SANCAnews.id

SANCAnews.id – Polda Maluku Utara (Malut) mengamankan 22 mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate.

Massa mahasiswa itu menuntut penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan jabatan presiden tiga periode.

"Ada 22 mahasiswa yang diamankan, mengingat imbauan untuk membubarkan diri karena sudah pukul 18.00 WIT tidak digubris," kata Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit, di Ternate, dikutip dari Antara, Senin 18 April.

Menurut dia, polisi terpaksa melakukan pembubaran terhadap mahasiswa dan mengamankan puluhan mahasiswa, karena masih bertahan dan melakukan perlawanan terhadap petugas di lapangan.

Kapolres meminta agar mahasiswa saat turun ke jalan harus pelajari aturan dan aparat kepolisian melakukan pengawalan.

Aksi yang berlangsung ricuh, dengan ratusan mahasiswa dan aktivis di Kota Ternate menolak kenaikan harga BBM itu, berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate dan Kampus I Unkhair Ternate.

Aksi tersebut berlangsung di depan Kampus I Universitas Khairun Ternate. Massa juga memblokade akses jalan utama menuju Bandar Udara Sultan Baabullah.

Peserta aksi demo mulai memadati depan kampus sejak pukul 13.00 WIT, kemudian membakar ban bekas, membuat arus kiri jalur tersebut tertutup total sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah yang menaikkan harga BBM dan rencana perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

Koordinator massa aksi M Rivai dalam orasi mengatakan aksi ini menolak kenaikan harga BBM dan sembako yang menjadi tuntutan massa, dan menuntut kepala daerah provinsi dan kota didatangkan untuk melakukan pertemuan.

Dalam aksi itu, aparat kepolisian yang diterjunkan mengamankan massa sebanyak 550 personel di sejumlah titik objek vital di Kota Ternate.

Selain penempatan personel pengamanan, Polres Ternate juga memasang kawat berduri di pintu masuk kantor untuk mengantisipasi potensi terjadi konflik antara petugas dan peserta aksi. (voi)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan didesak meminta maaf kepada rakyat. Hal ini dikatakan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDIP.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ketua DPN Repdem Ahmad Sazali mengatakan, "dosa" Luhut kepada masyakarat Indonesia sudah terlalu banyak. Karena itu, organisasi pro demokrasi ini mendesak Luhut meminta maaf.

“Dosanya sudah banyak, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) harus minta maaf kepada masyarakat,” kata Ketua DPN Repdem, Ahmad Sazali dalam keterangannya, Senin (18/4/2022).

Anak buah Megawati Soekarnoputri ini lantas membongkar "dosa" Luhut. Mulai dari klaim Luhut soal big data 110 juta orang ingin Pemilu 2024 ditunda, hingga wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.

Tak cuma itu, Ahmad juga menyebut "dosa" Luhut lainnya adalah kerap menyusahkan rakyat. Menurutnya, sejumlah kebijakan Luhut kerap tidak berpihak kepada masyarakat yang susah.

“Bukan hanya soal membuat hoaks big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden. Dan kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” kata Ahmad.

Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan pihaknya tidak bisa membuka soal klaim big data seputar wacana penundaan Pemilu 2024. Alasannya, Jodi menyebut big data merupaka data internal mereka.

“Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” ujar Jodi kepada wartawan beberapa hari lalu.

Jodi juga enggan menjawab saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan big data. Ia justru hanya menyebut Luhut sebagai bagian dari pemerintah, selalu menyerap semua aspirasi publik.

Bahkan, Jodi juga mengatakan Luhut sama sekali tidak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu.

“Saya enggak punya otoritas untuk itu. (Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan, dan ini juga soal big data,” pungkasnya.

Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut ada 110 juta orang yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.

Klaim serupa juga pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40 persen menolak. (suara)

SANCAnews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai pernyataan Densus 88 Antiterorisme yang menyebut Negara Islam Indonesia (NII) masif di Sumatera Barat (Sumbar) adalah tuduhan serius. Politikus dari Partai Gerindra itu, meminta agar satuan antiteror Polri itu, tak membuat situasi menjadi saling curiga di masyarakat atas tuduhan tersebut.

Apalagi, kata Fadli, dengan pernyataan Densus 88 yang menyebut NII Sumbar berencana menggulingkan pemerintahan resmi sebelum 2024. “Tuduhan Densus itu mengada-ngada, dan membuat kita jadi saling curiga satu dengan yang lainnya,” kata Fadli saat dihubungi, dari Jakarta, pada Senin (18/5).

Fadli Zon menilai ungkapan Densus 88 itu, seperti menuding masyarakat di Sumbar berpotensi menjadi musuh negara, dengan merencanakan, makar, atau penggulingan pemerintahan yang sah. “Jelas itu sangat menyudutkan orang-orang Minang,” ujar Fadli yang juga mantan Ketua Ikatan Keluarga Minang itu.

Fadli mengingatkan Densus 88, dan masyarakat yang lupa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fadli menekankan orang-orang Minang, dari Sumbar, ikut berjuang dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Bahkan kata dia, tiga dari empat para bidan kemerdekaan Indonesia, berasal dari Ranah Minang.

Mereka, kata Fadli, adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, bersama Tan Malaka yang menjadi pelengkap Soekarno. “Yang benar saja NII di Sumbar akan memberentak pemerintahan yang sah,” ujar Fadli.

Fadli menegaskan, agar Densus 88 tak mengumbar pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat menjadi gaduh, dan memasang sikap siaga karena prilaku saling curiga. Ketimbang Densus 88 menuding-nuding masyarakat di Sumbar terpapar terorisme NII, dan berencana untuk menggulingkan pemerintah, lebih baik, saran Fadli, satuan antiteror Polri tersebut mengkaji, dan melakukan aksi nyata dalam pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

KKB, kata Fadli, resmi dilabeli pemerintah sebagai Kelompok Separatis Terorisme (KST) yang jelas-jelas menyatakan diri akan memberontak, dan memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan, dikatakan Fadli, KST Papua, terang-terangan menantang, dan melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, petugas Polri, maupun militer.

“Densus lebih baik fokus pada penanganan di Papua, karena ada OPM (Organisasi Papua Merdeka) di sana yang jelas-jelas memberontak dengan senjata, membunuh warga sipil, membunuh militer kita, di sana. Mengapa Densus 88 tidak pernah, dan membiarkan kelompok terorisme di Papua ini,” kata Fadli.

Pernyataan Fadli Zon tersebut, menanggapi pernyataan Densus 88 tentang keberadaan masif anggota NII di Sumbar. Kepala Bagian Operasioanl (Kabag Ops) Densus 88, Kombes Aswin Siregar mengatakan, tercatat ada 1.125 orang anggota NII di Sumbar yang tersebar di berbagai wilayah.

Ungkapan Densus 88 tersebut, berdasarkan hasil dari penyidikan terhadap 16 anggota NII yang ditangkap pekan lalu. Kata Aswin, para anggota NII tersebut, berencana untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sebelum 2024, lewat aksi-aksi terorisme. (republika)

SANCAnews.id – Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang ditangkap oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri ternyarta telah merencakan aksi melengserkan Presiden Joko Widodo sebelum pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal ini terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Densus 88 bahwa kelompok NII Sumbar telah mempersiapkan sejumlah senjata tajam salah satunya golok untuk melakukan perlawanan.

“Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah disiapkan oleh jaringan NII Sumatera barat, yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024," kata Kabagbanops Densus 88 Kombes Aswin Siregar kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/4).

Aswin mengungkap, NII Sumatera Barat memiliki kesamaan visi misi dengan NII Kartosuwiryo, yakni rencana mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah dan hukum Islam.

Ia mengatakan NII Sumatera Barat memiliki banyak rencana, terdapat juga potensi ancaman berupa serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah mempersiapkan senjata tajam (disebut golok) dan juga mencari para pandai besi.

"Temuan alat bukti arahan persiapan golok tersebut sinkron dengan temuan barang bukti sebilah golok panjang miliki salah satu tersangka," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais meminta Luhut Binsar Pandjaitan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Permintaan mundur ini berkaitan dengan Luhut yang masih mempertahankan argumen big data 110 juta warganet setuju penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 benar. Di satu sisi, masyarakat mendesak Luhut transparan terhadap data nyata dari big data pematik wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu.

"Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," kata Amien dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat, Minggu, 17 April.

Bahkan, jika Luhut tak mau lengser dari jabatannya di kabinet, Amien mendesak Jokowi untuk memecatnya. "kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogyanya memecat dia," tuturnya.

Menurut mantan Ketua MPR RI ini, klaim Luhut soal big data penundaan pemilu cukup menggelikan. Klaim tersebut, ungkap Amien, membuat Luhut kini menyandang predikat musuh publik.

"Secara sangat menggelikan Luhut berkoar bahwa, ia punya bukti–bukti berdasarkan big data bahwa 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Luhut tidak sadar ia sedang berhalusinasi dan telah menjadi public enemy number one (musuh publik nomor satu) gara–gara halusinasi itu," ucapnya.

Diketaui sebelumnya, Menko Marves Luhut B Pandjaitan mengklaim ada 110 juta warganet ingin pemilu ditunda. Luhut menjelaskan wacana tersebut berasal dari mayoritas aspirasi masyarakat Indonesia di media sosial yang dikumpulkannya menjadi big data.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 juta lah," kata Luhut dalam tayangan podcast di salah satu akun YouTube.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," jelasnya.

Namun, Luhut enggan membuka data nyata soal big data itu meski banyak yang mendesak mantan Kepala KSP tersebut untuk memaparkannya ke publik. Luhut hanya menegaskan bahwa data tersebut benar adanya dan dirinya tidak mengada-ada. (voi)