Articles by "Metropolis"

Tampilkan postingan dengan label Metropolis. Tampilkan semua postingan


 

SANCAnews.id – Pemprov DKI Jakarta menghemat konsumsi listrik sebesar 69 mWh dengan mematikan lampu selama satu jam pada Sabtu, 29 Juni 2024. Pemadaman lampu dilakukan pada pukul 20.30-21.30 WIB dalam rangka aksi penghematan energi dan penurunan emisi karbon yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

 

Penghematan sebesar 69 mWh setara dengan penghematan material senilai Rp100.366.598 dan setara dengan pengurangan emisi karbon dioksida sebesar 59,03 ton.

 

"Ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mensosialisasikan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu 30 Juni 2024.

 

Penghematan itu lebih kecil jika dibandingkan aksi serupa yang dilakukan pada 27 April lalu. Saat itu pemadaman lampu-lampu, antara lain, di seluruh bangunan atau gedung kantor pemerintahan serta simbol kota Jakarta dan di jalan protokol dan arteri, menghasilkan penghematan sebesar 83 mWh. Penurunan emisi karbonnya dikalkulasi sampai 70,67 ton dan penghematan materiil lebih dari Rp 120 juta. 

 

Secara keseluruhan, dua kali aksi pemadaman lampu yang sudah dilaksanakan pada tahun ini juga tak semasif tiga tahun ke belakang. Berdasarkan data yang diterima Tempo, penghematan konsumsi listrik terbesar pernah mencapai 332,21 mWh, yakni dari aksi pemadaman lampu 27 Maret 2021. Kala itu penurunan emisi karbon diperhitungkan sampai 292,3 ton dengan penghematan materiil Rp 479 juta lebih.

 

Kedua tertinggi pada 18 Maret 2023 yang menghemat konsumsi setrum 228 mWh. Emisi karbon yang terpangkas ekuivalen 213 ton gas CO2. Penghematan materiil senilai Rp 329,5 juta.

 

Adapun yang terendah sejak pelaksanaan empat tahun terakhir dicatat pada aksi 24 April 2021. Saat itu penghematan konsumsi listrik hanya 24 mWh yang disebutkan karena bertepatan dengan masa ramadan. 


"Tidak dapat maksimal memadamkan lampu saat masyarakat muslin sedang ibadah salat tarawih," bunyi evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

 

Berdasarkan bunyi catatannya yang lain terungkap Pemerintah Jakarta juga menghadapi kendala kurang koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga hasil yang didapat dari satu aksi ke aksi yang lainnya bisa menurun. Juga harus mengatasi stigma bahwa pemadaman lampu hanya rutinitas.

 

Menurut Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021, lokasi pemadaman lampu tak sebatas pada bangunan atau gedung kantor pemerintahan Provinsi Jakarta, simbol kota, serta jalan protokol dan jalan arteri di seluruh wilayah. Tapi juga beberapa gedung milik swasta, gedung komersial, pusat belanja, restoran, hotel, dan apartemen.

 

Berikut data aksi pemadaman lampu yang telah dilakukan Pemerintah Jakarta beserta hasil penghematannya,

2021

- 27 Maret: 332,21 mWh

- 24 April: 42 mWh

- 5 Juni: 165 mWh

 

2022

- 26 Maret: 171,55 mWh

- 2 Juli: 118,42 mWh

- 26 September: 171,96 mWh

 

2023

- 18 Maret: 228 mWh

- 10 Juni: 114 mWh

- 23 September: 102 mWh

 

2024

- 27 April: 83 mWh

- 29 Juni: 69 mWh. (*)


Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki (kedua dari kiri) saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/5/2024). 

 

SANCAnews.id – Polda Metro Jaya mengungkap kasus pabrik narkotika skala rumahan yang berlokasi di Desa Legok Rati, Desa Tajur RT.002/003, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 

Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa tablet PCC (parasetamol, kafein, dan carisoprodol) dan 2,4 juta tablet hexymer.

 

"Dari jumlah tersebut, terdapat 1,2 juta tablet PCC, 1,1 juta tablet hexymer, dan 210 ribu tablet yang diduga mengandung carisoprodol, sehingga totalnya mencapai 2,4 juta tablet," ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa.

 

Hengki menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada Rabu (15/5) ketika petugas menerima informasi tentang pengiriman obat-obatan yang mengandung narkotika jenis PCC melalui sebuah mobil di Cakung, Jakarta Timur. Setelah melakukan penyelidikan, tim berhasil menangkap seorang pria bernama MH (43) yang membawa mobil tersebut, dan dari situ dilakukan pengembangan hingga ke lokasi pabrik di Citeureup, Bogor.

 

"Pada penggerebekan pabrik, kami juga berhasil menemukan sejumlah bahan baku PCC, mesin pencetak tablet, timbangan, alat cetak, dan mesin pengaduk," tambahnya.

 

Hengki juga menyatakan bahwa pabrik tersebut telah beroperasi selama enam bulan, namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah kegiatan ini telah berlangsung lebih lama.

 

Selain MH, terdapat tersangka lain dengan inisial S (masih dalam pencarian) yang diduga memerintahkan MH untuk memproduksi obat-obatan tersebut.

 

"Dengan pengungkapan kasus ini, diperkirakan 830.000 orang dapat diselamatkan dari dampak negatifnya, dengan asumsi bahwa setiap orang mengonsumsi tiga tablet," jelas Hengki, dikutip dari ANTARA.

 

Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. (fajar)


Ilutrasi/Net 

 

SANCAnews.id – Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pria itu tergeletak di trotoar dengan posisi menghadap ke bawah dan ditutupi dengan kardus.

 

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKP Muhammad Aprino Tamara mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan di lokasi ditemukannya jenazah pria tersebut.

 

"Monitor. Anggota lagi di TKP," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (10/5).

 

Selain itu, Aprino menerangkan bahwa untuk sementara ini belum ada identitas dari pria yang meninggal dunia tersebut.

 

"Belum ada identitas saat ini," ungkapnya.

 

Di sisi lain, saat ini tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat tengah dalam perjalanan menuju lokasi kejadian.

 

"Sedang menunggu identifikasi polres," kata Aprino.

 

Namun begitu, Aprino menerangkan bahwa sejauh ini belum ada tanda kekerasan yang ditemui di tubuh korban.

 

"Belum terlihat hingga saat ini," pungkasnya. (*)


Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan/Istimewa 

 

SANCAnews.id – Pasca kekalahannya pada Pilpres 2024, hingga kini Anies Baswedan belum memutuskan langkah politiknya ke depan. Meski demikian, ia menyatakan perjuangan belum usai. Anies berkomitmen untuk terus menggalakkan semangat perubahan.

 

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, bahkan menyarankan Anies kembali bersaing pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November mendatang.

 

Adi melihat peluang Anies kembali maju dan menang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI terbuka lebar. Ia tak merekomendasikan Anies untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh atau Sumbar, meski pada Pilpres lalu ia memperoleh jumlah suara terbanyak di kedua provinsi tersebut.

 

"Jakarta ini kan Gubernur Indonesia, jadi apa yang terjadi di Jakarta langsung viral dan ramai, karena Jakarta sekalipun tidak lagi menjadi ibukota ini tetap akan menjadi episentrum," kata Adi saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).

 

Analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu meyakini, jika saat kembali memimpin Jakarta berhasil mencetak banyak kemajuan dan prestasi, maka ini akan menjadi modal yang bagus bagi Anies untuk kembali maju pada Pilpres mendatang.

 

"Jadi kalau profiling Gubernur Jakarta bagus di lima tahun mendatang, maka relatif yang bisa menyaingi aura (di pilpres) dengan Prabowo Subianto ya Anies Baswedan," tandasnya. (*)


Tim Pemenangan Dharma Pongrekun menyambangi Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis 2 Mei 2024  

 

SANCAnews.id – Purnawirawan Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun serius berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait mekanisme pendaftaran jalur mandiri Pilkada Jakarta 2024.

 

Melalui tim yang diutus, Boncu Isma menegaskan, Dharma Pongrekun siap memenuhi segala prosedur yang diperlukan, termasuk mengumpulkan ratusan ribu KTP warga Jakarta.

 

"Yang bisa saya sampaikan, beliau memang akan mencalonkan diri jadi bacagub DKI Jakarta," katanya kepada wartawan, Kamis 2 Mei 2024.

 

Isma menambahkan bahwa informasi mengenai calon wakil akan diumumkan langsung oleh Dharma Pongrekun.

 

"Untuk siapa wakilnya nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Dharma," ucapnya.

 

Kedatangan tim Dharma disambut oleh Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Teknis Penyelenggara Pemilu, Dody Wijaya, yang menjelaskan bahwa pendaftaran jalur independen memerlukan dua tahap.

 

"Jadi hari ini kami menerima tim yang berkonsultasi dengan kami, terkait dengan syarat dukungan," kata Dody

 

Dody menjelaskan, calon harus memenuhi syarat dukungan berupa fotokopi KTP dari 7,5 persen jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jakarta pada Pemilu sebelumnya atau setara dengan 618.000 KTP.

 

Setelah itu, calon akan mengunggah dokumen tersebut melalui sistem online yang disediakan oleh KPU.

 

"Baru nanti kita lakukan verifikasi administrasi dan persverifikasi faktual," tegas Dody.

 

Pertemuan antara perwakilan Dharma Pongrekun dan KPU DKI Jakarta berlangsung lebih dari satu jam, di mana tim tersebut memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pendaftaran jalur independen untuk Pilkada Jakarta 2024. (disway)


Anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Dia tewas di dalam mobil Alphard warna hitam. (Ist) 
 

SANCAnews.id – Brigadir Ridhal Ali Tomi dipastikan mendapat pekerjaan tambahan sebagai ajudan atau sopir seorang pengusaha di Jakarta. Namun dia dipastikan tidak mengantongi izin dari satuan atau pimpinan di Polda Manado.

 

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil mengatakan, buntut kejadian ini, Divisi Propam Polda Sulut memutuskan memeriksa Kapolres dan Kasatlantas Polresta Manado. Mereka dimintai keterangan terkait keberadaan Ridhal di Jakarta.

 

"Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasanya, baik Kasatlantas, Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta," kata Michael saat dihubungi, Senin (29/4).

 

Sejauh ini Kapolresta dan Kasatlantas tidak menberikan penugasan untuk mengawal pengusaha. Ridhal disebut bekerja tanpa izin pimpinan.

 

"Hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan," jelas Michael.

 

Sebelumnya, Anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Dia tewas di dalam mobil Alphard warna hitam.

 

Kabar tewasnya Brigadir Ridhal dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Saat ini kasus sudah ditangani Polsek Mampang.

 

"Polsek mampang Polrestro Jaksel Polda Metro Jaya telah menangani sejak awal proses penyelidikan ini," kata Trunoyudo.

 

Sementara, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengidentifikasi kematian Brigadir Ridhal karena bunuh diri, bukan pembunuhan. "Bukan penembakan ya," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (26/4).

 

Ade menuturkan, korban tewas dengan menembakan senjata api ke kepalanya sendiri. Korban ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobilnya. "Iya bunuh diri menembak kepalanya menggunakan senpi," tegasnya. (jawpos)


Ilustrasi E-KTP 

 

SANCAnews.id – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI telah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk menonaktifkan KTP warga Jakarta. Penonaktifan ini diperuntukkan bagi warga yang pindah rumah atau meninggal dunia.

 

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sedikitnya 40 ribu KTP tercatat meninggal dunia.

 

"Dan juga RT yang sudah tidak ada sekitar 9600an," katanya kepada wartawan, Kamis (25/4).

 

Sementara itu, Budi menyebut ada sekira 113 ribuan warga Jakarta yang sudah memindahkan dokumennya ke luar DKI Jakarta.

 

Untuk mengecek kepindahan kependudukan, ia meminta warga mengaksesnya melalui website Dinas Dukcapil DKI.

 

"Mereka yang sudah memindahkan dokumen kependudukannya secara sadar, apakah mereka sudah keluar dari program itu atau tidak, jadi besok mereka sudah bisa ngecek nih, bisa menyesuaikan dengan domisilinya," ungkapnya.

 

"Ngecek lagi oh ternyata sudah tidak ada di program tersebut, mulai besok sudah bisa dicek," pungkas Budi. (jawapos)


Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono/Ist 

 

SANCAnews.id – Masalah banjir di Jakarta belum teratasi. Padahal, di era kepemimpinan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, banjir di Jakarta semakin sering terjadi.


Menurut Heru, curah hujan di Jakarta saat ini sedang berada pada titik tertingginya. Rata-rata mencapai 200 milimeter atau di atas kapasitas drainase.


"Kemarin intensitas hujan 200 milimeter lho, 180 milimeter saja, kalau hujannya empat jam, DKI sudah kewalahan," kata Heru, saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (25/3).


Hujan deras juga menyebabkan banjir di kawasan Tegal Alur, Jakarta Barat. Di lokasi itu, banjir terjadi selama 24 jam, atau lebih dari satu hari sejak Sabtu (23/3) hingga Minggu.


Eks Wali Kota Jakarta Utara itu pun meminta maaf kepada warga Jakarta atas banjir yang menggenangi beberapa titik.


"Semuanya, mohon dimaklumi, dan saya mohon maaf di Jakarta Barat kemarin juga tergenang lebih dari 24 jam," pungkas Heru. (rmol)


Banjir yang menggenang di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat menyebabkan lalu lintas lumpuh total. Genangan air cukup dalam terjadi di depan Samsat Jakarta Barat. 
 

SANCAnews.id – Banjir yang menggenangi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat menyebabkan arus lalu lintas (lalu lintas) lumpuh total. Ada genangan cukup dalam di depan Samsat Jakarta Barat. Akibatnya kemacetan terjadi di ruas jalan Daan Mogot, Cengkareng, Kamal hingga Rawa Buaya.


Dikutip dari akun X Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, traffic light Cengkareng menuju Rawa Buaya dialihkan karena terjadi kemacetan. Kendaraan diputarbalikkan di depan Gedung Samsat Daan Mogot, Jakarta Barat.


"11.17 Satlantas Jakbar melakukan rekayasa lalu lintas di Traffic Light Cengkareng yang menuju arah Rawa Buaya dialihkan berputar balik di depan Samsat Jakbar Jalan Daan Mogot. Ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas," tulis TMC Polda Metro, Jumat (22/3/2024). 


Tim MNC Portal yang memantau langsung Jumat siang (22/3/2024), pukul 14.00 WIB, ketinggian air sudah mulai surut dan bisa dilewati kendaraan. Kendati masih ada sepeda motor yang mogok akibat menerjang banjir. 


Lalu lintas yang macet lumpuh total juga terjadi dari ruas jalan Rawa Buaya arah Kamal atau Bandara. Termasuk Jalan Daan Mogot arah Kalideres-Tangerang yang juga terjadi kemacetan. 


Dari persimpang Cengkareng arah Grogol juga terjadi kepadatan. Pantauan MNC Portal, halaman dan parkir kendaraan Samsat Jakarta Barat juga ikut terendam banjir. (sindonews)


Relawan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) menurunkan bendera NasDem di Rumah Pemenangan AMIN, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). 

 

SANCAnews.id – Salah satu pasangan relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) menurunkan bendera NasDem di Rumah Pemenangan AMIN, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).


Para relawan itu menurunkan bendera NasDem karena kesal dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.


Para relawan tersebut mengaku tergabung dalam Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) atau dari generasi muda putra-putri purnawirawan dan putra-putri Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia.


"Betul karena di barisan komando saya selalu siap. Saya setiap aksi ngelihat ada baliho Jokowi saya hancurkan," ungkap dia, di Rumah Pemenangan Timnas AMIN, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). 


"Karena beliau (Surya Paloh) sudah berkumpul dengan mereka. Menurut berita NasDem ini sudah menerima hari keputusan dan mengucapkan selamat," sambung dia. 


Dia merasakan betul-betul miris dengan keadaan demokrasi saat ini. "Indonesia dipimpin rezim komunis selama dua periode," tegasnya. 


Namun dia mengklaim bahwa aksi menurunkan bendera tersebut tanpa dikomando oleh pihak mana pun. Bahkan, aksi tersebut tidak dihadang oleh Timnas AMIN, tak terlihat satu pun anggota Timnas AMIN untuk mencegah aksi tersebut, padahal berada di kandang sendiri. (tvone)


Mantan Danjen Kopassus Soenarko/Net 

 

SANCAnews.id – Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko menyebut ada kecurangan pada pemilu 2024. Kecurangan ini memicu Soenarko dan sejumlah masyarakat berdemonstrasi di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok.


"Di sini, (kecurangan) yang paling menonjol adalah campur tangan Jokowi sebagai presiden," kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Ahad, 17 Maret 2024.


Dia menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut cawe-cawe mendukung pasangan nomor urut dua. Pasangan nomor urut dua di pemilihan presiden 2024 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi, kata dia, menggunakan fasilitas negara, aparat negara, terutama kepala desa. "Kepala desa dikumpulkan dan intimidasi," tutur dia.


Dia mengatakan, ada juga keterlibatan aparat kepolisian maupun anggota Tentara Nasional Indonesia untuk digerakkan mendukung salah satu pasangan calon. Tak hanya itu, kecurangan lain, dia menjelaskan, terjadinya pembagian bantuan sosial (bansos) secara masif.


Anggaran yang dipakai untuk bansos berlipat kali meningkat. "Semuanya untuk menguntungkan pasangan nomor dua. Dan Prabowo pasti tahu," tutur purnawirawan bintang dua itu. Saat Prabowo tahu kecurangan itu, tutur dia, artinya Prabowo ikut mendukung kecurangan tersebut.


Menurut dia, bansos yang digelontorkan itu untuk menggaet pemilih. Dia menerangkan, para pemimpin yang lahir dari proses pemilu curang, tidak akan menghasilkan kepemimpinan yang baik. "Mau pimpin negara ini lebih bagus? Enggak bakalan," ujar Soenarko.


Selain itu, persoalan lain muncul di penyelenggara pemilu, seperti KPU. Seperti alat bantu penghitungan suara sementara bernama Sirekap itu menghasilkan jumlah suara secara bermasalah. "Itu kan sudah karu-karuan menunjukkan angka. Bahkan katanya ini sudah dirancang," tutur dia.


Selain itu, Sirekap yang sebelumnya menampilkan grafik penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, itu telah dinonaktifkan. "Kami curiga. Apalagi (server) Sirekap ada luar negeri," tutur dia.


Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 itu bisa disaksikan secara jelas melalui film Dirty Vote. Film dokumenter itu menampilkan dugaan kecurangan pemilihan presiden tersebut secara gamblang. "Itu kecurangan yang dibuat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.


Sebab itu, Soenarko mengatakan akan berunjuk rasa di depan gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Dia mengakui demonstrasi mengkritik KPU itu diperkirakan melibatkan ribuan orang.


Dia juga mengatakan mantan Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin akan berunjuk rasa pada 19 Maret di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau bisa, saya bisa bergabung juga," tutur dia. Din mengaku akan berunjuk dari di DPR pada Selasa, 19 Maret 2022, pukul 14.00 WIB. (tempo)


Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Net 

 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Reiza Patters mengungkapkan, rasa iri Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap calon presiden nomor satu Anies Baswedan membuat masyarakat ibu kota menjadi korban.


Pasalnya, tindakan Heru Budi menutup sumur resapan yang dibangun Anies Baswedan menyebabkan Jakarta kebanjiran, sehingga Reiza berharap yang bersangkutan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya.


"Astagaaaaa.. Kok ya tolol amat ya? Dengki Heru yang bikin rakyat Jakarta jadi korban.. Semoga diberikan balasan setimpal deh ya… Aamiin…," ucap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) itu, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (12/3).


Melansir dari gelora.co, berdasarkan unggahan akun media sosial X @Malika6027, diketahui bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menutup sumur resapan di sejumlah ruas jalan.


Akun tersebut menyebut Heru Budi sengaja telah menutup sumur resapan dengan pengaspalan untuk menutup rekam jejak Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan hal tersebut menurutnya menjadi penyebab Jakarta kembali terendam banjir.


“Dibalik banjir di 15Ruas Jakarta kemarin ternyata penutup sumur resapan sudah tertutup dengan aspal dan mulus lagi, bener-bener kerja nyata nih pak Heru untuk menghilangkan rekam jejak PakAnies,” ujar @Malika6027.


Dalam unggahannya, ia menyertakan tiga foto, yaitu tangakapan layar pemberitaan salah satu media nasional dan dua foto banjir. Pada foto tangkapan layar disebut penutupan sumur resapan berada di Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus III, dan Jalan Agraria.


Namun berdasarkan penelusuran Kompas.com pada Rabu (6/3/2024), sumur resapan Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, masih ada, namun beberapa lubang di deretan sumur resapan Jalan Karang Tengah Raya tertutu lubang.


Murtani, earga berusia 49 tahun mengaku tidak mengetahui adanya pengaspalan sumur resapan di Jalan Karang Tengah Raya, setidaknya dalam setahun belakangan. 


“Ah, baru dengar kabar itu (sumur resapan ditutup). Sumur resapan air memang sejak pertama kali dibikin, memang begitu adanya. Enggak ada (diaspal),” katanya. (populis)




Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Net 
 


SANCAnews.id – Sejak dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggantikan Anies Basewan yang masa jabatannya habis pada 16 Oktober 2022. Pj Gubernur Heru Budi Hartono menjadi pusat perhatian masyarakat Jakarta dan lintas sektor.


Keputusan Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang terkesan melanggar batasan konvensional menuai reaksi beragam hingga menimbulkan perdebatan sengit di kalangan pendukung dan pengkritiknya.


Dilansir Hops.ID dari postingan Instagram @bigalphaid pada Senin, 11 Maret 2024, berikut beberapa kebijakan PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang menuai kontroversi:


1. Pembatalan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

Belum lama ini, media sosial diramaikan dengan keluhan salah satu mahasiswa karena Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dicabut secara sepihak oleh PJ Gubernur Jakarta. Hal ini menambah daftar kebijakan kontroversial yang ditempuh Heru Budi.


2. Penanganan Kampung Bayam

Kampung Bayam adalah wilayah yang digusur demi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun, hingga saat ini, warga eks Kampung Bayam belum mendapatkan akses yang layak. Heru Budi menganjurkan pindah ke rusun lain, namun warga menolak.


3. Penutupan Sumur Resapan

Heboh di media sosial, kabar tentang penutupan sumur resapan dengan aspal menjadi sorotan. Beberapa warga mengklaim bahwa tindakan ini menyebabkan wilayah terkena banjir, namun pihak terkait membantah dan menilai banjir terjadi karena curah hujan yang ekstrem.


4. Pencabutan Layanan Internet Gratis JakWIFI

Heru Budi mencabut layanan internet gratis JakWIFI yang merupakan program dari pemerintahan sebelumnya. Ketika ditanya, Heru Budi menyalahkan Diskominfotik Jakarta atas keputusan ini.


5. Penundaan Proyek LRT ke JIS

Pembangunan rute Light Rail Transit (LRT) fase 2A dari Kelapa Gading menuju JIS terpaksa ditunda atas keputusan dari ratas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Hal ini menuai kritik dari masyarakat.


6. Pemotongan Uang Kartu Lansia Jakarta

Selama kepemimpinan Heru Budi, uang Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dipotong 50% dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Alasan di balik pemotongan ini adalah untuk penambahan kuota, namun kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra.


“Heru Budi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta sejak 17 Oktober 2022. Penunjukan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta dilakukan oleh Presiden Jokowi dan bukan dipilih rakyat melalui pilkada,” sebut @bigalphaid.


Tentang pemilihan gubernur Jakarta, ada rumor bahwa pilkada akan ditiadakan dan Gubernur selanjutnya akan dipilih langsung oleh presiden.


Namun, hal ini dibantah oleh Mendagri Tito Karnavian, meski jika benar, kemungkinan Pj Gubernur selanjutnya juga akan menghadapi tantangan kebijakan yang kontroversial. (**)



Wajah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam spanduk acara paasar sembako murah. (Instagram/@herubudihrtono) 


SANCAnews.id – Belum selesai persoalan KJMU, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuat heboh masyarakat dengan spanduk sembako murah yang menampilkan wajahnya.


Tentu saja spanduk sembako murah bergambar wajah Heru Budi menjadi sorotan karena terjadi di setiap kegiatan sembako murah yang pasti dihadiri sejumlah warga penerima bantuan tersebut.


Selain itu, keberadaan foto Heru Budi dalam spanduk tersebut mungkin memiliki makna sebagai persiapan Heru untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Dengan begitu, masyarakat DKI Jakarta akan memilih dirinya jika ia mencalonkan diri dalam Pilgub 2024.


Di sisi lain, sebagian netizen ikut menyoroti keberadaan foto Heru Budi dalam spanduk sembako murah tersebut. Mereka menilai bahwa hal ini mungkin merupakan upaya kampanye terselubung yang dilakukan oleh tim Heru.


Padahal, beberapa permasalahan yang melibatkan PJ Gubernur DKI Jakarta ini masih belum terselesaikan secara optimal, seperti masalah banjir dan KJMU. Dengan adanya foto Heru Budi dalam spanduk tersebut menjadi isu baru yang terus mendapat kritik dari netizen.


"Anggaran nya dialihkan buat kampanye terselubung Heru utk pilgub DKI 2024," tutur akun @ibnoe45.


Meskipun demikian, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, pemasangan gambar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada spanduk program sembako murah dianggap tidak perlu menjadi perdebatan.


"Emang kenapa gitu kan emang kenapa gitu?" ujar Suharini dikutip pada Kamis (7/3/2024).


Suharini menegaskan bahwa program tersebut tidak memiliki unsur politik. Pelaksanaan sembako murah dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga berbagai komoditas pangan.


"Bukan seperti itu. Izin maaf kawan-kawan semuanya, saat ini sekarang ini awal tahun gitu kan itu kan terjadi fluktuasi harga yang sangat luar biasa ya kenapa gitu? Di akhir tahun itu ada yang namanya nataru natal dan tahun baru," ucapnya.


Komentar dari DPRD DKI Terkait Masalah Spanduk Sembako

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina mengungkapkan keheranannya terkait spanduk sembako murah yang menampilkan foto Heru Budi Hartono.


Wa Ode menduga bahwa tindakan ini mungkin merupakan bagian dari persiapan Heru untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2024.


"Atau memang ini dalam rangka persiapan tanggal 27 September pendaftaran calon Gubernur," ujar Wa Ode dalam di ruang rapat Komisi B DPRD dikutip pada Kamis (7/3/2024).


Ia pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati, terutama mengenai keberadaan regulasi khusus yang mengatur pemasangan wajah Heru.


"Emang harus begitu ya? Ada perdanya? pergubnya? Ada instruksi presidennya?," tuturnya. (akurat)


Ima Mahdiah (paling kiri). Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Ima Mahdiah mengaku bahwa Anies lebih baik dari Heru Budi soal mendengar usul dari anggota dewan. (Istimewa) 

 

SANCAnews.id – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, mengakui eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih baik dibandingkan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mendengarkan masukan anggota dewan. Hal ini terkait dengan sengketa Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU) yang banyak dikeluhkan mahasiswa.


"Seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran. Walaupun saya sama dia oposisi," ujar Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3).


Menurutnya, Heru Budi tak cukup peka dalam memahami dinamika di masyarakat terkait persoalan-persoalan sosial, termasuk masalah KJMU.


"Pak Heru itu dia tidak peka, tidak paham sampai ke bawah. Padahal saya dan teman-teman di komisi pun sering sampaikan bahwa kondisi masyarakat tuh seperti ini," ungkapnya.


"Tapi Pak Heru sendiri, kayaknya kita gak digubris," sambung Ima.


Padahal, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu menyebut bahwa usulan yang disampaikannya adalah berdasarkan pada keluhan masyarakat yang sampai di telinganya di lapangan.


Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan sengkarut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan dasar penetapan penerima KJMU.


"Ya masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Padahal itu yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat karena kan sering WA, kita sering turun ketemu," tandas Ima.


Sebelumnya, viral di media sosial X mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengeluhkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang disebut tiba-tiba dicabut Pemprov DKI Jakarta. Diduga hal itu dialami ribuan mahasiswa di Jakarta.


Melalui akun X @unjsecret, seorang anonim mengadukan bahwa hak dirinya mendapatkan KJMU dicabut di era kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.


"From : mhs UNJ To : Pak Anies @aniesbaswedan. Abaaaaah. Hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI Dan sekarang Ribuan Mhsiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan Kuliahnya," tulis akun itu dikutip Selasa (5/3). (jawapos)


Koalisi Masyarakat Sipil untuk Dukung Kemanusiaan Palestina melakukan aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI pada Ahad, 3 Maret 2024. 


SANCAnews.id – Terjadi adu mulut antara pengunjuk rasa pendukung Palestina dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan atau Dishub di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI pada Minggu pagi, 3 Maret 2024. 


Satpol PP sempat menginginkan membubarkan aksi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mendukung Palestina karena tidak memiliki izin.


“Tadi ada Satpol PP dan Dishub mereka tidak mengiyakan aksi ini dijalankan karena maladministrasi,” kata Nadine Sherani Salsabila yang juga sebagai Advokasi Internasional KontraS, saat ditemui di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, pada Ahad hari ini. 


Awalnya, aksi yang dimulai pukul 07.00 dengan berorasi di depan hotel Grand Hyatt itu berjalan damai. Namun, cek-cok terjadi setelah sejumlah anggota Satpol PP dan Dishub ingin membubarkan aksi tersebut. 


“Ini tidak boleh di sini. Ini gulung dulu,” kata seorang petugas Dishub. 


Beberapa anggota Satpol PP berseragam coklat sempat menggulung beberapa alat peraga aksi dan meminta aksi pindah ke kawasan Patung Kuda. Namun, sikap petugas itu dibalas dengan seruan pembebasan Palestina oleh massa. 


“Tapi masyarakat sipil menekan bahwa ini bukan soal administrasi tapi perihal ancaman kemanusiaan yang sedang terancam,” kata Nadine.


Situasi ini kemudian memaksa massa aksi yang sebelumnya berorasi di kawasan Bundaran HI, berpindah sekaligus long march ke arah Stasiun Sudirman. Sembari berjalan itu, massa terus mememik-mekik dukungan untuk Palestina. 


“Free Palestine,” kata massa. 


Sejumlah kelompok masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, pada Ahad pagi, 3 Maret 2024. Mereka meniatkan diri untuk kembali membuka mata hati masyarakat atas kejahatan kemanusiaan di Palestina yang dilakukan oleh Israel. 


“Aksi untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat sipil untuk Palestina, kami melihat jumlah korban sudah 30 ribu nyawa 70 persen perempuan dan anak-anak,” kata Nadine.  


Dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, koalisi menyoroti upaya genosida di Palestina yang terus berlangsung. Setidaknya, sejak 7 Oktober 2023, rangkaian serangan Israel ke Palestina yang dinilai menyerupai genosida itu telah menewaskan lebih dari 30 ribu masyarakat sipil dan lebih dari 60 ribu orang luka-luka. 


Tak hanya itu, data Committee to Protect Journalists, setidaknya ada 94 jurnalis meninggal dunia, 16 luka-luka, 4 hilang, dan 25 ditahan secara sewenang-wenang. Bahkan, pada 28 Februari kemarin, ada 112 warga Gaza, Palestina, tewas dan 760 lainnya luka-luka saat mengantre bantuan makanan akibat penembakan brutal oleh tentara Israel. 


“Kami berharap aksi ini menimbulkan perasaan cemas dari masyarakat sipil untuk Palestina. Membuka mata, dari teman-teman yang hadir untuk perwakilan circle-nya masing-masing, mau itu anggota keluarga yang masih bingung Palestina sedang ada bencana apa, sudah sejauh apa eskalasinya,” kata Nadine. 


Sementara itu, Nadine menyebut koalisinya mengecam upaya diplomatik dengan Israel karena tidak sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina. 


Dia menilai normalisasi hubungan dengan Israel dalam memberikan legitimasi kepada negara yang dianggap terlibat dalam genosida dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina. 


"Situasi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya politik yang dinilai berpotensi merugikan pencapaian perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut,” kata Nadine. 


Nadine juga mengatakan koalisinya juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mendesak Israel dan sekutunya agar memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok jurnalis, termasuk mencari, mengolah informasi, dan memberitakan situasi di Palestina. 


Dia juga berharap pemerintah Indonesia terus memperjuangkan penegakan hak asasi manusia, gencatan senjata, dan penghentian segera tanpa syarat okupasi Israel di wilayah Palestina. 


“Melalui forum-forum regional dan internasional, dan dengan merujuk pada standar internasional,” kata Nadine. 


Selain itu, Nadine juga mendorong pemerintah Indonesia melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait situasi di Palestina. Langkah ini dinilai untuk memastikan bahwa aspirasi dan nilai kemanusiaan masyarakat tercermin dalam kebijakan yang diambil.


“Mengajak Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung agenda-agenda pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan di Palestina,” kata Nadine. (tempo)


Ratusan mahasiswa melakukan aksi bakar ban dekat halte UNJ, Rabu (28/2). 

 

SANCAnews.id – Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafid Abbas dan dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNJ Ubedilah Badrun turun ke jalan dalam aksi menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.


Aksi tersebut dilakukan bersama mahasiswa UNJ dan perguruan tinggi se-Jabodetabek di depan halte UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur.


"Jadi aksi hari ini adalah aksi Seruan Rawamangun yang di mana kita bekerja sama dengan civitas academica, yaitu guru besar kita, pak profesor Hafid Abbas dan Pak Ubedillah juga beberapa dosen lainnya," ujar Komandan Green Force UNJ Bidang Sosial Politik Muhammad Kholid Hidayatulloh kepada wartawan, Rabu (28/2).

 

Selain itu, ia mengatakan bahwa massa aksi juga berasal dari Tangerang, Karawang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, hingga Jakarta Timur.

 

"Kita bekerja sama untuk melaksanakan aksi simbolis, yaitu Seruan Rawamangun yang bertujuan untuk memastikan sebuah pergerakan di beberapa daerah lainnya," ungkap Kholid.

 

Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah untuk mengajak seluruh elemen bergabung dalam aksi berikutnya yang lebih besar untuk mendesak Jokowi turun dari jabatannya sebagai Presiden. 

 

"Jadi aksi ini simbolik untuk sebuah seruan untuk memanggil kawan-kawan kita setiap elemen, mahasiswa, buruh, masyarakat, untuk bergabung satu suara, kita satuman barisan menyuarakan hal yang sama, yaitu menurunkan bahan pokok kemudian menurunkan biaya pendidikan dan kesehatan. Kemudian penurunan Jokowi," tandasnya. (jawapos)


Bang Ucu, jagoan Betawi yang pernah kalahkan Hercules di Tanah Abang/Ist 


SANCAnews.id – Rosario Marshall alias Hercules kembali menjadi sorotan banyak pihak karena kembali menerima tantangan duel dari pria yang disebut-sebut sebagai juara Garut.


Sosok Hercules sendiri cukup familiar dengan dunia kekerasan. Maka tak heran jika ia kerap menjadi incaran lawan.


Nah, setelah diselidiki, ternyata Hercules dikalahkan oleh jagoan Betawi. Sosok tersebut bernama Muhammad Yusuf Muhi alias Bang Ucu.


Dikutip dari channel YouTube Pojok Terang, rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, dan pendengarannya mulai berkurang, namun pemilik tubuh kurus setinggi satu setengah meter itu masih bisa berjalan tegak.


Asap rokok kretek di mulutnya seakan tak kunjung berhenti. Aksen Betawinya juga sangat kental.


Tokoh tersebut adalah Muhammad Yusuf Muhi. Ia disegani dengan julukan Ucu Kambing. Kakek 30 cucu ini sudah tak dikenal lagi banyak orang.


Namanya kembali tenar setelah berhasil mendamaikan perseteruan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan pedagang kaki lima di Tanah Abang, beberapa tahun lalu.


Sesuai dengan namanya, ia dulunya dikenal sebagai pedagang kambing. Orangtuanya bahkan berjualan sop kambing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun Bang Ucu pensiun dari jalanan sejak 17 tahun lalu, meski pamornya belum hilang.


Pada tahun 1996, Ucu pernah memukul mundur kelompok Hercules dari lembah hitam bongkaran Tanah Abang. 


Perseteruan itu bermula saat anak buah Rosario Marshall itu barulah di Tanah Abang dan menyebabkan dua anak buahnya tewas. 


Konflik antara Ucu dan Hercules ini sempat dibumbui isu agama. Ada informasi anak buah Hercules ingin membakar sebuah masjid di Tanah Abang. 


Singkat cerita, Ucu akhirnya berhasil memukul mundur Hercules dan anak buahnya itu. 


Ucu memang dikenal jago berkelahi karena itu pula dia kerap bolak balik masuk penjara. Bahkan, ia pernah bikin seorang personil Brimob terkapar.


Bang Ucu meninggal dunia pada Selasa 2 Januari 2024. Ia menghembuskan nafas terakhirnya sekira pukul 16.15 WIB di usia 76 tahun. 


Bang Ucu adalah salah satu Tokoh Betawi yang disegani dan orang di balik pepatah Betawi 'Lo Jual Gue Beli'. (viva)


PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Gedung Pendopo Balai Kota Jakarta/Net 

 

SANCAnews.id – Warga Kampung Susun Bayam (KSB) melaporkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman Republik Indonesia (RI).


Pelaporan ini sangat disayangkan karena Heru Budi Hartono belum menanggapi tuntutan warga KSB untuk berdialog memperjuangkan keinginannya untuk tinggal di tempat sebelumnya.


"Alhamdulillah, hari ini kami sudah melaporkan terkait polemik Kampung Bayam," kata perwakilan Kampung Bayam, Furqon di Jakarta, Selasa (20/2/2024).


Furqon mengatakan, data yang dimiliki sudah cukup lengkap, namun masih ada yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB yang melaporkan.


"Surat secara tertulis yang pernah kami kirimkan kepada Pj Gubernur yang tidak pernah direspons itu,” ujar Furqon.


Furqon pun menambahkan bahwa warga KSB akan kembali ke Ombudsman RI untuk menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi.


Ia menjelaskan warga Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka antara Pj Gubernur dan Jakpro terkait nasib mereka yang terlunta-lunta akibat belum mengantongi kunci Kampung Susun Bayam hingga hari ini.


Pihaknya pun berharap setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, Ombudsman RI dapat mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat miskin.


Menurut dia, setelah berbagai usaha warga KSB dalam mengajak PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berdialog mulai dari menyurati sampai menyambangi langsung ke kantornya di Balai Kota tapi hasilnya nihil.


Ia mengatakan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar Ombudsman RI melakukan tugas pengawas pelayanan kepada publik. 


"Negara memiliki tugas dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik," kata Furqon. (kompas)


Habib Bahar Siap-Siap ke Manado/Ist 

 

SANCAnews.id – Pernyataan Panglima Manguni Andy Rompas yang menyatakan akan meladeni Habib Bahar usai pemilu masih menyedot perhatian publik. Nah rupanya sang khatib sendiri berniat berangkat ke Manado pada Februari 2024.


Seperti diketahui, publik dihebohkan dengan perseteruan yang terjadi antara Habib Bahar dan Panglima Manguni, Andy Rompas.


Konflik kedua tokoh berpengaruh tersebut diduga dipicu oleh bentrokan yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada November 2023. Sejak saat itu, Habib Bahar dan Andy Rompas saling adu mulut di media sosial.


Bahkan, pimpinan ormas adat Minahasa itu pun menyampaikan tantangannya secara terang-terangan kepada Habib Bahar. Ia menegaskan siap meladani pada Habib Bahar secara adat usai pemilu 2024.


"Jadi kalau si Bahar itu bilang yang mau memprovokasi umat muslim enggak usah pakai provokasi-provokasi umat muslim kan kayak gitu tanggapannya seperti itu gampang saja," kata Andy Rompas melalui akun Facebook pribadinya.  


"Tapi ingat, saya hanya pesan satu, nanti kita selesaikan secara adat setelah pemilu ini. Setelah pemilu selesai, saya Andy Rompas kita akan selesaikan secara adat, itu saja dari saya," sambung dia.


Nah kekinian, Habib Bahar sendiri rupanya memang berniat ke Manado pada akhir Februari nanti. Hal itu terucap ketika dirinya ditanya oleh netizen saat menggelar live di media sosial.


"Bulan ini. Ana (saya) ke Manado akhir bulan ini. Ana punya ponakan mau menikah akhir bulan ini. Ana ke Manado pulang kampung," katanya dikutip siap.viva.co.id dari tayangan channel YouTube Sayyid Bahar Bin Sumaith Official. (viva)


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.