SANCAnews.id

SANCAnews.id – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan menanggapi soal isu adanya perjanjian Anies Baswedan dengan Ketua Umum Prabowo Subianto yang diungkap di kanal Youtube milik mantan politisi Nasdem, Akbar Faizal pada Sabtu lalu (27/1). Dalam perjanjian itu disebut jika Prabowo menjadi calon presiden (capres), Anies tidak akan ikut dalam kontestasi Pilpres.

Belakangan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian tersebut terkait pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017. Perjanjian tersebut ditandatangani sebelum Sandiaga dan Anies mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada September 2016.

Menanggapi hal itu, Jurubicara DPP PKS M Kholid mengaku tidak tahu persis soal perjanjian tersebut. Ia hanya mengetahui Prabowo dan Sandiaga Uno berjanji slot Wakil Gubernur DKI Jakarta, lantaran Sandiaga jadi cawapres di Pemilu 2019 akan diberikan kepada PKS. Namun faktanya justru diberikan kepada Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

“Saya tidak tahu perjanjian Anies-Prabowo. Saya saya tahu dulu Pak Prabowo dan Bang Sandi berjanji Wakil gubernur DKI buat PKS. Yang saya tahu pas maju Pilpres 2019,” kata Kholid kepada wartawan, Selasa (31/1).

Atas dasar itu, Kholid meminta semua pihak untuk move on dari Pemilu 2019 dan menatap masa depan dalam hal ini Pemilu 2024 yang tahapannya sudah mulai berjalan.

“Kita move on saja. Liat masa depan,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Anggota Tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said angkat bicara terkait adanya perjanjian tertulis atau kontrak politik antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, perjanjian yang ada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu hanya perjanjian soal biaya kampanye dan bukan soal kontrak politik yang serius.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan pak Sandi itu saya tahu,” kata Sudirman di sela-sela acara penyataan sikap PKS soal pencapresan Anies Baswedan di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Senin, 30 Januari 2023.

Dia menjelaskan, perjanjian yang ada saat itu hanyalah soal utang piutang antara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto. Sebab, saat itu Anies memang tidak memiliki uang untuk biaya kampanye saat bertarung di Pilkada DKI 2017.

Bahkan Sudirman memastikan perjanjian atau kontrak antara Anies-Sandiaga dengan Prabowo sudah lunas setelah pasangan tersebut menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” terangnya.

Sudirman memastikan perjanjian yang ada saat itu bukanlah kontrak politik apalagi terkait Pilpres 2024. Sebab sebelumnya beredar kabar jika kontrak politik itu menyinggung soal Anies tidak boleh maju sebagai capres jika Prabowo mencalonkan diri sebagai Capres 2024.

“Sudah selesai, dan saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdirkusi dengan pak Sandi lah. Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika tidak ada perjanjian pribadi antara Anies dengan Prabowo apalagi terkait Pilpres 2024. Namun yang ada hanya perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandiaga dalam mendanai kampanye di Pilkada DKI saat itu.

“Setau saya tidak ada perjanjian antara pak Anies dan pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan. Yang ada perjanjian utang pituang dan pembagian biaya kampanye antara pak Anies dan pak Sandi itu saya baca,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku sampai saat ini.

“Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian,” kata Sandiaga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (30/1/2023). (herald)

SANCAnews.id – Satu di antara pembicaraan Presiden Jokowi dan Surya Paloh terungkap. Jokowi mempersoalkan keputusan Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan.

Dalam pertemuan empat mata tersebut, Presiden Jokowi menyayangkan deklarasi itu dilakukan NasDem tanpa komunikasi terlebih dahulu. Bagaimanapun NasDem masih menjadi bagian dari koalisi partai politik yang dipimpin Presiden Jokowi.

Isi pembicaraan tersebut diungkap Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto. “Salah satunya ya dengan bahasa yang ringan Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya,” kata Sugeng.

Bocoran itu diungkap Sugeng saat menjadi narasumber dalam program Political Show yang disiarkan CNN Indonesia TV, Senin malam, 30 Januari 2023. Namun, lanjut Sugeng, pengurus NasDem lainnya tidak menggali lebih lanjut hasil pertemuan Surya Paloh dan Jokowi itu. Jokowi sendiri enggan mengungkap materi pembicaraan dengan Surya Paloh. Termasuk apakah ikut membicarakan rencana reshuffle yang ramai belakangan ini. (herald)

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil eks Ketum PBNU KH. Said Aqil Siradj.

Hal ini menyusul terungkapnya fakta sidang di mana saksi yang merupakan dosen honorer Unila Mualimin menyebut nama Said Aqil.

“Fakta sidang tersebut tentu akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain nantinya. Apakah benar ada fakta hukum tersebut ataukah hanya sebatas fakta keterangan saksi saja memang perlu dilakukan pendalaman,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (30/1).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2022, Said Aqil Siradj disebut oleh salah satu saksi dalam persidangan terhadap terdakwa mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani, Muhammad Basri, dan Heryandi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Kamis (26/1).

Nama Said Aqil Siradj disebut saat salah satu saksi yakni Mualimin, dosen honorer di Unila ketika memberi kesaksian dalam persidangan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Agus Prasetya Raharja menanyakan terkait catatan yang ditulis sendiri oleh saksi Mualimin yang telah dijadikan barang bukti.

Dalam catatan itu, terdapat tulisan uang Rp 30 juta dan berinisial SAS.

Dengan catatan itu JPU pun menanyakan hal tersebut kepada Mualimin, pasalnya Mualimin adalah salah satu orang kepercayaan Karomani dalam mengumpulkan infaq istilah dalam pengumpulan uang dari orang tua calon mahasiswa yang digunakan dalam pembangunan gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC).

"Itu untuk rohis, waktu ketua PBNU datang ke Lampung saat mengisi pengajian," katanya.

"Beliau tahu enggak kalau uang itu dari infaq mahasiswa?" tanya lagi JPU Agus.

"Enggak, pak," jawab Mualimin kembali.

Dalam persidangan, Agus pun menanyakan uang yang berasal dari infak mahasiswa digunakan untuk kebutuhan apa saja.

“Brankas, bayar perkara, penelitian bapak (Karomani), tali kasih, biaya tanah," pungkas Mualimin. (jpnn)

SANCAnews.id – Langkah Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan dukungannya dan mendeklarasikan bakal calon presiden Anies Baswedan menjadi sorotan sejak awal.

Pasalnya, dukungan NasDem kepada Anies itu juga berbuntut sejumlah kader yang meninggalkan dan hengkang dari partai besutan Surya Paloh tersebut.

Hilangnya sejumlah kader itu tak ditampik oleh Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi.

“Mungkin ada yang hilang,” jelas Gus Choi saat tampil di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Selasa (31/01/2023).

Gus Choi mengakui bahwa sejumlah kadernya memilih untuk meninggalkan NasDem usai Surya Paloh secara resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka.

Kendati demikian, Gus Choi menegaskan bahwa jumlah kader yang hengkang hanyalah sedikit dan tidak seberapa.

Gus Choi menyampaikan bahwa kader yang keluar dari NasDem dan menolak mendukung Anies hanya sekitar 10-15 orang saja

Sebaliknya, ia menyebut yang menjadi pendukung dan mendaftar ke NasDem pasca deklarasi Anies untuk jadi caleg dan anggota jauh lebih banyak.

“Tapi secara struktur yang hilang itu paling 10-15 orang, yang berdatangan untuk menyatakan jadi pendukung, anggota dan caleg itu luar biasa,” tutur Gus Choi.

“Falsafah atau idiom lama hilang satu tumbuh seribu itu nyata,” ungkapnya.

Terbaru, Anies jadi kandidat pertama yang pegang tiket menuju Pilpres 2024 setelah ketiga partai yakni NasDem, Demokrat, dan terbaru PKS resmi menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Pencalonan Anies tinggal menunggu deklarasi bersama tiga partai dan pendaftaran ke KPU nanti. (suara)

SANCAnews.id – Sekretaris Majlis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengkritik habis pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut bahwa Walisongo bangsa China.

Slamet menilai, pengetahuan Ngabalin soal sejarah masih minim. Ia juga menduga pernyataan yang disampaikan Ngabalin soal "Walisongo bangsa China" tersebut jauh dari kebenaran.

"Kurang baca sejarah dia atau kebanyakan makan micin jadi ngelantur," kata Slamet saat dikonfirmasi Populis.id, Senin (30/1/2023).

Slamet menuding, pernyataan itu disampaikan Ngabalin sebagai upaya untuk menyenangkan kelompok oligarki yang selama ini menjadi junjungannya. Sehingga tidak heran jika selama ini Ngabalin terkesan selalu membela soal China.

"Ya pastinya demi menyenangkan junjungannya si oligarki lah," pungkasnya.

Terkait hal itu, Slamet kemudian memberikan julukan khusus kepada Ngabalin sebagai Waliaseng.

"Kita kasih gelar Ngabalin Waliaseng," ujarnya.

Sebelumnya, nama Ali Mochtar Ngabalin kembali menjadi pembicaraan di media sosial usai video viral. Dari potongan video yang beredar, Ngabalin menyebut bahwa Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa berasal dari China.

“Republik kita punya, nenek moyang kita yang bikin. Sejarah Wali Songo yang dipuja-puji orang Islam itu bangsa China. Sunan Ampel, Sunan Bonang. Cheng Ho. tidak perlu ragu, Ini bukan penghinaan, my father Is China, my Mother is China,” kata Ali Ngabalin dalam video yang beredar. (populis)

SANCAnews.id – Massa Aksi Bela Al Quran 301 melalui lima delegasinya telah menyerahkan lima tuntutan terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Swedia atas tindakan pembakaran Al Quran oleh politisi Swedia Rasmus Paludan, Senin (30/1).

Kelima delegasi itu merupakan perwakilan dari Front Persaudaraan Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama). Mereka ditemui langsung oleh Wakil Dubes Swedia di kantor Kedubes Swedia di Menara Rajawali, Kuningan, Jakarta Selatan.

Mereka menyerahkan surat tuntutan dari umat Islam yang ditandatangani oleh tiga Ketua Umum (Ketum), yakni oleh Ketum FPI Habib Muhammad Alatas, Ketum GNPF-Ulama Ustaz Yusuf M Martak, dan Ketum PA 212 Kiyai Abdul Qohar.

Kelima delegasi yang diterima oleh Wakil Dubes Swedia, yaitu Ustaz Slamet Maarif, Ustaz Uus, Habib Alwi, Ustaz Maman, dan Ustaz Verry Koestanto.

Kelima tuntutannya, yaitu mengutuk dan mengecam keras tindakan keji pembakaran kitab suci Al Quran oleh Rasmus Paludan dan Edwin Wagensveld; mengutuk dan mengecam keras sikap negara Swedia, Denmark dan Belanda yang justru melindungi dan memfasilitasi tindakan ekstrimis yang melukai hati umat Islam seluruh dunia, serta menyerukan agar pelaku penistaan kitab suci Al Quran segera diseret kepada proses hukum.

Selanjutnya, menuntut pemerintah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya berhenti pada kecaman belaka, tetapi melakukan tindakan politik yang lebih nyata dengan memboikot, memutus hubungan diplomatik, serta mengusir Duta Besar Swedia Denmark dan Belanda, sebagai negara yang memfasilitasi dan melindungi penistaan terhadap kitab suci Al Quran.

Kemudian, menuntut negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam untuk mengambil tindakan nyata terhadap Swedia, Denmark dan Belanda dengan memboikot dan memutus hubungan diplomatik negara-negara yang melindungi dan memfasilitasi penistaan terhadap kitab suci Al Quran; dan menyerukan kepada umat Islam seluruh dunia untuk bersatu dan bahu membahu dalam melawan penistaan terhadap kitab suci Al Quran dengan melakukan aksi nyata seperti melakukan pemboikotan terhadap produk-produk negara Swedia, Denmark dan Belanda yang telah melindungi dan memfasilitasi penistaan terhadap kitab suci Al Quran. (rmol)

SANCAnews.id – Persaudaraan Alumni (PA) 212 membakar bendera negara Swedia sebagai bentuk protes keras mereka terhadap aksi pembakaran Alquran yang dilakukan tokoh politik sayap kanan Swedia, Rasmus Paludan.

Aksi itu merupakan bagian dari demonstrasi yang mereka gelar di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Swedia, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (30/1/2023).

Berdasarkan pantauan Suara.com, sebelum melakukan pembakaran mereka mengawali dengan pertunjukan silat dari Jawara Betawi. Mereka memperlihatkan aksi silatnya dengan menginjak-injak bendera Swedia.

Setelahnya mereka kemudian merobek-robek bendera tersebut. Tak berhenti aksi pembakaran mereka lakukan yang disambut teriakan massa.

"Bakar...bakar...bakar," teriak mereka.

Menggunakan pemantik api, bendera Swedia yang didominasi warna biru dibakar. Aksi pembakaran itu menjadi penutup unjuk rasa yang mereka gelar di Kedubes Swedia. Massa kekinian bergeser ke Kedubes Belanda.

Seperti diketahui pembakaran Al-Quran dilalukan politikus Denmark-Swedia, Rasmus Paludan yang merupakan Kepala Partai Politik Sayap Kanan Satrm Kurs. Rasmus membakar Al-Quran pada Sabtu (21/1/2023) dalam aksi demonstrasinya di depan Kedutaan Besar Turki.

Berselang setelah peristiwa itu, kepala kelompok anti-Islam Pegida Edwin Wagensveld asal Belanda juga melakukan tindakan yang intoleran. Dia merobek sebuah mushaf berisikan ayat-ayat Al-Quran di kota Den Haag, Belanda pada Minggu (23/1/2023). (suara)

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, masa depan kader-kader Nahdlatul Ulama (NU) suram di masa depan. Jika perkembangan pemilu kekinian semakin pragmatis.

Menurut Cak imin, saat ini kelemahan dari era reformasi yang harus segera diatasi adalah politik pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti.

"Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan, dimana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," kata Cak Imin dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Ia memaparkan, kader-kader NU yang akan menduduki jabatan-jabatan publik ke depan akan menghadapi kondisi yang sangat pragmatis.

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," ujar dia.

Muhaimin Iskandar lantas memberi contoh terkait adanya kader PKB yang ngotot ingin meraih gelar Doktor. Hal tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan elektoral untuk menghadapi Pemilu.

"Kemarin pak haji Cucun baru jadi doktor bidang politik ekonomi dan ekonomi politik di UNPAD. Salah satu tujuannya apa? Selain doktoral, tujuannya meningkatkan elektoral. Elektabilitas sangking mahalnya bersaing itu loh," tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap sistem reformasi pemilihan harus bisa evaluasi ke depannya, "Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Jaringan pendidik Nasional untuk Anies (JARDIKNAS) secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai presiden RI 2024 di PEACE Center, kawasan Modern Hill Pondok Cabe, Tangerang Selatan Banten, Senin (30/1/2023).

Deklarasi ini dihadiri oleh seluruh pengurus DPP JARDIKNAS, para tenaga pendidik dari TK sampai Perguruan Tinggi.

Ketua Umum Jardiknas Abba Taher menjelaskan ada 3 poin pernyataan bersama sebagai bentuk komitmen mendukung penuh langkah Anies menuju panggung Pilpres 2024. 

Pertama, Jardiknas mendukung Anies Baswedan sebagai presiden RI 2024.

Kedua, Jardiknas akan membangun jaringan pendidik dan keluarga pendidik hingga level TPS.

"Ketiga bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok dan kekuatan lain pendukung Anies baik dari unsur relawan maupun parpol pengusung dan yang keempat, akan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kemenangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024," tegas Abba Taher, Ketua Umum Jardiknas dalam keterangan tertulisnya.

Acara Deklarasi Relawan Jardiknas Untuk Anies dihadiri oleh alim ulama Habib H Ahmad Shahab sekaligus menjadi dewan pembina.

Hadir pula tokoh masyarakat, tokoh politik dari parpol pengusung (Nasdem, PKS dan Demokrat), para ketua simpul relawan yang berafiliasi dengan KoReAn dan seluruh pengurus DPP Jardiknas.

Sementara itu, Sekjend Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) Saifuddin Suhri dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan seluruh relawan Anies di seluruh penjuru tanah air untuk merangkul semua elemen masyarakat agar mendukung Anies untuk perubahan yang lebih baik.

"Tawarkan kredibilitas dan rekam jejak pak anies, jangkau ke semua kalangan, tonjolkan akhlak yang baik. kembangkan struktur relawan hingga ke tingkat RT/RW," kata Saifuddin Zuhri, Sekjen KoReAn.

Setelah Demokrat menyatakan dukungan resmi dan PKS tetap konsisten terlibat dalam tim kecil koalisi perubahan, Konfederasi Nasional Relawan Anies langsung tancap gas.

Dua dari 67 simpul relawan yang berafiliasi dengan KoReAn melakukan deklarasi bersamaan, Jardiknas di Tangerang dihadiri oleh Sekjen KoReAn Saifuddin Zuhri dan Relawan Anies Sumatera di Lampung dihadiri oleh Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Ramli Rahim. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Kamis (26/01/2023) lalu.

Melihat pertemuan itu, Pengamat Politik Rocky Gerung menilai ada kaitannya dengan dukungan NasDem kepada Anies Baswedan. Rocky pun meminta Jokowi untuk mulai sadar saat ini.

“Kelihatannya Pak Jokowi harus terima fakta bahwa Anies itu unstoppable,” jelas Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official.

Jokowi dinilai Rocky Gerung telah melakukan kesalahan dalam mendukung peluang yang dimiliki oleh Anies.

Namun sebaliknya, Surya Paloh menangkap dukungan dan antusias masyarakat terhadap Anies yang bisa diperjuangkan untuk Pemilu 2024 mendatang.

“Anies itu sudah diasuh oleh satu situasi yang menginginkan ada perubahan politik. Jadi kegagalan Pak Jokowi untuk memprediksi bahwa Anies itu bukan diusulkan oleh partai tapi Anies dikehendaki oleh rakyat karena itu dibaca oleh NasDem lebih awal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rocky menyampaikan bahwa Demokrat dan PKS turut membaca situasi yang sama dengan NasDem. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap Demokrat lewat AHY yang akhirnya menyatakan siap mendukung Anies.

Rocky menilai PKS akan segara melakukan hal yang serupa, walaupun saat ini PKS sendiri belum bersikap yang sama dengan Demokrat dan NasDem.

Tiga parpol yang begitu solid tersebut dinilai Rocky sebagai kekhawatiran Jokowi. Sebab, kandidat capres yang ada di lingkar kekuasaannya belum menunjukkan perkembangan berarti.

“Saya kira itu yang kemudian mencemaskan presiden, karena akhirnya presiden tiba pada semacam pragmatisme saja, di depan dia ada Anies yang terus moncer sementara tokoh yang dia usulkan itu tidak bergerak statistiknya,” ungkapnya.

“Anies itu sebaliknya, Anies itu betul-betul kuda hitam yang mau ditunggangi oleh siapa pun itu akan tiba di finish, karena yang dilakukan oleh Anies sekarang belum apa-apa. Dia baru 3-4 provinsi saja ledakan dukungannya sudah gila-gilaan,” jelasnya.

Sementara itu, Jokowi mengaku tak ada yang istimewa terkait pertemuannya dengan Surya Paloh, dan ketika ditanya apakah terkait reshuffle Jokowi enggan berbicara banyak. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut, tahun 2024 akan menjadi era kepemimpinan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia pun mengingatkan Jokowi untuk tindak menghalangi Anies dalam pencalonan di Pilpres 2024. Sebab menurut Rocky, kondisi ini akan membahayakan skenario dinasti politik yang sudah direncanakannya.

"Itu bahayanya kalau Pak Jokowi menghalangi Anies terus. Kasihan nanti dinastinya itu juga akan dihalangi. Kan  Indonesia itu tumbuh dalam politik dendam," kata Rocky Gerung saat berdiskusi bersama jurnalis senior Hersubeno Arief.

Diusungnya Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau bacapres dinilai bisa membahayakan karier politik Gibran Rakabuming. Maka dari itu, Rocky Gerung menyarankan Gibran untuk masuk dalam koalisi Anies Baswedan.

"Setelah Anies jadi presiden, seluruh persiapan gubernur itu akan nebeng pada Anies. Psikologi politik selalu begitu. Ketika lokomotifnya jalan, kantor kepala stasiun juga akan ditarik," ujar Rocky Gerung.

Tak hanya karier politik Gibran yang terancam, Kaesang juga dinilai tak akan mampu berkompetisi di Pilkada sebagai calon Wali Kota Solo untuk menggantikan posisi sang kakak.

"2024 eranya Anies. Maka nggak mungkin Kaesang itu masuk kompetisi di Solo walaupun itu dianggap kandang banteng. Karena juga Megawati merasa gara-gara dinasti Jokowi, dinasti Soekarno itu terbengkalai," imbuh Rocky. (kontenjatim)

Oleh: M Rizal Fadillah 

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MEMBACA dan melihat sepak terjang dan gaya politik Prabowo Subianto akhir-akhir ini maka rasanya bersyukur juga Prabowo pada Pilpres 2019 tidak berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan berarti gembira Jokowi menang akan tetapi sikap anti rakyat Jokowi jauh lebih jelas ketimbang Prabowo. Prabowo abu-abu.

Ketika yang bersangkutan siap menerima jabatan Menteri dan masuk dalam Kabinet Jokowi maka goresan buruk karakter mulai tercatat. Ia tidak peduli dengan tangisan dan perasaan pendukung yang berjuang mati-matian untuk Prabowo. Merasa terkhianati. Kecurangan  Pilpres diterima demi status Menteri.

Berkali-kali memuji habis-habisan Jokowi mulai dari pekerja keras, selalu memikirkan rakyat hingga memberi predikat sebagai Presiden terbaik. Untuk Jokowi ia bersyahadat. Orang menyebut Prabowo bagai penjilat yang berubah dari macan menjadi meong. Galak dan gebrak mimbar Prabowo dulu hanya monumen.

Tidak sedikitpun simpati Prabowo pada pendukungnya  yang menjadi pesakitan di rezim Jokowi. Tokoh KAMI yang dipenjara, HRS dan enam laskar terbunuh keji lewat begitu saja. Belum aktivis di daerah yang "la salam wala kalam". Tak sepatah katapun terucap simpati apalagi membela. Rakyat melihat orientasi hanya pada jabatan dan ketakutan. Presiden menjadi impian.

Terakhir ia mendekat pada keluarga Jokowi. Gibran, Kaesang dan Bobby ditempel rapat. Langkah mengerikan dari sang jagoan yang mantan Danjen Kopassus. Prabowo dukung Gibran untuk Gubernur Jateng atau DKI, Prabowo mendukung pula Bobby maju Gubernur Sumut. Meski untuk ini agak kikuk dengan Edy Rahmayadi Gubernur yang kader Gerindra sendiri.

Prabowo senang mendengar Kaesang terjun ke politik dan bahagia jika masuk ke Partai Gerindra. Kaesang yang baru saja menikah ala anak raja dengan kawalan ribuan tentara dan polisi tampaknya akan didorong untuk Walikota Solo menggantikan Gibran. Jika demikian maka Prabowo adalah pendukung nepotisme.

Ditunggu Prabowo bersilaturahmi ke ipar Jokowi Anwar Usman Ketua MK untuk jaga-jaga jika proses Pilpres masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Prabowo tidak layak untuk jadi Presiden di negeri demokrasi. Karenanya ada hikmah besar bahwa ia tidak menjadi Presiden pada Pilpres 2019 dan Pilpres sebelumnya.

Prabowo memang tidak lebih bagus dari Jokowi.

(Bandung, 30 Januari 2023)

SANCAnews.id – Perjanjian Pak Prabowo dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden diungkit kembali oleh Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga, dalam perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies, mengandung sejumlah poin yang cukup detil dan disepakati. Kesepakatan itu bermula saat Anies dan Sandiaga maju Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga langkah politik ke depan.

Mengomentari hal ini, Rocky Gerung dalam Kanal Yotube Rocky Gerung Official edisi Senin (30/01/23) mengatakan, “Bagi Pak Prabowo, Anies menjadi semacam ya duri dalam melon, kira-kira begitu, karena dianggap bahwa Anies tidak disangka-sangka elektabilitasnya mungkin sudah melampaui Pak Prabowo.”

Kalau di awal kita lihat setting politiknya, kata Rocky, Pak Prabowo dianggap akan membawa suara oposisi . Oleh karena karena itu, orang merasa Prabowo ada kesempatan berikutnya untuk menjadi Presiden. “Tetapi, Pak Prabowo masuk kabinet. Jadi, itu juga membatalkan pacta sunt servanda karena detingnya berubah,” ujar Rocky.

Jadi, kata Rocky, ini adalah perjanjian politik yang peralatan-peralatan awal untuk memastikan perjanjian itu sudah banyak berubah. Anies dideklarasikan oleh Nasdem, padahal sebetulnya juga belum ada kepastian. Mestinya Pak Prabowo biasa saja, Anies bisa dibatalkan. Lain kalau Pak Prabowo memang sudah merasa bahwa beliaulah satu-satunya yang harus tampil sebagai penantang dari Presiden Jokowi.

Kalau bicara soal perjanjian Pak Prabowo, sebenarnya bukan hanya perjanjian dengan Anies. Pak Prabowo juga adan perjanjian dengan Ibu Mega di Batu Tulis tahun 2014. Perjanjian dengan Bu Mega ini, menurut Rocky, lebih kuat karena lebih positioning bagi Pak Prabowo. Perjanjian dengan Ibu Mega ini membuat Pak Prabowo langsung mendapat partai koalisi.

Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa perjanjian Prabowo dengan Anies merupakan perjanjian yang unik, karena Anies tidak punya partai. “Jadi, hal-hal yang belakangan kita lihat sebagai fenomena adalah Anies melejit dan semua orang merasa perlu mengungkit-ungkit perjanjian dengan Anies. Itu betul, tapi nanti publik akan melihat ini politik cemburu atau politik apa,” ungkap Rocky.

Menurut Rocky, dari awal Anies sudah diproyeksikan untuk tidak masuk dalam Gerindra. Lain kalau Anies kemudian dinyatakan sebagai Gerindra. Jadi kalau kita lihat, misalnya settingnya Pak Prabowo kalau dia tagih, ada perjanjian apa dengan Anies? Kalau sebagai tokoh politik, pada waktu itu Anies belum menjadi tokoh politik; kalau sebagai kader Gerindra, pada waktu itu juga Anies belum kader Gerindra.

Jadi, kata Rocky, memang Pak Prabowo menduga bahwa Anies akan melejit. Oleh karena itu, dia membuat perjanjian. Kalau perjanjian dengan Bu Mega sudah terhapus oleh peristiwa-peristiwa politik. Kalau dengan Anies justru perjanjian itu baru mulai terasa potensi pencapaiannya, karena Anies elektabilitasnya naik. Kalau Anies elektabilitasnya 45%, pasti Pak Prabowo akan anggap penting perjanjian itu. 

“Jadi, itulah sifat dari perjanjian politik, di belakangnya ada teks, ada konteks, di belakangnya ada halaman-halaman yang lain yang barangkali sudah berubah angkanya,” tegas Rocky. Tetapi, tambah Rocky, yang paling menarik tentu setiap orang yang bikin perjanjian dengan Pak Prabowo akan merasa kok berubah, mestinya Pak Prabowo ada di kubu oposisi. Di dalam hukum perjanjian, ucapan itu sudah mengikat.

“Jadi kita mesti anggap bahwa perjanjian politik di Indonesia itu semacam lips service aja,” ujar Rocky.(fnn)

SANCAnews.id – Fakta di lapangan menjawab isu yang beredar bahwa pendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 beralih kepada bakal capres Nasdem Anies Baswedan.

Ternyata berdasarkan fakta di lapangan, peralihan pendukung Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan tidak terbukti, ini disampaikan oleh Direktur Riset Lembaga Survei Jakarta (LSJ) Fetra Ardianto.

Dalam surveinya tentang migrasi suara menjelang Pemilu 2024, LSJ mensimulasikan jika Pilpres 2024 hanya diikuti tiga capres, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Hasilnya, survei LSJ menunjukkan mayoritas pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 atau 62,2 persen tetap loyal memilih Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Isu migrasi pendukung Prabowo Subianto ke Anies Baswedan ternyata dominan terjadi di dunia maya (media sosial). Realitas di akar rumput sebagaimana terpantau dari survei LSJ menegaskan bahwa pendukung Prabowo termasuk loyal voters yang fanatik yang tidak mudah terombang ambingkan isu-isu yang beredar di dunia maya," kata Fetra dalam keterangannya sesaat lalu dikutip dari Konten Jatim, Rabu (25/1).

Selain itu, LSJ juga menyoroti isu tentang arah dukungan Pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2019 terhadap tokoh-tokoh yang disebut bakal melanjutkan estasfet kepemimpinannya.

Hasilnya, Fetra menyebut tren migrasi pendukung Jokowi kepada Prabowo Subianto terus meningkat.

"Dalam simulasi Pilpres 2024 hanya diikuti tiga capres, sebanyak 40,6% pemilih Jokowi di Pilpres 2019 mengaku akan memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Fetra mengungkap sejumlah alasan yang melatari bergesernya suara pendukung Jokowi kepada Prabowo. Salah satunya berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI yang diapresiasi positif oleh publik.

Selain itu, sinyal endorsement yang terang-terangan ditunjukkan Jokowi dalam beberapa kesempatan juga membuat para loyalis Jokowi merapatkan barisan untuk Prabowo.

"(Sinyal endorsement) semakin menambah kemantapan para loyalis Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Prabowo," katanya.

Survei LSJ digelar selama 5-14 Januari 2023. Melibatkan 1.220 responden dari 34 provinsi, survei ini dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak bertahap (multistage random sampling).

Hasil survei LSJ ini seolah menepis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut sebagian pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 beralih ke Anies Baswedan.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan dari total 44,5 persen pemilih Prabowo-Sandi, sebanyak 44 persen kini memilih Anies. 37 persen memilih Prabowo dan 13 persen memilih Ganjar Pranowo. (newsworthy)

SANCAnews.id – Mantan Anggota TGUPP Era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati menyorot tajam pernyataan Presiden Jokowi soal sodetan Kali Ciliwung yang sudah berhenti selama 6 tahun terutama di masa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, dalam akun Twitter resmi Kementerian PUPR menyebut bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung ini sudah dikerjakan pada tahun 2021.

"Tentang proyek Sodetan Kali Ciliwung ke BKT. Apa kata Pak Presiden Jokowi vs apa kata Kementerian PUPR. Yang bener itu mangkrak 6 tahun atau sudahdikerjakan sejak tahun 2021 ya?" ucap Tatak dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadinya, Rabu (24/1/2023).

Tatak juga menyebut bahwa cuintan Kementerian PUPR Tahun 2021 tentang sodetan Kali Ciliwung.

"Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan terowongan (sudetan) dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) pada TA 2021. Sebelumnya, pembangunan sudetan ini telah dilaksanakan sepanjang 550 m pada tahun 2013-2015," ucap akun Twitter Kementerian PUPR, pada 4 Agustus 2021.

Cuitan Tatak ini mendapat respon beragam dari warganet di Twitter.

"Iya bener, mangkrak 6 tahun itu kan dari 2015 - 2021. 2021 dikerjakan lagi, jadi omongan Jokowi harusnya bukan ditujukan ke gubernur DKI siapapun itu, itu terkait real keadaan project BKT dan harusnya timeframe 6 tahun itu bukan 2022," ucap warganet.

"Sudahlah bu, yang jelas tidak dikerjakan anis (yang tidak kooperatif dan malas) dan nggak usah ikut-ikutanlah," ucap warganet lain.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku kaget Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur yang sempat mangkrak di era Anies Baswedan.

Jokowi, yang pada Selasa (24/1/2023) mengatakan proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut sempat tidak disentuh selama 6 tahun, termasuk lima tahun Anies menjabat sebagai gubernur.

"Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," kata Jokowi saat meninjau proyek tersebut.

Jokowi mengakui bahwa proyek ini terhenti selama enam tahun terakhir karena alasan pembelasan lahan, yang nota bene adalah tanggung jawab pemerintah Ibu Kota. Adapun dana untuk pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat. (wartaekonomi)

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kerja Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono karena mampu menyelesaikan pembebasan lahan dengan cepat. Jokowi menyampaikan hal itu saat meninjau proyek sodetan kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Selasa (24/1).

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), Hasan Basri Umar menanggapi pernyataan Jokowi. Bagi NasDem, ucapan Jokowi bukan untuk menyindir Anies Baswedan. Anies adalah capres yang diusung Partai NasDem untuk Pemilu 2024.

"Bukan (menyindir Anies). Era Pak Heru ini kan anggarannya dari Pak Anies. Anggaran tahun sekarang itu dibuat tahun lalu," kata Hasan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1).

Lagi pula, katanya, apa yang dilakukan Heru juga bukan kinerja seorang diri. Apalagi, anggaran yang dipakai Heru saat ini sebelumnya telah disetujui Anies di akhir masa jabatannya sebagai gubernur DKI.

"Bukan (serta merta), Pak Heru emang pelaksanaannya. Tapi kan anggarannya kita setujui dari zamannya Pak Anies. Jadi anggaran berjalan ini sudah disusun tahun lalu," tegasnya.

Lalu, ihwal proyek enam tahun yang mangkrak. Hal itu diartikan olehnya sudah terjadi sebelum Anies menjabat sebagai gubernur. Karena, masa jabatan gubernur hanya selama lima tahun.

"Iya (Proses pengerjaan yang bertahap) itu kan tidak. Mungkin sebelum ini sudah ada pelaksanaannya cuma belum selesai saja, begitu. Kalau 6 tahun kan berarti, Pak Anies kan dia cuma 5 tahun. Kalau 6 tahun berarti Djarot (Ahok-Djarot)," dalih Hasan.

Hasan menegaskan, apa yang dikatakan oleh Jokowi tersebut bukan karena adanya upaya untuk melegitimasi Anies.

"Enggak ada (upaya Jokowi melegitimasi Pak Anies) soalnya ini tahun politik selalu dikaitkan. Yang bikin masalah ini kan orang luar saja, yang orang lihat dari luar. Oh Pak Jokowi dengan Anies, nyatanya Formula E mereka berdua," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek sodetan kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Selasa (24/1). Dia memuji kinerja Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono yang mampu menyelesaikan pembebasan lahan dengan cepat.

Jokowi menegaskan, banjir Jakarta harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Dari hulu telah diselesaikan bendungan Ciawi dan Sukamahi. giliran Jakarta yang perlu diselesaikan yakni sodetan kali Ciliwung.

"Sebentar lagi akan selesai mungkin April Insya Allah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun," kata Jokowi.

Jokowi bercerita, dalam wakut satu setengah bulan telah selesai pembebasan lahan. Sehingga pengeboran bisa dilanjutkan kembali.

Dia yakin, proyek ini mampu menyelesaikan persoalan banjir di ibu kota. Setidaknya proyek sodetan ini mampu mengurangi volume air mencapai 63 meter per kubik.

"Gede sekali. Karena terowongan ini salurannya ini, kanan 3,2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter. Sepanjang 1,3 kilometer. Kalau nanti sudah berfungsi sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta," kata Jokowi.

Selanjutnya, tinggal pompa air dan normalisasi sungai-sungai di Jakarta yang harus rutin dilakukan. Ditambah pembangunan giant sea wall untuk menahan banjir rob di utara Jakarta.

Ihwal 6 tahun proyek tersebut mangkrak, Jokowi menegaskan, hal itu karena pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Namun, di tangah Heru Budi semua bisa selesai dengan singkat.

"Pembebasan. Tadi saya sampaikan. Dikerjakan oleh pak gubernur Heru, saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena sudah selesai," tegas Jokowi. (mdk)

OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT