Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Presiden
Republik Indonesia Prabowo Subianto (Foto Net)
POLEMIK yang sengaja diciptakan oleh Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian soal perampasan empat pulau Aceh dan diberikan kepada
Provinsi Sumatera Utara telah selesai. Berita terakhir di media yang beredar
luas di publik menyebut keempat pulau tersebut sah milik Aceh [sebenarnya
memang milik Aceh] setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan
memastikan "cawe-cawe" ilegal Tito dipatahkan.
Meskipun secara hukum dan politik soal empat pulau dapat
dikatakan selesai dan klir. Namun apakah persoalan ini benar-benar telah tuntas
dan tidak membekas di hati rakyat Aceh? Jawabannya, belum tentu. Inilah
susahnya mengobati luka hati rakyat Aceh.
Ulah Tito Karnavian yang notabene seorang pejabat tinggi
negara merupakan representasi Pemerintah Pusat yang memindahkan pulau Aceh ke
tangan Pemprovsu bukanlah sekadar salah teknis ataupun salah ketik. Tetapi
sebuah kesalahan fatal, dan bagi nya harus menerima konsekuensi o diganjar
kartu merah.
Lihatlah! Akibat dari kedunguan Tito menerbitkan surat
keputusan haram itu suasana di Aceh terusik dan memanas. Padahal saat ini
rakyat Aceh sedang berdoa bagi saudara-saudara mereka yang sedang menunaikan
ibadah haji yang juga dalam kondisi centang perenang.
SK haram versi Kemendagri itu sangat prematur dan
mengada-ada. Dalih tidak ditemukan dokumen (arsip) perjanjian lama antara
Gubernur Aceh dan Sumut tahun 1992 sebagai dasar mengalihkan pulau itu ke Bobby
Nasution (Gubsu saat ini) sangat tidak masuk akal bahkan sangat memalukan
negara ini. Cerminan buruknya administrasi negara.
Secara psikologis dan ideologis, rakyat Aceh menilai tindakan
Mendagri Tito Karnavian Cs sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Aceh. Tirani
pemerintah pusat dalam memegang kekuasaan dan hubungannya dengan daerah.
Padahal Aceh bukan sembarang daerah bagi NKRI.
Goresan luka lama yang belum pulih, kini pusat mencoba untuk
mengorek lagi luka baru dengan kesalahan yang seakan-akan tidak disengaja. Aksi
Tito Karnavian Cs sangat berbahaya. Jika tidak segera dievaluasi, Tito akan
menjadi duri dalam daging di dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Tulisan ini tidak perlu saya panjangkan. Namun satu hal yang sangat penting dan genting dilakukan oleh Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto adalah secepatnya mencopot Mendagri Tito Karnavian sebagai tindak lanjut menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MERDEKA! (republika)