SANCAnews.id

Patung Jokowi 

JAKARTA — Patung bergambar mantan Presiden Jokowi berdiri megah di kawasan perbukitan Desa Kuta Mbelin, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Patung tersebut kabarnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas pembangunan infrastruktur jalan di wilayah mereka. Tak tanggung-tanggung, anggaran patung dikeluarkan mencapai Rp2,5 miliar.

Patung yang diberi nama "Juma Jokowi" yang dalam bahasa setempat berarti “Ladang Jokowi” tersebut merupakan wujud rasa syukur warga di enam desa dan tiga dusun di wilayah Liang Melas Datas (LMD).

Jalan sepanjang 37 kilometer yang sebelumnya rusak bertahun-tahun kini telah diperbaiki dan memberikan manfaat besar terutama bagi sektor pertanian dan kelancaran mobilitas warga.

Sosok Jokowi dalam patung ini digambarkan sedang memegang jeruk di tangan kiri, simbol hasil utama pertanian daerah tersebut, dan tangan kanannya mengepal ke atas sebagai lambang semangat.

Meski tidak memiliki bagian kaki, bagian bawah patung dibentuk menyerupai nyala api, yang menggambarkan semangat membara. Patung tersebut dibuat dari bahan tembaga dan memiliki tinggi sekitar empat meter.

Lingkungan sekitar monumen dihiasi taman bunga dan ladang jeruk, mencerminkan identitas kawasan.

Kepala Desa Kuta Mbelin, Efranda Kembaren, menjelaskan bahwa pembangunan patung telah selesai, meski penataan lingkungan di sekitarnya masih dalam tahap penyempurnaan.

Menanggapi hal tersebut, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, melontarkan komentar menohok.

Ia membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya tidak memerlukan simbol fisik untuk dikenang.

Umar menyebutkan bahwa selama satu dekade menjabat sebagai kepala negara, SBY tidak pernah meminta ataupun didirikan patung dirinya di ruang publik.

"SBY 10 tahun jadi Presiden gak pernah tuh ada patung-patung dibangun," ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (18/5/2025).

Lebih lanjut, Umar menilai bahwa prestasi Jokowi masih belum sebanding dengan pencapaian SBY selama memimpin Indonesia.

Ia menilai keberadaan patung tersebut mencerminkan keinginan untuk dipuja secara simbolik, bukan dikenang atas kontribusi nyata.

"Padahal prestasi Jokowi gak ada apa-apanya dibanding SBY," katanya.

Umar bilang, SBY lebih memilih dikenang atas dedikasi dan capaian kinerjanya ketimbang membangun citra melalui patung atau simbol penghormatan lainnya.

"Kenapa SBY gak ada patung-patungan, karena ia hanya ingin dikenang sebagai presiden yang berprestasi, bukan gila puja-puji," kuncinya. (fajar)

Ijazah-Jokowi 

JAKARTA — Mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Oegroseno menyarankan agar polisi menyita dokumen dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU tempat Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya maju sebagai pejabat daerah dan pejabat negara.

Diketahui, Jokowi pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden. Ijazah merupakan salah satu persyaratan yang harus dikumpulkan dalam dokumen pencalonan.

Sebelumnya, Oegroseno menyoroti pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) terhadap ijazah Jokowi. Dengan demikian, pemeriksaan ijazah Jokowi kini menjadi sorotan dan menjadi perbincangan hangat sejumlah pihak termasuk netizen di media sosial.

Ia pun mencontohkan KTP, kalau KTP itu asli seharusnya tidak perlu uji Labfor.

“Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik. Udah diakui sama Dukcapil,” kata Oegroseno.

“Bayangkan saja atau seluruh KTP nanti diperiksa ke Labfor untuk mengetes keaslian,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika polisi telah mengumpulkan dokumen dari KPU, maka bisa dicari dokumen aslinya sebagai pembanding.

Selain itu, bisa juga dicari dokumen pendukung lainnya untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.

“Lalu dicari dokumen aslinya kalau itu ada untuk pembanding. Atau dicari dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu.

Misalnya gini, disita resmi dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 85. Ijazahnya modelnya seperti apa.

Bila relung seluruh angkatan yang masih hidup nih disita dari situ. Sebagai pembanding,” kata Oegroseno dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Oegroseno juga mengungkapkan seharusnya yang menjadi saksi dalam kasus tersebut yakni kawan-kawan yang seangkatan dengan Jokowi pada saat itu.

Hingga saat ini, proses pendalaman tudingan ijazah palsu milik Jokowi tersebut masih dilakukan. 

Sementara itu, pihak Jokowi menegaskan hanya akan memperlihatkan ijazahnya kepada pihak yang ada kepentingan dalam proses hukum. (poskota)

Pesawat Kepresidenan 

JAKARTA — Politikus Partai Demokrat Andi Arief kembali mencuri perhatian netizen usai mengomentari tampilan baru pesawat kepresidenan yang disebutnya kini makin sedap dipandang.

"Pesawat kepresidenan kembali berubah warna. Sekarang enak dipandang. Tidak terlalu dominan warna merah," kata Andi di X @Andiarief__ (18/5/2025).

Andi juga membagikan foto pesawat kepresidenan yang kini terlihat bernuansa putih dan abu-abu dengan garis merah tipis.

Unggahan Andi tersebut langsung dibanjiri komentar netizen yang menanggapi secara beragam, mulai dari nada satir hingga kritik terhadap penggunaan anggaran.

Seorang pengguna bernama @hasyimalhabsi menyindir soal efisiensi anggaran dengan menyebut, “Ganti warna pesawat biayanya tidak mahal.”

Sementara akun @SangGuru2 berkomentar sarkastik, “Waktu warnanya biru kayak pesawat khusus pecandu sabu.”

Komentar bernada politis juga mencuat. Netizen @Masa9u5 menyindir kemungkinan perubahan warna yang terus mengikuti selera presiden.

"Besok kalo Bahlil Presiden berubah lagi warnanya jadi kuning. Dan penjilatnya akan bilang enak liatnya kuning-kuning ada di langit yang biru," cetusnya.

Tak sedikit pula yang menyoroti kebiasaan perubahan tampilan pesawat tiap kali pergantian presiden.

Akun @SetiawanMalik22 menulis, “Tiap ganti presiden ganti warna mulu.”

Netizen lainnya bahkan mengaitkan warna pesawat dengan afiliasi politik presiden yang menjabat.

“Kan disesuaikan dengan warna partai penguasa, era SBY biru (Demokrat), era Jokowi merah (PDIP), era Prabowo putih/abu-abu (Gerindra). Mungkin nanti kalau presidennya dari PKB atau PPP, warnanya hijau,” tulis akun @newswalker.

Sementara itu, kritik terhadap alokasi anggaran disampaikan akun @tsuryatams, “Ada aja ya anggarannya untuk yang ginian?."

Akun lain, @kutikoren, bahkan menyinggung kondisi anggaran negara yang seharusnya lebih fokus pada perbaikan infrastruktur dan layanan publik.

"Jangankan pesawat kepresidenan bang, itu lembaga intelejen negara aja pagarnya bisa sampai warna serem semua, trus jembatan di kelok 9 Sumbar juga," tandasnya.

Perubahan warna pesawat kepresidenan ini bukan kali pertama menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, saat masa pemerintahan Presiden Jokowi, pesawat berwarna dominan merah juga menuai perdebatan, terutama karena dianggap mencerminkan warna partai tertentu.

Kini, di era Prabowo, perhatian publik kembali mengarah pada simbol-simbol negara, termasuk warna pesawat presiden, yang dianggap sebagian pihak sebagai refleksi preferensi politik. (fajar)

Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirwan Oegroseno 

JAKARTA — Mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyoroti pemeriksaan ijazah mantan Presiden ke-7 Jokowi. Sebab, ijazah tersebut sudah diperiksa oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polri. Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen biasanya bermula dari dokumen palsu. Bukan dokumen asli.

“Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik. Udah diakui sama Dukcapil,” kata Oegro dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Sabtu (17/5/2025).

“Bayangkan saja atau seluruh KTP nanti diperiksa ke Labfor untuk mengetes keaslian,” tambah Oegro.

Dalam konteks ijazah Jokowi, pihak Jokowi datang ke Bareskrim Polri menyerahkan ijazah Jokowi. Oegro menanyakan hal tersebut.

“Ini dokumen mau diapakan? Disita? Kalau disita dari bersangkutan atau keluarga bersangkutan? Dalam rangka apa? kalau diserahkan? Dalam rangka apa?” ujarnya.

“Jadi belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ.,” sambungnya.

Ia menjelaskan, ijazah Jokowi yang dianggap palsu sebelumnya, pada dasarnya sudah tiga kali digunakan, yakni saat Jokowi mencalonkan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan presiden.

Oegro pun menyarankan, agar polisi sebaiknya memulai dari menyita secara resmi dokumen dari tiga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tempat Jokowi pernah menyetor ijazahnya. 

“Lalu dicari dokumen aslinya kalau itu ada untuk pembanding. Atau dicari dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu,” terangnya.

“Misalnya gini, disita resmi dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 85. Ijazahnya modelnya seperti apa. Bila relung seluruh angkatan yang masih hidup nih disita dari situ. Sebagai pembanding,” tambahnya.

Karenanya, kata Oegro, yang mestinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut menurutnya teman seangkatan Jokowi.

“Yang dipanggil sebagai saksi itu, harusnya kawan-kawan seangkatan dulu. Jadi bukan diserahkan keluarga ke polisi lalu dicek Labfor,” terangnya.

Ia menegaskan, polisi bukan lembaga untuk melegalisir ijazah.

“Menurut saya gunanya untuk apa. Polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah asli,” pungkasnya. (fajar)

Keluarga Alumni UGM Cirebon Jokowi - Roy Suryo 

JAKARTA — Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya Keluarga Alumni UGM (Kagama) Cirebon Raya yang membujuk mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) agar memaafkan Roy Suryo dan dr. Tifa, di media sosial X. Dalam unggahan tersebut terlihat foto pertemuan antara Kagama Cirebon Raya dan Jokowi. Di mana pertemuan tersebut berlangsung di Solo, pada Kamis (15/5/2025).

Bahkan, Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia membenarkan informasi tersebut. Ia mengaku pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi dengan Jokowi terkait pelaporan Roy Suryo dkk.

Selain itu, ia juga membeberkan hasil pertemuannya dengan empat perwakilan Kagama Cirebon dengan mantan Presiden Jokowi yang berlangsung di Solo, Kamis (15/5/2025) sekitar pukul 14.15 WIB.

Heru pun menegaskan, pihaknya menyampaikan tiga poin utama dalam audiensi tersebut, yang salah satunya terkait persoalan ijazah Jokowi.

"Alhamdulillah kita berlima diterima dengan baik. Materi yang kita sampaikan sesuai rencana semula," ujar Heru.

Lanjut Heru menjelaskan, fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah kepala negara, seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa.

Di hadapan Jokowi, Heru menegaskan bahwa ketiganya tidak memiliki niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah.

“Mereka tidak punya niat apapun untuk menghina atau membuat kegaduhan dengan isu ijazah. Mereka tetap pada posisi saintifik,” jelas Heru.

Heru bahkan menyampaikan, Kagama Cirebon sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait guna menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian.

Namun, ia mengakui bahwa upaya mediasi menghadapi tantangan berat, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya.

"Pak Jokowi berkata, tidak mungkin menarik kembali proses hukum yang sedang dijalankan," jelasnya.

Atas sikap tersebut, Heru menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan.

“Kami tetap konsisten mengupayakan mediasi, tapi pada akhirnya kami juga menghormati sikap Pak Jokowi,” ucapnya.

Kendati begitu, Kagama tetap berkomitmen mendorong dialog dan rekonsiliasi.

“Kami tetap berusaha membuka ruang komunikasi. Tapi kalau Pak Jokowi memilih proses hukum, itu hak beliau yang harus dihormati,” pungkasnya. (tvone)