SANCAnews.id

Pegiat Media Sosial, Dokter Tifa 

JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus ahli epidemiolog, Dokter Tifauzia Tyassuma menyoroti potongan video Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memegang MAP berwarna coklat saat berkunjung ke Polda Metro Jaya.

Tifa menjelaskan, besaran ijazah bukan hal yang lumrah bagi alumni Universitas Gadjah Mada.

"Kalau anda Alumnus UGM asli!. maka anda pasti punya ijazah asli yang ukurannya tidak lazim, sehingga tidak bisa ditaruh di dalam MAP standar seperti yang dipegang orang ini." tulis Tifa, dilansir X @DokterTifa Sabtu, (3/5/3025).

Dalam kritikan selanjutnya, ia mengatakan apabila MAP berisi dengan lembaran ijazah maka akan kaku jika dibawa.

"Dan kalau anda sedang bawa map yang isinya adalah Ijazah Asli SD, SMP, SMA, dan S1 maka tumpukan ijazah itu akan menghasilkan Map kaku dan tebal, yang tidak mungkin dibawa dengan digulung dengan sembrono seperti ini," ujarnya.

Sebagai penutup, ia memberikan pandangan bahwa itu merupakan benda yang menjadi titik penentu dari gugatannya, namun tidak dijaga dengan hati-hati.

"Padahal kasus yang berhubungan dengan isi map itu akan menentukan jalannya sejarah bangsa ini, sehitam sekelam dan segenap apa nantinya," tutupnya.

Unggahan yang melampirkan video Jokowi sedang, menggenggam MAP berhasil mematik perhatian warganet, tidak sedikit yang membernarkan analisa dari dokter Tifa.

Sebelumnya, diwartakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya setelah membuat laporan terkait tuduhan ijazah palsu.

Dia tampak membawa map berwarna cokelat, ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025), Jokowi terlihat didampingi sejumlah pengacara. Dia langsung menuju mobil setelah keluar SPKT.

Jokowi tak mengucapkan sepatah kata pun saat meninggalkan SPKT. Dia tampak mulai meninggalkan SPKT sekitar pukul 10.15 WIB, kemudian meninggalkan lokasi.

Jokowi sebelumnya telah datang ke SPKT sekitar pukul 09.50 WIB. Dia akan membuat laporan terkait tuduhan ijazah palsu. (fajar)

Letjen Kunto Arief Wibowo 

JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah keputusan pemindahan Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Daerah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Perubahan berdasarkan Keputusan Perubahan I Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat tersebut dikeluarkan pada hari Rabu, 30 April 2025.

Surat tersebut berisi perubahan keputusan terhadap nama-nama yang tercantum pada nomor urut 4 sampai dengan 10 dalam lampiran Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang diterbitkan sehari sebelumnya, salah satunya atas nama Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo.

"MEMUTUSKAN: 1. Menetapkan: Perubahan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atas nama Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M. NRP 32635, Dosen Tetap Unhan dkk 236 orang pada lampiran nomor urut 4 sampai dengan 10," demikian bunyi Perubahan I Keputusan Panglima TNI dilihat RMOL, Jumat, 2 Mei 2025.

Dalam keputusan Panglima sebelumnya tertulis nomor urut 4 dalam lampiran keputusan bahwa Letjen TNI Kunto Arief Wibowo jabatan lama Pangkogabwilhan I dan jabatan baru sebagai Staf Khusus KSAD. Ia digantikan Laksda Hersan yang bergeser posisi dari Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada) III.

Namun dalam Keputusan perubahan nomor urut 4 tertulis Mayjen TNI Yusman Madayun jabatan lama Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI dan jabatan baru sebagai Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun.

Kemudian, nama Arief Kunto tidak tertulis dalam keputusan perubahan. Dengan demikian Kunto Arief tetap menjabat Pangkogabwilhan I dan tidak jadi diganti Laksda Hersan yang juga merupakan mantan ajudan dan Sesmilpres Joko Widodo.

Kunto Arief Wibowo merupakan putra dari mantan Panglima ABRI dan sekaligus Wakil Presiden Indonesia ke-6 Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno.

Karier militer Kunto dimulai sejak berpangkat Letnan Dua hingga Kapten. Berbagai penugasan pernah ditempuhnya antara lain Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Linud 502/Ujwala Yudha pada tahun 1992, dan Komandan Peleton di Batalyon Infanteri 412/Bharata Eka Sakti.

Setelah menempuh berbagai penugasan di tingkat satuan, Kunto Arief Wibowo mendapat kepercayaan sebagai Kepala Seksi Operasi (Kasi 2/Ops) Korem 083/Baladhika Jaya (2007-2008). Ketika itu pria kelahiran lahir 15 Maret 1971 ini berpangkat Mayor.

Ketika Letnan Kolonel, ia dipercaya memimpin Batalyon Infanteri 500/Raider sebagai komandan. Jabatan ini dia emban setahun lamanya dari 2008 hingga 2009. Lalu menjadi Komandan Satuan Pendidikan Sussarcab di Pusdikif Pussenif (2009-2010), serta menjabat Kepala Staf Brigade Infanteri 13/Galuh (2010-2012).

Karier militer Kunto Arief terus menanjak saat menjadi Kolonel. Dia mengemban tugas sebagai Komandan Brigade Infanteri 6/Tri Shakti Balajaya (2012-2013), Kepala Departemen Teknik Akademi Militer (2013-2014), Asisten Operasi Kepala Staf Kodam IX/Udayana (2014-2016), Komandan Korem 044/Garuda Dempo (2016-2018) dan Komandan Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI AD (2018).

Meraih pangkat Brigadir Jenderal, ia kemudian diangkat sebagai Komandan Korem 032/Wirabraja. Tugas ini dia emban dari 2018 hingga 2020. Kemudian menjabat Kepala Staf Kodam III/Siliwangi (2020-2021).

Kemudian sebagai Mayor Jenderal, ia mengemban amanat sebagai Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad (2021-2022), sebelum menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi yang juga merangkap Komandan Komando Garnisun Tetap II/Bandung pada 2022 hingga 2023. Ia lalu dipercayakan sebagai Wakil Komandan Kodiklatad (2023-2024) dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Jenderal Wantannas pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, Kunto Arief Wibowo mendapatkan kenaikan pangkat Letnan Jenderal dan diangkat sebagai Pangkogabwilhan I. (rmol)

Foto: akun X @hnirankara 

Oleh: Heru Subagia

(Ketua Kagama Cirebon Raya)

Pertunjukan panggung politik nasional sedang berkutat dalam pusaran isu polemik ijazah Jokowi yang masih terus digugat keabsahan dan keasliannya. Masyarakat sedang menunggu proses hukum yang sedang berjalan sementara itu Jagat Maya terus dibombardir oleh perang psikologis antara pendukung Jokowi dan penolak ijazah Jokowi.

Untuk mempertanggung jawabkah dan menjawab polemik ijazah Jokowi tersebut, pada akhirnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melaporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap kelima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K.

“Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K,” kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

Dia mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama-nama tersebut ke penyidik. Dia menyerahkan penjelasan terkait pokok perkaranya ke polisi.

Kagama Menjawab

Menanggapi aksi turun gunung Jokowi ke Polda Metro Jaya tersebut, sebagai Alumni UGM dan juga menjabat Kagama Cirebon Raya Saya mempunyai dorongan moral dan juga tanggung jawab keorganisasian, melihat jika langkah hukum Pak Jokowi sangat menyambut baik dan acungkan jempol langkah mantan Presiden Jokowi.

Pak Jokowi anggap saja adalah Alumni UGM dan menegangkan haknya sebagai Alumni serta memiliki secara syah ijazah UGM dari Fakultas Kehutanan tahun 1985. Ia berhak untuk melakukan perlawanan dan pembuktian langsung untuk meredam dan juga menutup polemik ijazah yang dimilikinya

Jokowi Turun Langsung

Pak Jokowi ke Polda Metro adalah momen yang sudah ditunggu publik agar Jokowi yang harusnya turun langsung ke Polda Metro Jaya terjadi juga. Tujuan pelaporan sudah jelas yakni untuk melaporkan pihak-pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazahnya.

Kehadiran fisik langsung Jokowi membawa dokumen ijazah yang diklaim asli adalah momen krusial dalam menyudahi polemik panjang soal latar belakang akademik sang presiden.

Hanya saja ada catatan penting yakni adanya ujian paling berat bagi Polri dimana momentum pembuktian tersebut adalah momen khusus yang ditunggu-tunggu, terutama oleh Mas Roy Suryo dan pihak-pihak lain seperti Mbak d. Tifa, Bung Rismon. tentunya masyarakat juga sangat menunggu kabar baik perkembangan pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

Pembuktian Terbalik

Perlu ditegaskan bahwa langkah hukum yang diambil Jokowi justru membuka peluang terjadinya pembuktian terbalik di ranah hukum. Artinya selama ini Jokowi belum juga menunjukkan ijazah aslinya ke pihak tertentu dan harus mau menunjukkan ijasah tersebut dalam persidangan ataupun dalam proses uji materi yakni uji di laboratorium forensik Polri.

Secara hukum, Pak Jokowi mempunyai hak hukum dan memenuhi syarat untuk menunjukkan ijazah asli, terutama S1 dari UGM yang selama ini jadi sorotan.

Polri Wajib Netral

Ujian paling penting adalah apakah Polri salat netral dalam proses penyidikan dan olah barang bukti yakni Ijazah Pak Jokowi?

Titik perdamaian yang nantinya akan diterima semua pihak adalah Polda Metro Jaya benar-benar menjalankan proses uji forensik terhadap ijazah secara independen dan transparan, maka apapun hasilnya akan menjadi dasar pertanggungjawaban publik yang sah.

Sekali lagi, mengingatkan kembali risiko besar jika ternyata uji forensik tidak dilakukan secara terbuka.

Kalau ada permainan di internal, atau proses tidak transparan, maka ini akan memperpanjang polemik dan menciptakan kenyataan pahit sekaligus horor bagi penegakkan hukum di Indonesia.

Semua Pihak Wajib Terima

Lebih jauh lagi, seandainya hasil uji forensik menyatakan ijazah tersebut tidak asli dan melibatkan kecurangan, maka itu akan menjadi pukulan besar yang berdampak pada citra keadilan, transparan publik, kredibilitas Polri, UGM serta penegakkan hukum bahkan arah demokrasi bangsa ini akan hancur berkeping-keping.

Dalam kesadaran hukum kolektif, menegaskan bahwa semua pihak yang menggugat dan tergugat , apapun hasil akhirnya, tetap pantas dihormati jika seandalnya privasi hukum layak disepakati jujur dan netral.

Mereka para pihak adalah orang-orang yang mendorong keterbukaan informasi dan transparansi pejabat publik. Itu nilai penting dalam demokrasi.

Baginya, langkah tersebut adalah pertarungan integritas dan momen penting institusi Polri membuktikan kredibilitasnya di mata publik.

Apapun hasilnya nanti dari uji forensik, itulah yang menjadi penutup dari polemik ijazah Pak Jokowi. Kita akan belajar banyak tentang moralitas, kedaulatan hukum dan politik, dan integritas pejabat publik dari proses ini. (*)

OLEH: AHMADIE THAHA

DUNIA tengah sibuk menghadapi perang dagang, krisis iklim, dan inflasi global. Namun di negeri tercinta ini, kita punya prioritas yang lebih menggetarkan jiwa: mencari tahu apakah sebuah ijazah S1 benar-benar asli atau hanya tipuan belaka oleh seorang mantan presiden.

Dimulai 24 April 2025, sebuah sidang penting kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Joko Widodo sang tergugat kasus ijazah palsu ini, atau kadang jadi termohon, dapat dipastikan tak hadir lagi dalam sidang lanjutan, karena masih jalan ke Eropa.

Pada sidang kedua, Rabu kemarin, mediasi gugatan ijazah itu belum menemui kesepakatan. Pihak penggugat meminta Jokowi selaku termohon menunjukkan ijazah aslinya ke publik, namun permintaan itu ditolak tegas kuasa hukum. Jokowi ngotot sembunyikan ijazahnya.

Semua kita tahu, ini sidang sangat penting, sangat-sangat penting, teramat penting. Jangan anggap remeh, ini bukan perkara biasa macam utang-piutang atau sengketa warisan kucing Persia. Ini perkara kredibilitas, kejujuran, dan mungkin juga soal kayu.

Ya, sidang dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali digelar. Seperti sekuel sinetron, ini kelanjutan dari drama berkepanjangan yang sebelumnya sudah diputar ulang dengan berbagai versi, dari "Font Times New Roman" hingga "Wajah Tak Teridentifikasi di Foto Ijazah."

Lucunya, sebagaimana drama absurd yang sudah-sudah, Pak Jokowi sendiri tidak hadir, padahal rumahnya tak jauh dari kantor pengadilan itu. Katanya dia diutus Presiden Prabowo Subianto untuk takziah Paus di Vatikan. Fotonya beredar, menampakkan dia mengangkat tangan berdoa (dalam Islam?) di hadapan jenazah almarhum.

Atau barangkali dia jalan ke Eropa, sekalian mencari kayu jenis tertentu untuk membangun rumah pensiun yang sustainable di sana. Atau mungkin pula tengah memeriksa kembali apakah jurusan "Teknologi Kayu" itu benar-benar ada di CV-nya, atau cuma mimpi semasa KKN. Ini barangkali saja, lho, semacam imajinasi liar berbasis prasangka.

Duduk di bangku tergugat adalah KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan tentu saja pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tiap hari hampir disebut netizen gara-gara ijazah mantan mahasiswanya. Sebagai pihak-pihak yang ikut tergugat, semua hadir dengan kuasa hukum masing-masing, membela selembar ijazah seolah itu naskah sakral Proklamasi.

Yang tampil sebagai penggugat adalah seorang bernama Muhammad Taufiq yang membawa nama gerakan "TIPU UGM" (singkatan dari Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu). Ia berjuang bak pahlawan film dokumenter Netflix yang sedang membongkar rahasia rezim.

Taufiq datang bukan dengan bersenjatakan keris, melainkan data yang juga sudah banyak diungkap oleh para pakar dan aktivis. Bukan dengan bom molotov, melainkan fotokopi surat-surat keputusan, artikel-artikel sejarah, dan literatur-literatur dari Leiden yang bahkan pustakawan Belanda pun mungkin tak ingat pernah memilikinya.

Salah satu yang disorot oleh banyak pihak, di antaranya, adalah klaim Jokowi tentang jurusan “Teknologi Kayu” yang katanya menjadi habitat akademiknya saat kuliah di UGM. Dokter Tifauzia Tyasumma, lulusan UGM, mengunduh video pengakuan Jokowi soal jurusan ini, di Twitter, bahkan sejak Oktober 2022.

Namun setelah tiga tahunan ditelusuri dengan penuh cinta dan dedikasi akademik, baik oleh aktivis, dosen yang pensiun, serta pemburu dokumen, hingga ke perpustakaan Leiden, tak satu pun literatur resmi yang mencatat keberadaan jurusan tersebut. Teknologi kayu hanya judul mata kuliah.

Penelusuran Dr. Suyadi, dosen asal Padang di Universitas Leiden, memastikan tak satu pun dokumen sejarah UGM yang tersedia di perpustakaan terlengkap dunia di kampusnya yang menyebut adanya jurusan Teknologi Kayu di Fakultas Kehutanan.

Sebagai pakar filologi dan arsip, Suyadi tentu tak main-main dengan upaya pencarian dokumen-dokumen terkait sejarah UGM. Dia paham betul, jurusan kehutanan UGM awalnya merupakan bagian dari Fakultas Pertanian. Pada 1963, jurusan ini dipecah menjadi Fakultas Kehutanan sendiri.

UGM sejak 1980 memiliki empat "bagian" di Fakultas Kehutanan: Silvikultur, Manajemen Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan, dan Teknologi Kehutanan. “Teknologi Kayu” sebagai nama salah satu mata kuliah, jangan-jangan itu yang paling diingat dan disukai Jokowi?

Pengadilan Solo ingin membuktikan kebenaran, salah satunya soal klaim Jokowi tadi. Jika benar jurusan itu ada, pihak UGM tinggal menunjukkan buktinya, termasuk skripsi Jokowi. Cuma segitu. Ya, cuma itu saja, sangat sederhana. Tak perlu dikirim dengan unta atau dijaga mantan pasukan Paspampres.

Sebaliknya, jika jurusan yang diklaim Jokowi itu tidak ada, berarti itu satu kebohongan lagi, menambah kebohongan-kebohongan yang seolah sudah menjadi tabungan Jokowi, yang memberinya wajah sang pinokio. Jika jurusan itu sendiri tidak ada, berarti Jokowi lulusan dari jurusan bus Bantal... eh Bantul? Sekali lagi, ini hanya dugaan.

Lantas gimana jika skripsi Jokowi juga hilang, sebagaimana diklaim terkait ijazah aslinya? Wah, berarti kita memang punya masalah nasional: bukan hanya ijazah palsu, tapi juga manajemen perpustakaan yang sangat buruk. Sulit dipercaya, universitas sekelas UGM bisa begitu.

Tapi, apa sebetulnya yang membuat bangsa ini begitu keranjingan membongkar ijazah masa lalu seorang mantan presiden? Hanya selembar ijazah. Bahkan, itu terjadi setelah dia memimpin dua periode dan mengucapkan ribuan janji ?"yang sebagian besar lebih layak diuji dari font ijazahnya?

Apakah mungkin karena bangsa ini merasa terlalu "putus asa" mencari harapan dari para pemimpinnya, hingga kebenaran macam "apakah benar dia punya ijazah asli" menjadi seolah pencarian spiritual nasional? Atau, ini akumulasi dari kekecewaan bangsa?

Tentu, kita tak lupa, bahwa kejujuran pemimpin bukan hanya soal ijazah, tapi juga soal keteguhan pada janji politik, transparansi kebijakan, dan keberpihakan kepada rakyat. Kesadaran ini mendorong kita begitu peka, hingga bahkan font ijazah pun layak disidangkan.

Persidangan soal ijazah Jokowi babak ini baru saja dimulai, mari kita siapkan popcorn dan minuman hangat. Karena seperti sinetron abadi, sidang ijazah palsu Jokowi masih akan terus berlanjut. Entah sampai kapan. Sabar, semua ini demi kebenaran yang kita cari bersama. (*)

Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al Quran

Kolase Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dan mantan Wapres Try Sutrisno/RMOL 

JAKARTA — Putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo baru saja dimutasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dari Panglima Komando Gabungan Daerah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Ada yang menduga pemindahan tersebut terkait dengan sikap kritis Try Sutrisno terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menandatangani delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI, salah satunya adalah memecat Gibran.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Jenderal Kunto layak menjadi KSAD bahkan Panglima TNI.

“Keterlaluan Panglima TNI mencopot putra mantan Wakil Presiden dan juga Panglima TNI (dulu ABRI) Jenderal Purn Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief. Letjen Kunto punya segudang prestasi. Dia layak jadi KSAD hingga Panglima TNI,” kata Jerry kepada RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.

Jabatan sebagai Staf KSAD dinilainya merupakan jabatan nonjob. Namun ia berharap bahwa langkah ini merupakan jalan untuk menuju KSAD dan Panglima TNI.

Jerry menyebut bahwa Panglima TNI saat ini, Agus Subiyanto jelas merupakan orang titipan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Panglima TNI dan Kapolri orang Jokowi. Bagi saya Prabowo sulit untuk mempertahankan mereka berdua sampai 2029. Saya pastikan mereka akan mendukung Gibran di 2029,” ungkapnya.

Di sisi lain, Panglima TNI juga menunjuk mantan ajudan Jokowi yakni Lasda TNI Hersan sebagai pengganti Kunto di Pangkogabwilhan I.

Jerry mengendus bahwa skema ini kental kaitannya dengan peran Jokowi di balik keputusan Panglima TNI.

“Pergantian Pangkogabwilhan I ini sangat kental dan berbau politis, barangkali saat Try Sutrisno mendorong pemakzulan Gibran,” ungkapnya lagi. 

“Saya yakini Panglima TNI masih disetir dan dikendalikan Jokowi sebagai bos mereka. Maka itu Prabowo butuh Panglima yang loyal kepada dirinya. Saya kira Letjen Kunto cocok untuk itu. Saya yakin beliau (Letjen Kunto) merupakan loyalis Prabowo,” tandasnya.

Berdasarkan UU yang berlaku, syarat menjadi Panglima TNI harus Perwira Tinggi TNI yang pernah menjadi kepala staf angkatan atau berpangkat bintang empat. (*)