.jpg)
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (tengah)/Repro
.jpg)
JAKARTA — Langkah Presiden Prabowo Subianto
untuk mengambil alih dan memutuskan mengembalikan empat pulau kepada Provinsi
Aceh dinilai sebagai keputusan tepat oleh pengamat politik dan militer Selamat
Ginting.
Keempat pulau yang dimaksud, yakni Pulau Panjang, Lipan,
Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, sebelumnya telah dialihkan status
administratifnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke wilayah Sumatera
Utara, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.2.2-2138/2025.
Selamat Ginting menilai, sebagai pejabat pemerintah, Tito
seharusnya tidak mengambil langkah sepihak terkait batas wilayah antarprovinsi.
“Menurut saya, ketika Mendagri mencoba memutuskan sesuatu
yang bukan tugasnya, itu jadi blunder. Soal batas wilayah itu tugas negara,
bukan semata administratif,” ujar Selamat Ginting, lewat kanal YouTube Forum
Keadilan TV, Kamis 19 Juni 2025.
Selamat Ginting menjelaskan, keterlibatan Presiden Prabowo
dalam menyelesaikan konflik ini merupakan langkah yang tidak lepas dari latar
belakang militer dan intelijen yang dimilikinya.
“Begitu Prabowo mengambil alih, dia memakai kacamata
pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ini bukan semata konflik birokrasi
antarprovinsi,” tegasnya.
Ia juga menyebut keputusan Tito memicu persepsi publik bahwa
ada kepentingan politik yang bermain. Mengingat Tito dikenal dekat dengan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution
adalah menantu Jokowi.
Di sisi lain, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, dikenal
sebagai pendukung setia Prabowo sejak pemilu sebelumnya.
“Bagi Aceh, ini bukan sekadar pulau, tapi harga diri dan
marwah,” tegas Ginting lagi.
Atas dasar itu, Selamat Ginting menyarankan agar Mendagri
Tito Karnavian mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena dinilai gagal
membaca peta politik dan sensitivitas wilayah.
“Seharusnya Tito mengundurkan diri. Karena sudah salah
membaca peta, termasuk peta politik,” pungkasnya. (rmol)