SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo/Net 

SANCAnews.id – Tak ingin memperlihatkan kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya, Joko Widodo (Jokowi) diduga meminta suaka politik usai tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Upaya Jokowi dilakukan dengan memasukkan orang-orang yang dekat dengan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dalam kabinet.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menanggapi dilantiknya 2 orang dekat Prabowo sebagai wakil menteri, yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sekadar informasi, Thomas merupakan keponakan Prabowo dan juga Bendahara Umum Partai Gerindra, sedangkan Sudaryono merupakan mantan asisten Prabowo yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

"Jokowi memasukkan orang dekat Prabowo bukan untuk menunjukkan kondisi riil ekonomi, tapi lebih kepada minta suaka politik pasca tidak menjabat," kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Jumat (26/7).

Lanjut dia , Prabowo dan tim sudah mengetahui kondisi riil ekonomi Indonesia yang sedang tidak dalam situasi baik-baik saja.

"Makanya dalam pidato Prabowo Subianto dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri 2024, Jumat 12 Juli 2024 mengatakan, UUD 1945 telah mengungkapkan secara gamblang bahwa tujuan mereka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, baru memajukan kesejahteraan," terang Hari.

Menurutnya, yang utama adalah melindungi, baru mencerdaskan, serta pendidikan, dan melaksanakan ketertiban dunia.

"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, bandara, kereta api, waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, dan tidak terlindungi," pungkas Hari menirukan pidato Prabowo. (rmol)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons terkait kabar sosok inisial T yang diduga menjadi pengendali bisnis judi online (judol) di Tanah Air 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pemberitaan soal sosok berinisial T yang diduga sebagai pengendali bisnis judi daring (judol) di Tanah Air. Jokowi menegaskan tidak tahu menahu soal inisial T.

"Nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny (Kepala BP2MI Benny Rhamdani) aja," kata Presiden Jokowi di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7).

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkap sosok yang menjadi pengendali judi online di Tanah Air. Menurutnya, sosok tersebut merupakan berinisial T yang diduga sebagai pengendali yang punya power.

Ia menyebut, T merupakan seorang warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

"Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, 'sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scaming online'," kata Benny, Kamis (25/7).

"Saya cukup menyebut inisial T aja paling depan, yang kedua enggak perlu saya sebut. Ini saya sebut di depan Presiden," imbuh Benny. (jawapos)

Tangkapan layar video Youtube Kalteng Update 

SANCAnews.id – Ujang Iskandar ditangkap di Bandara Soekarno Hatta saat kembali dari Vietnam, Jumat sore (26/7). Kabarnya, Ujang yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu datang ke Negeri Naga Biru untuk menjalani operasi wajah.

Kabar perubahan penampilan Ujang Iskandar muncul di platform video publik Youtube. Dalam video yang dibagikan Kalteng Update, Ujang terlihat tengah menjalani operasi.

"Ujang Iskandar operasi di Vietnam, jadinya mirip siapa ya?"begitu judul video Kalteng Update, 23 Juli 2024.

"Beliau adalah anggota DPR RI," tulis akun yang sama di bagian caption.

Kejaksaan Agung membenarkan kabar penangkapan Ujang Iskandar. Ujang ditangkap Tim Tabur Kejaksaan.

"Diamankan oleh Tim Tabur di terminal 3 Soetta,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada RMOL, Jumat petang (26/7).

Ujang dicokok sekira pukul 15.45 WIB. Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem itu ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat.

"Setelah kembali dari Vietnam," kata Harli.

Ujang diduga terlibat penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemda Kotawaringin Barat kepada Perusda Perkebunan Agrotama Mandiri.

Kasus yang disangkakan kepada Ujang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

"Iya Mas, yang tangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah," kata Harli.

Harli belum menjelaskan detail penangkapan, konstruksi perkara dan kerugian negara dalam perkara yang menyeret Ujang Iskandar.

"Segera kita rilis," katanya.

Ujang Iskandar kini duduk di Komisi III DPR. Dia dilantik menjadi anggota dewan dari Dapil Kalimantan Tengah dari Partai Nasdem pada September 2023 menggantikan Ary Egahni yang terjerat kasus hukum di KPK.

Sebelum berkantor di Senayan, Ujang menjabat bupati Kotawaringin Barat dari 2005 hingga 2015. (rmol)

NU dan PKB

SANCAnews.id – Wacana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin merebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari kepemimpinan Muhaimin Iskandar kini menjadi sorotan.

Di berbagai platform media sosial, sejumlah pegiat media sosial tampak ramai membahas isu tersebut. Bahkan, kata kunci "PBNU" kini menjadi trending topik di aplikasi X.

Salah satu pegiat media sosial yang memperbincangkannya adalah Monica dengan nama akun @NenkMonica di X. Ia menilai sikap PBNU tersebut sebagai reaksi atas kehadiran Pansus Haji DPR RI yang menyeret Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang tak lain adalah adik dari Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

"PBNU bkn sj sdh masuk angin tp menelan puting beliung, sikap PBNU ini mungkin reaksi atas Pansus Haji DPR RI yg mengangkat kasus dugaan penyelewengan Quota Haji. Kita sudah maklum siapa Ketum PBNU n siapa Menteri Agama RI. Keduanya akan saling bahu membahu utk saling melindungi," tulisnya dikutip Jumat (26/7/2024).

Hal senada disampaikan akun @BosPurwa. Pegiat media sosial yang rutin mengomentari peristiwa politik dan kebijakan publik ini menilai, upaya PBNU merebut PKB karena ada kaitan dengan Pansus Haji yang diketahui pembentukannya diketuk palu oleh Muhaimin Iskandar.

"Konsisten dalam inkonsistensi. Urusan PKB itu sudah masuk wilayah politik praktis, bolak balik pernyataan tergantung kondisi ya kek gini ini. Hanya karena @cakimiNOW fokus di pansus jemaah haji, prinsip pun berubah, ya gak pak kyai @YahyaCStaquf?," tulisnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana akan merebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, langkah itu dilakukan PBNU dengan membentuk tim lima atau semacam panitia khusus (Pansus) tentang PKB.

Tim lima ini merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dilansir dari jawapos (grup FAJAR), Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul menuding elite PKB saat ini banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya partai. Bahkan, sambungnya, ada upaya sistematis yang dilakukan elite PKB guna menjauhkan dari struktural NU. (*)

Deklarasi Garda Negoro, sayap Partai Negoro, mendukung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7). 

SANCAnews.id – Garda Negoro, sayap Partai Gotong Royong Nasional (Negoro), resmi mendukung Anies Baswedan untuk maju lagi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta sebagai bakal calon gubernur.

Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf, bersyukur Anies Baswedan didukung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan kemungkinan besar juga akan didukung PDIP.

Namun, Faizal melihat saat ini belum ada figur yang kuat sebagai pendamping Anies Baswedan. Meski di sisi lain PKS telah mengusulkan Sohibul Iman.

"Jadi Ada kebuntuan siapa wakil gubernur Anies," kata Faizal saat memberikan sambutannya di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Faizal pun mendengar ada usulan agar  Abraham Samad yang merupakan Ketua KPK periode 2011-2015 didorong menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Garda Negoro pun menyambut baik usulan ini.

"Melalui forum ini kita ingin memberi pesan kepada Nasdem, PKS, PKB dan juga mungkin PDIP, nama Abraham Samad ini tolong dipertimbangkan serius," jelasnya.

Partai Negoro lantas mengajak semua kelompok pendukung Anies untuk tetap waspada terhadap segala bentuk cawe-cawe dan cara-cara curang yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Partai ini menekankan pentingnya membangkitkan semangat gotong royong di antara para pendukung. Instruksi lainnya adalah menciptakan opini positif guna mengimbangi berbagai isu negatif yang diarahkan kepada Anies.

Partai Negoro lantas mengimbau seluruh kader dan simpatisannya untuk terus menguatkan sinergi dalam mendukung Anies Baswedan kembali menjabat Gubernur Jakarta.

"Garda Negoro sebagai sayap partai Negoro akan hadir di berbagai kelurahan untuk memastikan ada pengawalan dari arus rakyat agar tidak ada lagi politik transaksional seperti yang terjadi di pemilu nasional," demikian Faizal Assegaf. (roml)

Ilustrasi tambang/Net 

OLEH: ARIEF R CHALID A.R MANSUR

MELALUI Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024, pemerintah akan memberikan izin pengelolaan tambang melalui badan usaha milik ormas keagamaan.

Perlu dicatat disini bahwa izin ini peruntukannya bagi badan usaha milik ormas Keagamaan. Jadi tidak langsung ormasnya, tapi badan usaha yang didirikan ormas bersangkutan.

Kalau dalam istilah Muhammadiyah ini namanya kesempatan yang berkemajuan untuk memiliki amal usaha di bidang pertambangan. Walau Muhammadiyah mencermati ini dengan hati-hati.

Sikap kehati-hatian itu penting dalam artian ini penting dikaji lebih dulu, perlu perencanaan matang mendirikan badan usaha pertambangan. Merekrut tenaga ahli dari kader dan warga Muhammadiyah, yang misalnya alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau alumni ITB dan sebagainya di bidang ilmu pertambangan.

Kita memiliki sumber daya manusia yang lengkap tentunya untuk mengerjakan ini dan saya yakin Muhammadiyah sanggup.

Dulu ketika dikatakan sektor pertambangan kita dikuasai asing, keluhan di mana-mana soal kekhawatiran ini. Lalu ketika pemerintah membuka keran peluang bagi ormas keagamaan terlibat dalam konsesi pertambangan nasional, akankah buru-buru ditolak? Jawabnya tentu tidak.

Dengan sikap bijak dan arif kita perlu membuat perencanaan yang matang, melibatkan personalia yang kompeten tentang ini. Menyambut baik peluang ini.

Pemberian konsesi tambang bagi ormas keagamaan ini tentu hal baru dan pertama terjadi di Indonesia. Dalam istilah saya, ini adalah peluang baik yang diberikan pemerintah yang harus disambut secara baik pula.

Berbicara soal amdal, analisa lingkungan, kelestarian aneka hayati dan sebagainya, kita perlu belajar dari sejumlah negara yang berhasil membangun industri tambang yang tetap konsisten menjaga lingkungan hidup, ekosistem, menghindari dampak pencemaran lingkungan dan sebagainya. Di sinilah peran para sarjana ahli pertambangan dan berbagai disiplin ilmu dilibatkan.

Tidak perlu apriori pula dengan gagasan dan peluang semacam ini. Karena tanpa atau dengan melibatkan ormas keagamaan, industri pertambangan akan tetap berjalan. Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 perlu disambut baik dan disikapi secara keilmuan.

Negara telah memberikan peluang, tinggal ormas keagamaan menyambutnya dan meresponnya dengan membuat perencanaan yang terukur dan matang, melibatkan sumber daya manusia pilihan sesuai kualifikasi kebutuhan ini dari berbagai disiplin ilmu, memberikan kader yang berpengalaman untuk menggarap peluang baik ini.

Sehingga, kemajuan dapat dicapai dengan mengedepankan sebesar besarnya kemaslahatan bangsa dan negara tercinta.

Akses sebagai dampak pasti akan selalu ada, namun di situlah tantangannya. Maka oleh sebab itu penting dilibatkan orang orang yang memiliki keahlian dibidang spesifik ini. Oleh sebab itu lah perguruan tinggi melahirkan ilmuan-ilmuan di bidang pertambangan dan agar ilmu mereka dapat diterapkan pula.

NU telah menyatakan siap untuk membangun badan usaha pertambangan dengan melibatkan kader-kadernya yang mumpuni di bidang ini. Muhammadiyah juga tentunya memiliki kader kader mumpuni di industri pertambangan ini.

Seorang rekan saya alumni ITB mengatakan, peluang ini harus disambut baik. Karena banyak pula alumni ITB yang merupakan warga Muhammadiyah.

Walau dalam struktur organisasi mereka tidak terlibat aktif. Akan tetapi kemuhammadiyahannya menjadi patokan untuk mengajaknya, merekrutnya membahas dan memikirkan persiapan ini.

Peluang amal usaha dibidang pertambangan ini adalah peluang baik, apalagi dasar hukumnya telah diterbitkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024. Artinya secara hukum ini telah kuat menjadi dasar bagi ormas keagamaan mendirikan amal usaha dibidang pertambangan.

Perusahaan (perseroan terbatas) perlu didirikan, permodalan perlu dipersiapkan, sumber daya manusia yang di level top manajemennya penting disusun segera, hingga ke level middle manajemen. Lalu mereka ditugaskan melakukan perencanaan yang terukur dengan KPI yang jelas dan transparan.

Walhasil, inilah perkembangan zaman. Yang penting kita sikapi secara bijak dan arif. Pemikiran positif amat dibutuhkan disini tentunya. Bukan menggalang isu-isu negatif yang terburu-buru pula apriori dan menolak segala gagasan yang justru memiliki mashalahat luas nantinya.

Di sinilah tantangan zaman, untuk ormas Islam membuktikan bahwa konteks Islam rahmatan lil alamin itu dapat diimplementasikan secara nyata. Bahwa Islam berkemajuan itu dapat menjawab tantangan zaman dengan spirit persatuan dan kemajuan bagi bangsa dan negara tercinta.

Amal usaha dibidang pertambangan adalah sebuah keniscayaan yang penuh keberkahan jika kita mau memikirkan secara baik, positif dan matang.

Karena sektor ini berpeluang membuka lapangan kerja yang luas, membantu mengentaskan kemiskinan dan sebagainya.

Wallahul musta'an. (rmol)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas [Kemenag] 

SANCAnews.id – Sejumlah organisasi aktivis, antara lain Kaukus Pemuda Anti Korupsi (KAMAKSI), Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAKI), Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ), dan Aktivis Kaukus Eksponen 98, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK pada Rabu, Juli 24 2024.

Aksi tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dan menangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dan pemborosan belanja negara pada mobil dinas akan melebihi Rp 13 miliar pada tahun 2023-2024.

Ketua Umum KAMAKSI Joko Priyoski menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan kuota haji 2024.

"Dugaan korupsi kuota haji 2024 yang dipermasalahkan adalah alokasi kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah, yang dibagi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," katanya.

Joko menilai terdapat ketidakcocokan antara jumlah daftar tunggu haji dan alokasi kuota tambahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. "Patut diduga ada permainan atau konspirasi jual beli dalam pembagian kuota haji tersebut," tambahnya.

Ketua MAAKI, Alim Bara, dan Ketua GPJ, Ade Selon, turut menyoroti kepemimpinan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama yang dianggap tidak efektif dalam mengelola Kementerian Agama. Mereka menyerukan agar Presiden Jokowi segera mencopot keduanya dari jabatannya untuk mencegah masalah lebih lanjut.

R. Agung Gunawan, Ketua Umum Aliansi Persaudaraan Masyarakat Sunda (APERMAS), juga mendukung langkah Tim Pansus Haji DPR untuk memperbaiki pelaksanaan Ibadah Haji di masa depan. Ia mengkritik adanya keluhan dari jemaah haji terkait masalah logistik dan dugaan praktik jual beli kuota.

"Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi kuota haji dan pemborosan uang rakyat untuk beli mobil dinas di Kementerian Agama," tegas Agung.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief pada kegiatan Coffee Morning Kemenag Bersama media di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Sebelumnya Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina.

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya (Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi), angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," kata Hilman. (fajar)

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan pidato pada Konferensi Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta 

SANCAnews.id – Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyindir dirinya yang menyamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden kedua RI, Soeharto. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, rezim Soeharto runtuh setelah mengangkat putrinya Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut sebagai Menteri Sosial.

Padahal, kata Cak Imin, Soeharto yang sudah 32 tahun memimpin Republik Indonesia bisa saja tumbang, padahal dia punya kekuasaan atas negara.

"Di dalam negeri kita mengalami satu perubahan yang dramatis. Dulu kita tidak pernah membayangkan, Pak Harto yang sekuat itu saja baru ngangkat Mba Tutut jadi Menteri Sosial aja sudah jatuh," kata Cak Imin saat menyampaikan sambutan dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Cak Imin lantas menyamakan rezim Jokowi yang saat ini sukses menjadikan putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih. Namun, saat ini masih tetap aman.

"Hari ini pak jokowi bisa menjadikan anaknya presiden dan aman-aman saja," ucap Cak Imin.

"Apa jadi apa? wakil presiden, tadi aku ngomong apa? wakil presiden aman aman saja," sambungnya.

Meski demikian, mantan cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 itu mengaku bersyukur. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih aman dan damai.

Tapi kita bersyukur apapun perubahan dramatis itu alhamdulillah Indonesia masih aman, nyaman, damai, dan bersatu," pungkas Cak Imin. (jawapos)

Inisiator Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) Tatak Ujiyati. Foto: Instagram/tatak_ujiyati 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alap-Alap Relawan Jokowi, Sabtu (27/7/2024). Hal ini memicu protes.

Sindiran menyolok disampaikan pegiat media sosial Tatak Ujiyati. Ia melihat relawan Jokowi terus mendapat perhatian.

“Relawan jadi beban? Begini nih jika kelompok-kelompok relawan terus dipelihara bahkan diinstitusionalisasi,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Rabu (24/7/2024).

Para relawan teraebut, kata dia saat kandidatnya menang mendapat posisi. Meski tak kompeten di posisi tersebut.

“Ketika kandidat menang lalu bagi-bagi posisi & proyek ke relawan-relawannya, walau tak kompeten,” ucapnya. 

Menurutnya, relawan saat Pilpres wajar. Namun dalam konteks Jomowi, malah berlanjut.

“Grup relawan terbentuk saat pilpres itu wajar, tapi harusnya usai pilpres ya bubar. Balik jadi warga biasa,” ujarnya.

Ia beranggapan, relawan tersebut jika memang punya visi mestinya membuat Partai Politik. Sehingga kandidat yang terlibat tak terseret konflk kepentingan.

“Kalau kelompok relawan masih punya visi misi lanjutan, masuk Parpol dong. Atau bikin yang baru. Agar kandidat yang didukung tidak punya beban untuk ngopeni relawan dengan bagi-bagi posisi & proyek kepada orang yang tidak kompeten. Lalu terjebak praktik KKN,” pungkasnya.

Soketahui, Munas yang bakal dihadiri Jokowi itu akan digelar di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar. Diikuti sekitar 2.000 peserta.

Ketua Umum AAJ sekaligus penanggung jawab kegiatan Munas, Muhammad Isnaini, menjelaskan kepastian Presiden Jokowi hadir dan membuka Munas sudah dikorfirmasi oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Protokol Istana. Menurut Isnaini, agenda tersebut sudah lama direncanakan. (fajar)

SANCAnews.id – Jika pasangan Anies Baswedan-Prasetyo Edi Marsudi maju di Pilkada Jakarta 2024, mereka berpeluang besar meraih suara pemilih.

"Anies-Prasetyo akan mampu menembus perolehan suara di atas 50 persen plus 1. Artinya bisa menang satu putaran," kata Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (24/7).

Menurut Sugiyanto, Anies dikenal sebagai tokoh yang mewakili kelompok religius. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies kerap menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai keagamaan dan mendapatkan dukungan kuat dari berbagai organisasi keagamaan dan komunitas muslim.

"Sosoknya yang cerdas dan komunikatif juga menjadikannya figur yang dihormati dan disegani di kalangan masyarakat religius," kata Sugiyanto.

Sementara Prasetyo, di mata Sugiyanto,  adalah seorang politikus yang dikenal sebagai perwakilan dari kelompok nasionalis.

Sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, kata Sugiyanto, Prasetio telah menunjukkan dedikasinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta tanpa memandang latar belakang agama atau suku.

"Sikapnya yang tegas dan integritasnya dalam dunia politik menjadikannya tokoh yang dihormati di kalangan nasionalis," kata Sugiyanto.

Duet ideal Anies-Prasetyo diyakini Sugiyanto akan   mampu merangkul dan mewakili dua kelompok besar dalam masyarakat Indonesia, yaitu religius dan nasionalis.

"Pengalaman dan rekam jejak kedua tokoh ini juga menjadi modal penting dalam menarik simpati dan dukungan masyarakat," pungkas Sugiyanto. (rmol)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said. (istimewa) 

SANCAnews.id – Sebanyak 236 pelamar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan empat mantan pegawai KPK juga lolos seleksi administrasi pimpinan KPK.

Keempat mantan pegawai KPK tersebut adalah Airien Marttanti Koesnir, Giri Suprapdiono Herry Muryanto, Hotman Tambunan.

"Ini kan seleksi administrasi terdapat persyaratan administrasi, surat pernyataan, surat lamaran, segala macam," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Yusuf Ateh di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/7).

Selain keempat mantan pegawai KPK itu, juga terdapat delapan pihak internal KPK yang lulus seleksi administrasi. Mereka di antaranya Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Anna Devi.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa; Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria; Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko; Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron; Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.

Yusuf meminta masyarakat untuk turut serta memberikan masukan terhadap para capim KPK yang lulus seleksi administrasi. Hal itu penting untuk melihat rekam jejak mereka dalam menentukan pimpinan KPK ke depan.

"Sangat penting, kami dalam rangka melihat rekam jejak menggunakan institusi pemerintah semua, tapi masyarakat juga terlibat. Nanti kami gabungkan dengan informasi dari masyarakat," ucap Yusuf. (jawapos)

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu 

SANCAnews.id – PDI Perjuangan menghormati dan menyambut baik keputusan Partai Nasdem yang mengumumkan akan mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

“Bagus. Mereka kan sedang menjalankan amanat konstitusi sebagai partai politik dan kita senang,” kata Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa siang (22/7).

Adian juga menyambut baik jika para tokoh bangsa diusung oleh partai politik yang notabene peserta Pilkada Serentak 2024. 

“Kita senang, ada Pak Anies maju, kita gembira. Semua-semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada, di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan kita gembira, dari partai manapun,” tuturnya.

Sebab, kata Wasekjen PDIP ini, jika partai politik mengusung para tokoh bangsa maka bangsa Indonesia tidak kekurang stok calon pemimpin.

“Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik. Tidak kekurangan tokoh-tokohnya,” kata pentolan Aktivis 1998 ini.

Ditanya lebih jauh mengenai sikap parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 bersepakat melawan Anies, Adian menegaskan bahwa partainya tidak akan terpengaruh dengan hal itu.

“Kalau kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan KIM. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa,” pungkasnya. (rmol)

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024) 

SANCAnews.id – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menjajal penerapan Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp14.900 di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7), dikutip dari ANTARA.

"Untuk menu hari ini harganya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran usai meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 02.

Ia memastikan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak dikurangi hingga mencapai Rp7.500 per porsi.

"Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa anggarannya tidak boleh pelit. Menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp7.500," ungkap Gibran.

Menurut dia, program ini akan terus diuji coba hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Selama tahapan uji coba, pelaksanaan makan siang bergizi ini dilakukan dengan berbagai skema, hingga nanti akhirnya dipilih skema yang dianggap paling efektif.

Berbagai skema itu, mulai dari memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, hingga catering-catering kecil, dalam pengadaan makanannya.

"Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, aku segera kita blow up, kita sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.

Gibran tiba di lokasi pukul 09.00 WIB dengan disambut para pelajar dan masyarakat yang meminta berswafoto.

Ia ini didampingi Presiden Gojek Unit Bisnis On-Demand Service GoTo Catherine Hindra Sutjahyo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal membagi-bagikan susu kemasan dan buku tulis sambil menyapa pelajar di halaman sekolah.

Gibran membagikan langsung paket makanan dengan menu nasi putih, ayam goreng, sayur, buah, dan susu itu kepada para pelajar di ruang-ruang kelas.

Ratusan paket makanan Program Makan Bergizi Gratis ini diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar Gojek, dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online. (jawapos)

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Trunoyudo W Andiko/Ist 

SANCAnews.id – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap kasus pidana perdagangan manusia (TPPO) yang melibatkan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) ke Australia dengan mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Sydney.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani mengatakan, pengungkapan ini bermula saat Polri mendapat informasi dari Australian Federal Police (AFP) pada 6 September 2023 tentang adanya tindak pidana perdagangan orang dengan modus bekerja sebagai seorang pelacur di Sydney.

"Kami mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan penyidikan dimulai dari pendalaman keterangan dari para korban," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (23/7).

Dari penyelidikan tersebut, Bareskrim  menangkap tersangka berinisial FLA (36) di Kalideres, Jakarta Barat, pada 18 Maret 2024. FLA berperan sebagai perekrut korban, menyiapkan visa dan tiket keberangkatan korban ke Sydney.

Kemudian FLA menyerahkan korban kepada tersangka SS alias Batman di Sydney yang berperan sebagai koordinator beberapa tempat prostitusi di Sydney.

"Tersangka Batman menjemput, menampung dan mempekerjakan para korban di beberapa tempat prostitusi yang berada di Sydney, serta memperoleh keuntungan dari para korban," kata Djuhandani.

SS sudah ditangkap AFP pada 10 Juli 2024 dan tengah menjalani penahanan.

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka FLA, polisi menyita satu paspor, dua buku tabungan, dua ATM, tiga handphone, satu laptop, satu hardisk, dan 28 paspor milik WNI yang didalami apakah milik korban.

Polisi juga menemukan catatan pembayaran dan pemotongan gaji yang dikirim korban yang sudah bekerja sebagai PSK di Sydney.

Ada pula file draft perjanjian kerja sebagai PSK yang berisi biaya sewa tempat tinggal, gaji bulan pertama ditahan, aturan jam kerja dan surat perjanjian utang piutang sebesar Rp50 juta.

"Kontrak kerja dibuat sebagai jaminan apabila para korban tidak bekerja dalam kurun waktu tiga bulan maka harus membayar utang tersebut," kata  Djuhandani.

Tersangka mengaku telah melakukan aktivitas prostitusi tersebut sejak tahun 2019. Sementara WNI yang diberangkatkan untuk menjadi PSK di Australia sebanyak 50 orang.

"Tersangka mendapatkan keuntungan Rp500 juta," kata Djuhandani.

Atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 4 UU 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. (rmol)

Petugas Polres Lamongan telah memeriksa sejumlah saksi terkait meninggalnya ibu dan anak di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran 

SANCAnews.id – Kehebohan penemuan jenazah ibu dan anak di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (19/7) lalu, kini mulai terkuak.

Korbannya adalah Nining (27) dan putranya, Arka (3), pemilik toko di Jalan Raya Dagan, tepatnya di seberang perumahan Graha Indah Paciran.

Anak dan ibunya ditemukan tewas pada Jumat (19/7) lalu, dan  langsung dievakuasi petugas untuk dilakukan autopsi.

Hasilnya, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh kedua korban, berupa luka di leher dan lebam di bagian wajah.

Selain korban meninggal dunia dalam kondisi tersebut, beberapa barang milik korban seperti sepeda motor matic dan telepon seluler diduga hilang.

Polres Lamongan yang menangani kasus ini telah memeriksa beberapa saksi yang diduga berkomunikasi dengan korban Nining sebelum akhirnya ditemukan tewas pada Jumat sore.

Keterangan Saksi

Kifli, mantan suami Nining, mengungkapkan bahwa pernikahan mereka hanya seumur jagung. Kifli dan korban menikah siri pada Desember 2022 dan memutuskan berpisah pada Februari 2023 lalu.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan itu, mengaku tahu soal hubungan Nining dengan kekasih barunya, saat ia sedang mampir ke warung tak jauh dari tempat mantan istrinya.

Sementara itu, Ade Rohmad (25) pria asal Blitar yang mengaku telah menjalin hubungan cukup lama dengan mendiang Nining.

“Saya sendiri menjalin hubungan sudah lama, pada awal Bulan Februari bersama korban,” kata Ade dikutip dari Radar Lamongan.

Ade mengaku masih sempat berkomunikasi dengan Nining sebelumnya, hingga yang terakhir kali pada Kamis (18/7) malam melalui sambungan telepon.

Kemudian esoknya, Ade mengaku sudah tidak bisa menghubungi kekasihnya. Saat dikirimi pesan WhatsApp hanya menunjukkan keterangan centang satu. Bahkan saat menelepon pun, kata Ade, tidak tersambung.

Lantaran merasa janggal, Ade pun memutuskan untuk menemui Nining di warung miliknya. Sayangnya, saat itu kondisi warung sedang tutup dan motor korban tidak ada.

“Setelah melintas di warung tentunya masih tutup serta sepeda motor tidak ada,” pungkasnya..

Ade tak berpikir aneh, selain mengira bahwa Nining kemungkinan masih berbelanja. Namun saat beberapa kali setelahnya Ade kembali ke sana, hasilnya tetap nihil.

Sekitar pukul 14.00 WIB, Ade memberanikan diri mengintip ke dalam warung melalui lubang kamar.

Ia pun terkejut saat melihat korban sedang berbaring di tempat tidur dalam kondisi wajah lebam dengan sedikit busa.

Tak lama setelahnya, tiba-tiba Kifli datang ke lokasi Ketika situasi tersebut. Kifli dan Ade pun sempat terlibat cek cok, yang kemudian memancing perhatian warga sekitar. (jawapos)

SANCAnews.id – Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024. Selanjutnya, kursi presiden akan ditempati oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, Ketua Umum Hubungan Internasional Partai Negoro Choirul Aminuddin meminta Jaksa Agung segera mengusut Jokowi karena dinilai banyak melakukan penyimpangan dalam 10 tahun kepemimpinannya.

“Menurut saya, Jokowi tidak hanya harus mempertanggungjawabkan secara politik di depan anggota MPR selama dia menjabat. Melainkan juga harus berhadapan dengan penegak hukum di pengadilan terkait dengan dugaan korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia,” kata Choirul dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/7).

Lanjut dia, Jokowi tidak boleh melenggang kangkung usai berpidato di depan wakil rakyat sehingga bebas dari segala tuntutan hukum.

“Oleh sebab itu, Partai Negoro mendorong Jaksa Agung, mulai saat ini hingga beberapa bulan ke depan, segera menelisik atau setidaknya menginventarisir berbagai kesalahan Jokowi untuk dihadapkan ke meja hijau demi keadilan. Silahkan menyiapkan pasal-pasal penjerat Jokowi hingga dia tak sanggup lagi berkilah di hadapan para hakim yang independen,” imbuhnya.

Dia meminta masyarakat menilai, apakah benar apa yang dilakukan Jokowi sebuah prestasi bagi dirinya maupun bangsa Indonesia yang dipimpin selama 10 tahun (2014-2024).

Choirul mengajak masyarakat untuk sama-sama menelaah laporan pertanggungjawaban politik Jokowi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oktober mendatang.

“Namun, ada satu hal yang perlu kita cermati, apakah selama Jokowi memimpin negeri ini tidak ada persoalan hukum, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kewenangan atau korupsi anggaran negara?” tegasnya.

“Ambil contoh, kasus KM 50 di jalan tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam aktivis Front Pembela Islam. Sudahkah selesai dari sisi hukum? Belum,” bebernua

Kemudian terkait pembanguan Ibukota Nusantara (IKN), Choirul menganggap sebagai kebijakan yang konyol dan sarat akan korupsi.

“Bagaimana dengan IKN yang mengeruk dana lebih dari Rp400 triliun itu, apakah tidak ada yang ngentit?” tanya dia. (rmol)