Foto: akun X @hnirankara
JAKARTA — Perdebatan mengenai keaslian
ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mencuat
setelah munculnya pernyataan pengacaranya yang menyatakan membuka ijazah Jokowi
dapat menimbulkan kekacauan.
Pernyataan ini mengundang reaksi tajam dari para pengamat dan
masyarakat yang menilai persoalan ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi
ujian integritas etika para pemimpin negara.
Dalam diskusi dengan wartawan senior Hersubeno Arief,
pengamat politik Rocky Gerung menilai narasi kisruh jika ijazah dibuka
merupakan bentuk kekhawatiran berlebihan dan mengindikasikan kegelisahan dari
kubu mantan presiden.
"Semakin banyak orang yang datang memberi pembuktian kecil bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Bahkan Bethor Suryadi terang-terangan mengatakan tahu bahwa itu dibuat di Jalan Pramuka," ujar Rocky Gerung, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Rocky Gerung Official seperti dilansir Poskota.co.id pada Selasa, 17 Juni 2025.
Sebelumnya, Bethor Suryadi, seorang aktivis yang dikenal
sebagai kader PDIP, menyatakan bahwa ia mendengar langsung dari mantan Gubernur
Lemhannas, Andi Widjajanto, bahwa ijazah Jokowi pernah diperlihatkan. Bethor
juga menyebut bahwa dua orang yang diduga terlibat dalam pembuatan dokumen
palsu kini menghilang.
Rocky Gerung menilai bahwa ketegangan ini muncul akibat
keengganan Jokowi menunjukkan kejelasan terhadap pertanyaan publik yang
menurutnya sah dalam konteks demokrasi.
"Pertanyaan warga negara terhadap kepala negara adalah
pertanyaan pemilik kedaulatan terhadap pemegang representasi kedaulatan itu.
Bahkan Jokowi bukan representasi kedaulatan, dia pesuruh dari kedaulatan
rakyat,'" tegasnya.
Menurut Rocky, kegagalan dalam menjawab secara terbuka hanya
akan memperbesar persepsi negatif yang terlanjur terbentuk di masyarakat. Ia
juga menyindir argumen para kuasa hukum Jokowi yang menyatakan bahwa membuka
ijazah dapat memicu kekacauan nasional.
"Jadi jangan anggap bahwa kalau publik menuntut
kejujuran itu maka itu artinya akan terjadi chaos, justru karena
disembunyikannya kejujuran, semakin lama kedudukan Jokowi sebagai mantan kepala
negara menjadi makin palsu, menjadi makin dangkal," kata Rocky.
Sementara itu, Hersubeno Arief menilai bahwa langkah hukum
terhadap para pengkritik justru memantik keberanian lebih luas.
Rocky juga menampik anggapan bahwa isu ini bisa mengganggu
konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto, presiden terpilih. Ia menekankan
bahwa perdebatan tentang keaslian ijazah Jokowi adalah soal tanggung jawab etis
dan sejarah, bukan soal kelangsungan pemerintahan ke depan.
"Ini bukan soal Prabowo. Justru Prabowo sedang membangun
sistem ekonomi baru, berbeda dari era Jokowi. Tidak ada hubungan antara
pertanggungjawaban etis Jokowi dan konsolidasi program Prabowo," jelasnya.
Rocky menambahkan bahwa tekanan publik ini merupakan
konsekuensi wajar dalam demokrasi, dan hanya dapat diredam dengan transparansi.
(**)