SANCAnews.id

SANCAnews.id – Mayjen TNI Maruli Simanjuntak telah ditunjuk sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Ia ditunjuk Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Menilik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman Elhkpn.kpk.go.id, menantu Luhut Binsar Pandjaitan itu tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 51,65 miliar.

Dia melaporkan LHKPN saat ia menjabat Pangdam IX/Udayana, pada 29 Maret 2021 untuk pelaporan periodik tahun 2020.

Dalam LHKPN itu, Maruli tercatat memiliki sembilan tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 16,7 miliar. Tanah dan bangunan itu tersebar di Bandung, Jakarta Selatan, Bogor, serta Bali, tepatnya di Badung dan Buleleng.

Selain itu, Maruli juga memili sejumlah alat transportasi. Dia memiliki tiga buah sepeda motor dengan nilai total Rp 152,95 juta.

Ketiga sepeda motor itu yakni Piaggio LXV-125IE tahun 2010 senilai Rp 20 juta, Kawasaki LX 150E CKD Tahun 2014 senilai Rp 23 juta, dan BMW K-75 Solo tahun 1995 senilai  Rp 109,95 juta.

Selanjutnya, Maruli memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 2,1 miliar, surat berharga senilai Rp 3,3 miliar, serta kas dan setara kas Rp 17,3 miliar. Mantan Danpaspampres itu juga tercatat memiliki harta lainnya senilai Rp 12 miliar.

Total, Maruli memiliki harta sebesar Rp 51.774.737.058. Namun, ia juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 120 juta. Dengan begitu, total hartanya setelah dikurangi utang menjadi Rp 51.654.737.058.

Penunjukan menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor 66/I/2022 yang telah ditandatangani Panglima TNI pada 21 Januari 2022.

"Pangkostrad dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Prantara Santosa dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/1). **

SANCAnews.id – Penunjukan Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dinilai wajar.

Dikatakan pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, penunjukan tersebut makin menguatkan lingkaran pertahanan dan keamanan negara dipegang oleh orang-rang dekat Presiden Joko Widodo.

"Kita mengerti, presiden sebagai panglima tertinggi pasti ingin program keamanan berjalan baik. Yang dipilih ya yang deket dan dikenal beliau," kata Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/1).

Hal itu terlihat pada penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Andika merupakan menantu AM Hendropriyono, yang tak lain merupakan orang dekat Presiden Jokowi.

Kini, hal serupa terjadi saat Andika menunjuk Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad. Maruli merupakan menantu dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga sebagai orang dekat Presiden Jokowi.

"Yang dekat dengan Pak Jokowi kan Pak Hendro dan Luhut. Pak Hendro ada Andika (Panglima TNI) dan Maruli (menantu Luhut)," tutup Hensat, sapaan Hendri Satrio. (**)

SANCAnews.id – Penunjukan Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tidak mengejutkan.

"Kalau soal Pangkostrad enggak ada kejutan ya, mudah sekali ditebak," ujar Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (22/1).

Menurut Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, rezim Joko Widodo (Jokowi) ini posisi dan jabatan strategis memang diisi oleh orang-orang dekatnya.

Mulai dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang notabene adalah menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal AM Hendropriyono.

Teranyar Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang notabene adalah menantu dari Luhut Binsar Panjaitan dipercaya menjadi suksesor Dudung Abdurachman sebagai Pangkostrad.

"Rezim Pak Jokowi nih, (isinya) masanya Pak Hendro (ada) Pak Andika. Masanya Pak Luhut ya Maruli. Jadi, gampang ditebak," tutup Hensat. (rmol)

SANCAnews.id – Panglima TNI Jenderal Andika melakukan mutasi dan promosi ratusan jabatan di lingkungan Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap dan tiga matra.

Total ada 328 perwira tinggi (pati) yang digeser maupun mendapat kenaikan pangkat. Mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Di antara yang dimutasi, adalah Komandan Korem (Danrem) 061/Suryakencana Brigjen Achmad Fauzi yang digeser menjabat irektur Pengkajian dan Pengembangan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Dirjianbang Seskoad).

Posisinya akan ditempati Kolonel Rudy Saladin yang sebelumnya menjabat Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama. Rudy yang merupakan eks ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyandang bintang satu.

Khusus untuk Brigjen Achmad Fauzi, pencopotan jabatan sebagia Danrem Suryakencana tidak berselang lama setelah insiden dengan Bahar bin Smith pada akhir 2021.

Fauzi kala itu berdebar dengan Bahar bin Smith di depan Pondok Pesantren (Ponses) Tajul Alawiyyin di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (31/12). Video perdebatan keduanya kala itu akhirnya akhirnya viral dan mendapat sorotan publik.

Kapuspen TNI Mayjen Prantara Santosa menjelaskan, jika mutasi kali ini diputuskan di Jakarta pada Jumat malam WIB. Selain mutasi jabatan, pati juga ada yang dimutasi di jabatan baru. "Hal itu telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019 (tentang Susunan Organisasi TNI)," kata Prantara di Jakarta, Sabtu (22/1/2022). (republika)

SANCAnews.id – Nama Arteria Dahlan jelas terpampang di baliho pada sejumlah ruas jalan Kota Bandung sejak 19 Januari lalu. Terulis: ‘Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda.’

Hal itu merupakan ungkapan kekesalan masyarakat Sunda yang merasa tersakiti akibat desakan Arteria kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot seorang kepala kejaksaan tinggi (Kejati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

Pada akhirnya, Arteria meminta maaf kepada masyarakat Jabar pada Kamis 20 Januari 2022. DPP PDIP juga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi atas ulah Arteria itu.

Atas kasus tersebut, pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga lantas menilai pola Arteria yang menimbulkan polemik di masyarakat bakal berpengaruh terhadap elektabilitas suara PDIP di Bumi Pasundan pada pemilu 2024 nanti.

Apalagi, kali ini Arteria menyinggung soal Sunda yang notabenenya identitas mayoritas warga Jabar.

“Saya rasa akan ada stimulus negatif bagi Jabar, tentu ini diperkirakan makin merosot elektabilitas PDIP khususnya di Jabar,” ujar Jamiluddin dikutip dari Cnnindonesia.com.

Jamiluddin mengatakan, elektabilitas PDIP di Jabar yang sempat berjaya pada 2014 silam sudah mengalami penurunan pada 2019 lalu. Rekapitulasi hasil pemilu legislatif di 2019 menunjukkan suara PDIP turun posisi kedua lantara disalip partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Dengan kondisi itu, Jamiluddin menilai bukan hal muskil suara PDIP di Jabar akan kembali merosot. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir, banyak kader PDIP yang tersandung kasus.

Misalnya yang santer dibacarakan masyarakat adalah Harun Masiku dan Eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

“Karena ada kecenderungan masyarakat kita, di Indonesia, itu menggenralisir. Jadi kalau itu yang melakukan blunder si A, korupsi si B, orang kerap kali mengaitkan organisasi atau partai yang melindunginya. Terutama di era sosial media yang awam pun bisa membaca informasi,” jelasnya.

Menurutnya, sekalipun Arteria telah meminta maaf secara khusus kepada publik, namun ia rasa publik tidak akan segampang itu memberikan maaf terhadap Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IV itu.

Bahkan, Jamiluddin menilai polemik Arteria yang dirasa menyinggung identitas suku ini bisa berbuntut seperti sentiman masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) kepada PDIP. Sebagaimana diketahui, suara PDIP di Tanah Minang cenderung kecil bahkan tak sampai 5 persen pada 2019 silam.

Permasalahan PDIP dengan Sumbar juga sempat berlarut-larut usai tokoh-tokoh sentral PDIP seperti Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan yang acapkali menuai ketersinggungan bagi masyarakat Minang.

“Ya bisa seperti itu (Jabar seperti Sumbar). Karena kalau kita lihat juga cara komunikasi PDIP itu mereka cenderung bertahan. Artinya selalu berupaya membela diri. Selalu kalau mereka statement-nya dapat respon negatif, mereka selalu berusaha mempertahankan, kurang punya empati, dan itu membuat warga mungkin semakin jengkel,” ujar Jamiluddin. (terkini)