SANCAnews.id

Ilustrasi polisi. Seorang polisi di Sumatera Utara menipu lettingnya Rp850 juta dengan iming-iming lulus sekolah perwira 

MEDAN — Kasus yang melibatkan institusi Kepolisian Nasional terjadi di Sumatera Utara. Di mana seorang polisi menipu sesama polisi. Jumlah uang yang ditipu cukup besar, mencapai Rp 850 juta yang dibayarkan oleh korban sebanyak dua kali.

Berikut kronologi lengkapnya

Dalam kasus ini pelakunya adalah Ipda Rahmadsyah Siregar. Ia menjanjikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) kepada Bripka Shcalomo Sibuea. Ipda Rahmadsyah Siregar ditugaskan di Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sedangkan Bripka Shcalomo ditugaskan di Polres Tapanuli Utara.

Ipda Rahmadsyah Siregar dan Bripka Shcalomo satu letting di Bintara. Namun Ipda Rahmadsyah Siregar bersekolah di sekolah perwira terlebih dahulu. Peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2023.

Ipda Rahmadsyah Siregar menawarkan diri kepada Bripka Shcalomo Sibuea jika ingin lulus dari sekolah perwira. Shcalomo Sibuea ditawari jalur khusus atau jalur penghargaan di Sekolah Inspektur Polisi (SIP) agar bisa masuk sekolah perwira.

Namun kelulusan tersebut tidak gratis. Bripka Shcalomo Sibuea harus membayar Rp 600 juta. Bripka Shcalomo Sibuea kemudian menyetujui permintaan Ipda Rahmadsyah Siregar.

"Desember 2023 si oknum polisi berpangkat Ipda mengubungi klien kami dan bilang dia bisa mengurus klien kami bisa lulus Sekolah Inspektur Polisi atau perwira dengan membayar Rp 600 juta."

"Kemudian klien kami mengirim uang tersebut pada Desember 2023," kata Kuasa hukum Bripka Shcalomo Sibuea, Olsen Lumbantobing, Kamis (20/2/2025),.

Setelah mengirimkan uang dan dijanjikan lulus sekolah Perwira, Bripka Shcalomo Sibuea merasa percaya diri.

Pada Februari 2024, Bripka Shcalomo mendaftar Sekolah Inspektur Polisi (SIP).

Dua bulan kemudian, tepatnya pada April 2024, saat pengumuman calon perwira, nama Bripka Shcalomo Sibuea tidak tertera sebagai calon yang lulus.

"Namun saat pengumuman di bulan April 2024, namanya tidak terdaftar," lanjut Olsen.

Karena namanya tidak terdaftar sebagai peserta yang lulus, Bripka Shcalomo Sibuea mempertanyakan kepada Ipda Rahmadsyah.

Di sini, lanjut Olsen, Ipda Rahmadsyah meminta supaya Bripka Shcalomo Sibuea mengirimkan lagi uang sebesar Rp 250 juta.

"Setelah dikonfirmasi kepada Ipda RS, dia bilang harus nambah lagi Rp 250 juta. Sehingga klien kami mengirim uang lagi melalui transfer di bulan April," katanya.

Pada pengumuman berikutnya, nama Bripka Shcalomo kembali tidak terdaftar alias tidak lulus.

Di sinilah ia mulai merasa menjadi korban dugaan penipuan rekan sesama Polisinya yang dipercaya.

Pada 14 Oktober 2024, korban resmi membuat laporan ke Polda Sumut dan disusul laporan ke Bid Propam Polda Sumut pada 25 Oktober 2024.

Olsen berharap, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Sumaryono menyelidiki kasus ini secara transparan dan cepat.

Jika tidak, pihaknya akan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komisi III DPR RI, bahkan Presiden Prabowo Subianto.

Sejauh ini, laporan kliennya baru di tahap penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

"Kemarin kami sudah berbicara dengan penyidik kasusnya masih tahap penyelidikan. Apabila perkara tidak berjalan, saya akan menyurati bapak Kapolri, Komisi III, bahkan pak Presiden supaya kasus ini menjadi atensi," katanya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan, sudah menerima laporan Bripka Shcalomo Sibuea.

Saat ini, laporan ditangani Ditreskrimum Polda Sumut masih proses penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

Sosok Bripka Shcalomo Sibuea

Bripka Shcalomo Sibuea adalah seorang anggota polisi yang saat ini bertugas di Polres Tapanuli Utara.

Pangkat Bripka yang disandang Shcalomo Sibuea merupakan kepanjangan dari Brigadir Polisi Kepala.

Bripka adalah Bintara tingkat empat di Kepolisian Republik Indonesia dan termasuk golongan II.

Tanda kepangkatan yang dipakai Bripka Shcalomo Sibuea adalah empat buah segitiga bersusun dan berwarna perak.

Selain menyandang pangkat Bripka, Shcalomo Sibuea memiliki gelar lain yaitu SH alias Sarjana Hukum.

Namun tidak diketahui, darimana universitas mana, ia mendapatkan gelar tersebut.

Sebagai seorang polisi, Bripka Shcalomo Sibuea juga menerima gaji setiap bulannya.

Untuk seorang anggota Polri berpangkat Bripka, gaji yang diterima Shcalomo Sibuea berkisar Rp 2.492.000 hingga Rp 4.095.200.

Selain gaji pokok, polisi akan mendapatkan tunjangan kinerja sesuai kelas jabatannya.

Pangkat Bripka masuk dalam kelas jabatan 3 dengan besaran tunjangan Rp 2.216.000.

Dengan demikian, Bripka Shcalomo Sibuea bisa menerima gaji sekira Rp 4.708.000 hingga Rp 6.311.200 setiap bulan.

Anggota polisi juga masih mendapatkan tunjangan biaya makan yakni uang lauk pauk sebesar Rp 60.000.

Juga ada tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras, tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural/fungsional.

Bripka Shcalomo Sibuea pernah menangani kasus tindak pidana perusakan tanaman kopi, cabai, dan singkong di Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara.

Peristiwa ini terjadi pada Januari 2019, di mana terdakwa dalam kasus ini pun dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung.

Adapun saat ini, Bripka Shcalomo Sibuea tinggal di Aspol Asrama Polisi (Aspol) Jalan Sentosa, Tarutung. (tribunnews)

Oleh  : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

KETUA Umum PDIP Megawati mengancam akan mendatangi KPK jika Sekjennya dijadikan tersangka, apalagi ditahan. Hasto dan Connie Rahakundini mengancam akan mengungkap sejumlah dokumen kejahatan Jokowi selama 10 tahun berkuasa.

Awalan yang baik apabila perang saudara bisa dimulai dan benar - benar terjadi, tetapi hampir tidak ada yang percaya perang tersebut akan terjadi. Lingkaran Megawati, Jokowi dan Prabowo adalah lahir dari garba rezim yang sama - sama gelap.

Sama sama dari gorong gorong yang gelap, pekat dan kotor. Selama rezim Jokowi yang diusung PDIP telah melahirkan Indonesia rusak parah dan hampir tidak ada pejabat negara yang tidak terlibat korupsi.

Perang yang normal terjadi harus ada yang bisa dikalahkan, bukan saling menang dan sama sama akan diuntungkan. Sangat tidak logis mereka akan perang dan semua pelaku dengan sadar akan bunuh diri karena aib kejahatannya akan dibuka dan terbuka.

Tidak akan ada instrumen yang bisa menangani / mengatasi dan mengadilinya. Karena instrumen pengadilan juga memiliki topeng hitam atas kejahatan korupsinya yang sudah menjadi wabah akut di semua lini pemerintahan saat ini.

Dalam keadaan Indonesia Gelap hanya pengadilan rakyat yang bisa mengatasi dengan kekuatan revolusi. Bubarkan rezim anak haram dari hasil pemilu abal abal.

Ingin perbaikan ganti tatanan rezim yang  dilahirkan dari ijab qobul penguasa dan rakyat yang sah, pemilu yang jurdil, untuk melahirkan pemimpin yang bersih, jujur dan amanah.

Gagasan ini juga terasa utopis, dalam tataran akal sehat seperti mustahil akan terjadi, karena kerusakan tata kelola negara yang sudah teramat sangat parah.

Yang akan terjadi ke depan antara Megawati, Jokowi dan Prabowo Subianto dengan pasukannya masing-masing, bukan perang yang sesungguhnya yang akan membawa kebaikan untuk negara, bisa diramal semua akan membawa kebusukan dan kehancuran.

Mereka itu hanya maskot badut badut pemabuk politik yang sedang berjoget ria sangat memuakkan, memalukan, membosankan dan menjijikkan.

Tersisa harapan dan keyakinan, kalau tata kelola pemerintahan semakin parah, rakyat benar - benar muak, marah dan telah habis batas kesabaran atas penderitaannya selama ini dari kendali dan kekejaman kekuatan kapitalisme yang semakin kejam  menindas dan membabi buta, bukan mustahil akan lahir kekuatan revolusi yang sesungguhnya di tanah air. (*)

Aksi Indonesia Gelap, di Jakarta, Jumat (21/2) 

JAKARTA — Aksi Mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah dilakukan di berbagai daerah. Di Ibu Kota DKI Jakarta, massa aksi Indonesia Gelap memilih bertahan di sekitar Bundaran Patung Kuda hingga pukul 21.00 WIB.

Mereka tetap bertahan untuk terus menyuarakan aspirasi mereka. Ketegangan terlihat jelas saat sejumlah petasan dan bom molotov dilemparkan ke arah petugas polisi yang bertugas mengamankan aksi.

Tak lama kemudian, kembang api terlihat ditembakkan dari belakang kerumunan ke udara. Situasi tersebut ditanggapi oleh petugas kepolisian dengan menyampaikan imbauan melalui pengeras suara.

Mereka meminta massa aksi Dark Indonesia agar melaksanakan aksinya dengan tertib. Selain itu, aparat yang berjaga juga diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

”Untuk petugas tidak terprovokasi dan tetap bertahan,” komando polisi dari balik pengeras suara.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah menyampaikan bahwa massa akan bertahan sampai pukul sembilan malam. ”Kami akan bertahan sampai jam sembilan malam,” kata dia.

Mereka akan bertahan sambil terus menyampaikan tuntutan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, mereka tidak meminta dan tidak berharap pihak Istana menemui massa aksi Indonesia Gelap.

”Kami tidak berharap ditemui oleh pihak istana, kami akan tetap bertahan dengan melakukan aksi duduk diam di (Bundaran) Patung Kuda,” imbuhnya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran.

Secara tegas, Tegar menyatakan bahwa kalau pun diundang massa aksi Indonesia Gelap tidak akan datang ke Istana. Itu merupakan wujud sikap mereka atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil kepada masyarakat kecil.

”Kami tidak berharap pihak Istana menemui. Sekali pun kami diundang, kami tidak akan hadir dalam undangan tersebut,” ujarnya.

Aksi Indonesia Gelap di Bundaran Patung Kuda hari ini (21/2) berlangsung sejak siang. Beberapa rombongan peserta aksi bertolak ke lokasi aksi dengan melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki.

Sementara peserta aksi lainnya langsung datang ke Bundaran Patung Kuda. Tidak hanya dari Jakarta, peserta aksi berdatangan dari beberapa daerah di sekitar Jakarta. (fajar)

Massa aksi 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Jumat, 21 Februari 2025 

JAKARTA — Massa aksi 'Indonesia Gelap' terus bertambah dengan menggelar unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Massa awalnya berkumpul di Taman Ismail Marzuki, Cikini, lalu menggelar long march ke Monas, Jumat, 21 Februari 2025.

Meski diguyur hujan deras, massa tetap bertahan di lokasi aksi, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat depan Gedung Sapta Pesona. Arus kendaraan dari Jalan MH Thamrin menuju Harmoni melalui Jalan Medan Merdeka Barat langsung ditutup.

Dari atas mobil komando, massa terus menyuarakan pendapatnya mulai dari efisiensi anggaran, kabinet gemuk, penerapan program Makan Siang Gratis, hingga persoalan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, juru bicara Indonesia Geap, Tegar Afriansyah mengatakan aksi hari ini diikuti oleh 2.500 orang. Sebelum aksi hari ini, massa BEM SI juga menggelar aksi pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam aksi ini, BEM SI membawa sembilan poin tuntutan, yakni: Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, Evaluasi Masif Pangan Bergizi Gratis, Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah, Tolak Dwi Fungsi TNI, Sahkan RUU Perampasan Aset, Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, Tolak impunitas dan selesaikan kasus HAM berat, dan Tolak campur tangan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. (rmol)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

BERKEMBANG opini atau pandangan seolah tak peduli bahwa Prabowo menyanjung dan membela Jokowi. Tidak perlu dikritisi karena jika nanti Prabowo goyah dan tumbang  maka Gibran akan ambil alih. Relakah kita dipimpin oleh Presiden Gibran? Opini atau pandangan seperti ini seperti benar tetapi sesungguhnya kabur. Prabowo beruntung menjalankan pola "playing victim" agar semua kebijakan menjadi dimaklumi, bahkan, didukung.

Gibran adalah Wapres "jadi-jadian" dalam arti jadinya dimasalahkan. Dimulai dari Putusan MK yang memperluas persyaratan, KPU yang menerima pendaftaran sebelum mengubah PKPU, skandal Fufufafa yang berkonten ujaran kebencian, pencemaran, penistaan agama, dan pornografi. Karakter kanak-kanak dan cuma kerja bagi-bagi buku atau susu. Kualitas Gibran dinilai payah.

Dalam kompetisi wibawa atau kompetensi antara Prabowo dengan Gibran tentu sangat jauh. Tingkat keamanan jabatan Prabowo lebih terjaga, sebaliknya Gibran rawan. Ia hanya berlindung pada cawe-cawe ayahnya Jokowi. Rakyat tentu akan memihak Prabowo dalam hal singkir menyingkirkan ketimbang kepada Gibran yang dijuluki "bocil", "samsul" atau  "fufufafa".

Prabowo meminta agar Gibran menjadi pasangan Wapresnya dengan harapan Jokowi akan "all out" membantu memenangkan kompetisi. Nyatanya Jokowi melakukan apa saja untuk menyukseskan anaknya. Curang pun diangga lumrah. Kini setelah sukses, Prabowo terkesan memomong dan memberi mainan pada Wapresnya. Rambut gondrong juga ikut diurusnya.

Ternyata isu berkembang atau mungkin dikembangkan bahwa Prabowo akan "ditelikung" di tengah jalan, dibuat berhalangan tetap dan digantikan Gibran. Ada juga isu berbasis perjanjian. Lalu publikpun dipaksa selalu curiga dan menduga-duga. Prabowo terancam, muncul manuver yang seperti membenarkan pola. Prabowo dideklarasikan sebagai Capres 2029. Dagelan politik mulai dimainkan.

Rakyat "dipaksa" mendukung Prabowo dengan asumsi-asumsi. Daripada Gibran, katanya. Padahal Prabowo dan Gibran, bahkan Jokowi, adalah satu kesatuan. Satu kesatuan dari kecurangan dan penghalalan segala cara dalam politik. Ketika Gibran diserang dengan tudingan akun fufufafa, maka semua memproteksi. Prabowo diam saja atau berjoget hati?

Penciptaan hantu ketakutan pada Gibran dan Jokowi menjadi pembenar untuk segala hal. Jika benar Gibran menakutkan sesungguhnya mudah saja untuk mengatasinya. Sikat dan ikuti ritme aspirasi rakyat yakni adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Selesai. Tapi aneh Prabowo di samping bersukacita membiarkan Gibran, juga teriak hidup jokowi. Dipuja pujinya perusak negeri itu.

Akal sehat politik harus melawan paradigma sesat tersebut. Kembalikan kedaulatan pada rakyat, rakyat yang jadi penentu bukan Presiden atau Wakil Presiden atau pula Presiden bekas. Bukan permainan Istana yang diikuti, tapi genderang perang rakyat. Istana harus tunduk kepada kemauan rakyat. Bila seenaknya berbuat, maka rakyat harus lebih keras berbuat.

Dalam prrspektif pendek, jika benar Prabowo takut pada Gibran, ya sikat saja. Bukankah dalam tentara berlaku asas "kill or to be killed" sebagai kredo dalam pertempuran?

Rakyat muak disuguhi tontonan drama politik murahan. Pelecehan kedaulatan rakyat dari rezim Jokowi yang dilanjutkan Prabowo.

Indonesia memang gelap. Mahasiswa benar. (*)