SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kuasa Hukum Habib Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta mengungkapkan soal adanya intimidasi. Dia menyampaikan intimidasi itu kerap dialami panitia yang ingin menghadirkan kliennya sebagai penceramah.

"Ada panitia yang ditekan agar penceramahnya jangan Habib Bahar," ungkap Ichwan Tuankotta dalam keterangannya, Jumat (24/12).

Wujud intimidasi lainnya, yaitu adanya pihak yang menekan agar acara yang mengundang Habib Bahar dibatalkan.

"Ada juga yang sampai dipanggil ke kantor polisi, ada juga yang sempat di BAP oleh kepolisian," bebernya.

Padahal menurut Ichwan, antusiasnya jemaah yang menghadiri ceramah kliennya itu karena kerinduan terhadap sosok Habib Bahar.

"Kerinduan umat akan sosok ulama yang lurus, ulama yang menyampaikan kebenaran, ulama yang tulus bersama umat memperjuangakan keadilan menjaga bangsa dan negara ini dari kehancuran," paparnya.

Ichwan juga mempersoalkan hanya acara yang akan dihadiri Habib Bahar saja yang panitianya didatangi aparat kepolisian.

"Kenapa acara-acara Maulid yang penceramahnya bukan Habib Bahar, kok, tidak didatangi," tanya Ichwan.

Saja Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah hak tiap warga negara yang dijamin undang-undang, dan hak kebebasan berpendapat adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Tolong pihak Polri menjawab hal ini karena diduga ada oknum polisi yang melakukan hal tersebut kepada panitia yang akan menghadirkan Habib Bahar sebagai penceramah," pungkas Ichwan. (jpnn)

SANCAnews.id – Kejadian pembacokan Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Yahukimo, Papua, KH Suwito, membuat geram Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf.

Sosok yang kerap disapa Gus Yahya ini mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Karena, KH Suwito dinyatakan tewas usai dibacok oleh sejumlah orang tak dikenal pada saat ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat pada 24 Desember lalu di Suru-suru, wilayah perbatasan antara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat.

"Saya mewakili seluruh warga NU sangat berduka yang mendalam atas wafatnya Kiai Suwito. Insiden ini sangat memprihatinkan. Untuk itu saya mengecam aksi keji ini," ujar Gus Yahya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/12).

Menurut Gus Yahya, aksi pembacokan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Kiai Suwito tak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. Sebab Kiai Suwito adalah tokoh masyarakat biasa yang tak henti mendukung kedamaian di tanah Papua.

Karena itu, mantan Katib Aam PBNU ini meminta Polisi untuk mengusut tuntas kejadian ini, dengan menangkap pelaku dan menghukumnya sesuai aturan yang berlaku.

"Upaya perdamaian dan menyejahterakan rakyat Papua ini tentu harus dibangun di atas sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, bukan justru direspons dengan kekerasan," katanya.

Meski sangat berduka atas insiden ini, Gus Yahya mengajak seluruh warga Nahdliyin dan masyarakat lainnya untuk tidak terprovokasi atas kejadian ini. Untuk menjamin keamanan warga dan kasus serupa tidak terulang kembali, dia berharap aparat segera turun dan meningkatan penjagaan wilayah.

"Ulah orang tak dikenal dengan membunuh warga tak bersalah ini membuat masyarakat dilanda ketakutan. Untuk itu, negara harus menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat," tegasnya.

Selain mengajak tetap tenang, Gus Yahya juga meminta seluruh warga Nahdliyin untuk mendoakan almarhum Kiai Suwito. Bagi Gus Yahya, sosok Kiai Suwito adalah pahlawan perjuangan NU dalam rangka menebarkan dakwah penuh kedamaian. (rmol)

SANCAnews.id – Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium dan Petralite diprediksi bisa berakibat pada tingkat kemiskinan.

Kemungkinan itu disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang, sebagai sikap protes terhadap kebijakan PT Pertamina (Persero) tersebut.

Menurut Yosef, kebijakan penghapusan dua jenis BBM bersubsidi tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga berpotensi kemiskinan meningkat.

Dia memberikan contoh, keputusan pemerintah terkait Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang cuma naik 0,85 persen, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah 36/2021 tentang Pengupahan.

"UMP hanya naik se-upil ditambah kebijakan begini, ya tambah miskin (rakyat)," ujar Yosef melalui akun Twitternya, Sabtu (24/12).

Selain itu, Yosef mengkalkulasi imbas dari penghapusan Premium dan Petralite bakal dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan kelas menengah.

Hal itu dia utarakan melihat persentase penggunaan jenis kendaraan bermotor oleh masyarakat Indonesia.

"80 persen kendaraan di Indonesia itu adalah kendaraan sepeda motor," katanya.

Yosef menyajikan data jumlah kendaraan bermotor per 2019, dimana jumlah sepeda motor mencapai 112.771.136 unit.

"Premium di Jawa sudah di hapus, sekarang Pertalite. Yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini adalah pengguna sepeda Motor," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kobaran api yang membakar sumur minyak ilegal selama dua bulan sejak meledak pada Oktober lalu di Dusun V Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, cukup mengherankan.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan, kejadian tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika penegak hukum mampu menindak tegas operator tambang ilegal.

Dia membandingkan dengan ladang ganja yang banyak ditindak. Bagi dia, lebih mudah melacak dan menindak operasi tambang ilegal karena pasti menimbulkan kebisingan saat menjalankan aktifitas.

"Orang menanam ganja di hutan saja yang tidak menimbulkan kebisingan bisa tercium aparat, ini ada mobilitas alat pemboran dan menimbulkan kebisingan kok tidak diketahui oleh aparat?" ujar Yusri Usman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/12).

Yusri mengatakan, kejadian kebakaran tambang di Sumsel hanya satu contoh. Menurutnya, ada banyak tambang ilegal beroperasi dan tidak jarang di dalamnya ada keterlibatan pejabat hingga aparat penegak hukum.

"Pengeboran ilegal dan ilegal taping itu sudah lama terjadi di berbagai daerah, khususnya di Sumatera bagian selatan, ini melibatkan lintas oknum di daerah, jika terjadi kecelakaan seperti ini baru ketahuan oleh masyarakat, karena diberitakan oleh media," terangnya.

Dikatakan Yusri, mengebor sumur minyak bukan seperti mengebor air tanah. Peralatan rig harus pakai BOP (Blow out Preventer) yang berfungsi memotong pipa dan menutup sumur apabila masuk ke formasi over presure.

"Apalagi pemboran ini tidak memakai logging unit, yaitu alat memonitor tekanan gas selama pemboran dari pergerakan lumpur bor," pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Dalam konferensi pers tahunannya pada Kamis (23/12), Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara soal kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan agama.

Putin mengecam pihak-pihak yang menghina Nabi Muhammad dengan alasan kebebasan berpendapat.

Pasalnya, dia menilai tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan beragama dan melukai perasaan suatu pemeluk agama bakal melahirkan aksi pembalasan dari kelompok-kelompok ekstrimis.

"Menghina Nabi Muhammad merupakan pelanggaran kebebasan beragama dan pelanggaran terhadap perasaan suci orang-orang yang memeluk Islam," ujar Putin dikutip TRT World.

Mengenai hal ini, Putin menekankan bahwa Rusia menghormati budaya dan agama lain, sejak negara yang mewakili 11 persen daratan dunia itu berkembang sebagai masyarakat multi etnis dan budaya.

Pernyataan Putin ini diapresiasi oleh mantan Menteri Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dipo Alam.

Menurut Dipo Alam, Presiden Rusia berumur 69 tahun itu patut diundang oleh Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP).

Namun, Dipo Alam tidak memberikan alasannya mengapa saran tersebut dia sampaikan dan ditujukan kepada BPIP.

"BPIP boleh mengundang Presiden Putin ceramah pendapatnya," ujar Dipo Alam melalui akun Twitternya Sabtu (25/12).

Belakangan, BPIP disorot karena pernyataan pimpinannya yaitu Yudian Wahyudi. Pasalnya, dia menyatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Yudian menyebut kelompok tersebut adalah Ijtima Ulama yang diisi oleh masyarakat yang menganut agama Islam. Tapi menurut Yudian, kelompok ini justru mengklaim dirinya sebagai mayoritas yang mengancam Pancasila.

Bagi Yudian, justru yang sebenarnya agama di Indonesia adalah Pancasila. (rmol)