SANCAnews.id

Jokowi saat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan ijazah palsu 

JAKARTA — Mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Metro Jaya untuk melaporkan dugaan ijazah palsu ternyata mengatasnamakan PT Indonesia Berlian Yasawirya yang ternyata merupakan perusahaan milik Kahiyang Ayu, putri semata wayang Jokowi.

Informasi yang diperoleh RMOL berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Kahiyang Ayu merupakan pemegang saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Y dengan kepemilikan 495 lembar senilai Rp247.500.000. Sisanya sebanyak 5 lembar saham senilai Rp2.500.000 merupakan milik Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Iriana Widodo yang juga ibunda Kahiyang.

Data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum 

"Harga per lembar Rp500.000 modal disetor Rp250.000.000," tulis data AHU dilihat redaksi malam ini, Rabu 30 April 2025.

Beralamat kantor di Wisma MRA lantai 9 Jalan TB Simatupang No 19 Cilandak Jakarta Selatan, PT Indonesia Berlian Y bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mulai dari usaha kehutanan, budidaya ikan air tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi hingga industri produk dari batu bara.

Kegiatan usahan lainnya antara lain periklanan, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa, serta perdagangan besar perhiasan dan jam.

Kahiyang Ayu di PT Indonesia Berlian Y tercatat menjadi pengurus dengan jabatan sebagai direktur. Tertulis Kahiyang beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun Meingga Mahaning dengan alamat Surakarta, Jawa Tengah, tercatat menjadi  komisaris.

Mobil Innova hitam yang ditumpangi Jokowi saat membuat laporan ke Polda Metro Jaya pagi tadi, Rabu 30 April 2025, diketahui bernomor polisi B 2329 SXI. Dari penelusuran secara online melalui aplikasi Cek Ranmor dan Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mobil yang digunakan Jokowi tercatat atas nama PT Indonesia Berlian Y dan menunggak pajak.

Tercatat masa pajak mobil berakhir pada 3 Maret 2025 dengan masa berlaku STNK 3 Maret 2026.

"Status masa pajak habis," bunyi keterangan pada website Samsat Jakarta.

Kemudian, mobil tercatat dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35 ribu. Sehingga total yang harus dibayar adalah Rp6.368.400.

Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan Presiden (Paspampres). Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna cokelat.

Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Jokowi kepada awak media. Jokowi langsung masuk ke gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Setelah beberapa menit kemudian Jokowi nampak bergeser ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, membenarkan Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor terkait tudugan ijazah palsu.

"Betul (terkait ijazah palsu)," kata dia melalui pesan singkat. (*)

Digital Forensik Dalami Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa, memberikan peringatan kepada mantan Presiden Jokowi Widodo. Peringatan ini disampaikan terkait isu atau permasalahan ijazah palsu.

Melalui cuitan di akun media sosial pribadinya X, Dokter Tifa mengatakan isu ijazah palsu sudah sampai ke media internasional.

“Dugaan Ijazah Palsu sudah sampai di Media Internasional,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

Ia pun memperingatkan Jokowi untuk lebih berhati-hati melangkah. Karena menurutnya apapun langkah atau keputusan yang diambil akan mengarah ke jurang yang ia ciptakan sendiri.

“Jokowi sejak sekarang harus menghitung langkah, sebab sebetulnya langkah apapun yang dilakukan menuju ke jurangnya sendiri,” ujarnya.

Dokter Tifa pun menyindir terkait matahari kembar. Dengan menyebut matahari kembar ditolak dan matahari ilegal akan terus berusaha untuk dipadamkan.

“Semesta menolak matahari kembar. Matahari cukup satu. Dan ketika matahari ilegal menolak padam, semesta akan menggerakkan segenap kekuatan untuk memadamkan matahari itu,” sebutnya.

“Tanda-tanda kekuatan untuk memadamkan matahari ilegal, adalah PEMBERITAAN MEDIA INTERNASIONAL!,” tambahnya.

“Hati-hati, pak Jokowi. Hati-hati,” terangnya. (fajar)

Rempang Eco City sudah tidak tercantum lagi. Namun, Menteri Transmigrasi berencana untuk bertemu dengan Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Cina, dan terus mendorong relokasi warga.

JAKARTA — Proyek Rempang Eco City memang telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, namun sejumlah menteri tetap bersikap seolah-olah proyek tersebut masih hidup.

"Kalau kabinet sendiri melawan Perpres, ini namanya pembangkangan terselubung," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Selasa (29/4/2025).

Dalam Perpres 12/2025, daftar PSN terbaru (Tabel 2.2, Halaman 72-78) sudah jelas bahwa Rempang Eco City tidak lagi tercantum. Tapi Menteri Transmigrasi justru berencana menemui Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Tiongkok, dan terus mendorong relokasi warga.

Di lapangan, penggusuran warga berlanjut. Lahan-lahan dipatok tanpa henti. "Ini bukan sekadar beda pendapat birokrasi, ini pembangkangan administratif," kata Iskandar.

Sementara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. 11/LHP/XVII/12/2023 bahwa 54% PSN tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 45% PSN mengalami pembengkakan anggaran tanpa justifikasi output. 30% PSN gagal memenuhi tujuan pemerataan pembangunan.

Sementara rekomendasi BPK yakni evaluasi ulang semua PSN bermasalah izin; hentikan pendanaan APBN sebelum ada kepatuhan regulasi; dan audit sosial atas dampak relokasi warga.

Namun hingga kini, Rempang Eco City belum disentuh audit, padahal Rp2,3 triliun sudah digelontorkan melalui DIPA Kementerian PUPR 2023. "Rempang ini proyek 'too big to audit'. Ada kekuatan besar yang menjaga," kata Iskandar.

Di lain sisi, soal pelanggaran yang terjadi di Rempang tidak hanya administratif, tapi juga melanggar hak asasi manusia dan lingkungan hidup yakni ILO 169 mewajibkan relokasi berbasis Free, Prior, and Informed Consent (FPIC); UU No. 39/1999 menegaskan hak atas tanah sebagai hak ekonomi rakyat; perkara No. 15/G/2023/PN TPI, gugatan rakyat, diabaikan; dan UU No. 32/2009 mewajibkan AMDAL dan KLHS untuk proyek besar.

Sementara dampak lingkungan juga parah: 80% mangrove di pesisir Rempang terancam musnah; 162 hektare zona penyangga terganggu; dan 3.500 ton CO₂ stok karbon per tahun terancam hilang. "Di Rempang, HAM dikorbankan, lingkungan dibantai, semua demi pabrik kaca asing," lanjut Iskandar.

Kini publik bertanya, kenapa menteri jalan sendiri? Kenapa masih ada proyek PSN lama yang dipaksakan? Kenapa Rempang lolos dari audit BPK?

Jika Presiden Prabowo diam, rakyat akan melihat bahwa kabinet tidak solid; Perpres 12/2025 hanya pajangan; wibawa Presiden runtuh di hadapan korporasi asing.

Dengan demikina, IAW merekomendasikan audit BPK harus mencakup aliran dana, izin, relokasi, dan dampak sosial Rempang. Hentikan relokasi warga sampai audit HAM dan lingkungan selesai. Lalu evaluasi dan reshuffle menteri yang melawan RPJMN dan Perpres.

"Kalau Prabowo membiarkan kabinet liar, publik akan menganggapnya sebagai presiden korporasi, bukan presiden rakyat," pungkasnya. (monitor)

Rocky Gerung 

JAKARTA — Pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube GARUDA TV, Rocky mengkritik ketidakmampuan Gibran dalam menyampaikan gagasan secara komprehensif, terutama saat berbicara di depan publik.

“Itu pentingnya punya pengetahuan, coba belajar sedikitlah ekonomi one o one, public policy, apalagi logic supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, tim ini harusnya brief Gibran itu”, kata Rocky dikutip YouTube GARUDA TV Selasa (29/4/2025).

Rocky juga menyoroti penampilan Gibran yang dinilainya gugup saat membaca teks di acara resmi, yang kemudian memicu gelombang sindiran dari netizen.

“Bayangkan, Gibran wakil presiden bicara, setelah dibicara netizen bully dia dan nggak bisa dijawab. Kenapa gugup baca teletex, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsepnya ada di kepala, pakai fasilitas apa pun akan lancar aja bicara itu,” ucap Rocky menegaskan.

Dalam pandangannya, posisi Gibran sebagai wakil presiden tampak seperti hasil pemaksaan yang tidak didukung oleh kapasitas berpikir yang memadai.

“Itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong lama-lama, disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethic, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasian tuh,” tuturnya.

Rocky menutup komentarnya dengan menyarankan agar Gibran diberikan dukungan dalam bentuk pembinaan cara berpikir, bukan sekadar pelatihan teknis berbicara.

“Jadi saya juga mau membantu kalian, backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir,” pungkasnya. (fajar)

JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, bungkam saat ditanya soal laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait izin usaha pertambangan di Maluku Utara atau yang dikenal dengan kasus "Blok Medan".

Keengganan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengomentari kasus Blok Medan itu ditunjukkan usai menjalani koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 7 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 28 April 2025.

Usai menjawab sejumlah pertanyaan wartawan, mantan Wali Kota Medan itu langsung bergegas menuju mobilnya dengan pengawalan ketat, tanpa menanggapi pertanyaan terkait kasus Blok Medan.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) telah membuat laporan resmi kepada Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Blok Medan pada 9 Agustus 2024.

"Kami menuntut KPK untuk menangkap dan mengadili anak presiden, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi IUP yang dijalankan AGK di Maluku Utara atau 'Blok Medan'," kata Ketua GMNI Jakarta Selatan, Deodatus Sunda Se alias Bung Dendy, saat itu.

Bahkan setelah itu, beberapa mantan pejabat dan pegawai KPK hingga pegiat antikorupsi menemui Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Mereka adalah Penasihat KPK periode 2005-2013, Abdullah Hehamahua; mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, Saut Situmorang, dan Bambang Widjojanto; serta mantan pegawai KPK Praswad Nugraha, dan lainnya.

Mereka membahas beberapa isu di hadapan Nawawi. Salah satunya menyoroti soal Blok Medan yang menyeret nama Bobby Nasution selaku Walikota Medan, dan Kahiyang Ayu yang merupakan istri Bobby.

"Dulu KPK menangkap besan Presiden SBY. Jadi kalau besan SBY saja yang presiden ditangkap oleh KPK, apalagi cuma mantu dari presiden. Oleh karena itu, maka Blok Medan itu harus diseriusi oleh pimpinan KPK," kata Abdullah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 14 Agustus 2024. (rmol)