SANCAnews.id

Presiden Jokowi di IKN/Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal memindahkan kantornya ke ibu kota baru, IKN, pada Juli 2024. Sebab infrastrukturnya belum siap.

Kepala Negara menjelaskan, dirinya hanya akan pindah ke IKN jika fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah ada di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi mengatakan sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono soal pembangunan di IKN yang belum sepenuhnya rampung.

"Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap)," sambungnya.

Awalnya Jokowi berencana untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Hal itu dilakukan mengingat  upacara HUT RI 17 Agustus tahun ini juga akan digelar di IKN.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga sendiri sebelumnya mengatakan progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92 persen.

Satgas menargetkan proyek ini selesai pekan kedua Juli 2024, sehingga siap digunakan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Menurut Jokowi, ia belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN. Namun ia tidak menutup kemungkinan jika baleid tersebut baru akan terbit usai presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," tuturnya.

Selain kantor presiden, Danis mengatakan proyek yang ditargetkan selesai akhir bulan ini yaitu kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. (rmol)

Minyakita rencananya akan mengalami kenaikan harga 
 

SANCAnews.id – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga Minyakita rencananya akan mengalami kenaikan harga pada minggu depan. Tim tvOne pun mencoba mengulas harga terbaru Minyakita di Pasar Beringharjo, Yogyakarta per hari ini (22/6/2024).

Salah satu pedagang minyak di Pasar Beringharjo juga mengatakan bahwa ia menjual Minyakita seharga 16.000 rupiah, yang diketahui dibanderol dengan harga 14.000 rupiah pada kemasan Minyakita.

Hal ini menunjukkan harga Minyakita di pasaran mengalami kenaikan sekitar 2.000 rupiah. Sebelumnya diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membahas persoalan harga minyak bumi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Ini nanti kita rapatkan, saya mau usul. Nanti kita bicarakan dulu," Kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifili Hasan kepada wartawan, Rabu (19/6/2024). 

Pria yang akrab disapa Zulhas itu memastikan bakal mengusulkan kenaikan harga minyakita sebesar Rp.1.500. Zulhas menjelaskan, kenaikan harga tersebut, beriringan dengan kenaikan harga komoditas lainnya. (tvone)

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021). 

SANCAnews.id – Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menarik seluruh dana unit usaha dan Amal Usaha (AUM) Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) membuat heboh masyarakat. Dana yang tersimpan diperkirakan mencapai puluhan triliun.

Ada sejumlah alasan mengapa Muhammadiyah memutuskan menarik dana dari BSI, mulai dari mencegah risiko penumpukan dana di satu bank hingga menjaga persaingan diantara bank syariah. Di samping itu, mencuat kabar Muhammadiyah juga sempat ditawari posisi komisaris BSI sebelum keputusan penarikan dana itu dilakukan.

Dalam RUPS BSI yang diadakan pada 17 Mei 2024, diketahui BSI mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris independen. Belakangan, diketahui bahwa Felicitas adalah kader Gerindra.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul  "Di Balik Penarikan Dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia", Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budiyanto menceritakan bahwa BSI sempat meminta Muhammadiyah untuk mengusulkan nama kadernya guna mengisi jajaran komisaris bank syariah pelat merah itu. “Saya dengar sempat diminta tiga kali, awalnya ditolak oleh PP,” kata Gunawan.

Menurut tiga orang narasumber Majalah Tempo yang mengetahui peristiwa ini, ide meminta perwakilan Muhammadiyah masuk dalam jajaran komisaris datang dari manajemen BSI sendiri. Pemikiran ini pun sudah muncul beberapa tahun lalu, karena sejak BSI berdiri pada 2021, belum ada satu pun anggota Dewan Pengawas Syariah atau komisaris BSI yang merepresentasikan PP Muhammadiyah.

Kemudian, pengurus BSI pun langsung menyampaikan ide itu kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah mendapat lampu hijau dari Erick, manajemen BSI langsung menawarkan posisi tersebut ke Muhammadiyah.

Sayangnya ide BSI itu tak langsung disetujui oleh Muhammadiyah. Dalam dua kali penawaran, BSI bahkan tak kunjung mendapat jawaban dari Muhammadiyah.

Sampai akhirnya BSI mengutus dua komisaris yakni Komaruddin Hidayat selaku komisaris independen dan Adiwarman Azwar Karim selaku Wakil Komisaris Utama untuk bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada awal Mei 2024.

Dalam pertemuan itu, Haedar mengusulkan nama sebagai calon anggota dewan pengawas dan komisaris independen. Ketika dimintai klarifikasi tentang permintaan mereka agar Muhammadiyah mengusulkan nama pengurus, Adiwarman, Komaruddin maupun manajemen BSI tidak menjawab. Haedar pun tidak menjawab ketika dimintai klarifikasi kabar pengalihan dana BSI terkait batalnya pengangkatan kader Muhammadiyah jadi komisaris BSI.

“Untuk sementara belum berkenan diwawancarai,” tutur Daffa, sekretaris Haedar, pada Selasa, 11 Juni 2024. Setali tiga uang, Abdul Mu’ti juga enggan menjawab. “Saya di luar negeri,” katanya. (tempo)

Ilustrasi foto Jokowi-Rupiah 

SANCAnews.id – Jatuhnya nilai tukar rupiah akan menjadi kado buruk di akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Nyatanya, kebijakan-kebijakan yang diambil presiden sebelumnya menjadi tidak ada artinya di tangan Jokowi.

Menurut Direktur Pusat Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan anjloknya nilai tukar rupiah pada masa pemerintahan Jokowi, menjadi nila setitik rusak sebelanga.

"Kebijakan-kebijakan yang telah diambil baik oleh presiden-presiden sebelumnya menjadi tidak ada artinya dengan kembali rupiah anjlok di pengujung pemerintahan Jokowi," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).

Bahkan menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, tidak ada artinya pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi seperti jalan tol, MRT, LRT, kereta cepat, bendungan, bahkan sampai Ibukota Negara (IKN).

"Jadi tidak ada artinya jika di pengujung pemerintahannya Jokowi tidak mampu menekan angka rupiah terhadap dolar. Ini adalah kado sangat buruk di penghujung pemerintahan Jokowi. Di mana rupiah tidak lagi perkasa, bahkan merupakan angka terburuk pasca reformasi," pungkas Saiful. (*)

Pedagang menata minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. 

SANCAnews.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita akan terjadi setelah Idul Adha 2024. Zulhas mengusulkan kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 15.500 per liter.

Ia mengatakan, usulan ini akan disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Tunggu rapat ya. Saya akan usulkan di rapat. Mudah-mudahan habis Lebaran,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Harga MinyaKita sebelumnya dipasarkan dengan harga Rp 14.000 per liter. Harga eceran tetap belum naik sejak 2022.  Dengan kenaikan ini, harga minyak goreng itu akan menjadi Rp 15.500.

Mei lalu, Zulkifli Hasan telah mengatakan akan mengusulkan kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 1.500. "Kami usulkan, jadi Rp 15.500 per liter," ujarnya di Jakarta Timur, Selasa 28 Mei 2024.

Saat itu, Mendag menyampaikan, perubahan HET MinyaKita perlu dilakukan karena HET tersebut sudah berjalan selama dua tahun. Selain itu, HET MinyaKita yang berlaku saat ini, yakni Rp14.000 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan kenaikan HET sedang dihitung dan menunggu persetujuan Kementerian dan Lembaga lain. Kenaikan menghitung pengolahan, pembentukan harga hingga pemasaran dan logistik. "Minggu ini masih akan rapat bersama," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Isy mengatakan pemerintah mempertimbangkan beberapa komponen seperti dampak kenaikan harga terhadap inflasi dan daya beli. Selain itu, ongkos produksi agar pelaku usaha mendapatkan untung yang wajar juga turut diperhitungkan. Ia berharap kenaikan HET MinyaKita tidak memberatkan karena itu perlu penghitungan yang cermat.

Saat ini banyak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET. Hal itu juga diakui Isy. "Rata-rata nasional harga Minyakita saat ini sebesar Rp 15.000 per liter," ujarnya.

Di Pasar Palmerah, seorang pedagang sembako, Kamal, mengatakan harga Minyakita yang dijual di tokonya Rp 17.000, naik bertahap dari semula Rp 14.000.

Apa Itu MinyaKita?

MinyaKita merupakan produk minyak gorengan kemasan rakyat yang diluncurkan massal oleh pemerintah sejak 6 Juli 2022 lalu. Dilansir dari kemendag.go.id, MinyaKita telah diedarkan nasional di seluruh wilayah Indonesia dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter. Minyak ekonomis ini diluncurkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia membeli minyak goreng dengan harga terjangkau tetapi kualitas masih memenuhi BPOM.

HET minyak goreng rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Yakni pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawahatau sama dengan HET.

(2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp 15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah; dan

b. Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan. (tempo)

Rencana Prabowo: Tak Berencana Naikkan Rasio Utang RI jadi 50 Persen PDB-Istimewa 

SANCAnews.id – Anggota tim gugus tugas keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono membenarkan, presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, belum berencana menaikkan rasio utang negara hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu diungkapkannya kepada Reuters dalam wawancara yang dikutip Sabtu (15/6/2024).

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” kata Thomas.

Pernyataan ini juga menyangkal laporan sebelumnya oleh Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut, dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Mata uang rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada hari Jumat, (14/6) kemarin.

Thomas lebih lanjut mengatakan bahwa Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Sebelumnya pada bulan lalu, Prabowo yang akan menjabat pada bulan Oktober nanti mengatakan bahwa Indonesia harus “lebih berani” untuk memasukkan program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Namun Prabowo juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah alasan Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas.

Prabowo pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan negara.

Serta meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik.

Thomas pun menambahkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB. (disway)

SANCAnews.id – Dewan Pers meminta seluruh perguruan tinggi untuk mematuhi perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi tentang Penguatan dan Pelindungan Kegiatan Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dinilai bisa menjadi landasan bagi pers mahasiswa untuk bekerja lebih leluasa tanpa takut akan larangan atau intimidasi.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan aturan ini menjadi pintu masuk untuk melindungi aktivitas pers mahasiswa yang rentan terhadap intimidasi. Arif berharap setelah kesepakatan ini tidak ada lagi pers mahasiswa yang terintimidasi dan dilarang atas hasil publikasi jurnalistiknya.

“Kalau ada kasus, mudah-mudahan kampus bisa mentaati perjanjian kerja sama ini. Tidak boleh ada pembredelan,” kata Arif dalam diskusi Perlindungan terhadap Pers Mahasiswa yang digelar Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI pada Sabtu, 27 April 2024.

Perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan Tinggi tersebut diteken pada 18 Maret lalu. Dalam perjanjian itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli bertindak sebagai pihak kesatu sedangkan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sri Suning Kusumawardani sebagai pihak kedua.

Menurut Arif, perjanjian kerja sama itu memuat dua pokok yang penting bagi aktivitas pers mahasiswa. “Pertama, peningkatan kompetensi. Kedua, penyelesaian sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers,” ujarnya.

Direktur PT Tempo Inti Media ini berharap kedua poin itu berjalan beriringan untuk meminimalisasi munculnya sengketa jurnalistik yang merugikan pers mahasiswa. “Pers mahasiswa mesti meningkatkan kapasitas, pengetahuan etik, teknik liputan. Supaya tidak ada ruang yang bagi para pihak yang keberatan dengan hasil liputan,” kata Arif.

Pada medio 2020-2021, PPMI mencatat telah terjadi 185 kekerasan dengan 12 jenis kasus yang dialami pers mahasiswa. Kasus tersebut antara lain berupa 81 teguran, 24 upaya pencabutan berita, 23 makian, 20 ancaman, 11 pemaksaan meminta maaf, 11 pemotongan dana, 6 tuduhan tanpa bukti, 4 surat peringatan, 3 teror, 1 pemukulan, dan 1 pelarangan aktivitas jam malam.

Dari angka itu, birokrasi kampus menjadi pelaku kekerasan paling dominan dengan 48 kasus. Pelaku lain beragam. Mulai dari mahasiswa, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, organisasi eksternal kampus, organisasi masyarakat, hingga polisi dan anggota TNI.

Badan Pekerja Advokasi PPMI Dewan Kota Tulungagung Noval Kusuma berharap Dewan Pers bisa mengawal pelaksanaan perjanjian Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia juga berharap pers mahasiswa bisa lebih dilibatkan dalam perumusan strategi perlindungan pers mahasiswa. “Supaya produk yang disepakati dapat diterapkan di kampus seluruh Indonesia,” kata dia. (tempo)

Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi 

SANCAnews.id – Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo membenarkan pembahasan program makan siang gratis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Tapi untuk penganggaran dan rincian lainnya saat ini masih menjadi kewenangan pemerintahan Pak Jokowi untuk menyiapkan RAPBN 2025," kata Drajad saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 25 April 2024.

Drajad juga enggan menjawab saat ditanya soal siapa saja tokoh yang membantu Jokowi-Prabowo merancang rincian anggaran program makan siang gratis itu. "Saya tidak bisa jawab soal orangnya," ujarnya.

Namun, Drajad menyampaikan, TKN Prabowo-Gibran bersedia membantu memberikan usulan jika diminta oleh Jokowi maupun Prabowo. Dia memilih untuk menyerahkan wewenangnya itu kepada kementerian dan lembaga terkait terlebih dahulu.

"Kami menghormati Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam menjalankan tugasnya," tuturnya.

Sebelumnya, Drajad Wibowo mengatakan Prabowo dan timnya siap membantu penyiapan RAPBN 2025 jika diminta oleh Presiden Jokowi. Tahun ini merupakan pemerintahan transisi di mana Jokowi akan mengakhiri jabatannya pada Oktober dan dilanjutkan oleh Prabowo, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Drajad menilai, koordinasi penyiapan RAPBN 2025 merupakan langkah untuk menyiapkan pemerintahan baru sekaligus membuat transisi kebijakan fiskal berjalan mulus.

"Kewenangan penyusunan RAPBN 2025 sebenarnya masih dipegang oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Koordinatornya tentu Menkeu Sri Mulyani," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 24 April 2024.

Drajad mengatakan TKN Prabowo-Gibran bersedia membantu Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Indonesia (BI) menyiapkan postur maupun rincian RAPBN 2025.

"Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sudah menyiapkan program-program pembangunan, apalagi sebagian program tersebut merupakan kelanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi," tuturnya. (tempo)

Pertalite hilang, SPBU jual Pertamax Green 95 

SANCAnews.id –  Pertalite menghilang dari peredaran di beberapa SPBU, akibat pemberitaan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Diketahui, beberapa SPBU di wilayah Jakarta tidak lagi menjual BBM jenis Pertalite, melainkan akan diganti dengan BBM jenis baru yakni Pertamax Green 95 yang dibandrol dengan harga Rp 13.900 per liter.

Salah satu SPBU di Jakarta Barat di kawasan Pos Pengumben telah menghilangkan BBM Pertalite di plang depan.

SPBU Pertamina 34.116.08 di kawasan Pos Pengumben, salah satu dispenser bahan bakar tempat pengisian Pertalite sudah tidak terlihat lagi.

Plang petunjuk di SPBU tersebut hanya menunjukkan jenis BBM yang dijual, Pertamax, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo.

“Sudah dua pekan ini kita tidak menjual lagi Pertalite, sebagai gantinya Pertamax Green dengan harga Rp 13.900/liter,”kata salah seorang petugas SPBU, Rabu 24 April 2024.

Pihak SPBU juga menyanoaikan, pergantian  Pertalite ke BBM Pertamax Green 95 sudah dilakukan sejak awal April lalu.

Masyarakat sediri belum mengetahui pergantian jenis BBM terbaru lantaran belum ada sosialiasai mengetahu pergantian BBM jenis baru.

Mengenai hal tersebut, pemerintah maupun Pertamina belum secara resmi buka suara terkait kabar penghapusan Pertalite dengan mengganti BBM Pertamax Green 95.

Tidak semua SPBU di wilayah Jakarta, Pertalite dihilangkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinwya.

Pertalite juga masih dijual di banyak SPBU termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya

Sementara itu, menanggapi hilangnya Pertalite di beberapa SPBU, Pertamina mengaku belum mendapat instruksi dari pemerintah.

Kepala Humas Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Taufik Kurniawan, mengatakan belum ada instruksi dari pemerintah terkait hilangnya Pertalite dari peredaran.

“Belum ada intruksi dari pemerintah maupun Pertamina Pusat,” kata Taufik Kurniawan.

Bahkan, kata Taufik Kurniawan, distribusi Pertalite di wilayahnya sampai saat ini masih lancar dan mendapat penambahan suplai.

Taufik Kurniawan menjekaskan, sampai saat ini Pertamini, tidak ada instruksi sama sekali terkait wacana tersebut menghilangjkan Pertalite.

Diketahui kabar penghapusan Pertalite sudah santer terdengar sejak tahun 2023 lalu, sebagai gantinya dengan Pertamax Green 95 yang memiliki kualitas yang lebih baik.

Sementara BBM jenis Pertalite adalah bahan bakar dengan kadar oktan RON 90, dengan kata lain kualitas jenis ini tergolong rendah.

Hampir di seluruh dunia, jenis BBM Pertalite yang mempunyai kadar oktan RON 90 tidak ada.

Sedangkan keunggulan Pertamax Green 95 Diketahui, Pertamax Green 95 diklaim menjadi bahan bakar ramah lingkungan yang dapat menambah akselerasi kendaraan.

Pertamax Green 95  resmi diluncurkan sejak Juli 2023 silam.

Penggunaan etanol 5 persen membuat kendaraan lebih responsif dan mencapai kecepatan maksimal.

Formulasi Pertamax Green 95 menggunakan blending gasoline yang ditambah dengan kandungan bioetanol 5 persen dengan kandungan RON 95.

Pertamax Green 95 mengandung etanol sebesar 5 persendari molase tebu atau merupakan bahan bakar nabati dengan energi terbarukan. (disway)

Ilustrasi/Net 

SANCAnews.id – Harga emas dunia kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 2.350 dollar AS (Rp 37 juta) per troy ounce pada perdagangan Senin (8/4).

"Harga emas dunia sudah menyentuh level tertingginya di 2,350 dolar AS per troy ons," ujar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi kepada media.

Berdasarkan pantauan pada Selasa (9/4), di pasar Commodity Exchange Comex, harga emas pada perdagangan internasional dalam acuan tercatat berada di posisi yang sama, yaitu 2.350 dolar AS per troy ons. Angka tersebut menguat 0,37 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada dengan harga emas dunia, harga emas di perdagangan spot juga menguat 0,23 persen ke 2.335 dolar AS per troy ons pada perdagangan hari ini.

Sementara harga jual emas PT Aneka Tambang (Antam) berada di posisi Rp1.289.000 per gram pada hari ini.

Angka tersebut menurun Rp10 ribu dari perdagangan sebelumnya. Selain itu, harga pembelian kembali (buyback) juga terpantau turun Rp10 ribu dari Rp1.190.000 menjadi Rp1.180.000 per gram pada perdagangan hari ini. (rmol)

lustrasi/Net

SANCAnews.id – Aliran modal asing keluar Indonesia tercatat sebesar Rp 8,07 triliun pada awal pekan April 2024. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) periode 1 hingga 4 April 2024, non-residen di pasar keuangan domestik mencatatkan penjualan bersih Rp8,07 triliun.

Aliran modal asing keluar melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN), saham, dan Surat Berharga Bank Indonesia Rupiah (SRBI).

“Terdiri dari jual neto Rp1,41 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp5,88 triliun di pasar saham, serta jual neto Rp0,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resminya pada Sabtu (6/4).

Capital outflow yang kabur itu terjadi setelah pada minggu sebelumnya atau di akhir Maret 2024 aliran modal asing juga telah tercatat keluar senilai Rp1,36 triliun.

Selain modal asing yang keluar, BI juga melaporkan perkembangan nilai tukar mata uang rupiah dari periode 1 sampai 5 April 2024.

Pada periode tersebut, kurs rupiah ditutup di level Rp15.890 per dolar AS pada Kamis (4/4), dan dibuka pada level Rp15.890 per dolar AS pada Jumat (5/4). (rmol)

Representative Image/Net 

SANCAnews.id – Brunei Darussalam membantah terlibat dalam rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Malaysia dengan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan.

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Negara Brunei dalam keterangan resminya menegaskan, belum pernah ada tawaran atau penunjukan perusahaan lokal maupun asing untuk mengelola proyek kereta cepat Malaysia-IKN yang diprediksi bernilai Rp 1,115 triliun.

“Sehubungan dengan itu, Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi ingin menyampaikan pernyataan bahwa Pemerintah Yang Mulia Sultan dan Yang Di Pertuan Brunei Darussalam tidak pernah menawarkan atau bahkan menunjuk perusahaan lokal atau asing untuk menangani proyek tersebut,” kata kementerian itu dikutip Senin (8/4).

Untuk itu, Brunei meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan atau kesimpulan terkait proyek tersebut.

“Dalam kesempatan ini Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi juga ingin menyampaikan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan, perlu mempelajari dan memverifikasi setiap informasi yang diterima. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat dan negara,”sambungnya.

Sementara itu, perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, sebelumnya telah mengumumkan adanya rencana pembangunan kereta cepat yang melintasi IKN.

Tahap pertama proyek itu disebut akan menghubungkan Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei.

Sedangkan tahap kedua akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Namun, Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi terkait pembangunan proyek kereta cepat tersebut. Meskipun demikian, beliau menyadari bahwa proyek tersebut sudah masuk dalam perencanaan sejak lama.

Peringati Hari Migran Internasional, KBRI Bandar Seri Begawan Gelar Layanan Kesehatan Gratis

"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," tuturnya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4) waktu setempat. (rmol)

SANCAnews.id – Investor internasional menjadi ragu-ragu terhadap obligasi Indonesia karena janji pemilu telah memicu meningkatnya kekhawatiran anggaran dan kemungkinan pemborosan.

Dana global telah menarik US$1,1 miliar dari obligasi Indonesia sejak pemungutan suara ditutup pada tanggal 14 Februari, dengan arus keluar bersih obligasi luar negeri dalam 16 dari 20 hari sejak saat itu. 

Negara-negara di kawasan seperti Korea Selatan dan India mengalami aliran dana asing masuk, sedangkan Thailand hanya mengalami arus keluar dana asing sebesar US$502 juta pada periode yang sama.

Janji-janji Pemilihan Presiden Prabowo Subianto pada pemilu mendatang – seperti rencana untuk memberikan makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak – telah membuat khawatir para investor, meskipun ia telah berjanji untuk menjaga disiplin fiskal. 

Belanja Prabowo bisa mencapai Rp460 triliun (US$29 miliar), lebih besar dari seluruh defisit anggaran tahun 2023.

Investor yang fokus pada pasar negara berkembang dan dana lindung nilai (hedge fund) telah "menyatakan kekhawatiran mereka atas potensi pelonggaran fiskal oleh pemerintahan baru yang akan datang karena mereka menjanjikan program makan siang gratis selama kampanye mereka tanpa rincian tentang bagaimana program tersebut akan dibiayai," tulis Danny Suwanapruti, ahli strategi Goldman Sachs , dalam catatan minggu lalu.

Terlepas dari manfaat kesehatan jangka panjang dari program makan siang gratis di sekolah, "penting bahwa ekspansi fiskal dilakukan dengan cara yang berkelanjutan--jadi kita harus mengamati janji-janji pengeluaran dengan hati-hati," ujar Jon Harrison, direktur pelaksana strategi makro pasar negara berkembang di GlobalData TS Lombardia di London.

Kekhawatiran akan konsolidasi fiskal dapat menyebabkan imbal hasil rupiah yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan biaya pendanaan untuk pemerintah Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah minggu ini, demikian juga Federal Reserve, dengan para trader masih mencari petunjuk mengenai pergerakan bank-bank sentral di masa depan.

Di bawah Menteri Keuangan Indonesia saat ini, Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran pascapandemi telah secara konsisten melampaui target awal. Untuk mendanai kebijakan-kebijakan baru, Sri Mulyani mengatakan bahwa kesenjangan fiskal dapat melebar menjadi 2,45%-2,80% dari produk domestik bruto pada tahun 2025. Hal ini dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 2,29%.

Para investor juga akan mengamati dengan saksama pengumuman susunan kabinet di tengah spekulasi bahwa Sri Mulyani akan diganti. "Dia kredibel dan dihormati oleh pasar, jadi ada standar yang tinggi untuk penggantiannya," tambah Harrison.

Ada juga tantangan hukum yang dibuat oleh para pesaing presiden lainnya yang memperdebatkan deklarasi badan pemilihan umum bahwa Prabowo memenangkan pemilihan presiden bulan lalu, dengan menuduh adanya kecurangan dalam prosesnya.(bloomberg)

Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).  

SANCAnews.id – Calon Presiden RI Prabowo Subianto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen dalam 5 tahun ke depan.

“Pada dasarnya, kita bisa menggenjot pertumbuhan kita sendiri. Perkiraan saya, dalam 5 tahun ke depan, kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen mungkin lebih,” ucap Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Untuk mencapai target tersebut, Prabowo mengaku ingin fokus pada pengentasan kemiskinan dengan menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia jika nantinya resmi dilantik sebagai Presiden RI.

“Karena itu juga menjadi pedoman pemerintahan Indonesia selanjutnya, kami menginginkan pertumbuhan, tetapi kami ingin mengatasi kemiskinan, kami juga ingin menciptakan lapangan kerja,” kata Prabowo. 

Selain itu, menurut Prabowo, negara dalam hal ini BUMN juga patut turut serta hadir berkontribusi dengan langkah strategi yang baik. Ia pun berangan-angan pemerintahannya nanti dapat mengelola keputusan yang rasional dan efisien.

“Dan yang sangat jelas, kita dorong efisiensi, kita dorong pengambilan keputusan rasional yang bisa mengedepankan perekonomian, kita harus laksanakan yang terbaik dan kita sangat optimis bisa melaksanakan hal itu,” tutur Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi pencapaian ekonomi yang diraih Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesuksesan itu, kata dia, terlihat dari berbagai aspek meliputi inflasi yang rendah, neraca dagang, hingga utang yang terkendali.

“Menurut saya, pemerintahan Jokowi cukup berhasil dan terbilang baik dalam mengelola inflasi,” tuturnya.

Prabowo mengatakan Presiden Jokowi selalu memperhatikan hal detail untuk memenuhi kriteria ekonomi makro. Salah satunya adalah membuat kebijakan yang berpihak, serta mendorong usaha yang dijalankan pelaku ekonomi di semua level.

"Kita menciptakan dukungan bisnis, UMKM, mempromosikan e-commerce (niaga-el) untuk kesejahteraan. Itu salah satu filosofi dari Pak Jokowi," imbuh Prabowo.

Calon presiden nomor 2 itu pun mengaku banyak belajar memajukan ekonomi negara dari Jokowi dan optimistis dapat melanjutkan pencapaian yang dibuat oleh presiden ketujuh RI tersebut.

"Makroekonomi kita bergetar, kita tumbuh, dan saya optimistis," ucap Prabowo.

Diketahui, Prabowo unggul dalam rekapitulasi suara sementara KPU RI. Per Selasa pukul 21.00 WIB, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,82 persen suara.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan 24,49 persen suara dan pasangan calon nomor urut 3 berada di posisi terakhir dengan 16,68 persen suara. (republika)

Jokowi bersama anak-anak di Sentani, Papua, Senin, 1 April 2019. Sumber : Twitter @jokowi

SANCAnews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan utang pemerintah mencapai Rp8.253 triliun per 31 Januari 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 1,33 persen dibandingkan Desember 2023 sebesar Rp8.144,69 triliun.

Menurut perhitungan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, jika utang pemerintah ditanggung oleh setiap warga negara Indonesia, berarti setiap orang akan menanggung beban utang pemerintah sebesar Rp 30,5 juta.

Bhima memperkirakan beban utang yang ditanggung warga kemungkinan bertambah hingga Rp 40 juta. Sebab, postur belanja pemerintah akan semakin ekspansif dalam beberapa tahun ke depan.

"Sekarang kita lihat realistis saja, rencana defisit APBN mau dinaikkan pada 2025, sementara tahun ini pendapatan dari pajak dan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) diperkirakan tumbuh lebih rendah dibanding kenaikan utang," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 29 Februari 2024.

Adapun pemerintah merencanakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 berada di rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari produk domestik bruto.

Bhima menjelaskan, PNBP pada tahun ini jelas merosot karena terlalu bergantung pada swing harga komoditas nikel yang juga oversupply, sehingga harganya anjlok. Selain itu, kata dia, negara tujuan ekspor sedang melemah permintaannya. 

Dia melanjutkan, belanja negara untuk proyek infrastruktur sangat agresif. Belum lagi beban BUMN Karya yang sebagian utangnya ditanggung negara.

"Praktik utang ugal-ugalan tanpa solusi untuk rem utang bakal menghambat pertumbuhan ekonomi," tutur Bhima.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, angkat bicara soal utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per akhir Januari 2024. Angka ini setara dengan 38,75 persen dari PDB.

"Risiko utang pemerintah terkendali," kata Suminto, kepada Tempo, Rabu, 28 Februari 2024.

Dia menjelaskan, rasio utang pemerintah per akhir Januari 2024 mengalami perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Yakni, 39 persen dari PDB pada Desember 2023, 39,7 persen pada Desember 2022, 40,7 persen pada Desember 2021, dan 39,4 persen pada Desember 2020.

Menurut Suminto, rasio utang terhadap PDB alias debt to GDP ratio sempat mengalami kenaikan cukup besar karena pembiayaan pandemi Covid-19. Pada 2019 lalu, rasio utang terhadap PDB adalah 30,2 persen. Rasio ini juga meningkat pada 2020 hingga 2021.

"Meskipun begitu, dibandingkan banyak negara emerging markets, debt to GDP Indonesia tergolong terendah," ucap Suminto.

Dia menjelaskan, debt to GDP ratio pada 2022 Malaysia adalah 60,4 persen, Filipina sebesar 60,9 persen, Thailand sebesar 60,4 persen, Vietnam sebesar 37,1 persen, India sebesar 89,26 persen, Argentina sebesar 85 persen, Brazil sebesar 72,87 persen, Mexico sebesar 49,6 persen, dan Afrika Selatan sebesar 67,4 persen.

Dari sisi risiko portofolio utang pemerintah, lanjut dia, risiko terkendali dan semakin membaik. Misalnya, currency risk alias risiko nilai tukar yang turun.

Porsi utang dengan valuta asing atau valas per 31 Januari 2024 adalah 28,40 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 28,27 persen, tapi lebih rendah dibandingkan 2022 (29,61 persen), 2021 (30,05 persen), 2020 (33,57 persen), 2019 (40,97 persen), dan 2018 (41,59 persen).

"Dari sisi risiko suku bunga (interest risk), level risiko juga membaik," tutur Suminto.

Di luar surat berharga negara atau SBN SKB Kemenkeu-BI, kata dia, porsi utang Pemerintah yang menggunakan suku bunga mengambang (variable rate) adalah 9,6 persen pada Januari 2024 dan Desember 2023. Ini sedikit meningkat dibandingkan 2022 (8,2 persen), 2021 (7,4 persen), dan 2020 (7,6 persen).

"Porsi variable rate ini cukup rendah sehingga kewajiban bunga atas outstanding utang (utang eksisting) tidak banyak terpengaruh oleh pergerakan suku bunga di pasar. Meskipun tentunya pergerakan suku bunga di pasar ini akan mempengaruhi biaya bunga atas utang yang baru diterbitkan," kata Suminto.

Dia menilai, dari sisi risiko pembiayaan kembali alias refinancing risk juga terkendali demgan rata-rata tenor utang alias average time to maturity per 31 Januari 2024 adalah 7,97 tahun

Suminto melanjutkan, pemerintah terus mengantisipasi dan melakukan mitigasi risiko untuk menghadapi pasar keuangan yang dinamis. Ini termasuk sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia.

"Strategi pembiayaan dilakukan secara pruden, fleksibel, oportunistik, dan terukur. Fleksibilitas pengadaan utang meliputi aspek timing, sizing, instrument, maupun currency mix untuk mendapatkan cost of fund yang optimal," ujar Suminto. (tempo)

Ilustrasi/Net 

SANCAnews.id – Pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Hal tersebut diungkapkan BPJS Ketenagakerjaan dalam situs resminya, dikutip RMOL Jumat (19/1). Pemberian tunjangan pengangguran atau JKP merupakan amanat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan, negara hadir untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk di Indonesia.  

Terdapat 6 (enam) program dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Para pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan; bantuan uang tunai, informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja.

Untuk bantuan uang tunai, pekerja yang disetujui sebagai penerima manfaat JKP setelah terkena PHK akan mendapatkan bantuan selama paling banyak 6 bulan. Perincian manfaat uang tunai yakni sebesar sebesar (45 persen x upah x 3 bulan) + ( 25 persen x upah x 3 bulan).

Sedangkan upah yang digunakan sebagai dasar adalah upah terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, jika mendapatkan upah tinggi, program ini memberi pembatasan upah sebesar Rp5 juta sebagai dasar perhitungan.

Untuk informasi lowongan kerja Peserta JKP juga akan diberikan layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen dan konseling karir. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Kemudian, untuk pelatihan kerja, program ini menyediakan pelatihan berbasis kompetensi kerja. Program pelatihan akan dilakukan bersama LPK baik milik pemerintah maupun swasta bersama Kementerian Tenaga Kerja.

Seluruh program harus diikuti oleh peserta JKP agar hak tunjangan penganggurannya dibayarkan. JKP saat ini menyasar pekerja formal alias penerima upah rutin seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik.

Lalu siapa saja yang berhak atas tunjangan pengangguran tersebut?

Peserta yang berhak menerima adalah:

- WNI

- belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta

- bekerja pada perusahaan Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP).

- Pekerja pada perusahaan Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)

- Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan. (*)

Pembangunan IKN Nusantara/Istimewa 

SANCAnews.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) angkat bicara terkait video yang viral di media sosial tentang masyarakat yang menghentikan proses pembangunan proyek IKN.

Dalam video yang diunggah akun @Zer0Failed, diceritakan pemilik lahan menghentikan paksa pekerja bangunan yang sedang memasang pipa air karena belum menerima uang ganti rugi pembebasan lahan.

"Welcome to IKN. Seorang warga di desa Sepaku, Penajam pasir utara paksa stop pekerja yang tanam pipa air ke IKN ditanah Miliknya yang beium dibayar haknya oleh Pemerintah," demikian tulis akun tersebut di media social.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, memastikan bahwa proses pembebasan lahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN sudah sepenuhnya dilakukan.

"Harusnya yang di KIPP yang dibangun sudah dibebaskan. Nanti saya cek dengan Dirjen pengadaan Tanah, Kanwil BPN Kaltim, Kantor Pertanahan dan juga tentunya dengan Kementerian PUPR terkait permasalahan tersebut," kata Suyus kepada Bisnis, dikutip Rabu (3/1/2024).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalimantan Timur, Asnaedi Sitakka, menjelaskan bahwa lokasi terjadinya penyetopan proses konstruksi itu terjadi di pembangunan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) yang areanya sudah dilakukan pemberian ganti rugi.

Asnaedi merinci, saat ini pihaknya telah melakukan pembebasan lahan pada 156 bidang tanah dari total 161 bidang tanah yang perlu dibebaskan.

"63 bidang tanah dibayarkan ke pihak yang berhak sementara 93 bidang [lainnya] melalui konsinyasi," jelasnya saat dihubungi Rabu (3/1/2024).

Lebih lanjut, Asnaedi menjelaskan, 93 bidang lahan yang pembebasannya dilakukan lewat proses konsinyasi dilakukan karena adanya perbedaan antara dokumen kepemilikan dengan data penugasan.

Adapun, keseluruhan bidang tanah tersebut merupakan kawasan transmigrasi, dengan data kepemilikan berikut petanya telah terbit sertifikat. Namun, sebagian besar hanya melampirkan alas Hak SKT (surat keterangan tanah).

"Juga ada perbedaan antara data sertifikat dengan yang menguasai, sehingga untuk lebih amannya kita konsinyasi [pada 93 bidang tanah dimaksud]," ujarnya.

Kendati demikian, Asnaedi menjelaskan bahwa memang terdapat beberapa area lahan yang hingga saat ini belum dilakukan pembebasan. Namun, dia tidak merinci di mana saja lokasi tanah tersebut.

"Ada 5 yang belum, [rinciannya] 2 bidang Tanah Kas Desa, 1 bidang diajukan konsinyasi dan 2 bidang menunggu surat persetujuan bayar LMAN," ungkapnya. (bisnis)

Aviliani dalam Diskusi Publik Evaluasi dan Perspektif Pemermpuan Indef terhadap Perekonomian Nasional secara daring pada Kamis, (28 November 2023) 

SANCAnews.id – Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran dinilai lebih baik dibandingkan dua putaran, karena dapat mempengaruhi investasi dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, dalam Diskusi Publik online “Evaluasi dan Perspektif Perempuan Indef terhadap Perekonomian Nasional” pada Kamis (28/12).

Menurut Avilliani, pada tahun politik di Indonesia ini, investor menunggu dan melihat. Dengan demikian, pemilihan presiden putaran kedua dinilai semakin memperlambat investasi masuk.

"Investor terutama sektor riil, mereka mau investasi sekarang (tapi) mereka belum tahu siapa presidennya. Policy-nya seperti apa, sehingga mungkin kalau satu putaran, setelah Februari mulai bagus lagi (investasi)," ujarnya.

Untuk itu, Avilliani memprediksi perekonomian tahun depan belum tentu lebih baik daripada 2023, karena adanya Pilpres.

"Ini juga yang membuat kenapa 2024 belum tentu lebih baik dari 2023. Itu karena, kita juga ada tahun pemilu," jelasnya.

Ekonom senior Indef pun mengingatkan agar para calon presiden (capres) tidak membuat kegaduhan dan menjalankan pemilu secara damai, agar investor tetap menempatkan investasinya di dalam negeri dan tidak kabur ke negara lain. (rmol)