SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung blak-blakan mengungkapkan lebih memilih mendukung musisi Ahmad Dhani dari pada Giring Ganesha apabila keduanya maju jadi Calon Presiden (Capres).

Rocky awalnya membahas potensi Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut yang sempat mengklaim bakal jadi Capres.

Dia menegaskan tentunya keinginan Giring tersebut tidak bakal terwujud lantaran terganjal presidential threshold.

"Kalau misalnya nol persen (presidential threshold), Giring harusnya malu tuh mengundurkan diri. Karena dia bilang mau maju kalau 20 persen," kata Rocky Gerung dalam saluran YouTube Forum News Network, dikutip Hops.id pada Senin, 10 Januari 2021.

Kemudian dalam bincang-bincang bersama kolumnis Hersubeno Arief, Rocky pun ditanya soal pilihan politiknya apabila kedua musisi kondang, yakni Ahmad Dhani dan Giring Ganesha maju jadi Capres.

Dengan tegas Rocky menjawab lebih memilih Ahmad Dhani ketimbang Giring lantaran popularitas dan kecerdasannya dalam mengolah isu.

Bahkan Rocky juga mengibaratkan rival keduanya ibarat anak-anak yang duduk di bangku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).

"Kalau di popularitas dan kecerdasan mengolah isu, ya jauh lah itu artinya seperti membedakan anak PAUD dengan SD," imbuh Rocky Gerung. (hops)

SANCAnews.id – Politikus Ferdinand Hutahaean memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Dia akan diperiksa dalam kasus cuitan ‘Allahmu lemah’. Dalam kedatangannya, dia turut membawa bukti riwayat penyakit.

“Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya,” kata Ferdinand di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/1).

Ferdinand menjelaskan, riwayat kesehatan ini sekaligus menguatkan argumennya tempo hari. Yakni dia menulis cuitan tersebut untuk memotivasi diri karena mengidap penyakit yang sudah bertahun-tahun.

“Memang ini lah penyebabnya bahwa yang saya sampaikan dari kemarin bahwa saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati,” jelas Ferdinand.

Diketahui, kasus ini bermula dari trendingnya tagar #tangkapferdinand media sosial Twitter. Pemicunya akibat kicauan Ferdinand yang dinilai mengandung unsur penistaan agama.

Ferdinand saat itu menulis, ‘kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa maha segalanya’. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Tak lama setelah menerima laporan polisi, Bareskrim bergerak cepat mengusut kasus ini. Hingga akhirnya Bareskrim meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. (fin)

SANCAnews.id – Mukadimah dan batang tubuh UUD 1945 dirumuskan dengan sangat visioner oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, legislatif dalam menjalankan tugas-tugasnya perlu merujuk UUD 1945 itu sendiri.

Demikian disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke- 49 PDI Perjuangan, yang disiarkan melaui Kanal Youtube PDIP, Senin (10/1).

"Sekarang kan kebetulan putri saya Ketua DPR, saya suka bilang begini, sebetulnya kita ini apa sudah lupa sama UUD 1945 ya?" ujar Megawati.

Megawati mengatakan bahwa pihaknya selalu mengingatkan kepada fraksinya di parlemen untuk selalu mengikuti UUD 1945 dalam setiap membuat UU. Dia ingin produk UU selalu merujuk UUD 1945.

"UUD 1945 itu di situ sumber katanya, segala perundangan. Tapi terus di bawahnya itu seperti kayak tidak berhubungan atau kurang berhubungan menurut saya," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Bendera partai di bahu jalan memang sering kali didirikan. Namun bendera merah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpasang di bahu jalan jadi sorotan.

Sebab bendera di sepanjang jalan itu dipasang di dekat tulisan larangan pemasangan bendera, spanduk, dan lain sebagainya.

Pada foto yang diunggah oleh Akademisi Cross Culture, Ali Syarief di Twitternya menunjukkan deretan bendera partai PDIP.

Namun di antara bendera-bendera itu, terdapat pengumuman laranan menemoelkan spanduk, bendera, atribut, dan lain sebagainya.

"Untuk kebersihan dan keindahan kota, dilarang memasang, menyimpan, menempel spanduk, bendera, baligho, famplet, dan atribut lainnya, di taman pembatas jalan ini," tulis pengumuman larangan tersebut.

Bendera-bendera partai tersebut jika dilihat dari penguman dipasang di Kabupaten Cianjur.

Cuitan Ali Syarif tersebut tentu menfapatkan berbagai respons dari warganet.

"Ayo Pemkab Cianjur cabutin aja tuh bendera PDIP, selalu aja partai ini melanggar peraturan daerah," komentar warganet.

"Bansos aja digarong apalagi cuman aturan kayak git. Langgar aja suka-suka mereka saja lah," imbuh warganet lain.

"Aturan sudah jelas itu berlaku untuk semuanya akan tetapi karena merasa berkuasa bertindak sak kareppe dewe," tambah warganet lain.

"Yang merasa bagian dari bendera itu harusnya malu, minimal tegur siapa yang nyuruh pasang bendera itu," tulis warganet di kolom komentar.

"Larangan tersebut bagi yang berakal dan bisa membaca aja," timpal lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur sendiri menuliskan bahwa memasang bendera di taman pembatas jalan karena melanggar aturan Perda No. 1 tahun 2019.

Cuitan Ali Syarief tersebut telah disukai dan di retweet ribuan akun di Twitter. (suara)

SANCAnews.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti perkara banyaknya anggaran yang dimakan oleh program Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Hidayat NW mengatakan bahwa ada baiknya pemerintah saat ini fokus dalam menyelesaikan janji kampanyenya daripada membuang anggaran untuk IKN baru.

Nah, jika pemerintah lebih fokus menyelesaikan janji kampanye yang telah diucapkan terdahulu, maka hal itu akan lebih bagus dan tentunya akan meninggalkan legacy yang baik.

Sebelumnya, Hidayat menuliskan cuitannya sembari menanggapi pernyataan Aidul Fitriciada.

Aidul juga mengatakan bahwa legacy terbaik pemerintah harusnya fokus pada tujuan bangsa.

“Legacy terbaik itu kecerdasan bangsa dan kesejahteraan umum. IKN itu mengurangi anggaran keduanya,” ujar Aidul, dikutip terkini.id pada Senin, 10 Januari 2022.

Kemudian, cuitan itu ditanggapi oleh Hidayat Nur Wahid.

“Benar Prof Dr Aidul Fitriciada, SH MH, Ketua KY(2016-2018).Apalagi IKN tidak masuk janji kampanye pilpres,” ujar Hidayat.

“Mestinya APBN dll diprioritaskan untuk laksanakan janji kampanye, yg makin diperlukan akibat covid-19 yg berkepanjangan. Bila demikian,akan tinggalkan legacy terbaik,” sambungnya.

Melansir Koran Tempo, Pembangunan ibu kota negara baru bakal dibiayai dengan APBN.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat memberikan restu untuk pembiayaan proyek tersebut.Anggaran pembangunan ibu kota negara baru dalam APBN 2022 mencapai Rp 12 triliun.

Adapun ketua badan anggaran DPR Said Abdullah menyepakati pengalokasian anggaran tersebut. Hal itu lantaran pemindahan IKN baru telah dimasukkan dalam proyek strategis nasional. (terkini)