Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist
JAKARTA — Kasus dugaan ijazah palsu mantan
Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi makin terang benderang, Kepolisian
diminta tak membela Jokowi agar pemerintah tak dianggap menindas rakyat yang
tengah menyuarakan kebenaran.
Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, wajah NKRI
makin dibutuhkan pasca mantan presiden tersebut merupakan lulusan Universitas
Pramuka seperti yang diutarakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP), Beathor Suryadi.
"Diamnya Polisi atas temuan Beathor ini, jangan sampai
terkesan Polisi tetap membela Jokowi, meski kasus ijazah palsu ini semakin
terang benderang," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 7
Juli 2025.
Muslim berharap, Polri juga tidak diam terhadap beberapa
kasus lainnya, seperti kasus aku Fufufafa.
"Roy Suryo sudah secara terang benderang dan gamblang
akun itu 99,9 persen milik Gibran, sudah dibenarkan oleh Kaesang, adiknya 'itu
milik kakak', dan BSSN sudah mengakuinya. Tetapi aparat hukum tidak segera
memproses pemilik akunnya. Maka ini alamat kacau dan rusaknya hukum di negeri
ini," tutur Muslim.
Muslim mengaku heran, Polri malah sibuk mengusut dan
memeriksa para pakar, aktivis, dan pelapor yang membongkar kasus ijazah palsu
Jokowi.
"Seperti pemanggilan berkali-kali terhadap sejumlah
aktivis seperti ES, K dan R di Polda Metro Jaya," terang Muslim.
Muslim juga menyoroti soal dipecatnya Beathor Suryadi dari
jabatan tenaga ahli pimpinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP
Taskin).
"Penegakkan hukum di era Prabowo dan Jokowi sama saja.
Malah bisa jadi tambah parah. Karena terkesan kuat Prabowo bela Jokowi dalam
kasus ijazah palsu dan lainnya. Juga bela Gibran dalam kasus Fufufafa dan
kasus-kasusnya yang sudah ada di meja KPK," jelas Muslim.
Muslim menganggap bahwa, pemecatan Beathor dari jabatan di BP
Taskin dalam kasus ijazah palsu Jokowi produk Pasar Pramuka mengonfirmasi bahwa
rakyat yang mau bicara benar semakin tersakiti dan terzalimi.
"Dan hal itu akan menyimpan bara api penegakkan hukum dan keadilan semakin terkoyak di republik ini," pungkas Muslim. (**)