2024

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Dhedi Adi Putra 


Polisi memeriksa 15 orang sebagai saksi terkait penemuan mayat laki-laki di drainase Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) KM 03 B, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (28/10) lalu.

 

"Hingga kini penyidik terus mengumpulkan alat bukti, kami telah memeriksa saksi sebanyak sembilan warga sipil dan enam anggota polisi telah diperiksa," kata Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Dhedi Adi Putra, Sabtu.

 

Dia mengatakan pihaknya juga telah menemukan fakta baru terkait kasus kematian Nanda Purbomo (35), warga Bandarlampung, dari pemeriksaan rekaman CCTV sebelum korban meninggal.

 

"Polisi juga melakukan pengecekan ulang tempat kejadian perkara dan mencari jaket milik korban," ujarnya.

 

Namun, dari hasil pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, di antaranya enam orang anggota Polri tersebut, pihaknya belum bisa memastikan siapa pelaku dari penemuan mayat di pinggir Tol Bakauheni itu.

 

Sebelumnya, petugas pemelihara sapu bersih tol yang sedang melakukan pembersihan kemudian menemukan sesosok mayat laki-laki di area drainase Tol Bakauheni pada Senin (28/10), pukul 08.15 WIB. 


Saat ditemukan mayat masih menggunakan celana jeans warna hitam dan kaos berwarna hitam. Selain itu, jenazah menggunakan ikat pinggang kulit warna coklat dan terdapat handphone pada saku celana sebelah kanan. (jpnn)


Senator DPD RI asal Papua, Lalita, mengadakan pertemuan khusus dengan para Ketua dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Provinsi Papua 

 

Senator DPD RI asal Papua, Lalita, menggelar pertemuan khusus dengan para Ketua dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah kafe di tengah Kota Jayapura pada 9 November 2024.

 

Pada kesempatan tersebut, Lalita mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa yang disampaikan dengan penuh semangat dan penuh harapan. Rapat ini dipimpin oleh Presiden BEM Universitas Cendrawasih yang mewakili aliansi mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Papua.

 

Lalita didampingi oleh beberapa anggota DPR Papua seperti Giovano Pattipawae dan Johanes Markus Wakum yang turut hadir mendengarkan keluhan dan masukan dari mahasiswa.

 

Bak seorang ibu yang mendengarkan keluh kesah anak-anaknya, Senator Lalita mendengarkan aspirasi para Ketua BEM Perguruan Tinggi se-Provinsi Papua.

 

“Mahasiswa di Papua adalah anak-anak kami, tentu mereka ingin diberikan atensi juga terhadap apa yang mereka perjuangkan. Kita lakukan pendekatan persuasif dan humanis untuk mencari solusi atas permasalah yang timbul” ungkapnya.

 

Aspirasi yang disampaikan oleh Para aliansi Presiden BEM secara kolektif meliputi penolakan wacana Transmigrasi yang dicanangkan oleh Presiden RI Bapak Prabowo dan Mentri Transmigrasi.

 

Senator DPD RI Lalita, berencana akan meneruskan dan menyampaikan aspirasi yang telah disuarakan oleh Para Presiden BEM seluruh Perguruan Tinggi di Papua dalam bentuk kajian analisi kepada Lembaga dan Departemen terkait serta dalam rapat-rapat di DPD RI.

 

“Saya berusaha untuk membawa aspirasi adik-adik di Pemerintah Pusat apa yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa di Papua, semoga ada jalan tengah yang dihasilkan” harap Senator Perempuan Papua ini.

 

Selain isu Transmigrasi, ada berbagai isu lain yang juga disampaikan antara lain, isu Pendidikan, Kesehatan, Generasi Muda, Budaya Papua dan isu-isu yang lainnya.

 

Setelah semua aspirasi Para Presiden BEM seluruh PT di Papua disampaikan dan dicatat oleh Senator Perempuan DPD RI ini dalam suasana akrab, hangat dan berakhir dengan susasana kekeluargaan sampai Para Presiden BEM meninggalkan tempat pertemuan. (fajar)


Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami siswa usai kunjungan di gedung Graha Pena, Jakara, Kamis (24/10/2024) 

 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2024 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu (10/11) pukul 08.00 WIB. Gibran memimpin upacara mewakili Prabowo Subianto yang tengah melakukan kunjungan ke luar negeri.

 

Terkait dengan kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengerahkan anggotanya untuk mengamankan lalu lintas. Polisi memastikan tidak akan ada penutupan jalan di sekitar Kalibata.

 

"Pengaturan biasa, nggak ada pengalihan. Arus lalu lintas mengalir seperti biasa," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan, Sabtu (9/11).

 

Petugas di lapangan hanya akan melakukan pengaturan lalu lintas. Namun, dipastikan tidak ada penutupan jalan.

 

"Nggak ada penutupan, cuman pengaturan lalu lintas saja. masyarakat yang tidak berkepentingan lewat TMP untuk menghindar dulu, karena jam segitu pasti terjadi kepadatan ada aktivitas," imbuhnya.

 

Meski begitu, polisi mengimbau kepada mssyarakat yang tidak berkepentingan agar menghindari melintas di sekitar TMP Kalibata. Sebab, akan terjadi kepadatan kendaraan.

 

"Kita akan melakukan pengaturan, kita turunkan personel lalu lintas untuk melakukan pengaturan," pungkas Latif. (jawapos)


Tangkapan layar video yang kini viral 

 

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyampaikan kritik tajam terhadap keterlibatan Presiden Prabowo dalam kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

 

Dalam video yang beredar, Prabowo secara terang-terangan mendukung pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen sebagai calon pemimpin di Jawa Tengah.

 

Saidiman menilai tindakan yang kerap disebut sebagai cawe-cawe itu merupakan praktik buruk, apalagi jika dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat.

 

“Ini praktik yang sangat buruk,” ujar Saidiman dikutip, di aplikasi X (Twitter), pada Sabtu (9/11/2024).

 

Menurutnya, pemerintah di tingkat desa saja sering dikecam jika ikut berkampanye untuk salah satu kandidat, apalagi presiden.

 

Ia pun mempertanyakan kapan mata rantai kebiasaan tersebut akan berakhir, mengingat praktik semacam ini dinilai dapat merusak proses demokrasi dan melanggar prinsip netralitas pejabat negara.

 

 

Sebelumnya, Prabowo Subianto, menyarankan warga Jawa Tengah untuk memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai calon pemimpin provinsi tersebut.

 

Prabowo, yang resmi menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 ini meyakini, keduanya mampu membawa perubahan positif dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Jawa Tengah.

 

“Saya percaya kedua tokoh ini adalah pilihan tepat untuk memimpin Jawa Tengah,” ujar Prabowo dalam sebuah video singkat yang menampilkan dirinya bersama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun.

 

Prabowo menekankan, untuk membangun negeri, dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

 

Presiden menegaskan pentingnya sinergi untuk mencapai visi pemerintahan yang bersih, mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga dan mengelola kekayaan bangsa secara optimal.

 

“Butuh keselarasan untuk mencapai semua itu. Saya yakin jika keduanya memimpin dengan baik, kerja sama antara pusat dan daerah akan semakin solid,” tutup Prabowo. (fajar)

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi 

 

Komisi III DPR RI mendesak Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online alias judol.

 

Tuntutan itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra setelah Polda Metro Jaya menetapkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai tersangka kasus judol.

 

"Kami mendesak agar (mantan) menteri itu diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya harus diperiksa," kata Tandra kepada wartawan, Jumat 8 November 2024.

 

Legislator Partai Golkar ini mengingatkan Polri dapat menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

 

Terlebih, sudah ada 11 pegawai Kementerian Komdigi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan keterlibatan bisnis judi online.

 

"Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau (Budi Arie). Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima. Ini kan suatu pertanyaan besar," kata Tandra.

 

Tandra pun menegaskan, Kepolisian tidakoleh  pandang bulu dalam mengusut tuntas kasus judi online.

 

"Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar (mantan) menteri itu harus diperiksa," tegasnya.

 

Budi Arie Setiadi yang kini menjabat Menteri Koperasi irit bicara saat ditanya soal kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi.

 

Ditemui wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Budi Arie mengatakan bahwa dirinya mendukung penegakan hukum yang tengah dilakukan aparat Kepolisian dalam mengusut kasus judol.

 

“Pertama, saya fokus urus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum,” kata Budi Arie kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2024. (rmol)


Tangkapan layar bentrokan warga dengan polisi di Teluk Naga Tangerang 


Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan antara pengendara sepeda motor dan truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten Tangerang pada Kamis, 7 November 2024.

 

"Saya pastikan bahwa korban selamat dan saat ini tadi sudah selesai dilaksanakan operasi dan alhamdulillah kakinya masih bagus," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho kepada wartawan Jumat, 8 November 2024.

 

Penjelasan Zain, membantah membantah isu yang beredar di media sosial yang memuat kabar bahwa korban telah meninggal dunia.

 

Saat ini, kata dia, korban tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten.

 

"Saya pastikan bahwa korban selamat yaitu saudari Alika umur 9 tahun," kata Zain.

 

Zain juga memastikan bahwa sopir truk berinisial DWA (21) sudah diamankan.

 

"Sopir truk penyebab kecelakaan telah kami amankan dan tengah dilakukan pemeriksaan mendalam terkait peristiwa ini. Kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi korban,” tutup Zain.

 

Sebelumnya, terjadi kecelakaan truk tana B 9304 KYW dengan pengendara sepeda motor di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Kamis kemarin.

 

Saat itu pengendara sepeda motor bernomor polisi  B 6553 WFK tengah dikendarai seorang wanita berinisial SD (20) berboncengan dengan korban anak ANP (9).

 

Di saat bersamaan, truck yang dikemudikan oleh DWA melaju dari arah Kosambi menuju arah Teluknaga melintas di Raya Salembaran.

 

Saat di lokasi kejadian, melintas sepeda motor yang di kendarai oleh korban mendahului dari arah kiri. Hal ini tentu membuat jarak pandang sopir terbatas.

 

Akibatnya, korban SD terjatuh ke arah kiri dan ANP (anak) terjatuh ke kanan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri truk. (rmol)


Pakar telematika Roy Suryo/Ist 

 

Aparat penegak hukum mesti mengusut tuntas dugaan keterlibatan artis yang terang-terangan mempromosikan perjudian daring alias judol. Demikian disampaikan pakar telematika Roy Suryo dalam keterangan videonya yang dikutip Sabtu, 9 November 2024.

 

“Banyak artis-artis papan atas lain, sebut saja NM dan WG yang jelas-jelas mereka mempromosikan judi online. Itu yang harusnya ditangkap duluan, bukan rakyat kecil atau Tiktokers kecil kayak (Gunawan Sadbor) gitu,” kata Roy.

 

Roy juga mendesak aparat kepolisian memburu pihak-pihak di pemerintahan yang ikut mengendalikan operasional judi online selama ini.

 

“Paling penting adalah penyelenggara judol yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah atau oknum pemerintah, seperti apa yang terjadi di kantor Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital)," kata Roy.

 

Lebih lanjut Roy mengatakan, penangkapan belasan pegawai Kementerian Komdigi, harus merembet hingga dalang atau pejabat yang duduk di kementerian tersebut.

 

“Semua harus ditindak, termasuk ikan besarnya. Kalau Presiden (Prabowo) menyebut ikan busuk dimulai dari kepalanya. Nah jika kepalanya yang dulu pernah mengepalai kementerian yang sekarang namanya Komdigi itu terlibat, ya polisi harus tegas menindak dia,” tegas Roy. (rmol)



 


Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

 

ACARA di Al Jazeera Johar 7 November 2024 harus menjadi perhatian Pemerintahan Prabowo. Sejalan dengan semangat untuk tidak adanya kompleks perumahan eksklusif atau "negara dalam negara" maka Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) harus dibatalkan. Agenda acara Al Jazeera adalah sikap masyarakat Banten yang menolak keras PSN untuk PIK-2.

 

Dalam acara Silatutahmi dan Dskusi Kebangsaan dengan Koordinator Ustad Eddy Mulyadi dan dipandu oleh aktivis H Yusuf Blegur bersama Dr Legisan, para tokoh sangat mendukung  sikap masyarakat Banten tersebut.

 

Pandangan dan dukungan sekaligus desakan kepada Pemerintahan Prabowo antara lain disampaikan oleh Jenderal Purn Fahrurozy, Letjen Mar Purn Soeharto, Dr Marwan Batubara, Mayjen Purn Soenarko, Brigjen Purn Poernomo, Dr M Said Didu, M Rizal Fadillah, SH, Kol Purn Sugeng Waras, Ir. Syafril Sofjan, Ida N Kusdianti, H. Muslim Arbi, Ust Mursalin, Bunda Merry, Ahmad Khozinuddin, SH, dan tokoh lain yang turut hadir. 

 

Pada pokoknya para pembicara menilai proyek PIK-2 seperti juga PIK-1 diprediksi akan menjadi kompleks bernuansa China, eksklusif, dan bagaikan negara dalam negara. Ada negara China di negara Republik Indonesia. Cara pembebasan dengan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dirasakan menindas dan merugikan masyarakat setempat. Ada penggusuran dan penjualan tanah dengan harga murah.

 

Proyek dengan mendapatkan status PSN adalah janggal artinya berbagai kemudahan yang difasilitasi baik penyiapan, perencanaan, transaksi hingga pembiayaan adalah berlebihan dan bermotif kolusif. PIK-2 dikelola oleh swasta 2 Naga, yaitu Agung Sedayu Group (ASG) milik Aguan dan Salim Group (SG) milik Anthoni Salim.

 

PSN PIK-2 merupakan proyek yang mengusik  rasa keadilan. Pengusiran sistematis penduduk setempat hampir serupa dengan kasus PIK-1, Rempang, dan IKN. Semua dikuasai oleh Naga-Naga. Seolah PIK telah bergeser dari Pantai Indah Kapuk menjadi Pecinan Indo Koplak. Gerakan penolakan rakyat semakin mendapat dukungan luas.

 

PIK-2 (Agung Sedayu Group, Salim Group)  dan BSD (Sinar Mas) tidak layak menyandang status PSN. Usulan Menteri Pariwisara Sandiaga Uno bahwa PIK-2 menjadi obyek "wisata" dan usulan Menteri Kesehatan Gunadi BSD menjadi kota "kesehatan" hanya akal-akalan untuk mendapat status PSN. Kongkalikong Naga dengan Jokowi melalui Airlangga. Dibuat Permenko No. 6 tahun 2024.

 

Rakyat Banten mulai melawan dominasi dan penjajahan China seperti dahulu Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC Belanda. PIK-2 harus dibatalkan, status PSN dicabut, dan Aguan ditangkap atas pemaksaan dan penzaliman kepada rakyat Banten. Cegah PIK-3, PIK-4, PIK-5 dan seterusnya. Wilayah pantai dijadikan sarana infiltrasi dan invasi dengan berkedok investasi. Kolonialisasi China atas Indonesia. Naga yang melilit Garuda.

 

Perjuangan rakyat Banten dapat menyasar tiga strategi dan konsolidasi, yaitu :

 

Pertama, perjuangan hukum. Melakukan uji materiel Permenko 6 tahun 2024 dengan PP No 42 tahun 2021 bahwa PIK-2 tidak memenuhi syarat PSN. PIK-2 bukan proyek strategis, tidak memeratakan pembangunan, dan tidak neningkatkan kesejahteraan masyarakat. PIK-2 dipastikan hanya akan mensejahterakan pejabat, etnis China dan konglomerat.

 

Kedua, perjuangan politik dengan membuka dosa Jokowi yang membuahkan PIK-2. Tangkap dan adili Jokowi serta kepanjangan tangan dinastinya Gibran. Sanksi atas keduanya adalah akar bagi penyelesaian masalah. Prabowo sebagai Presiden juga harus membuktikan ucapannya dengan mencabut PSN dan membatalkan PIK-2.

 

Ketiga, gerakan rakyat semesta. Masalah PIK-2 ataupun BSD adalah masalah besar yang membutuhkan tekanan, desakan dan gerakan rakyat. Semua komponen baik ulama, mahasiswa, buruh, cendekiawan, emak-emak, purnawirawan dan aktivis kompak bergerak bersama meluruskan penyimpangan hukum dan politik.

 

PIK-2 adalah penjajahan gaya baru. Perjuangan rakyat Banten adalah mengusir penjajah dengan upaya membatalkan PIK-2, mencabut PSN atas PIK-2, serta menjadikan Banten lebih mandiri, merdeka dan maju. (*)


Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan saat menggelar ekspose kasus 


Dua orang polisi yang bertugas di jajaran Polda Sulawesi Selatan terjerat kasus judi online (Judol) dan kini harus menghadapi sidang kode etik. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Yudhiawan Wibisono, dalam jumpa pers yang digelar di Mapolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (8/11/2024).

 

Yudhi menjelaskan, keterlibatan dua orang itu terungkap lewat pemeriksaan dadakan terhadap telepon seluler milik para personel.

 

"Kalau kita mau menertibkan masyarakat, kita harus menertibkan internal dulu. Di internal, kita suka periksa melalui Propam untuk dibuka handphonenya para anggota, sekali-kali dan secara mendadak," ujar Yudhi kepada awak media.

 

Dibeberkan Yudhi, hasil dari sidak tersebut menunjukkan bahwa kedua oknum itu terbukti aktif bermain judi online.

 

"Sudah ditemukan ada dua, jadi kita proses melalui kode etik," tukasnya.

 

Ditegaskan Yuhdi, pihaknya tidak main-main dalam melakukan tindak tegas terhadap Judol. Untuk itu, ia akan terus melakukan sidak untuk memberikan efek jera bagi anggotanya.

 

"Anggota internal sendiri pun judi online kita ditertibkan apabila ada melakukan perbuatan itu," Yudhi menuturkan.

 

Dituturkan Yudhi, sepanjang 2024 Polda Sulsel telah merekomendasikan sekitar 2000 situs judi online yang kerap dikunjungi masyarakat.

 

Termasuk, kata Yudhi, mengungkap beberapa kasus praktik judi online yang rata-rata pelakunya berstatus mahasiswa.

 

"Selama tahun 2024 sudah tujuh kasus (diungkap), diantaranya empat kasus endorse dengan empat tersangka, tiga kasus higgs domino dengan tujuh tersangka," sebutnya.

 

"Kita melakukan kegiatan patroli siber dan telah mengajukan sebanyak 2000 link (situs) yang diajukan ke Kominfo terkait dengan pemblokiran situs judi online," sambung dia.

 

Yudhi bilang, angka tersebut masuk dalam terbesar di Indonesia mengenai rekomendasi pemblokiran situs judi online yang dilakukan jajaran Polda.

 

"Makanya diharapkan kepada masyarakat untuk setop judi online, judi ini hanya membuat rugi dan merusak generasi bangsa. Ada rumus judi online, menang ketagihan, kalah penasaran," kuncinya. (fajar)


Presiden Prabowo Subianto di kediaman rumah Jokowi/Net 

 

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN telah resmi menyerahkan manfaat program pensiun dan Jaminan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

 

Hal itu ditandai dengan penyerahan oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri dan Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya kepada negara, pada Rabu (6/11) kemarin.

 

TASPEN memastikan besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

 

"TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN," kata Ariyandi dalam keterangan resmi, Jumat (8/11).

 

Lantas, berapa besaran uang pensiun yang diterima Jokowi?

 

Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Gaji Pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

 

Sedangkan untuk hak pensiunnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa besarnya pensiun pokok Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

 

Melansir Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020, ditetapkan bahwa gaji pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA sebesar Rp5.040.000 per bulan. Jika mengacu gaji pokok tersebut, itu artinya gaji pokok Jokowi setiap bulannya saat menjabat sebagai Presiden mencapai Rp30.240.000 per bulan.

 

Dengan begitu, besaran uang pensiun atau manfaat pensiun yang diterima Jokowi yang ditetapkan 100 persen dari gaji pokok terakhir, yakni sebesar Rp30.240.000 per bulan.

 

Nilai tersebut, belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Lalu, biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Serta seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya.

 

Selain itu, kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya juga diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Serta disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya. (jawapos)


Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto 

 

Dokumen terkait spesifikasi dan selisih nilai jual beli barang untuk kebutuhan bantuan sosial (bansos) presiden dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020 disita tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Itulah salah satu bahan yang diperiksa tim penyidik ​​bersama 2 orang saksi pada Kamis, 7 November 2024.

 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat, 8 November 2024.

 

Kedua orang saksi yang telah diperiksa, yakni Teddy Munawar selaku Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha, dan Steven Kusuma selaku Direktur PT Inkubisc.

 

"Penyitaan dokumen terkait spesifikasi barang bansos dalam pengadaan termasuk harga beli (dari supplier) dan harga jualnya (ke Kemensos)," pungkas Tessa.

 

Perkara dugaan korupsi bansos presiden ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp250 miliar dari 6 juta paket bansos di tahap 3, 5, dan 6 dengan nilai kontrak Rp900 miliar.

 

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 1 orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP).

 

Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan. Selain itu, Ivo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp62.591.907.120 (Rp62,59 miliar) subsider 5 tahun kurungan. (rmol)


Umar Syadat Hasibuan atau Gus Umar 


Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak dramanya.

 

“KPK sekarang kebanyakan drama. Gak bisa nangkep Gubernur Kaltara cuap-cuap di media,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Jumat (8/11/2024).

 

Umar meminta KPK mencontohi Kejaksaan Agung (Kejagung). Ja menilai lembaga tersebut lebih gercep dari KPK.

 

“Belajar dan contoh tuh Kejagung gak banyak ngomong langsung nangkap Zarof Ricar yang korupsi 1 T,” ucapnya.

 

Lebih jauh, Umar meminta KPK dibubarkan. Sejak Novel Baswedan dan teman-temannya dipecat, ia menyebut KPK tidak berguna lagi.

 

“KPK sekarang penuh masalah mending bubarin saja karena gak ada gunanya setelah mas Novel cs dipecat-pecatin,” pungkasnya.

 

Diketahui Novel sebelumnya merupakan Penyidik KPK. Ia tidak lagi berstatus sebagai pegawai lembaga anti rasuah itu setelah dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK itu dinilai janggal. (fajar)


Ilustrasi bansos 

 

Penyaluran bantuan sosial (bansos) Presiden di masa pandemi Covid-19 rupanya tak luput dari praktik korupsi. Terbukti, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

 

Pada Kamis (7/11), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha Teddy Munawar dan Direktur PT Inkubics Steven Kusuma untuk diperiksa.

 

Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun anggaran 2020.

 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama TM dan SK," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya.

 

Belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami penyidik kepada para saksi. KPK mengembangkan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara dan mantan Dirut Transjakarta yang juga eks PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Kuncoro Wibowo.

 

Saat ini, KPK sudah meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden pada masa pandemi Covid-19.

 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren sebagai tersangkanya. Ivo sebelumnya sudah diproses hukum dalam kasus penyaluran bansos. KPK menaksir kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden itu mencapai Rp125 miliar. (fajar)


Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata 

 

KPK menilai tidak adil adanya larangan bertemu atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Sementara itu, Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya tidak demikian.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata terkait permohonan uji materiil Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Alex mengatakan, JR yang diajukannya bersama 2 pegawai KPK lainnya adalah untuk mewakili pimpinan saat ini dan yang akan datang. Selain itu, juga untuk kepentingan insan KPK secara keseluruhan.

 

"Jangan ada keraguan sedikit pun dalam memaknai pasal UU oleh penegak etik maupun penegak hukum," kata Alex kepada wartawan, Kamis, 7 November 2024.

 

Selain itu, lanjut dia, JR yang diajukannya itu juga bertujuan agar ada perlakuan yang sama antar APH.

 

"Larangan bertemu/berkomunikasi dengan pihak berperkara hanya berlaku untuk insan KPK, tapi aparat penegak hukum yang lain tidak ada masalah ketika pimpinannya bertemu dengan pihak yang berperkara. Ini tidak adil dan diskriminatif," tegasnya.

 

Alex menjelaskan, dirinya setuju jika konteks pertemuan atau hubungan atau komunikasi dengan pihak berperkara di dalam Pasal 36 dan 37 UU KPK ditambahkan frasa "ketika menimbulkan konflik kepentingan dan terganggunya penanganan perkara hukum, baik etik maupun pidana”.

 

"Apalagi jika hubungan/komunikasi yang dilakukan para pihak mendapat keuntungan atau manfaat," pungkas Alex.

 

Permohonan JR itu telah didaftarkan ke MK pada Senin, 4 November 2024. Para pihak yang mengajukan permohonan JR adalah, Alexander Marwata, Lies Kartika Sari selaku Auditor Muda KPK, dan Maria Fransiska selaku Pelaksana pada Unit Sekretariat Pimpinan KPK. (rmol)


Detik-detik peristiwa pelemparan 


Insiden terjadi setelah debat kedua Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) saat mobil yang ditumpangi calon gubernur Bobby Nasution dilempar batu oleh sekelompok orang.

 

Meskipun dikawal mobil patroli polisi, mobil Bobby tetap menjadi sasaran pelemparan dalam perjalanan meninggalkan lokasi debat di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (6/11/2024) kemarin.

 

Berdasarkan video yang beredar, mobil hitam yang ditumpangi Bobby terlihat dikawal oleh mobil patwal polisi di depan dan diikuti mobil lain di belakang.

 

Ketika iring-iringan mobil ini hendak membelok dari Jalan Pengadilan ke Jalan Kapten Maulana Lubis, mendadak terlihat ada sekelompok orang melempar batu ke arah mobil tersebut.

 

Dalam rekaman video lain yang tersebar, terlihat massa berdiri di persimpangan Jalan Pengadilan dan Jalan Kapten Maulana Lubis, tepatnya di depan Lapangan Benteng.

 

Polisi yang berada di lokasi tampak berusaha mengendalikan situasi dan mencegah terjadinya bentrokan lebih lanjut antara kedua kelompok massa.

 

Dari video terdengar teriakan pria, "We tangkap, tangkap," saat peristiwa pelemparan terjadi. Meski begitu, mobil yang ditumpangi Bobby bersama rombongan tetap melanjutkan perjalanan tanpa berhenti.

 

Debat kedua Pilgub Sumut yang digelar pada Rabu (6/11) malam itu bertemakan “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan". (fajar)

Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo/Net
 

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri masih ditunggu publik. Pengamat politik Hendri Satrio menilai, penundaan pertemuan ini terkait dengan hubungan Megawati dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi.

 

Hubungan Jokowi dan Megawati memang tak sehangat dulu. Apalagi kini putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden Prabowo.

 

"Sangat mungkin ada permintaan dari Pak Jokowi, mungkin untuk sementara waktu tidak berkomunikasi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Mega, itu sangat mungkin terjadi, dan wajar kalau kemudian prediksi itu secara liar terbesit gitu di masyarakat," katanya kepada redaksi, Kamis 7 November 2024.

 

Namun belakangan, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati disebut-sebut sedang direncanakan dan bakal segera terjadi dalam waktu dekat.

 

Kabar ini menguat usai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membocorkan pertemuan itu sedang direncanakan oleh pihak Istana.

 

Hensat pun menyambut baik rencana pertemuan ini. Baik Prabowo maupun Megawati dianggap sebagai tokoh yang karismatik dan dinilai bisa memperbaiki negara.

 

"Banyak masyarakat Indonesia tuh menaruh  harapan baru gitu di pemerintahan Pak Prabowo, baik itu di kabinetnya, maupun kebijakan-kebijakan strategis, nah diprediksi kalau Mega dan Prabowo bertemu ini bisa memperkuat pemerintahan Pak Prabowo," tandas Hensat. (rmol)


Sahbirin Noor (SHB) di Gedung Merah Putih KPK 

 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi dugaan hilangnya Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah menangani kasus hukum dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku telah menerima informasi terkait dugaan hilangnya Sahbirin Noor. Ia mengingatkan Sahbirin Noor untuk menghormati proses hukum.

 

"Kami akan segera berkoordinasi, kemarin juga mendapatkan informasi dan laporan seperti itu. Ya tentunya kita dorong semua aparatur untuk menghormati prosesor hukum, karena status beliau kan juga masih definitif ya, tentu harus menghormati status hukum," kata Bima Arya usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

 

"Kami akan berkoordinasi juga dengan KPK, Kepolisian, untuk menelusuri keberadaan beliau," sambungnya.

 

Mantan Wali Kota Bogor itu mengaku belum mengetahui keberadaan Sahbirin Noor. Ia memastikan, akan membuka komunikasi dengan KPK dan Kepolisian untuk mencari Sahbirin Noor.

 

"Belum, belum. Segera kita cek," ucap Bima Arya.

 

Lebih lanjut, Bima Arya menyatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel terkait hilangnya Sahbirin Noor. Ia memastikan, urusan pemerintahan di Kalsel tetap berjalan seperti biasa meski Sahbirin Noor tersangkut permasalahan hukum.

 

"Pemdanya nah nanti saya koordinasikan dulu ya, belum dapat laporannya. Segera kita akan sampaikan," tegas Bima.

 

KPK sebelumnya menyatakan telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Surat penangkapan itu diterbitkan setelah penyidik KPK tidak menemukan keberadaan Sahbirin Noor.

 

Hal itu terungkap dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor. Dalam persidangan, Tim Biro Hukum KPK menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sahbirin Noor.

 

"Sampai saat ini termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin Noor). Bahkan termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan Sprinkap Nomor 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri," ungkap Tim Biro Hukum KPK, Nia Siregar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

 

Nia mengaku, KPK tengah mencari keberadaan Sahbirin Noor. Pria yang karib disapa Paman Birin itu telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).

 

"Keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian," tegas Nia.

 

Terpisah, dalam upaya mencari keberadaan Sahbirin Noor, penyidik KPK juga telah memeriksa lima orang saksi. Mereka diperiksa di kantor BPKP, Kalsel hari ini.

 

Adapun, kelima orang saksi itu yakni pegawai negeri sipil pada Pemprov Kalsel, Gusti Muhammad Insani Rahman; pramusaji kediaman gubernur, Ismail; Kabag Protokol Pemprov Kalimantan Selatan, Rensi Sitorus; swasta, Hamdani; Ketua RT001/RW 001 Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Muhammad Sukini. Kelima saksi itu didalami terkait keberadaan Sahbirin Noor.

 

"Penyidik mendalami pengetahuan mereka terkait keberadaan tersangka GUB saat ini," ucap tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo.

 

Dalam kasusnya, KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024-2025.

 

Sebagai penerima yaitu Sahbirin Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee Ahmad (AMD) dan Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB).

 

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Sedangkan sebagai pemberi yakni, Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (jawapos)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.