Mantan Presiden ketujuh Joko Widodo memberikan keterangan
pada awak media di depan Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa
(20/5/2025)
JAKARTA — Pakar hukum tata negara Refly
Harun mengatakan kampanye mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo
mengalami kegagalan komunikasi yang serius.
Berdasarkan analisis big data dan jajak pendapat publik yang
dilakukan melalui kanal YouTube RH Channel, mayoritas publik disebut tak
percaya dengan klarifikasi resmi yang diberikan Bareskrim Mabes Polri.
“Jadi saudara sekalian, saya ingin membahas satu soal yang
terkait kegagalan komunikasi, ijazah asli ya, kegagalan komunikasi ijazah asli
oleh pihak Jokowi dan Bareskrim Mabes Polri,” kata Refly dalam pernyataannya,
dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube miliknya.
Refly mengungkapkan, berdasarkan data yang dikumpulkan sehari
setelah pengumuman Bareskrim pada 22 Mei 2025, hanya 11,8 pesen responden yang
menyatakan “setuju” dengan klarifikasi yang disampaikan, sementara 88,2 persen
menyatakan “tidak setuju”.
Angka ini, menurutnya, terus menurun dalam beberapa hari
berikutnya.
“Pada pukul 18.00 WIB, 23 Mei 2025, yang menyatakan setuju
tinggal 6,1 persen, dan tidak setuju meningkat menjadi 93,9 persen. Terakhir,
25 Mei pukul 10 pagi, hanya 5,8 persen yang setuju dan 94,2 persen tidak
setuju. Bayangkan betapa mutlaknya penolakan publik terhadap hasil pengumuman
tersebut,” jelas Refly Harun.
Refly juga menjelaskan bahwa analisis dilakukan dengan
bantuan program Python yang digunakan oleh tim data analis bernama Lisa. Ia
menyebut, analisis mencakup 2 juta data terakhir dan memperlihatkan
kecenderungan kuat terhadap ketidakpercayaan publik.
Selain big data, RH Channel juga melakukan polling internal.
Dari total sekitar 130 ribu responden, hasilnya tak jauh berbeda. “Yang
menyatakan percaya itu 8 persen, tidak percaya 89 persen, dan ragu-ragu 3
persen,” katanya.
Menurut Refly, jika kelompok ragu-ragu dibagi rata, maka
ketidakpercayaan publik bisa mencapai angka 90 persen.
“Jadi dari tiga indikator ini saya bisa simpulkan kampanye
ijazah asli itu gagal, baik sebelum maupun setelah pengumuman Bareskrim Mabes
Polri. Banyak masyarakat yang tidak percaya,” tegas Refly.
Ia juga menyinggung tren kepercayaan terhadap Presiden Jokowi
yang terus menurun sejak Desember 2024. “Sentimen negatif terhadap Jokowi
mencapai 93,9 persen hingga 17 Mei 2025. Ini menggambarkan kemerosotan drastis
dalam kepercayaan publik,” ujar Refly Harun. (poskota)