Maret 2020

Rabu, Maret 18, 2020
49 pekerja asal China telah meresahkan masyarakat Sulawesi Utara karena mereka datang dari negara yang menjadi sumber muasal virus corona. (CNN Indonesia/Fandi)

Kendari, SancaNews.Com - Demonstrasi menolak kedatangan 49 tenaga kerja asing/ TKA China di Kantor Imigrasi Klas IA Kendari berujung ricuh, Rabu (18/3).

Massa berjumlah puluhan orang yang mengatasnamakan diri Pembela Kesatuan Tanah Air Bersatu (PEKAT-IB) Sulawesi Tenggara mendatangi kantor Imigrasi memprotes kehadiran 49 TKA asal China.

Kehadiran mereka dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Kendari. Setelah menyampaikan orasi di halaman kantor Imigrasi Kendari, massa berniat membakar ban di lokasi tersebut. Namun upaya ini dihalau oleh pengamanan kantor dan aparat kepolisian.

Bentrokan kemudian tak terhindarkan. Massa terlibat adu jotos dan saling dorong dengan aparat keamanan. Beruntung peristiwa ini tak ada yang cidera.

Ketua PEKAT-IB Sultra Amril Sabara mengatakan, pihaknya menuntut Imigrasi Klas IA Kendari untuk bertanggung jawab atas kehadiran 49 TKA China di Kendari.

"Meminta kepada Imigrasi Kendari untuk menolak masuknya TKA dari luar negeri karena telah mengkhawatirkan masyarakat Sultra," kata Amril.

Kekhawatiran masyarakat terhadap kedatangan 49 TKA China itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, di tengah wabah corona yang melanda Indonesia harusnya Imigrasi tidak memasukkan TKA tersebut.

Sebab, kata dia, China merupakan negara sumber virus mematikan tersebut. Bukan tidak mungkin, TKA yang datang bisa membawa bibit virus penyakit tersebut.

"Kami meminta agar Imigrasi Kendari untuk mengeluarkan TKA asal Tiongkok dari Sultra. Kami juga meminta agar Imigrasi menyampaikan sejujurnya soal kehadiran TKA ini jangan sampai menjadi polemik di masyarakat," ujarnya.

Ia menuturkan, pihaknya telah menerima penjelasan dari Imigrasi Kendari tentang rencana pemulangan para TKA ke negeri asalnya China.

Namun, bila janji itu tidak dipenuhi, pihaknya akan kembali mendatangi dan menutup Kantor Imigrasi Kendari karena dinilai bermain-main terhadap penanggulangan virus corona, "Kami akan segel kantornya kalau TKA China itu tidak dikembalikan ke negaranya," tegasnya.

Selain memprotes Imigrasi, mereka juga meminta agar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra untuk tidak menyebarkan informasi hoaks ke masyarakat terkait kedatangan 49 TKA.

Terhadap tuntutan massa ini, jurnalis mencoba menghubungi Kepala Imigrasi Klas IA Kendari Hajar Aswad namun ia belum bersedia memberikan keterangan lewat telepon selulernya, dilansir cnnindonesia.com.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sultra Sofyan, Senin (16/3) mengungkapkan, sebanyak 49 TKA berhasil mendarat di Bandara Haluoleo Kendari pada Minggu (15/3) sekira pukul 20.00 WITa.

Ia menyatakan 49 TKA itu merupakan pekerja baru di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Hal ini pun membantah klaim Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam bahwa TKA itu hanya mengurus perpanjangan visa di Jakarta.

Masuk Indonesia, kata Sofyan, mereka menggunakan visa kunjungan dan akan bekerja di pabrik smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.

Sofyan menyebut, rombongan TKA ini diketahui berangkat dari Thailand berdasarkan cap tanda masuk dari imigrasi di Thailand yang tertera pada paspor, "Mereka tiba di Thailand pada 29 Februari 2020," katanya.

Setelah masuk di Thailand, mereka menjalani karantina mulai 29 Februari sampai 15 Maret 2020 dan selanjutnya mendapatkan sertifikat atau surat sehat pemerintah Thailand. Surat sertifikat kesehatan tersebut, lanjut dia, sudah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di Bangkok.

Selanjutnya, rombongan diterbangkan ke Indonesia di 15 Maret 2020 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno-Hatta dan menerbitkan surat rekomendasi kartu kewaspadaan pada setiap orang.

"Petugas Imigrasi Soekarno Hatta telah memberi ijin masuk pada 15 Maret 2020 sesuai tertera pada pasport mereka. Setelah warga Tiongkok memperlihatkan surat rekomendasi dari KKP diperbolehkan masuk. Jadi kalau tidak ada surat rekomendasi tidak dizinkan masuk," katanya.

Sofyan berdalih, pihaknya tidak berhak melakukan karantina terhadap TKA yang masuk, "Yang berhak itu KKP. Mereka ini hanya mendapatkan rekomendasi dari KKP," jelasnya.

Kemudian, rombongan diterbangkan ke Kendari pada hari yang sama dan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada pukul 20.00 WITa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 696.

"Ke-49 warga Tiongkok ini memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku. Perlu diketahui bagi warga negara asing yang datang wajib menjalani pemeriksaan, melakukan karantina imigrasi dan bea cukai. Jika mereka dinyatakan layak, baru diperbolehkan masuk di Indonesia," katanya. (sanca)





Baca selengkapnya »

Rabu, Maret 18, 2020
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab

Jakarta, SancaNews.Com - Front Pembela Islam (FPI) mendorong pemerintah menelusuri kegiatan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi selama 14 hari sebelum dinyatakan positif terinfeksi virus Corona atau Covid-19). Penelusuran tersebut penting dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang pernah melakukan kontak dekat dengan Budi Karya.

Jika dalam kurun 14 hari sebelum dinyatakan positif corona Budi Karya mengikuti rapat kabinet, maka seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju, termasuk Presiden Joko Widodo yang hadir dalam rapat tersebut mesti dikarantina seperti ratusan WNI dari Wuhan, China di Pulau Natuna dan ratusan ABK di Pulau Sebaru Kecil.

"Maka standar pencegahan dengan cara karantina ini juga harus diterapkan terhadap peserta rapat kabinet termasuk dan tidak terkecuali terhadap presiden (Jokowi) sebagai pimpinan rapat terbatas," ujar FPI dalam maklumatnya terkait wabah Corona, dilansir vivanews.com, Rabu, 18 Maret 2020.

Maklumat ini ditandatangani oleh Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, dan Sekretaris Umum FPI Munarman, tertanggal 15 Maret 2020. Maklumat tersebut berisi 7 poin.

Dalam maklumat itu, FPI juga mengkritik kelambanan pemerintah pusat dalam menangani penyebaran virus corona yang disebut berawal dari Wuhan, China. Sikap pemerintah yang awalnya meremehkan, menjadikan bahan candaan, dan tak transparan menunjukkan inkompetensi pejabat pemerintah dalam melindungi rakyat.

FPI lantas mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kekacauan koordinasi, inkompetensi, dan ketidakseriusan serta dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih lanjut, FPI mengapresiasi langkah antisipasi dan upaya pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FPI pun meminta penanganan yang dilakukan DKI Jakarta menjadi model penanganan virus corona bagi seluruh wilayah di Indonesia.

"Kami meminta Polri menangkap dan menahan para buzzer bayaran yang telah melakukan take down terhadap situs informasi penanganan pandemi corona yang dikelola Pemprov DKI Jakarta," bunyi maklumat nomor lima.

Dalam maklumat nomor enam, FPI mengajak segenap pengurus FPI beserta sayap juangnya di seluruh Indonesia untuk secara aktif menyosialisasikan cara-cara pencegahan penyebaran virus melalui cara, jangan tinggalkan salat lima waktu dan upayakan selalu memiliki wudu, tunaikan zakat dan banyaklah bersedekah, biasakan puasa sunnah Senin-Kamis atau puasa sunnah Daud, serta puasa sunnah Ayyaamil Biidh, mohon perlindungan Allah SWT dengan rutinkan baca Alquran, zikir, wirid, hizib, rotib, istighfar dan selawat, serta burdah.


FPI juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk senantiasa membaca Qunut Nazilah di setiap sholat dan sedapat mungkin menghindari tempat tempat keramaian yang kemungkinan menjadi media penyebaran virus corona, tapi dianjurkan tetap memakmurkan masjid dengan salat lima waktunya sambil terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan Masjid. (sanca)





Baca selengkapnya »

Rabu, Maret 18, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Isu mengenai tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Kendari masih menghiasi perdebatan di ranah media sosial Twitter. Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan mengeluarkan pernyataan keras soal pengkhianat bangsa.

"Tak ada kata yg lebih cocok kecuali “pengkhianat bangsa” !" tulis Fadli lewat akun Twitternya, @fadlizon, dilansir vivanews.com, Rabu, 18 Maret 2020.

Twit Fadli tersebut merespons cuitan dari ekonom sekaligus politikus Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman menyatakan bahwa masih saja izinkan pekerja-pekerja Tiongkok untuk masuk Indonesia hanya karena kepentingan bisnis pejabat yang merangkap sebagai penguasa, "Sing eling eui, ingat kepentingan nasional !! Nora amat sih," tulis Rizal.

Video mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China menjadi viral di Twitter karena situasi di dalam negeri yang tengah dilanda wabah virus corona alias Covid-19. Virus tersebut diketahui awal mulanya muncul di China.

Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Merdysam minta maaf atas informasi keliru terkait masuknya 49 TKA asal China ke Kendari melalui Bandara Haluoleo pada Minggu, 15 Maret 2020 kemarin.

Merdysam menjelaskan informasi awal yang ia terima dari pihak otoritas Bandara Haluoleo dan Danlanud Haluoleo, ke-49 TKA tersebut berasal dari Jakarta. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pihak Imigrasi yang menyatakan 49 TKA tersebut datang dari Thailand menuju ke Jakarta.

Dia mengaku sudah melakukan rapat Forkopimda yang dipimpin Gubernur Sultra terkait permasalahan kedatangan TKA asal China tersebut. Adapun hasil putusannya adalah 49 TKA asal China tersebut telah dilakukan karantina oleh tim gugus tugas, sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona.

Terhadap oknum yang menyebarkan video kedatangan TKA asal China tersebut, Merdysam membantah bahwa pihaknya telah menangkap dan melakukan penahanan. (sanca)






Baca selengkapnya »

Rabu, Maret 18, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menyebut Presiden Joko Widodo menyepelekan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) hingga mengakibatkan 19 orang meninggal dunia.

Putu mengatakan kasus corona seperti bola salju, lama kelamaan akan membesar. Namun pemerintah tak pernah mendengar masukan dari DPR untuk cepat menangani hal tersebut.

"Pemerintah terlalu lambat sehingga sekarang sudah 19 orang yang meninggal karena positif corona. Tolong Pak Presiden jangan anggap sepele virus corona ini, segera ambil sikap " kata Putu, dikutip cnnindonesia.com, Rabu (18/3).

Menurut Putu, tak ada cara lain selain melakukan pembatasan wilayah (lockdown) guna mencegah penyebaran corona semakin parah. Dia minta Jokowi mengambil langkah itu tanpa memikirkan dampak ekonomi.

Anggota Komisi VI DPR RI itu bilang Jokowi bisa menggunakan kebijakan andalan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meredam dampak ekonomi saat lockdown.

"Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah door to door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pemberian beras gratis kepada masyarakat saat masa lockdown nanti," tuturnya.

Putu berpendapat Jokowi bisa menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk membelikan sembako dan obat-obatan untuk rakyat. Sebab anggaran sekitar Rp43 triliun itu tak terpakai usai perjalanan dinas disetop akibat corona.

"Pemerintah jangan gengsi menggunakan program pro rakyat yang pernah digunakan saat era Pak SBY dulu," lanjut dia.

Kasus penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia telah mencapai angka 227 orang pada Rabu (18/3). Sebanyak 19 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang sembuh.

Pemerintah sejauh ini belum terpikir untuk mengambil opsi lockdown sebagaimana yang telah ditempuh beberapa negara lain, termasuk di antaranya negara tetangga Malaysia.

Meski demikian, pemerintah mengklaim penanganan corona kini semakin membaik dengan melibatkan sejumlah rumah sakit swasta dan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait data sebaran suspect corona.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan metode baru pemeriksaan cepat atau rapid test Covid-19.

"Kami tadi juga rapat di pagi hari bersama Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran untuk mulai melakukan kajian untuk rapid test, seperti apa yang dilaksanakan di negara lain," ujarnya melalui konferensi pers daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (18/3).

"Ini menggunakan spesimen darah, bukan tenggorokan. Serum darah yang diambil," dia menambahkan.

Yuri mengatakan jumlah pasien positif terjangkit Covid-19 bakal terus meningkat hingga April 2020. Namun selepas itu, dia memprediksi jumlah kasus akan menurun dan lebih mudah dikendalikan untuk diatasi penanganannya. (sanca)



Baca selengkapnya »

Selasa, Maret 17, 2020


Kendari, SancaNews.Com – Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Merdisyam meminta maaf atas informasi keliru terhadap kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Bandar Udara Haluoleo Kendari pada Minggu, (15/3) lalu.

Sebelumnya, Kapolda Sultra menyebut, 49 TKA asal negeri tirai bambu itu merupakan pekerja lama di pabrik smelter di Morosi. Mereka ke Jakarta untuk mengurus visa baru yang telah habis masa berlakunya.

Namun belakangan, pernyataannya dianggap keliru oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Sofyan, yang menyatakan 49 warga Tiongkok itu adalah pekerja baru.

"Permohonan maaf kepada semua rekan-rekan sekalian dari saya sebagai Kapolda Sultra," ungkap Merdisyam kepada jurnalis di Kendari saat keterangan pers di Media Center Mapolda Sultra, Selasa (17/3).

Jenderal polisi bintang satu ini mengaku informasi yang disampaikan ke media sebelumnya berawal dari keterangan pengelola Bandara Haluoleo Kendari.

Informasi yang diterima dari pengelola bandara adalah sebanyak 49 TKA baru tiba dari Jakarta dan telah mengantongi visa resmi dan sertifikat kesehatan dari petugas berwenang. Namun, kata Merdisyam, informasi tersebut tanpa ada penjelasan detail tentang riwayat perjalanan para TKA itu sebelum berada di Jakarta.

Selain informasi dari pihak bandara, ia juga telah mengkroscek ke pihak perusahaan yang mempekerjakan TKA, yakni, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Perusahaan, menurut Merdy, menyebut bahwa TKA itu adalah pekerja lama yang tengah mengurus visa baru di Jakarta. Dari rantai informasi itu lah kemudian Merdisyam menyampaikan ke awak media.

Selain kronologi yang keliru, ia juga menyampaikan penanganan hukum terhadap penyebar video kedatangan 49 TKA yang viral di media social, "Kami peserta rapat juga kaget dengan video yang beredar. Informasi yang kami sampaikan juga mendadak," ujarnya di lansir cnnindonesia.com.

Merdisyam mendapatkan sorotan di media sosial karena mengeluarkan pernyataan keliru soal 49 TKA asal China di Sultra. Tagar #CopotKapoldaSultra menjadi topik terpopuler di Twitter.

Pernyataan Merdisyam yang keliru terungkap setelah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sultra Sofyan, Senin (16/3) menyebut bahwa 49 TKA itu merupakan pekerja baru di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Kata Sofyan, para TKA masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dan akan bekerja di pabrik smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.

Sofyan menyebut, rombongan TKA ini berangkat dari Thailand berdasarkan cap tanda masuk dari imigrasi di Thailand yang tertera pada paspor, "Mereka tiba di Thailand pada 29 Februari 2020," katanya.

Setelah masuk di Thailand, mereka menjalani karantina mulai 29 Februari sampai 15 Maret 2020 dan selanjutnya mendapatkan sertifikat atau surat sehat pemerintah Thailand.

Surat sertifikat kesehatan tersebut, lanjut dia, sudah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di Bangkok. Namun, rombongan diterbangkan ke Indonesia di 15 Maret 2020 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno-Hatta dan menerbitkan surat rekomendasi kartu kewaspadaan pada setiap orang.

"Petugas Imigrasi Soekarno Hatta telah memberi izin masuk pada 15 Maret 2020 sesuai tertera pada pasport mereka. Setelah warga Tiongkok memperlihatkan surat rekomendasi dari KKP diperbolehkan masuk. Jadi kalau tidak ada surat rekomendasi tidak dizinkan masuk," katanya.

Para pekerja itu tidak dikarantina selama di Jakarta maupun setiba di Sultra. Sofyan berdalih, pihaknya tidak berhak melakukan karantina terhadap TKA yang masuk, "Yang berhak itu KKP. Mereka ini hanya mendapatkan rekomendasi dari KKP," jelasnya.

Kemudian, rombongan diterbangkan ke Kendari pada hari yang sama dan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada pukul 20.00 WITa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 696.

"Ke-49 warga Tiongkok ini memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku. Perlu diketahui bagi warga negara asing yang datang wajib menjalani pemeriksaan, melakukan karantina imigrasi dan bea cukai. Jika mereka dinyatakan layak, baru diperbolehkan masuk di Indonesia," katanya. (sanca)



Baca selengkapnya »

Selasa, Maret 17, 2020

Kendari, SancaNews.Com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengaku berterima kasih kepada warga pembuat video Hardiono (39) yang merekam 49 warga negara asing (WNA) di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020).

Meski begitu, Ali Mazi mengingatkan jika ingin melakukan hal yang sama jangan seperti itu. Tapi, sampaikan secara langsung kepada dia dengan mendatangi kantor Gubernur Sultra.

“Saya terima kasih banyak atas informasi, tapi lain kali jangan begitu, masih ada cara-cara yang elegan, datang ke kantor gubernur atau rujab gubernur,” ujar Ali Mazi saat ditemui di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (16/3/2020).

Ali Mazi meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra Brigjen Pol Merdisyam agar melepas dan tidak memproses hukum Hardiono. Menurut Ali Mazi, tindakan yang diambil warga Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) itu justru memberikan informasi.

“Saya minta kepada kapolda, ini sama pemberian informasi. Tapi lain kali jangan seperti itu, langsung laporkan kepada gubernur. Pak gubernur di sana ada begini, begini, di sana kalian tahan dulu, sampaikan ke kepala bandara, ka bandara koordinasi dengan saya, langsung kita isolasi di sana,” tegasnya.

Gubernur Sultra yang kembali menjabat di periode ke duanya ini, mengaku juga takut dan khawatir dengan virus Corona atau Covid-19 itu. Kata dia, virus asal Wuhan itu cepat sekali mewabah dan tidak mengenal jabatan untuk menjangkiti seseorang.

“Bukan hanya kalian yang merinding, saya juga merinding, karena saya juga sayang anak-anak saya, masyarakat saya, karena virus ini tidak pilih kasih, tidak mengenal jabatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra AKBP La Ode Proyek mengatakan bahwa Hardiono telah dilepas dan diperkenankan pulang ke rumahnya setelah dilakukan pemeriksaan di Direktorat Resere dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Senin (16/3/2020).

“Hanya diminta konfirmasi tentang video yang beredar yang dibuatnya, didalami motifnya, ada unsur kesengajaan, setelah didalami, diputuskan untuk dipulangkan,” ungkap AKBP La Ode Proyek melalui sambungan telepon, Selasa (17/3/2020).

La Ode Proyek berkata, bahwa soal video itu masih akan dipelajari, sehingga Hardiono masih berstatus wajib lapor. Warga yang bekerja sebagai sopir mobil itu akan dipanggil sewaktu-waktu jika dibutuhkan ketergantungannya. (sanca)


Sumber : zonasultra.com



Baca selengkapnya »

Senin, Maret 16, 2020


Kendari, SancaNews.Com – Sebanyak 49 tenaga kerja asing (TKA) kembali masuk di Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu 15 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita. Puluhan TKA tersebut telah dipastikan berasal dari China.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sofyan membenarkan terkait kedatangan puluhan TKA asal China tersebut.

Ia menjelaskan, puluhan TKA itu merupakan warga Provinsi Henan, China, yang transit di Bangkok, Thailand, untuk mengurus visa kunjungan, lalu selanjutnya ke Indonesia.

Puluhan TKA itu, tiba di Thailand, pada 29 Februari 2020 dan sempat menjalani karantina selama 14 hari, hingga 15 Maret 2020. Kemudian mereka ke Jakarta, Indonesia.

“Benar, berdasarkan cap tanda masuk imigrasi Thailand yang tertera pada paspor mereka tiba di Thailand, pada 29 Februari 2020. Tapi mereka juga telah dibekali dengan hasil medical sertifikat atau surat kesehatan, dari pemerintah Thailand,” terang Sofyan saat ditemui awak media di rumah jabatan Gubernur Sultra, Senin (16/3/2020).

Dalam surat kesehatan itu, kata Sofyan, tertera bahwa puluhan TKA itu telah melewati proses karantina selama 14 hari. Surat kesehatan itu juga, telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Indonesia di Thailand, berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2020 pasal 3 ayat 2.

“Dan 15 Maret 2020, mendarat di Bandara Soekarno Hatta, dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno Hatta. Dan telah mengeluarkan kartu kewaspadaan kesehatan pada setiap orang tersebut,” bebernya, dilansir zonasultra.com.



Berdasarkan surat dari KKP itulah, pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, lalu membolehkan mereka dari Jakarta, menuju Bandara Haluoleo, lalu ke Konawe Selatan (Konsel). Para TKA itu, terbang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 696.

“Jadi mereka ini orang baru dari China, bukan memperpanjang visa. Tapi mereka TKA baru. Kalau soal dikarantina di Indonesia, itu bukan ranah kami itu ranah KKP. Kami hanya menerima rekomendasi dari KKP, kemudian kami cap dan bisa keluar,” ungkapnya.

Meski begitu, Sofyan mengakui, bahwa ke-49 TKA asal China tersebut belum dikarantina di Indonesia, dan hanya mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan dari KKP Bandara Soekarno Hatta. Padahal, berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, pasal 3 ayat 2, seluruh TKA yang masuk di Indonesia, wajib mengikuti proses karantina selama 14 hari.

Sebelumnya, warga Kota Kendari, digemparkan dengan video yang merekam kedatangan puluhan warga negara asing (WNA) China di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020) malam.

Video berdurasi 53 detik itu menunjukkan sebanyak 40 TKA lengkap dengan koper yang diderek keluar dari sebuah ruangan kedatangan bandara. Semua warga China itu menggunakan masker di wajahnya. (sanca)







Baca selengkapnya »

Minggu, Maret 15, 2020


Kendari, SancaNews.Com – Warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) digemparkan dengan video yang merekam kedatangan puluhan warga negara asing (WNA) China di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020) malam.

Video berdurasi 53 detik itu menunjukkan sebanyak 40 TKA lengkap dengan koper yang diderek dari sebuah ruangan kedatangan bandara. Semua warga Tiongkok itu menggunakan masker di wajahnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Pol Merdisyam membenarkan video tersebut. Ia mengatakan, TKA China itu datang dari Jakarta usai mengurus perpanjangan visa dan izin kerja dan akan bekerja kembali di perusahaan smelter di Morosi, Kabupaten Konawe.


“Mereka adalah TKA yang akan bekerja di salah satu perusahaan smelter yang ada di Sultra. Mereka baru datang dari Jakarta bukan dari China. Memang selama ini belum pernah pulang ke China. Meraka akan ke morosi untuk bekerja kembali,” ujar Brigjen Pol Merdisyam di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Minggu (15/3/2020).

Terkait dugaan terpapar virus Covid-19, 40 TKA tersebut telah dilengkapi dengan surat dari karantina kesehatan pelabuhan (KKP) dan perizinan dari Imigrasi sebelum tiba di Kendari.

Merdisyam mengatakan, terjadi keresahan di tengah masyarakat setelah video tersebut viral karena ada yang mengupload. Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebar informasi yang membuat keresahan karena bisa dijerat pidana undangan-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ini peringatan keras bagi masyarakat, jangan sengaja meng-upload berita yang meresahkan masyarakat, karena mereka saya sampaikan sekali lagi bukan dari China dan telah mengantongi surat dari karantina kesehatan pelabuhan (KKP),” tukasnya. (sanca)




Sumber : zonasultra.com

Baca selengkapnya »

Minggu, Maret 15, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Penyebaran virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah dinyatakan positif terjangkit Covid-19.

Kepastian itu disampaikan dalam jumpa pers yang digelar Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Sabtu malam (14/3). Kondisi kesehatan Budi Karya Sumadi dilpaorkan memburuk dalam 48 jam terakhir.

Sebelum itu, pada Rabu lalu (11/3), Budi Karya menghadiri dua Rapat Terbatas di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkumham Yasonna M Laoly.

Juga hadir Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Dirilis rmol.id, menurut Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Presiden Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya semestinya diisolasi di Kepulauan Sebaru, Kepulauan Seribu, sampai menjadi jelas status kesehatan mereka vis a vis Covid-19.

“Hal ini sesuai dengan standar yang sama diberlakukan kepada WNI eks Wuhan, eks kapal pesiar Dream World, eks kapal pesiar Diamond,” ujar Syahganda.

Menurutnya, isolasi terhadap Jokowi dan para menteri juga memenuhi aspek keadilan dan perlakuan yang sama, “Rakyat Indonesia tidak boleh melihat perlakuan istimewa pada elit-elit negara, apalagi untuk hal yang membahayakan dan bisa merugikan seluruh bangsa,” demikian Syahganda. (sanca)

Baca selengkapnya »

Minggu, Maret 15, 2020


Bogor, SancaNews.Com - Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh menteri pada Kabinet Indonesia Maju sejak pagi hingga saat ini tengah menjalani pemeriksaan penyakit saluran pernapasan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Pemeriksaan ini dilakukan menyusul Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dinyatakan positif terjangkit virus corona COVID-19, "Pagi ini telah dilakukan pengetesan untuk para menteri, hasilnya ditanyakan ke menteri kesehatan," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/3/2020) dilansir Antara.

Budi Karya sendiri saat ini masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto dan kondisinya berangsur-angsur pulih. Sebelum ditetapkan positif corona COVID-19, Budi Karya sempat menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet Indonesia Maju pada Rabu 11 Maret 2020 di Kantor Kepresidenan. Ia mengikuti dua Ratas, yakni Otonomi Khusus Papua dan Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Sumatera Utara.

Jokowi pun menyatakan dirinya akan diperiksa pada sore hari ini, sama seperti para menterinya, "Semua [menteri diperiksa], [saya] sore ini," kata Jokowi. Hingga hari ini Minggu (15/3/2020) sudah ada 117 orang dinyatakan positif corona COVID-19 di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona COVID-19 Achmad Yurianto mengumumkan jumlah pasien positif corona COVID-19 bertambah 21 kasus sehingga totalnya saat ini ada 117 kasus.

"Per hari ini dari lab yang saya terima pagi ya, hari ini kami dapatkan 21 kasus baru dimana 19 di antaranya di Jakarta, 2 di Jawa Tengah," kata Yurianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (15/3/2020) dilansi tirto.id. (sanca).




Baca selengkapnya »

Minggu, Maret 15, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dilaporkan positif corona, Covid-19 setelah dikabarkan sakit dalam beberapa hari ini. Hal itu diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Masalahnya, pada Rabu malam (11/3/2020) lalu, Menteri Budi mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri lainnya. Otomatis semua yang mengikuti rapat ada kemungkinan akan menjalani tes corona.

Dalam keterangannya kepada wartawan, sebagaimana lansir Tempo.co, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan telah diminta menjalani tes kesehatan, “Tempatnya tidak bisa saya sebutkan,” kata Erick, Sabtu malam.

Ia menyatakan terakhir bertemu Budi Karya pada rapat terbatas “Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertahanan Sumatera Utara” di Kantor Presiden, Rabu 11 Maret 2020. Rapat ini dipimpin presiden Joko Widodo dan diikuti sejumlah menteri. Hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono, “Saya duduk di seberang Pak Budi Karya,” kata Erick.

Erick menyatakan semua peserta rapat hari itu diminta mengikuti tes kesehatan, Minggu 15 Maret 2020. Ditanya apakah Presiden Jokowi juga diharuskan menjalani tes, ia menjawab, “Mestinya, tapi itu bukan kewenangan saya.” terangnya.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi apakah Jokowi juga akan menjalani tes corona atau tidak.(sanca).



Baca selengkapnya »

Sabtu, Maret 14, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terjangkit virus corona alias COVID-19 dan kini sedang dirawat di RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Menhub Budi Karya dikabarkan dalam kondisi sakit dan tengah dalam perawatan di rumah sakit.
  
Hal tersebut seperti disampaikan Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigjed TNI dr. A. Budi Sulistya Sp.THT-KL yang didampingi Mensetneg, Pratikno di Istana Negara, Sabtu (14/3/2020).

Diketahui bahwa mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut sempat berkelakar mengenai virus corona ketika menyampaikan pidato ilmiah di acara peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-74 di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta sekitar pertengahan Februari 2020 lalu.

Dalam kesempatan itu, ia sempat berkelakar bahwa tidak ditemukannya kasus orang terjangkit virus Corona di Indonesia hingga saat ini karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh lantaran setiap hari gemar makan nasi kucing.

"Tapi [ini] guyonan sama Pak Presiden ya, insya Allah ya, [virus] Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal," kata Budi Karya saat itu, dilansir Antara.

Budi Karya sendiri saat ini merupakan pasien kasus 76. Ia kini dalam perawatan intensif di RS Gatot Subroto. "Ia pasien kasus 76," terang Budi.

Dari data per Sabtu ini, total pasien positif corona mencapai 96 orang. Virus tersebut juga telah menelan nyawa 5 orang pasien. Sedangkan pasien yang sembuh dari virus tersebut mencapai 8 orang. (sanca)

Baca selengkapnya »

Sabtu, Maret 14, 2020


Yokyakarta, SancaNews.Com - Salah satu pelaku kasus 'kutu kupret', Ir Faaz Ismail dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sekarang giliran terdakwa untuk Ir. Michael Santosa Sungiardi memulai persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta atas tindakannya yang menghina korban, Ir Soegiharto Santoso alias Hoky, Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO).

Hoky yang juga seorang wartawan senior dan Wakil Pemimpin Redaksi Breaking News sebelumnya menyeret tiga pelaku ke Kepolisian Daerah Yogyakarta atas tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tiga pelaku masing-masing Ir Faaz Ismail, Ir Michael Santosa Sungiardi, dan Rudy Dermawan Muliadi dipolisikan karena mereka membuat komentar di halaman Facebook Grup APKOMINDO dengan menyebutkan kata-kata ‘kutu kupret’ yang ditujukan pada kepribadian korban Soegiharto Santoso.

Setelah Faaz didakwa bersalah, kini giliran Michael diseret ke meja hijau, di mana kasus yang disidangkan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kasus yang menyeret Faaz sebelumnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara: 49 / Pid.Sus / 2020 / PN Yyk, terdakwa Michael, melalui pengacaranya, menyampaikan nota ekseps dan menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili kasus pidana tersebut

Pembelaan ini hampir sama dengan terdakwa sebelumnya Ir Faaz, tetapi majelis hakim menolak pendapat tersebut dan persidangan berlanjut, bahkan terdakwa Faaz dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Lilik Suryani ini memberi kesempatan selama satu minggu kepada Jaksa Penuntut Umum Noenoehitoe untuk menanggapi eksepsi dari terdakwa.

Terdakwa Ir. Michael S. Sunggiardi juga dikenal publik sebagai pelaku bisnis di bidang komputer, dan juga sebagai dosen di sejumlah universitas swasta di Jakarta yang sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar di bidang IT.

Sementara itu, untuk tersangka Rudy Dermawan Muliadi berkasnya sedang dalam proses penyelesaian P21 untuk dikirim ke pengadilan. (*)




Baca selengkapnya »

Sabtu, Maret 14, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Jenazah Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin tiba di rumah duka di Jalan Tebet Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu sore, 14 Maret 2020. Diangkut ambulans dari Rumah Sakit Persahabatan, jenazah Badar dibawa menggunakan peti mati berwarna putih yang dibungkus dengan plastik transparan.

Di RS Persahabatan, Badar sempat masuk ruang isolasi sejak Kamis, 12 Maret 2020. Sebelum dirujuk ke rumah sakit itu, ia telah dirawat di RS Medistra dengan keluhan demam selama hampir sepekan. Belakangan, menurut Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Badar mengalami sesak nafas. "Pada Kamis lalu dipindahkan ke RS Persahabatan, kebetulan beliau mengalami sesak nafas," kata dia di rumah duka, Sabtu, 14 Maret 2020.

Kendati diisolasi, Dian mengatakan dua kali dites, koleganya di PPATK ini dinyatakan negatif virus Corona. Dian mengatakan Badar meninggal akibat komplikasi penyakit jantung, ginjal, dan diabetes. "Beliau mengalami sesak nafas disertai komplikasi penyakit. Jadi itu saja," kata dia.

Terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk penanggulangan Virus Corona atau COVID-19, Achmad Yurianto juga menampik bahwa ada pejabat negara yang menjadi pasien positif virus corona dan kemudian meninggal. "Saya pastikan negatif. Sudah diperiksa jam 2 tadi selesai hasilnya," kata Yurianto di Graha BNPB, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Maret 2020.

Dua jam setelah hasil negatif itu keluar, keluarga Badar datang menjemput ke RS Persahabatan sekitar pukul 16.00 WIB. Di sana, wartawan dilarang pihak rumah sakit untuk mendekat ke sekitar gedung isolasi tempat penjemputan jenazah.

Sejam kemudian mobil ambulance tiba di rumah duka sekitar pukul 17.10 WIB. Ketika mobil tiba, sanak keluarga langsung mengerubuti mobil untuk mengangkat peti jenazah. Di dalam mobil itu peti jenazah Badar nampak telah dibungkus plastic, dirilis tempo.co.

Sementara, seorang petugas ambulans juga tampak menggunakan masker N95 serta sarung tangan karet yang panjangnya sampai siku. Direktur Utama RS Persahabatan Rita Rogaya dan Juru Bicara Tim Penanganan Covid-19 RS Persahabatan urung menjawab pesan Tempo soal alasan peti itu dibungkus plastik.

Sesampainya di rumah duka, peti jenazah langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Setengah jam kemudian peti jenazah tersebut dibawa ke masjid dekat rumah untuk disalatkan. Jenazah mantan pejabat Kementerian Keuangan ini rencananya akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir pada sore ini. (sanca)

Baca selengkapnya »

Sabtu, Maret 14, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengaku telah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi guna mendiskusikan kemungkinan untuk menerapkan kebijakan lockdown terkait virus corona Covid-19.

"Tiga hari yang lalu, langsung ketemu Presiden," kata Rosan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dirilis tempo.co, Sabtu 14 Maret 2020.

Adapun lockdown merupakan  kebijakan membatasi akses suatu wilayah yang terinfeksi virus corona dengan mengunci akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebarannya tidak semakin meluas.

Dia mengusulkan untuk menerapkan kebijakan tersebut karena adanya banyak pertimbangan. Namun ia tak merinci alasannya tersebut.

"Kalau perlu dilakukan (lock down) seperti sekolah, universitas untuk diliburkan terlebih dahulu, kalau memang diperlukan dalam rangka penyebaran ya menurut saya kita lakukan gitu ya," ucapnya.

Rosan juga mengungkapkan usulannya tersebut masih pada tahap diskusi. Dia menyatakan perlu dilakukan, karena menurutnya kepentingan aspek keselamatan masyarakat Indonesia harus diutamakan.

Kemudian untuk dampak kebijakan lockdown jika diberlakukan untuk dunia usaha, Rosan masih mengkaji. "Kita assessment dampak dunia usaha," ujarnya.

Adapun korban virus corona di Indonesia sampai Jumat 13 Maret 2020 sudah mencapai 69 kasus dari sebelumnya masih berada pada 34 orang pada tiga kemarin. Untuk 5 orang di antara total kasus tersebut telah dinyatakan sembuh, dan 4 lainnya meninggal.

Kemarin, Presiden Jokowi menegaskan belum akan ada lockdown atau penutupan akses total di Indonesia demi mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau COVID-19. (sanca)



Baca selengkapnya »

Sabtu, Maret 14, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Pemerintah tak menyangkal ada petugas medis yang ikut terinfeksi virus corona dan meninggal dunia.

"Ada," kata juru bicara pemerintah khusus penanganan virus corona, Achmad Yurianto, menjawab pertanyaan wartawan soal petugas medis terinfeksi corona.

Yurianto tidak merinci berapa jumlah tenaga medis yang terinfeksi virus corona. Dia bilang pemerintah tidak menghitung jumlah petugas medis terinfeksi.

Meski demikian Yuri memastikan ada tenaga medis meninggal dunia dalam kasus corona. "Ada," katanya.

Yuri menyebut petugas medis itu meninggal kemarin. Namun Yuri tidak mengungkap indeks nomor petugas medis yang meninggal dunia itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengungkapkan ada petugas medis yang tertular virus corona.

Hal itu disampaikan Anies siang tadi, saat mengumumkan kebijakan penutupan sekolah di Jakarta selama dua pekan.

"Dokter dan perawat sudah bekerja nonstop. Sebagian dari mereka sudah tertular. Semoga mereka tetap sehat dan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya," kata Anies.


Meski demikian, Anies tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jumlah dan kondisi petugas medis yang disebutnya sudah terpapar virus corona itu.

"Saya meminta masyarakat untuk tetap tenang, bersabar, dan menjaga situasi tetap kondusif selama petugas medis melakukan tugasnya," lanjutnya.

Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia per hari ini bertambah menjadi 96 kasus, 8 di antaranya dinyatakan sembuh dan 5 orang meninggal dunia.

Dari lima korban meninggal dunia, satu pasien berada di Bali, satu di Solo, dan dua di Jakarta. Sementara satu pasien meninggal dunia lainnya tidak diumumkan berada di wilayah mana. (sanca)



Sumber : cnnindonesia.com

Baca selengkapnya »

Sabtu, Maret 14, 2020

Ilustrasi pasien corona meninggal dunia.

Jakarta, SancaNews.Com - Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia per Sabtu (14/3) bertambah menjadi 96 kasus, 8 di antaranya dinyatakan sembuh dan 5 orang meninggal dunia.

"Jadi ada 27 kasus baru, itu semua kita dapat dari hasil tracing masif," kata juru bicara pemerintah khusus penanganan virus corona, Achmad Yurianto.

Dirilis cnnindonesia.com, sehari sebelumnya, jumlah pasien positif corona di Indonesia tercatat 69 kasus.

Yuri menyampaikan penyebaran virus corona saat ini semakin meluas. Daerah yang terkena wabah corona antara lain Jakarta, Bandung, Tangerang, Solo, Bali, Manado, Yogyakarta hingga Pontianak.

Pemerintah juga telah melakukan perubahan metode pelacakan, dengan tidak lagi berbasis kasus. Yuri mengatakan saat ini pemerintah mengutamakan komunitas, agar orang-orang sehat tidak jatuh sakit.

"Untuk itulah gugus tugas ini perlu dibentuk agar ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak ada overlapping," ujar Yurianto. (sanca)




Baca selengkapnya »

Sabtu, Maret 14, 2020


Jakarta, SancaNews.Com  - Mobil dinas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merapat ke RSUP Persahabatan di Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim). Namun mobil bernomor RI-21 itu tidak lama berada di lokasi.

Dirilis detikcom, Sabtu (14/3/2020), mobil tersebut tiba di lobi Griya Puspa RSUP Persahabatan pada pukul 12.26 WIB. Mobil tersebut sempat berhenti di depan pintu lobi.

Tampak ada dua orang yang turun dari mobil. Tak lama kemudian, mobil tersebut meninggalkan lobi dan keluar dari RSUP Persahabatan, "Aku cek ke protokol," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Kemendagri maupun RSUP Persahabatan terkait kedatangan Tito. Diketahui, RSUP Persahabatan ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit untuk menangani pasien terkait Corona (COVID-19) di Jakarta. (sanca).

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.