SANCAnews.id

Jakarta, SN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak untuk menelusuri dugaan aliran suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020 ke elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Desakan itu disampaikan oleh Solidaritas Mahasiswa Hukum (Somasih) yang menilai bahwa korupsi Bansos di tengah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi merupakan perbuatan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara dan para elit politik yang menguras uang negara dengan cara bertentangan dengan hukum.

"Kasus tersebut adalah bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan berimbas sampai pada parlemen dan pedagang makro yang notabenenya adalah kader PDIP yang dipimpin oleh ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Presidium Somasih, Malik Bregel R di Jakarta, Rabu (27/1).

Dimana kata Malik, dua kader PDIP yang didga terseret dalam kasus Bansos ini adalah, Herman Herry dan Ihsan Yunus selain Juliari Peter Batubara (JPB) yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP PDIP selain menjabat Menteri Sosial.

"Kami menemukan beberapa permasalahan yaitu penegak hukum dalam hal ini adalah KPK yang berada di bawah tekanan elite-elite penguasa di NKRI dianggap lalai dalam melakukan pengawasan ataupun pencegahan atas permufakatan jahat yang sudah merampas hak rakyat di saat musibah pandemi Covid-19," jelas Malik.

Catatan Somasih, ada delapan poin yang harus disampaikan. Yaitu, mendukung langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi dana Bansos Covid-19.

Kedua, menolak setiap isu yang melemahkan KPK dalam mengungkap kasus Bansos.

"Somasih meminta KPK agar memeriksa PDIP terkait alur anggaran kasus Bansos Covid-19. Somasih menduga Herman Herry dan Ihsan Yunus sebagai aktor Parlemen yang terlibat dalam kasus bansos," kata Malik.

Selain itu masih kata Malik, Somasih mengutuk keras perbuatan keji yaitu korupsi dana Bansos dalam kondisi pandemi yang dilakukan oleh oknum partai politik.

"Somasih menuntut untuk terapkan hukuman mati terhadap pelaku koruptor dana bansos," tegas Malik.

Malik menyatakan, Somasih sangat yakin bahwa sosok Madam di kasus ini akan terungkap dan terseret proses hukum.

"Somasih ingin mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama serukan hukum mati koruptor dana Bansos Covid-19," pungkasnya. [gelora]

Jakarta, SN – Gerakan nasional wakaf uang yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo menuai beragam tanggapan dari publik.

Beberapa pihak menilai gerakan tersebut sebagai langkah modern pemerintah untuk memperluas pelaksanaan wakaf. Namun tak dipungkiri gerakan yang diresmikan pada Senin kemarin (25/1) ini juga turut ditanggapi negatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, wakaf uang sejatinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan sosial dan membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Dana wakaf diharapkan membantu meringankan beban masyarakat dan membantu mempertahankan lapangan pekerjaan mereka," jelas Sandiaga Uno.

Kendati demikian, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule memiliki perspektif lain dalam melihat gerakan yang diresmikan Presiden Jokowi dan didampingi Wakil Presiden Maruf Amin tersebut.

Ia berpandangan, gerakan wakaf yang terus disosialisasikan kepada masyarakat itu seakan menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Padahal hal tersebut sudah jelas tertuang dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Ajakan (wakaf uang) mulia, dan sekaligus mengungkap negara telah bangkrut?" kata Iwan Sumule, Selasa (26/1).

Saat meresmikan gerakan nasional wakaf uang, Presiden Joko Widodo menyebut aset wakaf setiap tahunnya mencapai Rp 2 ribu triliun. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.

Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Maruf Amin dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peresmian gerakan nasional wakaf uang ini juga menjadi tonggak pembenahan pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama wakaf benda bergerak. (RMOL)

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli dalam sebuah acara di lingkungan psantren/Net

Jakarta, SN – Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin dan Menkeu Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021, Senin (25/1).

Maruf Amin mengatakan, wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang memuat pesan kepedulian, berbagi, dan upaya melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga memiliki dimensi ekonomi, dan dapat dijadikan instrumen dalam mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Wakaf disebut juga sebagai sedekah jariyah. Maksudnya amal sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya (wakif), selama pokok harta benda yang disedekahkan itu masih ada dan hasilnya dimanfaatkan untuk perbuatan kebajikan.

Jelas Maruf Amin, potensi wakaf uang di Tanah Air mencapai Rp 180 triliun. Potensi yang besar tersebut karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi.

Terkait peluncuran GNWU dan Brand Ekonomi Syariah 2021 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan dapat membangun sejumlah sarana infrastuktur senilai Rp. 597 miliar yang berasal dari dana wakaf.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyampaikan kritikan terhadap gerakan wakaf ini. Pasalnya, apa yang dilakukan rezim Jokowi sangat bertolak belakang dengan sikap politiknya selama ini, terutama menyangkut Islam.

Ini kontradiktif, satu sisi berharap dana umat, tapi sisi lain tidak suka politik Islam.

"Islam-Phobia (Islamfobia) digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana umat, wakaf dan dana haji. Kontradiktif amat sih..," kata tokoh bangsa ini di akun Twitter miliknya @RamliRizal, Sabru (27/1).

Dalam acara Karni Ilyas Club di kanal Youtube pada 23 Oktober 2020, Rizal Ramli menyebutkan Jokowi terlalu banyak dikelilingi orang-orang yang Islamofobia, sehingga tidak jarang agama dijadikan alat untuk merongrong kekuasaannya.

"Orang sekitar Jokowi itu Islam Phobia (Islamofobia), memang benar mayoritas mereka juga Islam. Iya tapi kan ada orang yang Islam Phobia, enggak suka political Islam," paparnya mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini. (RMOL).