SANCAnews.id

Jokowi-Ijazah 

JAKARTA — Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan agar kontroversi kasus ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, segera diselesaikan melalui mediasi penal oleh Kejaksaan Agung setelah proses di Badan Reserse Kriminal Polri selesai.

Menurut Jimly, pendekatan ini dapat menjadi bentuk keadilan restoratif, di mana Kejaksaan Agung dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan.

“Ini saatnya Kejaksaan kreatif berinovasi untuk implementasi restorative justice yang sudah diatur bersama Polri," saran Jimly lewat akun X miliknya, Selasa, 22 Juli 2025.

Ia menilai penyelesaian secara mediasi penal akan lebih produktif dan menghindari eskalasi polemik yang tidak perlu di ruang publik, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah masa transisi pemerintahan.

"Ini agar soal ijazah tidak berlarut-larut," pungkasnya.

Isu mengenai keabsahan ijazah Jokowi kembali mencuat setelah beredar tudingan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil cetak ulang yang dilakukan di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta.

Meski belum ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut, isu ini telah menimbulkan perdebatan dan spekulasi luas di ruang publik.

Jimly menekankan pentingnya penanganan yang proporsional dan tidak berlarut, agar persoalan ini tidak terus menjadi polemik yang mengganggu stabilitas sosial dan politik nasional. (rmol)

Yusuf Blegur dan Eggi Sudjana/Ist 

JAKARTA — Terminal keberangkatan internasional tampak seperti biasa—kerumunan penumpang, gema pengumuman boarding, dan gerakan ritmis staf bandara.

Namun, ada satu pemandangan yang menarik perhatian beberapa penumpang dan awak media yang bertugas: seorang pria lanjut usia di kursi roda, mengenakan jaket hitam dan topi berpuncak, sedang didorong pelan oleh seorang pria yang teguh pendirian.

Dua nama yang pernah terukir dalam sejarah aktivisme Indonesia kini bersatu dalam satu tujuan: mengangkat isu ijazah mantan presiden ke kancah internasional. Mereka adalah Eggi Sudjana dan Yusuf Blegur.

Bagi mereka yang akrab dengan organisasi mahasiswa Indonesia, hubungan antara Eggi Sudjana dan Yusuf Blegur mungkin terasa asing.

Eggi adalah mantan ketua HMI MPO, sebuah organisasi mahasiswa Islam dengan sejarah panjang dalam politik Indonesia.

Sementara itu, Yusuf Blegur adalah mantan aktivis GMNI, sebuah organisasi mahasiswa nasionalis yang berakar pada pemikiran Sukarno.

Dalam sejarah gerakan mahasiswa, HMI dan GMNI dikenal sebagai dua kutub ideologi yang kerap berbenturan, baik di kampus maupun dalam perpolitikan nasional.

Namun, sejarah tak selalu berjalan mulus. Terkadang, jalannya berliku-liku, mempertemukan dua tokoh yang dulunya berseberangan, kini berada di kubu yang sama dalam perjuangan.

“Hubungan kami tidak dibentuk oleh ideologi. Kami dipertemukan oleh kesadaran moral bahwa ada yang harus diperjuangkan bersama,” ujar Yusuf Blegur kepada Suara Nasional.

Eggi tidak lagi sekuat dulu. Tubuhnya sudah tidak setangguh ketika memimpin aksi-aksi mahasiswa pada era 1990-an. Namun semangatnya tetap menyala. Duduk di kursi roda, Eggi tampak penuh keyakinan.

Dia tak membawa banyak barang. Hanya satu koper kecil dan sebuah map coklat berisi dokumen-dokumen. Di dalam map itu, tersimpan laporan yang akan ia sampaikan langsung ke kantor pusat Amnesty International di London—sebuah laporan yang ditujukan untuk mengadukan dugaan pemalsuan ijazah oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo.

“Ini bukan sekadar soal ijazah. Ini soal integritas kepemimpinan. Ini soal masa depan demokrasi Indonesia,” ujar Eggi singkat namun tajam.

Bagi Yusuf Blegur, mendampingi Eggi bukan sekadar solidaritas. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sejarah. Sebagai mantan aktivis yang pernah terlibat dalam gerakan reformasi dan pembela HAM, Yusuf merasa bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Bahkan ketika usia dan situasi tidak lagi memihak.

“Saya sadar langkah ini kontroversial. Tapi lebih gila lagi kalau kita diam melihat negara seperti kehilangan akal sehatnya. Kita dipaksa mengakui kebenaran tanpa boleh bertanya. Bang Eggi berani melawan itu. Dan saya berdiri bersamanya,” ujarnya.

Yusuf menceritakan bahwa pertemanannya dengan Eggi sudah berjalan lebih dari satu dekade. Keduanya kerap bertemu dalam forum-forum diskusi, debat publik, bahkan menjadi sesama narasumber dalam berbagai acara televisi. Ketegangan kadang muncul karena latar ideologi yang berbeda, namun selalu selesai dalam gelak tawa dan penghargaan satu sama lain.

“Kami belajar dari sejarah. Bung Karno dan M. Natsir bisa duduk bareng. Masa kami tidak?” 

Langkah Eggi dan Yusuf ini bukan tanpa risiko. Mereka tahu, menyoal ijazah presiden bukanlah perkara ringan. Banyak pihak menganggap ini sebagai langkah sia-sia, bahkan disebut sebagai aksi politik oportunistik. Tapi bagi mereka, diam justru jauh lebih memalukan.

“Ada ketakutan besar di negeri ini. Ketakutan untuk bertanya. Untuk menuntut transparansi. Saya ingin memecah ketakutan itu,” kata Eggi.

Amnesty International mungkin tidak serta-merta menyelesaikan perkara hukum di Indonesia. Namun membawa isu ini ke ranah internasional adalah bentuk perlawanan terhadap apatisme dan pembungkaman. Setidaknya, dunia tahu bahwa masih ada suara yang bersuara, di tengah kebisingan propaganda dan pencitraan.

Beberapa menit sebelum keberangkatan, Eggi meminta Yusuf untuk mendoakannya. “Kalau saya tidak pulang, tolong teruskan perjuangan ini,” ujarnya sambil menggenggam tangan sahabatnya. Yusuf hanya mengangguk, matanya memerah menahan haru.

Pesawat menuju London lepas landas. Di balik kaca jendela bandara, Yusuf Blegur menatap langit yang perlahan cerah. Ia tahu, ini bukan akhir. Justru baru awal dari babak baru—perlawanan yang dibawa sampai ke luar batas republik.

Ketika dua tokoh dari dua organisasi yang dulu tak pernah akur kini bersatu, mungkin itu pertanda bahwa negeri ini sedang mengalami guncangan nilai. Ketika pertanyaan tentang keabsahan sebuah ijazah harus dibawa ke benua lain, itu juga pertanda bahwa kepercayaan publik pada sistem keadilan sedang digugat.

Dan ketika dua pria tua, dengan tubuh yang tidak lagi muda, masih mau berkorban untuk membongkar kebenaran, kita yang muda justru patut bertanya: sudah sejauh mana kita peduli pada negeri ini? (suaranasional)

Kubu Roy Suryo Cs di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025). Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyayangkan penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang lebih dulu memeriksa terlapor dalam hal ini Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. 

JAKARTA — Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyayangkan penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang memeriksa terlapor terlebih dahulu.

Menurutnya, sesuai SOP, pelapor yang diperiksa pertama kali dalam kasus ini adalah mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

"Karena urutannya adalah dalam penyidikan saksi korban dulu yang harus diperiksa jadi harus saudara JKW yang terlebih dahulu diperiksa," ucap Khozinudin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025).

Namun demikian, pihaknya tidak mengetahui kapan Jokowi dipanggil oleh penyidik.

"Saudara JKW mengaku sakit dan minta utk di-reschedule anehnya mengaku sakit tidak bisa hadir ke PMJ tapi dia hadir dalam agenda politik PSI," imbuhnya

Kedatangan Roy Suryo Cs ke Polda Metro Jaya yakni menuntut penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum PMJ agar melakukan gelar perkara khusus.

Roy Suryo adalah seorang tokoh publik Indonesia yang dikenal sebagai pakar telematika, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

Pihaknya juga meminta agar penyidik menyita ijazah milik Jokowi yang disebut asli selama proses penyidikan berlangsung.

Diketahui, Jokowi hadir dalam kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Graha Saba Buana, Solo Jawa Tengah, pada Sabtu, (19/7/2025).

Mengenakan kemeja putih lengan panjang, Jokowi hadir sekitar pukul 16.00 WIB.

Kehadiran Jokowi tersebut setelah putra bungsunya, Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2030.

Jokowi masuk melalui pintu samping, gedung Kongres, saat para pendukungnya menunggu dari pintu depan.

Tiba di Gedung Kongres Jokowi langsung menyampaikan pengarahan.

Di awal sambutannya Jokowi mengatakan dirinya merasakan semangat dalam kongres PSI yang digelar di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya tersebut.

Sambil berseloroh Jokowi mengaku tahu mana orang yang benar benar memberikan dukungan atau tidak.

"Saya tahu mana yang mendukung, mana yang mendukungnya setengah, dan mana yang tidak mendukung sama sekali," pungkasnya.

Putra bungsu Presiden Ketujuh Joko Widodo, Kaesang Pangarep resmi terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030, usai memenangkan Pemilu Raya PSI dengan perolehan suara sebesar 65,28 persen. (tribunnews)

Jokowi dan Prabowo 

JAKARTA — Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang juga dikenal sebagai Jokowi, memamerkan kebersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengunggah foto tersebut di akun media sosial pribadinya. Jokowi dan Prabowo menikmati makan malam di Bakmi Bu Citro di Solo.

“Saya mengajak Bapak Presiden Prabowo menikmati hidangan Bakmi Bu Citro di Solo,” tulis Jokowi.

Jokowi memperkenalkan rumah makan sederhana yang punya sara istimewa. Dan menceritakan momen kebersamaan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

“Rumah makan sederhana yang punya rasa istimewa. Kami duduk santai, berbincang ringan ditemani semangkuk bakmi hangat. Sebuah momen personal, jauh dari agenda kenegaraan, dan berkesan. Terima kasih Pak Presiden,” tandasnya.

Cuitan Jokowi itu lalu diserbu warganet atau netizen. Tak sedikit yang memberi respon negatif.

“Pembohong selamanya gak akan tenang hidup. Semuanya slalu dibikin cerita buat bohong terus. Apes bener Indonesiaku,” balas @zhev*** 

“PAMER dekat ama PRESIDEN..😅😅Pak.Jok..Pak.Jok.. Orang yg waras pasti sdh tau CATURMU.. Lakonmu MEMBUAL & MENIPUsemoga KEADILAN TUHAN Segera tiba,” tambah @pem***

“Petugas president yg berhasil menjalankan tugasx maka ditraktirlah oleh bossx... Cb kalo petugas president berani proses hukum itu finalis OCCRP, ooo gak bakal ditraktirlah!!!,” timpal @sad***

Diketahui, Selain Jokowi, Prabowo, dan Gibran, hadir pula sejumlah menteri dan wakil menteri seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo. Mereka tampak berbincang hangat sambil menyantap bakmi selama lebih dari satu jam.

Suasana makin cair saat ada pemain keyboard live. Tak hanya santai, suasana makin “hidup” ketika Wamen Giring Ganesha menyumbang lagu "Biarlah" dari Nidji, diikuti beberapa menteri lainnya yang menyanyi dan berjoget ringan.

Perbincangan berlangsung dalam nuansa internal. Diduga evaluasi kunjungan Prabowo di Solo usai Kongres PSI, serta rencana penugasan lain ke depannya. Pembahasan terlihat berlangsung serius namun penuh keakraban. (fajar)

Ilustrasi/Ist 

PERANG adalah perdamaian, merupakan sebuah paradoks yang terkenal dari novel 1984 karya George Orwell. Slogan ini menggambarkan bagaimana rezim totaliter seperti Oceania menggunakan perang sebagai alat untuk mengendalikan rakyatnya.

Dengan terus-menerus berada dalam keadaan perang, pemerintah dapat membenarkan penindasan, pembatasan kebebasan, dan manipulasi informasi, yang pada akhirnya menciptakan bentuk "perdamaian" yang dipaksakan.

Dunia dan Perang Dagang

Tanggal 02 April 2025,  disebut sebagai Hari Pembebasan bagi Amerika, bagi dunia global adalah Perang Dagang. Dunia telah menipu Amerika Serikat selama 40 tahun terakhir dan lebih," kata Trump. "Yang kami lakukan hanyalah bersikap adil". Amerika Serikat melihat Tiongkok sebagai pesaing utama dalam bidang ekonomi. 

Impor barang AS dari Tiongkok pada tahun 2024 mencapai total 438,9 miliar Dolar AS, naik 2,8 persen (12,1 miliar Dolar AS) dibandingkan tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Tiongkok mencapai 295,4 miliar Dolar AS pada tahun 2024, meningkat 5,8 persen (16,3 miliar Dolar AS) dibandingkan tahun 2023.

Selama lebih dari 70 tahun, Tiongkok membangun kemajuan melalui kemandirian dan kerja keras, bukan karena belas kasihan negara lain. "Kami tidak takut terhadap tekanan yang tidak adil," ujar Xi seperti dikutip dari Global Times.

Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memperingatkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan menghasilkan "pemenang". Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, yang dimulai pada tahun 2018, telah menjadi salah satu konflik ekonomi utama di dunia. Konflik ini ditandai dengan penerapan tarif timbal balik pada barang-barang impor kedua negara.

Meskipun sempat mereda dengan adanya kesepakatan "Phase One" pada 2020, ketegangan tetap berlanjut dan bahkan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2025, perang dagang ini kembali memanas setelah adanya pergantian kepemimpinan di AS.

Perang dagang tentu saja bukan hal yang baru dalam dunia perekonomian negara. Dalam sejarahnya, Amerika Serikat bahkan sudah beberapa kali melakukan perang dagang dengan berbagai negara ataupun kawasan regional ekonomi seperti Uni Eropa. AS bukanlah satu-satunya negara yang pernah menyulut perang dagang dan mempengaruhi ekonomi global. Belanda, Inggris, termasuk Dinasti Qing, Tiongkok pernah mencatatkan perang dagang paling berpengaruh dalam sejarah.

Perang Inggris dan Belanda terdiri dari empat pertempuran yang terjadi pada kurun waktu abad 17 sampai 18. Meski berakhir menjadi pertempuran senjata, Perang Inggris-Belanda sebenarnya bermula dari persaingan dagang antar kedua negara.

Memasuki tahun 1600an, para pedagang Belanda mulai mendominasi jalur perdagangan dunia. Untuk merespon kekuatan dagang Belanda, Inggris mengeluarkan Navigation Act di tahun 1651 yang berisi sekumpulan aturan dagang bagi para koloninya. Dikutip dari Britannica, inti dari Navigation Act adalah pelarangan bagi wilayah koloni Inggris untuk mengekspor barang ke negara lain selain Inggris. Selain itu, kapal dagang yang bukan berasal dari Inggris dilarang untuk melakukan perdagangan dengan Inggris maupun koloninya.

Situasi tersebut membuat para pedagang Belanda tidak bisa berdagang di kawasan yang dikuasai Inggris. Dimulai dari tahun 1652, empat kali perang senjata di perairan pun tak terhindarkan. Walaupun Belanda memenangkan perang pertama, Inggris tetap menguasai keseluruhan perang karena kemajuannya di bidang militer angkatan laut. Kekalahan Belanda di perang keempat pada 1784 menjadi salah satu penyebab dari kebangkrutan.

Perang Opium merupakan perang dagang yang berlangsung dalam dua babak yaitu Perang Opium I (1839-1842) dan Perang Opium II (1856-1860). Kedua perang tersebut melibatkan Inggris dan Dinasti Qing, Tiongkok. Memasuki abad 18, para pedagang Inggris mulai memasuki wilayah Asia untuk memperluas jalur perdagangan. Dari sisi komoditas perdagangan, Tiongkok lebih unggul dibandingkan Inggris karena mereka merupakan penghasil porselen, kain sutera dan teh. Ketiga barang tersebut memiliki nilai jual tinggi di kalangan masyarakat Eropa.

Sementara itu, Tiongkok tidak terlalu banyak mengimpor barang hasil manufaktur dari Inggris. Akan tetapi, Tiingkok tetap membuka pintu kerjasama dagang dengan syarat Inggris membayar barang dagangannya dengan logam perak. Inggris tidak memiliki cadangan perak alami sehingga mereka harus membelinya dari negara lain. Dikutip dari Thoughtco, neraca perdagangan Inggris mengalami defisit karena hanya mampu menjual 9 juta Poundsterling dibandingkan dengan Tiingkok yang meraup 27 juta Poundsterling.

Di tengah situasi yang tak menguntungkan, Inggris menemukan cara baru yaitu dengan menawarkan opium sebagai alat pembayaran alternatif. Opium tersebut berasal dari Bengal yang saat itu sudah dikuasai oleh Inggris. Perlahan, kasus kecanduan opium mulai menjadi masalah di kalangan pemuda Tiongkok,  Kaisar Daoguang mulai mengambil langkah untuk menghentikan penyelundupan opium dan melarang pedagang asing manapun yang tidak bersedia mengikuti peraturan pemerintah Tiongkok.

Peperangan pun akhirnya terjadi pada 1839 hingga 1842 dan berbuah kemenangan telak bagi Inggris. Perjanjian Nanking di tahun 1842 menjadi akhir dari Perang Opium I dan membuat kerugian besar bagi Dinasti Qing. Selain membayar kerugian perang, Dinasti Qing juga harus menggadaikan wilayah Hong Kong kepada Inggris.

Pada 17 Juni 1930, Herbert Hoover selaku Presiden Amerika Serikat, menandatangani undang-undang United States Tariff Act of 1930 atau yang lebih dikenal sebagai Smoot-Hawley Tariff Act. Penamaan Smoot-Hawley berasal dari dua nama senator yang mengusulkan undang-undang tersebut yaitu Reed Smoot dan Willis Hawley.

Pasca kemenangan Amerika Serikat di Perang Dunia II, industri peternakan ayam mulai mengalami peningkatan jumlah produksi. Karena tingginya angka produksi ayam, pada tahun 1960 Amerika Serikat lalu mengekspor pasokan ayam ke Eropa. Kondisi Eropa saat itu masih dalam tahap recovery pasca Perang Dunia II dan banyak peternak lokal yang merasa khawatir dengan banyaknya jumlah ayam impor dari Amerika Serikat. Merespon hal tersebut, beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Jerman pun menerapkan tarif dan pengaturan harga untuk produk unggas impor asal Amerika Serikat.

Memasuki tahun 1962, Amerika Serikat memprotes kebijakan Eropa terkait pengaturan tarif dan harga yang membuat angka penjualan ayam turun hingga 25 persen. Beberapa kali perwakilan Amerika Serikat dan Eropa mengadakan pertemuan tetapi tak pernah mencapai kesepakatan terkait perdagangan ayam.

Merasa buntu dengan kesepakatan yang tak pernah tercapai, Amerika Serikat lantas mengesahkan peraturan dagang baru pada 7 Januari 1964. Barang-barang seperti brandy, light trucks, dextrin dan tepung kentang, dikenakan tarif impor sebesar 25 persen.

Keputusan untuk menaikkan tarif impor untuk produk light trucks dipicu oleh tingginya impor mobil Volkswagen asal Jerman di tahun 1960an. Hal ini lantas menuai protes dari para pemilik industri otomotif di Amerika Serikat. Saat ini hanya tersisa kebijakan tarif impor 25 persen untuk produk light truck. Atas alasan inilah light truck produksi Amerika Serikat sangat mendominasi pasar lokal selama lebih dari empat dekade, dikutip dari Thoughtco.

Selain kenaikan tarif, penerapan kuota impor juga biasa dilakukan dalam rangka membatasi masuknya barang impor dari negara lain. Sejarah membuktikan besarnya dampak dari perang dagang terhadap perekonomian suatu negara maupun secara global.

Kisah Pengawas Pajak dan Perang Tarif

Samuel Wilson (13 September 1766 ?" 31 Juli 1854) adalah seorang pengepak daging dari Troy, New York. Namanya konon merupakan sumber personifikasi Amerika Serikat yang dikenal sebagai "Paman Sam". Uncle Sam atau Paman Sam dikenal sebagai simbol patriotisme Amerika Serikat dan menjadi julukan.

Paman Sam, dalam bahasa gaul adalah personifikasi pemerintah federal Amerika Serikat, yang berasal dari abad ke-19. Ia biasanya digambarkan sebagai seorang pria tua yang mengenakan topi tinggi berhias bintang dan dasi kupu-kupu merah. Paman Sam sering digunakan sehari-hari untuk IRS (Badan Pengawas Pajak) yang memungut pajak penghasilan dari warga negara dan perusahaan Amerika.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memanggil Presiden Donald Trump ‘Daddy’ atau ‘Ayah’ pada Rabu 25 Juni 2025. Rutter menanggapi penggunaan kata-kata umpatan oleh presiden baru-baru ini ketika ia menuduh Iran dan Israel melanggar perjanjian gencatan senjata.

Selama pertemuan bilateral antara Trump dan Rutte selama KTT NATO di Den Haag, Belanda, Trump menyamakan negara Israel dan Iran dengan "dua anak di halaman sekolah" yang terlibat "pertengkaran hebat." Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini mengajukan nominasi Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Netanyahu menyatakan bahwa Trump berperan penting dalam menciptakan perdamaian di berbagai kawasan, termasuk upaya penyelesaian ketegangan nuklir Korea Utara dan perundingan damai antara Kosovo dan Serbia.

Nominasi ini bukan kali pertama Trump diajukan untuk penghargaan bergengsi tersebut. Sejumlah anggota parlemen dari negara-negara seperti Norwegia, Swedia, dan Estonia sebelumnya juga telah mengajukan nama Trump karena kontribusinya dalam mempromosikan perdamaian.

Beberapa alasan yang mendasari nominasi Trump adalah: (1) Perjanjian Abraham: Upaya Trump dalam menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. (2) Penyelesaian Ketegangan Nuklir Korea Utara: Perundingan yang dilakukan Trump untuk mengurangi ketegangan nuklir di Korea Utara. Dan (3) Perundingan Damai Kosovo dan Serbia: Peran Trump dalam memfasilitasi perundingan damai antara Kosovo dan Serbia.

Trump sendiri telah beberapa kali mengungkapkan kekecewaannya karena belum menerima Nobel Perdamaian, meskipun ia telah berperan dalam beberapa konflik, seperti konflik India-Pakistan dan Serbia-Kosovo.

Baru-baru ini, Trump juga menawarkan keahlian negosiasinya untuk mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza. Presiden AS Donald Trump memberikan ancaman serius kepada Rusia bila tak segera menyetop perang di Ukraina. Ancaman tersebut berupa tarif 100 persen.

Ancaman itu, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Selasa, 15 Juli 2025, dilontarkan Trump saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin, 14 Juli 2025 waktu setempat. Saat berbicara kepada wartawan dengan didampingi Rutte, Trump mengatakan dirinya "sangat, sangat tidak puas" dengan Rusia dan merasa kecewa dengan Presiden Vladimir Putin.

Amerika Terguncang

Hans Morgenthau, Amerika punya "tujuan transeden" membangun perdamaian dan kebebasan dinegeri sendiri juga tentu disetiap tempat karena  "gelanggang tempat Amerika harus mempertahankan dan menpromosikan tujuan itu meliputi seluruh dunia." Namun bahwa tujuan sejarah sama sekali tidak konsisten dengaan "tujuan transeden".

Amerika Serikat "hanyalah salah satu negara besar di antara negara lainnya yang tidak sempurna." Mari menyimak, Foreign Affair, terbitan Nov / Des 2011 "IS AMERICA OVER?." Peringatan lebih dari satu dasawarsa, membuat kekuasaan kini bergeser ke Timur. Tidak lagi ke Barat. Cahaya Asia bersinar melihat kemajuan besar ekonomi Tiongkok dan India. Amerika kini tergoncang. Memang langit tidak akan runtuh. Diatas langit ada langit. ***

*Penulis adalah eksponen Gema 77/78

Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, Ferry Irwandi ungkap kejanggalannya. (Sumber: Instagram)