SANCAnews.id

Aksi demonstrasi untuk menyeret Jokowi ke pengadilan 

JAKARTA — Tuntutan agar Jokowi dan keluarganya diadili tampaknya perlu mendapat perhatian serius dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pasalnya, tuntutan tersebut disampaikan oleh banyak elemen masyarakat di sejumlah kantor polisi di daerah.

Aksi unjuk rasa untuk mengadili Jokowi dan keluarganya dilakukan serentak hari ini, dikutp dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 7 Februari 2025.

Massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Gugat (ARM) menggelar unjuk rasa di Polda Metro Jaya. Melibatkan sekitar 500 orang, ARM menuntut Polda Metro mengusut sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi selama pemerintahan Jokowi, termasuk kasus dugaan korupsi keluarga Jokowi.

Tak hanya di Ibu Kota, aksi unjuk rasa juga serentak dilakukan sejumlah elemen masyarakat di Mapolda. Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo oleh ratusan orang yang menamakan diri Masyarakat Tertindas Barat (Martin). 

Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya yang bertuliskan, "Tangkap Jokowi" dan "Bawa Jokowi ke Pengadilan".

Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan massa mayoritas emak-emak di tengah jalan hingga menutup separuh Jalan Soekarno-Hatta, tepat depan Mapolda Jabar.

Beralih ke Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.

"Teman-teman, saudara-saudara. Masyarakat ini kelaparan, tetapi mereka yang berkuasa malah merongrong dan merusak tatanan," teriak Koordinator aksi, Yusak dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim.

Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan "Adili Jokowi".

Bahkan demo "Adili Jokowi" merembet tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan meluas hingga ke Pulau Sumatera.

Jelang sore, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara berkumpul menggelar demo di Polda Sumut.

Sama seperti di daerah lain, mereka juga menuntut kepolisian segera menangkap dan mengadili Jokowi atas berbagai dugaan korupsi mantan kepala negara dua periode itu.

"Tangkap dan adili Joko Widodo," teriak massa sembari membentangkan spanduk bernada serupa. (*)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

TEMUAN Ocemoglu dan Sanderson pemegang Hadiah Nobel Bidang Ekonomi tahun 2023 dalam bukunya Why Nations Fail, membuktikan Indonesia adalah salah satu negara yang kaya sumber daya alam, tetapi gagal memajukan dan mensejahterakan bangsanya. Indonesia negara gagal karena tidak terapkan human made institusions yang benar dan konstitusi yang digunakan.

Kalau Indonesia sudah tidak memiliki human made institusions yang benar, karena Pancasila dan UUD 45 sudah di bantai dan habisi. Layak negara ini sudah seperti karya Plautus berjudul Asinaria (195 SM lupus est homo homini), negara sudah di huni   manusia serigalanya, (manusia yang akan  menikam dan  memangsa sesama manusia lainnya).

Pantas Cliffort Geertz adalah ahli antropologi asal Amerika (AS), mengatakan bahwa Indonesia negara panggung  *alias theater state*. Negara simbolisme, persepsi, narasi dan drama lebih penting ketimbang realitas.

Lebih keras etnolog  Belanda Profesor Veth jelas lebih paham menyatakan "Negeri ini seperti rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan".

Ilmuwan di atas jelas analisis pikiran berdasarkan realitas yang terbaca bahwa Indonesia memang layak sebagai negara jajahan negara lain.

Ketika kita memahami bahwa Indonesia negara yang mayoritas Umat Islam layak kita dekatkan dengan ajaran sufi tentang  "Kasyf al-Mahjub,"  Karya Abul Hasan Ali al-Hujwiri,  abad ke-11 di Persia (sekarang Iran). Terlalu banyak rahasia langit luput dari perhatiannya, ketika pikiran dan hatinya sudah jumud, hanya bisa memahami yang tampak, larut di alam hedonis.

Maklumat Yogyakarta sudah berkali kali mengingatkan bahwa karya para sufi ( pendiri bangsa ) bahwa "Nilai-nilai sakral Pancasila dan UUD 45 telah dilibas dengan bersemangat individualistik, kapitalistik dan transaksional yang anti keadilan di semua instansi pemerintah, bisnis dan lembaga sosial".

Reaksi jihad melawan kedzaliman melemah bahkan sebagian ikut larut  di alam kapitalisme, melupakan bahwa negara ini pada alinea ketiga berbunyi, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Saat ini kembali ke alam penjajahan, gema Takbir hakikat dari kekuatan dahsyat Kasyf al-Mahjub, yang terus-menerus menggema dan dikumandangkan para pejuang kemerdekaan. Di alam hedonis terasa hanya dimaknai lahiriah

Ketika dikejutkan dengan terjadinya pergeseran madzhab kapitalisme dari USA ke RRC yang melahirkan paradigma baru State Corporate Crime (SCC ) di Indonesia  telah menjelma menjadi kekuatan yang akan membentuk negara didalam negara.

Rakyat (sebagian besar umat Islam) digusur, dipaksa, diintimidasi oleh kekuatan Iblis Naga Kuning, terdengar tangis pilu di mana mana, hanya menyisakan pemimpin negara seperti manusia kambing mengembik tidak memiliki daya selain menyerah bahkan tampak alat keamanan ikut komprador oligarki, ketika negara sudah di tepi jurang kehancurannya.

Kekuatan jahat kapitalisme baru berlenggang kangkung lebih berkuasa dari para penguasa negara. Indonesia memang sudah terjebak dalam drainase kapitalis. Agak sulit menebak siapa pemenang pertempuran. Tapi yang kalah sudah pasti rakyat Indonesia. (***)

Prabowo Subianto/Ist  

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diminta segera mengevaluasi para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam, berpendapat, menteri yang dinilai merusak citra Presiden Prabowo sebaiknya dicopot.

“Tentu harus ada reward dan punishment, mestinya hukuman apa yang harus diberikan kepada Menteri yang kontroversi, maka menurut saya sangat layak jika Bahlil dicopot dari jabatan Menteri ESDM,” tegas Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat 7 Februari 2025.

Anam meyakini Presiden Prabowo akan objektif dalam mengevaluasi para menteri yang berkinerja buruk.

Ia mencontohkan kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadia terkait pelarangan penjualan gas LPG 3 kg diecer. 

“Saya kira Presiden Prabowo objektif dalam hal ini, ia bisa jadi sedang ancang-ancang untuk mencopot Bahlil. Meskipun Bahlil Ketua Umum partai, maka menurut saya tetap tidak aman, sewaktu-waktu jika tidak sesuai ekspektasi Prabowo sebagai Presiden, maka siapapun termasuk Bahlil bisa terancam untuk dicopot dari jabatannya,” pungkasnya. (*)

Tangkapan layar video saat Bahlil menunduk hormat nyaris mencium tangan Gibran 

JAKARTA — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendadak mengkritik sikap berbeda yang ditunjukkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat berinteraksi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah momen diskusi yang videonya kini viral, Gatot mengamati bagaimana Bahlil bersikap biasa saja saat berjabat tangan dengan Prabowo.

"Ketika pak Prabowo dan mas Gibran jalan, menyalami para Menteri. Ketika Bahlil salaman dengan pak Prabowo, biasa aja," ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Instagram @anakabahsedunia, dilansir Fajar.co.id, Jumat (7/2/2025).

Namun, ketika giliran Gibran, Bahlil justru menunduk hormat nyaris mencium tangan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

"Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran," cetusnya.

Gatot pun memberikan analisisnya mengenai hal tersebut. Ia menilai bahwa gestur Bahlil mencium tangan Gibran bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan menunjukkan adanya kekuatan besar di balik sosok Wapres termuda itu.

Prabowo dan Bahlil 

"Kalau saya melihat ini, analisa saya ini, ini adalah pemimpin saya dan dia mempunyai kekuatan luar biasa maka saya harus mencium tangannya," Gatot menuturkan.

Lebih lanjut, Gatot mengungkapkan kekhawatirannya sebagai mantan prajurit terkait potensi ancaman politik yang terjadi di pemerintahan saat ini.

"Belum lagi, saya sebagai seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman," tambahnya.

Ia bahkan mengibaratkan beberapa menteri sebagai "Kuda Troya" yang sedang mempersiapkan Gibran untuk menjadi pemimpin di masa depan.

"Jadi Menteri-menteri yang ada menurut analisa pribadi saya, itu semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu," sentilnya.

Untuk diketahui, Kuda Troya merupakan kuda kayu raksasa yang dibuat oleh bangsa Yunani untuk menaklukkan kota Troya dalam mitologi Yunani.

Pernyataan Gatot ini pun semakin memperkuat spekulasi bahwa ada dinamika politik yang berkembang di dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Terutama setelah munculnya ketegangan antara Partai Golkar, tempat Bahlil bernaung dengan Partai Gerindra.

Sebelumnya, hubungan antara Partai Golkar dan Gerindra di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disinyalir mulai mengalami gesekan.

Polemik kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg menjadi pemantik perbedaan pandangan antara dua partai besar yang berada dalam satu koalisi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari Presiden Prabowo.

Ia menekankan bahwa kebijakan itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

“Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo ingin menjaga citranya dengan melepaskan tanggung jawab dari kebijakan yang menuai kritik publik tersebut.

Dasco juga menegaskan bahwa saat ini Prabowo telah memerintahkan agar kebijakan itu dibatalkan dan pengecer bisa kembali berjualan seperti biasa.

Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

“Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin," tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” tambahnya.

Doli juga menekankan bahwa kebijakan Bahlil bertujuan baik, yakni mengatur tata niaga distribusi LPG 3 kg agar lebih tertata.

“Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya, itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja,” sebutnya.

Namun, di balik perdebatan ini, muncul spekulasi bahwa perselisihan ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas koalisi.

Sinyal ini semakin kuat mengingat Prabowo ingin kabinetnya berjalan dengan harmonis dan loyal.

Jika perbedaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Partai Golkar yang memiliki posisi strategis di kabinet akan mendapat tekanan lebih besar dari Presiden.

Sementara itu, Dasco memastikan bahwa stok LPG 3 kg tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan.

“Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” tutupnya.

Muncul pertanyaan di publik, apakah pernyataan ini cukup untuk meredam konflik di antara dua partai besar dalam koalisi? Ataukah ini justru menjadi awal dari ketegangan politik yang lebih besar di kabinet Prabowo-Gibran? (*)

Rocky Gerung 

JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik kebijakan gas elpiji 3 kg yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Menurut Rocky Gerung, kebijakan inilah yang membuat Presiden Prabowo pusing.

Ia mengatakan kehadiran menteri sebagai perpanjangan tangan presiden. Namun, Bahlil melakukannya dengan cara berbeda. Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral justru membuat presiden pusing karena kebijakan yang dikeluarkan.

“Presiden punya peralatan namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden, begitulah sistem presidensial bekerja,” kata Rocky, dikutip dari youtube pribadinya, Kamis (6/2/2025).

“Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden, Ini betul-betul kabinet yang absurd,” ujarnya.

Rocky mengatakan bahwa semua peraturan yang turun dari menteri tentu sudah menjadi tanggung jawab seorang presiden.

Namun, jika Menteri yang memutuskan sendiri dan tidak dikonsultasikan sudah jelas yang bersangkutan yang harus tanggung jawab.

“Jadi kalau di publik ada kekacauan soal LPG, dan itu akibat dari peraturan Menteri, ya presiden ikut bertanggung jawab,” ucapnya.

“Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan kepada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengserkan.l,” sebutnya.

“Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan,” terangnya. (fajar)