2024

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyesalkan pertemuan 5 nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog 

 

SANCAnews.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan pertemuan 5 nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengatakan, tindakan tersebut melukai perasaan umat Islam.

 

"Ini melukai perasaan umat Islam dan Indonesia. Tak bisa diterima oleh nalar sehat kunjungan mereka ke Israel bertemu presiden yang sedang menghancurkan manusia dan kemanusiaan di Palestina,"dikutip dalam akun X atau Twitternya @cholilnafis, Senin (15/7/2024).

 

Kiai Cholil Nafis menilai pertemuan dengan Presiden Israel keterlaluan sebab Indonesia kini tengah melawan genosida.

 

"Kita semua sedang melawan genosida yg dilakukan Israel, sungguh kunjungan mereka itu keterlaluan," katanya.

 

Dihubungi secara terpisah, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim turut menyesalkan tindakan aktivis muda NU yang pergi ke Israel.

 

"Ya, saya sangat menyesalkan sekali ada aktivis muda NU pergi ke Israel. Sangat memprihatinkan saat puluhan ribu warga palestina dibunuh secara bengis Dan menjijikkan oleh Israel 5 aktivis ini bertemu Presiden Israel," katanya.


Dia menegaskan semua warga bangsa Indonesia berhak dan bahkan wajib membela palestina. Bahkan menurutnya kelima orang itu justru melanggar konstitusi.

 

"Mereka melanggar konstitusi. Menteri luar negeri RI saja tidak pernah melakukan seperti itu. Apa mereka tidak paham bahwa Indonesia tidak punya Hubungan diplomatik dengan Israel? Apa mereka gak paham bahwa pemerintah Indonesia tidak akan pernah membuka Hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang mereka Masih menjajah? Apa mereka juga tidak mengerti konstitusi RI," ucapnya.

 

Adapun juga mereka mengerti Dan pergi ke Israel, lanjutnya arti mereka sengaja melanggar dan menantang konstitusi. Dia pun meminta PBNU segera menindak tegas kelima orang tersebut.


"Mereka tidak punya kepekaan sama sekali Dan harus minta maaf secara terbuka. Saya berharap, pimpinan PB NU melakukan langkah positif terkait dengan kasus yang mempermalukan lembaga Dan juga masyarakat Indonesia," katanya. (sindonews)


 

Logo Nahdlatul Ulama/Net 


SANCAnews.id – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Roy Rolliansyah Soemirat enggan menanggapi kunjungan lima orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) ke Israel.

 

Kelimanya bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Menurut Roy, Kementerian Luar Negeri belum bisa berkomentar. Sebab kunjungan tersebut tidak berkaitan dengan posisi resmi Pemerintah Indonesia.

 

"Kemlu tidak dalam posisi untuk memberikan komentar terkait kunjungan tersebut, yang memang tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi Pemerintah RI,"kata Roy dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kunjungan lima pemuda NU ke Israel tanpa seizin PBNU.

 

"Kelima orang tersebut tidak mendapat mandat PBNU. Juga tidak pernah meminta izin ke PBNU," kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

 

Gus Ipul menilai kepergian lima orang ini ke Israel adalah tindakan sangat tidak bijaksana di tengah situasi yang memanas antara Israel dan Palestina. Apalagi, NU sebagai organisasi berada di barisan depan mengutuk serangan terus-menerus yang dilakukan Israel.

 

PBNU, kata Gus Ipul, sedang mendalami persoalan tersebut dan segera memanggil kelima aktivis muda NU itu untuk dimintai tabayun.

 

"Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang dan siapa yang memberangkatkan serta hal-hal prinsip lainnya," kata Gus Ipul.

 

Selain itu, PBNU juga segera memanggil pimpinan Badan Otonom serta lembaga yang menjadi pengabdian kelima orang ini.

 

"Ketua umum, juga akan memanggil pimpinan Banom dan Lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan," katanya.

 

Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi. Bukan tidak mungkin kelima orang ini akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom.

 

Sekadar diketahui, saat ini di media sosial viral sebuah foto yang memperlihatkan lima tokoh muda NU berpose bersama Presiden Israel. Foto mereka bersama Presiden Israel ini langsung heboh di dunia maya, bahkan menjadi trending topik di X. (sindonews)


Lima aktivis NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel. FOTO/INSTAGRAM @zenmaarif 

 

SANCAnews.id – Kunjungan lima orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog sangat disayangkan Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

 

Menurutnya, PBNU tidak pernah memberikan amanah apa pun kepada 5 pemuda yang mengaku kader NU tersebut.

 

“Kelima pemuda itu tidak mendapat mandat PBNU. Juga tidak pernah meminta izin ke PBNU,” tegas Gus Ipul, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (15/7).

 

Menurutnya, kepergian lima pemuda itu ke Israel merupakan tindakan sangat sangat tidak bijaksana, di tengah situasi yang memanas antara Israel dan Palestina.

 

Apalagi NU sebagai organisasi yang berada di barisan depan mengutuk serangan terus menerus yang dilakukan Israel.

 

“Kepergian mereka ke Israel itu tindakan yang sangat sangat tidak bijaksana, membingungkan dan tentu saja mendapat banyak kecaman. Itu melukai perasaan kita semua,” katanya.

 

Gus Ipul menjelaskan, PBNU saat ini sedang mendalami persoalan itu an segera memanggil mereka untuk tabayyun (klarifikasi).

 

“Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud dan tujuan, latar belakang dan siapa yang memberangkatkan, serta hal hal prinsip lainnya,” ujarnya.

 

PBNU juga segera memanggil pimpinan Banom (badan otonomi) serta lembaga yang menjadi tempat pengabdian kelima pemuda itu.

 

“Ketua umum juga akan memanggil pimpinan Banom dan lembaga yang menjadi tempat pengabdian yang bersangkutan,” kata Gus Ipul.

 

Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau Banom.

 

Sekadar diketahui, saat ini di media sosial viral sebuah foto yang memperlihatkan lima tokoh muda NU berpose bersama presiden Israel.

 

Foto mereka bersama presiden Israel itu langsung heboh di dunia maya, bahkan menjadi trending topik di X. (rmol)


Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus/Ist 

 

SANCAnews.id – Perilaku pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diperiksa oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengawasan ketat ini dilakukan menyusul munculnya dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan mantan Ketua KPU Hasyim Asyari.

 

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengaku mendengar dugaan penyalahgunaan anggaran KPU tidak hanya dilakukan oleh Hasyim, tapi juga pimpinan KPU lainnya.

 

Menurut dia, terungkapnya skandal seksual Hasyim dengan perempuan yang bertugas di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag berinisial CAT, hanya satu kasus terkait penyalahgunaan jabatan, fasilitas, dan anggaran di KPU.

 

"Jika ada bukti secara sah bahwa komisioner KPU melakukan hal yang melanggar, bisa saja mereka diproses," ujar Guspardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/7).

 

Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) itu memastikan, fungsi DPR terhadap mitranya yang merupakan lembaga pemerintah akan terus dijalankan dengan baik, utamanya mengenai fungsi pengawasan.

 

"Sampaikan saja, nanti kami bongkar di Komisi II DPR," demikian Guspardi. (*)


Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo/Istimewa 


 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dinilai berkonflik dengan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, terkait persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpeluang mangkrak.

 

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai pengungkit isu IKN yang berpotensi mangkrak di masa pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari propaganda politik.

 

"Dimunculkan framing IKN terancam mangkrak, Jokowi terlalu berambisi lah, hingga mencoba mempetakonflikkan antara Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan IKN," ujar Subiran kepada RMOL, Senin (15/7).

 

Dia menjelaskan, isu IKN bisa mangkrak kemungkinan sengaja dikemukakan lawan politik Jokowi juga Prabowo, untuk membentuk opini publik bahwa dua elite politik tersebut mulai pecah.

 

"Kubu yang kontra terhadap IKN begitu antusias menyerang pemerintah, karena Presiden Jokowi belum juga berkantor di IKN bulan Juli ini, sebagaimana rencana awal yang digembar-gemborkan," tutur sosok yang kerap disapa Biran itu.

 

"Dan juga mempetakonflikkan Prabowo dan Jokowi, seolah Prabowo akan lebih mengedepankan program makan bergizi gratis ketimbang IKN," sambungnya.

 

Lebih lanjut, Master Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, IKN adalah satu program pemerintahan yang akan dilanjutkan Prabowo. Dan makan bergizi gratis merupakan janji politik yang juga akan direalisasikannya.

 

"Mereka lupa bahwa Prabowo-Gibran ini adalah keberlanjutan rezim Jokowi. Artinya program Jokowi akan tetap dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran.Bahkan akan mengalami penyempurnaan termasuk program IKN, hilirisasi, dan lain-lain," demikian Biran. ()

Sutradara Film Dirty Vote, Dandhy Laksono (Foto: Instagram @dadhy_laksono) 

 

SANCAnews.id – Sutradara film "Dirty Vote" Dandhy Laksono kembali mengkritik Presiden Joko Widodo. Kali ini, Dandhy menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) yang baru saja ditandatangani Jokowi yang memperbolehkan investor di Ibu Kota Negara (IKN) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun.

 

"Seperti biasa, Jokowi memulai dengan gimik bagi-bagi sertifikat tanah," ujar Dandhy dalam keterangannya di aplikasi X @Dandhy_Laksono (14/7/2024).

 

Dandhy menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan keberpihakan yang lebih besar kepada investor swasta dibandingkan dengan masyarakat umum.

 

"95 persen konsesi diberikan ke swasta, 4 persen untuk masyarakat, dan 1 persen untuk kepentingan umum," tandasnya.

 

Dengan Perpres yang memberikan HGU hingga 190 tahun, Dandhy mengkhawatirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar IKN.

 

Menurutnya, konsesi tanah yang terlalu lama kepada investor swasta bisa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan kepentingan publik yang lebih luas.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

Dalam aturan baru ini, pemerintah mengatur pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor yang menanamkan modalnya di IKN hingga 190 tahun.

 

Pasal 9 Perpres 75 Tahun 2024 menjelaskan bahwa jaminan kepastian waktu hak atas tanah kepada investor diberikan melalui dua siklus, masing-masing siklus HGU berlaku selama 95 tahun.

 

Setelah siklus pertama berakhir, investor dapat memperpanjang HGU berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi dari pemerintah.

 

Pemberian izin hak atas tanah ini dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berdasarkan permohonan dari Otorita IKN (OIKN). 

 

Lima tahun setelah izin diberikan pada siklus pertama, OIKN akan melakukan evaluasi.

 

Syarat yang harus dipenuhi oleh investor antara lain bahwa tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. (fajar)



 

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak segan-segan memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi suap dana hibah kepada kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD TA 2019-2022.

 

"Kapan gubernur dan wakilnya dipanggil? Nanti, kami serahkan kewenangannya kepada teman-teman penyidik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/7).

 

Namun Tessa justru mempertanyakan, bahan pertimbangan dan alat bukti apa yang perlu diklarifikasi kepada Khofifah dan Emil Dardak ada pada tim penyidik.

 

"Kalau memang ada alat bukti yang perlu diklarifikasi, tentunya penyidik tidak segan memanggil, baik di perkara yang terdahulu, maupun di perkara yang sekarang, jadi kita tunggu saja," pungkasnya.

 

Seperti diketahui, Jumat (12/7), KPK mengumumkan pengembangan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Sahat Tua Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 dkk pada Desember 2022 lalu.

 

KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Jumat (5/7) dengan menetapkan 21 tersangka.

 

Dari 21 orang tersangka itu, 4 orang merupakan pihak penerima, dan 17 orang sebagai pemberi. Dari 4 tersangka penerima itu, 3 orang merupakan penyelenggara negara, dan 1 orang merupakan staf dari penyelenggara negara. Sementara dari 17 tersangka pemberi itu, 15 orang merupakan pihak swasta, dan 2 tersangka lainnya merupakan penyelenggara negara.

 

Dalam perkembangannya, KPK juga telah menggeledah beberapa tempat di 9 wilayah di Jatim sejak Senin (8/7) hingga Jumat (12/7), yakni beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, dan Blitar, serta beberapa lokasi di Pulau Madura, yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

 

Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang sekitar Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kwitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah, dan dokumen-dokumen lainnya, serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya, yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

 

Sebelumnya pada Rabu 21 Desember 2022 lalu, tim penyidik telah menggeledah ruang kerja Khofifah dan Emil Dardak dalam perkara yang sebelumnya menjerat Sahat Tua Simanjuntak. Selain ruang kerja Khofifah di kantor Gubernur Jatim, KPK juga menggeledah ruang Sekretaris Daerah dan kantor Sekretariat Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim.

 

Namun demikian, sepanjang proses penyidikan hingga persidangan kasus Sahat Tua Simanjuntak itu, Khofifah dan Emil Dardak tak kunjung diperiksa KPK. (*)



 

SANCAnews.id – Presiden Indonesia Joko Widodo mengungkapkan keterkejutan dan kesedihannya atas insiden penembakan yang menimpa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menyampaikan pidato kampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat, Sabtu (13/7) waktu setempat.

 

"Saya terkejut dan sedih atas kejadian penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump hari ini," ujar Jokowi sebagaimana diunggah melalui akun media sosial X @jokowi yang dipantau di Jakarta, Minggu.

 

Jokowi menekankan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan di dalam kehidupan berdemokrasi di seluruh dunia. Jokowi mendoakan Trump segera sembuh atas luka yang dideranya dalam peristiwa itu.

 

"Doa saya bagi kesembuhannya dan semua orang yang menjadi korban pada insiden ini," kata Presiden Widodo.

 

Tembakan muncul saat Donald Trump berpidato di Pennsylvania. Mantan Presiden Amerika Serikat itu langsung menghentikan pidatonya serta meninggalkan panggung dalam keadaan telinganya berdarah, lapor media setempat pada hari Minggu.

 

Pidato Trump di hadapan pendukungnya di Kota Butler pada hari Sabtu (13/7) waktu setempat hanya berlangsung beberapa menit. Seketika terhenti ketika dia berbicara soal migrasi ilegal.

 

Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat (FBI) telah mengungkapkan identitas pelaku penembakan mantan Presiden AS Donald Trump pada rapat umum di Negara Bagian Pennsylvania pada hari Sabtu waktu setempat.

 

"FBI berhasil mengidentifikasi Thomas Matthew Crooks, 20 tahun, asal Bethel Park, Pennsylvania, sebagai pelaku yang terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden AS Donald Trump di Butler, Pennsylvania pada tanggal 13 Juli," kata FBI dalam pernyataannya pada hari Minggu. (fajar)


 

Ibu Kota Nusantara (IKN)/Rep 

SANCAnews.id – Izin penguasaan lahan bagi investor di IKN Nusantara kini seperti masa penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung ratusan tahun.

 

“Penjajah Belanda saja sangat menjaga administrasi pertanahan. Peruntukannya juga disesuaikan,” kata anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (14/7).

 

Menurutnya, pemerintah telah abai terhadap kepentingan rakyat, dengan memberikan izin kepada investor hingga memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai 190 tahun untuk dua siklus.

 

"Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun, itupun belum banyak yang masuk,” kata Mardani Ali Sera.

 

Pemberian HGU sampai 190 tahun ditandai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Dalam 9 ayat (1) beleid tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 siklus pertama.

 

OIKN dapat memberikan perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.

 

Secara lebih rinci, aturan itu mengizinkan jangka waktu untuk HGU bisa diberikan kepada pihak swasta hingga 95 tahun pada siklus pertama.

 

Perpanjangan untuk siklus kedua juga diberikan untuk jangka waktu 95 tahun. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan kepada pemodal di IKN bisa mencapai 190 tahun. (rmol)

Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers 

 

SANCAnews.id – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di persidangan membacakan keputusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), sejalan dengan kasus yang terjadi yang beredar di ruang publik, dikutip JawaPos dari ANTARA.

 

Ia mengatakan, pelaku yang diduga pendukung SYL telah menganiaya dan menghalangi kerja jurnalis dalam mencari berita.

 

"Kalau ini dilakukan pembiaran maka punya potensi berulang pada waktu yang akan datang," kata Ninik saat ditemui di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7).

 

Dia pun mengecam tindakan berupa kekerasan, upaya menghalangi kerja wartawan, hingga perusakan pada alat kerja wartawan.

 

Ninik menegaskan wartawan yang menjalankan tugas dimandatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Dengan demikian, kata dia, jurnalis mempunyai tugas untuk melakukan berbagai kegiatan dalam memenuhi hak warga masyarakat untuk tahu apa yang terjadi.

 

"Ini dijamin dan tidak boleh dihalang-halangi, diintimidasi, apalagi sampai dilakukan perusakan," ucap dia..

 

Maka dari itu, Ninik berharap berbagai lembaga pelayanan publik seperti lembaga peradilan bisa memitigasi hal tersebut dengan pengetatan aparat keamanan untuk menjaga keselamatan dan memberikan perlindungan kepada wartawan yang menjalankan tugasnya.

 

"Terutama bagi para jurnalis yang terkadang tidak memiliki ruang untuk bebas meminta informasi kepada pihak-pihak yang diperlukan," ungkap Ninik.

 

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengatakan sedang mendalami barang bukti kasus pengeroyokan terhadap kamerawan televisi, Bodhiya Vimala Sucitto, saat meliput persidangan SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

 

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi kepada pers di Jakarta, Sabtu, korban membawa dua barang bukti untuk didalami oleh penyidik.

 

"Saat pelapor membuat laporan datang ke SPKT Polda metro Jaya, pelapor menghadirkan dua barang bukti. Pertama satu video, kedua kamera digital," katanya.

 

Ade Ary menjelaskan bahwa terhadap dua barang bukti tersebut, saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Tim Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Subdit Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

 

"Di awali pemeriksaan korban, saksi-saksi yang ada di TKP, penyelidik datangi TKP, melakukan pengecekan di TKP, mencari CCTV dan sebagainya," katanya. (*)


Anggota KPU Betty Epsilon Idroos 

 

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah di Sumatera Barat (Sumbar), khusus untuk pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2024.

 

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, memantau langsung pelaksanaan PSU Pileg DPD 2024 di Sumbar, dan mengaku berjalan baik.

 

"Semua dapat perjalanan aman, lancar," ujar Betty saat menyambangi tempat pemungutan suara (TPS) 56 Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (13/7).

 

Dia menjelaskan, semua teknis penyelenggaraan PSU Pileg DPD 2024 di Sumbar masih dalam kondisi tidak ada kendala untuk melayani pemilih di TPS.

 

"Total TPS di Padang ada 2.681. Sampai sejauh ini saya juga belum menerima laporan kalau ada yang perlu disolusikan segera," sambungnya menegaskan.

 

Lebih lanjut, Betty memastikan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg DPD Sumbar nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, telah dijalankan.

 

Dia menjelaskan, perintah MK dalam PSU Sumbar adalah memasukkan nama Irman Gusman sebagai calon anggota DPD 2024.

 

"Dari surat suaranya yang tadi saya lihat, ada 16 peserta pemilu untuk calon DPD di Sumatera Barat," demikian Betty menambahkan. (rmol)


Salah satu tersangka membakar rumah jurnalis Tribrata TV di Mapolres Tanah Karo kemarin (8/7) 

 

SANCAnews.id – Keluarga Rico Sampurna Pasaribu, jurnalis yang tewas saat rumahnya terbakar, melaporkan hal tersebut ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) di Jakarta kemarin (12/7).

 

Pasalnya, mereka menduga personel TNI Angkatan Darat (AD) terlibat dalam pembakaran rumah di Tanah Karo, Sumatera Utara, yang menewaskan Rico, istri, anak, dan cucunya.

 

Turut mendampingi keluarga Rico adalah kuasa hukum, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

 

Irvan Saputra, kuasa hukum keluarga Rico, mengatakan pihaknya melaporkan Koptu HB ke Puspomad.

 

’’Terkait rencana atau pembunuhan dan/atau tindak pidana pembunuhan pembakaran yang diduga ada keterlibatan dari anggota TNI, sebagaimana telah disampaikan Dewan Pers,’’ terangnya kepada awak media.

 

Irvan memastikan hanya HB yang dilaporkan ke Puspomad. Hingga kini, HB belum diamankan. Sebab, proses hukum yang berjalan hanya di Polda Sumatera Utara, yang telah berujung pada penetapan tiga tersangka. Sementara itu, proses hukum terhadap prajurit aktif harus dilakukan TNI.

 

Dia memastikan pihaknya tidak hanya membuat laporan, tapi juga membawa barang bukti. Terdiri atas barang bukti pemberitaan yang dibuat Rico dan percakapan berisi permohonan perlindungan dari jurnalis yang bekerja di Tribrata TV itu kepada kepolisian.

 

Selain itu, ada barang bukti percakapan telepon. Dalam percakapan tersebut, HB meminta pemimpin redaksi media tempat Rico bekerja untuk menurunkan pemberitaan yang dibuat almarhum.

 

’’Ada tiga kali telepon nggak diangkat, terus dibalas tolong untuk dihapuskan. Kira-kira begitu percakapan dari pemred,’’ jelasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Eva M. Pasaribu, putri Rico, berharap keadilan ditegakkan. ’’Harapan saya kepada TNI agar kasus yang menimpa keluarga saya diusut tuntas,’’ katanya.

 

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi memastikan bahwa instansinya akan menindaklanjuti laporan keluarga Rico. Kristomei menyatakan, Puspomad akan berkoordinasi dengan Pomdam I/Bukit Barisan. (jawapos)



 

SANCAnews.id – Partai Negoro resmi melaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Laporan ini terkait kebijakan ekspor benih lobster bening (BBL) yang sarat dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta segera mengusut Trenggono.

 

"Saya selaku Ketua Geomaritim Partai Negoro menyampaikan ke KPK, dan meminta ke KPK untuk menelisik, menyelidiki, sekaligus bila perlu Sprindik segera dikeluarkan. Tapi kita datang ke KPK tadi hanya sebatas memberi laporan awal, dan konsultasi," ucap Ketua Geomaritim Partai Negoro, Rusdianto Samawa, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat sore (12/7).

 

"Artinya laporan ini sudah masuk, hari Senin mendatang kita akan membawa data-data ekspor ilegal benih lobster yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan," sambungnya.

 

Rusdianto mengatakan, terdapat dugaan modus ekspor BBL berkedok budidaya. Kecurigaan itu muncul atas adanya Peraturan Menteri (Permen) KPK nomor 7/2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.).

 

"Dari beberapa ekspor ilegal benih lobster, ternyata tadi di Soekarno-Hatta, gudang gelap benih lobster itu tertangkap 200 sekian ribu ekor dengan nilai Rp22,2 miliar. Nah ini black market, gudang black market. Kita ini meminta KPK itu menyelidiki, agar secara struktur itu kenapa ekspor ini bisa terjadi," terang Rusdianto.

 

Atas kebijakan itu, lanjut Rusdianto, ada potensi kerugian keuangan negara mencapai triliunan rupiah. Mengingat, berdasarkan Keputusan Menteri KP 28/2024 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus), terdapat 700 juta benih lobster yang berpotensi ditangkap.

 

"Nah kalau kuota ini benar-benar ditangkap, kemudian diekspor, tidak murni budidaya, nah tinggal dihitung, kalau 200 ribu sudah Rp22 miliar, kalau 700 juta berapa? Ya sekitar Rp7-8 triliun, sekitar itu. Nah itu kerugiannya yang akan dialami oleh negara per tahun," papar Rusdianto.

 

Untuk itu, Rusdianto meminta KPK segera memanggil Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono. Dan pada pekan depan, pihaknya akan kembali datang ke KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang dimiliki.

 

"Mungkin Selasa atau Rabu kita akan melapor ke Kejaksaan juga, karena beberapa kali Kejaksaan juga menangkap beberapa penyelundup," pungkas Rusdianto. (rmol)


Jokowi di IKN 

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo disebut media asing gagal memenuhi janjinya. Hal ini terkait dengan pembatalan pemindahan Kantor Presiden ke Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat. 

 

The Star menerbitkan artikel berjudul "Jokowi delays relocation to Nusantara, will move there ‘once the place is ready’", Rabu (10/7/2024).

 

Media asing asal Malaysia, The Star, dalam salah satu artikelnya menyoroti kegagalan tersebut. Dalam artikel tersebut, media asing menyebut Presiden Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.

 

Penyebabnya, Jokowi mengaku sedang mempertimbangkan kembali rencananya karena infrastruktur dasar belum siap.

 

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum ? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi.

 

Presiden juga sebelumnya menyatakan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (PUPR), sarana dan prasarana belum siap.

 

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," terangnya. (fajar)


Putri sulung wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, Eva Meliani boru Pasaribu (22), saat melapor ke Pusp

 


SANCAnews.id – Meninggalnya wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), bukan karena kebakaran, melainkan diduga pembunuhan berencana.

 

Atas dugaan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bersama Komite Keamanan Jurnalis (KKJ) mendampingi putri sulung korban, Eva Meliani Boru Pasaribu (22), membuat laporan ke Pusat Pelayanan Publik dan Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

 

Laporan itu dibuat karena peristiwa tersebut diduga melibatkan anggota TNI. Sebelum meninggal, Rico mengunggah sejumlah cerita perjudian yang diduga dibekingi anggota TNI.

 

"Bukti yang dibawa kemari adalah bukti pemberitaan yang ditulis almarhum Sempurna Pasaribu, terus ada bukti percakapan bahwa almarhum sempat meminta perlindungan kepada polisi, yaitu Kasat Reskrim Polres Tanah Karo," ungkap Irvan Saputra, kuasa hukum korban.

 

Diketahui, Rico Sempurna tewas terbakar bersama keluarga, di dalam rumah yang ada di Jalan Nabung Surbakti, Padang Mas, Kabanjahe, Kamis (27/6), sekitar 02.30 WIB

 

Dia tewas bersama istri, Elfrida Ginting (48), putranya, Sudi Investigasi Pasaribu (12), dan seorang cucu laki-laki yang masih balita, Loin Situngkir (3).

 

"Jadi, karena ada dugaan keterlibatan (oknum TNI) itu, dan keyakinan anak almarhum, makanya kami sampai kesini, melaporkan ini," sambung Irvan.

 

Sementara itu putri almarhum, Eva Meliani boru Pasaribu, berharap keterbukaan informasi dari Puspom AD, sehingga dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi keluarga korban.

 

"Harapan saya kepada TNI, agar ikut serta membantu kasus yang menimpa keluarga saya, agar diusut tuntas," pungkasnya. (rmol)


Said Didu menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam keadaan bangkrut 

 

SANCAnews.id – PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak membagikan keuntungan atau dividen kepada negara selama periode 2021-2023. Hal itu dilakukan untuk memperkuat keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

 

Hal ini ditanggapi oleh mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu. Ia melihat pola serupa terjadi di BUMN lain.

 

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mewujudkan ambisi Presiden Jokowi. Akibatnya BUM menjadi korban.

 

“BUMN dijadikan tumbal untuk mewujudkan ambisi pribadi Jokowi,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (12/7/2024).

 

Ia mencontohkan pembangunan jalan tol di era Jokowi yang kerap digembar-gemborkan. Akibat proyek-proyek tersebut, empat perusahaan plat merah menanggung kerugian ratusan triliun.

 

“4 BUMN Konstruksi harus menanggung kerugian Rp300 triliun untuk bangun jalan Tol,” pungkasnya.

 

Adapun informasi PT KAI tidak membagikan dividennya selama beberapa tahun disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

 

Ia mengatakan itu dilakukan sesuai arahan Komite Kereta Cepat, yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN. (fajar)


Presiden Joko Widodo saat mengikuti panen kopi di Lampung Barat 

 

SANCAnews.id – Kenaikan harga pupuk bersubsidi yang mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya diklaim tidak menjadi masalah bagi petani. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung Barat dan mengikuti panen kopi di Pekon (Desa) Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, Jumat (12/7).

 

Diakui Jokowi, terjadi kenaikan pupuk bersubsidi hampir dua kali lipat di Indonesia. Namun peningkatan ini juga dibarengi dengan peningkatan subsidi yang diberikan pemerintah.

 

“Pupuk subsidi saat ini naik hampir dua kali lipat, subsidinya juga naik sama hampir dua kali lipat,” kata Presiden Jokowi dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung.

 

Meski ada kenaikan harga, Kepala Negara menyebut tidak ada masalah signifikan yang dikeluhkan para petani. Baik petani padi maupun petani kopi.

 

“Kalau saya bertanya ke petani-petani padi dalam dua minggu ini tidak ada masalah. Untuk petani kopi juga saya belum melihat masalah urusan pupuk,” demikian kata Jokowi.

 

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengeluarkan ketetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024 sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian No.249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun anggaran 2024.

 

Berdasarkan beleid tersebut, HET pupuk organik sebesar Rp800 per Kg, pupuk urea Rp2.250 per Kg, pupuk NPK Rp2.300 per Kg, dan pupuk NPK formula khusus Rp3.300 per Kg. (*)


Andi Sinulingga/Ist 

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang masuk Dewan Permbina Partai Golkar. Jika dia ikut bergabung dengan partai berlambang beringin itu.

 

Hal tersebut ditanggapi politisi senior, Andi Sinulingga. Ia menanyakan kenapa pria yang kini kader PDIP itu bisa masuk jadi Dewan Pembina Golkar.

 

“Gimana ceritanya Jokowi bisa jadi ketua wanbin (Dewan Pembina) Golkar?” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (12/7/2024).

 

Andi Sinulingga menguraikan, anak Jokowi, Kaesang Pangarep merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara menantunya, Bobby Nasution kader Gerindra.

 

“Anaknya ketum PSI, mantunya kader gerindra,” ucapnya.

 

Padahal menurutnya, trend kepala negara setelah purna kembali terlibat politik praktis. Tapi bikin yayasan sosial.

 

“Mantan presiden itu idealnya bikin yayasan sosial atau berkiprah di dunia internasional, bukan malah makin candu main politik praktis,” pungkasnya. (fajar)


Rapat Paripurna DPD RI di Senayan, Jakarta berlangsung ricuh, Jumat (12/7) 

 

SANCAnews.id – Rapat Paripurna DPD RI ke-10 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta diwarnai ricuh, Jumat (12/7).

 

Mulanya Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan rancangan perubahan peraturan Tata Tertib (Tatib) yang telah dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Tatib dan Tim Kerja (Timja) Tatib.

 

Tak lama kemudian, sejumlah anggota DPD menyampaikan keberatannya atas perubahan Pedoman Perilaku yang dibacakan LaNyalla.

 

Salah satu yang menyela adalah anggota DPD Papua Barat Filep Wamafma. Interupsi kemudian melebar dan disampaikan oleh sejumlah anggota lainnya.

 

Namun LaNyalla tidak menghiraukan interupsi-interupsi tersebut. Ia tetap membacakan perubahan Tata Tertib DPD dan mengabaikan suara anggota lainnya.

 

Sontak, kondisi tersebut membuat geram sejumlah anggota, termasuk Filep, yang langsung berjalan menuju meja pimpinan DPD RI yang ditempati LaNyalla, bersama Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan Najamudin.

“Pimpinan jangan otoriter!” teriak Filep.

 

Di tengah kondisi tersebut, ada salah satu anggota yang berusaha merebut palu sidang namun digagalkan LaNyalla.

 

Pengamanan Dalam (Pamdal) DPD yang melihat kondisi itu pun langsung membentengi meja pimpinan hingga kericuhan bisa dilerai.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPD, Nono Sampono berusaha menenangkan situasi.

 

“Tolong ini forum terhormat, jangan sampai ada yang terlibat kontak fisik,” ucap Nono hingga Rapat Paripurna diskors selama 10 menit. (rmol)

 

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.