah video pun viral di media sosial yang menggambarkan ketegangan dan bentrokan yang terjadi. Akun @MprAldo, salah satu sumber informasi, membagikan kronologis kejadian tersebut. Aksi yang tadinya berlangsung damai dan diakhiri dengan doa bersama berubah ricuh akibat insiden yang menimpa sejumlah peserta aksi.

Pro Israel Bikin Gaduh di Bitung,/Ist

Dalam unggahan tersebut, terungkap bahwa bendera Palestina dibakar, bendera tauhid dihancurkan, bahkan seorang anggota Barisan Solidaritas Muslim (BSM) dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah dianiaya.

Menanggapi insiden tersebut, pihak Majelis Ulama Indonesia buka suara. Pihaknya meminta kepolisian menindak tegas massa pro Israel. Lantaran aksi tersebut sudah mengarah ke penyerangan hingga tindakan kekerasan.

“Pihak kepolisian harus tegas mengambil tindakan hukum kepada para pelaku tindak kekerasan. Mereka sesungguhnya adalah trouble makers, intoleran, pemeceh belah kesatuan dan anti demokrasi,” jelas Wakil Ketua MUI Dewan Pertimbangan KH Muhyiddin Junaidi.

Muhyiddin melanjutkan, doktrin Zionis Israel telah merusak perilaku massa pelaku kekerasan. “Perilaku anarkis tersebut bagian dari warisan budaya Zionis Isra Hell yang sudah merusaki jiwa mereka,” tambahnya, Ahad (26/11/2023).

Menurutnya semua penganut agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) di dunia telah mati-matian mendukung perjuangan Palestina melawan Israel.

Ia berkaca dengan dukungan penuh yang diberikan pemerintah Indonesia untuk Palestina. Selain itu mengutuk keras semua agresi yang dilakukan pasukan pertahanan Israel (IDF) di Gaza.

Sehingga menurutnya, rakyat Indonesia yang membangkang terhadap kebijakan pemerintah layak disebut kelompok kriminal. “Semua pengikut agama samawi di dunia mendukung penuh perjuangan Hamas atas nama bangsa Palestina melawan kebiadaban Zionis ‘Isra Hell’.

“Bahkan Indonesia secara resmi mengutuk genosida Zionis terhadap bangsa Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Muhyiddin kembali menegaskan, agen-agen Zionis Israel di Indonesia telah merusak konstitusi nasional. Hal ini, katanya, sangat berbahaya dapat merukan hukum dan undang-undang Pancasila.

Tak berhenti di situ, MUI juga meminta kepada umat Islam untuk tidak bertindak dan melawan. Ia berharap umat Islam juga tidak terpancing propaganda agen-agen pro Israel.

“Kepada ummat Islam diimbau agar tak terpancing oleh propaganda murahan sekelompok agen Zionis,” tegasnya.

Ia menyarankan agar melakukan perlawanan melalui jalur hukum. “Gunakan jalur hukum untuk menghentikan aksi premanisme dan provokatif tersebut,” saran Muhyiddin.

Sebagai informasi, nama kelompok yang menghalangi aksi damai adalah ‘Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw’, bukan Pasukan Manguni Minahasa. Cuitan awal tersebut juga disertai dengan dua video berdurasi 53 detik dan 48 detik, yang menunjukkan suasana mencekam di lokasi kericuhan.

Video pertama memperlihatkan sekelompok massa yang diduga kuat berasal dari Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw melakukan serangan dengan melempar batu dan mengacungkan senjata tajam (sajam).

Tak hanya melakukan aksi kekerasan, oknum ‘Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw’ itu juga merusak ambulans yang digunakan untuk menyimpan bendera Palestina dan bendera Tauhid. Ambulans dihancurkan dengan tujuan merebut bendera-bendera tersebut, yang kemudian dibakar oleh kelompok massa.

Selain itu, sebuah surat dari Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw juga beredar, menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap aksi damai bela Palestina di Manado. Surat tersebut meminta agar Kapolres tidak mengizinkan aksi solidaritas Palestina dengan alasan potensial memicu gangguan keamanan nasional.

Salah satu tuntutan dalam surat tersebut meminta proses hukum terhadap penanggung jawab aksi bela Palestina pada tanggal 27 Oktober 2023 atas isu poster yang dianggap provokatif.

Keseluruhan kejadian menunjukkan adanya gesekan dan pertentangan pendapat yang cukup kuat antara peserta aksi solidaritas Palestina dan Ormas Manguni, yang menuntut penindakan terhadap peserta aksi serta menolak izin untuk aksi solidaritas Palestina.

Disimpulkan, kemungkinan insiden keras tersebut mencuat usai perbedaan pandangan tersebut menjadi titik kritis dan memicu kekacauan yang berpotensi merugikan dalam konteks solidaritas dan keamanan. (***)

Aksi Damai Depok bersama Palestina di Depok, Ahad.

SANCAnews.id – Aksi bela dan mendukung kemerdekaan Palestina terus mengalir dari seluruh penjuru tanah air, termasuk masyarakat Depo, Jawa Barat.

Ribuan warga Depok memenuhi Jalan GDC Depok dengan berbagai atribut bendera Palestina, mulai dari yang kecil hingga yang besar, terlihat dalam aksi tersebut.

Selain itu ada juga atribut syal Palestina, sorban, topi dan lainnya meramaikan aksi damai tersebut. 

Mohammad Idris, Wali Kota Depok, yang hadir dalam aksi bela Palestina tersebut tegaskan, UUD telah mengamanahkan, jika penjajahan harus dihapuskan diseluruh dunia. Oleh karenanya, tak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tidak membela Palestina untuk merdeka. 

"Bapak dan Ibu tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia dan bagi orang Indonesia siapapun untuk tidak membela Palestina untuk merdeka," kata Mohammad Idris dalam orasinya saat "Aksi Damai Depok Bersama Palestina" di Grand Depok City (GDC), Ahad. 

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, aksi yang digelar warga Depok merupakan dukungan penuh kepada warga Gaza yang terus dibombardir militer Israel. 

"Aksi kemanusiaan ini sebagai upaya memberikan dukungan kepada warga Gaza, khususnya yang sedang menderita akibat agresi militer yang dilakukan Israel," ujar Sekretaris MUI Depok Khaerullah Ahyari. 

Dia mengatakan dalam aksi kemanusiaan ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Depok dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, serta lembaga maupun organisasi masyarakat.(tvone)

Polisi berjaga-jaga pascakerusuhan aksi solidaritas bela Palestina di Bitung, Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu (25/11/2023) lalu. 

SANCAnews.id – Dua ormas pro-Palestina dan pro-Israel yang bentrok di Kota Bitung, Sulawesi Utara menandatangani perjanjian damai usai bentrok pada Sabtu (25/11/2023).

Perjanjian damai tersebut disaksikan oleh TNI, Polri, Pemerintah Bitung serta tokoh agama Islam dan Kristen.

Dikutip dari Tribun Manado, perjanjian damai tertulis tersebut kemudian dibacakan oleh Pdt Reymond Manoppo, Ketua FKUB Bitung dan Habib Abdullah Bin Ali Bin Smith.

Berikut Isi Kesepakatan Damai Tersebut:

Menerangkan, bahwa kami tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dan BKSAUA Kota Bitung menyatakan:

1. Kota Bitung dalam keadaan aman dan damai

2. Menangkal berita Hoax dan berita yang memprovokasi

3. Masyarakat Adat Minahasa dan BSM bersatu padu dan menyatakan tidak konflik serta mengedepankan kedamaian diatas segala-galanya

Kesepakatan damai tersebut juga ditandatangani oleh kelompok yang sempat terlibat ketegangan. Tokoh agama kristen dan Islam, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, Forkopimda Kota Bitung dan Provinsi Sulut menyaksikan perjanjian damai tersebut.

Forkopimda Sulut yang hadir sejumlah PJU Polda Sulut, Danlantamal VIII, Dandrem 131/Santiago, Kapolres Minut. Forkopimda Bitung, ada Kapolres Bitung, Dandim 1310 Bitung dan lainnya.

Doa bersama

Usai rusuh karena terprovokasi konflik Israel dan Palestina, sejumlah tokoh lintas agama dipertemukan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (25/11/2023) malam.

Para tokoh agama melakukan doa bersama atas ketegangan yang terjadi di kota tersebut karena terprovokasi konflik Israel Palestina. Doa bersama ini dilakukan oleh sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat di Kota Bitung.

Dikutip dari Tribun Manado, tampak hadir Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri bersama dengan Forkopimda Kota Bitung.

Dalam doa tersebut tokoh agama berharap kiranya Kota Bitung Aman dan Damai. Sebelumnya terjadi ketegangan dua kubu di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (25/11/2023).

Tepatnya Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa. Lokasi kejadian di ruas jalan yang merupakan pusat Kota Bitung. Foto dan video yang memperlihatkan ketegangan kedua kubu viral di media sosial.

Ada yang terlihat memegang pedang, parang, kayu, bambu, hingga batu. Sempat saling balas mengejar.

Dilaporkan peristiwa itu menyebabkan satu orang tewas dan dua lainnya terluka.

Peristiwa itu disebut berawal saat salah satu ormas merayakan HUT ke-12 di wilayah GOR Dua Saudara, Bitung. Acara HUT itu telah memperoleh izin dari pihak kepolisian.

Pada saat yang sama, ada massa aksi bela Palestina yang melintas di lokasi. Kedua kelompok itu kemudian terlibat bentrok. Polisi menduga bentrokan dipicu kesalahpahaman.

PP Perisai Kecam Provokator 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PP Perisai), Chandra Halim menyesalkan kericuhan yang terjadi saat aksi solidaritas bela Palestina di Bitung, Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu (25/11/2023) lalu.

Kericuhan yang diduga ulah provokator ini mengakibatkan satu orang tewas dari aksi bela Palestina. “Kami mengutuk keras provokasi zionis yang sudah pada tahap serangan fisik terhadap massa aksi damai solidaritas bela Palestina di Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Polisi harus mengambil tindakan tehadap pelaku,” kata Chandra yang dikutip pada Ahad (26/11/2023).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kata dia, kericuhan bermula saat massa aksi bela Palestina dihadang sekelompok massa yang mengatasnamakan Laskar Manguni sambil membawa senjata tajam.

Aksi bela Palestina yang semula berlangsung damai berubah menjadi aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap massa yang membuat jatuh korban jiwa.

“Aksi bela Palestina ini soal kemanusiaan bukan soal agama. Kenapa teman-teman Kristen Laskar Manguni jadi pembela zionis. Bahkan sikap pemerintah kita jelas, mengutuk aksi zionis Israel di Palestina. Seharusnya mereka bagian dari NKRI ikut mengecam Israel bukan jadi pembela zionis,” jelas Chandra.

Menurutnya, sikap tegas Pemerintah Indonesia sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi maupun oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan secara khusus Presiden Jokowi menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden membicarakan soal serangan brutal Israel terhadap rakyat sipil Palestina.

“Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan ditegaskan oleh para pemimpin kita bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka,” tutur Chandra.

“Oleh sebab itu kami meminta aparat keamaanan mengambil tindakan tegas, tangkap provokator dan pelaku penganiayaan. Jangan sampai kericuhan ini berkembang dan mengarah isu SARA. Terlalu mahal harganya,” pungkasnya. (wartakota)