SANCAnews.id

Kolase foto eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko dan Silfester Matutina. (Ist) 

JAKARTA — Video pengacara sekaligus relawan garda terdepan Joko Widodo (Jokowi), Silfester Matutina viral di media sosial usai menyerang mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Dalam potongan video yang beredar di sejumlah platform media sosial itu, Silfester menyebut Soenarko pernah ditangkap.

"Soenarko kau sudah pernah ditangkap itu," kata Silfester tanpa menyebut pernah ditangkap karena kasus apa.

Dia menyebut, setelah ditangkap, Soenarko kemudian dibebaskan dengan jaminan Pak Luhut merujuk pada sosok Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jaminannya Pak Luhut loh, baru mereka bilang Pak Luhut penjilat, kurang asem banget ini orang-orang," ucap Silfester.

Tak sampai di situ, Silfester juga menyebut sosok Soenarko sebagai 'kumis tebal'.

"Tangkap Soenarko, hei kumis tebal kau, jangan sampai kita cukur kau punya kumis, kau pikir kau, kami takut sama kau," ujar Silfester.

Dia lantas menyebut bahwa dirinya dengan Soenarko dulu sejatinya berkawan. Bahkan dia menyebut, Soenarko cs meminta-minta jabatan kepada Jokowi lewat dirinya.

"Dulu kita kan berkawan juga kan, kalian minta-minta jabatan kepada Pak Jokowi kan melalui saya juga, gimana sih," katanya.

Video yang diunggah di salah satu akun X (dulu Twitter) pada Senin (7/7/2025) itu ramai mendapat respons dari netizen.

"Kok banyak Jenderal yang dihina, kemarin Pak Sutiyoso, terus Pak Tri Sutrisno. Sekarang Pak Soenarko, ada apa ini," ujar aku @Sutris*** di kolom komentar.

"Orang ini gak punya sopan santun terhadap orang yang sudah mengabdi kepada negara dengan jiwa dan raganya," timpal akun lainnya.

Siapa Silfester Matutina?

Disitat dari sejumlah sumber, Silfester Matutina disebut lahir di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 19 Juni 1971. Dia dikenal sebagai relawan garda depan Presiden Joko Widodo (relawan Jokowi).

Silfester kerap menghadiri berbagai diskusi dan wawancara, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ia dikenal vokal pada kritik yang dilontarkan kelompok oposisi.

Pada Pilpres 2024 lalu, Silfester Matutina menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Pernah Dipidana Menghina Jusuf Kalla

Silfester Matutina juga dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet). Kelompok relawan ini dibentuk saat Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 silam.

Tidak hanya rekam jejak sebagai relawan Jokowi, Silfester terungkap pernah tersandung kasus hukum. Ia pernah dilaporkan 100 advokat dari Advokat Peduli Kebangsaan ke Bareskrim Polri pada 29 Mei 2017. Silfester dilaporkan karena kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

Merujuk laman resmi Mahkamah Agung (MA), Silfester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan. Putusan tersebut tertera dalam Putusan MA Nomor 287 K/Pid/2019, di mana Silfester dikenakan dakwaan pertama Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat 1 KUHP.

Sosok Jenderal Soenarko

Soenarko menjadi salah satu tokoh sentral di Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selama ini ia memang getol mengkritisi kubu Jokowi.

Pada Pemilu 2024 lalu, Soenarko bahkan pernah memimpin demonstrasi di depan gedung KPU di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, ia menyoroti pelaksanaan Pemilu terutama Pilpres 2025 yang dinilainya banyak kecurangan.

Ia pun menuding sosok Jokowi sebagai dalang di balik kecurangan Pilpres 2024.

"Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator," ujar Soenarko kala itu.

Pada Pilpres 2019, sosok Jenderal Soenarko merupakan loyalis Prabowo Subianto. Namun ia sempat tersandung kasus. Ia ditangkap polisi dan anggota Polisi Militer TNI pada Senin (20/5/2019) malam. Ia dituduh atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi massa 22 Mei.

Soenarko dilaporkan seorang pengacara bernama Humisar Sahala ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Sahala menuding Soenarko terlibat makar.

Adapun Soenarko dilaporkan atas pernyataan dalam video yang beredar di Youtube. Dalam video berdurasi 2 menit 55 detik itu, Soenarko memerintahkan hadirin untuk mengepung KPU dan istana. Ia pun ditahan.

Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri. Selanjutnya, Soenarko pun dibebaskan. (gelora)

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist 

JAKARTA — Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi makin terang benderang, Kepolisian diminta tak membela Jokowi agar pemerintah tak dianggap menindas rakyat yang tengah menyuarakan kebenaran.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, wajah NKRI makin dibutuhkan pasca mantan presiden tersebut merupakan lulusan Universitas Pramuka seperti yang diutarakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi.

"Diamnya Polisi atas temuan Beathor ini, jangan sampai terkesan Polisi tetap membela Jokowi, meski kasus ijazah palsu ini semakin terang benderang," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 7 Juli 2025.

Muslim berharap, Polri juga tidak diam terhadap beberapa kasus lainnya, seperti kasus aku Fufufafa.

"Roy Suryo sudah secara terang benderang dan gamblang akun itu 99,9 persen milik Gibran, sudah dibenarkan oleh Kaesang, adiknya 'itu milik kakak', dan BSSN sudah mengakuinya. Tetapi aparat hukum tidak segera memproses pemilik akunnya. Maka ini alamat kacau dan rusaknya hukum di negeri ini," tutur Muslim.

Muslim mengaku heran, Polri malah sibuk mengusut dan memeriksa para pakar, aktivis, dan pelapor yang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi.

"Seperti pemanggilan berkali-kali terhadap sejumlah aktivis seperti ES, K dan R di Polda Metro Jaya," terang Muslim.

Muslim juga menyoroti soal dipecatnya Beathor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

"Penegakkan hukum di era Prabowo dan Jokowi sama saja. Malah bisa jadi tambah parah. Karena terkesan kuat Prabowo bela Jokowi dalam kasus ijazah palsu dan lainnya. Juga bela Gibran dalam kasus Fufufafa dan kasus-kasusnya yang sudah ada di meja KPK," jelas Muslim.

Muslim menganggap bahwa, pemecatan Beathor dari jabatan di BP Taskin dalam kasus ijazah palsu Jokowi produk Pasar Pramuka mengonfirmasi bahwa rakyat yang mau bicara benar semakin tersakiti dan terzalimi.

"Dan hal itu akan menyimpan bara api penegakkan hukum dan keadilan semakin terkoyak di republik ini," pungkas Muslim. (**)

Pakar Telematika, Roy Suryo. (ist) 

JAKARTA — Polda Metro Jaya terus memproses laporan terkait dugaan kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terbaru, penyidik ​​Polda Metro Jaya memeriksa Pakar Telemarika, Roy Suryo.

Dalam pemeriksaan tersebut, Roy Suryo mengaku dicecar dengan 85 pertanyaan oleh penyidik.

“Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan cepat,” katanya, Senin (7/7).

Saat dikonfirmasi mengenai apa saja pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya, Roy hanya menjawab seputar identitas saja.

"Cuma seputar identitas saja yang saya jawab, yang lain karena enggak ada hubungannya enggak saya jawab. Makanya prosesnya singkat karena mereka enggak punya legal standing tempus dan 'locus'-nya," katanya.

Kemudian Roy menyebutkan dirinya bingung karena dipermasalahkan terkait beberapa pihak soal tuduhan ijazah palsu Jokowi, karena para pelapor lainnya tidak memiliki legal standing untuk melaporkannya.

"Jadi, mereka, lima pihak itu tidak ada legal standing-nya, apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Itu, kan, aneh, pengacara, kok, malah lapor," katanya.

Kemudian saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran dirinya di pemeriksaan sebelumnya, Roy Suryo memang sepakat tidak hadir.

"Karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir, karena undangan itu tidak jelas, tidak ada nama terlapornya, tidak ada locus dan tidak ada tempus-nya. Jadi, tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya," katanya.

Kepolisian telah memeriksa sebanyak 49 saksi dalam proses penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu milik Jokowi. "Sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan," kata Ade Ary pada Kamis (3/7).

Ade Ary menyebutkan, 49 saksi itu adalah saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa tersebut termasuk dari terlapor. (fajar)

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi bersama keluarganya menikmati liburan/Ist 

JAKARTA — Peneliti media dan politik Buni Yani menanggapi momen liburan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi bersama keluarga di Bali.

"Jokowi sehat. Artinya dia wajib datang ke gelar perkara khusus dan pengadilan kelak," tulis Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Senin 7 Juli 2025.

Diberitakan sebelumnya, agenda gelar perkara khusus soal kasus ijazah Jokowi digelar pada Rabu 9 Juli 2025. Sedianya gela perkar dilakukan pada Kamis 3 Juli 2025.

Diketahui, Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan ke kepolisian saat Jokowi dan tim kuasa hukum membuat laporan, antara lain flashdisk berisi 24 tautan video Youtube dan konten media sosial X hingga fotokopi ijazah.

Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam proses penyelidikan laporan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Roy Suryo, Tifauzia alias dokter Tifa, Michael Sinaga Rismon Hasiholan Sianipar, hingga Kader PSI Dian Sandi.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram resminya, @jokowi, tampak Jokowi tengah menikmati waktu dengan ngempu atau momong cucu-cucunya di sebuah pantai.

Dengan mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam yang menjadi ciri khasnya, Jokowi terlihat menemani ketiga cucunya bermain di tepi pantai.

“Senang dapat bermain bersama cucu-cucu di pantai saat liburan sekolah. Momen seperti ini sederhana, tapi menyegarkan pikiran dan menenangkan hati,” tulis Jokowi dalam unggahannya. (rmol)

Pegiat Media Sosial, John Sitorus 

JAKARTA — Belum selesai dengan isu pemakzulan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus lantang setelah melihat Gibran meninjau lokasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Jhon menyinggung sikap Gibran yang dinilainya tidak menunjukkan gagasan dan empati yang kuat saat kunjungan tersebut.

“Kita memiliki Wakil Presiden yang konsisten,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (7/7/2025).

Ia melanjutkan sindirannya dengan kata-kata yang lebih pedas. Mengatakan bahwa putra sulung mantan Presiden Jokowi itu memiliki keterbatasan gagasan.

“Konsisten dengan keterbatasan pikiran, diksi, dan gagasan hingga tak mampu berkata-kata. Konsisten dengan datang, diam, clingak-clinguk lalu pulang,” sebutnya.

Jhon juga mempertanyakan efektivitas kunjungan tersebut yang menurutnya hanya bersifat seremonial tanpa membawa solusi atau tindakan konkret.

“Segitu aja, Mas? Jauh-jauh dari Solo cuma gitu?," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Minggu (6/7/2025).

Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung penanganan kecelakaan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran tampak mengenakan kemeja putih berlengan panjang.

Ia datang bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, serta beberapa pejabat lintas instansi lainnya.

Selama berada di lokasi, Wapres Gibran terlihat menyimak paparan melalui layar yang menampilkan perkembangan operasi pencarian para korban.

Tak lama kemudian, ia mendatangi posko yang menjadi tempat keluarga korban menunggu di area pelabuhan.

Setelah itu, Gibran melanjutkan kunjungannya ke posko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di lokasi yang sama.

Namun demikian, selama rangkaian kunjungannya itu, Wapres Gibran memilih tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media yang telah menanti di sekitar area pelabuhan.

Sementara itu, informasi terkait perkembangan pencarian korban disampaikan oleh Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI (Purn) Ribut Eko Suyatno.

“Kita sudah dapat arahan dan evaluasi dari datum kemarin dengan menunggu hasil data dari kapal KRI Fanildo (kapal pemburu ranjau) dan tim ekspert dari hidrografi untuk menjadi lebih jelas lagi,” ujar Ribut di hadapan wartawan.

Ia menambahkan, kapal KRI Fanildo dijadwalkan akan bergerak menuju lokasi kejadian untuk membantu upaya pencarian, sembari menunggu hasil pemrosesan data.

“Kemudian paralel juga para penyelam menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka,” tandasnya. (fajar)