SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Polda Papua merilis jumlah korban tewas akibat kontak senjata antara aparat TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sepanjang 2021.

Setidaknya, sebanyak 44 orang tewas dalam kontak tembak dengan KKB sepanjang tahun ini. Adapun jumlah korban tewas merupakan dampak dari 92 kasus penembakan yang terjadi di beberapa lokasi yang ada di wilayah Papua.

“Memang benar dari 92 kasus penembakan yang terjadi mengakibatkan 44 orang meninggal. 15 orang di antaranya anggota TNI-Polri,” ujar Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri dalam penyampaian rilis akhir tahun di Jayapura, dikutip Hops.id pada Kamis, 23 Desember 2021.

Persentase kenaikan mencapai 87,75 persen dari total 49 kasus pada tahun 2020 menjadi 92 kasus di 2021.

“Kasus-kasus yang melibatkan KKB itu terjadi di tujuh Polres, yaitu Polres Mimika, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga dan Polres Keerom,” katanya.

Dari data yang ada terungkap selama periode tersebut, tercatat 18 warga sipil meninggal dan 11 orang KKB tewas.

Ke depan, kata Kapolda dalam keterangan akhir tahun yang dihadiri tokoh-tokoh agama, anggota sudah diperintahkan untuk tidak melakukan pengejaran dengan berbagai alasan.

“Kalau anggota melakukan pengejaran, kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa dan senjata sehingga memperkuat persenjataan mereka (KKB),” katanya.

Kapolda berharap ke depan aksi penembakan yang dilakukan KKB berkurang bahkan tidak lagi terjadi hingga Papua benar-benar menjadi ‘Tanah Damai”. Apalagi nantinya polisi yang ditugaskan di wilayah itu anak-anak asli setempat sehingga dapat membuat wilayah itu aman dari gangguan KKB.

“Saat ini ada 1.999 anggota Polri Program Bintara Noken yang dibiayai dana otonomi khusus dan merekalah yang akan dikembalikan ke daerah pengirim,” imbuh Irjen Mathius. []

SANCAnews.id – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti pernyataan Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyebut bahwa Indonesia akan suram apabila dipimpin oleh seorang pembohong. 

Refly lantas menilai pernyataan itu tertuju pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, menurutnya, hal tersebut menjadi rahasia umum jika PSI mengkritik mantan menteri pendidikan itu.

Namun demikian, menurut Refly, appaun pernyataan dan sikap politik Giring Ganesha harus tetap dihargai. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Mengenai sikap politiknya Giring, ya, dihargai saja. Artinya, PSI sudah patah arang dengan Anies Baswedan,” katanya.

Tidak hanya itu, dalam menghargai pendapat, dirinya mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menciptakan suasana dan iklim demokrasi di tanah air.

“Sah saja kalau orang berpendapat dan mengambil sikap politik. Walaupun tidak menyebut secara langsung, tapi agak aneh. Orang Anies belum memerintah, kok, dia sudah jadi oposisi?” katanya.

Namun demikian, Refly menilai konsistensi PSI yang tetap ingin menjadi oposisi bagi Anies Baswedan tetap penting.

Sehingga, menurutnya, PSI bisa menjadi partai oposisi dan menjadi pengawas apabila Anies Baswedan berhasil menjadi presiden pada 2024.

“Luar biasa (PSI) beroposisi tidak pada pemerintahan yang sah, tapi terhadap gubernur saja. Oleh karena itu dibilang Partai Seputaran Ibu Kota,” tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 kepada seluruh umat yang merayakan.

"Kepada saudaraku umat Kristiani yang merayakan Hari Natal, saya mengucapkan selamat; dan saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2022 untuk kita semua," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangannya, Jumat, 24 Desember.

Wapres berharap seluruh umat Kristiani tetap bersemangat merayakan Natal meskipun masih di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir.

"Walaupun perayaan Natal tahun ini masih dilaksanakan dalam kondisi pandemi, saya berharap Saudara-saudara tetap bersemangat dalam damai dan kebahagiaan," katanya.

Momen perayaan Natal dan Tahun Baru, lanjut Wapres, menjadi saat dimana seluruh kerabat berkumpul.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat guna memutus rantai penularan COVID-19.

"Saya mengajak kita semua seluruh bangsa Indonesia memohon perlindungan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, agar kita diberikan kemampuan untuk melewati berbagai tantangan di tengah situasi ketidakpastian, seraya terus melaksanakan protokol kesehatan," jelasnya.

Wapres juga mendorong seluruh umat beragama di Indonesia untuk terus meningkatkan toleransi dan menjaga kerukunan guna memelihara perdamaian antarumat beragama.

"Marilah kita jaga terus kerukunan, kita tingkatkan kepedulian, kita sebarkan cinta kasih dan pesan pesan perdamaian. Semua nilai itulah yang menyatukan kita sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air," ujar Wapres. (voi)

SANCAnews.id – Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium (RON 88) bakal menghilang dari peredaran. Penggunaannya akan digantikan BBM jenis Pertalite (RON 90), yang ke depannya juga akan dihapus dan digantikan dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Terkait rencana pemerintah menghapus BBM Premium dan Pertalite ini, berikut 5 fakta yang dirangkum MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (24/12/2021):

1. Premium Hanya Digunakan di 7 Negara Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, saat ini Premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh 7 negara saja. Namun, dirinya tidak merinci negara mana saja yang menggunakan BBM jenis ini.

"Volume yang digunakan pun sangat kecil. Kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu penyebabnya," ungkapnya, dikutip Jumat (24/12/2021).

2. Premium Dihapus Duluan Menurut Soerjaningsih, Indonesia tengah memasuki masa transisi dari penggunaan Premium ke Pertalite. Pertalite masih akan digunakan ke depan namun tidak akan lama.

"Kita memasuki masa transisi di mana Premium RON 88 akan digantikan dengan Pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan," ujarnya.

3. Pertalite Juga Bakal Tamat Umur Pertalite tidak akan panjang karena bakal digantikan dengan bahan bakar yang kualitasnya lebih baik. Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk hal ini.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," kata Soerjaningsih.

4. Beralih ke Pertamax Pertalite nantinya akan digantikan oleh Pertamax. Peralihan BBM ini harus dilakukan dengan perhitungan cermat agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," tandasnya.

5. Turunkan Kadar Emisi Sampai 27% Menurut Soerja, perubahan dari Premium ke Pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14%. "Selanjutnya dengan perubahan ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27%," ungkapnya. (sindonews)

SANCAnews.id – Video debat panas Eggi Sudjana dan Husni Shihab, sosok yang melaporkan Eggi dan Habib Bahar Smith, beredar di media sosial.

Dalam video potongan di sebuah stasiun televisi itu, Eggi Sudjana mempertanyakan legal standing Husin Shihab dalam laporan yang ia layangkan.

Awalnya, Husin Shihab menjelaskan ucapan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang dianggap diperlintir Habih Bahar bin Smith dan Eggi Sudjana.

“Kalau seandainya Pak Dudung bilang karena Tuhan kita bukan orang Arab, tetapi Indonesia, atau Tuhan kita orang Yahudi, Tuhan kita orang Palestina, nah baru salah,” kata Husin dalam video tersebut.

Legal standing Husin Shihab itu yang kemudian dipertanyakan Eggi Sudjana sampai melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya.

“Legal standing Anda itu apa? Anda punya kemampuan apa? Punya kapasitas apa? Kenapa Anda melapor saya?” tanya Eggi.

Eggi menyatakan, bahwa yang semestinya mempolisikan dirinya dengan Habib Bahar adalah Jenderal Dudung.

“Anda mengerti enggak soal legal standing,” tegas Eggi.

Eggi bahkan sekakmat Husin Shihab atas jawaban yang dinilainya keliru perihal legal standing.

Dia menjelaskan legal standing merupakan kapasitas dan hak seseorang dalam melaporkan seseorang.

“Legal standing di sini itu Kang Dudung. Dia punya hak untuk itu. Dia aja kagak melapor. Kok, ente melapor, Anda disuruh, ya,” kata Eggi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti dua laporan terhadap Habib Bahar Smith.

“Ini masih dipelajari. Didalami dulu, nanti baru ditindaklanjuti,” ungkap Zulpan, Senin (20/12/2021).

“Yang jelas, semua laporan akan ditindaklanjuti kepolisian,” jawabnya. (pojoksatu.id)