Latest Post


 

SANCAnews.id – Pasca orde baru tumbang pada 1998, kondisi demokrasi semakin berganti hari semakin mengkhawatirkan. Tabiat penguasa untuk berkuasa dan menunjukkan arogansinya mulai ditampakkan dengan nyata.

 

Begitu disampaikan pentolan aktivis Malari, Hariman Siregar saat memberikan sambutan pada acara Peringatan 48 Tahun Peristiwa Malapetaka Lima Belas Februari (Malari), Sabtu (15/1). 

 

"Makin hari makin ke sini kita sudah berapa kali acara sampai puncaknya itu waktu zaman SBY kita cabut mandatnya. Saking jengkelnya begini kok akhirnya demokrasi itu paling sampai dua periode setelah itu mulai kembali penyakit lama kita, yang berkuasa itu mulai ia berkuasa gitu mulailah tekan-tekan (rakyat)," ujar Hariman.

 

Atas dasar itu, Hariman menyesalkan cara-cara penguasa dalam menekan rakyatnya sendiri. Bahkan, kata dia, sebenarnya Indonesia dewasa ini sudah dibajak oleh kekuatan modal yang makin hari makin kuat.

 

"Sehingga tadinya pemilik modal yang masih di belakang-belakang nyogok, sekarang udah duduk di pemerintah. Ini yang paling nggak saya sangka ini yang menurut saya sangat signifikan," sesalnya.

 

"Jadi mereka mereka yang duduk di pemerintahan itu bukan lagi sebenarnya mikir bagaimana sejahterakan rakyat, membuat rakyatnya itu jadi bebas dari ketakutan, bebas dari kelaparan kemiskinan, apalah semua ini atas nama rakyat, mereka itu justru tikung menikung untuk keuntungan mereka gitu. Jadi begini ini waktu zaman Pak Harto itu," pungkasnya.

 

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh nasional antara lain Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, aktivis senior Bursah Zanubi, sejumlah purnawirawan TNI dan aktivis senior seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, mahasiswa serta peserta yang lainnya. (rmol)




SANCAnews.id – Pernyataan Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi lebih tepat disebut sebagai nyinyiran ketimbang serangan balik pada pelapor kasus dugaan kolusi dan nepotisme dalam pengadaan alat PCR.

 

Begitu jawaban dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jodi Mahardi yang meminta dirinya untuk sebaiknya mengawasi pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan ketimbang PCR.

 

“Ini mah bukan serang balik, melainkan ingin mengalihkan Kasus Skandal Bisnis PCR, dugaan KKN Luhut Pandjaitan,” jawabnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (14/1).

 

Menurutnya, jika memang mau disebut sebagai sebuah serangan balik, maka Luhut harus turun tangan langsung. Caranya, Luhut harus melaporkan pelapor kasus PCR, yakni Iwan Sumule.

 

“Jadi bukannya suruh awasi anggaran Kemenhan,” sambungnya.

 

Iwan Sumule justru menilai apa yang disampaikan Jodi Mahardi justru bisa membuat membuat ketidakhormonisan dalam kabinet Jokowi. Sebab baru di era Jokowi ada seorang jubir kementerian yang meminta pihak luar mengawasi kementerian lain.

 

Terlepas dari itu, ProDEM tetap berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan mereka soal dugaan kolusi dan nepotisme Luhut Pandjaitan dalam bisnis PCR. Di mana ada perusahaan yang diduga kuat terafiliasi dengan Luhut, yang di satu sisi menjadi pengendali sebaran Covid-19.

 

“Kami berharap dugaan kasus KKN pejabat negara, skandal bisnis PCR Luhut tidak teralihkan dan dilupakan,” tegasnya.

 

"Apalagi, penjelasan Jubir Luhut juga tidak menepis keterlibatan Luhut dalam skandal bisnis PCR. Dan soal mendapat untung pun sudah diakui dalam penjelasan Jubir Luhut sejak awal,” tutup Iwan Sumule. (*)



 

SANCAnews.id – Selain kepanikan dirasakan para pegawai serta awak media di Gedung Merah Putih KPK, akibat guncangan gempa berpusat di Banten, hal yang sama juga dirasakan oleh pimpinan KPK yang sedang bertugas.

 

Gempa diketahui terjadi sekitar pukul 16.00 WIB pada Jumat (14/1/2022). Dirasakan cukup lama terjadi guncangan.

 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut seluruh pimpinan dalam kondisi baik pascagempa terjadi. Hanya kepanikan yang dirasakan saat guncangan gempa, tanpa mengganggu kinerja lembaga antirasuah.

 

"Ya, alhamdulillah tidak apa-apa, hanya menimbulkan kepanikan," ucap Ghufron kepada Suara.com dikonfirmasi, Jumat (14/1/2022).

 

Kepanikan terjadi, ketika gempa mengguncang melihat pegawai berlomba saat turun tangga untuk keluar dari Gedung KPK. Bersyukur, kata Ghufron, seluruh pimpinan dan pegawai dalam keadaan baik.

 

"Alhamdulillah segenap pimpinan dan pegawai baik, sempat terjadi kepanikan pegawai sehingga berlomba menuruni tangga," katanya.

 

Sebelumnya, para pegawai KPK dan Jurnalis  yang memberitakan terkait korupsi yang berada di Press Room gedung KPK pun ikut berhamburan keluar. Mereka pun berlari mencari titik aman ke jalan raya depan Gedung KPK.

 

Suasana riuh, para awak media berlarian ketika gempa terjadi pun cukup menyita perhatian.

 

Salah satu dari jurnalis media online detik.com, Azhar mengaku sedang duduk untuk menulis artikel berita didalam press room. Ia, sontak terbangun saat kursi yang didudukinya goyang.

 

Awalnya, ia tak menyadari bila itu terjadi Gempa. Hingga akhirnya ia melihat keluar gedung bersama rekan media sejumlah pegawai KPK  berhamburan lari keluar.

 

"Saya duduk dikursi, eh tiba-tiba goyang sendiri. Ternyata temen sebelah juga ngerasain," kata Azhar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

 

"Terus liat para pegawai KPK berhamburan ke luar gedung, ya kita ikut lari keluar. Sampai aman ya, berdiri di jalan raya," katanya.

 

Sementara, jurnalis foto dari Hukum Online.com Reza saat gempa terjadi ingin melakukan rapat kantor melalui Zoom meeting. Hingga akhirnya mendengar teriakan gempa awak media yang lain akhirnya keluar dari pressroom KPK.

 

"Mau zoom meeting. Kaget tiba-tiba anak anak pada teriak, gempa-gempa ya kita keluar semua. Pegawai juga banyak lari juga ke jalan," katanya.

 

Hingga berita ini diturunkan, tak ada nampak kerusakan fasilitas apapun di Gedung KPK, pasca gempa terjadi. []



 

SANCAnews.id – Anggota DPR  dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai, apa yang disampaikan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri soal Sumbar yang dikatakan sudah berubah merupakan bentuk kepedulian beliau sebagai putri daerah.

 

Kekhawatiran Bundo Megawati soal hilangnya tradisi musyawarah (kelembagaan) ninik mamak tidak benar. Meskipun tidak bisa dinafikan ada perubahan di Sumatera Barat seiring perkembangan zaman dan itu adalah sesuatu keniscayaan.

 

"Kendati begitu, peranan ninik mamak masih memegang peran sentral dalam sejumlah bidang kehidupan. Begitupun Filosofi "Adat Basandi Syara',  Syara' Basandi Kitabullah" tetap lekat dalam kehidupan masyarakat," ujar Guspardi, Jumat (14/1/2022).

 

Dalam beberapa kesempatan, Mega dan PDIP memang kerap menyinggung Sumbar dan yang terkini disampaikan saat memperingati hari ulang tahun PDIP ke 49.

 

Sejumlah pihak menilai jika hal itu tak lepas dari PDIP yang tak pernah menang dalam setiap ajang pemilu di Sumbar.

 

Menurutnya, Bundo Mega dan jajarannya dapat menjadikannya sebagai otokritik dan harus mempelajari psikologi orang Minang.

 

"Silakan Ketum atau jajaran pengurus untuk melakukan otokritik, kajian, kenapa orang Minang itu kurang dekat, kurang menyalurkan aspirasi politiknya ke PDIP," ungkap Politisi PAN ini.

 

Ia menegaskan, pada hakekatnya masyarakat Minang itu sangat terbuka. Kalau Bundo Mega memahami kultur budaya Minang dan pendekatan yang dilakukan parpolnya dengan budaya Minang, dan berkenan serta diterima masyarakat Minang, saya yakinkan PDIP bisa menjadi partai besar bahkan tidak mustahil jadi pemenang di Sumbar.

 

Selanjutnya, menang atau tidaknya, diterima atau tidaknya satu parpol di daerah tergantung tokoh parpol itu sendiri di daerah. Sebab, parpol harus menempatkan kader yang bisa memahami kondisi sosiologis masyarakat setempat.

 

Sejarah mencatat di Sumatera Barat silih berganti sejumlah partai berhasil menguasai suara di Sumbar dalam beberapa tahun terakhir. Seperti PAN, PKS, Demokrat, dan kini Gerindra.

 

"Orang Minang tidak fanatik kepada satu partai. Mana yang betul-betul menyalurkan aspirasi politiknya untuk kepentingan bangsa dan negara, kemakmuran, penegakan hukum. Orang minang suka yang semacam itu," pungkas anggota Baleg DPR ini.

 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang menurutnya sudah berbeda dari yang ia kenal.

 

Mega menilai sejumlah adat budaya warga Minangkabau seperti Ninik Mamak mulai tidak nampak lagi oleh warga Sumbar.

 

Pidato-pidato Mega yang menyinggung Sumbar tak hanya sekali diucapkan. Pada Webinar Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa 12 Agustus tahun lalu. (poskota)



 

SANCAnews.id – Gempa bersumber dari 52 km Barat Daya Sumur, Pandeglang, Banten, turut dirasakan di sejumlah titik di Jakarta, Jumat sore (14/1). Termasuk di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

 

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, gempa hanya beberapa detik saja. Imbas digoyang gempa, pegawai hingga wartawan yang mengabadikan peristiwa gempa pun berhamburan ke luar gedung DPR RI, tepatnya dari Gedung Nusantara III.

 

Sempat terjadi kepanikan sedikit dari orang-orang yang ke luar gedung DPR RI. Mereka berhamburan ke luar gedung parlemen.

 

"Gempa, gempa," ujar salah seorang yang belakangan diketahui adalah pegawai DPR RI.

 

"Goyang ya berasa, puyeng," kata Pegawai lainnya yang juga ke luar dari gedung Nusantara III.

 

Gempa bersumber dari 52 km Barat Daya Sumur, Pandeglang, Banten, ini berkekuatan 6,7 magnitudo dengan kedalaman 10 km pada titik koordinat 7.01 LS-105.26 BT. Gempa tidak berpotensi tsunami. (rmol)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.