Foto: akun X @hnirankara
Oleh: Heru Subagia
(Ketua Kagama Cirebon Raya)
Pertunjukan panggung politik nasional
sedang berkutat dalam pusaran isu polemik ijazah Jokowi yang masih terus
digugat keabsahan dan keasliannya. Masyarakat sedang menunggu proses hukum yang
sedang berjalan sementara itu Jagat Maya terus dibombardir oleh perang
psikologis antara pendukung Jokowi dan penolak ijazah Jokowi.
Untuk mempertanggung jawabkah dan
menjawab polemik ijazah Jokowi tersebut, pada akhirnya, Presiden ke-7 RI Joko
Widodo (Jokowi) melaporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda
Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap kelima orang
tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K.
“Ada 24 video, 24 objek yang sudah
Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin
inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K,” kata Yakub
di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).
Dia mengatakan pihaknya telah
menyerahkan nama-nama tersebut ke penyidik. Dia menyerahkan penjelasan terkait
pokok perkaranya ke polisi.
Kagama Menjawab
Menanggapi aksi turun gunung Jokowi
ke Polda Metro Jaya tersebut, sebagai Alumni UGM dan juga menjabat Kagama
Cirebon Raya Saya mempunyai dorongan moral dan juga tanggung jawab
keorganisasian, melihat jika langkah hukum Pak Jokowi sangat menyambut baik dan
acungkan jempol langkah mantan Presiden Jokowi.
Pak Jokowi anggap saja adalah Alumni
UGM dan menegangkan haknya sebagai Alumni serta memiliki secara syah ijazah UGM
dari Fakultas Kehutanan tahun 1985. Ia berhak untuk melakukan perlawanan dan
pembuktian langsung untuk meredam dan juga menutup polemik ijazah yang
dimilikinya
Jokowi Turun Langsung
Pak Jokowi ke Polda Metro adalah
momen yang sudah ditunggu publik agar Jokowi yang harusnya turun langsung ke
Polda Metro Jaya terjadi juga. Tujuan pelaporan sudah jelas yakni untuk
melaporkan pihak-pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazahnya.
Kehadiran fisik langsung Jokowi
membawa dokumen ijazah yang diklaim asli adalah momen krusial dalam menyudahi
polemik panjang soal latar belakang akademik sang presiden.
Hanya saja ada catatan penting yakni
adanya ujian paling berat bagi Polri dimana momentum pembuktian tersebut adalah
momen khusus yang ditunggu-tunggu, terutama oleh Mas Roy Suryo dan pihak-pihak
lain seperti Mbak d. Tifa, Bung Rismon. tentunya masyarakat juga sangat
menunggu kabar baik perkembangan pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya.
Pembuktian Terbalik
Perlu ditegaskan bahwa langkah hukum
yang diambil Jokowi justru membuka peluang terjadinya pembuktian terbalik di
ranah hukum. Artinya selama ini Jokowi belum juga menunjukkan ijazah aslinya ke
pihak tertentu dan harus mau menunjukkan ijasah tersebut dalam persidangan
ataupun dalam proses uji materi yakni uji di laboratorium forensik Polri.
Secara hukum, Pak Jokowi mempunyai
hak hukum dan memenuhi syarat untuk menunjukkan ijazah asli, terutama S1 dari
UGM yang selama ini jadi sorotan.
Polri Wajib Netral
Ujian paling penting adalah apakah
Polri salat netral dalam proses penyidikan dan olah barang bukti yakni Ijazah
Pak Jokowi?
Titik perdamaian yang nantinya akan
diterima semua pihak adalah Polda Metro Jaya benar-benar menjalankan proses uji
forensik terhadap ijazah secara independen dan transparan, maka apapun hasilnya
akan menjadi dasar pertanggungjawaban publik yang sah.
Sekali lagi, mengingatkan kembali
risiko besar jika ternyata uji forensik tidak dilakukan secara terbuka.
Kalau ada permainan di internal, atau
proses tidak transparan, maka ini akan memperpanjang polemik dan menciptakan
kenyataan pahit sekaligus horor bagi penegakkan hukum di Indonesia.
Semua Pihak Wajib Terima
Lebih jauh lagi, seandainya hasil uji
forensik menyatakan ijazah tersebut tidak asli dan melibatkan kecurangan, maka
itu akan menjadi pukulan besar yang berdampak pada citra keadilan, transparan
publik, kredibilitas Polri, UGM serta penegakkan hukum bahkan arah demokrasi
bangsa ini akan hancur berkeping-keping.
Dalam kesadaran hukum kolektif,
menegaskan bahwa semua pihak yang menggugat dan tergugat , apapun hasil
akhirnya, tetap pantas dihormati jika seandalnya privasi hukum layak disepakati
jujur dan netral.
Mereka para pihak adalah orang-orang
yang mendorong keterbukaan informasi dan transparansi pejabat publik. Itu nilai
penting dalam demokrasi.
Baginya, langkah tersebut adalah
pertarungan integritas dan momen penting institusi Polri membuktikan
kredibilitasnya di mata publik.
Apapun hasilnya nanti dari uji
forensik, itulah yang menjadi penutup dari polemik ijazah Pak Jokowi. Kita akan
belajar banyak tentang moralitas, kedaulatan hukum dan politik, dan integritas
pejabat publik dari proses ini. (*)