SANCAnews.id

Jakarta, SN – Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan Baleg DPR RI masih menuai pro-kontra. Yang paling disoal adalah masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan fraksinya tetap keberatan jika RUU BPIP dimasukan ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi RUU BPIP ini dibahas di tengah pandemi Covid. Menurutnya, legislative perlu fokus pada RUU yang terkait dengan penanggulangan Covid-19.

Dalam Raker Baleg DPR, DPD dengan Menkumham, Baleg sepakat RUU HIP yang merupakan inisiatif DPR dicabut. Selanjutnya, pemerintah mengusulkan RUU BPIP untuk masuk dalam prolegnas jangka menengah 2019-2024 dan dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Dengan melampirkan draft RUU serta naskah akademisnya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini melanjutkan, terhadap RUU BPIP pihaknya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali.

Fraksi PKS membuat catatan kritis terhadap RUU BPIP. Di antaranya meminta pemerintah tidak memasukkan pasal-pasal yang kontroversial dalam masyarakat, seperti tentang trisila, ekasila, ketuhanan yang berkebudayaan serta tafsir tunggal atas Pancasila.

Selain itu Fraksi PKS minta TAP MPR No. 25 tentang Larangan Komunisme dimasukkan menjadi dasar dalam RUU BPIP tersebut.

“Karena kita tengah fokus dalam penanggulangan Covid-19, RUU yang tidak mendesak seperti RUU BPIP ini agar dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah, mengingat kemampuan DPR menyelesaikan legislasi per tahun juga terbatas,” tegas Mulyanto, Senin (18/1).

Fraksi PKS menekankan kalau pun Pemerintah ingin menjadikan RUU BPIP ini sebagai UU maka isi harus terbatas pada kelembagaan BPIP saja dan tidak mengatur norma lain di luar itu.

Selain itu, mengingat MPR juga mempunyai tugas mensosialisasikan 4 pilar termasuk Pancasila, maka secara kelembagaan BPIP harus bekerja sama dengan MPR.

“Kemudian, kelembagaan BPIP diharap tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang melakukan indoktrinasi kepada masyarakat dan membuat tafsir tunggal yang monolitik atas Pancasila,” imbuh Mulyanto.

Politisi senior itu mendorong pemerintah tidak memonopoli tafsir butir-butir Pancasila. Tafsir Pancasila harus tetap terbuka dan lebih ditekankan pada aspek pengamalan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Pancasila jangan sekadar dijadikan wacana atau alat bagi rezim untuk memukul kelompok masyarakat yang berbeda.

Sebelumnya, dilansir Fin.co.id, DPR RI mengesahkan 33 RUU Prolegnas. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh peserta Rapat Kerja dapat menyetujui hasil pembahasan tersebut dengan sejumlah catatan. Sejumlah fraksi juga memberikan catatan masuknya RUU BPIP ke dalam Program Legislasi Nasional.

Fraksi Golkar misalnya. Pada prinsipnya, Golkar setuju sepanjang terkait dengan kelembagaan. Kalau hal-hal lain, Fraksi Partai Golkar menyatakan menolak dalam hal pengaturannya,

Selanjutnya, Fraksi Gerindra mengajukan catatan yang sama seperti Partai Golkar terkait RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila/ RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Nah, nanti mungkin dalam proses harmonisasi bisa disempurnakan. Demikian juga RUU Perlindungan Tokoh Agama, harapannya itu mencakup untuk semuanya. Sehingga RUU ini jadi RUU yang inklusif,” katanya.()

Jakarta, SN – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan mengritik pernyataan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri melalui twitternya, @UmarChelseaHsb, Selasa (19/1).

Seperti diketahui, Megawati mengaku kesal melihat kebiasaan warga Indonesia yang dinilai jorok karena membuang sampah sembarangan. Umar Hasibuan menilai, sebaiknya Megawati melihat sejumlah kadernya yang banyak melakukan korupsi.

“Helo Ibu ketua umum PDIP. Anda ngerti gak betapa sakitnya hati rakyat lihat kader anda korupsi dana bansos?” kata pria yang akrab disapa Gus Umar ini, Selasa (19/1).

Gus Umar mengatakan, Megawati harusnya berkaca. Kader PDIP yang banyak melakukan korupsi lebih jorok dan merugikan wong cilik.

“Teganya anda ngatai rakyat jorok padahal kelakuan kader anda joroknya luar biadab. Coba ambil cermin PDIP yang ngaku partai wong cilik tapi kelakuan kader anda rugikan wong cilik,” cetusnya.

Gus Umar mengatakan, yang paling jahat dari korupsi yang dilakukan kader Partai berkepala Banten itu adalah korupsi dana bantuan sosial.

“Korupsi emang jahat tapi yang paling jahat adalah korupsi bansos covid-19 dari partaii banteng. Salut atas prestasi kadernya dengan korupsi duit rakyat,” sambung dia.

Sebelumnya, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku kesal dengan kebiasaan bangsa Indonesia yang kerap membuang sampah sembarangan. Dia heran mengapa persoalan sampah hingga kini belum juga teratasi dengan baik.

“Saya itu sempat sampai jengkel, sampai jengkel sekali kok bangsaku ini jadi bangsa yang jorok. Terus terang, kenapa toh sampah itu tidak di-collect sendiri,” kata Megawati usai menerima rekor MURI secara virtual, Senin (18/1) kemarin.

Dia lantas menyinggung masyarakat Jepang yang mengenai disiplin menjaga kebersihan. Dia mengatakan, warga Jepang biasa membawa kantong untuk mengumpulkan sampah mereka masing-masing sehingga tidak dibuang sembarangan.

Dia mengatakan, gerakan semacam itu sudah dilakukan warga di negara tersebut. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta bangsa Indonesia bisa meniru warga Jepang terkait kedisiplinan membuat sampah.

“Tetapi kalau kita, dibuang ke tempat tidak sepatutnya antara lain sungai-sungai yang mengakibatkan musim hujan jadi banjir,” kata Megawati. (fin.co.id).

Abraham Lunggana Anggota Komisi VII DPR/Ist

Jakarta, SN – Anggota Komisi VII DPR Abraham Lunggana alias Haji Lulung menyoroti tindakan Raffi Ahmad yang tergabung dalam pesta usai divaksinasi. Meski Raffi Ahmad sudah meminta maaf, Haji Lulung meminta penegakan hukum terhadap siapa saja yang melanggar hukum.

"Ya maksud saya tegakkan hukum dong yang baik, jangan cuma minta maaf aja selesai," kata Haji Lulung di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/1/2021).

Tak hanya itu, Haji Lulung juga menyoroti kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terlihat di pesta tersebut. Menurutnya, Ahok juga perlu dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.

"Ahok dipanggil, suruh haji Lulung bilang. Ya harus diperiksa, emang Ahok siapa. Ahok kan warga negara biasa, nggak ada yang istimewa, gua aja nggak istimewa," katanya.

Atas kejadian itu, dia meminta aparat menegakkan hukum berlaku seadil-adilnya dengan menjatuhkan sanksi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Iya tuh itu Ahok mesti dikasih sanksi juga dong dia, jangan pilih-pilih. Dia bikin orang joget-joget juga kan, dia nyanyi-nyanyi gitu. Ayo dong tegakkan hukum, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan tumpul di atas, tajam ke bawah," ucapnya.

"Ya maksud saya tegakan hukum dong yang baik, jangan cuma minta maaf aja selesai," lanjut Haji Lulung.

Perihal pesta yang diikuti Raffi Ahmad ini diketahui dari screenshot atau tangkapan layar IG Story sejumlah selebgram, salah satunya tangkapan layar dari story Anya Geraldine, yang diviralkan netizen seperti dilihat Kamis (14/1/2021).

Mereka yang hadir dalam pesta itu antara lain selebgram Anya Geraldine yang mengunggah story itu, Gading Marten, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, hingga Sean Gelael, yang dikenal sebagai pebalap mobil. Ada juga komika Uus, Aurélie Moeremans, hingga Once Mekel, yang menjadi penyanyi di acara itu.

Dari sederet artis itu, tampak hadir Ahok. Ahok terlihat memakai kemeja biru lengan panjang. Dalam sebuah momen, Ahok melepas masker ketika bernyanyi. Story Anya Geraldine yang menampilkan foto Raffi Ahmad kini tak tampak lagi.

Raffi Ahmad kemudian buka suara dan meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Raffi Ahmad pada akun Instagram-nya, Kamis (14/1/2021). Raffi Ahmad mulanya menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh masyarakat Indonesia.

"Terkait peristiwa tadi malam, di mana saya terlihat berkumpul dengan teman-teman tanpa masker dan tanpa jaga jarak, pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak @jokowi, Sekretariat Presiden, KPCPEN, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut," tutur Raffi Ahmad.

Polisi menyebut tidak ada unsur pelanggaran Pasal 93 UU Karantina Kesehatan terkait pesta tersebut. Menurut Yusri, petugas telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan meminta keterangan saksi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan acara privat yang hanya dihadiri oleh kalangan terdekat dari pengusaha tersebut.

"Unsur persangkaan di Pasal 93 nggak ada, karena cuman 18 orang di situ dan masuk (ke acara) dengan protokol kesehatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polresta Depok, seperti dilansir detik.com, Senin (18/1/2021). (sanca)

Jakarta, SN – Video dugaan seorang polisi bersenjata menendang Habib Rizieq Shihab saat proses pemindahannya dari rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya ke rutan Bareskrim Polri, masih ramai diperbincangkan di media sosial. 

 

Teranyar, beredar pula video dengan gambar dan sudut yang lebih jelas dari momen tersebut. Video tersebut diduga milik media Suaradotcom, terlihat dari stempel air (watermark) dan logo yang ditempel di video itu. 

 

Video tersebut banyak dibagikan ulang oleh akun-akun lain di media sosial, seperti Twitter, salah satunya oleh akun @Pranksiden54327.

Petugas Pengawal Ini Nendang Apa ? pic.twitter.com/8uJnnoXtsZ

— Agus Susanto II (@Cobeh09) January 14, 2021

Jakarta, SN – Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo menyebut langkah pembuntutan yang dilakukan oleh personel Polda Metro Jaya terhadap Habib Rizieq Shihab merupakan tindakan berlebih lantaran kasus tersebut terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan.

Trisno menjelaskan, Peraturan Kapolri (Perkap) 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memang telah mengatur pembuntutan. Namun, pengaturan pembuntutan belum cukup. Di sisi lain, MRS juga telah dipanggil penyidik, sehingga pasti telah memiliki bukti permulaan.

“(Pembuntutan) ini terasa tidak memiliki tempat yang pas. Saya melihat bahwa Komnas HAM tentu perlu untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan aspek ini (pembuntutan pelanggaran protokol kesehatan MRS),” kata Trisno saat menyampaikan keterangan pers secara daring, Senin (18/1).

Disisi lain, Muhammadiyah mendukung empat rekomendasi Komnas HAM untuk dilanjutkan ke ranah penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana untuk mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.

“Karena itu, pembunuhan terhadap terutama empat anggota laskar FPI seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa melainkan termasuk kategori pelanggaran HAM berat,” ujar Trisno.

Muhammadiyah, mendesak Komnas HAM untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus ini secara lebih mendalam, investigatif, dan tegas karena tugas penyelidikan yang telah berjalan terkesan tidak tuntas dalam pengungkapannya termasuk pengungkapan aktor intelektual di balik penembakan tersebut.

Kemudian meminta Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mendukung poin ketiga serta memberikan perintah secara tegas kepada pihak yang berwenang untuk mengungkap aktor intelektual di balik penembakan tersebut.

“Presiden perlu diingatkan lagi agar jangan sampai kasus tewasnya laskar FPI sebagai pelanggaran HAM kemudian menjadi utang masa lampau yang baru di bawah pemerintahan sekarang,” ucap Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah ini. (RMOL)