SANCAnews.id

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

JAKARTA — Komisi II DPR akan memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjelaskan berbagai peristiwa di kepulauan Indonesia yang menjadi polemik di masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima saat ditanya ihwal sejumlah kegaduhan terkait isu kepulauan di Indonesia.

“Kita sudah mengagendakan akan ada rapat kerja khusus dengan menteri dalam negeri, tidak hanya Pulau Enggano dan Raja Ampat dan kasus yang antara Aceh dan Medan,” kata Aria Bima di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.

“Kami telah mengagendakan kalau tidak salah tanggal 7 mengundang Kabupaten, Kota dan Provinsi daerah pesisir dan kepulauan untuk kita bahas semua hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, masalah wilayah perbatasan, masalah undang-undang yang terkait dengan pengelolaan daerah kepulauan dan daerah pesisir,” tambahnya.

Legislator PDIP ini menyebut khusus daerah-daerah yang sudah menjadi destinasi wisata termasuk Geopark harus menjadi prioritas untuk dibahas.

“Jadi persoalannya ini banyak. Misalnya persoalan Raja Ampat, itu masalah pengelolaan daerah kepulauan dengan persoalan Geopark. Sama dengan daerah yang ada juga di Medan.  Medan ini selain tiga pulau tersebut juga masalah Toba yang sudah diancam oleh PBB untuk dicabut Geoparknya karena pengelolaan pemerintah yang tidak serius,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Aria Bima, Komisi II akan meminta penjelasan Mendagri tentang berbagai macam keluhan masyarakat terkait pencemaran udara dan tambak udang.

“Kemudian kita juga mulai banyak keluhan bagaimana pencemaran terhadap berbagai daerah pesisir dengan adanya tambak udang. Jadi banyak hal, maka Komisi II mengadakan rapat khusus untuk Kabupaten dan Kota serta kepulauan untuk wilayah pesisir,” tutupnya. (rmol)

JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo kembali memberikan pernyataan blak-blakan terkait kasus ijazah mantan Presiden ke-7 RI Jokowi yang menurutnya penuh keganjilan dan kini mulai terbongkar berkat netizen dan kehendak Tuhan.

"Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga, menggambarkan suatu kejahatan yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, ibarat bangkai, makin lama malahan baunya kian menyengat dan akan ketahuan," ujar Roy kepada fajar.co.id, Rabu (25/6/2025).

Ia menyebut bahwa kasus ijazah palsu yang diduga terkait dengan Jokowi merupakan kejahatan besar yang sudah lama ditutupi.

"Demikian juga dengan Kasus Ijazah Palsu yang makin kesini makin terbongkar apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya," ucapnya.

Namun menurut Roy, kebenaran tersebut akhirnya mulai terkuak akibat kejelian masyarakat, khususnya netizen Indonesia yang dikenal kritis, serta pertolongan Tuhan.

"Sebuah kejahatan besar yang sudah lama ditutup-tutupi, akhirnya terkuak juga akibat kejelian Masyarakat (terutama Netizen +62) dan Pertolongan (Kuasa) Allah melalui tangan-tanganNya," tegasnya.

Roy menyebutkan bahwa perbedaan antara Ijazah FKT-UGM bernomor 1120 milik Jokowi dan tiga ijazah pembanding bernomor 1115, 1116, dan 1117 menjadi salah satu titik terang dalam pengungkapan kasus ini.

Ia juga menyinggung temuan seputar UPP (Universitas Pasar Pramuka) yang dikaitkan dengan dugaan pembuatan ijazah palsu.

Ia menyebut bahwa kasus ini telah banyak diungkap melalui berbagai kanal YouTube dan media, antara lain Hersubeno Point, Off The Record FNN, Edy Mulyadi Channel, dan Sentana TV.

Roy Suryo kemudian membeberkan adanya pesan WhatsApp dari seorang mantan wakil menteri desa yang kini menjadi Rektor Universitas Moestopo Beragama dan juga Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi, yakni Prof. Paiman Rahardjo Dwijonegoro alias Profesor P yang selama ini disinggung.

"Ada Pesan WA ke saya pada awal bulan lalu, dari seorang Mantan Wakil Menteri Desa yang sekarang jadi Rektor Universitas Moestopo Beragama, Jakarta Internasional, Prof Paiman Rahardjo Dwijonegoro (P)," sebutnya.

Roy mengaku sempat mengabaikan pesan tersebut karena dinilai tidak sopan dan terkesan mengintimidasi, bahkan menyangkut keluarganya. Isi pesan tersebut mendesaknya untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

"Terus terang pesan WA dari P yang cukup panjang saat itu sempat saya abaikan, karena terkesan tidak sopan, meski diawali dengan kalimat sok akrab," Roy menuturkan.

"Namun ada nuansa intimidasi menyangkut keluarga saya serta ada permintaan atau desakan agar saya meminta maaf kepada Jokowi karena dianggapnya saya tidak memiliki hak untuk membongkar Kasus Ijazah Palsu itu," tambahnya.

Kata Roy, aneh bila seorang profesor di bidang administrasi negara tidak memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya Pasal 18 ayat 2.

"Ironis sekali, sekelas Profesor bidang Administrasi Negara tidak faham UU No. 14 th 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), khususnya Pasal 18 ayat 2," tukasnya.

Roy menambahkan bahwa meskipun banyak yang menyarankannya untuk menggugat secara hukum, ia memilih fokus pada pembuktian kasus utama, yaitu ijazah dan dokumen pendukungnya.

"Meski banyak pihak yang menyarankan agar saya melakukan tuntutan hukum terhadap P, namun karena kita harus fokus terhadap Kasus utamanya yakni Ijazah (dan berbagai dokumen pendukungnya, termasuk Skripsi yang palsu maka untuk sementara diabaikan dulu saja," imbuhnya.

Lebih lanjut, Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkap bahwa Prof Paiman kembali mengirim pesan padanya pada 24 Juni 2025 dan menyampaikan permintaan maaf.

Dalam pesan tersebut, Paiman mengakui pernah menjalankan usaha pengetikan dan fotokopi di UPP sejak 1997.

"P mengirimkan WA kembali kepada saya kemarin, Selasa (24/06/25) pukul 08.37 WIB yang intinya Meminta maaf atas WA yang dianggap Intimidatif itu. Ia mengakui bahwa sejak 1997 memang punya bisnis Pengetikan, Fotocopy dsb di UPP, namun tidak sampai percetakan dan sudah ditutup tahun 2002 semenjak jadi Kaprodi di sebuah Universitas swasta," bebernya.

Namun, Roy menyebut pernyataan Paiman tersebut dibantah oleh SRC yang menyatakan usaha itu masih berjalan hingga 2017.

"Menariknya lagi, SRC juga kembali menulis ulasan sangat menohok dan sekaligus membantah pernyataan P tersebut yang intinya ada beberapa saksi yang siap memberikan keterangan untuk menyangkal statemen P, termasuk sebenarnya Usahanya tidak ditutup namun malahan pindah ke belakang agar lebih aman dan masih berlangsung sampai 2017," terangnya.

SRC bahkan menyebut pernyataan Prof. Paiman di kanal YouTube "Suara Anda" sebagai blunder.

"Sampai-sampai SRC menyebut pernyataan P di Kanal YouTube Suara Anda ibarat center back melakukan blunder Gol bunuh diri karena memasukan bola ke gawang sendiri," jelasnya.

Tidak berhenti di situ, Roy kembali menyentil nama-nama yang sempat diungkap kader senior PDIP Bambang Beathor Suryadi (BBS), salah satunya adalah Widodo, yang diyakini mengetahui langsung proses pembuatan ijazah palsu di UPP tahun 2012.

"Perkembangan terbaru jika mengingat nama-nama yang sempat disebut oleh kader senior PDIP Beathor, dimana orangnya jelas masih ada, bukan seperti HoaX yang disebarkan oleh YouTuber betina anggota Gerombolan 'Ceboker Nusantara' yang mengaku-aku 'Anak Jenderal' itu. BBS menyitir dari 6 (enam) nama Tim Solo dan Jakarta, ada nama yang sangat mengetahui proses pembuatan Ijazah Palsu di UPP tahun 2012 tersebut, yakni Widodo," tandasnya.

Roy bilang, keberadaan nama ini menjadi penjelasan atas sikap sejumlah tokoh yang enggan bersuara tegas mengenai dugaan pemalsuan ijazah Jokowi.

"Ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat kenapa Mantan Gubernur Lemhanas yang sempat menjadi Tim juga, tidak secara tegas mengiyakan soal Ijazah Palsu versi UPP ini," kuncinya. ***

Pegiat Media Sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa  

JAKARTA — Ahli Epidemiolog sekaligus Pegiat Media Sosial, Dokter Tifauzia Tyassuma menyinggung pendukung mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu rekayasa atau palsu.

Melalui akun X miliknya @DokterTifa, ia mengatakan bahwa keyakinan pendukungnya merupakan cerminan ketidakwarasan.

"Ia yang percaya Purwoko: 1) Ijazahnya asli

2) Sakitnya cuma alergi gara-gara pakai sabun di Vatikan," tulis Tifa Tyassuma dilansir X Selasa, (24/6/2025).

"Saat ini tinggal: Termul (ternak Mulyono/ pendukung) dan orang sakit jiwa. Yang lain-lain udah pada mewaras lagi," sambungnya.

Adapun unggahan Tifa tersebut, merujuk pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut mengalami sakit alergi sepulang dari Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus beberapa waktu lalu.

Sejak itu, Jokowi perlahan mengalami perubahan fisik, terutama di area kulit wajahnya akibat alergi.

Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, mengungkapkan ada perubahan secara visual dari Jokowi terutama pada kulit. Namun secara fisik, Syarif menegaskan tidak ada masalah.

"Kalau memang secara visual kita bisa lihat ya kulit Bapak memang agak berubah, tapi secara fisik oke beliau. Enggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat," ungkap Syarif.

Syarif menjelaskan Jokowi tidak memiliki penyakit lain selain alergi. Namun dia mengakui alergi yang dialami Jokowi telah menimbulkan radang.

"Enggak ada, enggak ada (sakit lain). Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan," kata Syarif.

Meski demikian Syarif memastikan peradangan yang dialami Jokowi sudah mulai membaik.

Dilain sisi, mengenai polemik ijazah Jokowi yang diduga palsu, Jokowi telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025).

Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak. Saat menemui penyidik, Jokowi melaporkan lima orang.

Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

Meski penyidikan ijazah ini dihentikan, namun hingga saat ini masih menjadi perbincangan, termasuk dinilai tidak tuntas. (fajar)

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025/RMOL 

JAKARTA — Rapat paripurna DPR pertama pasca reses hanya mengagendakan pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa, 24 Juni 2025.

Tak ada pembahasan atau penyebutan soal surat Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik Hersubeno Arief menilai DPR terkesan "“masuk angin” karena mengabaikan surat tersebut.

"Sejak kemarin sudah terlihat tidak ada gerakan berarti dari partai-partai untuk merespons surat tersebut. Bahkan dalam paripurna hari ini pun sama sekali tidak disinggung," ujar Hersubeno lewat kanal YouTube miliknya.

Padahal sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut sebagai salah satu pihak yang cukup antusias menanggapi isu pemakzulan tersebut. Namun, dalam forum resmi DPR tidak terlihat upaya lanjutan yang konkret.

Hersubeno menilai pengabaian ini menunjukkan lemahnya keberpihakan DPR terhadap aspirasi publik, khususnya dari kalangan purnawirawan TNI yang mengajukan tuntutan konstitusional.

"Yang mengejutkan tidak ada satupun Anggota DPR yang melakukan interupsi termasuk dari PDIP," pungkas wartawan senior tersebut.

Kepada wartawan, Ketua DPR Puan Maharani mengaku hingga saat ini pimpinan DPR belum melihat secara fisik surat usulan pemakzulan Gibran tersebut.

"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih di Tata Usaha," ungkap Puan seusai Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Senada, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa surat permintaan pemakzulan Gibran masih ada di Setjen DPR RI.

"Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan," terangnya.

Dasco menambahkan, jika surat tersebut sudah sampai di meja pimpinan maka akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

"Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim (rapat pimpinan) dan bamus (badan musyawarah) yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan besok atau pekan depan," terang Dasco. (rmol)

Beathor Suryadi

JAKARTA — Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi mengungkap sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengeluarkan ijazah palsu di Pasar Pramuka.

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu bahkan mengungkap kejadian yang terjadi di Pasar Pramuka beberapa tahun lalu. Hal itu disampaikan langsung saat menghadiri podcast melalui kanal YouTube Abraham Samad.

Pernyataan terkait terkuaknya Pasar Pramuka yang disampaikan Beathor terkait dengan mantan anggota DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Pasar Pramuka itu 2015, ditertibkanlah oleh Ahok Gubernur, tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu terbakarlah Pasar Pramuka itu, kalau tidak dibakar," ujar Beathor dikutip Selasa, (24/6/2025).

Lebih lanjut, pernyataan yang disampaikan Beathor menaruh ketidakpercayaan apabila polisi tidak tahu terkait Pasar Pramuka.

Sehingga, ia juga tidak percaya apabila Bareskrim yang menangani kasus Jokowi saat ini belum menjadi polisi saat 2010-2012.

Kala itu, kasus ijazah palsu pasar pramuka sedang ramai-ramainya terbongkar, terlebih untuk orang-orang yang pernah bertugas di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur.

"Tahun-tahun 2012-2010 itu sudah jadi polisi mereka tahu berapa banyak ijazah-ijazah yang diproduksi Pasar Pramuka, jadi aneh juga kalau sekiranya Bareskrim sekarang tidak mengenal Pasar Pramuka," ujarnya.

Bahkan secara terbuka, Beathor menyampaikan bahwa beberapa kader PDIP menyandang jabatan penting di pemerintahan dengan menggunakan ijazah palsu.

"Itu PDI-Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota Dewan, Bupati, Gubernur ijazahnya palsu," bebernya.

Dalam penjelasannya, ia teringat peristiwa lampau kala Pilkada pemilu di zaman reformasi, dimana kader PDI-P banyak yang memalsukan ijazah yang diproduksi di pasar pramuka. (fajar)