SANCAnews.id

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist 

JAKARTA — Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi makin terang benderang, Kepolisian diminta tak membela Jokowi agar pemerintah tak dianggap menindas rakyat yang tengah menyuarakan kebenaran.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, wajah NKRI makin dibutuhkan pasca mantan presiden tersebut merupakan lulusan Universitas Pramuka seperti yang diutarakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi.

"Diamnya Polisi atas temuan Beathor ini, jangan sampai terkesan Polisi tetap membela Jokowi, meski kasus ijazah palsu ini semakin terang benderang," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 7 Juli 2025.

Muslim berharap, Polri juga tidak diam terhadap beberapa kasus lainnya, seperti kasus aku Fufufafa.

"Roy Suryo sudah secara terang benderang dan gamblang akun itu 99,9 persen milik Gibran, sudah dibenarkan oleh Kaesang, adiknya 'itu milik kakak', dan BSSN sudah mengakuinya. Tetapi aparat hukum tidak segera memproses pemilik akunnya. Maka ini alamat kacau dan rusaknya hukum di negeri ini," tutur Muslim.

Muslim mengaku heran, Polri malah sibuk mengusut dan memeriksa para pakar, aktivis, dan pelapor yang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi.

"Seperti pemanggilan berkali-kali terhadap sejumlah aktivis seperti ES, K dan R di Polda Metro Jaya," terang Muslim.

Muslim juga menyoroti soal dipecatnya Beathor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

"Penegakkan hukum di era Prabowo dan Jokowi sama saja. Malah bisa jadi tambah parah. Karena terkesan kuat Prabowo bela Jokowi dalam kasus ijazah palsu dan lainnya. Juga bela Gibran dalam kasus Fufufafa dan kasus-kasusnya yang sudah ada di meja KPK," jelas Muslim.

Muslim menganggap bahwa, pemecatan Beathor dari jabatan di BP Taskin dalam kasus ijazah palsu Jokowi produk Pasar Pramuka mengonfirmasi bahwa rakyat yang mau bicara benar semakin tersakiti dan terzalimi.

"Dan hal itu akan menyimpan bara api penegakkan hukum dan keadilan semakin terkoyak di republik ini," pungkas Muslim. (**)

Pakar Telematika, Roy Suryo. (ist) 

JAKARTA — Polda Metro Jaya terus memproses laporan terkait dugaan kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terbaru, penyidik ​​Polda Metro Jaya memeriksa Pakar Telemarika, Roy Suryo.

Dalam pemeriksaan tersebut, Roy Suryo mengaku dicecar dengan 85 pertanyaan oleh penyidik.

“Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan cepat,” katanya, Senin (7/7).

Saat dikonfirmasi mengenai apa saja pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya, Roy hanya menjawab seputar identitas saja.

"Cuma seputar identitas saja yang saya jawab, yang lain karena enggak ada hubungannya enggak saya jawab. Makanya prosesnya singkat karena mereka enggak punya legal standing tempus dan 'locus'-nya," katanya.

Kemudian Roy menyebutkan dirinya bingung karena dipermasalahkan terkait beberapa pihak soal tuduhan ijazah palsu Jokowi, karena para pelapor lainnya tidak memiliki legal standing untuk melaporkannya.

"Jadi, mereka, lima pihak itu tidak ada legal standing-nya, apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Itu, kan, aneh, pengacara, kok, malah lapor," katanya.

Kemudian saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran dirinya di pemeriksaan sebelumnya, Roy Suryo memang sepakat tidak hadir.

"Karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir, karena undangan itu tidak jelas, tidak ada nama terlapornya, tidak ada locus dan tidak ada tempus-nya. Jadi, tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya," katanya.

Kepolisian telah memeriksa sebanyak 49 saksi dalam proses penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu milik Jokowi. "Sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan," kata Ade Ary pada Kamis (3/7).

Ade Ary menyebutkan, 49 saksi itu adalah saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa tersebut termasuk dari terlapor. (fajar)

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi bersama keluarganya menikmati liburan/Ist 

JAKARTA — Peneliti media dan politik Buni Yani menanggapi momen liburan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi bersama keluarga di Bali.

"Jokowi sehat. Artinya dia wajib datang ke gelar perkara khusus dan pengadilan kelak," tulis Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Senin 7 Juli 2025.

Diberitakan sebelumnya, agenda gelar perkara khusus soal kasus ijazah Jokowi digelar pada Rabu 9 Juli 2025. Sedianya gela perkar dilakukan pada Kamis 3 Juli 2025.

Diketahui, Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan ke kepolisian saat Jokowi dan tim kuasa hukum membuat laporan, antara lain flashdisk berisi 24 tautan video Youtube dan konten media sosial X hingga fotokopi ijazah.

Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam proses penyelidikan laporan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Roy Suryo, Tifauzia alias dokter Tifa, Michael Sinaga Rismon Hasiholan Sianipar, hingga Kader PSI Dian Sandi.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram resminya, @jokowi, tampak Jokowi tengah menikmati waktu dengan ngempu atau momong cucu-cucunya di sebuah pantai.

Dengan mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam yang menjadi ciri khasnya, Jokowi terlihat menemani ketiga cucunya bermain di tepi pantai.

“Senang dapat bermain bersama cucu-cucu di pantai saat liburan sekolah. Momen seperti ini sederhana, tapi menyegarkan pikiran dan menenangkan hati,” tulis Jokowi dalam unggahannya. (rmol)

Pegiat Media Sosial, John Sitorus 

JAKARTA — Belum selesai dengan isu pemakzulan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus lantang setelah melihat Gibran meninjau lokasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Jhon menyinggung sikap Gibran yang dinilainya tidak menunjukkan gagasan dan empati yang kuat saat kunjungan tersebut.

“Kita memiliki Wakil Presiden yang konsisten,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (7/7/2025).

Ia melanjutkan sindirannya dengan kata-kata yang lebih pedas. Mengatakan bahwa putra sulung mantan Presiden Jokowi itu memiliki keterbatasan gagasan.

“Konsisten dengan keterbatasan pikiran, diksi, dan gagasan hingga tak mampu berkata-kata. Konsisten dengan datang, diam, clingak-clinguk lalu pulang,” sebutnya.

Jhon juga mempertanyakan efektivitas kunjungan tersebut yang menurutnya hanya bersifat seremonial tanpa membawa solusi atau tindakan konkret.

“Segitu aja, Mas? Jauh-jauh dari Solo cuma gitu?," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Minggu (6/7/2025).

Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung penanganan kecelakaan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran tampak mengenakan kemeja putih berlengan panjang.

Ia datang bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, serta beberapa pejabat lintas instansi lainnya.

Selama berada di lokasi, Wapres Gibran terlihat menyimak paparan melalui layar yang menampilkan perkembangan operasi pencarian para korban.

Tak lama kemudian, ia mendatangi posko yang menjadi tempat keluarga korban menunggu di area pelabuhan.

Setelah itu, Gibran melanjutkan kunjungannya ke posko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di lokasi yang sama.

Namun demikian, selama rangkaian kunjungannya itu, Wapres Gibran memilih tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media yang telah menanti di sekitar area pelabuhan.

Sementara itu, informasi terkait perkembangan pencarian korban disampaikan oleh Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI (Purn) Ribut Eko Suyatno.

“Kita sudah dapat arahan dan evaluasi dari datum kemarin dengan menunggu hasil data dari kapal KRI Fanildo (kapal pemburu ranjau) dan tim ekspert dari hidrografi untuk menjadi lebih jelas lagi,” ujar Ribut di hadapan wartawan.

Ia menambahkan, kapal KRI Fanildo dijadwalkan akan bergerak menuju lokasi kejadian untuk membantu upaya pencarian, sembari menunggu hasil pemrosesan data.

“Kemudian paralel juga para penyelam menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka,” tandasnya. (fajar)

Menko Pemberdayaan Masyarakat Mubaimin Iskandar/RMOL 

JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, terkejut saat mengetahui maraknya jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di sekitar Ibu Kota Indonesia (IKN), Provinsi Kalimantan Timur.

“Waduh ini gawat, gawat, gawat,” kata Cak Imin usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 7 Juli 2025.

Menurutnya, informasi tersebut harus dicek langsung kebenarannya sebab sangat mengkhawatirkan.

“Ini harus dicek, ini harus dicek,” tutup Cak Imin.

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.

Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 perempuan diduga  pelaku praktik prostitusi.

Berdasarkan keterangan Satpol PP, para PSK menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp 300 ribu per malam. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. (rmol)