SANCAnews.id

Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Net 

SANCAnews.id – Dinamika menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sejumlah partai politik (Parpol) mulai bergabung dalam koalisi pemerintah mendatang.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengatakan, tren politik saat ini menunjukkan adanya kecenderungan semua parpol ikut bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran, sebab ada parpol parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), maupun yang di luar koalisi tersebut.

"Beberapa hari menjelang pelantikan Prabowo-Gibran, muncul wacana PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, setelah sebelumnya telah menyatakan bergabung PKS dan Nasdem," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Jika PDIP akhirnya bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini skema komunikasi politik antara suprastruktur politik dalam hal ini legislatif dan eksekutif termasuk yudikatif dalam penyelenggaraan negara

"Maka yang akan menjadi oposisi adalah rakyat. Hal itu semakin terafirmasi jika pertemuan Prabowo dan Megawati benar-benar terwujud," tuturnya.

Oleh karena itu, magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, akan muncul gerakan parlemen jalanan karena ketiadaan sikap dan tindakan kritis DPR secara kelembagaan terhadap pemerintahan, sebagai akibat dari parpol parlemen yang bergabung dengan koalisi pemerintahan.

"Itu akan menyebabkan kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara menjadi terbatas. Sehingga akan memantik sebuah gerakan jalanan dari berbagai elemen di luar pemerintahan untuk aktif mengkritisi pemerintahan," demikian Biran menambahkan. (*)

Faizal Assgaf/Net 

SANCAnews.id – Konsolidasi akbar menyambut lengsernya Presiden Jokowi akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

“Mengundang seluruh elemen pejuang keadilan menghadiri konsolidasi akbar jelang lengser rezim Mulyono. Akan dihadiri oleh ratusan tokoh dan perwakilan elemen perubahan,” kata inisiator konsolidasi itu, Faizal Assegaf dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/10/2024).

Faizal mengatakan, saat ini sudah ada 2.500 orang yang terdaftar bakal ikut. Konsolidasi itu diinisiasi oleh Faizal, Abraham Samad, Said Didu, Refly Harun, Roy Suryo, dan sejumlah tokoh lainnya.

Di sisi lain, dalam sebuah acara di televisi swasta, Faizal mengatakan gerakan itu tidak hanya melibatkan para tokoh. Mahasiswa pun sudah mulai bergerak.

Bahkan, kata dia, sejumlah mahasiswa sudah ada yang datang dari luar kota menuju Jakarta. Mereka berencana turut menghadiri konsolidasi itu.

“Saya dengar mahasiswa sudah bergerak dari luar Jakarta. Mereka menginap di kampus-kampus. Sebagian juga datang ke Ormas tertentu,” ujarnya.

Merek, kata Faizal memiliki tujuan yang sama. Tuntutan yang sama, yakni adili Jokowi.

“Tuntutannya cuma satu, adili Jokowi,” ucapnya. (fajar)

SANCAnews.id – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekaligus ayahnya turut membentuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ya, ada beberapa masukan-masukan (dari Jokowi)," ujar Gibran saat meninjau para badminton di ajang Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Gedung Edutorium Universitas Sebelas Maret (UMS), Jumat, 11 Oktober 2024.

Namun, ia menegaskan mengenai keputusan menteri-menteri dalam kabinet tersebut ada di tangan Prabowo. "Tapi sekali lagi keputusannya di Presiden Terpilih (Prabowo),” katanya.

Gibran mengatakan, nama kabinet sementara ini belum diputuskan. “Nanti (nama kabinet). Keputusannya ada di pak presiden terpilih Prabowo,” kata dia.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan personel menteri sudah hampir 100 persen. Ia pun memastikan menteri yang dipilih Prabowo merupakan orang-orang yang terbaik dalam posisinya. Pada Rabu, 9 Oktober 2024, Gibran juga mengatakan dirinya dilibatkan dalam penyusunan kabinet  “Oh iya pasti,” kata Gibran saat ditanya ihwal pelibatan dirinya dalam penyusunan kabinet di Jakarta Selatan, Rabu.

Sebelumnya, Gibran memastikan Jokowi tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo. "Yang nyusun (kabinet menteri) ya Pak Prabowo dong," ujar Gibran saat dilontari pertanyaan apakah Jokowi ikut menyusun kabinet menteri Prabowo-Gibran, Senin, 18 Maret 2024.

Gibran mengatakan pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk partai koalisi hanya akan dibahas oleh dirinya dan Prabowo. "Kalau masalah itu ya selama ini diskusinya antara saya dan Pak Prabowo, antara kami berdua," katanya.

Meski begitu, seminggu berselang pernyataan Gibran berubah. Menurutnya, Prabowo akan menentukan susunan kabinet pemerintahannya, sementara ayahnya, Presiden Jokowi, akan memberi masukan.

"Pak Prabowo yang akan menentukan, ya. Mungkin (Presiden Jokowi memberi) masukan, tetapi penentuannya di Pak Prabowo, ya," ujar Gibran saat ditemui usai menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama di Kuningan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024 dilansir dari Antara.

Sementara itu,  Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan susunan nama menteri di kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan, sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Masih sesuai timeline," kata Dasco di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Pelantikan presiden akan dilaksanakan pada 20 Oktober. Artinya, penetapan susunan menteri akan dilakukan pada 15 Oktober 2024. Sebelum hari itu, para calon menteri disebut akan bertemu lebih dulu dengan Prabowo.

Terkait dengan proses dan tempat pemanggilan para menteri, Dasco belum bisa memastikan akan dilaksanakan di Kertanegara atau di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Finalisasi undangan baru selesai antara Sabtu atau Ahad mendatang. "Kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada calon," kata Dasco.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menerima sejumlah nama calon menteri dari pimpinan partai koalisi untuk pemerintahannya ke depan. Menurut Prabowo, mayoritas nama yang diajukan para pimpinan partai. (tempo)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

JOKOWI itu kurus tetapi makannya banyak. Sebagai bapak yang baik ia berbagi untuk anggota  keluarganya. Gibran, Kaesang dan Kahiyang yang juga mulai banyak makan. Iriana ternyata tidak ketinggalan. Perjamuan terakhir Jokowi dan keluarganya adalah makan pasir laut. Kini bertambah di meja dengan kroni dan  pengusaha Singapura.

The Last Supper lukisan Leonardo Da Vinci menggambarkan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalib dalam keyakinan Kristiani. Tapi perjamuan terakhir yang ini tidak berhubungan dengan The Last Supper Leonardo di atas. Hanya gambaran bahwa Jokowi layak ditangkap setelah terakhir makan pasir bersama kroninya.

Rakus sekali rezim Jokowi ini, semua sumber daya alam dibobol dan dieksploitasi. Tembaga, minyak, bauksit, timah, nikel hingga terakhir pasir laut. Hampir semua berurusan dengan kepentingan asing. Ekspor pasir ternyata untuk reklamasi perluasan Singapura. Nampaknya dalam benak Jokowi semua harus jadi duit. Prosentase untuk kantong sendiri, dinasti dan oligarki.

Penambangan pasir laut dengan alasan keamanan pelayaran nelayan sebagaimana dimaksud UNCLOS PBB 1982 hanya akal-akalan. Kepentingan utamanya adalah keuntungan komersial pemodal. Izin ekspor dibuka oleh Presiden Jokowi  berdasar PP 26 tahun 2024, Permendag 20 tahun 2024, dan Permendag 21 tahun 2024. Kini tahap realisasi eksploitasi.

Di meja perjamuan ada Yusril Ihza, Hasyim Joyohadikusumo, Zulhas dan Jokowi sendiri. Pengusaha Singapura tentu hadir untuk membersamai. Yusril dan Hasyim langsung membuat perusahaan baru setelah kran ekspor dibuka. Politisi berbisnis menjadi fenomena buruk dari rezim. Jabatan dan kekuasaan dijadikan jalan untuk merampok kekayaan alam.

Membuka ekspor pasir laut merusak lingkungan dan ekosistem. Habitat laut dan ikan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan terganggu. Kedaulatan negara tergerus. Kualifikasinya sampai pada penghianatan atas negara. Batas pantai Indonesia berkurang sementara Singapura meluas. Dasar setan, kedaulatan pun dijual.

Jokowi memaksakan kehendak di penghujung kekuasaannya. Muncul isu bahwa penggunaaan pesawat jet pribadi milik pengusaha Singapura oleh Kaesang juga terkait ekspor pasir laut tersebut. Gratifikasi terselubung kepada Jokowi. Singapura potensial menjadi tempat pelarian keluarga. Gibran juga sekolah di Singapura walau ijazahnya dipersoalkan.

Perjamuan terakhir Jokowi adalah makan pasir laut. Di tengah perjamuan ada bau penghianatan yang membuat gelisah bangsa. Meski ada makan malam berdua Jokowi dengan Prabowo membahas kebersamaan dan keberlanjutan, akan tetapi penghianatan adalah aroma busuk yang menyengat.

Sudah terlalu banyak Jokowi dan keluarga  makan dengan macam-macam menu. Saatnya untuk diminta pertanggungjawaban politik dan hukum. Tangkap dan adili setelah "the last supper" pasir laut.

Jangan biarkan lari ke Singapura atau pulang ke Solo untuk tidur. Ketika rakyat dan bangsa menderita akibat ulahnya, eh dia enak saja mau tidur. Ngelindur kalee...

There is no sleep for criminals excepth death. Tidak ada tidur untuk para penjahat kecuali kematian. 

Jokowi telah diberi hadiah oleh negara tanah 1,2 hektar untuk kuburannya di Surakarta. Kuburan sang Fir'aun Jawa. (*)

Presiden Joko Widodo makan malam bersama Prabowo Subianto di Plataran Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024/Ist  

SANCAnews.id – Pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa, 8 Oktober 2024, disinyalir sebagai upaya Kepala Negara menghimpun kekuatan sebelum lengser.

Pengamat politik Citra Institute Efriza menduga Jokowi saat ini dirundung kecemasan menjelang lengser pada 20 Oktober 2024. Salah satunya terkait status Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang tengah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Banyak hal berhembus seperti isu keretakan Prabowo dan Jokowi, dan juga berhembus isu liar tentang berbagai kemungkinan dari hasil putusan PTUN soal pencalonan Gibran," kata Efriza seperti dilansir RMOL, Jumat, 11 Oktober 2024.

Melihat dinamika politik kekinian tersebut, Jokowi memutuskan bertemu Prabowo untuk memastikan hubungan keduanya tetap terjaga hingga pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

"Ini menunjukkan pertemuan itu sinyal Jokowi ingin hubungannya bisa terus dijaga sampai akhir periode dengan Prabowo," tutup Efriza. (*)