SANCAnews.id

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

KEHIDUPAN politik adalah pertikaian dan konflik yang tidak pernah berakhir, masing - masing yang terlibat akan mempertahankan kepentingan dan kekuatannya untuk tetap eksis.

Saling mengamati, mendeteksi, mengenal, mengidentifikasi tanda - tanda, pola yang tersingkap dari lawan atau musuh politiknya adalah variabel wajib untuk mengatakan perang atau berkawan, adalah prasyarat untuk menentukan tindakan, arah dan tujuan politiknya.

Inilah yang sedang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi bersama timnya membuntuti sepak terjang semua kebijakan yang sedang dan akan diambil dan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Presiden Jokowi adalah pelaku politik sekalipun dalam perannya hanya sebagai budak,  boneka Oligarki dan RRC dalam kesulitan melepaskan diri dari kewajiban dan beban tugasnya yang merasa belum selesai pada masa kekuasaannya.

Situasi dan kondisi politik yang sudah lepas dari kekuasaannya memaksa dirinya harus bereaksi dengan fleksibel pada perkembangan politik yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jokowi selama ini sukses memaksakan putranya sebagai Wakil Presiden dan menempatkan orang - kepercayaannya di Kabinet Merah Putih, belum bisa merasa tenang dan menjamin dirinya, karena ancaman hukum  setiap saat siap  menerkam dirinya.

Untuk terlibat secara langsung dalam kekuasaan adalah tidak mungkin sedangkan memutuskan diri dengan tugas melindungi dan mengamankan Oligarki sesuai mandat dari Xi Jinping terus menjadi tugas, beban yang harus dilaksanakan dengan rekayasa dan cara apapun yang harus dilaksanakan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)  Pratikno (masih berperan layaknya sebagai Sekretaris Negara - kabinet KIM ) mengabarkan bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Komunikasi itu dilakukan melalui grup WhatsApp (konon anti sadap) berisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju  (KIM ) di masa Jokowi. "Ya tentu saja (ada komunikasi setelah Jokowi pulang ke Solo)".

Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu," kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Informasi ini sesungguhnya sangat peka hanya bagi masyarakat awam dianggap info biasa. Bahkan di kalangan pengamat politik pun radar tangkapan dan analisis berbeda. Tetap datar dan menganggap sebagai informasi normal dan wajar.

Dari rekaman kasak kusuk yang terekam bahwa Grup WA Kabinet Indonesia Maju (KIM) ide langsung dari mantan Presiden Jokowi, sama saja Jokowi sedang membangun kabinet bayangan, dengan anggota para Menteri Kabinet KIM untuk menandingi Kabinet Merah Putih.

Visi kerjanya persis Visi Kabinet Indonesia Maju (KIM) termasuk sukses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan sukses Program Strategis Nasional (PSN) sama artinya sukses program oligarki dan misi OBOR / BRI RRC.

Kekuatan oposisi inilah yang akan melawan Kabinet Merah Putih dengan tujuan dan arah memperlancar program Oligarki hampir dipastikan akan dipimpin mantan Presiden Jokowi dangan dukungan full dari oligarki.

Kalau Presiden Prabowo Subianto masih bersifat lunak dan ramah atas sinyal yang membahayakan ini, bisa terjadi Prabowo Subianto akan dijegal, dihambat bahkan akan  dijatuhkan di tengah jalan dari kekuasaannya. Wallua'lam. (*)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

ADA tiga makna dari judul di atas yaitu Aguan menggantung, Aguan tergantung, dan Aguan digantung. Aguan menggantung artinya kasus Aguan akan tidak pasti, tuntas atau tidak. Aguan tergantung adalah tergantung kepada kemauan dan keberanian politik Prabowo. Sedangkan Aguan digantung itu sanksi atas perbuatan melanggar HAM berat dan makar atas kedaulatan Negara Republik Indonesia.

MENGGANTUNG 

Jika ungkapan pengacara Aguan ditelan mentah-mentah bahwa Aguan tidak tahu menahu soal pagar laut di dekat PIK 2 maka itu sama saja dengan menelan kebohongan yang membuat kasus Aguan menggantung. Demikian juga ketika fokus hanya kepada pelanggaran Arsin Kades Kohod atau semata si keroco Lijaya dan Engcun. Guo Zaiyuan alias Aguan akan kipas-kipas..hayaa.

TERGANTUNG 

Masalah hukum Aguan tergantung pengambil kebijakan politik. Prabowo memiliki keberaniankah untuk melepas Aguan atau masih melindungi. Jika dilindungi maka Aguan hatrick lolos atas dua kasus sebelumnya penyelundupan barang elektronik dan suap reklamasi pantai Jakarta. Di tangan Prabowo Aguan kini nasib tergantung.

DIGANTUNG 

Aguan patut digantung jika berbasis pada ancaman perbuatan kolusi, korupsi, dan subversi. Kolusi sesungguhnya sudah pasti, lebih terbuka jika suap-suap sebagai delik korupsi dikejar, dan yang lebih menjamin hukuman mati  adalah makar membuat negara dalam negara. Ideologi naga memakan garuda. Pasal 11 KUHP menegaskan bahwa bentuk hukuman matinya adalah gantung. Aguan layak digantung.

PIK 2 dengan manipulasi PSN dan agenda jahat reklamasi area pagar laut adalah skandal besar yang tidak boleh menggantung atau tergantung. Harus tuntas penyelesaiannya, jangan menjadi modus bahwa investasi menghalalkan segala cara. Moralitas bangsa harus dijaga. Pemain-pemain kapitalis dan komunis harus dibasmi habis. PIK 2 menjadi uji nyali bagi pembela konstitusi dan ideologi.

Aguan merupakan teman kolusi Jokowi. Jokowi yang waktu itu adalah Presiden ternyata hanya ulat pemakan daun, penggerus kekayaan negara. Ulat itu kemudian menjadi santapan Naga. Indonesia pun dimakan China. China bahagia bermitra dengan Jokowi dan keluarga. Ia bebas merajalela melalui agen-agen Naga yang ada di Indonesia. Setahap demi setahap mengubah Negara Pancasila menjadi Negara Mafia.

Ketika pilihan hanya tiga menggantung, tergantung atau digantung, maka pembenahan untuk memajukan Indonesia harus dimulai dari solusi strategis, yaitu digantung. Bermitra dengan Aguan bukan bersimbiosis mutualisme tetapi simbiosis parasitisme. Aguan adalah parasit bangsa. PIK 2 menjadi fenomena bahkan fakta yang nyata.

Agar Prabowo juga tidak menjadi parasit bangsa, maka lepaskan Aguan, bila takut atau tidak mampu menghukum di dalam negeri maka deportasi saja ke negeri bamboo curtain atau tirai bambu. Protozoa Plasmidium adalah parasit yang membuat malaria. Indonesia kini sedang sakit demam, panas dingin akibat digigit nyamuk-nyamuk China. Nyamuk durjana itu membawa malapetaka bagi Indonesia. (*)

Kades Kohod Arsin 

JAKARTA — Kepala Desa Kohod, Arsin tiba-tiba menghilang dari kediamannya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kabarnya, Arsin menghilang bersama mobil mewahnya yang sempat viral selama ini.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, mengecam hilangnya Arsin.

“Hilang atau dihilangkan?,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, seperti dilansir Fajar.co.id, Sabtu (1/2/2025).

Tak ada yang tahu pasti dimana keberadaan Arsin saat ini. Namun Ardin diduga tengah menyelamatkan diri dan kekayaannya dari sorotan publik.

Sebelumnya sempat viral Arsin memiliki lima mobil seperti Jeep Wrangler Rubicon, HRV, Pajero sport, Yaris, Civic turbo. Belum jam tangan seharga ratusan juta rupiah.

Arsin sebelumnya menuai sorotan setelah menolak pembongkaran pagar laut yang ada di wilayahnya.

Ia sempat menjelaskan kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bahwa pagar laut itu dulunya daratan yang terabrasi.

Diketahui, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer membentang di 16 desa dan 6 kecamatan itu ditarget selesai dalam 10 hari. (*)

Ubedilah Badrun di gedung KPK, Jakarta 

JAKARTA — Pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mirip dengan kejadian yang dialami Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli mengatakan, Ubedilah dan Hasto sama-sama dibungkam aparat karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sebelum Ubedilah, ada Sekjen hasto yang ditersangkakan KPK. Ini merupakan dampak langsung dari sikap vokal dan kritis mereka terhadap Jokowi dan keluarganya,” kata Guntur dikutip redaksi, Sabtu, 1 Februari 2025.

Guntur lantas mengungkit pengakuan Ubedilah yang sudah bolak-balik melaporkan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) Jokowi dan keluarganya ke KPK. Namun hingga kini, laporan tersebut tidak pernah ada tindak lanjut dari KPK.

“Terakhir pada 7 Januari 2025, Ubedilah bersama Nurani '98 kembali melaporkan Jokowi dan keluarganya setelah masuk dalam rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin paling korup dan terlibat kejahatan terorganisir pada tahun 2024,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Guntur meyakini pencopotan Ubedilah dari jabatan di UNJ yang harusnya diemban sampai tahun 2027 adalah bukti nyata pembungkaman terhadap kritikus.

“Meskipun Jokowi sudah tidak menjabat presiden, tapi ia masih berlagak menjadi presiden dengan terus menggalang orang-orang ke rumahnya di Solo membentuk opini bahwa dia masih sangat berpengaruh di negeri ini,” pungkasnya.

Ubedilah dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban hingga 2027.

"Masa jabatan saya menurut SK Rektor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025. Saya tidak tahu apa alasanya," kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 30 Januari 2025. (rmol)

Rocky Gerung saat hadiri debat/Ist 

JAKARTA — Aktivis sekaligus akademisi, Ubedillah Badrun dipecat sebagai koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Hal ini pun menjadi sorotan.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemecatan itu terkait dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Ubedillah kerap mengkritik Jokowi. Ubedillah memang kritis terhadap Jokowi dan keluarganya. Terutama terkait dugaan gratifikasi.

"Bahwa dia (Ubedillah Badrun) terus mengkritik Presiden Jokowi atau sejak Jokowi jadi Presiden, terutama soal potensi atau dugaan gratifikasi atau money loundry dari anak-anaknya," kata Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (1/2/2025).

Rocky menyebut Ubedillah sebagai akademisi yang kritis. Selama ini, ia melihat Ubedillah mengambil posisi sebagai oposisi.

“Jadi, kita mulai menduga dengan perspektif kritis bahwa Ubed itu seorang kritisi yang basis kritiknya adalah akademis. Dia seorang yang beroposisi dan basis oposisinya adalah terhadap kebijakan. Dia adalah orang yang berani yang basis keberaniannya adalah karena panggilan etik," ujar dia.

Karenanya, kata Rocky, masuk akal jika aktivitas kritis Ubedillah jadi alasan Rektor UNJ memecatnya. Pasalnya, jabatan Ubedillah mestinya berakhir 2027.

"Jadi, semua hal itu yang akhirnya masuk di dalam kesimpulan publik bahwa Ubed ini dianggap oleh rektornya akan meresahkan publik akademis," terang Rocky.

Padahal, menurut Rocky, apa yang dilakukan Ubedillah selama ini adalah sesuatu yang memang mesti dilakukan.  Sebagai seorang akademisi.

"Semua yang dilakukan Ubed itu adalah khas atau otentik sebagai seorang yang berpikir, sebagai seorang yang menginginkan negeri ini tidak dihalangi oleh mereka yang tidak mampu berpikir," ucap Rocky.

Rocky menganggap tersingkirnya Dosen UNJ itu sebagai Koordinator Program Studi dapat diartikan ada kalangan kampus yang tidak menghendaki.

"Tidak menghendaki universitas diasuh dengan kekuatan akademik dan dengan keteguhan moral, jadi itu aja kesimpulan awalnya," pungkasnya. (fajar)