SANCAnews.id

Oleh: Anthony Budiawan  

BANYAK kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah.

Kejahatan kebijakan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat kecil ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Subsidi dipangkas seenaknya. Harga BBM Premium naik menjelang akhir tahun 2014, di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 50 persen.

Subsidi 20 Kereta ekonomi dihapus pada 1 Januari 2015, membuat harga tiket melonjak dua sampai tiga kali lipat.

Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke berbagai proyek, yang akhirnya banyak yang terbengkalai, atau dikorupsi, mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah tidak terbayangkan besarnya.

Di lain sisi, Jokowi memberi fasilitas pengampunan pajak kepada “penjahat pajak” yang notabene adalah orang kaya. Kata lain dari pengampunan pajak adalah “legalisasi pencucian uang kotor” oleh negara: Legalized money laundering.

Bahkan fasilitas pengampunan pajak diberikan lagi tahun 2022. Tidak ada negara di dunia memberi pengampunan pajak sampai dua kali dalam 5 tahun: 2016/2017 dan 2022.

Nampaknya, uang kotor 2020-2021 hasil korupsi covid, proyek APBN, tambang ilegal, judi online, dan lainnya, mau segera dicuci lagi.

Defisit APBN 2020 dan 2021 mencapai Rp1.700 triliun lebih, dengan belanja negara mencapai Rp5.300 triliun lebih. Tingkat kebocoran bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Kasus korupsi proyek BTS Kominfo luar bisa besar, tidak masuk akal. Proyek Rp10 triliun dikorupsi Rp8 triliun. Yang tertangkap hanya kelas teri. Kelas kakap masih berkeliaran, mungkin menunggu peluang korupsi lagi.

Belum lagi proyek Kartu Prakerja, Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), dan berbagai proyek infrastruktur, termasuk Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau proyek strategis nasional.

Tahun 2020 saja, realisasi pengeluaran negara untuk PC PEN mencapai Rp695 triliun.

Dari semua itu, kebijakan Jokowi dan Sri Mulyani dalam bidang ekonomi dan sosial yang sangat kejam kepada kelompok masyarakat bawah, atau rakyat miskin, adalah kebijakan di tahun 2022.

Pajak PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022. Belum puas juga, harga BBM naik pada 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Harga Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Alasannya, pemerintah tidak sanggup menanggung subsidi BBM  yang membengkak, mencapai Rp502 triliun.

Alasan ini tidak benar. Jokowi dan Sri Mulyani secara terbuka telah melakukan pembohongan publik. Faktanya, pendapatan negara 2022 naik Rp623 triliun dibandingkan 2021. Sedangkan defisit APBN yang dianggarkan Rp868 triliun hanya dipakai Rp464 triliun, atau Rp400 triliun lebih rendah dari anggaran.

Artinya, ada ruang fiskal sangat besar, dari penerimaan negara dan defisit anggaran, yang totalnya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, tetapi tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan sebaliknya, masyarakat dikenakan kenaikan PPN dan harga BBM.

Apakah ini bukan berarti kejam? Sangat kejam.

Hasilnya, tingkat kemiskinan September 2022 naik dibandingkan Maret 2022.

Peristiwa 2022 sepertinya akan terulang lagi. PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Di lain sisi, DPR sedang menggodok program pengampunan pajak lagi.

Apakah sudah sedemikian besarnya uang ilegal yang terakumulasi dalam waktu 3 tahun terakhir ini, sehingga memerlukan pencucian uang lagi?

Indonesia memang surga bagi para koruptor dan penjahat aktivitas ilegal. Secara periodik pemerintah memberi fasilitas pencucian uang kotor, menjadi bersih kembali dalam sekejap.

Tidak ada negara di dunia memberi program pengampunan pajak 2 kali dalam 5 tahun, apalagi 3 kali dalam 8 tahun.

Selamat datang di negeri para bandit. (*)

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Kapolri Jenderal Listyo Sigot Prabowo saat memberikan keterangan terkait peristiwa penembakan polisi vs polisi di Polres Solok Selatan. (Mabes Polri) 

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit angkat bicara terkait penembakan yang mengakibatkan tewasnya AKP Ulil Ryanto Anshari oleh rekannya AKP Dadang Iskandar, di area parkir Polres Solok Selatan, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat (22/11). Ia memastikan akan ada tindakan tegas.

Listyo mengaku sudah menerima laporan dari Kapolda terkait kejadian tersebut. Motifnya saat ini masih diselidiki.

“Namun yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya,” paparnya ditemui usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Persiapan Libur Natal 2024 & Tahun Baru 2025 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (22/11).

Dia pun menegaskan, apabila nantinya diketahui motif penembakan ini terkait hal-hal yang mencederai institusi maka harus ditindak tegas. Tak peduli pangkatnya.

“Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan usah ragu-ragu,” ungkapnya.

Meski belum terungkap motif aksi penembakan antar anggota ini, Listyo memastikan, bahwa ini bukan terkait konflik internal. Tapi ia tak merespon soal adanya dugaan adanya upaya pelindungan AKP Dadang terhadap tersangka kasus tambang Galian C.

“Proses sudah didalami, propam kita turunkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, telah terjadi peristiwa polisi tembak polisi di kawasan Polres Solok Selatan yang berada di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Kejadian itu terjadi lepas tengah malam atau sekitar pukul 00.43 WIB.

Kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk selongsong peluru. Dari hasil visum disimpulkan AKP Ulil Ryanto meninggal di tempat setelah ditembak di bagian pipi dan pelipisnya. Diduga kuat aksi penembakan ini dipicu oleh AKP Danang yang tak terima lantaran AKP Ulil Ryanto menangkap tersangka kasus tambang Galian C. (jwp)

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak Polisi Jumat (22/11/2024) dini hari 

PADANG – Terungkap sosok AKP Ulil Ryanto Anshari yang ditembak rekannya sesama anggota Polri di Solok Selatan, Sumatera Barat. AKP Ulil Ryanto Anshari tewas usai ditembak rekannya sesama anggota Polri, Kabag Ops AKP Dadang Iskandar pada Jumat (22/11/2024) dini hari.

Ternyata AKP Ulil Ryanto Anshari merupakan seorang polisi yang cukup gigih dalam memberantas penambangan ilegal di Solok Selatan. Bahkan, AKP Ulil Ryanto Anshari sudah dua kali mendapatkan penghargaan dari Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Suharyono, atas kegigihannya dalam memberantas penambangan ilegal.

Dilansir TribunPadang, Suharyono membeberkan sosok bawahannya tersebut. Suharyono mengatakan, AKP Ulil kerap kali menindak tegas pelaku tindak pidana penambangan ilegal.

Bahkan, pihaknya sudah dua kali memberikan apresiasi kepada AKP Ulil yang telah menindak tegas penambangan ilegal. Kapolda Sumbar pun mengaku sudah dua kali bertemu dengan AKP Ulil secara khusus untuk memberikan apresiasi.

“Karena penegakan hukum ini kami apresiasi, sudah dua kali kami berikan penghargaan dan bertemu saya, pertama di ruangan dan rumah dinas,” ucapnya.

Pun kata Suharyono, sebelum AKP Ulil tewas, baru dua hari lalu dirinya bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan itu. Suharyono bertemu Ulil saat Rakernis jajaran Polda Sumatra Barat.

Maka dari itu kata Suharyono, pihaknya tidak menduga ternyata AKP Ulil tewas di tangan rekannya sendiri saat tengah menyelidiki kasus tambang ilegal.

Sebagai informasi tragedi polisi tembak polisi itu menimpa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari yang tewas ditembak oleh Kabag Ops, AKP Dadang Iskandar. Peristiwa naas itu terjadi Jumat (22/11/2024).

Lebih naas lagi peristiwa kriminal tersebut terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 WIB.

Usai penembakan, Ulil Ryanto dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Sat Reskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C.

Dari laporan polisi yang diterima mulanya Ulil Ryanto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya.

Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan.

Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan.

Sementara itu Kabag Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di Puskesmas setempat, Ulil Ryanto terkena dua tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan.

Kabag Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru.

"Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabag Ops dan Kasat Reskrim di TKP (lokasi kejadian)," sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima, Jumat pagi. (**)

Kabagops Polres Solok Selatan AKP Danang Iskandar tidak diborgol saat menjalani pemeriksaan di Polda Sumbar/Ist 

PADANG – Penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar diduga dilakukan dari jarak dekat. AKP Ulil diketahui tewas akibat luka parah.

"Diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban yang akhirnya korban meninggal dunia," kata Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono kepada wartawan Jumat, 22 November 2024.

Kendati demikian, penyidik masih mendalami perkara dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap AKP Dadang.

"Kami (masih) mengikuti dan terus melakukan pendalaman, walaupun yang tersangkutan sedang dalam pemeriksaan," kata Suharyono.

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus penembakan tersebut. Antara lain peluru kaliber 9 mm sebanyak dua butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan Nomor: 260139 (di sebelah ruangan Identifikasi Sat Reskrim Polres Solok Selatan).

Lalu selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak tujuh butir dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan Nomor: 260139 (di rumah dinas Kapolres Solok Selatan).

Kejadian bermula saat penyidik Satreskrim Polres Solok Selatan mengamankan pelaku tambang galian C.

Saat pelaku dibawa menuju Polres, AKP Ulil mendapat telepon dari AKP Dadang yang menanyakan perihal penangkapan.

Sesampainya di Polres Solok Selatan, tersangka yang ditangkap langsung menjalani pemeriksaan. Namun, saat personel berada dalam ruangan, terdengar bunyi tembakan dari luar.

Saat dilakukan pemeriksaan, anggota melihat AKP Ulil sudah terkena tembakan dan tidak bergerak.

Saat bersamaan, anggota melihat mobil dinas Isuzu Dmax dengan nomor plat 3-46 yang dikemudikan AKP Dadang meninggalkan Polres Solok Selatan.

AKP Ulil terkena dua tembakan di bagian kepala, pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. (rmol)

Tom Lembong saat ditahan Kejagung/Net 

JAKARTA – Dugaan kasus korupsi impor gula yang menyeret nama Tom Lembong terus bergulir. Setelah mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan apa yang dilakukannya sepengetahuan presiden.

Diketahui, Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Di masa jabatan Presiden Joko Widodo yang ke-7. Kini, hal ini menjadi sorotan. Nama Jokowi pun turut terseret di dalamnya.

Politikus Senior Andi Sinulingga mengatakan impor memang tidak berani dilakukan oleh menteri tanpa persetujuan presiden. Siapa pun menterinya.

“Siapapun Menterinya, tak akan berani putuskan impor tanpa sepengetahuan dan persetujuan Presiden,” kata Andi dikutip dari unggahannya di X, Jumat (22/11/2024).

Adapun pengakuan Tom itu disampaikan saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Praperadailan di Pengadilan Negeri Jakarta. Pada Kamis (21/11).

"Saya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan perintah presiden sebagai koordinator dalam institusi, termasuk ketika saya menjabat sebagai menteri perdagangan," kata Tom.

Selama menjabat, Tom mengaku selalu berkonsultasi dengan Jokowi. Termasuk dalam impor gula yang belakangan membuatnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya berkonsultasi dengan beliau, informal, dan formal, termasuk mengenai impor,” terangnya. (fajar)