Umar Hasibuan atau Gus Umar.
JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo
Subianto yang meminta Jaksa Agung dan Kapolri mencarikan solusi terkait
keberadaan organisasi massa (ormas) yang dinilai meresahkan masyarakat menuai
reaksi keras dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Kader Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Umar Hasibuan, yang mempertanyakan sikap pemerintah.
"Berlakulah dengan adil," kata Umar di X
@UmarHasibuan_ (11/5/2025).
Ia menyinggung ketegasan negara saat membubarkan Front
Pembela Islam (FPI), yang menurutnya bisa menjadi preseden.
"FPI bisa pemerintah bubarkan, kenapa yang sudah jelas
bikin warga resah dan susah gak dibubarkan," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan merasa
terganggu dengan aktivitas sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap
telah merusak stabilitas iklim usaha.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus
Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi.
Ia menyatakan bahwa Presiden telah mengambil langkah dengan
mengadakan pertemuan bersama Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI guna membahas
penanganan ormas yang dinilai meresahkan.
“Jadi, Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah. Dan
beberapa hari lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi
dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap, terutama pembinaan
terhadap teman-teman ormas,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta,
dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/5/2025).
Lebih lanjut, Prasetyo menyebutkan bahwa pendekatan tersebut
dilakukan untuk mencegah terganggunya kegiatan ekonomi dan menjaga ketertiban
sosial.
“Supaya tidak mengganggu iklim usaha dan (tidak) mengganggu
keamanan, ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa tindakan premanisme yang dibungkus
dengan identitas ormas tidak bisa dibenarkan. Bila ditemukan pelanggaran hukum,
pemerintah tak akan ragu menjatuhkan sanksi, terutama dalam kasus-kasus pidana
yang tidak dapat ditoleransi. (fajar)