SANCAnews.id

Tangkapan layar Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan-Bambang Widjojanto

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tak kuasa menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram yang membuat rakyat sengsara. Bahkan, banyak warga di media sosial yang mengejek Presiden Prabowo karena kelangkaan LPG 3 Kg.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam podcast di YouTube Bambang_Widjojanto dengan judul ''Kelakuan Menteri Titipan, Jokowi yang Berani Melangkahi Presiden Demi Buat Kebijakan Gas LPG 3 KG' menilai, apa yang dilakukan Bahlil telah membuat nama Prabowo diejek.

"Kita melihat di medsos gerakan ibu-ibu mengejek Prabowo, oke gas-oke gas sambil bawa-bawa gas, ngejek nah karena mereka sengsara ada kebijakan pemerintah terutama, Pak Bahlil yang buat kekacauan di masyarakat sehingga gas hilang enggak bisa diakses orang-orang," kata Syahganda dikutip redaksi RMOL pada Kamis, 6 Februari 2025.

Lanjut dia, fenomena ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Sebab, pada dasarnya Syahganda tahu maksud Prabowo hanya ingin rakyat sejahtera dengan mendapat harga LPG 3 Kg dengan pasti.

"Sebenarnya ini fenomena dunia medsos dimana Pak Prabowo baik maksudnya pengen melakukan 1 kebijakan subsidi tepat sasaran di dunia energi, karena kita tahu energi makin lama tidak terkendali harganya,” jelas dia.

“Namun, ini salah terjemahannya oleh menterinya Pak Bahlil ini terjemahan itu satu tidak melakukan secara sistematis penuh persiapan," pungkas Syahganda yang pernah dikriminalisasi rezim Joko Widodo tersebut. (*)

Oleh : Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI

KESAMPINGKAN dulu isu kejahatan HAM yang membekap masa lalunya. Tunda dulu polemik kecurangan dan manipulasi pilpres 2024 yang berkolerasi dengannya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dari telunjuk Prabowo bisa mengarah instruksi revolusi atau menyerahkan sepenuhnya NKRI pada oligarki.

Seorang Prabowo Subianto kini telah  menjadi seorang presiden. Ditangannya nasib rakyat, bangsa dan negara Indonesia ditentukan. Akankah Prabowo membuat “legacy” keselamatan atau malah menambah kehancuran NKRI?. 

Inilah momen paling penting dan fenomenal  dalam hidupnya. Mampukah Prabowo mengokohkan jatidirinya sebagai pahlawan atau penghianat di  tengah  rekam jejaknya yang eksotik dan dilingkupi adrenalin politik dan bisnis yang menggebu?.

Dalam pelbagai kesempatan panggung publik, Prabowo kerap melontarkan narasi nasionalisme dan patriotisme. Ibarat hujan sehari menghapus kemarau sepanjang tahun. Deretan orasi dan diksi Prabowo yang menggairahkan, membuat rakyat  optimis dan menyambut dengan gegap-gempita penuh harap. 

Kenapa tidak?, saat situasi dan kondisi rakyat akut terpapar oleh dampak  korupsi struktural dan sistemik, ancaman makar republik, perampasan tanah dan penggusuran rumah, harga sembako, tarif listrik, BBM dan pajak yang mencekik serta beragam kekerasan dan kematian akibat arogansi aparat. Prabowo seperti membawa secercah harapan visi dan aksi perubahan untuk Indonesia yang lebih beradab.

Namun apa daya, lidah tak bertulang, kekerasan hati tak mungkin menjadi besi. Niat boleh tinggi namun belum tentu terbukti dan teruji. Prabowo dalam konflik dan pergumulan batin, lahir sebagai pemimpin dari rangkaian proses yang beririsan  dengan kejahatan konstitusi dan demokrasi, hingga berujung ingin keluar  dari kemelut  konspirasi oligarki dan mafia yang mendominasi dan menghegemoni bumi pertiwi. Prabowo dalam situasi krisis, berpihak pada amanat penderitaan rakyat atau terus menjadi presiden boneka sekaligus budak para pemilik modal global dan lokal.

Dari mantan presiden dan pejabat tinggi negara lainnya, sampai ke internal jajaran pembantunya sekarang. Sebagai seorang presiden aktif dan berkuasa penuh, Prabowo nyata-nyata menghadapi musuhnya dari dalam lingkungan internalnya sendiri. Tersandera, menghitung kalkulasi politik dari kekuatan pemerintahannya, dan terlalu berhati-hati, Prabowo diambang kebijakan yang ambigu dan ambivalen. 

Menjadi pengikut setia dari struktur kekuasaan rezim lama yang mengakar seranut, atau loyal menghamba pada kedaulatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Setia kepada UUD 1945, Pancasila, NKRI serta rakyat marginal dan tertindas. Seperti yang pernah Prabowo saat menjadi pemimpin militer yang peduli pada prajurit-prajurit bawahannya.

Menjadi presiden yang berlatar jenderal dari riwayat prajurit tempur. Seorang Prabowo selayaknya berkiblat pada pembelaan pada segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Sekarang atau tidak sama sekali, menunjukan sikap ksatria dan heroik berlandaskan Ketuhanan dan kemanusiaan di republik ini. Tak peduli menghadapi musuh-musuh negara dari kalangan bangsa sendiri yang kotuptif, konspiratif dan destruktif,  yakinlah Prabowo tak sendiri menghadapinya.

Ayo Jenderal!, sekali lagi tampikan watak dan karakter nasionalis dan patriotis yang humanis. Rakyat kini megap-megap dan NKRI semakin sesak dan pengap. Rakyat tak bisa lagi berharap kebaikan pada semua intitusi dan aparatur pemerintahan. 

Kekuasaan eksekutif, legislatif dsn yudikatif termasuk lembaga komudioner, TNI dan Polri telah menjadi alat kekuasaan bukan sebagsi alat negara. Kini hanya tinggal seorang Prabowo berada di garda terdepan kedelamatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. 

Sejarah di masa depan saat ini sedang menuliskan, Prabowo kini menjadi “The Last Man Standing” dalam prahara republik yang mencekam. Berani dan sanggupkah Prabowo menyelamatkan atau justru semakin menghancurkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Janganlah takut pada penjara dan  kematian untuk menjadi nasionalis dan patriotis sejati. Seluruh rakyat Indonesia dan penduduk dunia pasti akan menemui kematian. Persoalannya adalah pada esensinya, mati demi keselamatan dan kebesaran NKRI atau mati menjadi kacung  oligarki. Kematian karena bangkit melawan  atau diam tertindas. (*)

Presiden Prabowo Subianto (©Istimewa) 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada bawahannya, para menteri di Kabinet Merah Putih agar bekerja untuk rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jika ada menteri yang membandel, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan.

"Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," tegas Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di Resepsi Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Prabowo menekankan kepada para menteri di kabinet untuk berani mengoreksi diri, membantun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan dan korupsi.

"Itu tekad kami. Kami akan terus dan kami mengerti. Kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, masa kerja kabinet pemerintahan Prabowo saat ini memasuki 100 hari kerja. Di akhir Januari lalu, Prabowo melakukan sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta.

"Kita melaksanakan sidang paripurna tentunya ini adalah pertemuan kita sesudah kita 3 bulan menjabat dilantik tanggal 20 Oktober lalu kemudian saudara-suadara dilantik besok harinya 21, para menteri wakil menteri sorenya. Jadi kita resmi menjabat menjalankan mandat dari rakyat tiga bulan," kata Prabowo dalam sambutan sidang kabinet paripurna, Rabu (22/1).

Prabowo bangga dengan hasil kerja para pembantunnya lantaran memberikan hasil kerja yang memuaskan.

"Saya rasakan menilai kehadiran kita sebagai suatu tim ada suatu kekompakan kerja sama," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila ada kekurangan di beberapa tugas merupakan hal wajar. Yang terpenting, pemerintahanya telah bekerja untuk rakyat.

"Tiga bulan kita telah buktikan kepda rakyat kebijakan keberpihakan yg berpihak kepada rakyat berpihak kepada kepentingan negara," tutupnya. (merdeka)

Faizal Assegaf 

JAKARTA — Pengamat politik, Faizal Assegaf memberikan analisis terkait persoalan tersebut dengan menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan persoalan pagar laut bersertifikat.

Bagaimana tidak, muncul dugaan bahwa proses hukum yang alot kasus pagar laut itu dipengaruhi oleh mantan Presiden Jokowi. Kata Assegaf, inti kekuasaan Prabowo saat ini dikuasai oleh para loyalis Jokowi yang sudah lebih dari lima tahun berkuasa.

"Lingkar inti kekuasaan Prabowo adalah loyalis Jokowi. Kongsi tersebut terbangun lebih dari lima tahun," ujar Faizal di X @faizalassegaf (4/2/2025).

Ia menambahkan bahwa hubungan tersebut menciptakan pembagian kekuasaan yang, menurutnya, terjadi di atas penderitaan rakyat.

"Persenyawaan yang sangat kuat, bagi-bagi kue kekuasaan di atas derita hidup rakyat," cetusnya. 

Lebih lanjut, Assegaf menggambarkan situasi politik yang kini muncul sebagai sebuah drama tanpa solusi yang jelas.

"Kini drama politik omon-omon muncul tanpa solusi, maju kena, mundur kena," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo disebut telah dibegal oleh loyalis Jokowi. Menandakan persepsi bahwa ia tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menjalankan kebijakan untuk rakyat.

Loyalis Jokowi, yang masih menguasai banyak posisi strategis dalam pemerintahan dan birokrasi, diduga memainkan peran besar dalam menentukan arah kebijakan.

Hal ini bisa menjadi penghambat bagi Prabowo dalam mewujudkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan visi dan misinya.

"Sepertinya bapak Presiden Prabowo tidak bisa bekerja untuk rakyat karena dibegal oleh loyalis Jokowi," ujar mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu di X @msaid_didu (4/2/2025).

Bukan tanpa alasan, Said Didu mencoba memberikan rincian beberapa kasus besar yang tidak dituntaskan sepenuh hati pada pemerintah Prabowo.

"Pemberantasa judol (judi online) lenyap," Said Didu menuturkan.

Tidak berhenti di situ, pria kelahiran Pinrang ini menyinggung bahwa penegakan hukum pada pagar laut sepanjang 30 kilometer hanya sebatas omon-omon.

"Penegakan hukum pagar laut hanya panggung sandiwara," tandasnya.

Bukan hanya itu, mendadak muncul isu bahwa riak-riak soal tabung gas elpiji 3 kilogram sengaja dimunculkan untuk menenggelamkan kasus pagar laut.

"Sabotase LPG 3 Kg. Oligarki plus Jokowi dan Geng masih berkuasa," kuncinya. (fajar)

Oleh : Ida N. Kusdianti | Sekretaris Jenderal FTA

MENJELANG dan paska 100 hari kerja Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi, dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Bareskrim dalam penanganan pagar Laut di wilayah Tangerang, Banten.

 Langkah Kabareskrim yang terkesan mengukur-ulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Aguan dari segala kontrovesialnya, menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak terhenti pada Kabareskrim Polri mengingat Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi, bahkan menurut Bocor Alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar Kapolri Sigit Sulistyo jangan diberhentikan, minimal satu tahun.

Tapi baru-baru ini adik Prabowo dengan berapi-api mengatakan bahwa dalam pemerintahan sebelumnya banyak program  yang tidak masuk akal dan jauh dari kepentingan rakyat. Permyataan Hasyim tersebut seperti gertakan pada orang-orang Jokowi yang saat ini bikin ulah di Kabinet Merah Putih.

Kapolri, Mentri KKP, Bahlil dan Menteri Menteri titipan lainnya akan menjadi batu kerikil yang membuat tidak nyaman, karena mereka bekerja setengah hati, antara memikirkan rakyat dan melindungi kebusukan Jokowi yang terus terendorse ke publik saat ini.

Di sisi lain Bahlil membuat kebijakan tata niaga Elpiji yang membuat resah rakyat kecil, membuat susah pedagang kecil tanpa memikirkan akibat dari keputusan yang dibuat, atau ini jangan-jangan strategi Jokowi untuk mengganggu pemerintahan Prabowo?

Jokowi memang bak belut yang susah dipegang dari omongan dan tindakannya yang sering bertolak belakang dari kehendak rakyat.

Presiden Prabowo ada di dalam lingkaran setan yang dibuat oleh Jokowi, ada dalam cengkeraman gurita, di mana kaki tangan dan lehernya sudah terikat kuat. Saat ini  bantuan rakyat dibutuhkan untuk bisa melepaskan itu semua.

Tak ada jalan lain kembali penulis katakan bahwa kekuatan arus bawah sangat dibutuhkan, dan inipun membutuhkan konsentrasi penuh, fokus menggalang,  mengedukasi dan menyampaikan kondisi riil bangsa, karena yang terimbas langsung adalah rakyat.

PSN PIK 2, akan menjadi bumerang dan bom waktu untuk negara ini, jika tidak dihentikan dengan cepat.

Ada sedikit terlibtas di pikiran apakah keputusan Bahlil mengenai aturan penyaluran Gas ELPIJI yang jelas-jelas mengganggu hajat rakyat adalah sebuah pengalihan isu dari PIK 2 untuk menyelamatkan Aguan, dimana saat ini rakyat sedang gencar memburu Aguan?

Butuh kecerdasan rakyat, untuk menyikapi kondisi saat ini. Jokowi dengan segala akal busuknya terus berupaya untuk memuluskan agenda jahatnya mencaplok Indonesia melalui tangan para pengkhianat.

Gunakan otak bukan hanya otot dalam memperjuangkan hak rakyat.

#TangkapJokowi

#PecatBAHLIL

#TangkapAguan

#BatalkanPSNPIK2

#ForumTanahAir

#FTAForBrighterIndonesia

#FAKSI (*).