SANCAnews.id

Try Sutrisno (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan)           

JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI resmi menyampaikan surat tuntutan kepada DPR, yang salah satunya berisi tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jenderal TNI purnawirawan Try Sutrisno merestui langkah tersebut. Ia mengatakan tuntutan para purnawirawan menyangkut masalah mendasar bagi bangsa dan negara.

“Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

“Publik menjuluki Gibran sebagai 'anak haram konstitusi',” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

“Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

“Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

“Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka. (poskota)

Wajah Jokowi

JAKARTA — Berita tentang mantan Presiden Jokowi akhir-akhir ini memang tak ada habisnya. Meski dugaan ijazah palsu itu sudah dibantah Bareskrim Polri.

Kali ini publik ramai mengomentari penampilan Jokowi yang disebut-sebut mengalami banyak perubahan.

Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus pun tak ketinggalan memberikan komentar tajamnya.

"Wajah itu, wajah orang stress yang memicu penuaan dini pada kulit," ujar Deddy di X @deddysitorus (1/6/2025).

Deddy bilang, perubahan tersebut dialami Jokowi karena mengalami rasa cemas dan tidak pernah tenang dalam hidupnya.

"Begitulah kalau jiwa tak tenang, mulut boleh bilang lain tetapi tubuh tak pernah bohong! Insyaf," tandasnya.

Sebelumnya, Dokter Tifa mempertanyakan kondisi kulit wajah dan rambut Presiden Jokowi yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan serius.

“Pak Jokowi kok seperti kena Autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam, dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala,” kata Tifa di X @DokterTifa (30/5/2025).

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kondisi hiperkortisolisme.      

Yang dimaksud Tida, kelebihan hormon kortisol dalam tubuh, yang biasanya muncul karena stres atau gangguan hormon lainnya.

Lebih jauh, Dokter Tifa memberikan sindiran keras terkait dugaan beban psikologis yang ditanggung oleh Jokowi selama sepuluh tahun menjabat sebagai Presiden.

“Dokter pribadi perlu meresepkan antidepresan, deh. Kasihan, beban berbohong 10 tahun, nggak kebayang rasanya,” tambahnya. (fajar)

Cek daftar harga BBM terbaru 1 Juni 2025. (Sumber: Disperindag Pamekasan) 

JAKARTA — PT Petrosea menurunkan harga BBM dengan mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Bensin dan Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Berikut ini daftar harga BBM nonsubsidi terkini yang berlaku mulai Minggu, 1 Juni 2025.

Saat ini harga BBM Pertamax dengan RON 92 turun menjadi Rp12.100 per liter dari yang sebelumnya Rp12.400. Lalu, Pertamax Turbo kini menjadi Rp13.050 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan harga.

Berikut adalah daftar harga terbaru BBM Pertamina per hari ini 1 Juni 2025.

.Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025

.Pertamax: Rp12.100 per liter

.Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter

.Pertamax Green: Rp12.800 per liter

.Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

.Dexlite: Rp12.740 per liter. (poskota)

Rismon Sianipar

JAKARTA — Pakar forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait keaslian tesis mantan Presiden Jokowi. Rismon tak tinggal diam, mengancam akan menyeret pemilik Percetakan Perdana itu ke jalur hukum.

Rismon mengatakan, perusahaan percetakan itu harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatannya dalam kasus yang disebutnya sebagai "laporan skripsi palsu" yang kini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Perdata Jakarta.

"Pemilik percetakan perdana, siap-siap anda akan dipanggil ke pengadilan atas laporan skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata Jakarta,” kata Rismon di X @SianiparRismon (1/6/2025).

Ia menambahkan bahwa pihak percetakan wajib membuktikan dan merekonstruksi bentuk lembar pengesahan skripsi Jokowi.

Bukan tanpa alasan, Rismon melihat ada hal yang menurutnya mencurigakan karena diduga menggunakan teknologi percetakan modern yang belum tersedia pada 1985.

“Anda harus membuktikan dan merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Jokowi yang menggunakan teknologi sangat modern di tahun 1985!," tegasnya.

Unggahan Rismon juga menyertakan dua foto, satu adalah lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM, dan satu lagi berisi halaman ucapan terima kasih kepada beberapa pihak, termasuk dosen pembimbing.

Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menyatakan akan menjalin koordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan yang diajukan oleh mantan Presiden RI Jokowi mengenai tudingan ijazah palsu.

Koordinasi ini dilakukan setelah Dittipidum memutuskan untuk menghentikan penyelidikan atas aduan dugaan ijazah Jokowi cacat hukum, yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), karena tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Terkait adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Ia juga menyampaikan bahwa laporan yang dilayangkan Jokowi di Polda Metro Jaya masih berada dalam tahap penyelidikan, dan menegaskan bahwa Bareskrim tidak akan melakukan intervensi dalam penanganan perkara tersebut.

“Tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses ini ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa,” katanya. (fajar)

Try Sutrisno (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) 

JAKARTA — Gerakan ratusan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan konsistensinya.

Pada hari Jumat, 30 Mei 2025, para purnawirawan tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia berkumpul di kediaman mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno di Jalan Purwakarta 6, Menteng, Jakarta, untuk menyerahkan kajian dan bukti terkait delapan tuntutan politik, termasuk salah satunya pemakzulan Gibran.

Dalam keterangan wartawan senior Hersubeno Arief, para pensiunan membawa dokumen lengkap yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan dan tanda tangan kepada Try Sutrisno sebagai tokoh senior dan tokoh sentral dalam gerakan ini. Jika disetujui, dokumen tersebut akan dikirim ke DPR, yang merupakan awal dari proses politik.

“Kalau sudah masuk ke ranah politik, itu bisa sangat tak terduga. Tiba-tiba peta bisa berubah dan berlangsung sangat cepat,” ujar Hersubeno Arief, jurnalis politik yang mengikuti pergerakan ini.

Gerakan ini bermula pada 17 April 2025, ketika 332 purnawirawan dari tiga angkatan mengajukan delapan poin tuntutan. Mereka terdiri dari 103 jenderal Angkatan Darat, 73 laksamana Angkatan Laut, 65 marsekal Angkatan Udara, serta 91 kolonel. 

Dari seluruh tuntutan tersebut, poin kedelapan, yakni desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memakzulkan Gibran, menjadi sorotan utama.

Gerakan tersebut didukung oleh sejumlah tokoh militer senior seperti mantan Wakil Panglima TNI Farah Rozi, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn.) Slamet Subiyanto, serta mantan KSAU Marsekal TNI (Purn.) Hanafi Asnan.

Keikutsertaan Try Sutrisno, yang juga pernah menjabat Panglima ABRI dan Wakil Presiden, memperkuat legitimasi gerakan ini. Try Sutrisno dinilai sebagai sosok pemersatu di kalangan purnawirawan.

Banyak pihak menilai kehadirannya menandakan bahwa gerakan ini bukan sekadar wacana politik, melainkan manuver serius dari kalangan militer senior.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bersikap hati-hati dalam merespons isu tersebut, mengingat posisi politiknya sebagai sekutu Presiden Joko Widodo, yang juga ayah Gibran.

Namun, Prabowo juga memiliki hubungan historis dan emosional dengan para purnawirawan, khususnya Try Sutrisno. (poskota)

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo/Net 

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diyakini tengah berupaya membebaskan Presiden Prabowo Subianto yang tengah disandera kepentingan politik mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi masifnya kritik yang dilancarkan PDIP terhadap menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) peninggalan Jokowi.

"Bisa jadi ada tugas ke PDIP untuk suarakan soal warisan Jokowi yang harus dibersihkan dari kabinetnya. Karena menteri-menteri warisan Jokowi itu membuat Prabowo tersandera oleh kepentingan politik Jokowi," kata Muslim kepada RMOL, Minggu 1 Juni 2025.

Tak hanya itu, kata Muslim, langkah yang dilakukan PDIP juga tepat untuk membuang dosa politiknya karena telah mendukung Jokowi sejak di Solo hingga menjadi presiden selama dua periode.

"Itu meningggalkan beban. Dan di antara beban Jokowi itu adalah kasus ijazah palsunya hingga saat ini. Warisan kasus itu bikin kegaduhan saat ini. Selain warisan kasus juga para menterinya Jokowi yang masih di kabinetnya Prabowo juga terjerat sejumlah kasus, dan itu harus dibersihkan," pungkas Muslim. (*)