SANCAnews.id

Wakapolri Komjen Agus Andrianto/Ist 

SANCAnews.id – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Agus Andrianto resmi dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024.

Meski telah dilantik, Agus mengaku telah mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya sebagai Wakapolri.

"Sudah sudah (mengundurkan diri)," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan kepada wartawan.

Artinya, mulai saat ini Agus menegaskan tak lagi menerima arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit melainkan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Arahannya dari Bapak Presiden, bukan dari Pak Kapolri. Arahannya kan dari Pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak Presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," tegas Agus.

Seperti diketahui, Agus merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1989.

Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya tahun 2007, Agus menjadi Kapolres Tangerang yang kemudian Kapolres Metro Tangerang dengan pangkat Kombes.

Lalu, Agus ditugaskan ke Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan sempat kembali ke wilayah hukum Polda Sumatera Utara  untuk mengisi jabatan Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum).

Usai menjadi Dirkrimum Polda Sumut, kembali ke Mabes Polri sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.

Agus pun kembali ditarik Polda Sumut dengan jabatan Wakapolda Sumut yang dilanjut dengan Kapolda Sumut dengan pangkat Inspektur Jenderal.

Setelah itu, Agus ditunjuk sebagai Kabaharkam Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal.

Selang beberapa saat, Agus naik jabatan dengan mengisi posisi Kabareskrim Polri guna menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang dipilih Presiden Jokowi sebagai Kapolri.

Barulah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Agus Andrianto sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun. (rmol)

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (foto: Setkab RI) 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Dokter Tifa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengusut siapa dalang di balik akun Kaskus Fufufafa. Sebab, selama kurun waktu 2014-2019, akun tersebut kerap menghina Prabowo.

"Hari ke-1 Pemintaan rakyat kepada Presiden @prabowo : USUT FUFUFAFA!,"tulis Dokter Tifa di Twitter, Senin (21/10/2024).

Banyak orang menduga, bahwa Akun Fufufafa milik Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal itu karena banyaknya bukti yang mengarah ke putra sulung mantan Presiden Jokowi itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah kesempatan, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa sebenarnya sosok "Fufufafa". Hal ini memunculkan berbagai dugaan dan teori di kalangan netizen terkait sosok tersebut.

Tifa menambahkan, "Apalagi ketika Pak Prabowo bilang beliau sudah tahu siapa Fufufafa. Lari dikejar bayangan sendiri," ungkapnya, seolah menggambarkan ketakutan yang dirasakan oleh Gibran.

Namun, hingga kini belum ada klarifikasi lebih lanjut dari Gibran maupun pihak lain terkait pernyataan tersebut. Sosok Fufufafa masih menjadi misteri yang memancing rasa penasaran banyak pihak.

Akun Kaskus dengan nama "Fufufafa" belakangan ramai dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini terpilih sebagai Wakil Presiden RI.

Akun tersebut memicu kontroversi karena beberapa unggahannya yang menghina Prabowo Subianto dan beberapa pernyataan lainnya dari periode 2014 hingga 2019.

Isu ini mulai muncul setelah sebuah unggahan di Twitter menghubungkan aktivitas akun "Fufufafa" dengan Gibran. Salah satu bukti yang diperdebatkan adalah kesamaan antara akun Kaskus tersebut dengan akun Twitter Chili Pari Catering, sebuah bisnis yang dikelola Gibran, dalam hal penggunaan nama dan pola unggahan.

Meski demikian, Gibran secara tegas membantah keterlibatannya dan menyarankan untuk bertanya langsung kepada pemilik akun tersebut. (fajar)

Politikus PDIP Adian Napitupulu 

SANCAnews.id – Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Adian Napitupulu mengkritik susunan kabinet Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang terlalu gemuk atau obesitas.

Menurut Adian, Kabinet Prabowo terlalu besar dan dikhawatirkan akan mempersulit pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perizinan buat investasi dan sebagainya, sederhananya begitu,” kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. 

“Tadinya mejanya 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja,” imbuhnya.

Adian menekankan, untuk mengukur kinerja seorang presiden, dalam masalah ini Prabowo, tolak ukurnya adalah komposisi kabinet.

“Apakah komposisi kabinetnya itu sesuai dengan yang dia sampaikan dalam pidato, atau sebaliknya? Apakah komposisi kabinet ini jadi jalan keluar dari persoalan rakyat atau jadi beban rakyat? Nah, rakyat harus lihat komposisi ini. Menjawab enggak persoalan-persoalan Prabowo tadi,” ujarnya. 

Terlepas dari itu, Adian memastikan PDIP akan tetap kritis terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran. Hal sama, lanjut Adian, juga dilakukan ketika Joko Widodo (Jokowi) semasa menjabat Presiden RI.

“Kita ketika bersama-sama dengan Jokowi kita salah satu partai paling kritis terhadap Jokowi ya PDIP. Kita tuh sikapnya tegas, benar-benar enggak ya dikritik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya

"Kabinet Merah Putih" di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024. Ada 48 Kementerian yang berada dibawah Menteri Koordinator, dan 5 pejabat setingkat menteri dibawah presiden, seperti Jaksa Agung ST Burhanudin, Kepala BIN M Herindra, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (viva)

Mantan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Dokter Tifa membuat pernyataan mengejutkan terkait sosok misterius yang disebutnya "Fufufafa". Dalam unggahannya, Tifa menyebut mantan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, adalah sosok yang paling ditakuti Fufufafa.

"Orang yang paling takut dengan Fufufafa adalah Gibran," tulis Tifa di akun media sosialnya, dikutip, Minggu (20/10/2024).

Spekulasi ini semakin menguat ketika Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah kesempatan, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa sebenarnya sosok "Fufufafa". Hal ini memunculkan berbagai dugaan dan teori di kalangan netizen terkait sosok tersebut.

Tifa menambahkan, "Apalagi ketika Pak Prabowo bilang beliau sudah tahu siapa Fufufafa. Lari dikejar bayangan sendiri," ungkapnya, seolah menggambarkan ketakutan yang dirasakan oleh Gibran.

Namun, hingga kini belum ada klarifikasi lebih lanjut dari Gibran maupun pihak lain terkait pernyataan tersebut. Sosok Fufufafa masih menjadi misteri yang memancing rasa penasaran banyak pihak.

Akun Kaskus dengan nama "Fufufafa" belakangan ramai dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini sebagai Wakil Presiden RI.

Akun tersebut memicu kontroversi karena beberapa unggahannya yang menghina Prabowo Subianto dan beberapa pernyataan lainnya dari periode 2014 hingga 2019.

Isu ini mulai muncul setelah sebuah unggahan di Twitter menghubungkan aktivitas akun "Fufufafa" dengan Gibran. Salah satu bukti yang diperdebatkan adalah kesamaan antara akun Kaskus tersebut dengan akun Twitter Chili Pari Catering, sebuah bisnis yang dikelola Gibran, dalam hal penggunaan nama dan pola unggahan. 

Meski demikian, Gibran secara tegas membantah keterlibatannya dan menyarankan untuk bertanya langsung kepada pemilik akun tersebut. (fajar)

Tangkapan layar Kaesang hadir bersama kakaknya, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution 

SANCAnews.id – Kaesang Pangarep dicemooh peserta Sidang Paripurna saat disorot karena hadir dalam prosesi pelantikan. Kaesang hadir bersama adik-kakaknya, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.

Hal serupa juga terjadi pada Gibran Rakabuming Raka. Ia dicemooh sejumlah peserta Sidang Paripurna MPR menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai wakil presiden Prabowo Subianto, Minggu (20/10).

Momen tersebut terjadi saat Ketua MPR Ahmad Muzani baru saja membuka sidang paripurna dan menyapa tamu undangan yang hadir.

"Yang kami hormati wakil presiden RI terpilih, masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming," ucap Muzani disambut sorakan sejumlah para peserta sidang.

Sejumlah pegiat media sosial pun ikut menyorot peristiwa yang disebut baru pertama kali terjadi setelah era reformasi.

Salah satunya datang dari Stefan Antonio melalui akun pribadinya di X, @StefanAntonio__.

"Buat seorang Orang Tua .. Ketika Anaknya BERHASIL .. itu adalah kebanggan tersendiri. Ga kebayang Malu dan Gagalnya sebagai Orang Tua .. Ketika semua Anaknya disoraki negatif sama Peserta di sebuah Acara Terpenting sebuah Bangsa. What a SHAME Bro @jokowi, Sis Iriana," tulis Stefan.

Peristiwa berkebalikan terjadi terhadap Prabowo sebagai presiden terpilih. Dia mendapat tepuk tangan riuh dari para peserta sidang paripurna.

Prabowo bahkan mendapat standing ovation dari mayoritas peserta paripurna. (fajar)

Adian Napitupulu/Ist 

SANCAnews.id – PDI Perjuangan berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, PDIP tidak akan kehilangan taring dalam mengkritik kebijakan kabinet pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Adian Napitupulu saat menanggapi sikap PDIP di parlemen pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adian menegaskan, sebagai partai terbesar di parlemen, PDIP akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Presiden Prabowo Subianto.

“Kita ketika bersama-sama dengan Jokowi, kita salah satu partai paling kritis terhadap Jokowi ya PDIP. Kita tuh sikapnya tegas, bener-bener, enggak (sesuai) ya dikritik,”kata Adian di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Minggu, 20 Oktober 2024.

Adian menegaskan PDIP akan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintahan yang bertolak belakang dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Iya lah (kritik). Gini, presiden satu sisi, kabinet sisi lain. Tapi gaji kite bukan dari presiden gaji kite dari rakyat. Di titik ketika rakyat nanya di mana kamu berpihak, ya pada rakyat itu aja,” tutupnya. (rmol)

Joko Widodo bersama Prabowo Subianto/Ist 

SANCAnews.id – Presiden Prabowo Subianto menyinggung kekalahannya dalam dua kontestasi Pilpres dalam pidato kenegaraannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu, 20 Oktober 2024.

Awalnya, mantan Menteri Pertahanan RI itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dan menjaga persatuan bangsa dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

“Marilah kita mengangkat rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, beda agama, beda partai, beda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia,” kata Prabowo Subianto.

“Bertanding, semangat. Saya sudah bertanding. Mari kita berhimpun kembali,” sambungnya.

Lantas, Prabowo mengingat kembali kekalahannya dalam sejumlah kontestasi Pilpres dan kini mampu dimenangkannya. Prabowo mengajak seluruh anak bangsa untuk bersatu.

“Presiden Jokowi, mengalahkan saya. Berapa kali ya, saya lupa. Tapi begitu beliau menang, beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu dan saya menerima ajakan itu,” ucapnya.

“Sekarang saya yang menang, dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu,” demikian Prabowo Subianto disambut tepuk tangan para anggota parlemen. (rmol)

Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto menyapa masyarakat di Pesta Rakyat di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/10/2024) 

SANCAnews.id – Sebagai kendaraan yang dibuat khusus untuk Presiden Prabowo Subianto, MV3 Garuda Limousine dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Termasuk interior dan eksterior. Hal tersebut diungkapkan PT Pindad melalui keterangan resmi yang dilansir JawaPos.com pada Minggu (20/10).

Pada bagian eksterior, MV3 Garuda Limousine dilengkapi dengan fitur footstep otomatis di bagian samping kendaraan. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan masuk dan keluar kendaraan.

Sementara itu, di bagian luar, logo Garuda merupakan simbol kekuatan dan gerakan dinamis, sedangkan sayapnya yang terentang merupakan simbol khusus.

Simbol tersebut ditampilkan mulai dari gril hingga pelek kendaraan yang tetap terlihat meskipun roda kendaraan bergerak. Motif gril tersebut terinspirasi dari batik parang yang menggambarkan kearifan lokal sekaligus menjadi salah satu identitas bangsa.

Pada bagian belakang, dual exhaust diterapkan untuk meningkatkan performa kendaraan. Sementara bagian interior, Pindad menghadirkan nuansa premium dengan menggunakan material wood finish accents yang dilengkapi kursi penumpang captain seat dengan pengaturan elektrik disertai leg rest serta limo touch control panel.

”Kendaraan ini juga dilengkapi dengan Head Unit 12 inci, kamera 360°, led smart TV, cooled storage, dan portable WiFi,” terang Pindad dalam keterangan resminya.

Usai pelantikan, Presiden Prabowo Subianto menggunakan MV3 Garuda Limousine untuk menyapa masyarakat di sepanjang perjalanan dari Komplek DPR-MPR sampai ke Istana Negara. (*)

Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu, (20 Oktober 2024) 

SANCAnews.id – Usai dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029 di Gedung MPR, Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Seperti dilansir RMOL, Prabowo yang menumpang mobil Limousine Maung MV3 Garuda berwarna putih terus menyapa warga dari atas atap mobil yang menunggu kedatangannya di depan Istana Negara.

Rombongan Prabowo tiba di Istana Negara pada pukul 13.20 WIB. Sebelumnya, rombongan Presiden keenam, Joko Widodo sudah terlebih dahulu tiba di Istana Negara pada pukul 12.40 WIB.

Setelah acara Rapat Paripurna Pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung MPR RI, Jakarta, akan dilanjutkan acara serah terima jabatan dari Jokowi kepada Prabowo di Istana Negara pada siang ini. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo memeriksa pasukan pada upacara pisah sambut di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) 
 

SANCAnews.id – Presiden Indonesia Prabowo Subianto meyakinkan pihaknya akan menjalankan pemerintahan dengan tulus ikhlas dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dengan penuh semangat usai dilantik secara resmi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

"Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih kami," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan.

"Kami akan menguatamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami," sambungnya.

Prabowo menyebut, tantangan pemerintahan Indonesia ke depan tidak mudah. Dengan beragam budaya dan kejayaan alam yang dimiliki Indonesia, harus berani melangkah masa depan dengan penuh optimisme.

"Saya selalu mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman," tegas Prabowo.

Menurutnya, kemerdekaan bangsa Indonesia diraih melalui pengorbanan yang tidak mudah. Ia menekankan, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat miskin yang memberi makan kepada pejuang-pejuang.

"Jangan lah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan kita tidak punya anggaran APBN, pasukan kita tidak digaji, siapa yang memberi makan kepada kita yang memberi makan adalah para petani di desa-desa, para nelayan, para pekerja, terus menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia," pungkasnya. (jawapos)

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari dalam sebuah diskusi di jakarta, Sabtu (19/10/2024) 

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, melontarkan guyonan soal Presiden Jokowi. Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi merupakan PKB. Ternyata yang artinya.

Feri menjelaskan, PKB merupakan singkatan dari Presiden Kebalikan Bicaranya. Atau mulut tak sesuai perilakunya. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi PKB Insight HUB VOL 1: Transisi Pemerintahan Indonesia 2024 di Lucy Curated Compound, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).

“Jokowi adalah PKB. Maksudnya 'Presiden Kebalikan Bicaranya'. Apa-apa kebalikan, mau berantas korupsi, tapi yang dirusak KPK-nya dulu. Mau bilang anaknya adalah bukan politisi, faktanya lebih politisi daripada politisi,” ujar Feri.

Ia mengungkap, masyarakat dahulu kala turut bangga melihat ada keluarga istana yang tidak berkecimpung di dunia politik. Putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dulu sempat berjualan martabak, sementara putra bungsunya berjualan pisang.

Sebab, sejarah menunjukkan, anak-anak presiden biasanya selalu terjun dan masuk ke ruang yang sangat elit. “Nah begitu Pak Jokowi memperlihatkan anaknya tidak masuk ke ruang itu, dia masuk ke ruang yang tidak disangka-sangka,” tuturnya.

Berkaca dari hal itu, Feri menerangkan, publik akhirnya sadar bahwa sistem politik yang diciptakan hari ini, merupakan penyesalan atas apa yang telah terjadi belakangan ini.

“Oleh karena itu sistem yang membuat kita terpaksa memilih Pak Jokowi, yang kebetulan pandai menghias dirinya. Orang ini (Jokowi) enggak malu-malu bersentuhan dengan hal-hal kotor, umum, gitu ya. Muncul dengan sikap-sikap anak muda yang mau bicara dengan anak muda, tidak gengsian, gitu. Kayaknya itu yang disukai anak muda,” sambung dia. (inilah)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Yulianus Henock Sumual 

SANCAnews.id – Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terbilang cukup gemuk. Hal ini terlihat dari banyaknya kementerian yang akan dibentuk.

Diketahui, sejumlah kementerian dipilih untuk dipisahkan dalam pemerintahan mendatang. Kondisi ini tentu akan membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar. Oleh karena itu, kinerja pemerintahan harus dimaksimalkan dan efektif untuk kepentingan rakyat.

Mencermati pemanggilan calon menteri, calon wakil menteri, dan pimpinan lembaga yang jumlahnya mencapai 100 orang lebih, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual berharap, meski terkesan gemuk, kabinet Prabowo-Gibran harus bekerja efektif.

“Sisi positifnya, dengan penambahan menteri koordinator dan beberapa kementerian dipecah jadi dua atau bahkan tiga kementerian baru, kerjanya bisa lebih fokus menyejahterakan rakyat. Kabinetnya boleh gemuk, tapi rakyat jangan sampai malah lebih kurus,” ungkapnya, dilansir jpnn.

Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Adat Dayak Kaltim 2024-2029 ini juga berharap adanya keterwakilan menteri yang berasal dari Kalimantan. “Bagaimana pun, Ibu Kota Nusantara berada di Kaltim. Jadi, kami berharap agar ada keterwakilan warga Kalimantan, khususnya Kaltim, di kabinet Prabowo-Gibran,” urainya.

Yulianus Henock menegaskan dukungannya pada program-program prioritas Prabowo-Gibran seperti memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia melalui anggaran bidang pendidikan, dan peningkatan pertahanan keamanan negara.

Kemudian mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital, serta pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif.

“Program lain seperti memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan kesetaraan gender serta membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan juga harus dikontrol oleh lembaga legislatif agar berjalan tepat sasaran,” ungkapnya.

Demikian pula program memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba dan judi, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan tolerans. “Kita berharap, kabinet yang prorakyat dapat membela kepentingan rakyat dan menempatkan negara di atas segala-galanya, sehingga program-program prioritas Prabowo-Gibran dapat terlaksana maksimal,” pungkasnya.

Tidak lupa, dia menyampaikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

”Selamat atas resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil presiden Indonesia 2024-2029 untuk Prabowo-Gibran pada pelantikan di Gedung MPR RI 20 Oktober 2024. Sebagai Senator, kami mengapresiasi hadirnya duet pemimpin baru Indonesia, semoga bisa membawa bangsa kita menuju Indonesia Maju guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ini.

Yulianus Henock menyatakan, sebagai senator, rakyat menanti kabinet kerja yang diangkat Presiden Prabowo, apakah sesuai dengan harapan atau tidak.

“Kami berharap agar kabinet Prabowo-Gibran benar-benar mengutamakan ‘zaken kabinet’, dikuasai orang-orang profesional di bidangnya, dan tidak mengutamakan balas jasa tim sukses atau partai pendukung saat Pilpres lalu,” ungkap anggota Komite II dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI ini. (fajar)

Presiden Joko Widodo, Iriana, Kaesang Pangarep, dan Erina Gudono (foto: Instagram @erinagudono) 

SANCAnews.id – Aksi menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono yang kembali pamer kemewahan usai melahirkan di rumah sakit kembali menuai reaksi netizen.

Kali ini, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan anak-anak Jokowi yang sebelumnya dilaporkan sejumlah aktivis kembali mencuat ke publik.

Salah satunya dari akun pegiat media sosial bercentang biru, @BosPurwa. Dia membahas terkait kontroversi anak-anak dan menantu Jokowi.

"Dari kasus Private Jet ke kasus Private Chef Omakase. Suami erina, adik fufufafa, anak bungsu mulyono ini walo dibungkus pura-pura lugu, karakter yg selalu dimainkan bapaknya tapi kontroversi ini akan terus berlanjut karena dia pegang 'duit panas!'," tulis @BosPurwa dikutip Sabtu (19/10/2024).

Mungkin, lanjut dia, dalam point of view, sudut pandang kedua anak Mulyono ini adalah alur dan peristiwa bisnis biasa. Tapi ini sejatinya praktik kolusi, mereka bisa dapatkan itu karena jabatan yang disandang bapaknya

"Kenapa selain korupsi, KOLUSI dan NEPOTISME itu sangat BERBAHAYA bagi kehidupan berbangsa dan negara? Agenda Reformasi Cc @prabowo," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa Kaesang-Gibran dapat suntikan dana 101 Miliar itu dari anak perusahaan Sinar Mas setelah gugatan pemerintah 7,9 Triliun tentang Karhutla, dikabulkan MA hanya 78,5 Miliar alias negara tekor 7,8215 T.

Sinar Mas juga diduga terlibat dalam kasus korupsi dana Taspen dengan kerugian negara 1 Triliun melalui pembelian saham reksa dana. Sebelum itu CEO Sinar Mas dengan Raffi Ahmad membentuk aliansi dengan Kaesang bahkan membuat pusat kuliner di BSD 6 bulan lalu (Rans Nusantara Hebat).

"Tidak sampai di situ, Sinar Mas juga mendapat privilege dari presiden dengan ditunjuknya Dhony Rahajoe, pimpinan Sinar Mas sebagai wakil kepala otorita IKN. Wow😱 Ini juga yang coba diadukan @UbedilahB ke @KPK_RI," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2022 lau.

Ia menekankan, melaporkan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

"Bahwa ada kepentingan politik, enggaklah, saya ini kan akademisi, saya bukan politisi, sebagai warga negara berhak untuk melakukan (laporan) itu," kata Ubedilah pada 15 Januari 2022 lalu.

Sebagai PNS, Ubedilah merasa memiliki kewajiban untuk membela negara apabila ada praktik penyelenggara negara yang bertentangan dengan undang-undang. 

Adapun Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ke KPK.

Laporan itu berawal pada 2015 saat ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp 78 miliar. "Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," ujar Ubedilah.

Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah. (fajar)

Pengamanan ketat dilakukan di pintu gerbang Gedung DPR 

SANCAnews.id – Sehari menjelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mulai dijaga ketat.

Menurut pantauan Kantor Berita Politik RMOL, pengamanan ketat sudah diberlakukan sejak pintu gerbang Gedung DPR, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Tak hanya personel yang bersiaga, kendaraan taktis juga berjejer di depan pintu gerbang, antara lain puluhan sepeda motor personel Brimob, mobil pengendali massa (Raisa), dan mobil water cannon.

Di dalam Kompleks Parlemen dekat gedung kura-kura, juga disiagakan kendaraan taktis Anoa milik TNI hingga belasan unit.

Selain itu, detektor logam telah dipasang di setiap sisi pintu masuk gedung Kompleks Parlemen untuk men-screening alat-alat berbahaya bisa masuk ke dalam gedung.

Saat ini, pihak Sekretariat Jenderal MPR-DPR-DPD RI tengah mempersiapkan pelaksanaan gladi resik pelantikan Prabowo-Gibran.

Pelantikan Prabowo-Gibran akan dilaksanakan MPR RI pada Minggu pagi, 20 Oktober 2024. (*)

Pedagang menyiapkan kebutuhan pokok yang dijual di pasar Senen, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Pemerintah memprediksi laju inflasi sebesar 1,38% pada September 2022. 

SANCAnews.id – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti isu ketahanan pangan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kelaparan tersembunyi tertinggi di antara negara-negara berkembang.

"Dan bagi negara berkembang seperti Indonesia, hidden hunger ini justru menandakan bahwa masih banyak sebenarnya yang masuk kategori kelas menengah rentan, yang sebenarnya porsi (pendapatannya) sudah habis sebagian besar untuk beli bahan makanan, dan secara nutrisi maupun kualitas gizi itu sebenarnya sangat rendah sekali," tutur Bhima Yudhistira, Jumat (18/10).

Menurut dia, hal itu disebabkan juga karena porsi impor beras yang cukup tinggi memicu minimnya orang yang kini berminat menjadi petani. Data BPS mencatat, porsi impor beras Indonesia berasal dari Vietnam (74,06 persen), lalu Thailand (24,35 persen), dan India (0,39 persen). Belum lagi persoalan luas panen padi yang terus menyusut.

“Sebagai petani marginnya terlalu kecil, beras kita salah satu yang termahal di ASEAN. Tapi itu pun juga tidak membahagiakan petani, sehingga kita mengimpor beras dalam jumlah yang luar biasa besar di era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi yang senang di era pemerintahan Pak Jokowi adalah petani dari Thailand sama petani dari Vietnam. Itu yang paling senang di era pemerintahan Pak Jokowi," tutur Bhima. (jawapos)

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal 

SANCAnews.id – Sebanyak 5 juta buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi mogok nasional yang akan dilaksanakan bulan depan atau November 2024. Aksi ini menuntut kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, aksi mogok nasional rencananya akan digelar pada 11-12 November atau 25-26 November 2024. Mogok kerja ini melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia yang akan menghentikan produksi selama aksi mogok berlangsung.

“Sektor-sektor yang terlibat meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia," jelas Iqbal lewat keterangan resminya, Jumat 18 Oktober 2024.

Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, bukan berdasarkan undang-undang mogok kerja di tempat kerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Adapun lokasi aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri, serta di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, walikota, gubernur, DPRD, Istana Negara, dan DPR RI.

"Ini adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia, dan kami meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu lintas atau aktivitas lainnya," ungkap Iqbal.

Iqbal yang juga Presiden KSPI turut mengimbau seluruh buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi mogok nasional untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama aksi berlangsung.

"Tidak boleh ada tindakan kekerasan, kerusakan, atau pembakaran apapun. Ini adalah perjuangan suci yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi," tandasnya. (rmol)

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. (Istimewa) 

SANCAnews.id – Dalam hitungan hari, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan. Sebagian harapan rakyat Indonesia ada di pundak mereka.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat melanjutkan capaian yang telah diraih selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Doli berpandangan, transformasi politik dan penguatan demokrasi harus terus dilakukan guna mewujudkan tujuan nasional yang berkeadilan dan makmur.

"Transformasi politik itu tak boleh berhenti karena belum sampai, tujuan akhir tercapainya tujuan nasional tadi. Selama belum sampai di sana maka transformasi di bidang apa saja, termasuk transportasi politik harus dilakukan," ungkap Doli, Jumat (18/10).

Doli juga menyoroti pentingnya modernisasi birokrasi sebagai faktor penentu dalam pelayanan publik. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai transformasi yang diinginkan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap catatan selama 26 tahun era reformasi.

Ia menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. "Termasuk penguatan demokrasi, seharusnya kita sudah mulai memaknai demokrasi secara substansial. Bahwa demokrasi bukan tujuan tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan," bebernya.

"Jadi bagaimana ke depan menempatkan Pemilu bukan hanya sekadar Pemilu tapi bisa memproduksi terjadinya percepatan masyarakat yang tertib hukum misalnya, Pemilu bisa berdampak pada pengentasan kemiskinan, Pemilu yang dapat berdampak pada institusi masyarakat dan seterusnya, itu yang bisa dikatakan kita cepat pada tujuan nasional," jelas Doli.

Dalam jangka pendek, Doli mengusulkan penyempurnaan delapan paket Undang-Undang yang berkaitan dengan politik, termasuk UU Pemilu, partai politik, dan kelembagaan negara.

Ia menganggap bahwa pemilu merupakan hulu dari semua produk politik dan institusi pemerintahan, sehingga penyempurnaan sistem pemilu harus menjadi prioritas.

"Saya kira harus dimulai dari penyempurnaan sistem UU Pemilu, kedua tentang partai politik dan keberadaan kelembagaan negara, DPR, DPRD diperkuat, UU pemerintahan daerah, desa, UU hubungan keuangan pusat daerah," ungkap Doli.

Doli juga membuka kemungkinan amandemen UUD 1945 sebagai langkah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan.

Menyusul tahun 2024, yang menandai amandemen keempat, ia percaya sudah saatnya untuk mulai mendiskusikan amandemen kelima demi kemajuan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

"Sekarang kita harus mulai membicarakan amandemen UU ke lima, dalam rangka menyempurnakan sistem ketata negaraan, politik, pemerintahan, sistem pengelolaan pemerintahan dan seterusnya," jelasnya.

Raih Penghargaan

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, baru-baru ini meraih penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Politik dan Demokrasi. Doli menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterimanya, yang dinilai sebagai dorongan untuk mengakselerasi demokrasi demi kepentingan rakyat Indonesia.

Menurut Doli, penghargaan ini merupakan kejutan sekaligus momen kebanggaan. Dia menyadari bahwa hal ini membawa tanggung jawab tambahan, karena sebagai anggota DPR RI, ia harus terus mempertahankan kinerja dan performa dalam melakukan transformasi politik dan demokrasi.

"Campur haru, senang, terima kasih. Penghargaan ini memicu motivasi saya untuk bekerja lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia," ungkap Doli di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (18/10/2024) malam.

Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai salah satu tokoh kunci di Komisi II DPR RI, yang mencetak rekor dengan menghasilkan 160 Undang-Undang (UU).

Prestasi ini bukan hanya dianggap sebagai pencapaian individu, tetapi juga mencerminkan kerja sama dan dedikasi seluruh anggota komisi.

Doli menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak dihasilkan dari target yang jelas, melainkan dari kerja keras dan komitmen anggota Komisi II untuk kepentingan rakyat.

Meskipun target legislasi awalnya lebih tinggi, yaitu 270 UU, tantangan lain seperti pengawasan dan budgeting membuat pencapaian 160 UU menjadi signifikan. “Kami fokus bekerja," imbuhnya. (jawapos)

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam program Ngomong Politik kanal JPNN.com 
 

SANCAnews.id – Pengamat militer dan intelijen, Prof. Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan kekhawatirannya terkait meningkatnya utang negara yang dinilai dapat memengaruhi kesiapan militer Indonesia di masa mendatang.

Menurut Prof. Connie, sejak awal masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014, utang Indonesia telah mencapai Rp2.206 triliun, dan pada akhir masa jabatan pertamanya pada tahun 2019, jumlahnya melonjak menjadi Rp4.500 triliun. Pada akhir masa jabatan kedua Jokowi, utang negara diperkirakan mencapai Rp8.502 triliun.

"Dengan kondisi utang sebesar itu, 71,6 persen dari total pinjaman merupakan pinjaman domestik, dan rasio utang masih berada di bawah ambang batas 60 persen," kata Prof. Connie dikutip dari YouTube Abraham Samad, Jumat (18/10/2024).

Namun, ia mengingatkan bahwa walaupun rasio utang tetap terkendali, dampaknya terhadap keamanan nasional tak bisa diabaikan.

"Presiden harus pintar mengatur sumber daya untuk menjaga keamanan negara di tengah keterbatasan anggaran," lanjutnya.

Prof. Connie juga menyoroti bahwa pada tahun 2025, Indonesia akan dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang sebesar Rp552 triliun. Dengan jumlah sebesar itu, sisa anggaran untuk menjalankan pemerintahan akan semakin terbatas, termasuk untuk sektor pertahanan.

"Anggaran yang terbatas ini akan berdampak pada kesiapan militer kita. Indonesia berada di lokasi strategis yang penting, namun jika anggaran kita terus tertekan, hal ini dapat mengganggu kemampuan kita dalam mempertahankan kedaulatan negara," tegasnya. 

Situasi ini, menurut Prof. Connie, menuntut kebijakan fiskal yang bijak agar Indonesia dapat tetap menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Apalagi perang diprediksi akan terjadi di laut Cina Selatan tahun 2035 mendatang. (fajar)