SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ibu Kota Negara (IKN) digadang-gadang menjadi wajah peradaban baru pusat pemerintahan di Indonesia. Perencanaan pembangunan ibu kota baru bergulir sejak kepemimpinan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), tepatnya 2019.

Lokasi titik nol ibu kota baru yang nantinya diberi nama Kota Nusantara ini berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.

Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.

Kala itu, Jokowi berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu (Sri Mulyani) tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi di Istana Negara pada Mei 2019.

Mengingat besarnya dana pembangunan IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya. Saat itu, Jokowi mengklaim pembangunan ibu kota baru hanya akan memakan seperlima anggaran negara.

Penjelasan Sri Mulyani

Sebelumnya diberitakan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 2022 akan mencatut dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun anggaran program PEN tahun 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Pemerintah akan menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun untuk membangun IKN di Kaltim.

Sri Mulyani mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.

Kendati demikian dia menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama

Pemerintah kata Sri Mulyani, akan menyisir proyek mana saja dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi sehingga konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.

Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca-Sidang Paripurna.

Dikritik

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengomentari rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berencana menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN pada tahun 2022.

Menurut Marwan, anggaran PEN murni dialokasikan untuk melindungi masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11.

"Program PEN dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, dari sektor rill, sektor keuangan, dalam menjalankan usahanya," kata Marwan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Rabu (19/1/2022).

Marwan berpendapat, pembangunan dan pemindahan IKN tidak masuk dalam kriteria pemulihan atau perlindungan masyarakat. Begitu pula tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.

"IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun," ucap dia.

Lebih lanjut dia mengingatkan Sri Mulyani untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Jangan sampai pemindahan IKN justru menjerumuskan Sri Mulyani melanggar aturan.

"Saya ingatkan Ibu Menteri (Sri Mulyani) dan juga kawan-kawan di Komisi XI agar kita tidak melanggar UU yang kita buat dan setujui bersama," tandas Marwan. (tribun)

SANCAnews.id – Publik menduga Mayjen Maruli Simanjuntak terpilih sebagai Pangkostrad karena menantu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Investasi dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Publik menduga terpilihnya Maruli mengindikasikan cengkeraman kekuasaan Luhut sudah melampui Presiden Joko Widodo. Apalagi, pesaing Maruli yakni Mayjen Agus Subiyanto yang dianggap orang Jokowi akhirnya tersingkir dan mendapat jabatan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad).

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa publik tidak bisa disalahkan karena selama ini Luhut kerap mendapatkan tugas khusus dari Jokowi. Bukan hanya itu saja, analisa Dedi, sang menantu Maruli Simanjuntak selama 10 tahun terakhir mengalami kenaikan karir yang juga melesat.

"Tidak salah tafsir publik yang demikian (cengkeraman Luhut lampaui Jokowi), mengingat Luhut selain banyak mengemban tugas khusus, juga peningkatan karir militer sang menantu yang ikut terbawa," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/1).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menganalisa, apa yang terjadi akhir-akhir ini mirip dengan era Soeharto. Artinya, banyak keluarga elite negeri ini kerap memiliki peluang yang luas untuk meraih jabatan tertentu. 

"Ini yang dulu terjadi pada Soeharto, dimana relasi keluarga mendapat peluang cukup luas dalam kekuasaan, meskipun secara proses formil sah saja," pungkas Dedi.

Sejak Luhut menjadi orang dekat Presiden Joko Widodo, Maruli mendapatkan jabatan strategis. Mulai Komandan Grup A Paspampres (2014-2016), Danrem Warastratama (2016-2017), Wadanpaspampres (2017-2018) dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Diponegoro (2018).

Tak sampai setahun menjabat Kasdam Dipengoro, Maruli langsung mendapat tugas sebagai Danpaspampres (2018-2020). Selanjutnya dua tahun menjabat Pangdam IX/Udayana (2020-2022) ia mendapatkan jabatan sebagai Pangkostrad. 

Selain Maruli, Jenderal Andika Perkasa yang menjabat Panglima TNI adalah menantu Jenderal Purnawirawan AM Hendropriyono.

Di jajaran kepala daerah, anak dan menantu Jokowi juga menjabat sebagai walikota. Gibran Rakabuming raka menjabat Walikota Surakarta dan Bobby Nasution menjabat Walikota Medan, Sumatera Utara. *

SANCAnews.id – Pemerintah sudah mengumumkan calon Ibu kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bernama Nusantara.

Selain itu, Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang tentang pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, lokasi tempat dibangunnya (IKN).

Namun pro kontra rencana pemindahan IKN tersebut masih terus berlangsung sampai kini, ada yang setuju dan tidak setuju.

"MUI sampai kini belum mendapatkan penjelasan dari Pemerintah terkait rencana pemindahan IKN," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi yang dihubungi di Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Abdullah Jaidi menilai seyogyanya pemindahan IKN harus ada persiapan yang matang.

"Jadi kami tidak tahu apakah pemindahan IKN tersebut secara bertahap, atau sekaligus karena pembangunannya membutuhkan waktu yang lama," tutur Abdullah Jaidi.

"Di negara- negara manapun pemindahan ibu kota negara itu jarang dilakukan, seperti Amerika Serikat (AS), Rusia dan banyak negara lainnya tidak  melakukan pemindahan ibu kota negara," papar Abdullah Jaidi.

Ia menambahkan mereka tetap dengan ibu kota negara dan tidak memindahkannya karena berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan historis (sejarah).

"MUI sendiri menilai pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tidak begitu esensial, apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ini," kata Abdullah Jaidi yang juga pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Artinya, menurut dia, bahwa pemindahan IKN bukan merupakan kebutuhan yang mendesak, apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ini, karena kalau memaksakan diri itu dikhawatirkan menjadi beban rakyat.

Ia menambahkan sampai kini dunia luar sudah mengenal ibu kota negara dari Indonesia adalah DKI Jakarta dengan segala sarana dan prasarana seperti bandara dan juga Istana Kepresidenan,  serta kantor pemerintahan di Jakarta.

Sebab itu, lanjut KH Abdullah Jaidi, mengapa negara di dunia tidak memindahkan ibu kota negara-nya karena memang sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan sudah dikenal banyak orang di dunia, juga memiliki nilai historis.

Seperti halnya DKI Jakarta yang dulu dikenal dengan nama Batavia juga memiliki nilai sejarah yang begitu panjang sejak zaman Hindia Belanda.

"Berbeda dengan Kalimantan Timur yang tidak memiliki nilai sejarah ibu kota negara. Bahkan, dengan pembangunan ibu kota negara di sana akan melakukan perubahan lingkungan hidup, dan ini akan berdampak kepada kehidupan satwanya," ungkapnya.

Sebab itu, papar Abdullah Jaidi, sebelum terlanjur jauh sebaiknya rencana pembangunan ibu kota negara ditunda saja demi kemaslahatan umat dan juga bangsa.

"Karena pemindahan ibu kota negara tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu waktu yang panjang, bisa puluhan tahun dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan ini akan menggerogoti APBN," terang Abdullah Jaidi. (poskota)

SANCAnews.id – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi aktivis 98 akan menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut agar anaknya Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dipanggil terkait dugaan Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN).

Koordinasi aliansi, Bilung mengatakan, aktivis 98 akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (24/1) sekitar pukul 11.00 WIB.

"Tema aksi mendukung KPK menegakkan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu dan KPK berani memanggil Gibran dan Kaesang atas dugaan praktik KKN," ujar Bilung kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (23/1).

Dalam aksi nantinya, ratusan aktivis 98 akan menyampaikan lima tuntutan. Yaitu, meminta KPK untuk menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tanpa pandang bulu demi terciptanya keadilan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana.

"Meminta KPK memanggil Gibran dan Kaesang atas dugaan melakukan praktik KKN," tegas Bilung.

Selanjutnya, menuntut KPK sebagai lembaga antirasuah dapat terus menjaga independensi dan profesionalitas sebagai lembaga penegak hukum.

Lalu, mengimbau agar pemerintah tidak mengintervensi dugaan atas kasus KKN yang melibatkan kedua putra Presiden Jokowi.

"Mengingatkan kepada setiap warga negara untuk membasmi KKN di negeri ini, karena KKN adalah musuh bangsa," pungkasnya. **

SANCAnews.id – Pernyataan Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang disebut menyinggung suku Sunda berbuntut panjang.

Tidak hanya kecaman melalui media sosial, aksi demo, bahkan Arteria Dahlan dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya.

Dan kini, muncul prediksi bahwa apa yang dilakukan Arteria Dahlan bisa berdampak besar pada perolehan suara PDI Perjuangan di tanah Sunda.

Di sisi lain, protes juga dilayangkan kader PDI Perjuangan sendiri. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Subang, Novianti Maulani, akan melayangkan surat pengunduran diri dari kepengurusan PDIP.

Novianti mengambil langkah itu buntut adanya statmen dari Arteria Dahlan yang dinilai sudah sangat merendahkan martabat suku Sunda.

"Kalau langkah saya sendiri secara tegas karena kebetulan saya juga wakil ketua bidang kebudayaan dan olahraga di PDI Perjuangan DPC Kabupaten Subang. Saya benar-benar akan mundur dari kepengurusan PDIP Subang," ucap Novianti belum lama ini kepada TribunJabar.id (Jaringan Warta Kota)

Menurut Novi, sejak awal masuk kepengurusan PDIP Subang, dia bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan Sunda, bukan sekadar berkarier di partai.

Maka dari itu, pernyataan yang dilontarkan Arteria Dahlan tersebut dinilai sudah sangat fatal dan sudah menghilangkan norma-norma budaya.

"Jelas sekali kami sangat terluka karena saya pribadi masuk ke partai itu bukan karena ingin berkarier di partai, tapi saya lihat PDI Perjuangan itu, pilarnya salah satunya, Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan," katanya.

Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai, pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai menyinggung Suku Sunda, dapat berpengaruh pada perolehan suara PDIP di Pileg 2024.

Insiden ini berujung pada munculnya tagar #SundaTanpaPDIP di beberapa media sosial.

"Kasus Arteria Dahlan terkait polemik Bahasa Sunda diperkirakan akan berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP di Jawa Barat," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi Tribunnews, Minggu (23/1/2022)

Bahkan, kata akademisi dari Universitas Esa Unggul itu, perolehan suara PDIP di Jawa Barat akan merosot akibat kasus tersebut.

Padahal, pada 2019 lalu, perolehan suara partai berlogo kepala banteng itu terbanyak kedua di Jawa Barat setelah Gerindra.

"Suara PDIP terbanyak kedua di Jawa Barat pada tahun 2019, diperkirakan akan terjun payung pada Pileg 2024," tuturnya.

Hal itu dapat terlihat, kata Jamiluddin, dari munculnya tagar #SundaTanpaPDIP yang ramai di medsos, serta respons beberapa warga hingga public figure Jawa Barat.

Dirinya menilai, Arteria Dahlan setidaknya harus melayangkan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyinggung perasaan warga Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda. (wartakota)