SANCAnews.id

SANCAnews.id – Niat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat siang (21/10), disinyalir tak hanya berpamitan dengan pemerintah, tapi juga memiliki unsur politik. 

Analisis tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun karena melihat alibi pamitan tak begitu tepat melihat kondisi saat ini yang suhunya sudah menghangat menuju Pilpres 2024.

"Saya kira (Anies bertemu Presiden) untuk mengambil simpati pendukung Jokowi. Seolah-olah kan pendukung Jokowi mengatakan Anies itu bukan Jokowi. Padahal Anies dengan Jokowi itu kan dekat sudah lama sebanarnya," ujar Ubedilah kepada wartawan, Sabtu (22/10).

Sosok yang karib disapa Ubed ini menuturkan, sebenarnya persoalan pamit dari jabatan DKI 1 tidak begitu urgent dilakukan oleh Anies dengan cara bertemu langsung Jokowi.

Oleh karenanya, melihat posisi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sekarang sebagai capres 2024 yang diusung Partai Nasdem, Ubed justru lebih melihat Anies sedang memperlebar ceruk pemilihnya.

"Anies kan mengejar mendapatkan elektoral besar. Di dalam poltik berbagai cara digunakan untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi yang dilakukan Anies itu adalah meningkatkan elektabilitas," demikian mantan aktivis 98 ini menambahkan. (rmol)

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengusulkan nama Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

"Kalau saya, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu figur," ungkap Ali kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).

Secara pribadi, Ali mengatakan mendukung Luhut menjadi Cawapres Anies. Menurutnya, Luhut memiliki kemampuan, karakter, dan jejaring yang kuat. Luhut juga bisa jadi pelengkap Anies.

"Kemudian dia mampu menstabilkan pemerintahan menurut saya. Yang terpenting, dia Batak dan Kristen," tuturnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menolak mentah-mentah usulan Ahmad Ali tersebut.

Jansen meminta Ali tak perlu banyak bicara mengusulkan nama sosok Cawapres pendamping Anies.

Pasalnya, usulan-usulan Ali itu berpotensi membuat nama Anies Baswedan jatuh. Tak hanya itu, bisa juga membuat koalisi antara NasDem dengan Demokrat dan PKS layu sebelum berkembang.

"Pokoknya Bang Ahmad Ali ini tiap hari ada terus nama baru keluar dari kantongnya. Lama-lama yang jatuh nama Mas Anies selaku Capres dan koalisi ini bubar tak jalan," tegas Jansen melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/10).

Lebih lanjut, dia meminta Ahmad Ali menyerahkan persoalan cawapres kepada Anies dan tim dari Demokrat, NasDem, dan PKS.

"Kan sudah ada tim dari tiga partai kita, yang terus komunikasi untuk hal ini. Biarkanlah mereka bekerja kita tunggu," tuturnya.

Anies Baswedan sendiri sebagai Capres Partai NasDem diberikan keleluasaan untuk menentukan Cawapres pendampingnya.

Sebelumnya Anies menyebut ada tiga kriteria khusus calon pendampingnya. Pertama, harus sosok yang memberikan kontribusi dalam pemenangan Pilpres 2024.

Kedua, Anies membutuhkan sosok yang dapat membantu memperkuat stabilitas koalisi. Kriteria ketiga, Anies membutuhkan sosok yang bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. (populis)

SANCAnews.id – Darsono (40) beserta kawan-kawannya warga Provinsi Bengkulu menggunakan alat berat ekskavator di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat untuk membuka perkebunan kelapa sawit yang diduga melibatkan mafia tanah, Jumat (21/10/2022).

Lahan HPK tersebut diserahkan Duano, warga Alang Rambah Tapan kepada Darsono, warga Desa SP 9, Kabupaten Muko-muko, Provinsi Bengkulu untuk digarap secara berkelompok dengan lebar 1.000 meter dan panjang 3.000 meter. Luas lahan HPK tersebut 3.000 hektar yang diketahui oleh Kepala Suku Melayu Zaidina Ali Dt Rajo Dibenda dan Kepala Desa Tapan Maradi saat itu.

Salah seorang dari crewnya Darsono, sebut namanya Anto saat di konfirmasi mengaku tidak memiliki KTP Provinsi Sumbar dan tidak pernah melapor ke pemerintah nagari setempat.

Selanjutnya awak media SANCAnews.id menelusuri lokasi pembukaan lahan baru, setelah mengetahui koordinat lokasi selama tiga hari menelusuri hutan di areal HPK hanya bisa menggunakan sepeda motor karena medannya berlumpur dan ditemukan tiga unit ekskavator.

Kemudian saat dikonfirmasi dengan Andriadi pada hari Jumat 21/10/22 melalui ponselnya +62 813-6748-xxxx tidak merespon atau menjawab.

Karena tidak memiliki izin menteri di kawasan hutan, maka diduga melanggar Pasal (17 ayat 2 huruf b) dan dengan sengaja memasukkan alat berat ke dalam kawasan hutan Pasal (17 ayat 2 huruf a).

Namun hingga berita ini diturunkan, Darsono dan kawan-kawannya masih menggunakan ekskavator milik Andriadi Wali Nagari Simpang Gunung Tapan dan unit lain tidak ketahui siapa pemiliknya untuk mengolah lahan di dalam wilayah HPK. (EC)

Tonton videonya: